Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Aturan Baru Danantara, Istana: Tugas Komisaris Benahi BUMN Bukan Cari Tantiem

    Aturan Baru Danantara, Istana: Tugas Komisaris Benahi BUMN Bukan Cari Tantiem

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa keputusan menghapus pemberian tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari langkah reformasi struktural menyeluruh terhadap BUMN.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa semangat utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong profesionalisme dan integritas para komisaris dalam menjalankan tugas pembenahan internal perusahaan milik negara.

    “Pertama semangat kami itu adalah betul-betul kita ingin membenahi BUMN-BUMN. Karena BUMN-BUMN ini kan menjadi tulang punggung ekonomi. Nah sehingga kami merasa bahwa satu, mengenai pengawakan BUMN itu harus kami perbaiki. Kedua, mengenai manajemen harus kami perbaiki. Ketiga, mengenai keuangan juga harus kami perbaiki,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/8/2025)

    Prasetyo menyebut bahwa keputusan Presiden untuk tidak lagi memberikan tantiem kepada komisaris merupakan bentuk penegasan bahwa penugasan di BUMN adalah tanggung jawab profesional, bukan ajang mencari keuntungan pribadi.

    “Yang ditugaskan di BUMN, terutama komisaris, memang tugasnya adalah membenahi. Bukan untuk berencana dapat tantiem,” tegasnya.

    Tantiem sendiri adalah insentif berupa bagian dari keuntungan perusahaan yang selama ini menjadi hak jajaran direksi dan komisaris. Namun belakangan, pemberian tantiem khususnya kepada komisaris menuai sorotan publik lantaran dianggap tidak selalu sejalan dengan kinerja perusahaan yang diawasi.

    Pemerintah saat ini tengah menggalakkan transformasi BUMN secara menyeluruh agar lebih efisien, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara. Prasetyo menegaskan bahwa komitmen untuk membenahi BUMN tidak boleh dikaburkan oleh kepentingan pribadi atau finansial.

    Menurutnya, kepercayaan publik terhadap BUMN sangat penting, dan hal itu hanya bisa dicapai jika seluruh pejabat BUMN, termasuk komisaris bekerja atas dasar tanggung jawab, bukan semata insentif.

    “Jadi tidak ada masalah kalau berkenaan dengan komisaris kita mendapatkan tantiem. Ini semangatnya ini yang harus kita lihat bahwa semangatnya itu memang mau perbaiki. Diberi tugas di situ untuk memperbaiki BUMN-BUMN itu,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Sekadar informasi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melarang anggota dewan komisaris BUMN dan anak usaha BUMN untuk menerima tantiem, insentif, atau penghasilan dalam bentuk lainnya.

    Larangan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roeslani dalam surat No. S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025.

    Dalam rangka menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik yang berlaku di level nasional maupun internasional untuk menjaga kepentingan BUMN dan semua pemangku kepentingan, Danantara menetapkan kebijakan terkait dengan pemberian tantiem, insentif dan penghasilan lainnya kepada pengurus BUMN.

    “Untuk anggota Dewan Komisaris BUMN dan Anak Usaha BUMN, tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif (baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan/atau insentif jangka panjang) dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan,” tulisnya dalam surat yang dikutip Jumat (1/8/2025).

  • Disebut Berdamai dengan Jusuf Kalla, Kejagung: Putusan Pengadilan Silfester Jalan Terus

    Disebut Berdamai dengan Jusuf Kalla, Kejagung: Putusan Pengadilan Silfester Jalan Terus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bakal melaksanakan putusan vonis terkait Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan pihaknya tidak terlalu ambil pusing terkait dengan pernyataan Silfester yang mengaku sudah damai dengan Jusuf Kalla (JK).

    Pasalnya, putusan pengadilan ini sudah inkrah atau telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, pihaknya bakal melakukan tindakan sesuai instruksi pengadilan.

    “Kita melaksanakan putusan pengadilan. Kalau urusan damai itu urusannya pribadi yang melaksanakan,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (5/8/2025).

    Di samping itu, Anang menyatakan terkait persoalan Silfester ini telah diserahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Sebab, tim eksekutor perkara Silfester berada di Jakarta Selatan.

    “Ya mekanisme nanti. Dikonfirmasi ke Kejari Jakarta Selatan saja ya. Karena tim eksekutornya sana,” pungkas Anang 

    Sebelumnya, Silfester Matutina mengaku sudah berdamai dengan Wakil Presiden ke-10 RI, Jusuf Kalla. Dia mengaku, saat ini dirinya memiliki hubungan baik dengan JK.

    “Terus, yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Jusuf Kalla. Itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan, saya beberapa kali, ada dua kali, tiga kali, bertemu dengan Pak Jusuf Kalla,” ujar Silfester di Polda Metro Jaya, Senin (4/8/2025).

    Di samping itu, dia menyatakan tidak mempersoalkan apabila nantinya harus dieksekusi. Pasalnya, dia mengklaim telah vonis sesuai dengan putusan pengadilan.

    “Tidak ada masalah intinya kan saya sudah menjalankan proses itu, nanti kita lihat lagi bagaimana prosesnya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, relawan Jokowi ini dilaporkan Jusuf Kalla ke Bareskrim Polri pada Mei 2017. Kala itu, Silfester dilaporkan atas orasinya yang menuding Jusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa hingga menggunakan isu rasial dalam Pilkada Jakarta 2017.

    Singkatnya, Silfester dinyatakan sah dan bersalah atas perkara itu. Kemudian, Silfester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun pada 2019. Namun, hingga saat ini Silfester belum mendekam dipenjara.

  • Bapanas Minta Kepala Daerah Jaga Stabilitas Stok Beras

    Bapanas Minta Kepala Daerah Jaga Stabilitas Stok Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memerintahkan wali kota hingga gubernur untuk menjaga stabilitas stok di setiap daerah di tengah polemik beras oplosan.

    Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa saat Konferensi Pers Penetapan Tersangka Perkara Beras Tidak Sesuai Standar Mutu di Bareskrim Polri pada Selasa (5/8/2025).

    “Kami juga mengeluarkan surat kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota pada tanggal 4 Agustus 2025 yang intinya mempertegas surat kami. Sehingga harapan kita agar gubernur-gubernur, bupati juga menyampaikan [kepada] dinas-dinas terkait, baik perdagangan maupun pangan untuk memantau ketersediaan stok dan harga di pasaran,” jelasnya.

    Seperti diketahui, beberapa produsen beras tersandung kasus beras oplosan, salah satunya PT Padi Indonesia Maju (PIM).

    Astawa memastikan penyaluran beras kepada masyarakat tetap berlangsung untuk mencegah kelangkaan stok beras.

    Dia menjelaskan Bapanas telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk memantau pergerakan beras di pasar.

    Melalui surat deputi per tanggal 25 Juli 2025, Bapanas menekankan agar beras yang sudah ada di pasaran tetap dijual seperti biasanya.

    Begitu pun beras yang tersedia di gudang dan display.

    Namun, beras yang diindikasikan tidak sesuai dengan ketentuan standar maka akan dijual sesuai dengan apa yang tertera di kemasan tersebut.

    “Intinya kemarin pada laporan, sudah diimbau ada penurunan Rp1.000 rupiah per 5 kg, dan ini sudah dilakukan oleh seluruh Aprindo,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, Polisi baru saja menetapkan tugas tersangka kasus oplosan beras pada PT PIM, produsen beras premium merek Sania, Fortune, Siip, dan Sovia.

    Mereka adalah Presiden Direktur PT PIM berinisial S, Kepala Pabrik PT PIM berinisial AI, dan DO Kepala QC PT PIM.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Brigjen Helfi Assegaf, mengatakan ketiga tersangka melanggar aturan standar mutu SNI Beras Premium No. 6128.2020 yang telah ditetapkan Permentan No.31 tahun 2017.

    Helfi menjabarkan jeratan hukum untuk ketiga tersangka adalah pasal 62 juncto pasal 8 ayat (1) huruf A, E, dan F Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

    Lalu, Undang-undang TPPU dengan pidana penjara 20 tahun dan denda Rp10 miliar.

  • Pedagang Kripto TRIV Dapat Suntikan US0 Juta dari MEXC Ventures

    Pedagang Kripto TRIV Dapat Suntikan US$200 Juta dari MEXC Ventures

    Bisnis.com, JAKARTA – MEXC Ventures, divisi investasi dari bursa kripto global MEXC, mengumumkan investasi strategis di Triv, salah satu startup pedagang aset kripto di Indonesia senilai US$ 200 juta setara Rp3,2 triliun.

    Investasi ini selaras dengan strategi global MEXC dalam mendukung dan mengembangkan proyek-proyek inovatif di sektor blockchain dan kripto, serta memanfaatkan potensi besar pasar aset digital yang tumbuh pesat di Asia Tenggara.

    CEO dan Pendiri Triv, Gabriel Rey menyambut dengan antusias kehadiran Grup MEXC sebagai bagian dari Triv Group. Kemitraan ini akan memungkinkan memperluas daftar aset kripto yang tersedia, meningkatkan likuiditas, serta menghadirkan lebih banyak produk inovatif bagi pengguna baru maupun lama.

    “Ini juga memperkuat komitmen kami untuk menjadikan CryptoWave Media [bagian dari Triv Group] sebagai platform media kripto di Indonesia,” jelasnya, Selasa (5/8/2025).

    Didirikan pada 2015, Triv memiliki lebih dari 3 juta pengguna terdaftar. Triv menonjol karena termasuk exchange yang memiliki izin secara lengkap.

    Triv memegang serangkaian lisensi komprehensif untuk menjalankan layanan perdagangan spot, staking, dan futures kripto, yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

    Kepatuhan ganda ini mencerminkan komitmen Triv terhadap regulasi, perlindungan pengguna, dan transparansi. Selama lebih dari 10 tahun, Triv konsisten menjaga rekam jejak yang bersih, dengan fokus utama pada ketahanan operasional dan kepercayaan pengguna dalam berbagai kondisi pasar.

    Triv saat ini menyediakan akses ke lebih dari 1.000 aset kripto, menjadikannya salah satu platform perdagangan digital paling lengkap di Indonesia.

    Infrastruktur Triv mendukung perdagangan aset utama seperti BTC dan ETH, pasangan USDT, memecoin, hingga produk pasar saham Amerika Serikat – fitur yang memungkinkan investor Indonesia melakukan diversifikasi portofolio dengan lebih mudah.

    Dengan berinvestasi di Triv, MEXC menargetkan perluasan basis pengguna secara signifikan, seiring dengan adopsi kripto yang berkembang pesat di Asia Tenggara.

    Direktur Investasi MEXC Ventures, Leo Zhao mengatakan investasi ini sebagai bagian dari fokus strategis MEXC Ventures di Asia Tenggara, dia sangat antusias mendukung Triv dalam fase pertumbuhan berikutnya.

    “Indonesia adalah salah satu pasar aset digital paling dinamis dan menjanjikan di kawasan ini. Triv telah membuktikan diri sebagai platform yang patuh regulasi, aman, dan dipercaya oleh penggunanya,” katanya.

    Melalui kemitraan ini, MEXC Ventures berharap dapat membantu Triv dalam melayani masyarakat Indonesia dengan lebih baik, serta mempercepat adopsi aset digital di seluruh negeri.

    Komitmennya dalam berinvestasi strategis tidak hanya berfokus pada ide menarik dan talenta pengembang, tetapi juga pada inisiatif yang memiliki potensi jangka panjang yang jelas.

    Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan yang menyeluruh, diversifikasi geografis juga menjadi target jangka panjang MEXC Ventures. Masuk ke pasar-pasar dengan pertumbuhan tinggi seperti Indonesia memberikan fondasi kuat untuk investasi dan pengembangan lebih lanjut.

    Berdasarkan data terbaru, MEXC saat ini menjadi salah satu platform perdagangan kripto terbesar dengan lebih dari 1.700 aset kripto yang tersedia bagi pengguna lokal.

  • Inflasi Korea Selatan Melandai, Peluang Pemangkasan Suku Bunga Meningkat

    Inflasi Korea Selatan Melandai, Peluang Pemangkasan Suku Bunga Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Laju inflasi konsumen Korea Selatan melambat pada Juli 2025, memperkuat peluang bagi bank sentral negara itu untuk melanjutkan siklus pelonggaran suku bunga di tengah kekhawatiran dampak ekonomi dari kenaikan tarif AS.

    Berdasarkan data resmi yang dirilis Selasa (5/8/2025), indeks harga konsumen (IHK) Korea Selatan naik 2,1% secara tahunan pada Juli, melambat dari kenaikan 2,2% pada Juni. Angka tersebut sesuai dengan estimasi konsensus para ekonom yang disurvei Bloomberg.

    Sementara itu, inflasi inti—yang tidak memasukkan harga makanan dan energi—tetap berada di level 2% pada Juli, sama seperti bulan sebelumnya, menurut Statistik Korea.

    “Meski inflasi masih sedikit di atas target Bank of Korea [BOK], ada ruang untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga, mengingat ekonomi belum beroperasi pada kapasitas penuh dan tekanan inflasi masih relatif stabil,” kata Ekonom Barclays Bank PLC. Bumki Son, dikutip dari Bloomberg.

    Pelemahan tekanan harga terjadi hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat menyetujui penerapan tarif impor sebesar 15% terhadap sebagian besar produk Korea Selatan.

    Kesepakatan di menit-menit akhir itu mencegah skenario terburuk berupa tarif 25% seperti yang sempat diancam Presiden Donald Trump, namun tetap lebih tinggi dibanding tarif umum sebelumnya sebesar 10%. Ekspor tahunan Korea Selatan setara lebih dari 40% terhadap produk domestik bruto (PDB) negara itu.

    Dewan kebijakan Bank of Korea dijadwalkan kembali menggelar rapat pada 28 Agustus, setelah menahan pelonggaran suku bunga selama dua bulan terakhir. Beberapa ekonom memprediksi pemangkasan 25 basis poin bulan ini. 

    Dalam pertemuan Juli, dewan mencatat perlunya menyeimbangkan antara menahan dampak negatif tarif AS terhadap ekonomi dan upaya mencegah lonjakan harga properti yang bisa memicu peningkatan utang rumah tangga.

    Gubernur BOK Rhee Chang Yong dalam beberapa waktu terakhir menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi di tengah guncangan eksternal, sambil mewanti-wanti bahwa stimulus berlebihan dapat memicu spekulasi properti dan memperburuk beban utang rumah tangga yang sudah tinggi.

    “Menurut kami, pemangkasan suku bunga pada Oktober akan lebih tepat, mengingat mulai terlihat tanda-tanda pemulihan ekonomi, adanya perbedaan pandangan di internal dewan soal stabilitas keuangan, serta inflasi ekspektasi yang hanya naik tipis pada Juli, menandakan bahwa pelonggaran lebih lanjut tidak akan terlalu dini,” ujar Son.

    Pasar perumahan masih panas bulan lalu, tetapi laju kenaikan harga mulai melambat. Harga apartemen di Seoul naik 0,12% pada pekan yang berakhir 28 Juli, turun dari puncaknya 0,43% pada Juni, menurut data dari Korea Real Estate Board.

    Selain itu, penguatan nilai tukar won terhadap dolar AS dalam beberapa bulan terakhir juga memberikan ruang lebih bagi otoritas untuk melonggarkan kebijakan. Mata uang Korea Selatan tercatat sebagai salah satu yang mencatat penguatan terbesar terhadap dolar sepanjang tahun ini.

    Secara rinci, harga makanan dan minuman nonalkohol naik 3,5% secara tahunan pada Juli, sedangkan biaya transportasi turun 0,2%. Harga pendidikan meningkat 2,6%, sementara biaya perumahan, air, listrik, dan bahan bakar naik 1,8%. Harga makanan dan akomodasi tercatat naik 3,2%.

  • Pemerintah Mau Bikin Platform Agregator Lowongan Kerja Berbasis AI

    Pemerintah Mau Bikin Platform Agregator Lowongan Kerja Berbasis AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membuat platform agregator lowongan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Koordinator Pengembangan Kemitraan dan Jejaring Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Sigit Ary Prasetyo menjelaskan bahwa hal itu menjadi bagian dari pemutakhiran aplikasi terkait yang dimiliki oleh Kemnaker maupun yang merupakan hasil kolaborasi.

    “Dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita ingin menjadi suatu agregator besar job atau lowongan-lowongan dan informasi yang valid untuk masyarakat kita,” katan Sigit di sela-sela acara peluncuran aplikasi JobCity.id di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).

    Menurutnya, kehadiran suatu platform yang mengumpulkan berbagai lowongan pekerjaan ini diperlukan mengingat banyaknya angkatan kerja yang membutuhkan mata pencaharian.

    Sigit menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 7,2 juta jiwa yang termasuk dalam kategori pengangguran dari total angkatan kerja sebanyak 153 juta orang di Tanah Air.

    “Kurang lebih sekarang ada 153 juta angkatan kerja di Indonesia itu memerlukan banyak informasi lowongan pekerjaan, yang mana informasi tersebut bukan hanya bisa didapatkan dari pemerintah, melainkan juga swasta,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dia meyakini bahwa terdapat potensi besar akan pemanfaatan ekosistem ini.

    Dia menyebut, Kemnaker telah berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian UMKM hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mewujudkan rencana pembentukan platform tersebut.

    Terkait pemanfaatan AI dalam dunia ketenagakerjaan, Sigit mencontohkan bahwa masyarakat saat ini telah banyak mengakses platform seperti ChatGPT, sehingga proses digitalisasi dapat menjadi lebih cepat.

    “Saya rasa [AI] itu sangat membantu teman-teman kita untuk bisa meraih apa yang mereka inginkan,” ujarnya.

  • Ekonom: Pasar Terkejut BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025 5,12%

    Ekonom: Pasar Terkejut BPS Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025 5,12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom menyebut pasar cukup terkejut dengan pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kinerja ekonomi kuartal II/2025 yang tumbuh mencapai 5,12%. Estimasi optimistik mereka sebelumnya, pertumbuhan ekonomi hanya di angka 5%.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, proyeksi dari 30 ekonom maupun lembaga yang dihimpun Bloomberg menunjukkan, median atau nilai tengah pertumbuhan PDB kuartal II/2025 adalah adalah 4,8% yoy. Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan hingga 5% sedangkan terendah 4,6% yoy.

    Proyeksi pertumbuhan tertinggi 5% diramalkan oleh Gareth Leather dari Capital Economics, Ltd. dan Enrico Tanuwidjaja dari PT Bank UOB Indonesia, sedangkan terendah oleh Moody’s Analytics Singapore, Jeemin Bang sebesar 4,6%. 

    Bank-bank BUMN seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,79% atau setara dengan nilai rata-rata konsensus para ekonom tersebut. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) meramalkan pertumbuhan lebih tinggi 4,9%. 

    Salah satu ekonom yang proyeksinya dihimpun oleh Bloomberg, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede sebelumnya memperkirakan PDB kuartal II/2025 hanya tumbuh 4,76% yoy. Dia menyebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis hari ini mengejutkan pasar. 

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 sebesar 5,12% (yoy) yang diumumkan oleh BPS memang mengejutkan pasar, terutama karena seluruh estimasi konsensus Bloomberg berada di bawah angka tersebut—bahkan estimasi tertingginya hanya menyentuh 5,0%,” terang Josua kepada Bisnis, Selasa (5/8/2025). 

    Josua menuturkan data pertumbuhan yang dirilis BPS itu tidak hanya melampaui ekspektasi pasar, tetapi juga terjadi di tengah narasi yang kontras. Salah satunya adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masih berada di zona kontraksi selama kuartal tersebut, yakni berkisar 49.

    Tidak hanya itu, persepsi umum menunjukkan konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya pulih. “Maka, muncul pertanyaan fundamental: dari mana sebenarnya sumber pertumbuhan yang mengejutkan ini?,” ungkap Josua. 

    Pada sisi konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi terbesar kepada PDB, pertumbuhannya secara tahunan hanya naik tipis dari 4,95% ke 4,97%. Namun, Josua melihat karakteristik pemulihannya cukup berbeda dari kuartal sebelumnya yakni kuartal I/2025. 

    BPS, terangnya, bersama-sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sama-sama menyoroti pergeseran preferensi konsumsi dari belanja offline ke online. Data transaksi online dari e-commerce dan marketplace tumbuh sebesar 7,55% secara kuartalan, dan konsumsi elektronik (uang elektronik, kartu debit, kredit) tumbuh 6,26% secara tahunan, pada kuartal II/2025.

    Josua mengatakan, data-data itu menunjukkan bahwa meskipun indeks penjualan eceran secara riil masih lemah, masyarakat mulai kembali aktif berbelanja melalui kanal digital, terutama saat momentum Idulfitri maupun libur sekolah. 

    Dia menilai kenaikan konsumsi itu lebih banyak karena faktor musiman dan pola belanja digital ketimbang karena kenaikan pendapatan yang merata.

    “Namun, apakah ini berarti daya beli telah benar-benar pulih? Jawabannya masih relatif. Pertumbuhan konsumsi belum sepenuhnya solid di semua lapisan masyarakat, terlihat dari masih terbatasnya pertumbuhan konsumsi makanan pokok dan inflasi yang tetap rendah (1,87% yoy), yang bisa mencerminkan lemahnya pricing power produsen dan konsumen yang masih berhati-hati,” terangnya. 

    Kinerja Investasi

    Sementara itu, kontributor terbesar kedua terhadap pertumbuhan kuartal II/2025 yakni investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), turut menjadi pemicu dengan lonjakan pertumbuhan 6,99% yoy. Pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan PMTB hanya 2,12% yoy.

    Tidak hanya itu, BPS menyebut pertumbuhan PMTB adalah yang tertinggi sejak kuartal II/2021 yakni sebesar 7,54% yoy. 

    Josua menjelaskan bahwa lonjakan PMTB didorong oleh dua komponen utama. Salah satunya adalah belanja modal pemerintah melalui APBN yang melonjak 30,37% yoy. Kemudian, ledakan impor barang modal jenis mesin sebesar 31,9% yoy. 

    “Ini mencerminkan bahwa mesin pertumbuhan pada Q2 tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga pada dorongan permintaan investasi untuk proyek-proyek fisik dan ekspansi sektor swasta,” terang Josua. 

    Dengan demikian, Josua menyimpulkan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang melebihi ekspektasi ditopang oleh lonjakan investasi fisik dan akselerasi belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga memang membaik namun belum bisa dibilang pulih secara struktural. 

    “Pergeseran konsumsi ke kanal digital menjadi salah satu pilar baru pertumbuhan, namun belum cukup kuat menjadi engine utama ekonomi tanpa didukung perbaikan pendapatan riil masyarakat. Oleh karena itu, ke depan, konsistensi stimulus fiskal, kestabilan harga pangan, dan insentif konsumsi akan menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan tetap di atas 5% pada semester II 2025,” terangnya. 

    Di Luar Ekspektasi

    Tidak hanya itu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro juga mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12% yang dirilis BPS itu melebihi ekspektasi pasar, yakni per data konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg diestimasi hanya 4,8% yoy secara rata-rata.

    Andry mengatakan bahwa  pertumbuhan itu melonjak dari kuartal I/2025 yang hanya 4,87% yoy. Artinya, perkiraan sebelumnya pertumbuhan kuartal II/2025 melambat dari kuartal I/2025.

    “[Pertumbuhan] didukung konsumsi rumah tangga yang lebih kuat dan kenaikan aktivitas investasi. Permintaan eksternal juga berkontribusi positif, dengan ekspor terakselerasi jelang penerapan tarif impor AS,” ujar Andry dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).

    Sebelumnya, BPS melaporkan PDB Indonesia tercatat sebesar Rp5.947 triliun atas dasar harga berlaku. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2/2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2/2024 atrau secara YoY tumbuh sebesar 5,12%,” ujar Edy. 

    Kemudian, pertumbuhan secara kuartalan sebesar 4,04% apabila dibandingkan dengan kuartal I/2025.

  • Ancaman Komdigi Cabut Izin Starlink Sudah Tepat, Ini Alasannya

    Ancaman Komdigi Cabut Izin Starlink Sudah Tepat, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi turut mengomentari rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencabut izin operasi Starlink jika nekat menjual perangkat yang dapat digunakan secara jelajah di Indonesia.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, mengatakan langkah tersebut selaras dengan tujuan regulasi yang menjaga integritas industri telekomunikasi sekaligus melindungi ekosistem lokal.

    “Komdigi sebagai regulator berkewajiban menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus, yaitu pemerintah, industri, dan pelanggan,” kata Agung, Selasa (5/8/2025).

    Dia menjelaskan di industri telekomunikasi terdapat dua klasifikasi layanan, yakni bergerak (mobile) dan tidak bergerak (fixed). Untuk menjaga konsistensi dan keadilan, klasifikasi ini perlu diatur, diawasi, dan dikendalikan.

    Oleh sebab itu, pihaknya sepakat dengan langkah Komdigi, karena izin Starlink adalah fixed satellite service (FSS). 

    “Maka jika Starlink memberikan layanan mobile, maka dikenai sanksi [pencabutan izin],” imbuhnya.

    Menurut Agung, langkah ini sejalan dengan tujuan regulasi, yakni menjaga kepastian dan integritas regulasi, melindungi ekosistem industri, dan menjaga kedaulatan digital. Tujuan mendasar Komdigi adalah mendorong kolaborasi antarpelaku industri untuk menghadirkan layanan internet yang berkualitas, merata, stabil, dan berkelanjutan.

    “Larangan pada Starlink untuk memberikan layanan mobile terutama pada daerah 3T, agar tidak mematikan ISP lokal yang berbasis modal yang relatif kecil. Sebaliknya, diharapkan ada kolaborasi antara Starlink dan ISP lokal,” tambahnya.

    Dia menilai regulasi yang melindungi operator ISP lokal merupakan bentuk perlindungan pasar yang tepat. Regulasi itu diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap inovasi global dan pemberdayaan ekosistem lokal tanpa mengorbankan tujuan utama, yaitu pemerataan akses internet berkualitas di seluruh Indonesia.

    “Jadi, Komdigi dalam hal ini mendorong adanya coexistence with fair play. Dalam hal ini terdapat dorongan agar terjadi kemitraan Starlink-ISP lokal; sehingga keduanya akan memperoleh keuntungan,” kata Agung.

    Sebelumnya, Komdigi mengungkap akan mencabut izin operasional Starlink di Indonesia apabila layanan internet satelit milik Elon Musk itu terbukti menjual atau mengoperasikan perangkat jelajah untuk penggunaan bergerak di dalam negeri.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan perangkat jelajah yang dimaksud adalah perangkat Starlink yang digunakan secara bergerak misalnya dipasang di mobil atau kendaraan lain untuk tetap terhubung ke internet melalui Wi-Fi saat berpindah tempat.

    “Jelajah itu maksudnya bagaimana? Ditaruh di mobil, terus mobil bergerak, bisa pakai Wi-Fi di mobil, pakai Starlink enggak boleh. Kecuali di kapal laut. Kalau di kapal laut, kami izinkan selama 7 hari itu boleh,” kata Wayan, Senin (4/8/2025).

    Wayan menekankan perangkat Starlink hanya diperbolehkan untuk kebutuhan tetap di rumah. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

    “Starlink itu untuk di rumah. Kalau ada ditemui, misalnya dia menjelajah di dalam mobil, kami akan cabut landing right-nya di Indonesia. Pokoknya kami tegur, kami akan hentikan sampai dia memenuhi syaratnya itu,” ungkap Wayan. 

    Komdigi sebelumnya telah kembali memberikan hak labuh (landing right) kepada Starlink setelah sempat menghentikan sementara layanan bagi pelanggan baru. Izin tersebut diperpanjang menggunakan frekuensi E-Band, spektrum 71-76 GHz dan 81-86 GHz yang dinilai cocok untuk komunikasi satelit.

  • Pembangunan Jaringan Internet Cepat Frekuensi 1,4 GHz Butuh 5 Tahun

    Pembangunan Jaringan Internet Cepat Frekuensi 1,4 GHz Butuh 5 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut pembangunan jaringan internet cepat yang memanfaatkan pita frekuensi 1,4 GHz membutuhkan waktu hingga 5 tahun ke depan.

    Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menjelaskan tahapan pemanfaatan pita frekuensi tersebut untuk layanan akses nirkabel pitalebar (broadband wireless access) masih membutuhkan waktu sebelum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terlebih pemenang lelang kemungkinan baru akan terlihat pada Oktober 2025.

    “Pembangunan jaringan akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun sesuai komitmen pemenang lelang,” kata Wayan ditemui saat Kick Off Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten pada Senin (4/8/2025).

    Tahun pertama, industri akan melakukan persiapan karena sejumlah vendor telah menyiapkan perangkat seperti Base Transceiver Station (BTS) dan modem untuk pemakaian di rumah.

    “Desember mungkin sudah mulai membangun,” ujarnya. 

    Wayan menjelaskan pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz nantinya akan difokuskan untuk akses ke rumah-rumah, bukan untuk backbone jaringan. Menurutnya, saat ini terdapat hampir 30 juta homepass yang akan dijual menggunakan frekuensi 1,4 GHz, dengan backbone tetap menggunakan jaringan Evo. 

    Dia menambahkan, frekuensi 1,4 GHz akan digunakan dari BTS ke rumah pelanggan, sementara backbone sepenuhnya memanfaatkan Evo.

    “Jadi makanya fixed broadband. Ini bukan untuk seluler. Nah seluler tunggu nanti 700 MHz,” imbuhnya.

    Saat ini, proses seleksi masih berada pada tahap pengumuman hingga 11 Agustus 2025, di mana operator dapat menyiapkan seluruh persyaratan administrasi dan teknis. Oleh sebab itu, Wayan menyebut pihaknya belum bisa memastikan berapa peminat lelang hingga saat ini. 

    “Setelah tanggal 11 itu mendownload dokumen lelang. Nah baru ketahuan berapa peminatnya. Nanti setelah ketahuan berapa [peminatnya],” katanya.

    Sebelumnya, Komdigi telah membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan broadband wireless access pada 28 Juli 2025.

    Objek seleksi ini terdiri atas tiga regional, masing-masing mencakup rentang frekuensi radio 1432 MHz, satu blok (80 MHz), mode frekuensi time division duplexing, dan masa berlaku izin penggunaan pita frekuensi radio (IPFR) selama 10 tahun.

    Adapun, syarat peserta seleksi yaitu penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi sejumlah ketentuan. Pertama, memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet- switched melalui media fiber optik atau penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100.

    Kedua, perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100 dan jenis proyek utama (bukan  pendukung).  Ketiga, NIB penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (BWA) dengan KBLI 61200 dan jenis proyek utama (bukan pendukung).

    Kemudian, perizinan berusaha penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) dengan KBLI 61921 tidak dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan; tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

    Lalu, tidak terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya; dan menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan Seleksi yang terdiri atas formulir permohonan keikutsertaan seleksi, jaminan keikutsertaan Seleksi (bid bond), dan proposal teknis.

    Adapun, proposal teknis memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan (up to) 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu lima tahun dengan jumlah rumah tangga terlayani wajib memenuhi minimal target rumah tangga pada Regional I, Regional II, dan Regional III yang diatur dalam Dokumen Seleksi. 

    Jadwal pengambilan akun sistem e-Auction akan dilaksanakan pada 11–13 Agustus 2025 pukul 09.00–15.00 WIB di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona Lantai 8, Jakarta Pusat.

    Sementara itu, pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring melalui sistem e-Auction setelah akun diperoleh, yakni mulai Senin, 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

  • AI Google ‘Big Sleep’ Temukan 20 Celah Keamanan di Perangkat Lunak Populer

    AI Google ‘Big Sleep’ Temukan 20 Celah Keamanan di Perangkat Lunak Populer

    Bisnis.com, JAKARTA— Google mengumumkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terbarunya bernama Big Sleep, berhasil menemukan 20 celah keamanan pada sejumlah perangkat lunak sumber terbuka yang populer digunakan di seluruh dunia.

    Menurut laman TechCrunch pada Selasa (5/8/2025), kabar tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Keamanan Google Heather Adkins pada Senin (4/8/2025).

    Big Sleep dikembangkan oleh tim AI Google, DeepMind, bekerja sama dengan Project Zero, tim elit Google yang terkenal dalam menemukan bug dan celah keamanan.

    Dari hasil temuan pertamanya, Big Sleep mendeteksi kerentanan di perangkat lunak seperti pustaka audio-video FFmpeg dan aplikasi pengolah gambar ImageMagick. 

    Kedua perangkat lunak ini banyak dipakai oleh berbagai layanan dan aplikasi sehingga celah keamanan di dalamnya berpotensi berdampak luas.

    Meski begitu, Google belum mengungkapkan detail dampak maupun tingkat keparahan dari celah tersebut. Alasannya, perbaikan masih dilakukan dan informasi lengkap akan dibagikan setelah semua celah ditutup, sesuai kebijakan standar keamanan agar tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Menurut Juru Bicara Google Kimberly Samra, setiap kerentanan yang ditemukan Big Sleep sepenuhnya diidentifikasi dan diuji ulang oleh AI tanpa campur tangan manusia. 

    Namun, sebelum dilaporkan secara resmi, hasil temuan tersebut tetap diperiksa oleh pakar keamanan untuk memastikan keakuratan dan kelayakannya.

    Wakil Presiden Teknik Google Royal Hansen menyebut, penemuan ini sebagai bukti teknologi AI telah memasuki ‘batas baru’ dalam penemuan kerentanan otomatis.

    Big Sleep bukan satu-satunya AI yang mampu mencari bug. Saat ini, ada juga alat serupa seperti RunSybil dan XBOW. 

    XBOW bahkan pernah menempati posisi teratas di salah satu papan peringkat pemburu bug di platform HackerOne. Namun, pada sebagian besar kasus, manusia tetap dilibatkan untuk memverifikasi apakah bug yang ditemukan AI benar-benar nyata.

    Vlad Ionescu, CTO dan salah satu pendiri RunSybil, menilai Big Sleep sebagai proyek yang serius dan terpercaya. Dia menyebut, tim yang mengembangkannya memiliki pengalaman luas, desain sistem yang baik, dan sumber daya besar dari DeepMind untuk menjalankan proses pencarian bug.

    Meski memiliki potensi besar, teknologi ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa pengelola perangkat lunak mengaku menerima laporan bug dari AI yang ternyata salah atau bersifat ‘halusinasi’. Laporan semacam ini sering disebut sebagai ‘bug bounty AI slop’ karena terlihat meyakinkan di awal. Namun, ternyata tidak valid.

    “Itulah masalahnya sekarang. Banyak laporan yang kelihatannya seperti emas, tapi sebenarnya hanya sampah,” kata Ionescu.