Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Bank of Englad Pangkas Bunga Acuan ke 4%, Level Terendah 2 Tahun Terakhir

    Bank of Englad Pangkas Bunga Acuan ke 4%, Level Terendah 2 Tahun Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Inggris (The Bank of England/BoE) memangkas suku bunga acuan ke level paling rendah dalam dua tahun.

    Keputusan tersebut telah diprediksi seiring dengan inflasi yang menyentuh angka 4% di saat pasar tenaga kerja melemah.

    Dilansir Bloomberg pada Kamis (7/8/2025), lima anggota dari Komite Kebijakan Moneter BoE memilih penurunan sebanyak 0,25 poin ke level 4%, sedangkan empat lainnya memilih bertahan.

    Hal itu menyusul perpecahan tiga pihak sebelumnya yang gagal mencapai mayoritas. Ini pun menjadi pertama kalinya dalam 28 tahun sejarah panel di mana dua putaran pemungutan suara diperlukan untuk mencapai hasil yang dapat diterima terkait suku bunga.

    Poundsterling melonjak terhadap dolar setelah keputusan tersebut, naik 0,5% menjadi $1,3428. Obligasi pemerintah Inggris (gilts) melemah, mendorong imbal hasil obligasi dua tahun naik enam basis poin menjadi 3,88% karena pasar uang mengurangi taruhan terhadap besarnya pemotongan suku bunga dari Bank of England (BoE) tahun depan.

    “Itu adalah keputusan yang sangat seimbang,” kata Gubernur Andrew Bailey dalam sebuah pernyataan tertulis. Menurutnya, suku bunga masih berada di jalur penurunan, tetapi setiap pemotongan suku bunga di masa mendatang perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

    Sebelum keputusan tersebut, para ekonom memperkirakan akan ada lebih sedikit ruang untuk tidak adanya perubahan. Pemungutan suara yang terpecah-pecah ini menggambarkan besarnya perbedaan pendapat di bank sentral Inggris tentang bagaimana menanggapi tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang melemah, disandingkan dengan lonjakan inflasi yang mengkhawatirkan.

    Sebaliknya, Federal Reserve AS sejauh ini menghindari pemotongan suku bunga tahun ini untuk mengukur tekanan harga prospektif, yang menuai ejekan dari Presiden Donald Trump.

    BOE tetap berpegang pada panduan keseluruhan yang mengarahkan pasar menuju pelonggaran yang lebih bertahap dan hati-hati, serta memperingatkan munculnya kelesuan dalam perekonomian dan menurunnya permintaan tenaga kerja.

    Data pajak menunjukkan bahwa perekonomian Inggris telah kehilangan 185.000 lapangan kerja sejak pemerintahan Partai Buruh mengumumkan rencana untuk menaikkan pajak gaji dan upah minimum bagi para pengusaha.

    Namun, MPC juga menyatakan bahwa risiko kenaikan inflasi telah bergerak sedikit lebih tinggi sejak Mei, khususnya merujuk pada kenaikan tagihan pangan. Para regulator kini memperkirakan inflasi akan mencapai 4% pada September, naik dari puncak yang diprediksi sebelumnya sebesar 3,7%.

  • Retret Kadin 2025, Pengusaha Bakal Naik Pesawat Hercules

    Retret Kadin 2025, Pengusaha Bakal Naik Pesawat Hercules

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie menyatakan sebanyak 200 peserta retret Kadin akan menggunakan pesawat Hercules sebagai kendaraan mengikuti Retret Kadin 2025.

    Untuk diketahui, Kadin se-Indonesia akan menggelar retret selama empat hari di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, terhitung sejak Jumat (8/8/2025) hingga Minggu (10/8/2025).

    Anin mengaku ini merupakan kali pertama naik pesawat Hercules. Begitu pula dengan beberapa anggota Kadin.

    “Bahkan ada sedikit dramanya, besok itu kita naik Hercules. Sudah ada yang pernah naik Hercules? Wah luar biasa naik Hercules. Beberapa ya [sudah pernah naik Hercules]? Saya belum pernah [naik Hercules],” kata Anin dalam Rapat Konsolidasi Kadin Indonesia Jelang Retret Kadin 2025 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Kendati begitu, Anin mengungkap ada cerita di balik Hercules yang bakal menjadi kendaraan bagi 200 peserta retret Kadin 2025 ini.

    Dia menyebut, pihaknya sempat kesulitan dalam menyewa Hercules, meski Kadin merupakan anggota yang terdiri dari para pengusaha.

    “Jadi ada ceritanya, untung orang-orang kayak kita-kita nih pengusaha naik Hercules, mau nyewa [Hercules] pun belum tentu dapat. Belum tentu dapat,” ujarnya.

    Pasalnya, Anin menjelaskan bahwa pesawat Hercules yang bakal disewa Kadin untuk acara Retret berdekatan dengan latihan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80.

    “Kenapa? Karena hari Minggu itu ada acara Kopassus. Belum lagi ini adalah menuju 17 Agustus [2025]. Jadi banyak dipakai buat latihan, transportasi, dan lain-lain,” ujarnya.

    Akhirnya, Anin mengaku lega peserta retret Kadin 2025 bisa menaiki pesawat Hercules berbekal jaringan antarpengurus.

    Namun setelahnya, dirinya mendapat kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar agenda retret Kadin 2025 dilakukan pada 8 Agustus 2025. Alhasil, Kadin kembali melakukan negosiasi untuk menyewa 2 Hercules.

    “Bapak Presiden maunya tanggal 8-8, jadi 8 Agustus besok,” ujarnya.

    Untuk diketahui, para pengurus Kadin Indonesia terdiri atas ketua umum Kadin Indonesia, para wakil ketua umum koordinator (WKUK), para wakil ketua umum (WKU), para kepala badan (kabadan), para ketua umum Kadin provinsi, anggota luar biasa, pimpinan Dewan Penasihat, pimpinan Dewan Usaha, pimpinan Dewan Kehormatan, pimpinan Dewan Pertimbangan, dan Kadin Alumni Lemhanas.

    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin, yang juga merupakan salah satu peserta retret, mengatakan diperlukan para pengusaha yang tangguh pascaadanya pembekalan dari kawah Lembah Tidar di tengah situasi ekonomi global yang masih bergejolak.

    “Buat saya pribadi, ini [retret] adalah nostalgia datang ke kawah candradimuka Lembah Tidar Akmil Magelang. Disiplin, tertib, dan teratur sudah menjadi ciri dan budaya setiap insan di dalam kawasan Akmil Magelang,” ujar Saleh kepada Bisnis, Selasa (5/8/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini panitia masih menjadwalkan agar Presiden Prabowo Subianto hadir dalam retret.

    “Tentu kita semua peserta sangat berharap dan menanti kehadiran Bapak Presiden pada retret tersebut,” ujar Sarman kepada Bisnis.

    Dia mengatakan bahwa retret ini dibiayai secara gotong royong dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan para pimpinan dunia usaha, menyelaraskan visi Kadin dengan arah pembangunan nasional, menumbuhkan kesadaran kolektif, dan mendorong kontribusi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional.

    “Melalui retret ini tentu akan mampu meningkatkan semangat nasionalisme para pengusaha dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah berbagai isu-isu yang saat ini dihadapi oleh dunia usaha,” tutupnya.

  • Dicecar KPK 8 Jam Soal Kasus Google Cloud, Nadiem Makarim: Alhamdulillah Lancar

    Dicecar KPK 8 Jam Soal Kasus Google Cloud, Nadiem Makarim: Alhamdulillah Lancar

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan kepada Mantan Menteri Pendidikan dan Budaya, Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi Google Cloud.

    Nadiem diperiksa hampir 8 jam atau tepatnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 18.35 WIB. Nadiem mengapresiasi KPK karena telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait pengadaan google cloud.

    “Tadi baru saja alhamdulillah sudah selesai saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan Cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar saya bisa berikan keterangan dan saya ingin berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga telah berikan kesempatan untuk melakukan keterangan,” kata Nadiem.

    Meski begitu, Nadiem enggan menanggapi pertanyaan wartawan, terutama tentang hubungan kasus Google Cloud dengan investasi perusahaan Google ke GoTo.

    Setelah memberikan pernyataan itu, Nadiem berpamitan kepada awak media dan petugas KPK karena ingin bertemu keluarganya setelah diperiksa lebih dari 5 jam.

    “Sekarang permisi dulu saya mau kembali ke keluarga terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media,” ucapnya.

    Jawaban Nadiem di KPK, tidak jauh berbeda ketika diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus laptop Chromebook. Kala ditanya wartawan bagaimana proses pemeriksaan, Nadiem mengucapkan terima kasih karena dapat menyampaikan informasi tentang kasus tersebut.

    “Assalamualaikum. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap kasus ini,” ujar Nadiem kepada awak media usai diperiksa penyidik Jampidsus Kejagung, Selasa (15/7/2025).

    “Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga saya,” sambung Nadiem

    Sebagaimana diketahui, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud yang merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek di masa kepemimpinan Nadiem, yang kala itu sedang dilanda wabah Covid-19.

    Dari informasi yang dihimpun, Kemendikbudristek menyewa layanan Google Cloud senilai Rp400 miliar untuk satu tahun. Namun, kontrak disebut telah berlangsung selama tiga tahun dan masih berjalan hingga kini.

  • KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

    KPK Tetapkan Anggota DPR Nasdem dan Gerindra Tersangka Kasus Korupsi CSR BI dan OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua orang anggota Komisi Keuangan atau XI DPR periode 2019-2024 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Program Sosial Bank Indonesia (BI) dan Penyuluh Jasa Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Selain dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi terkait dengan pengelolaan dana CSR BI dan OJK, lembaga antirasuah juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada kasus tersebut.

    Dua orang itu ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.52 dan No.53, dan diterbitkan pada. Sebelumnya, kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan per Desember 2024.

    Adapun dua orang tersebut adalah Satori dari Fraksi Partai Nasdem dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra. “Penyidik telah menemukan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari ke belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut yaitu HG anggota Komisi XI periode 2019-2024, kemudian ST anggota Komisi XI periode 2019-2024,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Kamis (7/8/2025).

    Pada keterangan sebelumnya, Asep menyebut lembaganya juga tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lainnya termasuk dari pihak BI, OJK, maupun anggota DPR lainnya.

    “Sedang kita dalami masing-masing. Yang sudah ada, sudah firm itu dua [tersangka] seperti itu. Yang lainnya kita akan dalami,” terang Asep.

    Lembaga antirasuah sebelumnya menduga terdapat modus penyelewengan hingga pertanggungjawaban fiktif terhadap penggunaan dana Program Sosial BI dan OJK.

    Dana yang disalurkan itu dianggarkan secara resmi oleh bank sentral. Dana PSBI itu lalu diberikan ke yayasan-yayasan yang mengajukan untuk berbagai program kemasyarakatan, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), pendidikan dan kesehatan.

    Asep menyebut suatu yayasan dalam satu proposal bisa mengajukan dana PSBI bisa senilai sekitar Rp250 juta. Bahkan, ada yang diduga menerima miliaran rupiah.

    “Ini untuk beberapa, karena di antaranya itu miliaran yang diterimanya, pengajuan itu,” terangnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

  • Singapura Masih jadi Investor Terbesar di RI hingga Agustus, Hong Kong dan China Menyusul

    Singapura Masih jadi Investor Terbesar di RI hingga Agustus, Hong Kong dan China Menyusul

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan lima negara utama yang merealisasikan investasi terbesar ke Indonesia sepanjang 2025 hingga Agustus ini.

    Menurut Hasan, Singapura menempati posisi pertama dengan nilai investasi sebesar US$8,8 miliar. Disusul Hong Kong dan China, yang jika digabungkan nilai investasinya juga melebihi US$8 miliar. Selanjutnya, Malaysia dan Jepang turut masuk dalam daftar lima besar.

    “Malaysia ada US$1,7 miliar, kemudian Jepang US$1,6 miliar. Itu data yang saya punya, tapi tentu bisa dicek dan dikonfirmasi dengan data resmi dari Kementerian Investasi,” ujar Hasan.

    Selain asal negara, Hasan juga merinci lima sektor yang paling banyak menerima investasi yaitu industri logam dasar, industri transportasi dan telekomunikasi, pertambangan, jasa, perumahan dan kawasan industri

    Kelima sektor ini dinilai berkontribusi signifikan terhadap realisasi investasi yang mencapai Rp942,9 triliun hingga Agustus 2025, sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Menurut Hasan, investasi yang masuk ke Indonesia disebut tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, namun juga menciptakan lebih dari 1,25 juta lapangan kerja baru, dan menjadi pilar penting dalam strategi transformasi ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu lima sektor investasi terbesar yang masuk, yang realisasinya ada sampai bulan Agustus tahun 2025,” pungkas Hasan.

  • Hasan Nasbi Blak-blakan soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Hasan Nasbi Blak-blakan soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini merasa puas dengan kinerja dan kekompakan Kabinet Merah Putih.

    Meskipun isu reshuffle kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir, tetapi Hasan menyebut Presiden Ke-8 RI itu justru menekankan rasa terima kasih kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar sebelumnya.

    Hal ini disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025) saat menjawab pertanyaan mengenai potensi bergabungnya partai lain ke dalam koalisi pemerintahan, termasuk isu keterlibatan PDI-P pasca pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

    “Yang disampaikan Presiden adalah hari ini beliau merasakan kabinet sangat solid. Kabinet sangat kompak dan beliau sebagai kapten kesebelasan mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kekompakan seluruh anggota kabinet,” ujar Hasan.

    Hasan juga menegaskan bahwa meskipun spekulasi publik soal perombakan kabinet terus berkembang, keputusan soal reshuffle tetap sepenuhnya berada di tangan Presiden.

    “Tetap dalam kerangka bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Presiden bisa lakukan, bisa tidak. Itu tergantung Presiden,” ujarnya.

    Terkait pernyataan Presiden Prabowo yang sempat menyebut ada orang yang tidak berkeringat, tapi ingin masuk kabinet, Hasan menolak memberikan klarifikasi lebih lanjut.

    “Kalimat yang tadi itu silakan konfirmasi kepada narasumber yang bersangkutan. Saya tidak bisa konfirmasi kata-kata yang tadi,” tegasnya.

    Hasan menambahkan, yang ditekankan Kepala negara dalam sidang kabinet kemarin adalah semangat kerja kolektif, kolaborasi antar kementerian, serta pentingnya menjaga solid tim pemerintahan di tengah banyaknya tantangan nasional dan global.

    “Beliau merasakan, sebagai kapten kesebelasan, kesebelasan ini sangat kompak. Jadi kita ambil kalimat Presiden yang itu saja,” pungkas Hasan.

  • Pengibaran One Piece, Ini Kata Sosiolog

    Pengibaran One Piece, Ini Kata Sosiolog

    Bisnis.com, MALANG—Banyak anak muda dan masyarakat mulai mengibarkan bendera berlogo Jolly Roger, anime One Piece, baik di rumah, kendaraan, maupun tempat umum, yang dinilai sosiolog sebagai ekspresi sosial. 

    Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Abdus Salam, berpendapat fenomena ini tidak bisa dipandang sebatas ikut-ikutan, melainkan sebuah ekspresi sosial. Anak muda tidak akan bangga dengan bendera Merah Putih sebagai lambang negara jika tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. 

    “Bagi mereka, bendera Merah Putih kerap kali terasa hanya sebagai simbol seremonial yang tidak berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari, seperti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sarjana hingga doctor,” katanya, Kamis (7/8/2025).

    Dia menambahkan, tren ini juga dipengaruhi oleh masifnya arus informasi di media sosial. 

    “Biasanya, dalam konteks sosiologi, hal yang jadi trending topic dijadikan sebagai simbol. Mereka menggunakan simbol-simbol unik yang unik untuk mencuri perhatian, terutama di momen-momen penting seperti menjelang Hari Kemerdekaan,” katanya.

    Dia juga menilai,  respons pemerintah yang terlalu berlebihan dalam menyikapi fenomena bendera One Piece. Pemerintah menganggap pengibaran bendera ini sebagai makar atau tindakan pidana. 

    Dia melihat ini sebagai ‘kegenitan yang dilakukan oleh elit negara’, serta menyarankan pemerintah untuk bersikap biasa saja dan tidak terlalu reaktif. Terkecuali bendera merah putih diganti ataupun merusak bendera negara.

    Sikap bijaksana dalam menyikapi ekspresi simbolik ini pernah dicontohkan oleh Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, saat merespons isu pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua. Saat itu, Gus Dur dengan tenang menyatakan, “Ya sudah, anggap saja bintang kejora itu umbul-umbul.”

    Gus Dur memahami bahwa bendera Bintang Kejora memiliki nilai kultural, bukan politis. Pendekatan serupa bisa diterapkan untuk memahami fenomena One Piece ini. 

    Sebuah ekspresi kultural dari generasi muda yang mencari identitas dan cara baru untuk bersuara. Alih-alih melarang, fenomena ini sebaiknya dijadikan bahan diskusi dan merefleksikan diri. 

    Menurut Salam, pendidikan dan keluarga bisa berperan dengan memanfaatkan momen ini untuk membahas nasionalisme yang lebih relevan dan substansial.

    Nasionalisme tidak hanya soal upacara bendera, tetapi juga tentang bagaimana mengisi ruang-ruang kemerdekaan dengan hal-hal positif, seperti bekerja sungguh-sungguh dan menghindari korupsi atau belajar sungguh-sungguh bagi siswa dan mahasiswa. Ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan.

    “Bisa saja, teman-teman itu ikut-ikutan karena ingin viral saja. Ingin agar konten yang dibuat banyak viewersnya. Jadi saya rasa tidak semua ekspresi anak muda dianggap sebagai perlawanan politik. Ada kalanya, hal itu hanya sekadar konten belaka,” katanya.

    Dia berharap, nasionalisme tidak hanya dimaknai sebagai seremonial semata. Tapi juga sebagai komitmen untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan, sehingga generasi muda bisa lebih bangga pada Merah Putih yang berkibar. (K24)

  • Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

    Bobby Nasution Segera Eksekusi Sarang-Sarang Narkoba di Sumut

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyuarakan komitmen keras untuk membebaskan provinsi ini dari belenggu narkoba. Dalam semangat bulan kemerdekaan, ia menyerukan agar seluruh elemen pemerintah dan aparat penegak hukum bersatu melakukan langkah nyata dan agresif untuk memberantas jaringan narkotika di Sumut.

    “Para pelaku yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba akan kami eksekusi secara hukum. Tidak ada toleransi. Ini penyakit kronis yang menggerogoti Sumatera Utara bertahun-tahun. Saatnya kita bertindak tegas,” ujar Bobby dalam sambutannya di sidang paripurna DPRD Sumut dengan agenda pengesahan RPJMD Sumut 2025 – 2030 di Gedung DPRD Sumut, Kamis (7/8/2025).

    Bobby menegaskan, peringatan kemerdekaan tidak hanya sebatas seremoni, tapi menjadi momen revolusi moral dalam memerangi narkoba. Ia mengajak DPRD, Forkopimda, serta aparat TNI dan Polri untuk bersama-sama menutup ruang gerak para pelaku dan menghancurkan pusat-pusat peredaran narkoba yang telah lama dikenal publik.

    “Kalau bisa, semua lokasi yang menjadi sarang narkoba kita bersihkan. Kita musnahkan. Kita tunjukkan bahwa Sumatera Utara bisa merdeka dari narkoba,” ucapnya dengan nada tegas.

    Ia juga menekankan bahwa upaya pemberantasan tidak cukup hanya di wilayah darat. Menurutnya, banyak jalur masuk narkoba melalui pelabuhan kecil dan lintasan ilegal, bahkan hingga wilayah laut yang terhubung ke negara-negara tetangga.

    “Pintu-pintu kecil yang selama ini jadi jalur masuk dari luar, seperti dari arah Thailand, harus kita tutup rapat. Tidak boleh ada celah lagi. Kita semua harus waspada dan bertindak,” tambahnya.

    Bobby juga mengungkapkan, koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sudah dilakukan secara intensif. Seluruh aparat penegak hukum disebut telah sepakat untuk bergerak serentak di lapangan dan menutup celah-celah distribusi narkoba.

    “Kita tidak bisa terus-menerus menjadi juara bertahan dalam hal kasus narkoba. Ini saatnya Sumut keluar dari stigma itu. Kami sudah sepakat dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Semua pintu masuk akan kita tutup,” tegasnya.

    Ia menekankan, penanganan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pencegahan di atas kertas. Pelaksanaan di lapangan, menurutnya, harus dilakukan secara kolaboratif, cepat, dan menyeluruh.

    “Dari sisi pencegahan, tentu akan terus dilakukan. Tapi harus dibarengi dengan tindakan nyata. Ini bukan hanya tugas satu pihak, tapi tugas kita semua,” tutupnya dengan penuh keyakinan.

  • Ini Bocoran Konsep Upacara 17 Agustus dari Presiden Prabowo

    Ini Bocoran Konsep Upacara 17 Agustus dari Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 akan dilaksanakan secara sederhana.

    Hal ini disampaikannya usai memberikan pengarahan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

    Saat ditanya soal daftar kepala negara atau tamu asing yang telah menyatakan akan hadir dalam upacara tersebut, Presiden menjawab bahwa fokus pemerintah saat ini masih tertuju pada penyelesaian pekerjaan domestik.

    “Kita relatif sederhana dulu lah, kita masih banyak pekerjaan untuk rakyat,” ujar Prabowo.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan Pemerintah secara resmi membuka rangkaian agenda Bulan HUT ke-80 RI dengan menggelar acara Doa Kebangsaan yang akan diselenggarakan di Kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada malam ini, Jumat (1/8/2025).

    “Tahun ini lokasi yang dipilih adalah Kawasan Tugu Proklamasi, tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri bangsa dan para pahlawan,” ujar Juri.

    Acara Doa Kebangsaan akan dihadiri sekitar 1.500 umat beragama lintas keyakinan sebagai bentuk perwujudan semangat toleransi dan keberagaman bangsa.

    “Doa Kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang berketuhanan, tapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” tambahnya.

    Selain Doa Kebangsaan, Juri juga menjabarkan rangkaian agenda kenegaraan lainnya sepanjang Agustus 2025, antara lain pengukuhan Paskibraka akan digelar beberapa hari sebelum peringatan detik-detik Proklamasi.

    Lalu, dia melanjutkan akan ada agenda penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025 di Istana Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI di DPR yang akan berlangsung pada 15 Agustus 2025.

    Selanjutnya, akan ada ziarah Nasional dan Renungan Suci, dilaksanakan pada 16 Agustus 2025 dini hari di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan secara serentak di seluruh daerah.

    Upacara Detik-Detik Proklamasi pada 17 Agustus 2025, dengan rangkaian kirab bendera Merah Putih dan teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana dan dikawal pasukan berkuda.

    Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara, baik dalam pengibaran maupun penurunan bendera.

    “Presiden memberikan arahan agar seluruh rangkaian upacara digelar dengan khidmat namun juga penuh sukacita dan riang gembira. Semua harus berdampak langsung dan mengikutsertakan masyarakat seluas-luasnya. Karena ini bukan hanya seremoni negara, melainkan perayaan bersama seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Juri.

  • Hasto Bebas, KPK Janji Masih Tetap Kerja Harun Masiku

    Hasto Bebas, KPK Janji Masih Tetap Kerja Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA – Keberadaan Harun Masiku masih sulit terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harun masih menjadi 5 DPO yang dikejar KPK.

    Diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) pada tahun 2020. Perkara ini melibatkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang sempat divonis penjara 3,5 tahun, tetapi bebas setelah memperoleh amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan meski hukuman Hasto telah diampuni, KPK tetap melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku.

    “Iya, tetap dicari,” kata Setyo saat ditanya wartawan kelanjutan kasus Harun Masiku usai Hasto mendapatkan Amnesti pada Rabu (6/8/2025).

    Setyo mengatakan selain Harun, KPK juga mengajar DPO lainnya seperti Paulus Tannos alias Thian PO Tjhin, Kirana Kotama, Emylia Said dan Herwansyah. 

    “Terhadap tersangka yang masih statusnya DPO. Itu juga tetap atensi, tetap perhatian oleh seluruh jajaran kedeputian penindakan,” jelasnya

    Setyo tidak menjelaskan detail mengenai strategi KPK menangkap para DPO dan menjadi pembahasan internal KPK. Lebih lanjut, Setyo menjelaskan terkait evaluasi pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Menurutnya, keputusan evaluasi tergantung para penyidik. 

    “Ya itu kembali kepada kebutuhan penyidik ya. Nanti penyidik lah yang akan memutuskan apakah ada relevansi, ataukah mungkin cukup dengan pemeriksaan saksi yang lain, ataukah statusnya seperti apa,” tandasnya.