Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Penguin Solutions Perkuat Ekspansi di Indonesia, Incar Pertumbuhan 20%

    Penguin Solutions Perkuat Ekspansi di Indonesia, Incar Pertumbuhan 20%

    Bisnis.com, JAKARTA—Perusahaan teknologi global, Penguin Solutions (Nasdaq: PENG) berencana memperluas ekspansi pasar di Indonesia, dengan target pertumbuhan bisnis mencapai 20% pada 2026.

    Stephen Greene, VP Global Marketing Advanced Computing Penguin Solutions, menyampaikan sejatinya perusahaan telah hadir di pasar Indonesia selama 45 tahun, melalui Stratus Technologies Inc. Pada 2022, SMART Global Holdings Inc. (SGH) mengakuisisi Stratus dan kemudian melakukan rebranding menjadi entitas Penguin Solutions.

    “Di Indonesia, kami mendukung solusi teknologi berbagai industri. Misalnya dalam sistem perbankan, kami membantu transaksi uang, gaji, dan berbagai layanan keuangan lainnya agar dapat berjalan tanpa gangguan,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).

    Ke depannya, sambung Stephen Greene, Penguin Solutions akan memperkuat penetrasi AI di Indonesia seiring dengan tren pertumbuhan global. Mengutip riset IDC, 75% perusahaan akan menjalankan infrastruktur AI secara hybrid pada 2028. Dalam waktu yang sama, 60% korporasi akan meningkatkan belanja modal IT untuk merespons perkembangan AI dalam mendukung operasional.

    Oleh karena itu, konsumen membutuhkan infrastruktur teknologi yang aman, mudah diakses, dan memiliki daya tahan kuat saat beban kerja meningkat. Setiap industri juga membutuhkan spesifikasi AI yang khusus untuk mendorong performa perusahaan.

    Stephen Greene menganalogikan perbedaan mendasar infrastruktur AI dan IT. Menurutnya, AI seperti mobil balap Formula 1, yang disetel untuk melaju dengan kecepatan tinggi, membutuhkan bahan bakar khusus, pemantauan secara konstan, bahkan perawatan dan penanganan spesial yang menyesuaikan kondisi cuaca.

    Lain halnya dengan infrastruktur IT, yang menurutnya seperti mobil boks pengangkut logistik. Kendaraan tersebut dirancang untuk menangani pekerjaan rutin, dengan bahan bakar standar, dan perawatan secara berkala.

    “Selain itu, perbedaan utamanya ialah dari sisi tenaga kerja. Infrastruktur AI seperti mobil F1, membutuhkan tenaga ahli dengan keahlian khusus,” imbuhnya.

    Pada tahun buku 2024, PENG meraih pendapatan bersih US$1,2 miliar atau sekitar Rp19,38 triliun (estimasi kurs Rp16.157 per dolar AS). Pada 2025, diharapkan nilai pendapatan meningkat sekitar 17%.

    Menurut Stephen Greene, saat ini kontribusi pasar Indonesia masih cenderung kecil terhadap target tersebut. Namun, Penguin Solutions optimistis perkembangan AI di Indonesia ke depan turut mendorong kinerja perusahaan.

    Lin-Hoe Foong, Vice President & MD APeJ Penguin Solutions, menuturkan sejumlah klien perusahaan di Indonesia mencakup berbagai sektor industri, seperti perbankan, minyak dan gas (migas), manufaktur, hingga transportasi.

    “Ke depan kami juga mengincar sistem pembayaran tol, agar mobil dapat terus melaju, tanpa harus tap kartu di gerbang,” tuturnya.

    Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia sedang merencanakan proyek Multi Lane Free Flow (MLFF). Sistem MLFF merupakan pembayaran tol otomatis yang memungkinkan pengendara untuk melaju tanpa perlu berhenti di gerbang tol untuk melakukan pembayaran.

    Gerry Santoso, Country Manager Penguin Solutions, menyebutkan pengembangan infrastruktur keuangan, manufaktur, hingga transportasi di Indonesia berjalan masif. Oleh karena itu, pertumbuhan bisnis perusahaan pada 2026 diharapkan mencapai 20%, lebih tinggi dari estimasi 10% pada 2025.

    “Sampai April 2025, kami masih proses transisi setelah Stratus diakuisisi Penguin Solutions. Harapannya pertumbuhan 2026 bisa lebih tinggi [dari 2025] hingga 20%,” jelasnya.

    Di sektor keuangan, layanan Penguin Solutions hadir di sistem ATM Bersama, Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX). Perusahaan ke depan juga berencana menjalin kerja sama dengan sejumlah bank buku IV.

    Di sektor transportasi, perusahaan melayani sistem komunikasi di LRT Rute Kelapa Gading—Rawamangun. Untuk sektor manufaktur, Penguin Solutions masuk ke industri makanan dan minuman, migas, pertambangan, hingga energi.

  • Industri Padat Karya Butuh Insentif Pajak Cs untuk Hadapi Tarif Trump

    Industri Padat Karya Butuh Insentif Pajak Cs untuk Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pemerintah perlu mengucurkan sederet paket kebijakan insentif untuk mendukung dunia usaha, terutama industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk menghadapi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Asal tahu saja, Trump sebelumnya telah mengumumkan tarif impor sebesar 19% terhadap produk ekspor Indonesia yang masuk ke AS. Sebaliknya, ekspor produk dari Negara Paman Sam ke Indonesia akan dibebaskan dari bea masuk atau tarif 0%.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan industri padat karya menjadi sektor yang paling rentan terdampak dari kebijakan tarif Trump.

    Menurut Faisal, pemerintah perlu memberikan paket insentif kepada industri padat karya untuk menjaga arus kas (cashflow), termasuk insentif pembebasan pajak. Selain itu, kebijakan insentif juga dibutuhkan untuk menghindari gelombang PHK yang telah terjadi di industri padat karya.

    “Jadi sebetulnya itu [insentif untuk dunia usaha] perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dan kalau bisa diakomodasi [untuk menghadapi tarif Trump],” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (30/7/2025).

    Namun demikian, kata Faisal, pemerintah perlu mempertimbangkan sejauh mana kebijakan insentif ini efektif dan membantu dunia usaha. Serta, pemerintah juga harus mengkalkulasi apakah anggaran negara mencukupi untuk mendukung paket insentif industri padat karya.

    “Tapi yang jelas, menurut saya ini adalah langkah untuk mengantisipasi tarif Trump yang berdampak terhadap ekspor dan juga berdampak terhadap lonjakan impor. Industri padat karya lah yang paling banyak terkena,” ujarnya.

    Senada, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan salah satu paket kebijakan insentif yang harus dikeluarkan pemerintah untuk industri padat karya adalah berupa perluasan PPh 21.

    Di samping itu, ujar Huda, pemerintah juga perlu memberikan pembebasan PPN untuk bahan baku industri seiring adanya tarif Trump. Dia menjelaskan, pembebasan PPN nantinya bisa mendorong daya saing industri lokal.

    Apalagi, Huda menyampaikan, jika pemerintah memberikan paket insentif pembebasan PPN dalam menghadapi tarif Trump, maka ongkos produksi akan jauh lebih murah dan produksi dalam negeri akan bertambah.

    “Dengan PPN yang dibebaskan untuk bahan baku industri kita, maka biaya produksi akan menurun dan meningkatkan produksi. Tarif impor pun akan tereduksi dampaknya terhadap harga jika dari dalam negeri ada insentif berupa pembebasan PPN,” ungkap Huda kepada Bisnis.

    Huda menambahkan pemerintah juga perlu melakukan percepatan restitusi PPN menjadi hal penting karena uang yang didapatkan bisa dijadikan modal usaha. Pasalnya, dengan modal usaha yang kuat, maka dampak negatif tarif impor AS akan bisa ditekan.

    “Selain itu, restitusi PPN merupakan kewajiban pemerintah untuk pengembalian pajak yang dibayarkan wajib pajak. Jadi saya rasa memang harusnya bisa lebih cepat,” ujarnya.

  • Pemerintah Siapkan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Proyek DME Batu Bara

    Pemerintah Siapkan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah terus memberikan kemudahan bagi perusahaan demi menjalankan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

    Dia menyebut, pemerintah memberikan fasilitas berupa kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk pengembangan proyek tersebut. KEK sendiri menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi investor, baik di bidang fiskal seperti perpajakan dan bea cukai, maupun non-fiskal seperti birokrasi, ketenagakerjaan, hingga imigrasi.

    “Ini penting, beberapa proyek sudah kami berikan KEK untuk DME,” ucap Airlangga dalam acara Indonesia Mining Forum 2025, Kamis (31/7/2025).

    Asal tahu saja, proyek DME batu bara yang diharapkan menjadi alternatif pengganti impor liquefied petroleum gas (LPG) itu masih jalan di tempat.

    Airlangga pun berharap dengan sejumlah kemudahan yang diberikan pemerintah, proyek DME batu bara bisa segera dimulai. Sebab, pemberian KEK berarti pemerintah memberikan fasilitas perpajakan hingga capex.

    Dia berharap program DME bisa dimulai dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Apalagi, pemerintah bisa menugaskan PT Pertamina (Persero) sebagai offtaker dari DME yang dihasilkan.

    “Undang-undangnya sudah siap, pemerintah berikan kemudahan KEK. Artinya fasilitas perpajakan diberikan, fasilitas capex untuk permesinan diberikan, offtaker harusnya bisa diberikan pemerintah dalam hal ini Pertamina,” ucap Airlangga.

    Program hilirisasi batu bara menjadi DME ini telah dicetuskan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga saat ini, program tersebut masih belum berjalan. Terlebih, usai investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products, memutuskan untuk mundur dari kerja sama dengan PTBA pada 2023 silam. 

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menjadi salah satu perusahaan yang pendapat penugasan untuk menggarap proyek DME. Belakangan PTBA telah menemukan mitra baru, yakni perusahaan asal China East China Engineering Science and Technology Co., Ltd. (ECEC).

    Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menjelaskan, faktor keekonomian menjadi tantangan utama dalam menggarap penugasan gasifikasi batu bara. Dalam hal ini, PTBA telah melakukan perhitungan dan kajian yang menunjukkan harga produk DME justru jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan impor LPG. 

    “Pertama itu tantangan keekonomian, di mana estimasi harga DME hasil produksinya masih lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dan juga analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor,” ucap Arsal dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (5/5/2025) lalu.

    Dia menyebut, ECEC mengusulkan processing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton. 

    Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton. Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021, yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi. 

    Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024. Padahal, diharapkan dapat menjadi alternatif energi bersih yang kompetitif dan dapat digunakan sebagai substitusi LPG bagi kebutuhan rumah tangga, dan industri.

    Proyek DME dirancang untuk memanfaatkan sekitar 6 juta batu bara per tahun dengan target produksi sekitar 1,4 juta ton DME per tahun. 

    Arsal memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun. 

    Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun. 

  • Bareskrim Simpulkan Kasus Ijazah Jokowi, Sudah End Game?

    Bareskrim Simpulkan Kasus Ijazah Jokowi, Sudah End Game?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kisruh tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri jilid II telah mencapai babak akhir.

    Perkara ini sejatinya sudah dihentikan atau SP3 oleh Dittipidum Bareskrim Polri. Hal tersebut diungkap setelah kepolisian melakukan penyelidikan hingga gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu ini. 

    Hasilnya, Bareskrim telah menyimpulkan bahwa ijazah pendidikan milik Jokowi adalah asli pada Kamis (22/5/2025).

    Namun, kubu pelapor yakni Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menyatakan keberatan atas keputusan penghentian perkara atau SP3 yang dilakukan Bareskrim Polri.

    Oleh karena itu, TPUA mengajukan gelar perkara khusus agar kasus Jokowi ini bisa ditinjau ulang. Pengajuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim pada akhir Juni.

    Pada intinya, pelapor menginginkan sejumlah nama agar dilibatkan dalam gelar perkara khusus ini agar keputusan penghentian penyidikan bisa diterima TPUA.

    Singkatnya, gelar perkara khusus itu digelar pada Rabu (9/7/2025). Semua pihak baik itu pendumas, Bareskrim, pengawas internal hingga eksternal pun dihadirkan dalam gelar perkara khusus ini.

    Hasilnya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Nomor: 14657/VII/RES.7.5/2025/BARESKRIM tertanggal 25 Juli 2025 menyatakan bahwa penghentian penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Di samping itu, Bareskrim menilai bahwa fakta dihadirkan oleh pendumas atau pelapor hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.

    Dalam hal ini, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam telah memastikan bahwa jalannya gelar perkara khusus itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    Misalnya, proses gelar perkara khusus itu menghadirkan pihak pendumas dengan pihak yang diadukan. Keduanya membawa ahli masing-masing.

    Kemudian, Anam mengemukakan pada gelar perkara khusus itu juga menjelaskan soal teknis seperti tata letak huruf pada ijazah Jokowi; ejaan “Soe dan Su”; hingga pemakaian kertas dan alat percetakan ijazah.

    Pada intinya, bukti-bukti yang ditampilkan telah mendukung kesimpulan yang ditarik oleh Bareskrim Polri soal ijazah Jokowi.

    “Sehingga, ketika ditanya apakah gelar perkara khusus itu sesuai dengan prosedur dan substansinya kredibel, saya kira apa yang kami ikuti sampai akhir ya,” tutur Anam kepada wartawan, dikutip Kamis (31/7/2025).

    Pendumas Tak Terima

    Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah menyatakan bahwa kesimpulan terkait dengan gelar perkara khusus ijazah Jokowi ini tidak sesuai dengan ketentuan KUHP dan Perkapolri.

    “Bahwa penghentian penyelidikan 22 Mei 2025 yang dibenarkan dalam SP3D 25 Juli 2025 berdasarkan alasan “sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” tidaklah benar, karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHP maupun Perkapolri,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

    Dia menambahkan, dalam gelar perkara khusus itu juga dinilai belum tuntas, lantaran tidak adanya peserta yang lengkap dari pelapor dan terlapor.

    Di samping itu, TPUA juga protes dengan kesimpulan ini lantaran ijazah Jokowi yang asli tidak ditampilkan di gelar perkara khusus tersebut.

    Adapun, Rizal menilai pihak penyidik tidak bisa membantah fakta dan data yang diajukan oleh pelapor.

    “Pihak penyidik pada gelar perkara khusus hanya memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang diumumkan Ditipidum 22 Mei 2025 tidak mampu membantah fakta dan data yang diajukan oleh pelapor,” pungkasnya.

    Adapun, Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar menyatakan tidak puas dengan hasil gelar perkara khusus ini. Sebab, bukti yang ditampilkan pihaknya ditetapkan sebagai bukti sekunder.

    Dia juga mengatakan bahwa kepolisian dinilai masih belum teliti dalam melakukan pembuktian. Oleh sebab itu, Rismon menyarankan agar kepolisian bisa studi terkait perkara yang bisa diselesaikan digital forensik.

    “Tanggapan saya terhadap penghentian penyelidikan di Bareskrim Polri ya sangat tidak puas. Karena dipandang bukti kami adalah bukti sekunder yang tidak bisa dijadikan sebagai pembuktian,” kata Rismon.

  • KPK Panggil Bos Sekuritas di Kasus Investasi Taspen, Sinarmas hingga Valbury

    KPK Panggil Bos Sekuritas di Kasus Investasi Taspen, Sinarmas hingga Valbury

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat orang saksi pada penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan investasi PT Taspen (Persero). Keempat saksi itu merupakan petinggi dari sejumlah lembaga sekuritas. 

    Empat orang saksi itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korporasi, yaitu lembaga manajer investasi, PT Insight Investments Management (IIM), Kamis (31/7/2025). 

    “Hari ini Kamis (31/7), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kegiatan Investasi PT Taspen (Persero), untuk tersangka korporasi (PT IIM). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (31/7/2025). 

    Empat orang saksi itu adalah mantan Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Nelwin Aldriansyah. Kini, Nelwin adalah Direktur Keuangan di salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Power Indonesia. 

    Kemudian, tiga orang lainnya adalah Presiden Komisaris PT Sinarmas Sekuritas, Ferita; Head Settlement PT KB Valbury Sekuritas, Abdul Rahman Lubis; serta Direktur Utama PT Pacific Sekuritas Indonesia, Edy Soetrisno. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sudah pernah memeriksa saksi Nelwin baik di proses penyidikan maupun persidangan. Teranyar, Nelwin dihadirkan sebagai saksi pada persidangan kasus investasi Taspen, Senin (28/7/2025). 

    Pada persidangan tersebut, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK mendakwa mantan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih dan mantan Direktur Utama PT IIM, Ekiawan Heri menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1 triliun atas penempatan dana Taspen pada reksadana PT IIM. 

    Kemudian pada Maret 2025, penyidik KPK pernah memeriksa Nelwin terkait dengan skema investasi Taspen yang diduga menyimpang. Tiga sekuritas lainnya, yaitu Sinarmas Sekuritas, Valbury Sekuritas, dan Pacific Sekuritas diduga ikut diperkaya atas investasi yang dilakukan Taspen dengan PT IIM. 

    “Memperkaya PT Valbury Sekuritas Indonesia Rp2.465.688.054 sebagai fee money biaya broker dan transaksi jual beli SIAISA02; memperkaya PT Pacific Sekuritas Rp108 juta keuntungan transaksi jual beli SIAISA02, memperkaya PT Sinarmas Sekuritas Rp40 juta keuntungan transaksi jual beli SIAISA02,” papar JPU KPK pada surat dakwaan yang dibacakan, Selasa (27/5/2025). 

    Pada pemaparan dakwaan itu, JPU KPK menyebut kegiatan investasi Taspen pada Reksadana PT IIM dilakukan tanpa analisis investasi serta pengelolaan yang profesional. 

    Khususnya, mekanisme konversi aset investasi untuk mengakomodasi pelepasan Sukuk SIAISA02, yang sudah mendapatkan peringkat tidak layak diperdagangkan oleh Pefindo, melalui investasi Reksadana PT IIM. Akibatnya, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), investasi itu menyebabkan kerugian keuangan negara pada Taspen senilai Rp1 triliun.

    “Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa [Antonius] bersama-sama dengan Ekiawan Heri Primaryanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen (Persero) Rp1 triliun atau setidak-tidaknya jumlah tersebut berdasarkan Laporan Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kegiatan investasi PT Taspen (Persero) pada Reksadana tahun 2019 yang dibawa oleh PT IIM dalam rangka penyelesaian SIAISA02 pada PT Taspen (Persero) dan instansi terkait lainnya,” bunyi surat dakwaan. 

    Kedua terdakwa lalu didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya juga didakwa melanggar pasal 3 jo. pasal 18 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Garuda (GIAA) Kembali Operasikan Rute Jakarta-Samarinda Mulai 1 Agustus 2025

    Garuda (GIAA) Kembali Operasikan Rute Jakarta-Samarinda Mulai 1 Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai pelat merah, Garuda Indonesia (GIAA) kembali membuka rute penerbangan Jakarta-Samarinda pada 1 Agustus 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun terkait masuknya jalur penerbangan baru di Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda oleh maskapai Garuda Indonesia.

    “Rute baru ini akan berlaku mulai 1 Agustus, dengan jadwal keberangkatan pulang-pergi setiap harinya,” kata Andi Harun, di Samarinda, Rabu (30/7).

    Sebelumnya, Garuda Indonesia pernah melayani rute itu mulai 20 November 2018, sekitar sebulan setelah Bandara APT Pranoto diresmikan pada 25 Oktober 2018.

    Bahkan pada 2020-2021, Garuda sempat melayani rute APT Pranoto ke Banjarmasin (BDJ). Namun operasional maskapai untuk kedua rute itu tidak bertahan lama, hingga ditutup imbas pandemi Covid-19.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada Garuda Indonesia. Mulai 1 Agustus akan ada rute baru Samarinda-Jakarta setiap hari. Jadwal penerbangan dari Samarinda sekitar pukul 12.05 WITA, dan dari Jakarta sekitar pukul 08.30 WIB,” kata Andi Harun.

    Ia menambahkan, maskapai Batik Air juga dikonfirmasi akan memperkuat konektivitas dengan menambah rute Samarinda-Surabaya setiap hari yang juga mulai berlaku pada tanggal yang sama.

    Penambahan rute dan frekuensi penerbangan ini, menurut Andi Harun, menjadi hasil dari upaya Pemerintah Kota Samarinda yang secara konsisten melakukan pendekatan melalui surat resmi maupun lobi ke maskapai dan pemerintah pusat, terutama Kementerian Perhubungan.

    “Ini adalah perjuangan lebih dari setahun. Kami terus dorong dan mohon kepada kementerian maupun maskapai untuk menambah rute,” kata Andi Harun.

    Ia juga menekankan bahwa bertambahnya jumlah penerbangan di Bandara APT Pranoto tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat.

    Selain itu, juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian daerah dan pengendalian inflasi, salah satunya dengan harapan dapat menurunkan harga tiket pesawat yang selama ini cukup tinggi.

    Wali Kota berharap ke depan akan ada tambahan rute lain, seperti ke Banjarmasin, Makassar, Yogyakarta, hingga Bali, guna memperluas konektivitas Samarinda sebagai salah satu kota strategis di Kalimantan Timur.

    “Kami ingin masyarakat tahu, mulai 1 Agustus, selain Citilink dan Lion Group, kini ada Garuda Indonesia untuk rute Jakarta, dan Batik Air untuk rute Surabaya. Ini kemajuan penting bagi transportasi udara kita,” kata Andi Harun pula.

  • Otorita Bakal Lelang Proyek Baru di IKN Agustus 2025, Ini Bocorannya

    Otorita Bakal Lelang Proyek Baru di IKN Agustus 2025, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pembangunan IKN tahap II akan segera dimulai dalam waktu dekat. Di mana, pada tahap ini pemerintah bakal melakukan pengembangan infrastruktur pendukung di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa Konstruksi IKN Tahap II akan mencakup pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif beserta dengan ekosistem pendukungnya.

    Adapun saat ini, Basuki menegaskan pihaknya telah merampungkan proses penyiapan konstruksi IKN tahap II mencakup pengadaan Kawasan Legislatif dan Yudikatif.

    “Semua tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah selesai termasuk anggaran, yang merupakan rangkaian kelanjutan dari pembangunan tahap satu,” kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Lebih lanjut, Basuki menekankan bahwa lelang proyek baru yang masuk dalam pembangunan IKN tahap II bakal segera dijalankan pada Agustus 2025.

    “Pembangunan tahap kedua akan dimulai dengan proses lelang yang akan dilakukan pada awal Agustus 2025,” ujarnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, OIKN sempat mengungkap total kebutuhan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap II pada periode 2025 hingga 2028 mencapai Rp48,80 triliun.

    Perinciannya, sepanjang tahun ini, OIKN mendapat alokasi anggaran senilai Rp14,4 triliun yang digunakan untuk mengeksekusi sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mulai dari jalan hingga kawasan legislatif.

    Kemudian, pada 2026, OIKN mengungkap memerlukan kebutuhan anggaran pokok mencapai Rp17,08 triliun. 

    Akan tetapi, pada tahun depan, OIKN bakal mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp4,1 triliun yang berasal dari sisa alokasi anggaran tambahan pada tahun ini. Dengan demikian, total pos anggaran OIKN pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp21,18 triliun. 

    Lebih lanjut, pada 2027, OIKN mengungkapkan bahwa pihaknya memerlukan alokasi anggaran sebesar Rp14,64 triliun untuk melanjutkan sejumlah proyek multi years contract, sedangkan sisanya pada 2028 dibutuhkan anggaran Rp2,68 triliun.

  • Zuckerberg Sebut Pengguna Makin Betah Main Facebook-Instagram Berkat AI

    Zuckerberg Sebut Pengguna Makin Betah Main Facebook-Instagram Berkat AI

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Meta, Mark Zuckerberg, mengungkap terjadi peningkatan waktu yang dihabiskan pengguna di aplikasi perusahaan pada kuartal II/2025 dengan kecerdasan buatan (AI).

    Di tengah kondisi konsumen yang makin banyak mengeluh tentang banyaknya “konten AI berkualitas rendah” yang membanjiri aplikasi sosial, Meta menyebut sistem AI makin baik dalam membantu pengguna terhubung dengan konten yang direkomendasikan.

    Zuckerberg mengatakan kemajuan dalam sistem rekomendasi perusahaan telah meningkatkan kualitas sehingga menyebabkan peningkatan 5% waktu yang dihabiskan di Facebook dan 6% di Instagram hanya dalam kuartal ini.

    “AI secara signifikan meningkatkan kemampuan kami untuk menampilkan konten yang menarik dan berguna bagi pengguna,” kata Zuckerberg dilansir dari Techrunch, Kamis (31/7/2025).

    Secara keseluruhan, Meta memperkirakan bahwa lebih dari 3,4 miliar orang menggunakan salah satu “keluarga aplikasi” – yaitu Facebook, Instagram, Messenger, dan/atau WhatsApp – setiap hari pada bulan Juni.

    Angka ini meningkat 6% dibandingkan tahun sebelumnya dan membantu meningkatkan pendapatan total keluarga aplikasi menjadi $47,1 miliar, meningkat 22% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Perusahaan juga membagikan bahwa waktu yang dihabiskan untuk menonton video meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya pada kuartal tersebut, juga karena optimalisasi sistem peringkat Meta dan upayanya untuk mempromosikan lebih banyak konten asli di Instagram.

    Kompetitor X Meta, Threads, juga mengalami peningkatan waktu yang dihabiskan karena “pengintegrasian LLM”, catat Meta.

    Zuckerberg sangat berambisi dalam menguasai industri AI. Meta Platforms sebelumnya merekrut empat peneliti dari OpenAI. Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi agresif Meta dalam mengembangkan proyek superintelijen yang dipimpin langsung oleh CEO Mark Zuckerberg. 

    Reuters melaporkan keempat peneliti yang direkrut adalah Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi, dan Hongyu Ren. 

    Mereka dikabarkan telah menyetujui tawaran untuk bergabung dengan raksasa teknologi tersebut, sebagaimana disampaikan oleh sumber yang mengetahui proses perekrutan ini.

    Perekrutan ini terjadi hanya beberapa hari setelah laporan dari The Wall Street Journal menyebut Meta juga berhasil memboyong tiga peneliti AI lainnya dari kantor OpenAI di Zurich, yaitu Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai.

    CEO OpenAI Sam Altman sempat menyoroti Meta yang mencoba merekrut peneliti AI terbaik perusahaan. 

    Bahkan, dia menyebut, Meta memberikan tawaran lebih dari US$100 juta atau sekitar Rp1,6 triliun per orang. Namun, menurut Altman, strategi agresif tersebut belum membuahkan hasil kala itu. Hal tersebut disampaikan Altman dalam sebuah podcast bersama saudaranya, Jack Altman pada 17 Juni Kemarin.

    Dia menyebut, Meta aktif mencoba merekrut talenta OpenAI untuk bergabung dengan tim superintelligence baru yang dipimpin mantan CEO Scale AI, Alexandr Wang.

    “[Meta] mulai memberikan tawaran sangat besar kepada banyak anggota tim kami, US$100 juta sebagai bonus penandatanganan, dan lebih dari itu dalam total kompensasi tahunan. Tapi sejauh ini, saya senang tak satu pun dari orang terbaik kami menerimanya,” kata Altman.

  • Jaring Truk ODOL, Kemenhub Pasang Alat Weight in Motion

    Jaring Truk ODOL, Kemenhub Pasang Alat Weight in Motion

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan perangkat Weight in Motion (WIM) dalam upaya pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading atau truk ODOL.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan perangkat tersebut telah dipasang di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kertapati dan Talang Kelapa di Palembang, Sumatra Selatan.

    Dia menjelaskan WIM merupakan teknologi yang dipasang di badan jalan untuk mengukur berat kendaraan secara otomatis saat melaju tanpa berhenti (dinamis).

    “Alat ini berfungsi sebagai sistem seleksi awal sebelum kendaraan diarahkan ke jembatan timbang untuk proses verifikasi dan penindakan lebih lanjut,” katanya dalam siaran pers, Kamis (31/7/2025).

    Dia menambahkan UPPKB merupakan gerbang utama dalam pengawasan kendaraan angkutan lebih dimensi dan lebih muatan. Jika berfungsi optimal, maka akan berdampak besar pada tingkat keselamatan lalu lintas dan usia infrastruktur jalan.

    Aan menekankan peran penting integrasi data di seluruh titik pengawasan yang berpotensi dilintasi truk ODOL. Dashboard MitraDarat pada sistem JTO UPPKB idealnya terhubung dengan data kendaraan dari BLUe dan Regident Polri.

    Menurutnya dengan ekosistem data yang terintegrasi, penegakan hukum terhadap pemenuhan ketentuan operasional angkutan barang dapat dilakukan secara digital, akurat, dan real-time.

    “Dengan integrasi sistem, pengawasan kendaraan angkutan barang menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan arah transformasi digital sektor transportasi darat,” ujarnya.

    Selain itu, Kemenhub terus mendorong potensi pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di UPPKB untuk mendukung modernisasi secara berkelanjutan, sekaligus memperluas cakupan layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

  • Smelter Nikel Bertumbangan, Industri Harap Permintaan Stainless Steel Bisa Tumbuh

    Smelter Nikel Bertumbangan, Industri Harap Permintaan Stainless Steel Bisa Tumbuh

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) optimistis permintaan stainless steel akan tumbuh positif dan mendorong pemulihan industri smelter nikel di tengah tantangan harga hingga kondisi ekonomi global yang tak pasti. 

    Sekretaris Umum FINI Mellysa Tanoyo mengatakan, arah hilirisasi dari smelter nikel kadar tinggi yang menghasilkan produk turunan stainless steel masih prospektif dan dapat dioptimalkan potensinya. 

    “Kalau stainless steel, proyeksinya mestinya akan tetap naik terus ya. Memang pasti ada ada siklusnya, jadi tidak akan kita selalu on the top gitu ya. Tapi memang ada masanya dia akan seperti kemarin-kemarin ini kan mulai agak turun ya,” kata Mellysa, dikutip Kamis (31/7/2025). 

    Sementara itu, untuk smelter nikel kadar rendah yang hasil turunannya digunakan untuk produk ekosistem electric vehicle (EV) disebut masih menantang. Sebab, pengembangan dan pasar EV yang belum stabil karena termasuk teknologi baru. 

    Di sisi lain, dia juga menyebut bahwa kompetisi teknologi baterai antara lithium ferro phosphate (LFP) dengan nickel manganese cobalt (NMC) yang masih ketat. 

    “Mungkin itu juga karena pengaruh dari global dan politik isu global gitu ya dari China dan AS juga. Tapi sebenarnya overall pastinya akan sedikit demi sedikit kita akan kembali lagi,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, Mellysa mengakui bahwa sejumlah smelter nikel mengalami kondisi sulit saat ini. Namun, pelaku usaha masih terus berupaya agar produksi dapat berjalan optimal. 

    “Jadi memang sih ada beberapa yang memang lagi suffer gitu ya, karena kan memang kondisi secara market lagi susah, terus banyak juga regulasi juga yang membuat kita jadi lebih, gimana ya, lebih harus kreatif dalam me-maintain cost kita,” tuturnya. 

    Sebagian besar pengusaha smelter yang dalam masa sulit saat ini dikarenakan nilai keekonomian yang makin susut sehingga harus melakukan efisiensi dan pengetatan operasional. 

    “Beberapa juga kita tanya, ada juga yang lagi mungkin mengalihkan produksinya menjadi dia under maintenance gitu. Kami harapannya sih pasti balik secepatnya, nanti kita lihat gimana market-nya. Belum bisa dilihat ya, karena sangat dinamis lah market kurang lebih,” pungkasnya. 

    Kendati demikian, produk stainless steel Indonesia saat ini menghadapi tantangan ancaman daya saing lantaran dikenakan perpanjangan bea masuk antidumping (BMAD) ke China sebesar 20,2% per 1 Juli 2025. 

    Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan, kebijakan tersebut dapat berdampak besar terhadap daya saing industri pengolahan nikel di dalam negeri.

    “Pengenaan bea masuk produk stainless steel ini berpotensi mengurangi daya saing produk Indonesia karena margin keuntungan yang berkurang,” kata Sudirman kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. 

    Menurutnya, bea masuk ini merupakan tantangan serius bagi industri stainless steel nasional. Sebab, hal itu terjadi di tengah kenaikan biaya produksi dan penurunan harga nikel global akibat menurunnya permintaan, serta kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu.

    Sementara itu, stainless steel merupakan produk turunan dari NPI yang merupakan produk hasil pabrik rotary kiln electric furnace (RKEF). Saat ini, smelter tersebut banyak beroperasi di Kawasan Industri IMIP, IWIP serta beberapa Kawasan industri lainnya.

    “Efek lanjutan, jika pabrik stainless steel dan RKEF mengalami tekanan biaya dan beban produksi yang tinggi, bisa jadi akan menyebabkan penurunan produksi yang berpotensi menekan volume ekspor, serta perolehan devisa dari ekspor,” terangnya.