Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Harga Pangan Hari Ini 8 Agustus: Harga Beras Premium-Medium Naik di Semua Wilayah

    Harga Pangan Hari Ini 8 Agustus: Harga Beras Premium-Medium Naik di Semua Wilayah

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras premium dan beras medium masih mengalami kenaikan di semua zonasi dan melampaui harga eceran tertinggi (HET) pada pagi ini, Jumat (8/8/2025).

    Berdasarkan data yang tersaji di Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 07.25 WIB, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen naik 9,97% dari HET Rp14.900 per kilogram menjadi Rp16.386 per kilogram secara nasional.

    Jika ditinjau lebih jauh, kenaikan harga beras premium terjadi di semua wilayah, yaitu beras premium di zona 1 dijual Rp15.827 per kilogram, beras premium di zona 2 senilai Rp16.571 per kilogram, dan harga beras premium di zona 3 dibanderol Rp18.714 per kilogram.

    Sebagai pembanding, HET beras premium di zona 1 semestinya adalah Rp14.900 per kilogram, zona 2 senilai Rp15.400 per kilogram, dan zona 3 adalah Rp15.800 per kilogram.

    Harga beras medium secara rata-rata nasional juga naik dan dibanderol Rp14.198 per kilogram. Harga rata-rata beras medium naik 13,58% dari HET nasional yang ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram.

    Selain itu, harga rata-rata beras medium secara nasional dibanderol Rp14.524 atau melampaui 16,19% dari HET Rp12.500 per kilogram. Harga beras medium di zona 1 dibanderol Rp14.316 per kilogram, zona 2 senilai Rp14.385 per kilogram, dan zona 3 senilai Rp16.571 per kilogram.

    Untuk diketahui, HET beras medium di zona 1 ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram, zona 2 senilai Rp13.100 per kilogram, dan zona 3 adalah Rp13.500 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik tipis 0,21% dari HET nasional Rp12.500 per kilogram menjadi Rp12.526 per kilogram di tingkat konsumen.

    Namun, harga rata-rata beras SPHP di semua wilayah berada di bawah HET, yakni zona 1 adalah Rp12.213 per kilogram dan zona 2 senilai Rp12.789 per kilogram. Sementara itu, data untuk harga beras SPHP di zona 3 belum tersaji di laman Harga Pangan Bapanas.

    Beralih ke komoditas lain, seperti harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat konsumen dibanderol Rp52.048 per kilogram secara nasional, atau berada di dalam rentang harga acuan penjualan (HAP) nasional Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Senada, harga rata-rata cabai merah keriting juga berada di dalam rentang HAP Rp37.000–Rp55.000 per kilogram, yakni dibanderol Rp42.420 per kilogram. Secara nasional, harga rata-rata cabai merah besar dibanderol Rp44.565 per kilogram di tingkat konsumen.

    Berikutnya, harga rata-rata bawang putih bonggol berada di bawah HAP Rp40.000 per kilogram atau dibanderol Rp36.818 per kilogram secara nasional. Di sisi lain, harga rata-rata bawang merah di tingkat konsumen justru terpantau melampaui HAP Rp41.500 per kilogram, yakni dibanderol Rp47.790 per kilogram.

    Untuk komoditas pangan yang bersumber dari protein hewani, seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng masing-masing dibanderol Rp41.660 per kilogram, Rp34.934 per kilogram, dan Rp33.365 per kilogram secara rata-rata nasional.

    Kemudian, harga rata-rata daging ayam ras turun 10,34% dari HAP nasional Rp40.000 per kilogram menjadi Rp35.865 per kilogram di tingkat konsumen. Untuk harga rata-rata telur ayam ras terpantau hampir mendekati batas HAP Rp30.000 per kilogram, atau dibanderol Rp29.764 per kilogram.

    Lebih lanjut, harga rata-rata daging sapi murni mencapai Rp134.893 per kilogram, atau berada di bawah HAP nasional Rp140.000 per kilogram. Kemudian, harga rata-rata daging kerbau segar lokal dan daging kerbau beku impor masing-masing adalah Rp120.000 per kilogram dan Rp97.273 per kilogram.

    Panel Harga Bapanas juga menunjukkan, harga rata-rata nasional Minyakita masih berada di atas HET Rp15.700 per liter, yakni dibanderol Rp17.479 per liter. 

    Di sisi lain, harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.536 per liter dan Rp16.951 per liter secara nasional.

    Lalu, harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing adalah Rp12.600 per kilogram dan Rp9.495 per kilogram. Untuk harga rata-rata gula konsumsi dan garam konsumsi masing-masing adalah Rp18.308 per kilogram dan Rp11.211 per kilogram.

    Serta, harga rata-rata kedelai biji kering impor di tingkat konsumen dibanderol Rp10.663 per kilogram dan harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak senilai Rp5.612 per kilogram.

  • Christopher Waller Mencuat Jadi Kandidat Kuat Gantikan Jerome Powell

    Christopher Waller Mencuat Jadi Kandidat Kuat Gantikan Jerome Powell

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mencuat sebagai kandidat terkuat pengganti Jerome Powell sebagai Ketua The Fed di masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (8/8/2025), penasihat Trump disebut terkesan dengan pendekatan Waller yang berbasis proyeksi ketimbang data terkini, serta pemahaman mendalamnya terhadap sistem The Fed secara keseluruhan. Meski telah bertemu dengan tim presiden, Waller belum melakukan pertemuan langsung dengan Trump.

    Selain Waller, mantan pejabat The Fed Kevin Warsh dan Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett juga disebut masih masuk dalam radar pencalonan. Masa jabatan Powell sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada Mei 2026.

    “Presiden Trump akan terus mencalonkan individu paling kompeten dan berpengalaman. Namun, kecuali disampaikan langsung oleh Presiden Trump, setiap pembahasan terkait penunjukan pejabat harus dianggap spekulatif,” ujar Juru Bicara Gedung Putih Kush Desai.

    Adapun, The Fed menolak memberikan komentar terkait kabar ini.

    Stephen Miran, Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, menyebut Waller memiliki rekam jejak mengesankan, terutama dalam merespons inflasi dan arah kebijakan suku bunga selama dua tahun terakhir.

    Sementara itu, Trump mengatakan bahwa daftar kandidat Ketua The Fed telah mengerucut menjadi tiga nama. Proses seleksi dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, Wakil Presiden JD Vance, dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick.

    Sebelumnya Hassett dilaporkan telah bertemu langsung dengan Trump untuk membahas posisi tersebut dan mendapatkan kesan positif dari sang presiden. Warsh, yang sempat diwawancarai pada 2017, juga kembali disebut-sebut, termasuk sebagai kandidat Menteri Keuangan pada November lalu.

    Pencarian Ketua The Fed ini berlangsung di tengah upaya pengisian kursi Dewan Gubernur yang akan ditinggalkan Adriana Kugler. Trump menyatakan akan menunjuk gubernur sementara untuk mengisi kekosongan tersebut sebelum menunjuk kandidat permanen yang akan menjalani masa jabatan 14 tahun mulai awal 2026. Kandidat tersebut disebut akan berasal dari kalangan yang mendukung suku bunga rendah.

    Perbedaan Sikap dengan Powell

    Waller baru-baru ini menjadi satu dari dua anggota Dewan The Fed yang tidak sepakat dengan keputusan mempertahankan suku bunga acuan. Bersama Michelle Bowman—sama-sama diangkat oleh Trump—Waller mengusulkan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin, mengacu pada pelemahan di pasar tenaga kerja.

    Beberapa hari setelah keputusan The Fed, laporan ketenagakerjaan AS menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja melambat, memperkuat argumentasi Waller dan Bowman.

    Pandangan Waller ini bertolak belakang dengan Powell dan mayoritas pejabat The Fed yang masih menganggap pasar tenaga kerja cukup solid dan memilih pendekatan hati-hati dalam mengantisipasi dampak kebijakan tarif Trump terhadap ekonomi.

    Rekam Jejak dan Pandangan

    Waller, ekonom bergelar Ph.D., diangkat sebagai Gubernur The Fed oleh Trump pada 2020. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Riset dan Wakil Presiden Eksekutif di The Fed St. Louis. 

    Dia juga dikenal publik setelah terlibat debat terbuka dengan ekonom kawakan Larry Summers pada 2022 terkait strategi penurunan inflasi pasca-pandemi. Prediksinya terbukti tepat setelah inflasi turun di bawah 3% tanpa disertai lonjakan pengangguran.

    Meski begitu, Trump kerap melontarkan ketidakpuasan terhadap Powell, memunculkan kekhawatiran soal independensi The Fed ke depan. Namun, Waller menyatakan pada April lalu bahwa independensi bank sentral merupakan elemen krusial bagi kestabilan ekonomi AS.

    “Kalau tidak siap dikritik, jangan ambil pekerjaan itu. Presiden bebas menyampaikan pandangannya soal kebijakan, sebagaimana publik lainnya,” ujarnya.

    Dalam wawancara bulan lalu, Waller mengaku belum menerima tawaran langsung dari Trump. 

    “Kalau presiden menghubungi dan meminta saya untuk menjabat, saya akan bersedia. Tapi sejauh ini belum ada komunikasi langsung,” katanya.

  • Kilas Balik Kongsi Google-Gojek yang Berujung Skandal Rasuah

    Kilas Balik Kongsi Google-Gojek yang Berujung Skandal Rasuah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengadaan proyek digitalisasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berujung skandal atas pengadaan dua produk Google yang kini tengah didalami.

    Perkara skandal dugaan korupsi pengadaan yang tengah berjalan di antaranya adalah pengadaan laptop Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Google Cloud yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Berdasarkan pendalaman penegak hukum, skandal tersebut tengah mengarah ke investasi perusahaan asal Amerika Serikat itu ke perusahaan yang dulu didirikan oleh Nadiem Makarim yakni Gojek.

    Kongsi antara Gojek dan Google telah berlangsung jauh sebelum skandal korupsi tersebut dibongkar ke publik pada tahun ini.

    Hubungan Gojek dan Google telah terjalin pada 2018, pada saat Google mengucurkan investasi bersama dengan Temasek, dan Meituan-Dianping senilai US$1,2 miliar.

    Dilansir dari pemberitaan Bisnis pada Januari 2018, untuk rencana tersebut telah dimulai sejak akhir 2017. Kala itu, Google bersama dengan investor lainnya telah mulai mengumpulkan modalnya.

    Selain tiga perusahaan itu, KKR & Co. LP dan Warburg Pincus LLC juga ikut serta dalam pengumpulan dana tersebut. Dana yang dikumpulkan disebut mencapai US$1,2 miliar, tapi tidak diketahui berapa injeksi dana dari masing-masing perusahaan.

    Wakil Presiden Google saat itu, Caesar Sengupta mengatakan investasi ini sebagai bagian dari strategi untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi Internet di Indonesia

    “Investasi ini membuat kami dapat bermitra dengan pemain dalam ekosistem startup Indonesia yang berkembang ini, sekaligus memperdalam komitmen kita terhadap ekonomi Internet di Indonesia,” kata Sengupta.

    Berselang 7 tahun dari transaksi tersebut, Kejagung membongkar adanya skandal dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek yang merugikan Rp1,6 triliun.

    Dalam kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan 4 orang tersangka yakni Mulatsyah selaku Direktur SMP pada Kemendikbudristek, eks Staf Khusus Nadiem Makarim Jurist Tan, Ibrahim Arief selaku Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, dan Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemenristekdikti.

    Skandal Investasi Google Didalami

    Kejaksaan Agung kini tengah mendalami keuntungan apa saja yang telah didapatkan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan adanya investasi Google ke GoJek.

    Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengakui pihaknya belum menetapkan Nadiem Makarim jadi tersangka terkait kasus korupsi pengadaan chromebook, sehingga Nadiem Makarim bisa pulang ke rumahnya malam ini.

    Namun, Qohar menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mencari alat bukti, terutama terkait investasi yang dilakukan Google ke GoJek.

    “Kami dalami keuntungan yang didapatkan NAM (Nadiem) termasuk adanya investasi Google ke GoJek. Nanti kalau alat buktinya cukup, tentu akan kita sampaikan,” tutur Qohar di Kantor Kejaksaan Agung, Selasa (15/7/2025) malam.

    Bahkan, Qohar menegaskan pihaknya juga membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa kembali Nadiem Makarim terkait investasi Google ke GoJek serta saksi lain yang mengetahui investasi tersebut.

    “Jadi siapa pun saksi yang sudah dipanggil, apabila tim penyidik masih membutuhkan pendalaman akan dipanggil lagi ya, tanpa terkecuali NAM (Nadiem Makarim),” kata Qohar.

    KPK Dalami Korupsi Google Cloud

    Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa tim penyelidiknya tengah mencari peristiwa pidana pada pengadaan layanan komputasi awan di kementerian tersebut. 

    “Ini masih penyelidikan jadi saya belum bisa menyampaikan secara gamblang,” ujarnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025). 

    Asep sempat mensinyalkan bahwa pengadaan Google Cloud ini bagian dari pengadaan satu paket perangkat dari Google, termasuk unit laptop Chromebook. 

    “Chromebook-nya udah pisah ada Google Cloud dan lain-lain bagian dari itu,” tuturnya. 

    Dalam perkembangan terbaru, Nadiem telah dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait dengan pengadaan Google Cloud.

    Nadiem diperiksa hampir 8 jam atau tepatnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 18.35 WIB. Nadiem mengapresiasi KPK karena telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait pengadaan google cloud.

    “Tadi baru saja alhamdulillah sudah selesai saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan Cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar saya bisa berikan keterangan dan saya ingin berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga telah berikan kesempatan untuk melakukan keterangan,” kata Nadiem.

    Meski begitu, Nadiem enggan menanggapi pertanyaan wartawan, terutama tentang hubungan kasus Google Cloud dengan investasi perusahaan Google ke GoTo.

    Setelah memberikan pernyataan itu, Nadiem berpamitan kepada awak media dan petugas KPK karena ingin bertemu keluarganya setelah diperiksa lebih dari 5 jam.

    “Sekarang permisi dulu saya mau kembali ke keluarga terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media,” ucapnya.

    Respons GoTo

    PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menyampaikan menghormati proses hukum atas kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendibudristek.

    Direktur Public Affairs & Communications GOTO Ade Mulya dalam keterangannya mengatakan GOTO menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum terkait kasus pengadaan Chromebook tersebut.

    “Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” kata Ade, Selasa (15/7/2025).

    Ade melanjutkan, Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek. Menurutnya, sejak Oktober 2019 Nadiem telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat lagi dalam operasional maupun manajemen Perseroan.

    Menurutnya, selama masa jabatan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, GOTO tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas Nadiem sebagai Menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang sedang diselidiki.

    GOTO juga menuturkan sejak pengunduran diri Andre Soelistyo dari posisinya sebagai Komisaris disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada tanggal 11 Juni 2024, Andre sudah tidak menjabat sebagai Komisaris maupun anggota Direksi atau karyawan GOTO. 

    Sebagaimana diketahui, Andre juga ikut diperiksa dalam kasus pengadaan Chromebook tersebut.

    Sebelum menjabat sebagai Komisaris, Andre pada tanggal 30 Juni 2023 juga telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama GOTO.

    Ade melanjutkan, GOTO senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang berlaku.

    “Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

  • Kilas Balik Kongsi Google-Gojek yang Berujung Skandal Rasuah

    Kilas Balik Relasi Google-Gojek yang Berujung Dugaan Skandal Rasuah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengadaan proyek digitalisasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berujung skandal atas pengadaan dua produk Google yang kini tengah didalami.

    Perkara skandal dugaan korupsi pengadaan yang tengah berjalan di antaranya adalah pengadaan laptop Chromebook yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Google Cloud yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Berdasarkan pendalaman penegak hukum, skandal tersebut tengah mengarah ke investasi perusahaan asal Amerika Serikat itu ke perusahaan yang dulu didirikan oleh Nadiem Makarim yakni Gojek.

    Kongsi antara Gojek dan Google telah berlangsung jauh sebelum skandal korupsi tersebut dibongkar ke publik pada tahun ini.

    Hubungan Gojek dan Google telah terjalin pada 2018, pada saat Google mengucurkan investasi bersama dengan Temasek, dan Meituan-Dianping senilai US$1,2 miliar.

    Dilansir dari pemberitaan Bisnis pada Januari 2018, untuk rencana tersebut telah dimulai sejak akhir 2017. Kala itu, Google bersama dengan investor lainnya telah mulai mengumpulkan modalnya.

    Selain tiga perusahaan itu, KKR & Co. LP dan Warburg Pincus LLC juga ikut serta dalam pengumpulan dana tersebut. Dana yang dikumpulkan disebut mencapai US$1,2 miliar, tapi tidak diketahui berapa injeksi dana dari masing-masing perusahaan.

    Wakil Presiden Google saat itu, Caesar Sengupta mengatakan investasi ini sebagai bagian dari strategi untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi Internet di Indonesia

    “Investasi ini membuat kami dapat bermitra dengan pemain dalam ekosistem startup Indonesia yang berkembang ini, sekaligus memperdalam komitmen kita terhadap ekonomi Internet di Indonesia,” kata Sengupta.

    Berselang 7 tahun dari transaksi tersebut, Kejagung membongkar adanya skandal dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek yang merugikan Rp1,6 triliun.

    Dalam kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan 4 orang tersangka yakni Mulatsyah selaku Direktur SMP pada Kemendikbudristek, eks Staf Khusus Nadiem Makarim Jurist Tan, Ibrahim Arief selaku Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, dan Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Kemenristekdikti.

    Skandal Investasi Google Didalami

    Kejaksaan Agung kini tengah mendalami keuntungan apa saja yang telah didapatkan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan adanya investasi Google ke GoJek.

    Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengakui pihaknya belum menetapkan Nadiem Makarim jadi tersangka terkait kasus korupsi pengadaan chromebook, sehingga Nadiem Makarim bisa pulang ke rumahnya malam ini.

    Namun, Qohar menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mencari alat bukti, terutama terkait investasi yang dilakukan Google ke GoJek.

    “Kami dalami keuntungan yang didapatkan NAM (Nadiem) termasuk adanya investasi Google ke GoJek. Nanti kalau alat buktinya cukup, tentu akan kita sampaikan,” tutur Qohar di Kantor Kejaksaan Agung, Selasa (15/7/2025) malam.

    Bahkan, Qohar menegaskan pihaknya juga membuka peluang untuk memanggil dan memeriksa kembali Nadiem Makarim terkait investasi Google ke GoJek serta saksi lain yang mengetahui investasi tersebut.

    “Jadi siapa pun saksi yang sudah dipanggil, apabila tim penyidik masih membutuhkan pendalaman akan dipanggil lagi ya, tanpa terkecuali NAM (Nadiem Makarim),” kata Qohar.

    KPK Dalami Korupsi Google Cloud

    Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa tim penyelidiknya tengah mencari peristiwa pidana pada pengadaan layanan komputasi awan di kementerian tersebut. 

    “Ini masih penyelidikan jadi saya belum bisa menyampaikan secara gamblang,” ujarnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025). 

    Asep sempat mensinyalkan bahwa pengadaan Google Cloud ini bagian dari pengadaan satu paket perangkat dari Google, termasuk unit laptop Chromebook. 

    “Chromebook-nya udah pisah ada Google Cloud dan lain-lain bagian dari itu,” tuturnya. 

    Dalam perkembangan terbaru, Nadiem telah dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait dengan pengadaan Google Cloud.

    Nadiem diperiksa hampir 8 jam atau tepatnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 18.35 WIB. Nadiem mengapresiasi KPK karena telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait pengadaan google cloud.

    “Tadi baru saja alhamdulillah sudah selesai saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan Cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar saya bisa berikan keterangan dan saya ingin berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga telah berikan kesempatan untuk melakukan keterangan,” kata Nadiem.

    Meski begitu, Nadiem enggan menanggapi pertanyaan wartawan, terutama tentang hubungan kasus Google Cloud dengan investasi perusahaan Google ke GoTo.

    Setelah memberikan pernyataan itu, Nadiem berpamitan kepada awak media dan petugas KPK karena ingin bertemu keluarganya setelah diperiksa lebih dari 5 jam.

    “Sekarang permisi dulu saya mau kembali ke keluarga terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media,” ucapnya.

    Respons GoTo

    PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menyampaikan menghormati proses hukum atas kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendibudristek.

    Direktur Public Affairs & Communications GOTO Ade Mulya dalam keterangannya mengatakan GOTO menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum terkait kasus pengadaan Chromebook tersebut.

    “Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” kata Ade, Selasa (15/7/2025).

    Ade melanjutkan, Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek. Menurutnya, sejak Oktober 2019 Nadiem telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat lagi dalam operasional maupun manajemen Perseroan.

    Menurutnya, selama masa jabatan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, GOTO tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas Nadiem sebagai Menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang sedang diselidiki.

    GOTO juga menuturkan sejak pengunduran diri Andre Soelistyo dari posisinya sebagai Komisaris disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada tanggal 11 Juni 2024, Andre sudah tidak menjabat sebagai Komisaris maupun anggota Direksi atau karyawan GOTO. 

    Sebagaimana diketahui, Andre juga ikut diperiksa dalam kasus pengadaan Chromebook tersebut.

    Sebelum menjabat sebagai Komisaris, Andre pada tanggal 30 Juni 2023 juga telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama GOTO.

    Ade melanjutkan, GOTO senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang berlaku.

    “Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

  • Akal Bulus Dua Anggota DPR Tersangka CSR BI Muluskan Dana ke Kantong Pribadi

    Akal Bulus Dua Anggota DPR Tersangka CSR BI Muluskan Dana ke Kantong Pribadi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status hukum pelaku pencucian uang dalam kasus CSR BI dan OJK menjadi tersangka. Kedua tersangka, yaitu HG dan ST, merupakan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan kasus ini bermula ketika Komisi XI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Pendapatan dan Pengeluaran rencana anggaran yang diajukan oleh mitranya, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Menurut Asep, KPK mengatakan HG dan ST masuk dalam kepanitiaan itu. Setelah melakukan rapat bersama pimpinan BI dan OJK pada bulan November di setiap tahunnya (2020, 2021, dan 2022), Panja melaksanakan rapat tertutup

    “Dalam rapat tersebut, para pihak sepakat bahwa BI dan OJK memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi XI DPR RI, dengan alokasi kuota yaitu dari BI sekitar 10 kegiatan per tahun dan OJK sekitar 18 sampai 24 kegiatan per tahun,” ujarnya konferensi pers KPK pada Kamis (7/8/2025) malam.

    Asep menuturkan dana CSR tersebut disalurkan melalui Yayasan yang dikelola oleh anggota DPR Komisi XI. Mekanisme penyaluran dibahas oleh Tenaga Ahli (TA) dari masing-masing anggota DPR Komisi XI dan pelaksana dari BI dan OJK dalam rapat lanjutan.

    Adapun, pembahasan dalam rapat lanjutan berupa jumlah yayasan, teknis pengajuan proposal, teknis pencarian uang, dokumen laporan pertanggungjawaban, serta alokasi dana yang diperoleh dari setiap anggota Komisi XI per tahunnya. Asep mengatakan dari sini lah akal bulus HG dan ST dilancarkan.

    “HG menugaskan Tenaga Ahli, sementara ST menginstruksikan orang kepercayaannya untuk membuat sekaligus mengajukan proposal kepada BI dan OJK agar penyaluran dana melalui empat yayasan yang dikelola HG dan delapan yayasan yang dikelola ST,” ujarnya. 

    Tak hanya BI dan OJK, dia mengungkapkan HG-ST mengajukan permohonan ke mitra Komisi XI lainnya. Alhasil mereka mendapatkan persetujuan dari mitra kerja untuk melaksanakan kegiatan sosial.

    “Namun, mereka tidak menggunakan sesuai perjanjian, melainkan mengantongi untuk kebutuhan pribadi, di mana dugaannya adalah tindak pidana pencucian uang,” jelasnya. 

    HG menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Asep menambahkan HG memiliki trik untuk melancarkan aksinya. Dia meminta anak buahnya membuka rekening baru untuk menampung dana pencairan, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti pembangunan rumah makan, pembelian tanah dan bangunan, pembelian mobil, hingga pengelolaan outlet minuman 

    “Begitupun ST menerima total Rp12,52 miliar dengan rincian Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain,” tuturnya. 

    ST diduga mengakali penyaluran dana dengan meminta salah satu bank menyamarkan transaksi penempatan deposito dan pencairannya, sehingga tidak teridentifikasi di rekening koran.

    “Dia menggunakan dana CSR untuk membeli motor, pembangunan showroom, pembelian tanah, deposito, dan aset lainnya,” kata Asep. 

    Dua Alat Bukti 

    Asep Guntur Rahayu mengatakan penyidik KPK telah mengantongi dua alat bukti untuk menjerat tersangka HG dan ST dalam kasus korupsi dana CSR BI dan OJK. 

    “Penyidik telah menemukan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari ke belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut yaitu HG anggota Komisi XI periode 2019-2024, kemudian ST anggota Komisi XI periode 2019-2024,” paparnya.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan HG menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Asep menjelaskan HG diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya.

    Lalu, tersangka berinisial ST menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti HG, ST menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    ST melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

    Adapun, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Trump Tunjuk Stephen Miran Jadi Gubernur Interim The Fed Gantikan Adriana Kugler

    Trump Tunjuk Stephen Miran Jadi Gubernur Interim The Fed Gantikan Adriana Kugler

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump menunjuk Ketua Dewan Penasihat Ekonomi atau Council of Economic Advisers (CEA) Stephen Miran sebagai Gubernur Sementara The Fed menggantikan Adriana Kugler yang akan lengser Januari mendatang.

    “Dia telah bersama saya sejak awal masa jabatan kedua, dan keahliannya di bidang ekonomi tidak tertandingi — Dia akan menjalankan tugasnya dengan sangat baik,” kata Trump dalam unggahannya di media sosial, yang dikutip dari Bloomberg, Jumat (8/8/2025)

    Trump menegaskan penunjukan ini bersifat sementara sambil pemerintah terus mencari kandidat permanen untuk mengisi posisi tersebut. Miran masih harus menjalani proses konfirmasi di Senat AS.

    Pengumuman ini langsung berdampak pada pasar, dengan Bloomberg Dollar Spot Index menghapus seluruh kenaikan hariannya setelah kabar penunjukan Miran beredar. Pihak The Fed belum memberikan komentar resmi terkait keputusan tersebut.

    Miran dikenal sebagai pengkritik keras kebijakan The Fed dalam beberapa tahun terakhir. Dalam makalah sepanjang 24 halaman yang dia tulis bersama Dan Katz, kini menjabat Kepala Staf di Departemen Keuangan AS, Miran menuding bahwa kesalahan kebijakan moneter The Fed disebabkan oleh “groupthink” alias pola pikir seragam tanpa keberagaman pandangan. 

    Keduanya juga mengkritik The Fed karena dinilai telah merambah ke ranah politik yang seharusnya di luar mandat bank sentral.

    “Rekam jejak The Fed dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan pertanyaan apakah lembaga ini masih dijalankan sesuai prinsip independensi bank sentral yang ideal,” tulis Miran dan Katz dalam makalah tersebut.

    Mereka mengusulkan pemisahan kebijakan moneter dari fungsi pengawasan dan regulasi perbankan, dengan mencabut kewenangan dewan gubernur atas sektor terakhir. Usulan itu memerlukan persetujuan legislatif dan bertujuan untuk menghindari pencemaran proses kebijakan moneter yang tidak perlu. 

    Pro Pelonggaran Kebijakan The Fed

    Joe Gilbert, Manajer Portofolio di Integrity Asset Management, mengatakan penunjukan Miran bukanlah pilihan yang diantisipasi pasar, namun masih sejalan dengan ekspektasi kebijakan yang lebih longgar.

    “Miran bisa menjadi suara tambahan yang mendorong pelonggaran kebijakan The Fed. Ini memperkuat keyakinan bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sepanjang sisa tahun ini. Kita telah resmi memasuki siklus pelonggaran,” kata Gilbert.

    Dalam wawancara dengan Bloomberg TV sebelumnya pada hari yang sama, Miran mengatakan tidak ada bukti tekanan harga yang signifikan secara makroekonomi akibat kebijakan tarif Trump terhadap mitra dagang AS.

    “Secara keseluruhan, kami tidak memperkirakan inflasi yang signifikan akibat tarif ini,” ujarnya. 

    Dia melanjutkan, jika pun ada dampak inflasi, hal itu hanya akan bersifat satu kali, bukan tren jangka panjang.

    Pernyataan Miran berbeda dengan pandangan Ketua The Fed Jerome Powell yang sebelumnya menegaskan meski dampak tarif terhadap inflasi kemungkinan bersifat sementara, risiko efek yang lebih persisten tetap perlu diwaspadai oleh pembuat kebijakan.

    “Bisa saja dampaknya lebih bertahan lama, dan itu adalah risiko yang harus dipertimbangkan dan dikelola,” ujar Powell dalam konferensi pers 30 Juli lalu, usai The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

    Miran juga memuji Gubernur The Fed Christopher Waller ketika ditanya soal pencarian pengganti Powell, yang masa jabatannya sebagai ketua berakhir Mei tahun depan.

    Waller menjadi satu-satunya anggota dewan yang tidak sepakat dalam keputusan terbaru The Fed untuk menahan suku bunga, dan menyatakan lebih memilih pemangkasan 25 basis poin. Ia juga memperingatkan bahwa pasar tenaga kerja mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

    “Dia telah menunjukkan integritas luar biasa akhir-akhir ini, tidak terjebak dalam sindrom ‘panik tarif’ seperti yang dialami banyak orang, termasuk di The Fed. Dia berhasil menjaga suara independennya,” ujar Miran

    Sementara itu, Senat AS yang harus mengesahkan penunjukan Miran saat ini sedang dalam masa reses tahunan bulan Agustus dan baru akan kembali bersidang pada awal September. Proses konfirmasi diperkirakan akan memakan waktu, kecuali jika mendapat prioritas dari pimpinan Partai Republik.

    Miran sebelumnya dikonfirmasi untuk posisi ketua CEA pada Maret lalu melalui pemungutan suara yang nyaris sepenuhnya mengikuti garis partai, dengan hasil 53–46.

  • Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

    Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melakukan sejumlah langkah strategis guna meredam efek kebijakan tarif Trump yang berlaku mulai 7 Agustus 2025. Salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan mempercepat penyelesaian sejumlah perjanjian dagang.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan percepatan penyelesaian perundingan perjanjian dagang dengan sejumlah negara mitra dilakukan guna memperluas pasar ekspor.

    Budi mengatakan bahwa Indonesia ke depannya tidak hanya akan fokus menyasar pasar tradisional seperti Amerika Serikat, China, India hingga Jepang, tetapi juga menyasar pasar non-tradisional seperti Afrika hingga Amerika Latin.

    Menurutnya, perluasan pasar ekspor penting dilakukan mengingat saat ini Amerika Serikat juga telah menerapkan kebijakan tarif impor sebesar 19% untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke AS.

    Apalagi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekspor nasional mencapai 7,10% dengan nilai ekspor mencapai US$294,45 miliar.

    Adapun, nilai ekspor Indonesia mencapai US$23,44 miliar pada Juni 2025 atau naik 11,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$21,06 miliar.

    Secara kumulatif, total nilai ekspor Indonesia mencapai US$135,41 miliar pada semester I/2025. Nilainya naik 7,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$125,73 miliar.

    Jika diperinci, nilai ekspor migas sebesar US$7,03 miliar atau turun 11,04% dari sebelumnya US$7,9 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas naik sebesar 8,96% dari US$117,83 miliar menjadi US$128,39 miliar.

    Perjanjian Dagang

    Demi tetap menjaga kinerja ekspor Indonesia, Mendag Budi mengatakan pada tahun ini setidaknya ada lima perjanjian dagang yang ditargetkan rampung.

    Kelima perjanjian dagang yang dimaksud yakni, Indonesia—Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA).

    Kemudian, Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU-FTA), dan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA).

    “Jadi tahun ini banyak perjanjian dagang yang bisa kita selesaikan. Kita akan tandatangani, dengan harapan, pasar kita, ekspor kita semakin besar. Semakin meningkat ke negara-negara di dunia,” kata Budi di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Terkait dengan IP-CEPA, Budi mengatakan perjanjian dagang tersebut bakal ditandatangani pada 11 Agustus 2025. Bahkan, Budi juga menyebut Presiden Peru Dina Boluarte akan menyambangi Indonesia pada 11 Agustus 2025.

    “Dengan Peru [melalui IP—CEPA] tanggal 11 [Agustus 2025] akan kita tandatangani. Jadi kita cepat ini. Jadi teman-teman sebenarnya masih di Peru. Sudah selesai [perjanjian IP—CEPA], karena Presiden Peru juga mau ke sini, tanggal 11, jadi kebetulan perjanjiannya sudah selesai,” ujarnya.

    Selain mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dengan Peru, Mendag mengatakan perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) juga bakal rampung pada 2025.

    Truk kontainer melintas di antara tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

    Budi mengatakan kinerja ekspor Indonesia akan melambung dengan adanya perjanjian IEU—CEPA. Pasalnya, sebelum perjanjian IEU—CEPA ini berlaku, surplus perdagangan dari Uni Eropa mencapai US$3,79 miliar pada semester I/2025.

    Apalagi, kata Budi, Uni Eropa merupakan pasar yang besar, mengingat jumlah penduduknya yang mencapai lebih dari 400 juta jiwa.

    “EU itu kawasan kedua surplus kita terbesar semester I [2025]. Itu saja belum-belum pelaksanaan perjanjian perdagangan ya. Artinya kalau belum ada CEPA saja sudah surplus, mudah-mudahan nanti setelah ada CEPA menjadi semakin besar,” ujarnya.

    Pemerintah juga tengah mempercepat perjanjian Indonesia—Kanada CEPA. Rencananya, perjanjian ini bakal ditandatangani pada akhir 2025. Begitu pula dengan perjanjian Indonesia—Uni Ekonomi Eurasia (I—EAEU) yang ditargetkan rampung di tahun ini.

    Sementara itu, terkait dengan perjanjian dagang dengan Tunisia, Mendag mengungkap bahwa proses perundingan IT-PTA sebenarnya sudah selesai dilakukan. Perjanjian dagang ini tinggal menunggu penandatanganan kedua negara, untuk kemudian dapat segera diimplementasikan.

    Kemudian dengan Eurasia, Budi mengatakan bahwa telah disepakati poin-poin yang bakal dituangkan dalam IEAEU-FTA. Saat ini, kata dia, Eurasia tengah melakukan konsultasi dengan negara-negara anggotanya seperti Rusia, Turki, Jerman, Inggris, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakstan, dan Kirgistan.

    Mendag menjelaskan, EAEU merupakan mitra dagang penting Indonesia, bukan hanya sebagai pasar ekspor nontradisional tetapi juga sebagai Hub perdagangan internasional di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

    Dengan perjanjian ini, akses pasar yang lebih baik ke negara-negara anggota EAEU memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan volume perdagangan dan diversifikasi pasar ekspor.

    Peluang Indonesia

    Rencana pemerintah untuk mempercepat penyelesaian perundingan empat perjanjian dagang mendapat sambutan positif dari dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, perjanjian dagang menjadi peluang bagi eksportir Indonesia untuk semakin memperluas pasar ekspor, utamanya di tengah kebijakan perang tarif Presiden AS Donald Trump.

    “Memang harapan kami bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Jadi mungkin ini menjadi prioritas untuk perjanjian,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani.

    Shinta menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengoptimalkan sejumlah perjanjian yang diharapkan rampung tahun ini. Dia mengatakan, Apindo telah membentuk kelompok-kelompok kerja untuk mengutilisasi perjanjian dagang ini.

    Dalam hal ini, Apindo melakukan akselerasi perdagangan dan investasi sesuai dengan sektor-sektor yang ada serta membangun komunikasi dengan pelaku usaha di negara terkait.

    Misalnya, Shinta mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah membangun komunikasi dengan pelaku usaha di Uni Eropa. Meski perjanjian dagang dengan Uni Eropa masih dalam tahap negosiasi, Shinta menyebut bahwa Indonesia sudah dapat melihat peluang apa saja yang bisa dilakukan dengan pelaku usaha di negara tersebut, termasuk juga investasi yang dapat masuk ke Indonesia.

    “Ini kita juga sudah harus mempersiapkan tim kerjanya. Kalau [perjanjian dagang] ini sampai selesai, ini sudah bisa tinggal langsung jalan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan sederet perjanjian dagang yang tengah dipercepat akan meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia, termasuk dengan adanya IEU—CEPA. 

    “Jadi ini sambil menyelam, minum air. Sambil menyiapkan tarif Trump, menyiapkan juga EU. Yang kebetulan Uni Eropa itu size-nya sama,” kata Anin saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/8/2025). 

    Menurutnya, perdagangan Indonesia—Eropa bisa meningkat secara bertahap menjadi US$100 miliar selama 5–10 tahun ke depan. Pasalnya, Anin melihat Eropa merupakan pasar yang juga hampir mirip dengan Negara Paman Sam.

    “Kebetulan apa yang dibutuhkan mereka [Uni Eropa] itu mirip-mirip sama Amerika ya, seperti alas kaki, tekstil, garmen, elektronik,” ujarnya.

    Belum lagi, kata Anin, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang merupakan komoditas unggulan Indonesia diperkirakan memiliki karpet merah di pasar Eropa. Alhasil, kinerja ekspor CPO Indonesia ke Eropa akan meningkat.

    “[CPO] yang tadinya sulit masuk menjadi bisa masuk. Jadi artinya pertumbuhannya pasti pesat,” tuturnya.

    Selain itu, Anin menambahkan perjanjian dagang ini akan membuat Indonesia lebih mudah mendapatkan bahan mentah, mulai dari gandum, kapas, hingga kedelai. 

    “Tapi yang kita ekspor adalah barang jadi, seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik. Jadi saya rasa sebenarnya semua itu tergantung dari konsumen, tapi yang pasti akan membuat bahan baku jadi lebih murah,” terangnya.

    Dihubungi terpisah, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan langkah yang diambil pemerintah dalam merampungkan sederet perjanjian dagang merupakan strategi yang tepat di tengah tarif Trump. 

    “Ini merupakan strategi tepat. Kita mengambil peluang dari perasaan senasib sepenanggungan negara-negara di dunia, akibat kebijakan perdagangan Trump yang dirasa tidak fair,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Menurutnya, percepatan perjanjian dagang ini bisa menjadi alternatif dalam menghadapi tarif Trump. Namun, Wijayanto menilai, besaran tarif yang dikenai AS kepada Indonesia lebih rendah dan setara dibandingkan negara di kawasan Asean, seperti Vietnam, India, China, Thailand, dan Malaysia. 

    “Membuka pasar selain AS merupakan langkah jitu, mengingat kebijakan AS tidak bisa diprediksi dan dapat berubah sewaktu-waktu,” ujarnya.

    Namun, lanjut dia, perjanjian dagang hanya akan mendatangkan manfaat jika negara lain membeli produk Indonesia, sehingga peningkatan daya saing dan diversifikasi produk merupakan langkah yang perlu kita tempuh.

    “Jika tidak, perjanjian dagang justru hanya akan membuat pasar kita makin dibanjiri oleh produk dari luar,” pungkasnya.

  • Terakhir Hari Ini! Berikut Link dan Syarat Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

    Terakhir Hari Ini! Berikut Link dan Syarat Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut ini link dan syarat daftar menjadi peserta untuk mengikuti upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka.

    Pada hari ini, Jumat (8/8), merupakan pendaftaran terakhir untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka.

    Masyarakat dapat mendaftarkan diri mulai pukul 10.00 WIB secara daring melalui pandang.istanapresiden.go.id.

    Pemerintah sendiri telah menyiapkan 8.000 undangan, dengan rincian 80% kuota atau sekitar 6.400 tiket diprioritaskan bagi masyarakat umum.

    Dengan jumlah yang terbatas, proses pendaftaran dipastikan berlangsung cepat dan kompetitif, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.

    “Jadi kepada masyarakat umum, kami ingin mengimbau jika berminat menjadi peserta Upacara Detik-Detik Proklamasi Ke-80, nanti siap-siap untuk war undangan HUT ke-80 RI mulai tanggal 4 Agustus 2025,” ujar Juri dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, Kamis (6/8).

    Pendaftaran upacara ini sebelumnya dibuka pada 4 Agustus dan telah ditutup. Namun masyarakat masih berkesempatan mendapat undangan setelah pendaftaran kembali dibuka pada 7-8 Agustus.

    Syarat dan Ketentuan Pendaftaran

    Syarat dan ketentuan melakukan pendaftaran upacara kemerdekaan di Istana Merdeka yakni sebagai berikut:

    Mengisi formulir pendaftaan
    Berusia minimal 10 tahun
    Menyiapkan diri beserta KTP
    Apabila lolos verifikasi, peserta akan mendapat email untuk jadwal pengambilan undangan

    Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

    Pendaftaran upacara ini dilakukan secara online melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Berikut caranya:

    Buka situs pandang.istanapresiden.go.id
    Apabila pendaftaran sudah dibuka, isi dan lengkapi formulir yang tersedia di laman tersebut
    Pastikan semua data diisi dengan benar, kemudian kirim formulir untuk proses verifikasi
    Cek hasil verifikasi secara berkala melalui menu “Cek Status Pendaftaran” di situs resmi Pandang Istana Presiden
    Apabila pendaftaran disetujui, peserta akan menerima email berisi jadwal pengambilan undangan fisik

    Kemudian cara melakukan cek status pendaftaran yakni:

    Buka situs pandang.istanapresiden.go.id
    Klik “Cek Status Pendaftaran” yang berwarna merah
    Masukkan nomor pendaftaran yang tercantum pada email yang terdaftar
    Klik “Submit” dan tunggu hasilnya

  • Wall Street Ditutup Melemah Terkena Sentimen Calon Bos The Fed Pilihan Trump

    Wall Street Ditutup Melemah Terkena Sentimen Calon Bos The Fed Pilihan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Amerika Serikat (AS) ditutup terkoreksi pada perdagangan Kamis (7/8/2025) waktu setempat di tengah kabar mencuatnya nama Christopher Waller sebagai kandidat utama Presiden Donald Trump untuk ketua baru The Fed untuk menggantikan Jerome Powell.

    Melansir Reuters pada Jumat (8/8/2025), indeks S&P 500 turun 4,19 poin atau 0,07% ke level 6.340,87, sementara Nasdaq Composite naik 74,50 poin atau 0,35% ke level 21.243,92. Adapun Dow Jones Industrial Average melemah 218,80 poin atau 0,50% ke posisi 43.974,32.

    Sebelumnya, indeks S&P 500 dan Nasdaq sempat mencetak rekor tertinggi beruntun. 

    Pelaku pasar mencerna laporan Bloomberg yang menyebutkan bahwa Gubernur The Fed Christopher Waller menjadi kandidat utama Presiden AS Donald Trump untuk menjabat sebagai Ketua Federal Reserve berikutnya.

    Trump selama ini dikenal sebagai pengkritik keras Ketua The Fed saat ini, Jerome Powell, karena menunda penurunan suku bunga acuan. Banyak investor masih memperkirakan bahwa The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada September mendatang.

    Koreksi Saham Eli Lily

    Sementara itu, indeks Dow Jones dan S&P 500 ditutup melemah karena koreksi saham Eli Lilly setelah data uji coba obat penurun berat badan oral miliknya mengecewakan. 

    Saham perusahaan keamanan siber Fortinet juga anjlok setelah perusahaan memproyeksikan pendapatan di bawah ekspektasi analis Wall Street.

    Eli Lilly sebenarnya menaikkan proyeksi laba dan penjualan untuk setahun penuh. Namun, sahamnya tetap tergelincir setelah data untuk obat orforglipron tidak memenuhi harapan investor.

    “Kenaikan pasar mulai terlihat kehabisan tenaga. Reli sebelumnya didorong oleh kinerja laporan keuangan, dan pasar nyaris mengabaikan kabar seputar tarif,” ujar Peter Cardillo, Kepala Ekonom Pasar di Spartan Capital Securities, New York.

    Dari sisi kebijakan perdagangan, Presiden Trump secara resmi mengumumkan tarif sekitar 100% atas impor semikonduktor, namun kebijakan ini tidak berlaku bagi perusahaan yang memproduksi di AS atau telah berkomitmen untuk relokasi ke dalam negeri.

    Tarif baru yang berlaku mulai Kamis ini mencakup puluhan negara, dan mendorong rata-rata bea masuk AS ke level tertingginya dalam satu abad terakhir.

    Trump juga diperkirakan akan mengumumkan calon pengganti sementara Gubernur The Fed Adriana Kugler dalam beberapa hari ke depan. Nama yang disebut-sebut akan dipilih merupakan sosok berpandangan dovish yang kemungkinan akan mendukung pelonggaran suku bunga.

    Ekspektasi pemangkasan suku bunga tetap stabil setelah rilis data pasar tenaga kerja AS.

    Klaim awal tunjangan pengangguran mingguan naik 7.000 menjadi 226.000 (disesuaikan secara musiman), level tertinggi sejak pekan yang berakhir 5 Juli, dan sedikit di atas estimasi ekonom dalam survei Reuters sebesar 221.000.

    Berdasarkan alat FedWatch milik CME Group, probabilitas pasar terhadap pemangkasan suku bunga sebesar setidaknya 25 basis poin pada September berada di 93,2%, sedikit turun dari 94,6% sehari sebelumnya, namun melonjak dari 37,7% sepekan lalu.

  • Iming-iming Insentif Pendanaan Riset, Keluar Rp1 Miliar Diskon Penghasilan Kena Pajak Rp3 Miliar!

    Iming-iming Insentif Pendanaan Riset, Keluar Rp1 Miliar Diskon Penghasilan Kena Pajak Rp3 Miliar!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha bisa memperoleh diskon penghasilan kena pajak atau super tax deduction hingga 300% dari setiap rupiah yang dikekuarkan untuk pendanaan riset. Kebijakan ini telah berlangsung lama, namun kurang peminatnya.

    Adapun, super tax deduction adalah insentif pajak berupa pengurangan penghasilan yang dikenakan pajak bagi industri yang menyelenggarakan program di bidang pendidikan vokasi dan teknologi. 

    “Kalau dia [perusahaan atau industri] mengeluarkan Rp1 miliar, mereka bisa men-deduct tiga kali lipatnya untuk pengurangan pajak. Tiga kali lipatnya. Ini kalau dia mengeluarkan Rp1 miliar, bisa men-deduct Rp3 miliar untuk mengenakan pajaknya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

    Sri Mulyani mengungkap bahwa saat ini sudah ada 30 wajib pajak yang mengajukan ratusan proposal, dengan estimasi pendanaan riset hingga Rp1,46 triliun. 

    “Saat ini sudah ada 30 wajib pajak yang mengajukan 224 proposal, yang estimasinya mencapai Rp 1,46 triliun,” ungkapnya.

    Bendahara Negara lalu berharap para akademisi mengembangkan jiwa kewirausahaannya (entrepreneurship) dalam mencari pendanaan riset. Dia berharap agar para peneliti bisa menggaet industri untuk memanfaatkan insentif fiskal itu. 

    “Ajak-ajak industri terus bilang, ‘Eh kalau kamu penelitian sama saya, kamu ngeluarin Rp1 miliar, you can deduct triple dari pajak anda.’ Itu kan malah untung kan, mestinya ya. Saya berharap itu menjadi ide bapak ibu sekalian,” pungkasnya. 

    Adapun insentif fiskal itu bukan satu-satunya instrumen dari APBN yang digunakan pemerintah untuk mendanai pendidikan. Misalnya, Dana Abadi Pendidikan yang saat ini senilai Rp154,1 triliun. 

    Sri Mulyani menyebut dana itu berpeluang ditambah Rp20 triliun tahun ini sehingga meningkat ke Rp175 triliun. 

    Apa itu Super Tax Deduction?

    Dalam catatan Bisnis, pemberian fasilitas fiskal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019 tentang Perubahan PP No.94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan.

    Dalam pertimbangannya pemerintah menyebutkan setidaknya ada tiga aspek yang diatur melalui ketentuan baru tersebut. Pertama, fasilitas bagi penanaman modal baru di sektor industri padat karya yang belum memperoleh fasilitas fiskal dari pemerintah.

    Salah satu fasilitas yang diberikan adalah pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

    Kedua, bagi WP badan dalam negeri yangmenyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

    Adapun yang dimaksud dengan praktik kerja dan pemagangan, seperti yang tertuang dalam penjelasan beleid tersebut adalah praktik kerja atau pemagangan pada tempat usaha WP Badan yang menyediakan fasilitas
    praktik kerja atau pemagangan.

    Peserta praktik kerja atau pemagangan terdiri atas siswa, pendidik, atau tenaga kependidikan disekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan di perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, serta peserta latih, instruktur, atau tenaga kepelatihan di balai latihan kerja.

    Selain itu, pihak lain yang masuk dalam pengertian tersebut adalah perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh kementerian ketenagakerjaan.

    Ketiga, WP Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang
    dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang
    dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

    Pemerintah juga menyebutkan bahwa detail mengenai tiga bentuk fasilitas fiskal di atas akan diatur dalam peraturan menteri keuangan atau PMK.