Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dari Prabowo, MPR: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dari Prabowo, MPR: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani menyebut pemberian amnesti dan abolisi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto adalah hak prerogatif yang dijamin UUD 1945.

    Muzani berkata demikian kala merespons soal Prabowo yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

    “Ya itu adalah hak prerogatif presiden seperti yang dijamin UUD 1945 sebagai Kepala Negara,” tuturnya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2025).

    Muzani yakin bahwa Prabowo pastinya memiliki pertimbangan yang matang untuk memberikan amnesti ke Hasto dan abolisi ke Tom Lembong. MPR, katanya, menyambut baik keputusan Prabowo itu.

    “Saya kira presiden telah melalui pertimbangan yang matang tentang hal itu, dan ini saya kira kita sambut baik sebagai bagian dari upaya untuk meneguhkan, persatuan, kebersamaan, dan kegotongroyongan,” ucap dia.

    Sementara itu di sisi DPR, Ketua Komisi III Habiburokhman menilai keputusan Prabowo adalah hal yang tepat. Menurutnya juga, keputusan itu sudah sesuai dengan konstitusi dan hukum yang ada di Indonesia.

    Selain itu, legislator Gerindra ini menegaskan bahwa Prabowo tidak mengintervensi aparat penegak hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi. Prabowo dianggap menyelesaikan persoalan hukum dan politik dengan cara konstitusional. 

    “Terkait kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, kami memaknai bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak mengintervensi kerja aparat penegak hukum, tetapi mengambil alih penyelesaian persoalan hukum maupun politik dengan cara konstitusional,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (2/8/2025).

  • Rencana Pinjaman Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Tuai Sorotan

    Rencana Pinjaman Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Tuai Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu mengkaji lebih lanjut terkait rencana pinjaman dana desa sebagai jaminan untuk Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Puti, yang hanya dibatasi sebesar 30%. 

    Rencana tersebut nantinya bakal dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Pengamat Koperasi Rully Indrawan mengatakan rencana tersebut perlu dibahas lebih dalam untuk memastikan apakah kebijakan yang dibuat cukup untuk menjamin pinjaman Bank Himbara, termasuk alternatif jika dana desa tidak cukup untuk menjadi jaminan Kopdes/Kel Merah Putih. 

    Dia mengatakan selain untuk koperasi, pasalnya dana desa juga dialokasikan untuk keperluan lain seperti infrastruktur jalan dan lainnya.

    “Jaminan 30% itu sekitar  Rp300 juta-Rp1 miliar. Apakah cukup untuk menjamin pinjaman himbara Rp3 miliar – Rp5 miliar. Kalau belum, bagaimana?” kata Rully kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Untuk diketahui, pemerintah memungkinkan penggunaan dana desa untuk membayar utang, jika Kopdes/Kel Merah Putih gagal membayar pinjaman ke Bank Himbara.

    Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.49/2025 tentang tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Melalui beleid ini, pemerintah mengatur bahwa Bank dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk menutupi kekurangannya, jika Kopdes/Kel Merah Putih tidak mampu membayar angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil perjanjian pinjaman yang telah jatuh tempo.

    Dana tersebut bersumber dari dana desa untuk Kopdes Merah Putih, atau Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih.

    Seiring dengan terbitnya PMK tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menugaskan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto untuk merancang peraturan terkait kewajiban, tata cara, hingga siklus pengambilan keputusan antara Kopdes Merah Putih dan di tingkat desa.

    Yandri mengatakan, nantinya dana desa yang dapat dijadikan jaminan pinjaman Kopdes/Kel Merah Putih dibatasi hanya sebesar 30%.

    “Jadi dana desa yang ada itu maksimal dia menjadi jaminan 30% saja,” kata Yandri ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025). 

    Yandri mencontohkan, jika dana desa sebesar Rp500 juta, maka maksimal penggunaan jaminan untuk pinjaman Kopdes/Kel Merah Putih Rp150 juta. Kendati begitu, pinjaman oleh Kopdes/Kel Merah Putih tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap. 

    “Semakin besar [dana desa] tentu semakin besar [penggunaan jaminan untuk pinjaman], maka tadi disepakati juga meminjam itu tidak sekaligus,” ungkapnya.

  • Viral Pengibaran Bendera One Piece, Ini Reaksi Ketua MPR

    Viral Pengibaran Bendera One Piece, Ini Reaksi Ketua MPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani menganggap gerakan pengibaran bendera anime bajak laut One Piece pada Hari Kemerdekaan RI adalah salah satu bentuk ekspresi kreativitas.

    Muzani yakin bahwa sebenarnya dalam hati rakyat Indonesia tetaplah semangat Bendera Merah Putih.

    “Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah Merah Putih, semangatnya Merah Putih,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2025).

    Lebih lanjut, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra ini menuturkan bahwa semangat itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena Indonesia sudah berusia 80 tahun. 

    “Dan harapannya negeri ini akan terus abadi dan bersama-sama membentuk masyarakat adil, makmur, sejahtera,” ucapnya.

    Kala ditanyai soal informasi polisi akan menindak tegas warga yang hanya mengibarkan bendera One Piece pada momen peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI, Muzani merespons bahwa itu adalah bentuk kecintaan rakyat Indonesia terhadap Bendera Merah Putih.

    “Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada merah putih tidak akan tertukar dengan apapun. Saya meyakini itu,” tegas dia.

    Baru-baru ini ramai fenomena mengibarkan bendera dari anime One Piece, yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Pengibaran bendera One Piece ini viral di media sosial dan mulai diikuti oleh banyak orang. 

    Bendera tersebut berwarna hitam dengan logo tengkorak di tengahnya. Di media sosial pun bertebaran foto hingga video yang memperlihatkan masyarakat mengibarkan bendera One Piece di depan rumah hingga di kendaraan pribadi mereka.

    Merespons hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengingatkan adanya upaya sistematis yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Kami juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan, memang ada upaya-upaya ya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Dasco dikutip dari Antara, Jumat (1/8/2025).

  • Microsoft Kesulitan Jaga Kedaulatan Data Uni Eropa Akibat Aturan Cloud AS

    Microsoft Kesulitan Jaga Kedaulatan Data Uni Eropa Akibat Aturan Cloud AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft mengungkapkan kesaksian mengejutkan di hadapan Senat Prancis, bahwa mereka tidak dapat menjamin data pengguna Eropa aman dari otoritas Amerika Serikat (AS).

    Dalam sidang yang diadakan di Prancis (10/07/25), Microsoft ditanya, jika mereka mengklaim telah melakukan permintaan data yang dibingkai dengan baik, apakah perusahaan akan “diwajibkan untuk mengirimkan data?”.

    Direktur urusan publik dan hukum Microsoft Prancis, Anton Carniaux menjawab dengan mengatakan memang ada kewajiban mengirimkan data, tetapi menurutnya, hal tersebut tidak akan mempengaruhi perusahaan Eropa atau badan sektor publik mana pun, berdasarkan laporan transparansi perusahaannya.

    Namun, setelah ditanya mengenai apakah data warga negara Prancis tidak dapat dikirimkan ke pemerintah AS tanpa persetujuan tegas dari pemerintah Prancis, Carniaux gagal memberikan jawaban yang meyakinkan.

    “Tidak, Saya tidak dapat menjaminnya, tetapi sekali lagi, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Carniaux, di hadapan Senat Prancis, dilansir The Register Minggu (3/8/25).

    Pernyataan tersebut memiliki implikasi yang besar bagi semua negara Uni Eropa yang bergantung pada layanan Microsoft.

    CEO layanan cloud computing, Civo, Mark Boost, bahkan menyayangkan pernyataan pihak Microsoft tersebut.

    “Satu kesaksian baru saja menegaskan bahwa penyedia hyperscaler AS tidak mampu menjamin kedaulatan data di Eropa,” ujar Boost, dikutip dari The Register.

    Perusahaan teknologi asal AS mengakui secara terbuka mengenai rahasia umum undang-undang Cloud Act. Berdasarkan undang-undang tersebut, otoritas AS dapat memaksa akses ke data yang dimiliki oleh penyedia cloud Amerika, terlepas dari lokasi fisik data tersebut.

    Kebijakan yang diterapkan pemerintah AS terhadap Microsoft itu lebih dari sekadar masalah teknis. Itu adalah masalah dunia nyata yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, privasi pribadi, dan daya saing bisnis. 

    Contoh nyata yang terjadi adalah seperti kasus kepolisian Skotlandia, ketika data sensitif mereka ditransfer keluar dari yurisdiksi dan itu terjadi di luar kendali seharusnya. Kesaksian Microsoft dalam sidang tersebut menunjukkan bagaimana kasus kepolisian Skotlandia dapat terjadi atas permintaan otoritas AS.

    Senat Prancis pun telah menetapkan preseden dengan menuntut jawaban, Inggris serta negara Eropa lainnya memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama. 

    Di Eropa, sudah terlihat pergeseran ke arah pembangunan solusi lokal yang mendukung kedaulatan data, alih-alih residensi data. Maka dari itu, pemerintah di sana perlu membantu industri cloud mempercepat tren ini dengan mengurangi ketergantungan berlebihan pada hyperscaler AS. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Bantuan Insentif Rp1,2 Juta untuk Guru Non ASN Bakal Meluncur, Simak Syaratnya

    Bantuan Insentif Rp1,2 Juta untuk Guru Non ASN Bakal Meluncur, Simak Syaratnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyalurkan bantuan insentif sebesar Rp1,2 juta per penerima per tahun kepada 341.248 guru non aparatur sipil negara (ASN). Pencairan bantuan akan dilakukan sekaligus mulai Agustus-September 2025.

    Subkordinator Aneka Tunjangan Puslapdik Kemendikdasmen Sri Lestariningsih menyampaikan, bantuan insentif ini ditujukan untuk guru non ASN di semua jenjang, yakni guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 

    Guru non ASN harus memenuhi sejumlah syarat untuk dapat menerima insentif sebesar Rp1,2 juta. Persyaratan itu yakni belum memiliki sertifikat pendidik, memenuhi kualifikasi D4 atau S1, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), memenuhi beban kerja sesuai aturan,  terdata dalam Dapodik, dan tidak berstatus sebagai ASN.

    Selain itu, calon penerima bantuan bukan penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos), tidak menerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerjasama  dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri.

    Terkait mekanisme penyaluran bantuan, Lestariningsih menuturkan bahwa Dinas Pendidikan tidak lagi mengusulkan guru sebagai calon penerima bantuan insentif melalui aplikasi SIM-ANTUN. 

    “Pada petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif tahun 2025 ini, Puslapdik bersama-sama dengan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru melakukan sinkronisasi dan verifikasi data guru melalui Dapodik,” jelas Lestariningsih, mengutip laman resmi Puslapdik Kemendikdasmen, Minggu (3/8/2025).

    Kemudian, pemerintah dalam petunjuk teknis terbaru mengatur bahwa Puslapdik membukakan Nomor Rekening bagi seluruh Guru Formal calon penerima bantuan insentif.

    Dia mengatakan, guru penerima bantuan insentif diberikan kesempatan hingga 30 Januari 2025 untuk melakukan aktivasi rekening.

    “Kalau lewat dari waktu itu, uangnya akan dikembalikan ke kas negara,” ungkapnya.

    Proses belajar mengajar di salah satu sekolah

    Sementara itu, tidak ada perubahan persyaratan penerima bantuan bagi pendidik PAUD non-formal. Dia mengatakan, persyaratannya masih sama yakni harus memiliki masa kerja sedikitnya 13 tahun secara terus menerus pada Januari 2025.

    Selain itu, memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat, bertugas pada KB/TPA di bawah pembinaan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya, terdata dalam Dapodik, dan tidak berstatus sebagai ASN.

    Khusus untuk pendidik PAUD non-formal, besaran insentif yang diberikan pemerintah yakni Rp2,4 juta per penerima per tahun dan dibayar sekaligus. 

    “Nominasi penerima bantuan insentif bagi Pendidik PAUD Non-Formal ada di SIM ANTUN, dan harus diusulkan oleh Dinas Pendidikan,” pungkasnya.

    Berikut syarat lengkap penerima bantuan insentif untuk Guru Formal Non-ASN dan pendidik PAUD Non-Formal:
    Syarat penerima untuk Guru Formal Non-ASN:

    1.Belum memiliki sertifikat pendidik

    2.Memenuhi kualifikasi D4 atau S1

    3.Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

    4.Memenuhi beban kerja sesuai aturan

    5.Terdata dalam Dapodik

    6.Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

    7.Bukan penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial

    8. Bukan penerima bantuan dari BPJS ketenagakerjaan

    9.Tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerjasama  dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri

     

    Syarat penerima untuk pendidik PAUD Non-Formal:

    1.Memiliki masa kerja sedikitnya 13 tahun secara terus menerus pada Januari 2025

    2.Memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat 

    3.Bertugas pada KB/TPA di bawah pembinaan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya

    4.Terdata dalam Dapodik

    5.Tidak berstatus sebagai ASN

  • TNI Ungkap Pesawat FASI Terjatuh di Bogor Terjadi saat Latihan

    TNI Ungkap Pesawat FASI Terjatuh di Bogor Terjadi saat Latihan

    Bisnis.com, JAKARTA — TNI menyampaikan pesawat olahraga atau Federasi Aerosport Seluruh Indonesia (FASI) terjatuh saat melakukan latihan di kawasan Cimea, Bogor, Minggu (3/8/2025).

    Kadispen Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan pesawat itu terbang dari Lanud Atang Sendjaja (ATS) saat pelatihan.

    “Pesawat FASI terbang dari lanud ATS melaksanakan training, biasa training latihan, tadi pagi insiden lah,” ujar Nyoman saat dikonfirmasi, Minggu (3/8/2025).

    Dia menambahkan, pesawat yang mengalami kecelakaan itu sudah dicek terlebih dahulu sebelum melakukan lepas landas. Hasilnya, pesawat FASI itu dinyatakan tidak memiliki kendala atau masih bagus.

    Namun demikian, Nyoman menekankan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan atau investigasi untuk menguak penyebab dari kecelakaan tersebut.

    “Ini masih diselidiki, masih diinvestigasi, kenapa bisa terjadi spt itu, karena pesawatnya bagus, selesai sebelum terbang dicek bagus,” pungkasnya.

    Dalam foto kecelakaan pesawat FASI yang diterima, nampak pesawat itu ringsek usai terjatuh di langit Ciampea, Bogor sekitar 10.00 WIB . Adapun, pesawat ini memiliki satu kursi penumpang dan satu kursi kemudi.

  • Rekomendasi agar Kopdes Merah Putih Bawa Dampak Nyata di Daerah

    Rekomendasi agar Kopdes Merah Putih Bawa Dampak Nyata di Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset IFG Progress memberikan sejumah rekomendasi kebijakan strategis untuk memastikan program 80.000 Koperasi Desah/Kelurahan Merah Putih benar-benar membawa dampak nyata bagi ekonomi daerah.

    Rekomendasi tersebut diberikan atas dasar hasil risetnya yang melakukan penelitian terhadap 51.505 unit koperasi yang tersebar di Indonesia.

    IFG Progress saat ini melihat kehadiran koperasi di wilayah tersebut ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dan peningkatan konsumsi rumah tangga.

    “Penting untuk memastikan bahwa pembentukan lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan yang ambisius memberikan dampak ekonomi yang nyata,” tulis IFG Progress dalam riset tersebut, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Pertama, IFG Progress menyarankan agar pemerintah harus lebih dari sekadar membuat kebijakan administratif dan formalitas, namun memastikan bahwa setiap koperasi memiliki tujuan yang jelas, fungsional dan produktif.

    Selain itu, prioritas juga harus diberikan kepada model-model koperasi yang terbukti berhasil, seperti koperasi simpan pinjam (KSP). Berdasarkan riset, KSP telah menunjukkan dampak signifikan dalam mengurangi pengangguran dengan mendukung kewirausahaan mikro dan aktivitas sektor informal. 

    Koperasi juga tidak boleh dibentuk hanya untuk memenuhi target numerik, tetapi harus memberikan nilai nyata melalui layanan seperti akses kredit, agregasi pasar, dan distribusi input yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat.

    Kedua, IFG Progress menyarankan agar dilakukan strategi yang terdiferensiasi secara regional. Bukti dari studi IFG menunjukkan bahwa model yang seragam, terutama model koperasi unit desa (KUD) yang berkinerja buruk, tidak efektif di daerah pedesaan tertinggal. 

    Agar diferensiasi strategi tersebut bisa sesuai dengan tipologi ekonomi daerah setempat, IFG Progress menyarankan keterlibatan badan perencanaan daerah dan BUMDes dalam menciptakan bersama format Kopdes Merah Putih yang berdiri di tempat tersebut.

    Ketiga, IFG Progress menyarankan agar program Kopdes Merah Putih harus dikaitkan dengan prioritas strategis nasional, khususnya ketahanan pangan sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Presiden Prabowo.

    Caranya adalah dengan mengintegrasikan koperasi ke dalam sistem pangan nasional melalui kemitraan sehingga memperkuat peran Kopdes Merah Putih dalam stabilisasi rantai pasok, meningkatkan akses terhadap input pertanian, serta memperkuat distribusi lokal. 

  • Pesawat FASI Jatuh di Bogor, Eks Kadispenau TNI Fajar Adriyanto Meninggal Dunia

    Pesawat FASI Jatuh di Bogor, Eks Kadispenau TNI Fajar Adriyanto Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — TNI melaporkan terdapat dua korban dalam insiden terjatuhnya pesawat Federasi Aero Sport Indonesia aliaw FASI di Ciampea, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (3/8/2025).

    Kadispen Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan satu dari korban itu telah dinyatakan meninggal dunia yakni eks Kadispenau Marsma Fajar Adriyanto. 

    “Betul mantan Kadispen. Beliau memang aktif terbang di FASI,” ujar Nyoman saat dikonfirmasi, Minggu (3/8/2025).

    Dia menambahkan, satu korban lainnya yaitu pilot bernama Roni. Tak seperti Fajar, nyawa Roni masih selamat dan tengah melakukan perawatan intensif.

    “Satu lagi pilotnya bapak Roni masih dirawat luka berat sampai saat ini masih pemulihan sudah ditangani,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, pesawat FASI itu terjatuh saat latihan sekitar 10.00 WIB di Ciampea, Bogor. Pesawat itu lepas landas ddari Lanud Atang Sendjaja (ATS).

    Adapun, penyebab terjatuhnya pesawat itu masih belum diketahui. Namun, tim penyelidik TNI masih melakukan pendalaman atau investigasi.

  • Prabowo Luncurkan Program Cek Kesehatan Gratis Besok, Targetkan 53,8 Juta Siswa

    Prabowo Luncurkan Program Cek Kesehatan Gratis Besok, Targetkan 53,8 Juta Siswa

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah (CKG Sekolah) besok, Senin (4/8/2025). Program ini menyasar lebih dari 53,8 juta siswa di 282.000 sekolah dari jenjang SD hingga SMA di seluruh Indonesia.

    Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Adita Irawati mengatakan program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan.

    “CKG Sekolah merupakan investasi jangka panjang di sektor kesehatan bagi anak dan remaja,” kata Adita dalam keterangannya, Minggu (3/8/2025).

    Adapun, kick-off program CKG Sekolah akan dilaksanakan di 12 sekolah di sejumlah daerah. Kendati begitu, Adita tidak memerinci daerah-daerah yang dimaksud.

    Sejak pertama kali diluncurkan pada 10 Februari 2025, CKG telah menjangkau sekitar 16,12 juta orang hingga 1 Agustus 2025. Pemerintah menargetkan total penerima manfaat CKG sebanyak 281 juta penduduk Indonesia.

    Dari target tersebut, 53,8 juta di antaranya merupakan anak sekolah. Melalui program CGK di Sekolah, pemerintah mengharapkan dapat menjangkau 53,8 juta siswa di 282.000 satuan pendidikan meliputi SD, SMP, SMA, Madrasah, dan Sekolah Rakyat.

    Adita menuturkan, program CKG di Sekolah sebelumnya telah dimulai di Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025. Mulai 4 Agustus 2025, program ini akan dilanjutkan di sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi sebelumnya mengatakan, program ini merupakan upaya pemerintah mengubah pola hidup masyarakat dalam menjaga kesehatan. 

    Siswi mengikuti program cek Kesehatan gratis di sekolah

    Melalui program ini, pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan cek kesehatan tidak hanya dalam keadaan sakit, tetapi juga saat keadaan sehat.

    “Dalam keadaan sehat sekalipun, masyarakat didorong untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan dirinya secara gratis. Untuk mencegah hal-hal buruk di kemudian hari sebelum semuanya terlambat,” jelas Hasan.

    Selain itu, adanya program CKG di Sekolah diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendeteksi sedini mungkin potensi penyakit pada anak yang dapat memicu gangguan kesehatan yang lebih parah di masa mendatang.

    “Diharapkan anak-anak kita bisa dideteksi sedini mungkin potensi penyakit yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih parah di masa depan,” pungkasnya. 

  • Seberapa Tangguh Koperasi Gerakkan Ekonomi Daerah, Ini Kata IFG Progress

    Seberapa Tangguh Koperasi Gerakkan Ekonomi Daerah, Ini Kata IFG Progress

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset, IFG Progress merilis hasil penelitian berjudul “Unpacking the Myth: Are Cooperatives the Engine of Local Growth?” yang meneliti sejauh mana dampak koperasi terhadap ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.

    Dengan menggunakan dua metode penelitian, yaitu regresi ordinary least squares (OLS) dan propensity score matching (PSM), hasil studi IFG Progress menemukan bahwa keberadaan koperasi di suatu wilayah tidak dapat secara signifikan mengaitkan peningkatan kegiatan ekonomi wilayah.

    “Hal itu karena belum terbukti secara statistik bahwa keberadaan koperasi berkaitan dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dan peningkatan konsumsi rumah tangga,” tulis hasil riset tersebut, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Meskipun tidak punya korelasi hubungan signifikan, IFG Progress menyatakan bahwa hal tersebut bukan menunjukkan ketidakefektifan koperasi, melainkan kontribusinya diduga lebih bersifat jangka panjang, tidak langsung, atau multidimensi.

    Misalnya, kehadiran koperasi akan berdampak pada peningkatan pemerataan, ketahanan, modal sosial, atau lapangan kerja yang tidak selalu tercakup dalam metrik pertumbuhan PDB. 

    Adapun, pemerintah telah meresmikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Senin, 21 Juli 2025 lalu. Kopdes Merah Putih tersebar di 38 provinsi dan yang paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Program ini ditujukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan. 

    Lebih lanjut, riset tersebut menyatakan bahwa keberadaan koperasi di suatu wilayah memiliki hubungan negatif yang moderat dengan tingkat pengangguran. Artinya, semakin banyak koperasi maka tingkat pengangguran semakin kecil.

    Lebih spesifik, korelasi antara keberadaan koperasi dengan tingkat pengangguran ini menjadi sangat signifikan ketika menggunakan jumlah rumah tangga yang menerima kredit dari koperasi sebagai variabel proksi pembanding.

    “Hal ini menyiratkan bahwa pembiayaan berbasis koperasi dapat mendukung kewirausahaan mikro, wirausaha, atau kelangsungan usaha kecil (terutama di sektor informal) sehingga meningkatkan peluang kerja,” tulis riset tersebut.

    Riset ini juga mengurai dampak koperasi berdasarkan jenisnya. Hasilnya adalah temuan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang mencakup 65% dari seluruh koperasi, berkorelasi signifikan terhadap tingkat pengangguran regional. 

    Namun, temuan untuk Koperasi Unit Desa (KUD) bertentangan dengan hasil ini, karena KUD biasanya bersifat multiguna dan sering beroperasi di daerah pedesaan yang secara struktural kurang beruntung, di mana akses pasar terbatas dan diversifikasi ekonomi terkendala, yang menghambat efektivitasnya dalam mengurangi tingkat pengangguran.

    “Menyikapi inisiatif Indonesia baru-baru ini untuk mengembangkan Koperasi Merah Putih, penting untuk memastikan bahwa pembentukan lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan yang ambisius memberikan dampak ekonomi yang nyata. Untuk  mencapai hal ini, beberapa arah kebijakan strategis harus dikejar,” tulis IFG Progress.