Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Ini Alasan RI Masih Perlu Impor Lithium dari Australia

    Ini Alasan RI Masih Perlu Impor Lithium dari Australia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai wacana impor lithium dari Australia untuk memperkuat ekosistem industri baterai di Tanah Air masuk akal. Hal ini pun dinilai memberikan dampak positif untuk Indonesia.

    Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia (BK Tambang PII) Rizal Kasli menuturkan, Indonesia sejauh ini belum memiliki cadangan lithium. 

    Menurutnya, Indonesia baru memiliki hypothetical resources, baik dari batuan seperti spodumen maupun dari cebakan garam. Namun, potensi itu belum diindikasikan sebagai cadangan. 

    Cebakan garam adalah istilah geologi yang merujuk pada akumulasi atau endapan garam mineral yang terbentuk secara alami di dalam kerak bumi. Cebakan ini terbentuk melalui proses evaporasi air laut atau danau garam dalam jangka waktu geologis yang sangat panjang.

    Rizal menyebut, untuk mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang sudah dicanangkan pemerintah, kebutuhan lithium tersebut harus diimpor dari negara lain. 

    Menurutnya, Australia memiliki cukup banyak cadangan lithium sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ekosistem tersebut.

    “Posisi Australia yang lebih dekat ke Indonesia tentu akan memberikan dampak positif terutama untuk biaya transportasi dan kecepatan waktu pengadaannya [lead time],” tutur Rizal kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

    Mengutip data Geoscience Australia, cadangan lithium terbukti (ore reserves) Negeri Kangguru mencapai sekitar 5.051 kiloton lithium (kt Li), setara kurang lebih 5,05 juta ton per Desember 2023. Angka tersebut mewakili ±5% dari cadangan dunia.

    Sementara itu, sumber daya terbukti dan terindikasi (EDR) mencapai sekitar 8.440 kt Li atau 8,44 juta ton. Angka itu mencapai sekitar 28 % cadangan dunia.

    Meski RI berencana impor lithium dari Australia, Rizal mengatakan, sumber dari negara lain seperti dari negara-negara Afrika juga perlu dijaga. 

    “Ini agar sumbernya tidak berasal dari satu sumber. Apabila terjadi hambatan supply di Australia misalnya, bisa didatangkan dari negara lain,” imbuh Rizal.

    Lebih lanjut, Rizal mengatakan, proses impor lithium dari Australia umumnya dilakukan secara business to business (B2B). Oleh karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengaktifkan lagi kegiatan eksplorasi, terutama untuk menemukan sumber daya dan cadangan mineral kritis termasuk lithium.

    Selain itu, pemerintah perlu mengaktifkan kegiatan riset dengan serius untuk menghasilkan teknologi pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Hal ini diperlukan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, baik dari sisi teknologi maupun biaya. 

    “Kita harus mencontoh China dan Korea yang sangat serius dalam hal ini. Sekarang mereka lebih maju dan posisinya di atas Indonesia saat ini,” ucap Rizal.

    Wacana impor lithium dari Australia sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara International Battery Summit (IBS) 2025, Selasa (5/8/2025).

    Dia mengatakan, wacana impor itu tak lepas dari visi pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri baterai di Tanah Air.

    Bahlil menuturkan, pemerintah memberi kesempatan kepada investor untuk ikut membangun ekosistem baterai Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam sebagai bahan baku baterai, seperti kobalt, nikel, hingga mangan. 

    Namun, dia mengakui Indonesia belum memiliki pasokan lithium, sebagai salah satu bahan baku baterai itu. Untuk itu, Bahlil menyebut, pasokan lithium akan didatangkan dari Australia.

    “Mangan-kobalt kalian [investor] bisa dapat. Nah, sekarang kita lagi ada kerja sama dengan Australia untuk kita impor dari negara mereka tentang lithium,” ujarnya.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut, selama ini impor lithium diambil dari negara-negara Afrika. Menurutnya, dengan mengalihkan impor dari Australia, biaya logistik pun bisa ditekan. Pasalnya, jarak antara Indonesia dengan Australia lebih dekat dibanding Afrika. 

    “Nah, memang secara ekonomis akan jauh lebih ekonomis dari Australia karena biaya transportasinya ada. Beberapa teman-teman pelaku usaha itu sudah mengambil tambang di sana,” tutur Bahlil.

    Kendati demikian, Bahlil belum bisa mengungkapkan berapa potensi volume impor lithium dari Australia yang bakal dieksekusi. Sebab, rencana itu masih dalam kajian. 

    “Saya belum tahu volumenya berapa karena saya bukan pengusahanya ya,” katanya.

  • Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

    Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat usai Presiden Prabowo Subianto menyinggungnya dalam Rapat Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025).

    Dalam sidang tersebut, Prabowo disebut sempat menyampaikan arahannya soal kinerja jajaran menterinya dan menyinggung terkait dengan potensi mengenai ada atau tidaknya perombakan dalam waktu dekat.

    Sejumlah menteri yang hadir mengonfirmasi pernyataan Presiden itu. Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang awalnya enggan mengomentari secara gamblang soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disebut menyinggung tidak akan ada perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat.

    Saat ditanya wartawan usai menghadiri rapat kabinet di Istana, Zulhas hanya memberi jawaban diplomatis dan meminta agar pertanyaan tersebut dialamatkan kepada Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi

    “Tanya Pak Anu lah, tanya Pak Hasan. Saya kan orang partainya, tanya aja beliau ya,” kata Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Saat ditanya apakah dirinya juga mendengar langsung pernyataan Presiden, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu kembali menjawab singkat.

    “Tanya Pak Anu lah, tanya Pak Hasan. Terima kasih ya,” ucapnya singkat.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Teuku Riefky juga menanggapi kabar soal kemungkinan reshuffle kabinet.

    Dia membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung soal ini dalam sidang kabinet. Namun, dia enggan merinci lebih lanjut.

    “Ya, disampaikan. Tapi nanti tanya langsung sama Mensesneg [Prasetyo Hadi] ya,” singkat Riefky.

    Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak berencana melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. 

    Hal itu disampaikan Presiden pada akhir pengarahan dalam rapat kabinet hari ini di Istana Kepresidenan.

    “Iya, benar,” kata Widiyanti saat ditanya apakah Presiden menyatakan tidak akan melakukan reshuffle.

    Menurut dia, alasan Presiden cukup jelas dan positif lantaran kinerja pembantunya di kabinet yang diklaim bekerja dengan baik.

    “Karena beliau senang dan happy dengan kinerja menteri-menterinya,” ujar Widiyanti.

  • Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

    Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan bahwa proyek penulisan ulang Buku Sejarah Nasional Indonesia masih berjalan sesuai rencana meski peluncuran finalnya mundur dari target semula sekitar 17 Agustus.

    “Waktu itu memang kita sampaikan sebagai ancer-ancer di dalam. Tapi sekarang kita masih dalam proses reading dan editing setelah uji publik selesai. Jadi ini memang bagian dari tahapan yang kami jalani,” kata Fadli saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025).

    Fadli menegaskan bahwa proses penyempurnaan buku sejarah ini tidak serta-merta cepat karena memerlukan kehati-hatian dan pelibatan banyak pihak.

    “Target kita mungkin akan ada beberapa kali lagi proses untuk membahas masukan-masukan. Tapi sejauh ini on the right track,” ujarnya.

    Meski peluncuran tidak dilakukan pada momen HUT ke-80 RI seperti sempat diwacanakan, Fadli menyebut pihaknya tetap menargetkan buku tersebut rampung dan dirilis dalam tahun ini.

    Sejauh ini, uji publik sudah dilakukan di beberapa kota dan kampus besar, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Padang, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin.

    “Di UI itu di FIB, saya yang buka. Kita berharap sebenarnya ada debat, tapi memang tidak terlalu banyak debat,” ujarnya.

    Peserta uji publik terdiri dari kalangan akademisi, mahasiswa, pemerhati sejarah, komunitas, hingga tokoh masyarakat.

    Setelah rangkaian uji publik, Kementerian Kebudayaan akan melanjutkan dengan proses diskusi dan pembacaan mendalam (reading) oleh para sejarawan dan editor, termasuk melibatkan tokoh senior seperti Prof. Taufik Abdullah yang turut hadir memberi masukan.

    Fadli juga menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap diskusi publik, dan tak keberatan jika ada pihak yang ingin menggelar acara untuk membahas hasil penyusunan sejarah tersebut.

    “Bisa xaja [diskusi], tidak usah acara besar. Siapa yang mau undang, kita datangin. Tidak ada yang kita rahasiakan. Kita justru ingin ada diskusi, ada discourse. Jangan sendiri-sendiri, di luar atau di belakang. Kita maunya di depan,” tegas Fadli Zon.

  • AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

    AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat segera melakukan investigasi mendalam imbas maraknya insiden kereta anjlok.

    AHY menyebut telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Di mana, orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar pemerintah memberikan atensi lebih pada keselamatan pelaksanaan transportasi umum.

    “Tadi saya sudah sampaikan juga dalam forum sidang Kabinet [kepada] Pak Presiden, atensi untuk keselamatan para penumpang berbagai moda transportasi, sekali lagi darat, laut, udara maupun kereta ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari kita semuanya,” jelasnya di Istana Merdeka, Rabu (6/8/2025).

    Sejalan dengan hal itu, AHY meminta agar kementerian teknis terkait dapat segera merampungkan proses investigasi secara penuh. Nantinya, hasil investigasi tersebut bakal dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh penyelenggara jaringan transportasi umum.

    “Harus diinvestigasi secara penuh. Apakah itu masalah teknis, masalah keretanya termasuk prasarana pendukungnya, termasuk juga untuk kapal, apakah karena kondisinya memang tidak layak atau juga ada faktor fatigue, human error dan lain sebagainya,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, AHY juga meminta agar pelaksana transportasi umum dapat mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi guna menghindari kejadian yang sama terus terjadi berulang.

    “Ini yang harus menjadi satu kesatuan sehingga kita bisa mencegah kecelakaan dan memanimalisir segala kerugian, apalagi korban jiwa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KA Argo Bromo Anggrek diketahui mengalami insiden anjlok tepat di Emplasemen Stasiun Pegadenbaru, daerah Subang, Jawa Barat pada 1 Agustus 2025.

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tengah melakukan investigasi lanjutan untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Meski demikian, dipastikan tidak Ada korban jiwa atas peristiwa tersebut.

    Tak berselang lama, insiden kereta anjlok kembali terjadi. Kali ini melibatkan rangkaian KRL Commuter Line 1189 (Bogor—Jakarta Kota) di jalur IX Stasiun Jakarta Kota sekitar pukul 08.00 WIB.

    PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyampaikan bahwa insiden itu berimbas pada gangguan perjalanan kereta yang berasal dari Bogor maupun Nambo yang tidak dapat melakukan mobilisasi sampai Stasiun Jakarta Kota. 

  • Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

    Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menyebut pemerintah perlu memperkuat daya beli hingga menggelontorkan insentif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

    Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan setidaknya ada empat masukan agar pertumbuhan ekonomi bisa bertahan sampai akhir tahun untuk jangka pendek, sekaligus hingga 2029 untuk jangka menengah. Pertama, kata Ajib, pemerintah perlu memperkuat daya beli masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja.

    “Seluruh kebijakan lembaga dan kementerian, harus mempunyai orientasi dan output dalam penyerapan tenaga kerja,” kata Ajib dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (6/8/2025).

    Kedua, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran, serta mendorong ekonomi biaya rendah atau low cost economy.

    Ajib menyebut, percepatan restitusi, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), dan relaksasi pajak untuk UMKM menjadi bagian kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

    Selain itu, sambung dia, dunia usaha juga menyarankan agar tingkat suku bunga kredit menjadi lebih murah yang utamanya untuk sektor padat karya, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    Ketiga, lanjut Ajib, pemerintah perlu mendorong perampingan peraturan atau deregulasi. Terlebih, dia menjelaskan percepatan layanan, kemudahan koordinasi, dan penyederhaaan perizinan merupakan bagian dari deregulasi.

    “Apindo mendukung pembentukan Kelompok Kerja [Pokja] Deregulasi dari Kemenko Perekonomian, bagian dari kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang lebih baik,” ujarnya.

    Keempat, Apindo menilai pemerintah perlu mendorong lebih banyak investasi yang masuk ke dalam negeri. Terlebih, sambung dia, rasio investasi penanaman modal asing (PMA) masih rendah hingga potensi PMA masih bisa ditingkatkan.

    “Dengan catatan, pemerintah harus fokus dengan upaya  mendorong ease to doing business atau kemudahan dalam berusaha. Indonesia masih di peringkat 73 dari 190 negara. Idealnya Indonesia bisa di peringkat 40,” ujarnya.

    Menurutnya, momentum ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) menjadi angin segar menuju perjanjian perdagangan bebas dan membuka pintu investasi dari Uni Eropa ke Indonesia.

    Lebih lanjut, Ajib menambahkan pemerintah harus menggandeng dunia usaha agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sustain dan eskalatif ke depannya. “Kolaborasi inilah yang terus didorong melalui Indonesia Incorporate,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua atau kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menuturkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal II/2025 mencapai Rp5.947 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2/2025 bila dibandingkan dengan triwulan II/2024 atau secara YoY tumbuh sebesar 5,12%,” kata Edy di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

  • Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

    Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto menyampaikan pihaknya tengah memfinalisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) yang mengatur tata cara pengajuan pinjaman dari Koperasi Desa (Kopdes).

    “Sekarang sedang pematangan Permendes tentang tata cara mengajukan pinjaman dari Kopdes, bersama kepala desa melalui musyawarah desa khusus. Itu yang sedang kami matangkan,” kata Yandri usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa harmonisasi aturan sedang berlangsung bersama sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. 

    “Target, insyaallah mungkin hari ini. Sedang berlangsung di Kementerian Desa. Insyaallah 1–2 hari ini selesai,” ujarnya.

    Terkait skema pinjaman, termasuk masa tenggang (grace period), Yandri menjelaskan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025. 

    “Ada grace period, tapi nanti biar Menteri Keuangan yang menjelaskan. Kalau Permendes ini mengatur tentang musyawarah desa khusus, proposalnya, bisnisnya apa di Kopdes, itu yang kami atur,” katanya.

    Yandri juga memastikan bahwa seluruh Kopdes yang sudah berbadan hukum akan didorong untuk mulai beroperasi penuh pada akhir Oktober 2025.

    “Kami kejar supaya nanti 28 Oktober semua Kopdes yang sudah berbadan hukum itu bisnisnya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Adapun bidang usaha utama yang sedang difokuskan adalah sektor-sektor kebutuhan pokok masyarakat desa, seperti gas LPG, sembako, pupuk, dan apotek.

    “Itu yang kami matangkan melalui Permendes. Sesuai arahan Bapak Presiden, fokus di sektor-sektor itu,” ujarnya.

    Menurut Yandri, sejauh ini pelaksanaan program Kopdes yang telah berjalan berjalan lancar dan belum ditemukan kendala berarti.

    “Yang sudah berjalan, alhamdulillah lancar semua, bagus semua,” pungkas Yandri.

  • Pertumbuhan Penetrasi Internet Indonesia Melambat, APJII Beberkan Sebabnya

    Pertumbuhan Penetrasi Internet Indonesia Melambat, APJII Beberkan Sebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pertumbuhan tingkat penetrasi internet di Indonesia melambat pada 2025 menjadi 80,66%, atau setara dengan 229 juta dari total populasi 284 juta jiwa. 

    Angka ini hanya naik 1,16 basis poin dibandingkan dengan tingkat penetrasi 2024 sebesar 79,50%, yang naik 1,33 poin dari angka 2023 sebesar 78,19%. Adapun, pada 2022, tingkat penetrasi internet Indonesia mencapai 77,01% .

    Sekretaris Jenderal APJII Zulfadly Syam menjelaskan perlambatan ini dipengaruhi oleh kecenderungan penyedia layanan internet (ISP) yang lebih fokus meningkatkan kualitas di wilayah yang sudah terlayani, ketimbang memperluas jangkauan ke daerah terpencil.

    “Penambahan ini enggak terlalu signifikan naik. Kenapa? Karena di beberapa wilayah yang digantikan itu atau penyedia internet relatif meningkatkan kualitasnya daripada masuk-masuk ke desa-desa yang mungkin terlalu sulit. Jadi, peningkatannya enggak langsung signifikan,” kata Zulfady dalam media diskusi usai Peluncuran Hasil Survei APJII: Profil Internet Indonesia 2025 di Jakarta, Rabu (6/8/2025). 

    Padahal, menurutnya, jumlah penyedia internet di Indonesia sudah mencapai 1.386 entitas. Namun, bisnis ISP masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. 

    Meski begitu, Zulfadly menilai wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) menunjukkan perkembangan positif. Dia pun mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan agar penetrasi di wilayah tersebut meningkat lebih signifikan.

    “Yang pertama mungkin adanya insentif. Jadi yang mau bangun ke daerah 3T diberikan insentif,” katanya. 

    Zulfadly menambahkan, opsi kedua yang bisa dilakukan adalah memberikan reward berupa relaksasi pajak bagi pihak yang membangun jaringan di daerah 3T. Jika hal itu tidak memungkinkan, setidaknya perlu ada upaya proteksi terhadap infrastruktur yang sudah dibangun. Zulfadly mengingatkan, tanpa proteksi terhadap infrastruktur yang sudah dibangun di wilayah 3T, pelaku usaha akan enggan berinvestasi. 

    “Jadi misalnya saya membangun daerah 3T, saya mau bangun nih. Tapi jangan saya ketika saya bangun nanti saya diganggu oleh provider yang lain. Padahal saya baru bangun aja baru belum tentu balik modal. Tapi kemudian diganggu sama provider yang lain atau illegal ISP. Tanpa proteksi itu, kita pun tidak akan berani membangun daerah 3T,” katanya.

    Dia menambahkan, regulasi yang melindungi operator untuk mengembangkan jaringan di wilayah 3T setidaknya selama dua tahun tanpa gangguan pihak lain, akan memberikan keamanan dan kepastian bisnis. 

    “Nah itu akan memberikan keamanan dan perhitungan yang tepat dalam bisnis. Nah itu mungkin ya akan kita kembalikan kepada pemerintah,” tutupnya.

  • Pengguna Internet di Indonesia Tembus 229,43 Juta Orang pada 2025

    Pengguna Internet di Indonesia Tembus 229,43 Juta Orang pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229,43 juta jiwa pada 2025. Angka tersebut naik dibandingkan 2024 yang mencapai 221,56 juta orang.

    “Kita sudah menjangkau sekitar 229 juta penduduk di seluruh Indonesia,” Ketua Umum APJII Muhammad Arif dalam Peluncuran Hasil Survei APJII: Profil Internet Indonesia 2025 di Jakarta pada Rabu (6/8/2025). 

    Dari sisi penetrasi, Arif mengungkapkan, tingkat penetrasi internet di Indonesia saat ini mencapai 80,66%, meningkat dari 79,50% pada 2024, 78,19% pada 2023, dan 77,01% pada 2022.

    Arif menambahkan, meski penetrasi terus meningkat, masih ada hampir 20% masyarakat yang belum menikmati layanan internet. Dia menyebut, salah satu kendala yang dihadapi dalam pemerataan layanan internet adalah infrastruktur telekomunikasi yang masih menumpuk di wilayah tertentu dan belum merata. 

    Padahal, Arif menuturkan, jumlah penyedia jasa internet (ISP) di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 1.320.

    “Ini memang jadi PR kita bersama untuk bersama-sama bagaimana ke depan kita menciptakan regulasi yang benar-benar dapat mendorong bukan hanya kemerataan, tapi juga kualitas internet di Indonesia,” tambahnya.

    Berdasarkan wilayah, Pulau Jawa mendominasi dengan porsi 58% dari total pengguna internet nasional. Disusul Sumatra (20,5%), Sulawesi (6,46%), Kalimantan (6,05%), Bali dan Nusa Tenggara (5,13%), serta Maluku dan Papua (3,71%).

    Dari sisi gender, pengguna laki-laki menyumbang 51% dan perempuan 49%, dengan penetrasi masing-masing 82% dan 78%. APJII juga mencatat wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hanya berkontribusi sekitar 1,91% dari total pengguna internet, sedangkan daerah non-3T mencapai 98,9%.

    Pengguna internet didominasi Gen Z (25,54%) dan generasi milenial (25,17%), disusul Gen Alpha (23%) dan Gen X (18,15%). Aktivitas penggunaan internet masih didorong oleh media sosial, komunikasi online, dan layanan publik.

    “Alasan kita menggunakan internet ya pasti nomor satu ya sosmed. Indonesia ya sosmed nomor satu, komunikasi online, layanan publik dan seterusnya,” ungkap Arif.

    Mayoritas masyarakat mengakses internet melalui ponsel (95%), disusul laptop, tablet, dan smart TV yang belakangan mengalami peningkatan penggunaan. Cara mengakses internet paling banyak melalui mobile data (68%), kemudian wifi (28%), baik dari rumah, kantor, maupun fasilitas publik.

    Menurut Arif, harga layanan internet di Indonesia sudah relatif terjangkau. 

    “Menurut saya sih sudah cukup affordable, apalagi di sisi broadband sudah hampir bottom,” ujarnya.

    Meski pengguna internet terus bertambah, tantangan keamanan siber juga semakin besar. Penipuan online masih menjadi kasus tertinggi, diikuti pencurian data pribadi dan infeksi perangkat akibat virus.

    “Penipuan online ini masih marak. Masalah edukasi ke pengguna internet ini masih cukup low ya, terutama di kalangan tertentu,” katanya.

  • Pengusaha Minta Aturan Royalti Putar Musik di Mal Dievaluasi

    Pengusaha Minta Aturan Royalti Putar Musik di Mal Dievaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mendorong penyempurnaan aturan terkait royalti pemutaran musik di ruang publik, tak terkecuali pusat belanja.

    Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa royalti bukan lagi merupakan persoalan baru, tetapi salah satu dari pendekatan hak cipta di pusat perbelanjaan.

    “Memang kalau kita lihat peraturan mengenai royalti ini tentunya harus terus disempurnakan. Kenapa? Karena kegiatan usaha bertambah, jenisnya beragam, inovasinya, kreativitasnya, kemudian juga teknologinya juga bertambah,” katanya dalam konferensi pers peluncuran Indonesia Shopping Festival 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

    Dia menjelaskan, penyempurnaan aturan itu sebaiknya dilakukan di dua sisi. Di sisi pertama, Alphonzus menggarisbawahi bahwa regulasi harus lebih spesifik mengatur bagaimana pusat perbelanjaan memutar lagu ciptaan siapa saja. 

    Dia berpandangan bahwa aspek teknologi menjadi tantangan pelaku usaha dalam mengidentifikasi musik maupun lagu musisi yang diputar secara terperinci.

    Di sisi lain, dia juga menyoroti pembagian royalti kepada musisi terkait. Pihaknya turut mempertanyakan cara pendistribusian royalti kepada para pencipta maupun musisi yang lagunya diputar di pusat perbelanjaan.

    Meskipun demikian, Alphonzus menyebut bahwa APPBI selama ini tetap mematuhi aturan terkait pembayaran royalti ini, di samping tata cara pelaksanaannya yang belum sempurna.

    “Sebab kalau tidak dimulai, bagaimana kita bisa menghargai para musisi, para pencipta lagu tersebut? Jadi, saya kira sikap kami dari APPBI adalah mendukung dan juga sekaligus melakukan upaya-upaya untuk perbaikan penyempurnaan aturan,” terangnya.

    Sebelumnya, wacana penarikan royalti untuk musik yang diputar di ruang publik menuai respons beragam. Terkait ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang membawahi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LKMN) untuk membuat aturan pembayaran royalti.

    Politikus Partai Gerindra ini mendorong Kementerian Hukum dan LKMN untuk menciptakan regulasi yang tidak menyulitkan bagi pendengar maupun pencipta lagu terkait.

    “Kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LKMN untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan, sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta oleh DPR,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

  • Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

    Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN.

    PMK itu mengatur ihwal efisiensi belanja yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai beleid yang diterbitkannya, Sri Mulyani masih enggan menjelaskan. Usai mengikuti rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (6/8/2025), Bendahara Negara langsung menuju mobilnya lantaran ada kegiatan yang harus diikutinya lagi. 

    “Aku nanti ada rapat. Terima kasih, ya,” ucapnya sebelum menutup pintu mobilnya dan bertolak pulang dari Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu(6/8/2025). 

    Adapun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga merespons singkat. Dia juga enggan menjelaskan lebih lanjut perincian efisiensi APBN yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah pelaksanaan pertama di awal tahun ini. 

    Namun demikian, Suahasil menjelaskan bahwa kementeriannya bakal mengumumkan lebih lanjut soal implementasi PMK tersebut. 

    Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menuturkan, efisiensi akan terus dilakukan karena merupakan keinginan setiap lembaga. 

    “Kalau efisiensi kan memang sudah menjadi keinginan kita setiap lembaga. Terus mencari efisiensi dalam anggaran. Jadi lanjut terus aja, dalam pelaksanaan, dalam perencanaan,” tuturnya di Istana Kepresidenan. 

    PMK Efisiensi Anggaran

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, PMK No.56/2025 itu mengatur bahwa anggaran belanja yang terdampak efisiensi antara lain anggaran belanja kementerian atau lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah. 

    “Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi beleid yang dikutip, Rabu (6/8/2025).

    Menariknya di dalam beleid itu, Sri Mulyani tidak memasukkan anggaran belanja lainnya dalam pos anggaran yang kena efisiensi. Itu artinya ada pengurangan pos anggaran dari 16 menjadi 15 pos yang diefisiensi kalau membandingkannya dengan jumlah yang tertera dalam Surat Menkeu No: S-37/MK.02/2025. 

    Adapun kalau merujuk beleid baru tersebut, pos-pos anggaran yang kena efisiensi antara lain, alat tulis kantor; kegiatan seremonial; rapat, seminar, dan sejenisnya; kajian dan analisis; diklat dan bimtek; honor output kegiatan dan jasa profesi; percetakan dan souvenir; sewa gedung, kendaraan, dan peralatan.

    Selanjutnya, lisensi aplikasi; jasa konsultan; bantuan pemerintah; pemeliharaan dan perawatan; perjalanan dinas; peralatan dan mesin; infrastruktur.

    Meski demikian, aturan baru tersebut juga tidak menyebut secara spesifik berapa nilai besaran anggaran yang terdampak efisiensi. PMK itu hanya menekankan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) bisa menyesuaikan item anggaran yang terkena efisiensi sesuai arahan presiden. 

    Selain itu, meski tetap merujuk kepada kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh presiden, Menteri Keuangan berhak menetapkan besaran efisiensi anggaran dan menyampaikannya kepada masing-masing kementerian dan lembaga.