Author: Bisnis.com

  • Cak Imin Usul 2 Model Pilkada, MPR: UUD 1945 Beri Ruang Demokrasi Langsung dan Perwakilan

    Cak Imin Usul 2 Model Pilkada, MPR: UUD 1945 Beri Ruang Demokrasi Langsung dan Perwakilan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani merespons soal usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal gubernur dipilih pemerintah pusat dan kepala daerah setingkat bupati-wali kota dipilih DPRD.

    Menurut Muzani, usulan itu baik karena Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberi ruang bagi Pilkada dipilih melalui perwakilan ataupun pemilihan langsung.

    Hal tersebut disampaikan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (3/8/2025).

    “Saya kira semua usulan itu baik karena UUD ‘45 memberi ruang bahwa demokrasi yang dipilih melalui perwakilan juga sesuatu yang dimungkinkan oleh sistem demokrasi kita, tapi demokrasi yang dipilih langsung juga sesuai dengan sistem demokrasi,” urainya.

    Lebih lanjut, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra tersebut berpandangan usulan Cak Imin itu tidak mengurangi substansi praktik demokrasi di Indonesia.

    “Tidak karena UUD ‘45 dalam hal ini memberikan peluang itu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa PKB dan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. 

    “Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah yang kadang-kadang ini tidak rasional,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Melihat kondisi tersebut, Cak Imin dan NU berpandangan harus ada jalan yang cepat dan efektif untuk mewujudkan keinginan rakyat dan pemerintah pusat.

    “Makanya usul kami ada 2 pola, pertama itu gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang ditunjuk oleh presiden,” ujarnya.

    Sementara itu, kata Cak Imin, pola kedua yaitu untuk kepala daerah setingkat bupati ditunjuk oleh rakyat melalui DPRD.

  • 4 Rekomendasi Aplikasi Film Streaming Terlengkap, Netflix hingga Apple TV+

    4 Rekomendasi Aplikasi Film Streaming Terlengkap, Netflix hingga Apple TV+

    Bisnis.com, JAKARTA — Keinginan masyarakat untuk menonton film streaming cukup tinggi seiring dengan film-film menarik yang terus bermunculan. Berikut 4 aplikasi streaming terbaik dengan film terlengkap.

    Film streaming kini makin mudah diakses. Namun, kita malah merasa kewalahan dengan banyaknya pilihan yang ditawarkan.

    Maka dari itu, untuk membantu pengguna dapat langsung mendapatkan konten yang benar-benar layak ditonton dan diikuti, berikut ini empat platform layanan streaming terbaik dilansir dari Techradar (29/07/25).

    Netflix

    Aplikasi ini selalu menjadi yang paling diunggulkan oleh pelanggan, selalu jadi yang teratas bila berdiskusi tentang aplikasi streaming terbaik.

    Netflix hampir menjadi identik dengan streaming film dan serial, menjadi platform pertama yang benar-benar memanfaatkan konsep tersebut.

    Keunggulan seperti pengemasan katalog konten original, serta penyempurnaan pengalaman aplikasi secara keseluruhan menjadi daya tarik Netflix bagi sebagian besar pelanggannya.

    Tayangan eksklusif seperti serial Squid Game, Stranger Things, dan Bridgerton dapat dikatakan jadi yang terlaris di platform ini. Indonesia bahkan menyumbangkan satu serial eksklusifnya di Netflix berjudul Gadis Kretek, yang dibintangi Dian Sastrowardoyo.

    Adegan di film Squid Game saat peserta bermain dengan permen dalgona

    Selain konten eksklusifnya, Netflix juga memiliki pustaka konten berlisensi yang luas tidak hanya berisi film hollywod, tetapi juga film dari negara seperti Jepang, Korea, bahkan negara-negara Asia Tenggara. 

    Uniknya, platform streaming ini juga ternyata menawarkan keuntungan tambahan berupa game-game Android seperti misalnya Squid Game, Civilization VI dan Game Dev Tycoon tanpa biaya tambahan.

    Untuk harga berlangganan, terdapat beberapa pilihan paket. Paket untuk ponsel dipatok harga Rp54.000/bulan, dengan resolusi video maksimal 480p. Ada pula paket Dasar seharga Rp65.000/bulan.

    Paket Standar dengan harga Rp120.000/bulan menawarkan resolusi video yang lebih tinggi hingga 1080p, dan paket Premium seharga Rp186.000/bulan menawarkan pengalaman menonton terbaik dengan resolusi hingga 4K + HDR.

    Disney+ Hotstar

    Sejak awal kemunculannya, Disney+ Hotstar memiliki keunggulan, yaitu film dan acara TV mapan yang sudah memiliki penonton besar.

    Nama besar Disney memungkinkan layanan streamingnya semakin kuat dalam beberapa tahun, meskipun kemunculannya dapat dikatakan terlambat dibanding Netflix.

    Produk-produk Marvel Cinematic Universe (MCU) jadi keunggulan Disney+ Hotstar, sebab seringkali mereka menayangkan film-film Marvel setelah film tersebut selesai tayang di bioskop.

    Selain itu, konten-konten lawas 20th Century Fox dan konten ramah anak juga tersedia dalam platform ini. Ada film-film seperti Alice in Wonderland dan Moana 2.

    Harga paket yang ditawarkan terbagi menjadi dua, Basic dan Premium. Paket Basic dipatok harga Rp65.000/bulan atau Rp450.000/tahun dengan resolusi video mencapai 720p tanpa iklan.

    Sementara itu paket Premium ditawarkan dengan harga Rp119.000/bulan atau Rp799.000/tahun dengan resolusi video yang mencapai 4K, yang juga tanpa iklan.

    Salah satu film Marvel Universe
    Apple TV+

    Meski ini produk keluaran Apple dan awalnya tidak ada di ponsel Android, kini Apple TV+ sudah tersedia di perangkat Android lewat Aplikasinya.

    Platform ini menjadi salah satu yang terbaik jika berbicara tentang konten original. Beberapa acara populer seperti Severance dan Ted Lasso turut membentuk citra platform ini, meski kekurangannya adalah, Apple TV+ menawarkan kuantitas konten yang lebih sedikit dibanding kompetitornya.

    Selain hiburan berupa film dan serial, layanan streaming ini juga memiliki hak streaming untuk liga sepakbola Amerika Serikat (AS), Major League Soccer, yang memungkinkan penonton dapat menikmati aksi mega bintang sepakbola dunia, Lionel Messi, dan sejumlah pemain top lainnya.

    Walau dengan konten yang lebih sedikit dari pesaing, orisinalitas konten yang ditawarkan dapat meyakinkan penonton bahwa apa yang mereka tonton akan berkualitas.

    Pembeli dapat berlangganan Apple TV+ seharga Rp99.000/bulan dengan 7 hari uji coba gratis.

    Crunchyroll

    Meski di Netflix juga tersedia beberapa film atau serial anime, Crunchyroll tetap menjadi aplikasi yang tak tertandingi dalam kategori anime.

    Mereka memiliki akses ke waralaba ternama seperti One Piece, Naruto, dan Dragon Ball Z, bahkan juga beberapa anime yang populer seperti Solo Levelling dan Jujutsu Kaisen.

    Satu keunggulan lainnya dari Crunchyroll, yang membuatnya wajib diunduh oleh para penggemar anime, adalah hari penayangan serial yang persis sama dengan hari penayangannya di Jepang. 

    Bahkan terdapat panduan dalam aplikasi, yang memberitahu pengguna waktu setempat untuk episode berikutnya dari acara tertentu. 

    Selain itu, Crunchyroll juga merambah ke ranah hiburan lainnya seperti game seluler dengan gaya seni anime. Tidak hanya game, merchandise dari semua acara anime favorit juga tersedia di sini, sehingga memudahkan penggemar untuk mengekspresikan fandom melalui pakaian, aksesoris, dan merchandise lainnya.

    Terdapat tiga kategori paket untuk berlangganan di platform ini, yaitu paket Fan dengan harga sekitar Rp36.000/bulan, paket Mega Fan seharga Rp48.000/bulan, dan Ultimate Fan sekitar Rp262 ribu-an. Harga paket dapat sewaktu-waktu berubah. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Kejar Target 20 Juta Penerima Manfaat MBG hingga HUT Ke-80 RI, Mungkinkah?

    Kejar Target 20 Juta Penerima Manfaat MBG hingga HUT Ke-80 RI, Mungkinkah?

    Bisnis.com — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program-program prioritas nasional.

    Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan dalam forum ini adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Hasan, program ini bukan sekadar bantuan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia.

    “Supaya gerak kita, terutama pemerintah pusat sampai daerah bisa seiring sejalan, perlu ada pemahaman-pemahaman yang harus disamakan,” ujar Hasan lewat rilisnya, Minggu (3/8/2025)

    Dia mencatat bahwa program serupa telah diterapkan di lebih dari 100 negara dan terbukti memberikan dampak positif dalam 10–20 tahun ke depan.

    “Pemerintah pusat siapkan aturan dan anggaran. Pemerintah daerah bantu buatkan dapurnya. Swasta juga boleh ikut terlibat,” jelas Hasan.

    Hasan juga mengingatkan bahwa pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dilakukan secara serius. Ia menekankan bahwa setiap menu harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian anak-anak dan tidak boleh asal-asalan.

    “Kalau makanannya nggak enak dan akhirnya nggak dimakan, ya tujuannya nggak tercapai. Mubazir juga kalau tidak dimakan. Makanya saya bilang, kalau makanannya nggak enak, kirim saja catatan,” pungkas Hasan.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan optimisme pihaknya untuk mencapai target 20 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis sebelum 17 Agustus 2025.

    Dia mengaku hingga akhir Juli 2025, penerima manfaat dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu telah melebihi angka 7 juta orang yang tersebar di berbagai Satuan Pelayanan Perbaikan Gizi (SPPG).

     “Sejauh ini sudah ada 7.374.135 penerima manfaat yang tersebar di 2.360 Satuan Pelayanan Perbaikan Gizi (SPPG),” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Dia menambahkan bahwa tim di lapangan kini bekerja lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik, terutama dalam menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia di daerah tertinggal dan rawan pangan.

    Menurutnya, upaya tersebut dilakukan untuk mengejar target yang ingin dicapai sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

    “Untuk bulan Agustus, kami akan mengintensifkan proses verifikasi dan validasi data. Potensinya sudah lebih dari cukup untuk mencapai target,” imbuhnya.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan tercapainya target sebelum peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI, Dadan menjawab singkat optimistis mencapai hasil tersebut.

    “InshaAllah, [optimistis],” pungkas Dadan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 20 juta penerima manfaat sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025.

    Target ini dipercepat dari rencana awal yang memproyeksikan capaian tersebut baru tercapai pada akhir Agustus 2025.

    Dalam pidatonya pada acara Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu malam (23/7/2025), Prabowo menceritakan pengalamannya saat kunjungan dari Solo ke Klaten, di mana dia disambut oleh warga dan pelajar yang antusias, bahkan meneriakkan permintaan akan program makan bergizi.

    “Saya dengar anak-anak itu teriak, ‘Pak, makan bergizi, Pak!’ Saya tanya, ‘sudah sekolahmu?’ Dijawab, ‘belum Pak.’ Tersentak hati saya,” ujar Prabowo.

    Saat itu, dia mendapat laporan bahwa baru sekitar 6,7 juta orang menerima manfaat program MBG. Merespons situasi tersebut, Prabowo langsung menginstruksikan timnya untuk mempercepat realisasi target.

    “Saya telepon staf saya, ‘bagaimana bisa dipercepat?’ Rencana sebelumnya akhir Agustus. Tapi saya minta, pikirkan cara agar bisa sebelum 17 Agustus,” ungkapnya.

    Prabowo menyadari bahwa percepatan ini bukan tanpa tantangan. Pengelolaan dana negara yang tertib, pelatihan pengelola dapur, hingga sistem distribusi yang efektif menjadi prasyarat utama.

    Kendati demikian, dia optimistis bahwa target 20 juta penerima manfaat bisa dicapai sebelum Hari Kemerdekaan RI atau 17 Agustus 2025.

    Lebih jauh, Prabowo menargetkan bahwa hingga akhir tahun ini jumlah penerima manfaat bisa mencapai 82,9 juta jiwa. Dia menyebut pencapaian ini akan menjadikan Indonesia sorotan dunia.

    “Mantan Presiden Brazil bilang, negaranya butuh 11 tahun untuk menjangkau 40 juta anak. Kita targetkan 82,9 juta dalam satu tahun. Ini nekat, tapi kita buktikan Indonesia bisa,” tegas Prabowo.

  • Biaya Pesanan Tokopedia-TikTok Shop dan Shopee Berpotensi Dialihkan ke Konsumen

    Biaya Pesanan Tokopedia-TikTok Shop dan Shopee Berpotensi Dialihkan ke Konsumen

    Bisnis.com, JAKARTA— Kebijakan baru platform e-commerce seperti Tokopedia, TikTok Shop, dan Shopee yang mulai mengenakan biaya pemrosesan order sebesar Rp1.250 per pesanan dikhawatirkan akan membebani konsumen.

    Pengamat ekonomi digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai langkah ini akan diterapkan semua platform e-commerce.

    Dia juga memperkirakan beban biaya tambahan ini yang hakikatnya diberikan kepada pedagang (seller) pada akhirnya akan berpotensi dialihkan kepada konsumen.

    “Seller pasti akan membebankan kepada konsumen, dan konsumen ketika diterapkan kenaikan order fee,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Minggu (3/7/2025). 

    Namun demikian, lanjut Huda, kenaikan biaya tersebut cenderung terbatas, sehingga dampaknya terhadap harga jual pun diperkirakan tidak signifikan. Ketika harga barang naik, permintaan memang akan menurun, namun menurutnya penurunan tersebut tidak akan terjadi secara drastis.

    Huda juga menyoroti kemungkinan perubahan strategi diskon oleh penjual. Dia menyebut penjual akan lebih memilih memberikan potongan harga kepada pembeli yang membeli dalam jumlah lebih dari satu.

    Huda menilai kebijakan ini juga merupakan strategi platform untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi atau lebih cepat. Menurutnya, pola bisnis e-commerce saat ini tidak lagi hanya berfokus pada kuantitas atau valuasi perusahaan, melainkan mulai bergeser ke upaya meningkatkan profit dari setiap layanan yang diberikan.

    “Jadi menurut saya, akan lebih banyak biaya-biaya yang ditanggung oleh seller ke depan. Bisa juga biaya tambahan bagi buyer juga akan ditambah,” kata Huda.

    Dia juga mengingatkan beban biaya tambahan yang terus meningkat bisa mendorong perpindahan transaksi ke media sosial seperti Instagram, Facebook, atau X (dulu Twitter), yang tidak mengenakan biaya transaksi.

    “Namun memang hanya untuk penjualan yang memenuhi syarat ‘percaya’ antar satu sama lain. Toh, pembayaran bisa transfer atau QRIS statis. Pengiriman bisa melalui kurir pihak ketiga,” ungkapnya.

    Pembeli membuka aplikasi Tokopedia-TikTok Shop

    Terkait kemungkinan intervensi pemerintah atas kebijakan ini, Huda menilai hal tersebut belum perlu dilakukan.

    “Soal intervensi, saya rasa belum waktunya pemerintah mengintervensi pasar ini. Pemerintah perlu intervensi soal barang impor saja dulu yang penting. Itu saja pemerintah gak bisa-bisa kan?” ujarnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sebesar Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB. 

    Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia. 

    “Perluasan program ongkir akan memberikan manfaat bagi seller, dengan meningkatkan visibilitas dan penjualan melalui pilihan pengiriman yang lebih menarik bagi pelanggan yang lebih luas,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.

    Biaya ini akan dikenakan pada setiap pesanan yang berhasil dikirim, tanpa memandang jumlah item atau nilai transaksi. Bahkan jika terjadi pengembalian barang atau dana setelah pengiriman, biaya tersebut tetap tidak akan dikembalikan.

    “Biaya pemrosesan order ditetapkan sebesar Rp1.250 [termasuk pajak] per pesanan yang berhasil dikirim, terlepas dari berapa banyak produk yang dimasukkan dalam pesanan,” jelas pihak Tokopedia dan TikTok Shop.

    Sementara itu, Shopee lebih dulu menerapkan biaya serupa sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan, efektif sejak 20 Juli 2025. 

    Dalam pengumumannya, Shopee menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan bisnis penjual dengan menyediakan promosi yang lebih menarik.

    “Untuk terus menghadirkan beragam promosi yang lebih menarik guna mendukung pertumbuhan bisnis Penjual, Shopee akan memberlakukan Biaya Proses Pesanan sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan mulai 20 Juli 2025,” demikian pernyataan Shopee.

    Shopee juga memberikan keringanan bagi penjual baru. Biaya ini tidak dikenakan untuk 50 transaksi pertama bagi penjual non-Star. Setelah itu, biaya berlaku penuh untuk setiap transaksi tanpa memandang jumlah produk dalam satu pesanan.

  • Rusia Kembali Diguncang Gempa 6,8 Magnitudo, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami ke Indonesia

    Rusia Kembali Diguncang Gempa 6,8 Magnitudo, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kembali melaporkan adanya gempa bumi sebesar 6,8 magnitudo, di Kamchatka Rusia.

    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan gempa tersebut terjadi sekitar 12.37 WIB di sekitar pesisir timur Kamchatka, Rusia.

    ‘Hasil analisis parameter update menunjukkan gempabumi ini memiliki magnitudo M6,8 Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 50,58° LU; 157,799° BT pada kedalaman 35 km,” ujar Daryono dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8/2025).

    Dia menambahkan, gempa tersebut berjenis dangkal yang disebabkan akibat dari aktivitas subduksi lempeng pada Palung Kurile-Kamchatk.

    Dalam hal ini, aktivitas tektonik itu dinyatakan tidak berpotensi menimbulkan tsunami di Indonesia. Dengan demikian, Daryono meminta agar seluruh masyarakat untuk tetap tenang.

    “Hasil analisis BMKG gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia,” imbuhnya.

    Adapun, Daryono mengemukakan bahwa gempa ini merupakan susulan dari gempa bumi 8,7 magnitudo pada Rabu (30/7/2025). Tercatat, setidaknya ada 426 aktivitas gempa bumi susulan hingga Minggu (3/8/2025)

    “Berdasarkan hasil monitoring menunjukkan adanya 426 aktivitas gempa bumi susulan, dengan magnitudo terbesar M6.9 dan magnitudo terkecil M4.0,” pungkas Daryono.

  • Gerindra Bersyukur Megawati Instruksikan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

    Gerindra Bersyukur Megawati Instruksikan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani merasa bersyukur karena PDI Perjuangan (PDIP) mau mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Hal tersebut Muzani sampaikan kala merespons soal instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) kepada segenap kadernya untuk senantiasa mendukung pemerintahan Prabowo.

    “Kami bersyukur, berterima kasih kepada bentuk dukungan yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai ketua PDI Perjuangan,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2025).

    Ketua MPR RI ini mengaku bahwa saat bertemu Megawati di banyak kesempatan, Presiden ke-5 RI itu berujar pemerintah hasil pemilihan umum (pemilu) memang harus didukung.

    “Ibu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung, supaya pemerintah memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya,” tutur dia.

    Sebagai informasi, melansir laman resmi PDIP pada Minggu (3/8/2025), instruksi Megawati itu dibeberkan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus kepada wartawan di Denpasar, Bali, Kamis (31/7/2025).

    Deddy menyebut Megawati meminta seluruh kadernya mendukung pemerintahan Prabowo agar selalu berpijak kepada rakyat dan menjaga bangsa. 

    “Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global,” katanya.

  • Kronologi Lengkap Insiden Pesawat FASI Jatuh di Bogor, TNI : Sempat Hilang Kontak

    Kronologi Lengkap Insiden Pesawat FASI Jatuh di Bogor, TNI : Sempat Hilang Kontak

    Bisnis.com, JAKARTA — TNI Angkatan Udara (AU) menjelaskan kronologi kejadian terjatuhnya pesawat latih atau Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Ciampea, Bogor pada Minggu (3/8/2025).

    Kadispen AU (Kadispenau), Marsma I Nyoman Suadnyana mengatakan insiden terjatuhnya pesawat ini bermula saat eks Kadispenau Fajar Adriyanto melakukan latihan penerbangan.

    Tak sendiri, Fajar didampingi oleh Roni sebagai Co-pilot. Pesawat Fixedwing Quicksilver GT500 yang dipiloti Fajar lepas landas dari Lanud Atang Sendjaja sekitar 09.08 WIB.

    “Pesawat lepas landas dari Lanud Atang Sendjaja pukul 09.08 WIB dalam rangka misi latihan profisiensi penerbangan olahraga dirgantara,” ujar Nyoman pada Minggu (3/8/2025).

    Sembilan menit berselang, kata Nyoman, pesawat FASI itu kemudian hilang kontak dan ditemukan terjatuh di TPU Astana, Ciampea Bogor. 

    “Sekitar pukul 09.19 WIB, pesawat mengalami hilang kontak dan ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana,” imbuh Nyoman.

    Adapun, kedua awak pesawat baik Fajar maupun Roni langsung dibawa ke RSAU dr. M. Hassan Toto. Berbeda dengan Roni, Fajar langsung dinyatakan meninggal setibanya di RSAU.

    Di samping itu, Nyoman memastikan bahwa penerbangan telah dilengkapi Surat Izin Terbang (SIT) nomor SIT/1484/VIII/2025 yang diterbitkan Lanud Atang Sendjaja. Adapun, pesawat dinyatakan laik terbang.

    “TNI AU menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa ini. Semangat, keteladanan, dan pengabdian beliau akan senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga langit Indonesia,” pungkasnya.

  • Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dari Prabowo, MPR: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong dari Prabowo, MPR: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani menyebut pemberian amnesti dan abolisi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto adalah hak prerogatif yang dijamin UUD 1945.

    Muzani berkata demikian kala merespons soal Prabowo yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

    “Ya itu adalah hak prerogatif presiden seperti yang dijamin UUD 1945 sebagai Kepala Negara,” tuturnya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2025).

    Muzani yakin bahwa Prabowo pastinya memiliki pertimbangan yang matang untuk memberikan amnesti ke Hasto dan abolisi ke Tom Lembong. MPR, katanya, menyambut baik keputusan Prabowo itu.

    “Saya kira presiden telah melalui pertimbangan yang matang tentang hal itu, dan ini saya kira kita sambut baik sebagai bagian dari upaya untuk meneguhkan, persatuan, kebersamaan, dan kegotongroyongan,” ucap dia.

    Sementara itu di sisi DPR, Ketua Komisi III Habiburokhman menilai keputusan Prabowo adalah hal yang tepat. Menurutnya juga, keputusan itu sudah sesuai dengan konstitusi dan hukum yang ada di Indonesia.

    Selain itu, legislator Gerindra ini menegaskan bahwa Prabowo tidak mengintervensi aparat penegak hukum dalam pemberian amnesti dan abolisi. Prabowo dianggap menyelesaikan persoalan hukum dan politik dengan cara konstitusional. 

    “Terkait kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, kami memaknai bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak mengintervensi kerja aparat penegak hukum, tetapi mengambil alih penyelesaian persoalan hukum maupun politik dengan cara konstitusional,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (2/8/2025).

  • Rencana Pinjaman Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Tuai Sorotan

    Rencana Pinjaman Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih Tuai Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu mengkaji lebih lanjut terkait rencana pinjaman dana desa sebagai jaminan untuk Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Puti, yang hanya dibatasi sebesar 30%. 

    Rencana tersebut nantinya bakal dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Pengamat Koperasi Rully Indrawan mengatakan rencana tersebut perlu dibahas lebih dalam untuk memastikan apakah kebijakan yang dibuat cukup untuk menjamin pinjaman Bank Himbara, termasuk alternatif jika dana desa tidak cukup untuk menjadi jaminan Kopdes/Kel Merah Putih. 

    Dia mengatakan selain untuk koperasi, pasalnya dana desa juga dialokasikan untuk keperluan lain seperti infrastruktur jalan dan lainnya.

    “Jaminan 30% itu sekitar  Rp300 juta-Rp1 miliar. Apakah cukup untuk menjamin pinjaman himbara Rp3 miliar – Rp5 miliar. Kalau belum, bagaimana?” kata Rully kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Untuk diketahui, pemerintah memungkinkan penggunaan dana desa untuk membayar utang, jika Kopdes/Kel Merah Putih gagal membayar pinjaman ke Bank Himbara.

    Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.49/2025 tentang tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Melalui beleid ini, pemerintah mengatur bahwa Bank dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk menutupi kekurangannya, jika Kopdes/Kel Merah Putih tidak mampu membayar angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil perjanjian pinjaman yang telah jatuh tempo.

    Dana tersebut bersumber dari dana desa untuk Kopdes Merah Putih, atau Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih.

    Seiring dengan terbitnya PMK tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menugaskan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto untuk merancang peraturan terkait kewajiban, tata cara, hingga siklus pengambilan keputusan antara Kopdes Merah Putih dan di tingkat desa.

    Yandri mengatakan, nantinya dana desa yang dapat dijadikan jaminan pinjaman Kopdes/Kel Merah Putih dibatasi hanya sebesar 30%.

    “Jadi dana desa yang ada itu maksimal dia menjadi jaminan 30% saja,” kata Yandri ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025). 

    Yandri mencontohkan, jika dana desa sebesar Rp500 juta, maka maksimal penggunaan jaminan untuk pinjaman Kopdes/Kel Merah Putih Rp150 juta. Kendati begitu, pinjaman oleh Kopdes/Kel Merah Putih tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap. 

    “Semakin besar [dana desa] tentu semakin besar [penggunaan jaminan untuk pinjaman], maka tadi disepakati juga meminjam itu tidak sekaligus,” ungkapnya.

  • Viral Pengibaran Bendera One Piece, Ini Reaksi Ketua MPR

    Viral Pengibaran Bendera One Piece, Ini Reaksi Ketua MPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani menganggap gerakan pengibaran bendera anime bajak laut One Piece pada Hari Kemerdekaan RI adalah salah satu bentuk ekspresi kreativitas.

    Muzani yakin bahwa sebenarnya dalam hati rakyat Indonesia tetaplah semangat Bendera Merah Putih.

    “Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah Merah Putih, semangatnya Merah Putih,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2025).

    Lebih lanjut, Sekretaris Dewan Pembina Gerindra ini menuturkan bahwa semangat itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan karena Indonesia sudah berusia 80 tahun. 

    “Dan harapannya negeri ini akan terus abadi dan bersama-sama membentuk masyarakat adil, makmur, sejahtera,” ucapnya.

    Kala ditanyai soal informasi polisi akan menindak tegas warga yang hanya mengibarkan bendera One Piece pada momen peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI, Muzani merespons bahwa itu adalah bentuk kecintaan rakyat Indonesia terhadap Bendera Merah Putih.

    “Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada merah putih tidak akan tertukar dengan apapun. Saya meyakini itu,” tegas dia.

    Baru-baru ini ramai fenomena mengibarkan bendera dari anime One Piece, yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat Indonesia. Pengibaran bendera One Piece ini viral di media sosial dan mulai diikuti oleh banyak orang. 

    Bendera tersebut berwarna hitam dengan logo tengkorak di tengahnya. Di media sosial pun bertebaran foto hingga video yang memperlihatkan masyarakat mengibarkan bendera One Piece di depan rumah hingga di kendaraan pribadi mereka.

    Merespons hal itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengingatkan adanya upaya sistematis yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Kami juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan, memang ada upaya-upaya ya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Dasco dikutip dari Antara, Jumat (1/8/2025).