Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Simak Cara Refund Tiket Kereta Api, Imbas KA Argo Bromo Anggrek Anjlok

    Simak Cara Refund Tiket Kereta Api, Imbas KA Argo Bromo Anggrek Anjlok

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI memberikan layanan pengembalian bea alias refund tiket 100% bagi pengguna yang perjalanannya terdampak insiden anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, pada Jumat (1/8). 

    Pasalnya terdapat total 80 perjalanan kereta terpaksa dibatalkan dan 42 perjalanan lainnya dialihkan melalui jalur memutar via Purwokerto – Kroya – Bandung akibat kejadian tersebut. 

    KAI dalam unggahan Instagram resmi @kai121_ menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi, akibat gangguan operasional perjalanan kereta api di Stasiun Pegadenbaru, Subang. Untuk itu, pihaknya memberikan fasilitas pengembalian tiket 100%, di luar bea pesan. 

    “Kebijakan ini berlaku untuk pelanggan dengan keberangkatan tanggal 1-3 Agustus 2025 yang tidak jadi berangkat, karena keterlambatan atau penundaan perjalanan,” unggah PT KAI, dikutip pada Senin (4/8/2025). 

    Adapun proses refund ini dapat dilakukan dengan dua acara, yakni melalui loket stasiun online atau layanan Call Center 121. Pengembalian bea 100% dapat dilakukan secara tunai di loket stasiun online yang melayani pembatalan, atau secara transfer melalui layanan Call Center 121.

    Sebagai catatan, pengembalian bea sebesar 100% ini hanya berlaku bagi pelanggan yang tidak jadi berangkat naik kereta api, baik karena keterlambatan atau penundaan perjalanan sepanjang periode 1—3 Agustus 2025. 

    Adapun batas waktu proses pembatalan tiket melalui loket stasiun online dan Call Center 121 adalah 7×24 jam dari tanggal keberangkatan yang tertera di tiketnya.

    Untuk diketahui, insiden kereta dengan relasi Surabaya Pasar Turi—Gambir ini terjadi pada pukul 15.47 WIB. Kemudian menyebabkan gangguan sementara pada jalur hulu dan hilir serta sekitar 4 kilometer prasarana, mulai dari titik sinyal blok hingga area wesel. 

    Sementara proses evakuasi dimulai pada pukul 23:50 WIB dan berhasil diselesaikan pada keesokan paginya (2/8/2025) pukul 07:07 WIB. Setelah evakuasi sarana selesai, beragam upaya terus dilanjutkan tanpa henti ke perbaikan prasarana, untuk memastikan kelancaran perjalanan kereta api.

    Alhasil, jalur kereta api di Stasiun Pegadenbaru dapat kembali dilalui dengan KA Argo Lawu (KA 14) rute Gambir—Solo Balapan yang berhasil berangkat pada pukul 10.57 WIB dengan kecepatan terbatas 10 km/jam

    Berikut Langkah Pembatalan Melalui Call Center 121 

    1. Sebelum melakukan panggilan, siapkan sejumlah data yang diperlukan, yaitu:

    Kode booking kereta api
    Nama penumpang
    Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    Nomor rekening
    Nomor telepon
    Alamat surel (e-mail)

    2. Kemudian hubungi layanan 121 yang dapat dihubungi melalui telepon, ponsel, maupun menu bantuan pada aplikasi Access by KAI (VoIP) 

  • RI Paling Ekspansif Perluas Tambang Batu Bara di Asia Tenggara

    RI Paling Ekspansif Perluas Tambang Batu Bara di Asia Tenggara

    Bisnis.com, JAKARTA — Global Energy Monitor (GEM) mencatat Indonesia memimpin perluasan kapasitas tambang batu bara di Asia Tenggara dengan 31 juta ton per tahun (Mtpa) proyek yang sedang dikembangkan.

    Dari sekitar 135 Mtpa kapasitas tambang batu bara dalam perencanaan di 12 negara Asia, kecuali China, Indonesia dan Pakistan berkontribusi lebih dari setengahnya.

    Manajer Proyek Global Coal Mine Tracker GEM Dorothy Mei menilai peningkatan tambang batu bara itu berpotensi menaikkan emisi gas rumah kaca metana dan memperburuk krisis iklim.

    Dia lantas mengungkapkan, dari 31 Mtpa proposal tambang batu bara di Indonesia, sebanyak 15 Mtpa dalam tahap konstruksi dan 16 Mtpa dalam perencanaan. Sekitar 94% dari proyek tambang baru tersebut memproduksi batu bara termal guna memenuhi pembangkit listrik domestik dan pasar ekspor.

    Namun, tercatat juga terdapat lebih dari 40 proyek baru di Indonesia masih berada di tahap sangat awal tanpa data kapasitas yang jelas. Tak hanya itu, kata Dorothy, pemerintah kini gencar mengeksplorasi cadangan batu bara metalurgi (coking coal) dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor dari Rusia, Australia, dan China. Padahal, ekspansi tambang batu bara ini berisiko bagi Indonesia.

    “Dengan Tiongkok dan India menyerap hampir dua pertiga ekspor batu bara Indonesia pada 2023, sektor ini menghadapi risiko keekonomian dan ancaman menjadi aset terlantar [stranded asset]. Hal ini terlihat pada awal 2025 ketika ekspor batu bara Indonesia anjlok ke titik terendah dalam tiga tahun, akibat meningkatnya produksi domestik di kedua negara tersebut,” kata Dorothy melalui keterangan resmi, Senin (4/8/2025).

    Sementara itu, tercatat terdapat 2.270 Mtpa proyek batu bara dalam berbagai tahap pengembangan di 30 negara di dunia. Secara global, Indonesia menempati peringkat delapan negara dengan proposal tambahan kapasitas tambang batu bara terbesar.

    Sementara itu, China memimpin dengan margin yang sangat signifikan dengan tambahan kapasitas mencapai 1.350 Mtpa.

    Dorothy menyebut, jika semua proposal tambang baru ini terealisasi, diperkirakan terdapat 15,7 juta ton metana akan dilepas ke udara setiap tahunnya atau setara 1,3 miliar ton CO₂e, melebihi total emisi tahunan Jepang pada 2022.

    Alhasil, emisi gas rumah kaca global akan melejit menjadi 6 miliar ton CO₂e, setara dengan emisi Amerika Serikat (AS) sebagai polutan terbesar kedua dunia.

    Padahal, dari 30 negara dengan proyek tambang batu bara baru dalam pengembangan, 21 di antaranya merupakan penandatangan Global Methane Pledge, termasuk Indonesia. Meski demikian, hanya beberapa negara yang telah menyampaikan rencana mitigasi metana yang konkret.

    Peneliti Senior di GEM Tiffany Means menegaskan bahwa jika negara-negara ini benar-benar berkomitmen pada target iklim, solusinya bukanlah melanjutkan pengembangan tambang batu bara dengan aksi mitigasi yang tidak jelas.

    “….tetapi menghentikan proyek baru sepenuhnya. Strategi paling efektif untuk ini sangat jelas, yakni biarkan batu bara tetap di dalam tanah,” kata Tiffany.

    Sementara itu, Policy Strategist CERAH Wicaksono Gitawan mengatakan, tindakan Indonesia untuk mendorong ekspansi tambang batu bara tidak sesuai dengan target transisi energi dan komitmen iklim sesuai Perjanjian Paris.

    Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa Indonesia siap menggunakan 100% energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan, dalam lawatannya ke Brasil bulan lalu.

    “Dibanding ekspansi batu bara, seharusnya pemerintah mulai serius menyiapkan kebijakan dan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dengan lebih masif dan menghentikan penggunaan batu bara secara berlebihan,” Wicaksono.

  • Dasco Buka Suara soal Kisruh Pemilik Kafe & Restoran Bayar Royalti Musik

    Dasco Buka Suara soal Kisruh Pemilik Kafe & Restoran Bayar Royalti Musik

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan lagu yang dinyanyikan oleh band atau musisi tanah air karena diminta membayarkan royalti musik. 

    Akibatnya, saat ini pelaku usaha lebih selektif untuk memutar lagu agar terhindar dari jeratan royalti musik. Bahkan terdapat kafe yang tidak lagi menggunakan lagu dalam negeri dan memilih lagu dari luar negeri.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang membawahi Lembaga Manajemen Kolektif  Nasional (LKM) untuk membuat aturan pembayaran royalti.

    Dia mendorong Kementerian Hukum dan LKM menciptakan regulasi yang tidak menyulitkan bagi pendengar maupun pencipta.

    “Kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawa LMK-LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan dan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta  yang sedang direvisi oleh DPR,” katanya kepada wartawan di DPR RI, Senin (4/8/2025).

    Di samping itu, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJK Agung Damarsasongko menekankan bahwa setiap pelaku usaha seperti restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel wajib membayar royalti kepada pemilik dan hak terkait.

    Meskipun, katanya, pelaku usaha telah berlangganan di aplikasi musik seperti YouTube atau spotify.

    “Layanan streaming bersifat personal. Ketika musik di ruang usaha, itu sudah masuk kategori penggunaan komersial, sehingga dibutuhkan lisensi tambahan melalui mekanisme yang sah,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (4/8/2025).

    Agung meminta kepada pelaku usaha agar tidak memblokir pemutaran lagu band atau musisi di Indonesia untuk terhindar dari pembayaran royalti. Menurutnya tindakan ini secara tidak langsung meredupkan ekonomi musik lokal.

    Dia mengimbau kepada pelaku usaha menggunakan musik bebas lisensi atau lisensi Creative Commons jika diperuntukan kegiatan komersial. Lalu, bagi pelaku usaha UMKM dapat mengajukan keringanan atau pembebasan pembayaran royalti sesuai ketentuan LMKN.

  • Komdigi Ungkap Progres Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat

    Komdigi Ungkap Progres Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap perkembangan terbaru terkait kesiapan infrastruktur jaringan internet untuk Sekolah Rakyat (SR). 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan saat ini proses penyambungan internet berbasis fiber optik (FO) di sekolah-sekolah sudah mulai berjalan.

    “Sudah berproses sekarang. Bahkan kami, teman-teman Balmon [Balai Monitoring] sudah meninjau juga langsung ke sekolah-sekolah yang ada di sekitaran sekolah rakyat,” kata Wayan disela acara Menkomdigi menghadiri Kick Off Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025).

    Wayan mengatakan hingga Juli 2025, sebanyak 100 Sekolah Rakyat menjadi prioritas awal penyambungan internet. Dia menyebut timnya telah melakukan pemantauan lapangan, dan menemukan bahwa jarak terjauh antara titik sekolah ke Optical Distribution Point (ODP) hanya sekitar 400 meter.

    Wayan melanjutkan sebagian besar titik ODP tersebut dimiliki oleh PT Telkom Indonesia, meskipun di kota-kota besar juga terdapat banyak operator fixed broadband lainnya yang telah siap secara infrastruktur. Dia menyebutkan  pembiayaan penyambungan jaringan telah disepakati dan akan dikoordinasikan bersama Kementerian Sosial (Kemensos) serta para operator.

    “Jadi tinggal Kemensos datang dengan koordinasi dengan operator dengan kita, nanti beliau akan pasang,” tuturnya.

    Wayan juga menyoroti koneksi internet 100 Mbps bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga untuk memastikan akses internet yang terjangkau dan mendukung kebutuhan pembelajaran digital.

    “Ya ini tujuannya salah satunya internet terjangkau, affordable dari sisi tarif, kapasitasnya di up to 100 Mbps. Kalau bisa malah lebih dari itu. Tergantung nanti kebutuhan daripada sekolah rakyat dan lain-lainnya, dan masyarakat juga,” jelasnya.

    Sebelumnya, Komdigi memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik dengan kecepatan minimal 100 Mbps. Penugasan ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden tentang Sekolah Rakyat (Inpres SR), sebagai bagian dari strategi transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025).

    Dia menambahkan, jika di lokasi sekolah belum tersedia jaringan FO, maka Komdigi akan bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membangun infrastruktur hingga ke titik sekolah.

    Hingga saat ini, dua sekolah percontohan telah berhasil terhubung dengan jaringan internet berbasis FO. Sekolah tersebut yakni SR Menengah Atas 19 Bantul yang menikmati layanan internet hingga 200 Mbps dan SR Menengah Atas 20 Sleman dengan kecepatan 100 Mbps. Infrastruktur tersebut telah mendukung kegiatan belajar mengajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid juga menekankan penyediaan internet di SR menjadi bagian integral dari konsep smart school yang tengah digagas pemerintah.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

  • Jokowi Akui Keluarkan Kebijakan Impor Gula, Tom Lembong Hanya Tersenyum

    Jokowi Akui Keluarkan Kebijakan Impor Gula, Tom Lembong Hanya Tersenyum

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong hanya tersenyum usai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengakui soal impor gula merupakan kebijakan presiden.

    Kuasa Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi mengatakan Tom Lembong tidak terlalu mempersoalkan terkait dengan pernyataan Jokowi itu.

    “Ya tentunya dia menyikapinya dengan senyum, kebenaran akan menemukan jalannya gitu ya salah satunya keterangan Pak Jokowi,” ujar Zaid di Mahkamah Agung (MA), Senin (4/8/2025).

    Namun demikian, Zaid selaku pengacara Tom Lembong tetap menyayangkan bahwa pernyataan Jokowi itu muncul usai adanya keputusan pemberian abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Padahal, Jokowi seharusnya bisa saja tampil di persidangan saat diminta ahli untuk hadir memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    “Sampai sidang diputus tidak ada keterangan. Sampai putusan sudah berjalan selama satu minggu tidak ada keterangan dari Pak Jokowi. Tapi setelah abolisi keluar keterangannya,” imbuhnya.

    Dengan demikian, kubu Tom merasa curiga bahwa ada “dalang” dibalik proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi impor gula Tom Lembong.

    “Dugaan masyarakat dan kita semua khususnya kami tim hukum bahwasannya ini ada praktik penegakan hukum yang tidak baik dan benar dan cenderung diskriminasi Ini bisa jadi terbukti,” pungkasnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi mengungkap bahwa kebijakan negara itu seluruhnya berdasarkan dari Presiden. Namun, untuk teknisnya diserahkan ke Kementerian terkait.

    “Seluruh kebijakan negara itu dari presiden. Siapa pun presidennya. Tapi untuk teknisnya, itu ada di kementerian,” kata Jokowi di Solo, Jumat (1/8/2025).

  • Pelonggaran Impor Food Tray Diprotes Pengusaha, Mendag Buka Suara

    Pelonggaran Impor Food Tray Diprotes Pengusaha, Mendag Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan pelonggaran impor food tray (nampan makanan) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan lantaran kebutuhan terhadap program ini yang besar.

    Untuk diketahui, pemerintah telah melonggarkan importasi food tray untuk MBG karena masuk ke dalam produk penunjang program nasional. Ini artinya, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa pelonggaran impor food tray ini untuk kepentingan program MBG dengan kebutuhan jumlah yang besar.

    “[Pelonggaran impor] food tray ini kan memang dibuka ya itu untuk kepentingan makan bergizi gratis, karena kita banyak membutuhkan produk itu,” kata Budi dalam konferensi pers Kinerja Ekspor Semester I/2025 di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025). 

    Kendati demikian, Budi menyatakan pemerintah juga tetap membuka jalan bagi pengusaha dalam negeri untuk memproduksi food tray dalam memenuhi kebutuhan MBG. Hal ini mengingat besarnya kebutuhan food tray untuk program MBG.

    “Kalau misalnya di dalam negeri ada, kan kita juga tidak melarang menggunakan produksi dalam negeri, tetapi impor juga boleh karena kebutuhan kita sangat besar,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pengusaha menilai kebijakan pemerintah melonggarkan impor food tray tidak tepat karena dapat mengancam nasib industri lokal.

    Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI) menyatakan industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG untuk 82,9 juta penerima MBG di 2025.

    Pengurus APMAKI Robert Susanto menyampaikan, anggota APMAKI sendiri sudah mampu memproduksi hingga 10 juta food tray per bulan. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah yang menyebut produksi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan food tray untuk program MBG.

    “Itu pun belum dalam kondisi digas [produksi] secara maksimum. Dengan kondisi yang sedang-sedang saja, sudah mampu produksi 10 juta [food tray] per bulan,” kata Robert dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).

    Dia menilai, adanya perbedaan pandangan terkait dengan produksi food tray ini terjadi lantaran tidak ada koordinasi antara produsen dengan pemerintah. 

    Selama ini, Robert mengaku bahwa produsen dalam negeri berjalan sendiri tanpa adanya pendampingan dari kementerian terkait. “…sehingga seolah-olah produsen dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan food tray untuk program MBG ini,” tandasnya.

  • Usai Abolisi, Tom Lembong Laporkan Majelis Hakim Tipikor ke MA dan KY

    Usai Abolisi, Tom Lembong Laporkan Majelis Hakim Tipikor ke MA dan KY

    Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong telah melaporkan majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

    Kuasa Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi mengatakan tiga hakim yang dilaporkan itu merupakan tim majelis hakim yang menangani perkara impor gula kliennya.

    Laporan ke MA dan KY ini berkaitan dengan kode etik dan dugaan perilaku tidak profesional atas jalannya persidangan kasus impor gula di PN Tipikor.

    “Yang pertama memang kita yang melaporkan ke MA karena MA punya instrumen pengawasan internal. Walaupun secara garis besar juga sama mengenai kode etik dan unprofessional conduct ke MA dan ke KY,” ujar Zaid di kompleks MA, Senin (4/8/2025).

    Dia menambahkan pelaporan ini merupakan keinginan Tom Lembong untuk perbaikan atau evaluasi, sekaligus bentuk kritik terhadap sistem hukum di Tanah Air. 

    Oleh karena itu, pemberian abolisi dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Tom Lembong tidak serta-merta mengakhiri niat untuk mendorong evaluasi sistem hukum di Indonesia.

    “Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah, kita selesai, tidak ya. Dia komitmen dengan perjuangannya. Ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi,” imbuhnya.

    Selain pelaporan terhadap instrumen hukum, kubu Tom Lembong juga ingin melaporkan terkait dengan perhitungan kerugian negara dalam perkara gula.

    Zaid menuding bahwa proses audit kerugian negara dalam perkara yang menyeret kliennya itu dibuat dengan tidak profesional.

    “Nah, diaudit ini itu kita sangat menyayangkan tidak ada analisis, dibuat dengan tidak profesional. Finally dalam pertimbangan majelis hakim, hakim juga menggunakan perhitungannya, tidak menggunakan hasil audit BPKP tersebut,” pungkas Zaid.

    Sekadar informasi, tiga hakim yang menangani sidang Tom Lembong yaitu Hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua. Sementara dua hakim anggotanya, yakni Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah

    Tom Lembong Bebas

    Diberitakan sebelumnya, Tom Lembong telah resmi bebas usai mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto dan disetujui DPR RI pada Jumat (1/8/2025).

    Usai bebas, Tom menyampaikan ucapan terima kasih ke Presiden Prabowo Subianto setelah resmi keluar dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

    “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi serta pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya,” kata Tom Lembong.

  • Pulau Jawa Dominasi Produksi Padi, Tapi Banyak Penduduk Miskin Karena Beras

    Pulau Jawa Dominasi Produksi Padi, Tapi Banyak Penduduk Miskin Karena Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Tiga provinsi di Pulau Jawa masih mendomisasi produksi padi nasional. Publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa total produksi ketiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada Jannuari-September 2025 diperkirakan mencapai 24,6 juta ton atau 50,2% dari total proyeksi sebesar 49 juta ton.

    BPS mencatat bahwa Jawa Timur masih bertengger di peringkat pertama produsen gabah kering giling (GKG) sebesar 8,81 juta ton. Peringkat kedua ada Jawa Tengah dengan angka sebesar 8,05 juta ton. Sementara itu, Jawa Barat, daerah yang juga menjadi salah satu lumbung padi nasional mencapai 7,74 juta ton.

    Menariknya, kendati menjadi produsen padi terbesar bahkan menyumbang lebih dari separuh produksi nasional, ketiga wilayah ini menjadi kawasan dengan penduduk miskin banyak banyak di Indonesia. Data BPS yang dipublikasikan Juli 2025 lalu menunjukkan bahwa, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 3,89 juta, Jawa Barat 3,66 juta, dan Jawa Tengah sebanyak 3,39 juta. Meskipun secara persentase bukan yang terbesar.

    Data BPS juga memaparkan data lainnya, yang menunjukkan bahwa beras justru menjadi komponen utama pemicu kemiskinan penduduk di Indonesia, termasuk Jawa. Di perkotaan, data BPS secara nasional, beras menyumbang garis kemiskinan sebesar 21,6%. Sementara di pedesaan beras menyumbang sebesar 24,9%.

    Dalam catatan Bisnis, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai titik terendah sepanjang sejarah, yakni 8,47% dari total populasi per Maret 2025. Meski patut diapresiasi, pakar menilai capaian itu tak mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    Jumlah Penduduk Miskin

    Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (25/7/2025), 8,47% penduduk miskin setara dengan 23,85 juta orang. Jumlah itu turun 0,21 juta orang dibandingkan kondisi September 2024, yang mana penduduk miskin sebanyak 8,57% atau setara 24,06 juta orang.

    Tak perlu waktu lama, para pejabat Istana Negara hingga Gedung Parlemen langsung ‘merayakan’ kesuksesan itu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi misalnya, yang menyebut angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah itu sebagai “sesuatu yang menggembirakan.”

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak heran dengan rilis BPS. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan memang tujuan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hanya saja, Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho mengingatkan bahwa rilis penurunan angka kemiskinan perlu ditafsir secara hati-hati. Di balik angka positif itu, ada sejumlah indikator lain yang tampak mengkhawatirkan.

    Wisnu menjelaskan bahwa rilis BPS pada pekan lalu sekadar menunjukkan bahwa semakin sedikit penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional absolut, yang dihitung berdasarkan pengeluaran minimum per kapita untuk kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

    “Namun, penurunan angka kemiskinan ini tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat meningkat secara menyeluruh,” tegas Wisnu kepada Bisnis, Senin (28/7/2025).

    Dia mencontohkan beberapa tanda kerentanan yang patut menjadi perhatian. Misalnya masih pada rilis BPS yang sama, terungkap kemiskinan perkotaan justru meningkat seiring naiknya tingkat pengangguran di wilayah urban.

    Di sisi lain data ketenagakerjaan yang sudah dirilis BPS terlebih dahulu menunjukkan bahwa sepanjang Februari 2024—Februari 2025, jumlah pengangguran bertambah 83.000 orang, sementara proporsi pekerja informal naik dari 59,17% menjadi 59,40%.

    Wisnu menilai fakta-fakta statistik itu menunjukkan bahwa banyak rumah tangga yang masih menggantungkan hidup pada pekerjaan informal dan tidak stabil.

  • Menkomdigi Pastikan Internet untuk Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah Lancar

    Menkomdigi Pastikan Internet untuk Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah Lancar

    Bisnis.com, TANGERANG— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid turut meninjau langsung pelaksanaan kick off program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah (CKGS) yang dilakukan serentak di 12 lokasi di Indonesia pada Senin (4/8/2025). 

    Dalam kunjungannya ke SMPK Penabur Gading Serpong, Meutya menekankan keberadaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam program ini tak hanya membawa unsur komunikasi, tetapi juga memastikan kesiapan teknologi untuk mendukung keberlanjutan program.

    “Kementerian Komunikasi dan Digital hari ini hadir. Tentu program pemerintah perlu disampaikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Dalam rangka transparansi, dalam rangka pertanggungjawaban publik. Selain juga unsur komunikasinya, kami juga membawa tadi infrastruktur yang bisa mempercepat koneksi,” kata Meutya di SMPK Penabur Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025). 

    Meutya menambahkan, pelaksanaan program CKGS secara masif nantinya akan menghasilkan data dalam jumlah sangat besar. Oleh karena itu, menurutnya, penting untuk memastikan sistem pendataan yang terintegrasi dan terkoneksi dengan baik agar program berjalan efektif.

    Adapun, pemerintah menargetkan program CKGS menjangkau seluruh peserta didik dari Sabang hingga Merauke, dengan total sasaran mencapai sekitar 53 juta siswa.

    Meutya juga menyampaikan pentingnya program ini untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang muncul akibat perkembangan zaman, termasuk gangguan penglihatan akibat paparan layar (screen time).

    “Baik anak-anak maupun juga remaja yang paling juga diukur adalah kesehatan matanya. Karena memang di era digitalisasi ini kita sangat terpapar dengan screen time,” kata Meutya.

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan para penyelenggara telekomunikasi untuk memastikan kualitas jaringan internet selama pelaksanaan CKGS berlangsung.

    Dia menjelaskan pengukuran kualitas sinyal dilakukan, baik dari sisi seluler maupun fixed broadband. Kualitas internet menjadi hal krusial untuk menjamin kelancaran pengumpulan data dari pemeriksaan yang dilakukan secara masif di sekolah.

    “Jangan sampai ada data yang tidak terkirim untuk data apapun yang digunakan oleh pelanggan. Jadi kami kondisi terus berkoordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi,” katanya. 

    Hari ini, pemerintah secara resmi meluncurkan program CKG di sekolah-sekolah secara serentak sebagai bagian dari upaya percepatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. 

    Peluncuran perdana digelar di 12 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk SD, SMP, SMA/SMK, madrasah, pesantren, dan SLB. Program ini merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang kini mengedepankan pendekatan promotif dan preventif. 

    Sejak 6 bulan terakhir, program CKG telah menjangkau 16,4 juta masyarakat. Dengan perluasan ke satuan pendidikan, target program ini meluas hingga menjangkau seluruh populasi Indonesia, yaitu sekitar 280 juta jiwa setiap tahun.

    Pelaksanaan CKG di sekolah dilakukan secara kolaboratif antara tenaga kesehatan dari puskesmas dan tenaga pendidik di sekolah. Pemeriksaan meliputi status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan mental, hingga kebugaran. Khusus untuk jenjang SMP dan SMA, pemeriksaan juga mencakup skrining anemia, talasemia, dan kesehatan reproduksi.

    Adapun, lokasi pelaksanaan kick-off CKGS pada 4 Agustus 2025, antara lain:

        •    SD Cideng 02 Jakarta Pusat

        •    MIN 8 Jagakarsa Jakarta Selatan

        •    SMKN 26 Jakarta Timur

        •    Pesantren Asshiddiqiyah Kedoya, Jakarta Barat

        •    SMA Negeri 6 Tangerang Selatan

        •    SD Prestasi Global, Depok

        •    SMPN 5 Kota Bandung

        •    MTs Persis 1-2 Kota Bandung

        •    SLB Negeri Semarang

        •    SMPN 1 Padangan Bojonegoro

        •    Pesantren Al-Amanah, Sidoarjo

        •    SMPK Penabur Gading Serpong

  • OJK Tanggapi Proyeksi Terbaru Ekonomi RI, Yakin Deal Tarif Trump Bawa Efek Positif

    OJK Tanggapi Proyeksi Terbaru Ekonomi RI, Yakin Deal Tarif Trump Bawa Efek Positif

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meyakini bahwa tercapainya kesepakatan tarif Trump antara AS dengan banyak negara, termasuk RI, akan membawa efek positif bagi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut bahwa proyeksi terbaru Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merupakan pertanda positif dari perkembangan ekonomi terbaru.

    IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 dari semula 4,7% menjadi 4,8%, berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Juli 2025. IMF juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 dari 2,8% menjadi 3,0%.

    “Hal ini menunjukkan bahwa sama dengan pandangan yang kami sampaikan, sekalipun kebijakan pemerintah AS [Amerika Serikat] menimbulkan disrupsi besar, tetapi dengan dicapainya kesepakatan menjadi satu sinyal mengenai bagaimana ini akan berujung dalam suatu keputusan ataupun kesepakatan yang kemudian akan menjadi masukan bagi pergerakan ekspor-impor, dan pada responsnya ke investasi dan kepastian berusaha,” ujar Mahendra dalam konferensi pers hasil RDK OJK, Senin (4/8/2025).

    Menurutnya, revisi outlook ekonomi dari IMF itu menunjukkan bahwa terdapat peluang kondisi ekonomi terus membaik. Hal itu tentu dapat mendukung perbaikan kinerja sektor jasa keuangan, yang pada akhirnya akan mendukung perekonomian masyarakat.

    Tidak hanya itu, berbagai peningkatan kinerja ekonomi melalui proyeksi berbagai lembaga, maupun pertumbuhan kinerja lembaga jasa keuangan, membuka peluang revisi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi ke depannya.

    “Terutama tadi kalau kita bisa memanfaatkan ruang terbuka dari pengaruh ekspor negara-negara lain, maupun perbaikan iklim usaha dan investasi di Indonesia,” ujar Mahendra.

    Dilansir Reuters, Hasil survei dari 26 ekonom memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal II/2025 akan tumbuh melambat. Para ekonom yang disurvei selama 25 Juli—1 Agustus itu memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 hanya 4,80% (year on year/YoY).

    Pertumbuhan PDB pada April—Juni 2025 itu juga diperkirakan sedikit lebih rendah dari pencapaian pada Januari-Maret 2025 atau kuartal I/2025, yakni 4,87% secara tahunan.

    Pertumbuhan itu melambat atau menjadi yang terendah dalam kurun waktu empat tahun terakhir pada periode yang sama. Hal itu sejalan dengan beban belanja rumah tangga pada pertumbuhan yang lemah serta mengimbangi peningkatan ekspor.

    Meski demikian, PDB kuartal II/2025 diproyeksikan tumbuh 3,70% secara kuartalan dari kuartal I/2025, atau pulih dari kontraksi sekitar 0,98%.

    “Keyakinan konsumen menurun, aktivitas industri melambat, dan pengangguran kaum muda tetap tinggi. Angka penjualan ritel riil juga lemah sepanjang kuartal kedua karena rumah tangga tetap berhati-hati dalam berbelanja akibat pertumbuhan upah riil yang stagnan,” ujar ekonom asosiasi di Moody’s Analytics, Jeemin Bang, dikutip dari Reuters pada Senin (4/8/2025).