Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Alasan Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto

    Alasan Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan pemberian abolisi kepada terdakwa kasus importasi gula, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan pemberian amnesti kepada terdakwa kasus suap, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Saat konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis malam, ia mengatakan pemberian abolisi maupun amnesti kepada kedua tokoh itu telah berdasarkan pertimbangan tertentu.

    “Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden [Prabowo Subianto] adalah Menteri Hukum. Surat permohonan Menteri Hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya yang tanda tangan,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (1/8/2025).

    Dia menjelaskan pertimbangan pemberian abolisi maupun amnesti utamanya demi kepentingan bangsa dan negara.

    Dia menyinggung soal urgensi berpikir dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Pertimbangan lainnya, katanya, demi situasi kondusif dan merajut persaudaraan di antara semua anak bangsa serta membangun bangsa Indonesia secara kolektif.

    “Kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik, yang ada di Indonesia,” ucapnya.

    Pemberian abolisi dan amnesti juga tidak terlepas dari pertimbangan subjektif.

    Dalam konteks Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, dia menyebut keduanya memiliki kontribusi kepada negara.

    “Yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik,” katanya.

    Supratman memastikan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto murni berdasarkan kajian hukum.

    Dia menjelaskan dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, seluruh proses hukum yang berjalan akan dihentikan, sedangkan amnesti Hasto diberikan sekaligus dengan amnesti terhadap 1.116 narapidana lain yang memenuhi syarat dan verifikasi pemberian amnesti oleh pemerintah.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan DPR menyetujui permohonan pemberian abolisi yang disampaikan Presiden Prabowo terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto.

    Tom Lembong divonis empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula, sedangkan Hasto Kristiyanto divonis tiga tahun dan enam bulan karena terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait dengan penggantian antar-waktu Harun Masiku.

  • Hacker Incar 90 Instansi Pemerintahan Memanfaatkan Kelemahan Microsoft SharePoint

    Hacker Incar 90 Instansi Pemerintahan Memanfaatkan Kelemahan Microsoft SharePoint

    Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 90 pemerintah negara bagian di Amerika Serikat (AS), telah menjadi sasaran penggunaan kerentanan yang baru-baru ini terungkap dalam perangkat lunak server Microsoft.

    Menurut salah satu kelompok AS yang dikhususkan membantu otoritas lokal melawan peretasan, mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang target serangan, tetapi tidak memiliki bukti peretas sudah berhasil menerobos.

    “Tidak ada yang mengakibatkan insiden keamanan yang terkonfirmasi,” Kata Wakil Presiden Operasi Keamanan dan Intelijen Pusat Tersebut, Randy Rose, dikutip dari Reuters (31/07/25).

    Gelombang peretasan telah melanda server yang menjalankan versi Microsoft SharePoint yang rentan sekitar bulan ini, menyebabkan kekhawatiran yang meluas. Kampanye peretasan itu telah menelan korban setidaknya 400 sistem di 41 negara, menurut perusahaan keamanan siber yang berbasis di Belanda, Eye Security.

    Beberapa instansi pemerintahan federal dilaporkan menjadi korban, dan diperkirakan akan ada instansi baru yang terus diidentifikasi setiap harinya.

    Juru bicara dari 17 laboratorium nasional Departemen Energi AS mengatakan, laboratoriumnya, juga termasuk dari perusahaan yang terdampak serangan.

    “Penyerang memang mencoba masuk mengakses server SharePoint Fermilab. Sudah diidentifikasi, tetapi dampaknya minimal, tanpa ada data sensitif atau rahasia yang diakses,” Kata juru bicara tersebut merujuk pada insiden Laboratorium Fermilab.

    Dia juga menambahkan, meski peretasan keamanan belum sampai menyentuh data penting perusahaan, tetapi Departemen Energi AS berpendapat, itu mempengaruhi sejumlah kecil kinerja sistem laboratorium.

    Menurut para ahli keamanan siber, peretas bekerja dengan cara mengeksploitasi kelemahan versi lokal Microsoft SharePoint, yang digunakan banyak organisasi untuk menyimpan dan berbagi berkas.

    Celah keamanan tersebut memungkinkan penyerang membobol, mencuri data, dan dalam beberapa kasus sampai memasang perangkat lunak yang lebih berbahaya.

    Pihak Microsoft serta pemerintah AS mengatakan mereka akan mengadakan kerja sama untuk memperbaiki masalah dan melindungi organisasi yang terdampak serangan siber.

    Perusahaan teknologi tersebut juga telah mengimbau agar semua pengguna SharePoint Server segera memperbarui sistem mereka.

    Untuk pengguna versi lama SharePoint yang tidak lagi didukung dianjurkan untuk segera menonaktifkannya untuk menghindari risiko keamanan sistem lebih lanjut. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Pendapatan Apple Melesat Didukung Penjualan iPhone dan Pasar China

    Pendapatan Apple Melesat Didukung Penjualan iPhone dan Pasar China

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple Inc. mencatat kinerja kuartal ketiga tahun fiskal 2025 yang melampaui ekspektasi pasar seiring dengan lonjakan penjualan iPhone dan pemulihan permintaan di pasar China.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (1/8/2025), dalam laporan keuangannya, Apple membukukan pendapatan sebesar US$94 miliar selama periode yang berakhir pada 28 Juni, naik 9,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut jauh melampaui estimasi rata-rata analis yang diperkirakan sebesar US$89,3 miliar, menurut data Bloomberg.

    Penjualan iPhone masih menjadi penyumbang utama pendapatan, dengan total US$44,6 miliar dalam kuartal ini—jauh di atas estimasi pasar sebesar US$40,1 miliar. 

    Selain dampak belanja akibat kekhawatiran tarif, bisnis iPhone juga mendapatkan dorongan tambahan sejak Februari lewat peluncuran model baru kelas bawah, iPhone 16e, yang dijual seharga US$599. Harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendahulunya, iPhone SE, yang dijual seharga US$429.

    Apple sebelumnya memperkirakan adanya tekanan dari tarif AS senilai sekitar US$900 juta yang diperkirakan akan menahan pertumbuhan pendapatan hanya di kisaran satu digit bawah hingga menengah. 

    Namun kenyataannya, tarif justru mendorong konsumen untuk membeli produk Apple lebih awal sebelum harga naik, sehingga menopang kinerja perusahaan dalam periode ini.

    Selain itu, Apple mencatat pemulihan penjualan yang solid di China—pasar strategis yang dalam beberapa tahun terakhir dikuasai oleh merek ponsel lokal. Pendapatan dari wilayah tersebut naik 4,4% secara tahunan menjadi US$15,4 miliar, mengungguli proyeksi analis yang memperkirakan US$15,2 miliar.

    Unit layanan digital termasuk App Store dan Apple Music juga menunjukkan kinerja solid, dengan kembali mencetak hasil di atas proyeksi Wall Street.

    Saham Apple tercatat naik sekitar 2% dalam perdagangan setelah jam bursa menyusul pengumuman laporan keuangan tersebut. Namun secara tahun berjalan, saham Apple masih turun 17%, tertinggal dari para pesaingnya seperti Nvidia Corp. dan Microsoft Corp. dalam daftar perusahaan paling bernilai di dunia.

    Laba per saham (EPS) Apple tercatat sebesar US$1,57, melampaui estimasi analis yang memperkirakan US$1,43.

    Apple tidak memberikan proyeksi kinerja kuartal berikutnya dalam laporannya, melanjutkan kebijakan yang diberlakukan sejak pandemi Covid-19. Namun, perusahaan yang berbasis di Cupertino, California, ini diperkirakan akan memberikan panduan kinerja kuartal keempat dalam paparan manajemen usai rilis laporan keuangan.

    Apple dijadwalkan akan meluncurkan lini iPhone generasi terbaru pada September mendatang, dan biasanya mulai dijual pada minggu-minggu terakhir kuartal fiskal keempat.

  • Kuasa Hukum Hasto Apresiasi Amnesti dari Prabowo: Pemerintah Tidak Ingin Politisasi Kasus

    Kuasa Hukum Hasto Apresiasi Amnesti dari Prabowo: Pemerintah Tidak Ingin Politisasi Kasus

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara terkait dengan amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada kliennya itu. Hasto sebelumnya dijatuhi pidana penjara 3,5 tahun atas perkara suap Harun Masiku. 

    Pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR, Kamis (31/7/2025). 

    Penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail justru mengaku belum mendapatkan informasi soal amnesti tersebut. Dia menyebut belum mengetahui soal pengumuman yang disampaikan Dasco di Gedung DPR malam ini. 

    “Dibilang dapat amnesti, dari mana?,” ujarnya sambil tertawa kecil kepada wartawan saat dihubungi, Kamis (31/7/2025) malam. 

    Meski demikian, Maqdir menyebut Hasto bisa saja diberikan amnesti oleh Kepala Negara. Wewenang pemberian amnesti memang melekat pada Presiden sesuai undang-undang (UU). 

    Pengacara senior itu menjelaskan, keputusan pemberian amnesti oleh Presiden kepada orang tersangkut kasus hukum harus dilandasi oleh alasan yang jelas. 

    Dia memastikan pihaknya menyambut baik keputusan Prabowo untuk memberikan pengampunan ke Hasto. 

    “Kalau memang betul seperti itu, berarti kan pemerintah ya bisa saja menganggap tidak ada kesalahan kan terhadap pak Hasto. Pak Hasto tidak melakukan apapun sehingga kalau kami [jika] betul seperti itu artinya apa yang kami sampaikan selama ini bahwa ini perkara ini dipolitisasi sama orang tertentu berarti benar kan? Gitu loh,” terangnya. 

    Maqdir pun belum membeberkan langkah apa yang akan dilakukan setelah mengetahui informasi soal pemberian amnesti kepada kliennya itu. Namun, dia menghargai keputusan pemerintah itu. 

    “Alhamdulillah kalau memang betul seperti itu gitu, kita sambut baik lah, kita hargai keputusan pemerintah itu artinya memang pemerintah tidak ingin apa ya melakukan politisasi terhadap kasusnya mas Hasto ini,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, melalui surat presiden ke DPR, Prabowo mengusulkan pemberian amnesti kepada 1.611 orang termasuk di antaranya Hasto. DPR pun telah menyetujui hal tersebut. 

    “Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/7/2025). 

    Pria yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu juga mengungkap, Prabowo memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong atas perkara korupsi impor gula. 

    Tom sebelumnya dijatuhi pidana 4,5 tahun penjara. Sebagaimana Hasto, dia juga sebelumnya dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan. 

    “Tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden […] tentang Permintaan Pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama saudara Tom Lembong,” terang Dasco.

  • Dasco Unggah Foto Bertemu Megawati, Puan, dan Prananda Usai Umumkan Amnesti Hasto

    Dasco Unggah Foto Bertemu Megawati, Puan, dan Prananda Usai Umumkan Amnesti Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengunggah foto pertemuan dengan Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, Kamis (31/7/2025). 

    Foto itu diunggah tidak lama setelah Dasco mengumumkan pemberian amnesti dari Presiden Prabowo Subianto kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Gedung DPR, Jakarta. 

    “Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan,” tulis Dasco melalui akun Instagram miliknya @sufmi_dasco, dikutip Jumat (1/8/2025). 

    Dasco tidak membeberkan lebih lanjut terkait dengan detail foto tersebut, termasuk di mana pertemuan itu terjadi. 

    Pria yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu mengunggah tiga buah foto. Foto pertama menggambarkan bahwa pertemuan itu dihadiri oleh Dasco dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga kader Gerindra. 

    Duduk bersama dengan Dasco dan Prasetyo yakni Megawati, serta dua anaknya yaitu Ketua DPR Puan Maharani, serta Prananda Prabowo. 

    Foto kedua yang diunggah adalah kelimanya berfoto bersama sambil berdiri. Megawati berdiri di tengah, di antara Dasco dan Prananda di sebelah kanannya, sedangkan Puan dan Prasetyo di sebelah kirinya. 

    Foto terakhir yang diunggah lalu adalah swafoto Puan dengan Dasco dan Prasetyo. 

    Adapun diketahui bahwa Megawati saat ini berada di Bali untuk memberikan arahan di Bimtek Fraksi PDIP se-Indonesia.

    Dasco mengunggah tiga foto tersebut ke Instagram tidak lama setelah mengumumkan bahwa DPR menyetujui pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, serta abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. 

    Hasto sebelumnya dijatuhi pidana 3,5 tahun penjara atas kasus suap Harun Masiku. Dia dinyatakan terbukti memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR PAW. 

    Persetujuan DPR itu disampaikan usai rapat konsultasi dengan pemerintah atas surat presiden yang dikirimkan Prabowo, terkait dengan amnesti untuk 1.116 orang, termasuk Hasto.

    “Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/7/2025). 

    Selain amnesti, Prabowo turut memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong atas perkara korupsi impor gula. 

    Tom sebelumnya dijatuhi pidana 4,5 tahun penjara. Sebagaimana Hasto, dia juga sebelumnya dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan. 

    “Tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden […] tentang Permintaan Pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama saudara Tom Lembong,” terang Dasco. 

  • Konsensus Ekonom Ramal Inflasi Juli 2025 Naik, Surplus Neraca Dagang Menyusut

    Konsensus Ekonom Ramal Inflasi Juli 2025 Naik, Surplus Neraca Dagang Menyusut

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom Bloomberg menunjukkan estimasi kinerja indeks harga konsumen/IHK akan melanjutkan kenaikan Inflasi pada Juni 2025. Sementara itu, surplus neraca perdagangan barang diramal semakin susut.

    Berdasarkan proyeksi dari 29 ekonom yang Bloomberg himpun, median atau nilai tengah IHK Juli 2025 sebesar 2,26% year-on-year (YoY). Estimasi tertinggi di level 2,44% dan terendah di posisi 1,97%. 

    Secara bulanan atau month-to-month (MtM), median dari konsensus 18 ekonom meramalkan inflasi sebesar 0,23%. Melihat ramalan tersebut, seluruhnya menunjukkan bahwa inflasi akan semakin tinggi pada awal semester II/2025 ini. 

    Sebelumnya, inflasi pada Juni 2025 tercatat senilai 1,87% YoY dan 0,19% MtM. Dengan tingkat inflasi sepanjang tahun berjalan atau year-to-date (YtD) sebesar 1,38%, lebih rendah dari target pemerintah dan Bank Indonesia 2,5% ±1%. 

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro, termasuk dalam ekonom yang disurvei Bloomberg, memperkirakan IHK tahunan akan naik menjadi 2,44% YoY, yang mencerminkan kontribusi lebih tinggi dari komponen musiman dan terkait pangan.

    Pada basis bulanan, inflasi diperkirakan akan meningkat sebesar 0,38% MtM, lebih tinggi dari 0,19% MtM yang tercatat pada bulan sebelumnya.

    “Peningkatan inflasi pada Juli terutama didorong oleh harga pangan yang lebih tinggi, dengan kenaikan signifikan pada beras, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam,” ujarnya, Kamis (31/7/2025). 

    Di samping itu, ada dorongan inflasi akibat efek musiman dari pengeluaran pendidikan karena pembayaran uang sekolah biasanya dilakukan pada bulan Juli.

    Komponen pendidikan diperkirakan akan naik sedikit di atas kenaikan musiman tahun lalu, berkontribusi pada kenaikan inflasi umum. 

    Sementara harga bahan bakar nonsubsidi juga mengalami penyesuaian naik pada awal Juli 2025, sejalan dengan peningkatan mobilitas selama periode sekolah. 

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memproyeksikan inflasi umum akan naik ke level 2,35% YoY yang dipengaruhi oleh efek basis rendah dari tahun sebelumnya. 

    Inflasi inti secara tahunan diproyeksi sedikit menurun menjadi 2,35% YoY, didukung oleh membaiknya kondisi global serta penguatan rupiah, namun secara bulanan meningkat akibat kenaikan musiman biaya pendidikan. 

    “Dengan meredanya ketegangan geopolitik dan risiko perang dagang, serta stabilnya nilai tukar rupiah, inflasi diprediksi tetap terkendali dalam target Bank Indonesia 1,5–3,5% hingga akhir tahun,” ungkapnya. 

    Sementara secara bulanan, Josua memandang IHK masih akan terjadi inflasi sebesar 0,29% MtM, lebih tinggi dari Juni 2025 yang sebesar 0,19%. Utamanya didorong oleh lonjakan harga komoditas pangan seperti beras, cabai rawit, dan bawang merah akibat gangguan produksi. 

    Surplus Neraca Dagang Bakal Susut

    Mengacu konsensus Bloomberg, nilai tengah dari 24 ekonom menunjukkan surplus neraca dagang akan mencapai US$3,45 miliar pada Juni 2025, lebih rendah dari Mei 2025 yang senilai US$4,30 miliar.  

    Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang melihat dari sisi eksternal, neraca perdagangan Juni 2025 diperkirakan masih melanjutkan surplus sebesar US$4,20 miliar, memperpanjang tren surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. 

    Ekspor diperkirakan masih tumbuh kuat sebesar 10% YoY, ditopang oleh peningkatan pengiriman produk kelapa sawit, logam dasar, dan komponen elektronik ke AS dan China.

    Sebaliknya, impor hanya tumbuh 5% YoY, mencerminkan pelemahan permintaan domestik serta berlanjutnya kontraksi PMI manufaktur yang masih berada di bawah level 50.

    Adapun, Andry Asmoro memprediksi surplus neraca perdagangan Juni 2025 lebih rendah, yakni akan mencapai US$3,32 miliar. 

    “Hal ini sejalan dengan peningkatan impor dari China, sementara ekspor melambat akibat melemahnya permintaan dari India dan China,” tuturnya, Kamis (31/7/2025). 

    Asmo melihat hal tersebut tecermin dari data Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Kpler (aplikasi pelacakan kargo komoditas global) yang menunjukkan bahwa ekspor batu bara Indonesia ke China turun sekitar 30% year on year (YoY), sementara ekspor batu bara ke India turun 14%. 

    Surplus yang susut tersebut juga sejalan dengan ekspor yang meski diperkirakan tumbuh 9,7% YoY, tetapi turun 7,1% month to month (MtM). Penurunan ekspor bulanan mencerminkan aktivitas bisnis yang melemah, seperti terlihat dari penurunan lebih lanjut dalam PMI manufaktur Indonesia. 

    Bisnis mencatat bahwa Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia mengalami kontraksi hingga ke level 46,9 pada Juni 2025, atau menurun sejak 3 bulan terakhir.

    Lebih lanjut, Asmo menyampaikan bahwa penurunan harga baja dan nikel juga diperkirakan akan membebani kinerja ekspor.

    Sementara itu, pertumbuhan ekspor tahunan didukung oleh efek dasar yang rendah dari tahun sebelumnya, serta upaya percepatan impor sebagai respons terhadap kebijakan tarif Trump. 

    Sama halnya dengan impor yang juga diperkirakan tumbuh 5,9% YoY atau kontraksi 3,8% MtM. Pertumbuhan impor tahunan didorong oleh impor mesin dan kendaraan dari China. 

    Menurut Biro Statistik Nasional China, total ekspor China ke Indonesia naik sekitar 8% YoY pada Juni-25. Secara bulanan, impor Indonesia mengalami kontraksi, sejalan dengan penurunan sekitar 30% dalam impor terkait minyak dari Singapura.

    Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan perkembangan IHK periode Juli 2025 dan kinerja ekspor, impor, serta neraca perdagangan Juni 2025 pada Jumat (1/8/2025), mulai pukul 09.00 WIB. 

  • Harga BBM Pertamina 1 Agustus 2025: Pertamax Turun, Dexlite dan Dex Naik

    Harga BBM Pertamina 1 Agustus 2025: Pertamax Turun, Dexlite dan Dex Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM per Jumat (1/8/2025) ini. Tercatat, harga Pertamax (RON 92) turun, sementara Pertamina Dex naik.

    Penyesuaian harga itu dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU.

    Mengutip laman resmi MyPertamina, tercatat harga Pertamax dipatok Rp12.200 per liter. Angka ini turun dibandingkan bulan lalu yang senilai Rp12.500 per liter.

    Selanjutnya, harga Pertamax Green juga turun. Tercatat harga BBM RON 95 itu kini dipatok Rp13.000 dari bulan lalu Rp13.250 per liter.

    Harga Pertamax Turbo (RON 98) pun ikut turun. Kini, Pertamax Turbo dibanderol Rp13.200 dari bulan sebelumnya Rp13.500 per liter.

    Di sisi lain, Dexlite (CN 51) dipatok Rp13.850 per liter. Angka ini naik dibanding bulan sebelumnya seharga Rp13.650 per liter.

    Harga Pertamina Dex (CN 53) juga naik dari Rp13.320 menjadi Rp14.150 per liter pada Agustus 2025.

    Sementara itu, harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Berikut daftar lengkap harga BBM besutan Pertamina per 1 Agustus 2025:

    – Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

    – Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

    – Pertamax (RON 92): Rp12.200 per liter

    – Pertamax Green (RON 95): Rp13.000 per liter

    – Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.200 per liter

    – Dexlite (CN 51): Rp13.650 per liter

    – Pertamina Dex (CN 53): Rp14.150 per liter

  • Strategi BPJS Ketenagakerjaan Menuju 57,55 Juta Peserta Aktif Tahun 2025

    Strategi BPJS Ketenagakerjaan Menuju 57,55 Juta Peserta Aktif Tahun 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan akan menyerap 57,55 juta peserta aktif pada tahun 2025.

    Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto mengatakan bahwa tengah menjalankan langkah-langkah strategis agar dapat memenuhi target kepesertaan aktif hingga 57,55 juta.

    “Di tahun 2025 ini kita punya target coverage bisa sekitar 57 juta untuk masyarakat bekerja di Indonesia dilindungi,” katanya beberapa waktu lalu, dikutip Kamis (31/7/2025).

    Dari data yang dipaparkan, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 sampai Juni 2025. Pada 2020, peserta aktif mencapai 29,98 juta, lalu naik menjadi 30,66 juta setahun kemudian.

    Pada 2022, tercatat ada 35,86 juta peserta aktif, 41,55 juta tahun 2023, 45,23 juta peserta aktif 2024, dan 39,35 juta per Juni 2025. BPJS Ketenagakerjaan diperkirakan akan menambah sekitar 33% atau 19,20 juta peserta.

    Eko menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan strategi untuk mencapai target tersebut. Pertama, terbitnya Inpres 2 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsos.

    Kedua, kolaborasi bersama K/L dan pemerintah daerah terkait kepesertaan non-ASN dan pekerja rentan. Ketiga, menerapkan regulasi kepesertaan debitur KUR kecil, dana bagi hasil, nelayan awak kapal, dan jasa konstruksi.

    Keempat, kolaborasi kemitraan dengan Agen Laku Pandai (Brilink dan Agen 46), POS, SRC, operator driver online, BPR, dan koperasi.

    Kelima, peningkatan kepatuhan terkait kewajiban pembayaran iuran, kepesertaan, program, dan upah kepada pemberi kerja dengan melibatkan APH, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat

    Menurutnya, terdapat 40% dari 101,81 juta potensi pekerja eligible di sektor pekerja formal berpeluang terserap menjadi peserta aktif ketenagakerjaan.

    Lalu 60% di sektor pekerja informal, 30,85 juta merupakan pekerja rentan berpotensi menjadi peserta aktif. Oleh karena itu, Eko berharap agar para pekerja dapat bergabung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Pengusaha Minta Izin Impor Bahan Baku Dihapus demi Produksi Nampan Makanan Lokal

    Pengusaha Minta Izin Impor Bahan Baku Dihapus demi Produksi Nampan Makanan Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI) meminta pemerintah agar izin impor bahan baku dihapus demi memuluskan produksi nampan makanan lokal

    Desakan itu muncul usai pemerintah melonggarkan importasi food tray (nampan makanan) untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu.

    “Kalau bisa peraturan itu dihapus. Itu lebih penting daripada barang jadi dimaksud diinputkan ke kita. Kami ini pengusaha kesulitan untuk mencari bahan baku bahan baku lokal karena masih mahal,” kata Sekretaris Jenderal APMAKI Alie Cendrawan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

    Menurutnya, kebijakan itu dapat merugikan produsen lokal lantaran produk impor yang masuk berpotensi memiliki harga yang lebih rendah dari produksi dalam negeri.

    Untuk itu, dia berharap agar pemerintah dapat melonggarkan, bahkan menghapus izin impor untuk kepentingan industri dalam negeri, khususnya bahan baku agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk impor. 

    Dalam catatan Bisnis.com, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menyebut bahwa industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 2 juta unit food tray. Kebutuhan itu masih jauh dari target penerima MBG yakni sebanyak 82,9 juta orang di 2025.

    “Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Untuk itu, pemerintah melalui Kemendag melonggarkan importasi food tray untuk MBG guna menutupi kekurangan tersebut. Kebijakan itu tertuang dalam Permendag No.22/2025.

    Seiring terbitnya kebijakan itu, impor food tray kini tak lagi masuk dalam daftar barang yang dikenakan larangan pembatasan (lartas). 

  • Prabowo Beri Amnesti ke Hasto, KPK Pasrah?

    Prabowo Beri Amnesti ke Hasto, KPK Pasrah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara terkait usulan pemberian amnesti dari Presiden Prabowo Subianto kepada Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. 

    Usulan Prabowo itu telah disetujui oleh DPR pada rapat konsultasi dengan pemerintah hari ini, Kamis (31/7/2025). 

    Setyo mengatakan bahwa usulan amnesti dari Prabowo itu adalah kewenangan Kepala Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

    “Itu kewenangan Presiden sesuai UUD 1945,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (31/7/2025). 

    Selain itu, lembaga antirasuah masih mempelajari informasi mengenai pemberian amnesti kepada Hasto. 

    Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut proses hukum kepada Hasto masih berjalan, lantaran sebelumnya salah satu pimpinan lembaga antirasuah mengonfirmasi KPK bakal mengajukan banding. 

    “Kami pelajari terlebih dulu informasi tersebut. Sementara proses hukumnya juga masih berjalan, proses pengajuan banding,” ungkap Budi kepada wartawan. 

    Adapun Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya telah menyatakan lembaganya bakal mengajukan banding. 

    “Karena putusan kurang dua pertiga dari tuntutan, maka penuntut umum ajukan banding,” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (31/7/2025). 

    Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp250 juta subsidair 3 bulan kurungan kepada Hasto lantaran terbukti memberikan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 berkaitan dengan Harun Masiku. 

    Putusan itu lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsidair 6 bulan kurungan. 

    Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong

    Adapun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Prabowo untuk pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, serta amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. 

    Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR mengenai usulan presiden tersebut, Kamis (31/7/2025). 

    Rapat itu dihadiri oleh seluruh pimpinan unsur dan fraksi DPR. Tom sebelumnya dijatuhi pidana penjara 4,5 tahun atas perkara korupsi impor gula. 

    “Tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden […] tentang Permintaan Pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama saudara Tom Lembong,” jelas Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/7/2025). 

    Kemudian, Prabowo juga mengusulkan amnesti terhadap 1.116 orang terpidana. Sekjen PDIP juga menjadi salah satu orang yang diusulkan mendapatkan amnesti. 

    DPR juga menyetujui pemberian amnesti tersebut. “Tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” pungkas Dasco.