Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Koruptor Makin Pintar, OTT KPK Hanya 2 Kasus dalam 6 Bulan

    Koruptor Makin Pintar, OTT KPK Hanya 2 Kasus dalam 6 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan alasan hanya bisa melakukan dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sepanjang semester I 2025 karena penjahatnya lebih pintar.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat konferensi pers kinerja semester I KPK, Rabu (6/8/2025). OTT KPK dalam enam bulan ini hanya berada di sekitar Sumatra. Namun, KPK belum menemukan kasus baru di Jakarta dan Jawa.

    “Yang pasti pejahatnya lebih pintar,” kata dia, Kamis (7/8/2025)

    Sebab, katanya, media yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi untuk berkomunikasi tidak seperti masyarakat biasa, di mana mereka menggunakan alat-alat yang sulit disadap.

    “Bsa jadi kemudian komunikasi yang dilakukan orang-orang yang berencana melakukan tindak pidana korupsi itu tidak dilakukan dengan media-media yang bisa dilakukan penyadapan. Jadi, itu memang kendala,” paparnya.

    Adapun dua OTT yang dimaksud adalah perkara proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dan suap  proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara dan preservasi jalan pada Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatra Utara.

    Lebih lanjut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan dalam sebuah penyidikan dibutuhkan informasi dan data-data yang kuat sampai akhirnya petugas melakukan penindakan. Petugas tidak bisa menerima informasi tanpa adanya verifikasi berjangka.

    “Namun sekali lagi segala sesuatunya berdasarkan yang pertama informasi, kemudian yang didukung dengan data. Nah dari situ kemudian dilakukan sebuah pendalaman, kegiatan dan lain lain,” jelasnya.

    Dari sisi internal KPK, Setyo menjelaskan tidak pernah menyerah untuk mengungkapkan kasus korupsi. Walaupun, katanya, pengungkapan kasus tergantung dengan informasi yang diterima petugas.

    “Waktunya juga cukup ya pastinya bisa lambat, bisa cepat sesuai dengan informasi yang kami dapatkan,” pungkasnya.

    Dia berharap kasus korupsi semakin berkurang dan perilaku antikorupsi dapat terus tumbuh di masyarakat serta meminta kepada jajarannya untuk fokus memberantas korupsi.

  • Menagih Taji Kejagung Memburu Saudagar Minyak Riza Chalid

    Menagih Taji Kejagung Memburu Saudagar Minyak Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi Kejaksaan Agung belum membuahkan asil untuk menangkap buronan Riza Chalid yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini sudah menyita lima mobil mewah Riza Chalid yakni Mini Cooper, Toyota Alphard dan tiga Mercedes-Benz. Tidak hanya itu, Kejagung juga sudah menyita rupiah dan dolar. Namun, hingga saat ini, nominalnya belum disebutkan.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan penggeledahan ke rumah Riza Chalid dilakukan setelah Riza Chalid tidak mengindahkan pemanggilan ketiga sebagai tersangka. Lantas, Kejagung pun menyita sebagian kecil aset yang dimiliki Riza Chalid.

    “Di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tetapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan,” ujarnya di Kejagung, Selasa (5/8/2025).

    Adapun lokasi penggeledahan rumah Riza Chalid dilakukan di tiga lokasi yakni mulai dari Depok hingga Jakarta Selatan. Namun, Kejagung hingga saat ini belum menemukan jejak dan tanda-tanda Riza Chalid.

    “Untuk terkait dengan nominal nilai jumlah. Itu kita dapatkan sejumlah uang baik dalam bentuk dolar maupun juga dalam bentuk rupiah. Dan mata uang asing lainnya,” pungkas Yandi.

    Kejagung menyita mobil Riza Chalid, karena sudah 3 kali dipanggil, tetapi tidak datang

    Pengajuan Red Notice Jalan Ditempat

    Sudah sejak Juli 2025, Kejagung membeberkan bahwa Riza Chalid kemungkinan tidak berada di Indonesia. Lantas, pihaknya kini sedang melakukan proses pengajuan red notice dan penerbitan DPO terhadap pengusaha minyak Riza Chalid.

    Namun, proses pengajuan red notice masih belum membuahkan hasil sejak Juli 2025.

    Anang Supriatna mengatakan saat ini pihaknya tengah mengurus data dan dokumen untuk melakukan upaya paksa itu. Red notice adalah peringatan kepada internasional, untuk seseorang yang dicari, tetapi bukan surat perintah penangkapan.

    “Kami on process karena dilengkapi dulu data-data semua yang termasuk mekanisme pemanggilan, kan dilengkapi dulu. Nanti setelah semua syarat-syarat itu kita lengkapi kita ajukan,” tutur Anang.

    Dia menambahkan, khusus pengajuan red notice, maka pihaknya bakal melakukan rapat terlebih dahulu secara internal, termasuk Hubinter Polri. Jika sudah disepakati maka korps Adhyaksa bakal meneruskan hasil rapat itu ke markas pusat interpol di Lyon, Francis.

    Selanjutnya, apabila pengajuan red notice itu mendapat konfirmasi dari interpol, maka status pencarian Riza Chalid dan Jurist Tan itu bakal diumumkan di seluruh keimigrasian secara global.

    “Jika di-approve lanjut diumumkan red notice terhadap yang bersangkutan ke seluruh negara dan semua imigrasi di dunia akan terdaftar,” imbuhnya.

    Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah memanggil Riza Chalid yang ketiga kali usai ditetapkan tersangka pada kasus Pertamina sejak Kamis (11/7/2025).

    Riza Chalid Bersembunyi di Malaysia

    Pemerintah mendeteksi keberadaan Riza Chalid masih berada di Malaysia, setelah mangkir Ketika dipanggil oleh Kejagung. Pemerintah juga berencana untuk melakukan penangkapan terhadap buronan ini.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membeberkan bahwa dari informasi yang dimiliki, tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah Riza Chalid masih berada di Malaysia.

    “Kita monitor. Info pastinya masih di Malaysia ya,” ujar Agus dikutip dari Antara, Rabu (6/8/2025).

    Agus menambahkan bahwa Kejagung juga berencana untuk menerbitkan red notice bagi Riza Chalid. Dia mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini melalui Kejaksaan Agung.

    “Nanti aparat penegak hukum yang mengajukan dari Kejaksaan Agung ya,” kata dia.

    Agus juga meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari aparat penegak hukum mengenai perkembangan kasus tersebut.

    Pihak Istana memberikan dukungan untuk menangkap Riza Chalid

    Istana Presiden Dukung Tangkap Riza Chalid

    Pemerintahan Kabinet Merah Putih juga mendukung untuk memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo-Gibran saat melakukan kampanye.

    Pihak lingkaran istana kepresiden juga memberikan sinyal untuk menangkap Riza Chalid sesegera mungkin. Pemerintah juga mendukung hal yang dilakukan oleh Kejagung.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Pemerintah siap memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung dalam upaya mencari keberadaan Riza Chalid.

    “Pemerintah jelas bagian dari tugasnya pemerintah kita mem-back up penuh,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8).

    Prasetyo menyebut upaya komunikasi dengan Kejaksaan Agung terkait masalah ini telah dilakukan. Namun, proses penanganannya tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap kerugian negara sekitar Rp285 triliun.

  • Hari Ini, Ridwan Kamil-Lisa Mariana Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

    Hari Ini, Ridwan Kamil-Lisa Mariana Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Gubernur Ridwan Kamil bakal menjalani pengambilan sampel tes genetik dan DNA di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, hari ini Kamis (7/8/2025).

    Pengambilan tes DNA itu dilakukan untuk kebutuhan proses hukum antara Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana terkait polemik orang tua anak Lisa.

    Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya memastikan bahwa kliennya bakal menghadiri proses pengambilan DNA ini.

    “Tadi saya baru berkomunikasi untuk koordinasi kehadiran beliau [Ridwan Kamil], siap lahir batin insyaAllah,” kata Muslim kepada wartawan, dikutip Kamis (6/8/2025).

    Dia menambahkan, tes DNA ini diharapkan bisa membuat terang polemik terkait anak RK ini. Adapun, agenda pengambilan sampel ini dijadwalkan sekitar 10.00 WIB.

    “[Kehadiran RK] sebagai komitmen menghargai hukum,” pungkas Muslim.

    Di samping itu, Kuasa Hukum Lisa, Jhony Nababan menyatakan bahwa kliennya bersama anaknya juga siap menghadiri agenda tes DNA ini.

    “Hadir. Hanya Lisa, anaknya, dan Ridwan Kamil,” ujar Jhony.

    Sekadar informasi, perkara ini sudah naik status menjadi penyidikan. Kenaikan status itu dilakukan setelah kepolisian telah menemukan dugaan unsur pidana dalam perkara ini.

    Adapun, laporan ini telah dilayangkan pengacara Ridwan Kamil dengan laporan polisi atay LP dengan nomor: LP/B/174/IV/2025 /Bareskrim. 

  • Prabowo: Indonesia Aman Jika Kuasai Pangan, untuk Beri Makan Rakyat

    Prabowo: Indonesia Aman Jika Kuasai Pangan, untuk Beri Makan Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketahanan pangan merupakan syarat mutlak bagi menyejahterakan negara dan masyarakat Indonesia.

    Orang nomor satu di Indonesia itu meyakini bahwa ketahanan pangan dalam negeri merupakan pondasi utama bagi masa depan Tanah Air.

    “Bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan, maka kita bisa beri makan kepada rakyat kita,” ujar Prabowo pada Rapat Kabinet Paripurna ke-8 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Prabowo menambahkan, secara historis membuktikan tidak ada satu pun bangsa yang sejahtera tanpa memiliki kemampuan produksi pangan mandiri.

    Di samping itu, Prabowo juga mengemukakan bahwa ketahanan pangan RI kerap diusik oleh negara lain. Dengan demikian, menurutnya ketergantungan pangan impor hanya akan membuka celah intervensi dari pihak luar.

    “It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri karena itu produksi pangan bagi saya adalah strategis,” katanya.

    Di samping itu, Ketum Gerindra ini menyatakan bahwa capaian kedaulatan pangan ini merupakan hasil dari kolaborasi kementerian terkait dan didukung oleh TNI-Polri hingga Kejaksaan RI.

    “Ini juga hasil kerja sama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan Polisi. Juga kejaksaan, karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain dari pada kita,” pungkasnya.

    Setali tiga uang, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut pernyataan Presiden Prabowo. Zulhas juga mengatakan bahwa pemerintah kini sedang mempercepat penyaluran beras subsidi, dengan target penyaluran 30.000 ton per hari.

    Zulhas tidak menampik bahwa penyaluran beras yang dilakukan pada bulan lalu sempat mengalami kendala. Namun, pihaknya akan melakukan percepatan ini dalam distribusi.

    “Memang awalnya bulan lalu baru bisa 1.000–2.000 ton, sekarang sudah bisa 10.000 ton per hari,” ujar Zulhas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah menargetkan agar kecepatan distribusi bisa ditingkatkan hingga tiga kali lipat dalam waktu dekat.

    “Target kita 30.000 ton per hari,” tegasnya.

  • Zulhas: Penyaluran Beras Subsidi Dipercepat, Target 30.000 Ton per Hari

    Zulhas: Penyaluran Beras Subsidi Dipercepat, Target 30.000 Ton per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat penyaluran beras subsidi guna mengatasi kendala distribusi yang sempat terjadi pada bulan lalu.

    Zulkifli atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan, percepatan ini dilakukan menyusul peningkatan kapasitas distribusi harian yang kini mencapai 10 ribu ton beras per hari.

    “Memang awalnya bulan lalu baru bisa 1.000–2.000 ton, sekarang sudah bisa 10.000 ton per hari,” ujar Zulhas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah menargetkan agar kecepatan distribusi bisa ditingkatkan hingga tiga kali lipat dalam waktu dekat.

    “Target kita 30.000 ton per hari,” tegasnya.

    Pemerintah berharap percepatan ini dapat memastikan stok beras subsidi segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan, serta menjaga stabilitas harga dan pasokan di tengah fluktuasi pangan global dan domestik.

    Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah tengah menggelontorkan 1,3 juta ton beras ke pasar dalam rangka operasi stabilisasi harga, menyusul masih tingginya harga beras meskipun produksi dalam negeri mencukupi.

    “Operasi pasar sudah berjalan. Insyaallah sebentar lagi harga turun,” ujar Amran.

    Lebih lanjut, dia meminta masyarakat bersabar dan memberi waktu agar distribusi beras berjalan maksimal. 

    “Udah, tunggu aja. Sabar. 1,3 juta ton. Berilah kesempatan,” ucapnya.

     Amran menjelaskan bahwa target penyaluran beras tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras (bansos) sebanyak 360.000 ton sebagai bagian dari intervensi jangka pendek.

    “Target sampai akhir tahun kita salurkan. Tapi ada juga bansos 360.000 ton,” jelasnya.

    Amran menegaskan bahwa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus dilanjutkan hingga Desember 2025, bahkan sampai pasar benar-benar jenuh.

    “Kan ada SPHP. Lanjut. Lanjut sampai Desember, sampai jenuh pasar. Ini yang terbesar,” pungkas Andi Amran.

  • Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

    Hotman Paris Minta Terdakwa Lain Impor Gula Dibebaskan, Ini Kata Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal permintaan Hotman Paris Hutapea agar terdakwa lain di kasus impor gula bisa dibebaskan seperti Tom Lembong.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna menegaskan bahwa abolisi dari Presiden Prabowo Subianto bersifat personal. Artinya, hanya Tom Lembong saja yang berhak menerima abolisi tersebut.

    “Perlu digaris bawahi bahwa pemberian abolisi dari presiden terhadap saudara Tom Lembong ini kan sifatnya personal,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (6/8/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya tidak mempersoalkan permintaan dari terdakwa impor gula lain yang diwakilkan Hotman Paris itu. Pasalnya, hal itu merupakan hak dari kubu terdakwa.

    Namun demikian, Anang memastikan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang ada terkait importasi gula. “Terhadap yang lainnya tetap berlanjut proses hukum,” imbuhnya.

    Di sisi lain, dia menekankan bahwa abolisi untuk Tom Lembong ini tidak serta menghapus tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Namun, hanya menghapus proses hukum pidana terhadap Tom Lembong.

    “Perbuatannya tetap ada. Tetapi proses hukum terhadap yang bersangkutan, perbuatan pidana tetap ada. Bedakan, bukan membebaskan,” pungkas Anang.

  • Kontribusi Pengguna Internet Paling Banyak di Jawa 58%, Maluku dan Papua 3,71%

    Kontribusi Pengguna Internet Paling Banyak di Jawa 58%, Maluku dan Papua 3,71%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia(APJII) mencatat Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan kontribusi pengguna internet terbesar di Indonesia. 

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan kontribusi pengguna internet di Pulau Jawa mencapai 58% dari total pengguna nasional.

    “Berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, kita ambil lima pulau besar, tentunya Jawa masih nomor satu karena masyarakat Jawa juga masih paling banyak di Indonesia. Mengambil porsi atau berkontribusi 58% pengguna internet ada di Pulau Jawa,” kata Arif dalam Peluncuran Hasil Survei APJII: Profil Internet Indonesia 2025 di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Arif menambahkan urutan berikutnya ditempati Pulau Sumatera sebesar 20,5%, disusul Sulawesi 6,46%, Kalimantan 6,05%, Bali dan Nusa Tenggara 5,13%, serta Maluku dan Papua dengan kontribusi terendah 3,71%.

    Berdasarkan tingkat penetrasi, Pulau Jawa mencatat capaian tertinggi yakni 84,69%, diikuti Kalimantan 78,72%, Sumatera 77,12%, Bali–Nusa Tenggara 76,86%, Sulawesi 71,64%, dan Maluku–Papua 69,26%.

    Adapun penetrasi internet berbeda dengan kontribusi. Penetrasi menggambarkan persentase pengguna internet di wilayah tersebut dibandingkan jumlah penduduknya. Sementara kontribusi mengacu pada persentase pengguna di suatu wilayah terhadap total nasional, sedangkan

    Arif menambahkan, survei juga mulai mengukur tingkat penggunaan internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hasilnya, porsi pengguna internet di wilayah tersebut hanya sekitar 1,91% dari total pengguna nasional, sementara daerah non-3T menyumbang 98,69%.

    “Tapi tentunya daerah 3T juga menjadi perhatian khusus kita. Karena bagaimanapun pun mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu dilayani internet ke depannya,” katanya

    Secara keseluruhan, APJII mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2025 mencapai 229,43 juta jiwa, naik dari 221,56 juta pada 2024. 

    Dari sisi penetrasi, angka ini setara 80,66% dari total populasi, meningkat dari 79,50% pada 2024. “Kita sudah menjangkau sekitar 229 juta penduduk di seluruh Indonesia,” kata Arif.

    Meski demikian, Arif mengungkapkan masih ada hampir 20% masyarakat yang belum menikmati layanan internet. Salah satu hambatannya adalah pemerataan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata.

    “Tapi kontribusinya terhadap nasional, pengguna-pengguna internetnya hanya 6,05 persen. Nah, kami begitu cara membaca penetrasi dan kontribusi ini,” ujarnya.

    Menurutnya, Indonesia memiliki lebih dari 1.320 penyedia jasa internet (ISP). Namun, tantangan besar masih ada dalam pemerataan dan peningkatan kualitas layanan.

    “Ini memang jadi PR kita bersama untuk bersama-sama bagaimana ke depan kita menciptakan regulasi yang benar-benar dapat mendorong bukan hanya kemerataan tapi juga kualitas internet di Indonesia,” ungkapnya.

  • Tarif Trump 19% Berlaku Besok, Kapan Tarif 0% untuk AS?

    Tarif Trump 19% Berlaku Besok, Kapan Tarif 0% untuk AS?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI memastikan tarif impor terhadap barang dari Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19% akan berlaku mulai besok, Kamis (7/8/2025). Hal itu sejalan dengan apa yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Sebagaimana diketahui, hasil negosiasi antara Indonesia dan AS menyepakati agar barang yang dikirim dari Indonesia ke AS dikenai tarif impor 19%, atau lebih rendah dari sebelumnya 32%. Sebaliknya, barang AS yang masuk ke Indonesia bertarif 0%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dengan pengusaha jelang penerapan efektif esok hari.

    “Seperti kemarin seperti waktu dikenakan 10%, itu langsung, sosialisasi kan sudah dilakukan dengan Kadin dan eksportir,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Namun demikian, Airlangga menyebut tarif impor 0% terhadap barang dari AS ke Indonesia masih dalam tahap pembahasan.

    “Itu masih dalam pembahasan,” kata Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

    Menurut Airlangga, pembahasan antara kedua negara itu masih berlangsung juga terkait dengan permintaan Indonesia kepada AS atas pengecualian barang-barang tertentu dari tarif impor 19%. Salah satunya crude palm oil atau CPO.

    Airlangga mengatakan, nantinya tarif impor yang berlaku itu tanpa harus ada mekanisme FTA maupun pernyataan bersama (joint statement) lagi.

    Secara terpisah, Airlangga yang memimpin tim negosiator Indonesia terkait dengan tarif impor itu sebelumnya telah memastikan tarif impor 19% berlaku esok hari.

    “7 Agustus, 7 Agustus,” terangnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

  • Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

    Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp50 triliun untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun ini. 

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp71 triliun untuk MBG saat ini belum cukup lantaran masih dibutuhkan tambahan dana Rp24 triliun untuk kepentingan intervensi pelaksanaan MBG dan anggaran lain-lain. 

    Dengan demikian, total kebutuhan anggaran BGN untuk program MBG pada tahun ini mencapai Rp121 triliun.

    “Rp24 triliun hanya untuk pelaksanaan MBG-nya, ditambah dengan [anggaran] lain-lain menjadi Rp49,7 triliun. Jadi total anggaran 2025 menjadi Rp71 triliun ditambah Rp49,7 triliun [Rp50 triliun],” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025).

    Adapun, sampai dengan 5 Agustus 2025, BGN telah menyedot anggaran Rp7,9 triliun. Nilainya lebih tinggi dari perkiraan BGN yang mulanya hanya bakal menyerap Rp6 triliun di akhir Juli 2025.

    Per 5 Agustus 2025, BGN juga telah menjangkau 8,2 juta penerima manfaat dan memiliki 3.338 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. Dadan menuturkan, BGN telah mempekerjakan relawan di berbagai daerah untuk memaksimalkan program ini.

    “Alhamdulillah program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan kecepatan yang di luar perkiraan,” ujarnya dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025, Selasa (7/8/2025).

    Bahkan, Dadan memperkirakan penyerapan anggaran MBG akan melonjak pada periode Agustus—September 2025.

    “Kami perkirakan nanti di Agustus sendiri [penyerapan dana sangat signifikan], di bulan Agustus akan terserap Rp3 triliun sehingga kumulatif akan Rp9 triliun,” ungkapnya.

    Kemudian, BGN menargetkan sudah bisa melayani hampir 50 juta penerima manfaat MBG pada September mendatang dengan serapan dana di kisaran Rp19 triliun.

    Selanjutnya, BGN akan kembali menyerap anggaran senilai Rp37 triliun pada Oktober 2025. Pada periode ini, BGN ditargetkan sudah melayani 72 juta penerima manfaat MBG.

    Serta, sambung Dadan, serapan anggaran MBG diperkirakan akan mencapai Rp59 triliun dengan melayani 75 juta penerima manfaat pada November 2025. 

    “Di akhir Desember [2025], kita akan menyerap Rp76 triliun. Jadi anggaran yang Rp71 triliun itu untuk makan bergizinya sendiri kan Rp52 triliun. Jadi kami untuk makan bergizinya saja akan membutuhkan tambahan Rp24 triliun,” kata Dadan.

    Dalam catatan Bisnis, pemerintah mulanya menargetkan sebanyak 17,9 juta orang menjadi penerima manfaat MBG pada 2025. Secara terperinci, sebanyak 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Namun, target tersebut dinaikkan menjadi 82,9 juta penerima manfaat.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran untuk 17,9 juta penerima manfaat MBG itu sudah ada di dalam APBNKita, yakni senilai Rp71 triliun.

    “Untuk APBN 2025 itu angka Rp71 triliun adalah untuk 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil dan menyusui,” kata Menkeu dalam Badan Anggaran (Banggar) Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Selasa (1/7/2025).

  • Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

    Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan laporan efisiensi keuangan negara dan progres deregulasi perizinan investasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Rabu (6/8/2025).

    Dalam keterangannya usai rapat, Rosan mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dahulu dipanggil Presiden sebelum sidang dimulai, sekitar pukul 13.00 WIB, untuk menyerahkan laporan tertulis terkait kajian pemberian tantiem dan bonus.

    “Jadi analisa yang kita lakukan dari surat yang saya keluarkan mengenai tantiem dan bonus itu, sebelumnya sudah dilakukan kajian lengkap. Penghematannya, konservatifnya, sekitar Rp8 triliun per tahun,” jelas Rosan.

    Prabowo, kata Rosan, meminta agar hasil kajian itu turut disampaikan dalam forum sidang kabinet sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan lebih lanjut.

    Selain itu, Rosan juga memaparkan kemajuan deregulasi perizinan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan efisiensi waktu bagi investor.

    Dia menyebut Peraturan Pemerintah (PP) terkait mekanisme perizinan otomatis telah resmi diberlakukan.

    Tak hanya itu, dia juga mendorong seluruh kementerian yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelayanan perizinan investasi nasional agar segera menindaklanjuti implementasinya sesuai arahan Presiden.

    “PP-nya baru saja keluar. Jadi semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan dengan kami kalau tidak merespons dalam batas waktu tertentu otomatis izinnya akan kami keluarkan. Itu memberikan kepastian waktu,” tandas Rosan.