Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

    PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta pemerintah tidak menarik beras oplosan yang sudah terlanjur ada di sejumlah pasar karena bisa membuat masyarakat bingung dan ragu untuk membeli beras lagi.

    Ketua DPP PKS Bidang Peternak, Petani, dan Nelayan Riyono mengatakan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum hanya perlu menegakkan hukum sekaligus menghentikan ulah para pengusaha beras nakal.

    “Tegakkan hukumnya saja, tapi terkait beras yang di pasar harus tetap di pasar. Jangan ditarik, ini akan membuat masyarakat ragu dan bingung, ini akan membuat harga naik kalau sampai beras-beras oplosan atau beras sesuai mutu ditarik,” tutur Riyono di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Dia menyarankan kepada pemerintah agar beras oplosan yang sudah terlanjur ada di pasaran, segera diumumkan ke masyarakat kemudian harganya langsung diturunkan. 

    “Kalau ditarik khawatirnya nanti stok akan berkurang dan harga akan naik kembali,” katanya.

    Dia berpandangan polemik beras oplosan belakangan ini menyita perhatian semua pihak, bahkan Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan atensi khusus untuk menindaklanjuti perilaku nakal pengusaha beras yang telah merusak harga beras di pasaran. 

    “Urusan pangan memang urusan sensitif, bisa berubah menjadi urusan ekonomi yang rumit jika tidak mampu dikendalikan,” ujar Riyono. 

    Maka dari itu, dia meminta pemerintah agar berhati-hati mengeluarkan kebijakan terkait beras oplosan tersebut agar tidak memiliki dampak negatif ke masyarakat.

    “Pangan ini sangat berpengaruh terhadap hidup rakyat, jangan sampai harga pangan khususnya beras bergejolak di pasaran,” tuturnya.

  • Kejahatan Siber Rugikan Sektor Keuangan Rp476 Miliar, Komdigi Lawan dengan AI

    Kejahatan Siber Rugikan Sektor Keuangan Rp476 Miliar, Komdigi Lawan dengan AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap kerugian finansial akibat kejahatan siber mencapai Rp476 miliar sepanjang November 2024 hingga Januari 2025.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menambahkan sampai dengan pertengahan 2025, terdapat 1,2 juta laporan penipuan digital yang masuk ke sistem pengaduan publik.

    “Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah peringatan, kita harus bertindak cepat dan bersama. Untuk itu, pemerintah berkomitmen penuh menciptakan ruang digital yang aman, bersih dan terpercaya bagi seluruh masyarakat,” kata Nezar dikutip Senin(11/8/2025). 

    Komitmen tersebut, sambungnya, tidak hanya diwujudkan melalui penguatan regulasi dan literasi digital, tetapi juga melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan artifisial (AI) untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan siber sejak dini.

    Teknologi, kata Nezar, harus digunakan sebagai alat untuk memperkuat pertahanan masyarakat dari berbagai ancaman di ruang digital.

    “Teknologi seperti AI dan machine learning jangan hanya menjadi jargon dalam inovasi, tapi harus menjadi solusi nyata untuk masalah-masalah krusial semisal keamanan digital ini. Teknologi harus menjadi alat kita untuk membangun pertahanan yang lebih kuat bagi masyarakat,” jelasnya.

    Menyoal kedaulatan data dan teknologi, dia menyebut Indonesia tidak boleh menjadi korban dari kolonialisme digital dan eksploitasi data oleh kekuatan asing. Melainkan selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kemandirian teknologi nasional berbasis kemampuan dalam negeri.

    “Ini menjadi konsen di tingkat global juga. Bagaimana melindungi negara-negara yang rentan terhadap praktik pencurian dan eksploitasi data,” tambah dia.

    Pemerintah melalui Komdigi juga terus melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan mengidentifikasi pelaku spam dan scam, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

    Sebelumnya, Akamai, perusahaan penyedia layanan keamanan siber, mencatat terdapat 260 miliar serangan Distributed Denial-of-Service (DDoS) ke Indonesia selama periode 2023 hingga pertengahan 2024 yang menyasar sektor finansial hingga e-commerce.

    Serangan tersebut bertujuan untuk mengganggu hiingga melumpuhkan jaringan atau situs web suatu organisasi. 

    Director, Security Technology & Strategy Akamai Reuben Koh mengatakan jumlah serangan yang terjadi di Indonesia meningkat seiring dengan peningkatan yang terjadi di negara-negara Asia Pasifik dan Jepang. 

  • Perusahaan Telko Optus Digugat Rp35,8 Miliar, Kasus Pelanggaran Data 2022

    Perusahaan Telko Optus Digugat Rp35,8 Miliar, Kasus Pelanggaran Data 2022

    Bisnis.com, JAKARTA — Regulator privasi Australia menggugat operator seluler asal Singapura, Optus, atas dugaan pelanggaran undang-undang privasi dalam serangan siber pada 2022 lalu. 

    Pihak Komisaris Informasi Australia (AIC) telah mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah pernyataan, yang menuduh Optus, selaku anak perusahaan Singapore Telecommunications, telah melanggar Undang-Undang Privasi 1988.

    Undang-undang tersebut mengatur bagaimana data dan informasi pribadi ditangani oleh lembaga pemerintah dan entitas swasta. Optus Australia mengatakan, tuntutan hukum atas undang-undang tersebut telah diajukan kepada Singtel Optus Pty Ltd dan Optus Systems Pty Ltd.

    Dilansir Reuters, Senin (11/8/2025), AIC menuduh satu pelanggaran hukum untuk setia 9,5 juta pelanggan yang terdampak pelanggaran data, dengan setiap pelanggaran tersebut akan dikenakan denda sebesar US$2,2 juta atau sekitar Rp35,84 miliar (Kurs: Rp16.000).

    Namun, badan pengawas privasi tersebut tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai jumlah total yang dituntut. Sementara itu, di sisi Optus, mereka sedang meninjau tuduhan tersebut, tetapi belum menilai potensi dampak finansialnya.

    “Dimulainya proses ini menegaskan bahwa AIC akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak masyarakat Australia,” kata salah satu Komisaris AIC, Elizabeth Tydd, dikutip dari ABC News Australia. 

    Pelanggaran privasi yang terjadi pada September 2022, menjadi salah satu yang terburuk sepanjang sejarah Australia. Data sensitif milik pelanggan yang terdampak termasuk alamat rumah, rincian paspor, dan nomor telepon.

    Ilustrasi aktivitas hacker

    Akibatnya, 10 juta warga Australia, atau 40% dari populasi terkena dampaknya, dan banyak dari mereka yang tidak dapat mengakses layanan seluler, pita lebar, dan telepon rumah hampir sepanjang hari selama insiden tersebut.

    Insiden serangan siber yang besar itu juga mendorong Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, untuk menyerukan penguatan undang-undang privasi. Salah satu upaya yang hendak dia lakukan adalah termasuk pemberitahuan pelanggaran yang lebih cepat kepada bank.

    Optus telah menghadapi kritik publik yang terus meningkat, yang diperparah dengan pemadaman jaringan nasional selama 12 jam pada 2023. 

    Krisis tersebut, beserta insiden pada 2022 menyebabkan CEO Optus saat itu, Kelly Bayer Rosmarin mengundurkan diri pada November 2023.

    Selain itu, perusahaan tersebut juga dibawa ke pengadilan oleh regulator media domestik pada Mei 2024 atas serangan siber. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Jejak Konglomerat di Lelang 1,4 GHz Komdigi

    Jejak Konglomerat di Lelang 1,4 GHz Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA — Lelang frekuensi 1,4 GHz segera memasuki babak pengunduhan dokumen. Perusahaan yang tertarik menggunakan pita 1,4 GHz akan mengumpulkan dokumen sebagai syarat dari keikutsertaan mereka pada seleksi 1,4 GHz. Hingga saat ini, perusahaan telekomunikasi masih mematangkan kesiapan untuk terlibat pada lelang tersebut.

    Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan proses seleksi pada 11 Agustus 2025 memasuki tahap pengunduhan lelang. Setelah dokumen lelang terunduh, jumlah pasti peserta lelang spektrum akan diketahui. 

    “Setelah tanggal 11 itu mendownload dokumen lelang. Nah baru ketahuan berapa peminatnya. Nanti setelah ketahuan berapa [peminatnya],” kata Wayan, dikutip Senin (11/8/2025). 

    Adapun berdasarkan keterangan terakhir, PT Solusi Sinergi Digital (WIFI) menjadi salah satu perusahaan yang paling siap untuk terlibat. Saat ini perusahaan tengah mengkaji manfaat pita 1,4 GHz terhadap proses bisnis. Dari sisi operator seluler, PT Indosat Tbk. (ISAT), PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL), dan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) masih mempertimbangkan.  

    Daya tarik dari lelang 1,4 GHz sendiri tidak terlepas dari sejumlah konglomerat besar yang berada di balik perusahaan yang terlibat pada seleksi 1,4 GHz. Lantas siapa aja mereka? 

    A. Hashim S. Djojohadikusumo (WIFI)

    Hashim S. Djojohadikusumo menjadi pengendali saham perusahaan layanan digital PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), melalui PT Investasi Sukses Bersama (ISB). Pada Juli 2025, porsi kepemilikan saham  Investasi Sukses Bersama meningkat dari 49,7% ke 61,19% setelah menyelesaikan pembelian lewat PT Yakin Bertumbuh Sekuritas.

    Adapun jika dirunut, Hashim melalui PT Arsari Sentra Data jadi pemegang mayoritas saham Investasi Sukses Bersama. 

    Hashim S. Djojohadikusumo

    Informasi terakhir, Presiden Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk., Yune Marketatmo menyatakan masih mengkaji secara internal kesiapan mereka di lelang 1,4 GHz. 

    “Kami masih dalam tahap kajian internal untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian strategi perusahaan terkait e-Auction 1,4 GHz tersebut,” kata Yune. 

    Yune menambahkan, pihaknya tengah mengevaluasi potensi pemanfaatan pita 1,4 GHz secara menyeluruh, mencakup aspek teknis, regulasi, hingga model bisnis.

    Evaluasi ini dilakukan agar strategi perusahaan sejalan dengan komitmen pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mendorong percepatan dan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.

    B. Franky O. Widjaja (XLSMART)

    Franky merupakan salah satu petinggi Sinar Mas, yang juga pemilik PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, (EXCL). Perusahaan telekomunikasi Indonesia dengan basis pelanggan lebih dari 90 juta pengguna. 

    Bos Sinar Mas tersebut memiliki visi menghadirkan layanan telekomunikasi berkualitas kepada masyarakat Indonesia. 

    Franky O. Widjaja

    Mengenai lelang 1,4 GHz, XLSMART masih mempelajari ketentuan teknis dan administratif yang ditetapkan terkait  dengan seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pitalebar (broadband wireless access) tahun 2025.

    Terlebih, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru mengeluarkan pengumuman terkait dengan seleksi pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz pada 28 Juli kemarin. 

    “Saat ini kami masih mencoba mempelajari dulu karena pembukaan seleksinya kan juga baru saja disampaikan Komdigi. Untuk hal lainnya kami belum bisa sampaikan,” kata Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto, saat dihubungi Bisnis.

    c. Li Ka-shing dan Victor Li (Indosat Ooredoo Hutchison)

    Li Ka-shing dan Victor Li adalah salah satu taipan di Hongkong. Keduanya memiliki saham di PT Indosat Tbk. (ISAT) melalui CK Hutchison Indonesia Telecom Holdings Limited. Saat Indosat dan Tri Indonesia melebur, Li Ka shing menyampaikan harapannya untuk meningkatkan kualitas layanan internet di Tanah Air. 

    Adapun Indosat menyatakan dukungan terhadap proses lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang dibuka oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Director & Chief Business Officer Indosat, Muhammad Buldansyah, menegaskan pentingnya konektivitas yang andal sebagai fondasi utama dalam memenuhi kebutuhan digital masyarakat Indonesia.

    “Sejalan dengan tujuan kami untuk memberdayakan Indonesia, Indosat senantiasa mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam memperkuat transformasi digital nasional,” kata Buldansyah kepada Bisnis.com, Kamis (7/8/2025).

    Buldansyah menambahkan, langkah ini dilakukan untuk memastikan kontribusi Indosat tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat, industri, serta pembangunan ekosistem digital nasional, sejalan dengan visi jangka panjang perusahaan.

    Dia menilai tersedianya frekuensi ini dapat meningkatkan kualitas layanan internet di Indonesia, sehingga mampu bersaing di tingkat regional. Selain itu, lanjut dia, Indosat juga mendorong agar proses lelang dilaksanakan secara transparan, adil, dan berkelanjutan.

    “Sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta berkontribusi pada keberlangsungan industri telekomunikasi yang sehat dan kompetitif,” katanya.

  • Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin

    Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mendukung wacana untuk mendorong produsen mobil listrik (EV) di Indonesia menggunakan baterai berbasis nikel seperti nickel cobalt aluminium (NCA) dan nickel manganese cobalt (NMC).

    Wacana yang dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo itu muncul lantaran saat ini masih banyak pabrikan EV di Tanah Air yang mengadopsi kendaraan baterai berbasis lithium atau lithium ferro phosphate (LFP). Imbauan shifting atau peralihan penggunaan baterai berbasis nikel ini tak lepas dengan langkah pemerintah menggenjot ekosistem baterai EV di Tanah Air.

    Pasalnya, pabrik baterai EV di Indonesia memproduksi baterai berbasis nikel seperti NCA dan NMC. Oleh karena itu, peralihan penggunaan baterai menjadi berbasis nikel diharapkan bisa menyerap produksi dari pabrik tersebut.

    Kementerian BUMN pun mendorong pemberian insentif kepada produsen EV yang melakukan pengalihan itu. Merespons hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengaku pihaknya mendukung.

    “Kami dukung usulan Kementerian BUMN,” ucap Faisol singkat kepada Bisnis, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Ketika ditanya apakah Kementerian BUMN sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian terkait pemberian insentif kepada produsen EV, Faisol tak memberikan respons. Dia juga tak merespons pertanyaan terkait bagaimana strategi Kementerian Perindustrian guna mendorong populasi EV dengan baterai berbasis nikel.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku pihaknya tengah mendorong regulasi agar produsen EV di Tanah Air mengadopsi kendaraan dengan baterai berbasis nikel.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu menyebut, pemerintah akan memberikan insentif bagi perusahaan EV yang membuat kendaraan dengan baterai berbasis nikel.

    “Kami ingin support dari kementerian-kementerian lain agar ada insentif buat shifting ke nickel base baterai juga di Indonesia,” tutur Tiko di Jakarta, Selasa (5/8/2025) lalu.

    Asal tahu saja, pemerintah tengah getol menggenjot pabrik ekosistem baterai EV di Tanah Air. Namun, pabrik-pabrik ini baru memproduksi baterai EV berbasis nikel.

    Terbaru, pemerintah meresmikan proyek serupa, yakni Proyek Dragon. Proyek ini merupakan proyek konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan Antam dan IBC pada Juni 2025 lalu. CBL merupakan anak usaha dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

    Dengan investasi sebesar US$5,9 miliar, proyek ini dapat menghasilkan baterai EV dengan kapasitas hingga 15 GWh per tahun.

    Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan proyek serupa dari konsorsium Zhejiang Huayou Cobalt Co dan BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC). Proyek ini diharapkan rampung pada 2027 mendatang.

    Adapun, Huayou menggantikan posisi LG Energy Solution Ltd. yang hengkang dari proyek tersebut. LG sebelumnya berkomitmen untuk berinvestasi senilai US$9,8 miliar atau setara Rp160,8 triliun (asumsi kurs Rp16.413 per US$) pada Proyek Titan dan Omega.

    Proyek Titan mencakup investasi pada proyek pertambangan nikel, smelter HPAL, pabrik prekursor/katoda, sementara Proyek Omega mencakup manufaktur sel baterai. Selain, Huayou dan IBC, PT Aneka Tambang Tbk alias Antam akan berperan sebagai pemasok bahan baku baterai EV berbasis nikel atau NMC dalam proyek ini.

  • Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029

    Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Nasional Demokrat (NasDem) menargetkan masuk tiga besar perolehan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Target ini dicanangkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I NasDem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8-10 Agustus 2025.

    “Rakernas ini telah membawa hasil yang membesarkan hati. Kita telah membuktikan, kita adalah institusi partai politik yang terus bergerak, lebih memperkuat dan mendorong keyakinan, dengan daya militansi lebih kokoh,” ujar Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh saat menutup Rakernas I di Makassar, Sulsel, Minggu (10/8/2025), dikutip dari Antara, Senin (11/8/2025). 

    Menurutnya, dirinya bisa merasakan segala jerih payah usaha kader yang menjalankan roda organisasi partai sejak awal berdiri hingga mampu memiliki peran strategis.

    “Saya juga harus menyatakan rapat kerja nasional, yang pertama kali di luar Pulau Jawa ini jauh lebih hebat daripada apa yang pernah kita lakukan,” katanya. 

    Dia pun mengingatkan ribuan kader yang hadir bahwa soliditas internal adalah fondasi kemenangan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kader selalu menjaga semangat kebersamaan serta memperkuat konsolidasi pada wilayah masing-masing dan tidak pernah ragu dengan misi besar partai.

    Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan berbagai langkah akan dilakukan termasuk konsolidasi demi mewujudkan ambisi partai masuk tiga besar Pemilu 2029

    Kemenangan elektoral yang ditargetkan tersebut, kata dia, tidak hanya sebatas angka, tetapi harus dilandasi semangat ideologi partai.

    “Memenangkan pemilu, tidak hanya menang angka, tapi harus diisi melalui semangat ideologi restorasi karena jalan kemenangan harus benar serta berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

    Rifqinizamy mengemukakan, Partai NasDem merupakan salah satu partai yang mengalami kenaikan suara secara konsisten pada tiga kali pelaksanaan pemilu.

    Kendati demikian, tetap ada kerentanan yang patut diwaspadai, apalagi pada Pemilu 2029 akan banyak tantangan.

    “Ada tren kenaikan suara NasDem sejak pertama ikut Pemilu 2014. Namun, bila nantinya [Pemilu 2029] sistemnya proporsional terbuka, maka kemungkinan partai akan mengusung caleg populer, tetapi bila proporsional tertutup maka ini menjadi tantangan serius,” katanya.

    Untuk itu, diperlukan perluasan jangkauan basis di Pulau Jawa dengan menyasar pemilih kelas bawah hingga generasi muda, mengingat saat ini ada 56% pemilih dari segmen anak muda dan semakin besar pada 2029.

    Melalui momentum rakernas ini, Rifqinizamy menekankan analisis dan strategi yang telah dirumuskan akan menjadi peta jalan restorasi menuju Pemilu 2029.

    “Dalam waktu dekat, kami akan menemui dewan pakar dan dewan pertimbangan partai untuk menganalisis isu-isu nasional jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini merupakan bagian dari peta jalan restorasi yang dijalankan NasDem baik di tingkat nasional dan lokal,” katanya.

  • Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

    Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar ekonomi energi dan pertambangan menyoroti kondisi keseimbangan pasokan gas nasional yang dinilai membutuhkan tambahan volume untuk memenuhi permintaan gas domestik. Salah satu solusi yang ditawarkan yakni impor Liquefied Natural Gas (LNG) dari Amerika Serikat. 

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, saat ini konsumsi sebagian besar pengguna gas yang berada di wilayah Indonesia bagian barat meningkat, sementara produksi gas di wilayah tersebut menurun. 

    Dalam catatannya, defisit pasokan gas pada wilayah Indonesia bagian barat diproyeksikan meningkat dari sekitar 189 MMSCFD pada 2025 menjadi sekitar 803 MMSCFD pada 2035.

    “Surplus produksi gas di wilayah Indonesia bagian timur belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk menutup defisit di wilayah barat karena terkendala infrastruktur distribusi yang belum cukup tersedia,” kata Komaidi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Kendati demikian, pasokan LNG domestik yang relatif tidak terkendala infrastruktur distribusi telah terikat kontrak ekspor jangka panjang. Tak heran jika belakangan ini pemenuhan kebutuhan LNG domestik dilakukan dengan mengalihkan sebagian kargo ekspor. Namun, dalam pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan terutama dari sisi biaya. 

    “Impor LNG dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pasokan gas domestik tersebut sampai dengan produksi dan infrastruktur gas domestik dapat memenuhi kebutuhan gas pada seluruh wilayah di Indonesia,” jelasnya. 

    Komaidi merujuk pada beberapa data, bahwa harga LNG impor dari Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, dan Rusia yang diperdagangkan di pasar Asia relatif kompetitif dengan harga LNG domestik. 

    Adapun, rata-rata harga LNG Free on Board (FOB) selama periode 2024 dari Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, dan Rusia masing-masing sekitar US$7 per MMBTU, US$7 per MMBTU, US$9 per MMBTU, dan US$11 per MMBTU.

    Sementara pada periode 2024 harga LNG dari Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, dan Rusia sampai pada titik serah di pasar Asia masing-masing sekitar US$10,5 per MMBTU, US$11,5 per MMBTU, US$11,5 per MMBTU, dan US$12,5 per MMBTU. 

    Jika mengacu pada formula harga LNG domestik yang ditetapkan 17,4% x ICP dan rata-rata ICP 2024 sebesar US$78,14 per barel, maka rata-rata harga LNG domestik selama periode 2024 adalah sekitar US$13,59 per MMBTU. 

    Artinya, dari data tersebut, harga LNG impor dari Amerika Serikat, Qatar, Malaysia, dan Rusia dapat dikatakan relatif kompetitif dengan harga LNG domestik.

    “Dari empat negara yang potensial menjadi sumber impor LNG tersebut, Amerika Serikat berpotensi dapat memberikan harga LNG yang lebih kompetitif,” jelasnya. 

    Berdasarkan data, rata-rata harga LNG FoB dari Amerika Serikat selama periode Januari – April 2025 adalah sekitar US$7,73 per MMBTU. 

    Biaya pengangkutan sampai ke wilayah Asia termasuk Indonesia diperkirakan antara US$2,09 – US$4,75 per MMBTU, namun tergantung kapasitas LNG yang diangkut dan armada yang digunakan. 

    Dengan menambahkan biaya pengangkutan tersebut, rata-rata harga LNG impor dari Amerika Serikat sampai di wilayah Asia adalah sekitar US$9,82 – US$12,48 per MMBTU. “Harga tersebut relatif kompetitif dengan harga LNG domestik pada periode yang sama yang berada pada kisaran US$12,51 per MMBTU,” katanya.

  • Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

    Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Laju reli bursa saham Amerika Serikat (AS) akan diuji pekan depan dengan rilis data inflasi terbaru. Sejumlah investor menilai pasar ekuitas berpotensi mengalami koreksi setelah melesat ke rekor tertinggi.

    Melansir Reuters pada Minggu (10/8/2025), indeks acuan S&P 500 pada akhir perdagangan Jumat (8/8/2025) menguat lebih dari 8% sepanjang tahun ini dan berada di ambang level tertinggi sepanjang masa. Sementara itu, indeks teknologi Nasdaq Composite mencatat rekor baru, memulihkan penurunan yang terjadi usai laporan ketenagakerjaan yang lemah awal bulan ini.

    Sejumlah analis, termasuk dari Deutsche Bank dan Morgan Stanley, memperingatkan potensi koreksi setelah reli hampir tanpa hambatan dalam empat bulan terakhir mendorong valuasi saham ke level mahal secara historis. Periode ini juga memasuki musim yang kerap menjadi jebakan bagi pasar saham.

    Laporan indeks harga konsumen (CPI) AS untuk Juli, yang akan dirilis Selasa (12/8/2025), diperkirakan menjadi pemicu volatilitas. Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dapat meredam ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Federal Reserve (The Fed).

    “Saya rasa pasar sudah berada pada posisi siap terkoreksi. Ada banyak kekhawatiran yang terpendam di bawah permukaan,” ujar Dominic Pappalardo, Chief Multi-Asset Strategist di Morningstar Wealth. 

    Sejak menyentuh titik terendah tahun ini pada April, S&P 500 sudah melonjak 28%. Kekhawatiran investor akan resesi akibat tarif mereda setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan “Liberation Day” bulan itu, meskipun sempat memicu volatilitas ekstrem di pasar.

    Menurut data LSEG Datastream, S&P 500 kini diperdagangkan di level lebih dari 22 kali estimasi laba 12 bulan ke depan, jauh di atas rata-rata jangka panjang 15,8 kali, dan merupakan valuasi tertinggi dalam lebih dari empat tahun terakhir.

    Faktor musiman juga menjadi sorotan. Berdasarkan Stock Trader’s Almanac, dalam 35 tahun terakhir, Agustus dan September menjadi bulan dengan kinerja terburuk bagi S&P 500, dengan penurunan rata-rata masing-masing 0,6% dan 0,8%.

    “Kombinasi data tenaga kerja yang melemah dengan kekhawatiran inflasi akibat tarif bisa menjadi resep untuk terjadinya koreksi, terutama di kuartal III yang secara musiman lemah,” tulis Michael Wilson, Equity Strategist Morgan Stanley. 

    Meski begitu, dia tetap optimistis dalam jangka 12 bulan dan menyebut pihaknya akan membeli di saat harga turun. Survei Reuters memperkirakan CPI Juli naik 2,8% secara tahunan. Investor akan mengamati apakah tarif impor yang diberlakukan Trump memicu kenaikan harga, setelah laporan CPI Juni menunjukkan adanya dampak tarif pada sejumlah barang.

    Taruhan pasar atas pemangkasan suku bunga The Fed menguat setelah data tenaga kerja yang lemah, dengan Fed funds futures menunjukkan peluang lebih dari 90% bahwa bank sentral akan memangkas suku bunga pada pertemuan September, dan setidaknya dua kali sepanjang tahun ini.

    Namun, skenario itu bisa terganggu jika CPI lebih tinggi dari perkiraan, sehingga membuat The Fed lebih berhati-hati memangkas suku bunga.“Kalau CPI menunjukkan pasar terlalu optimistis, volatilitas bisa meningkat.Tapi jika tidak lebih buruk dari perkiraan, ini bisa memperkuat keyakinan bahwa kita berada di titik balik kebijakan The Fed,” kata Angelo Kourkafas, Senior Investment Strategist di Edward Jones. 

    Prospek kenaikan tarif dan dampak ekonominya terus menjadi bayang-bayang bagi pasar. Meski demikian, indeks saham tetap mencetak rekor tertinggi. Kenaikan tarif impor dari puluhan negara mulai berlaku Kamis (7/8/2025), mendorong bea masuk rata-rata AS ke level tertinggi dalam satu abad. Trump juga mengumumkan rencana pengenaan tarif pada chip semikonduktor dan impor farmasi.

    China berpotensi menghadapi kenaikan tarif baru pada Selasa (12/8/2025) kecuali Trump memperpanjang gencatan dagang yang sudah ada. Matt Rowe, Senior Portfolio Manager di Man Group menyebut, pasar tampaknya mengabaikan potensi dampak negatif dari gesekan ini terhadap ekonomi.“Pasar sudah merasa nyaman dengan tarif seolah-olah itu bukan masalah, padahal menurut saya itu keliru,” ujarnya.

  • Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

    Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) masih berharap penurunan tarif resiprokal AS atas produk Indonesia hingga di bawah 19%. Adapun, hingga saat ini pemerintah masih berupaya untuk membuat tarif bea masuk ke AS lebih rendah. 

    Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya masih wait and see untuk melakukan ekspansi pasar ke AS, meskipun pemerintah menyebut tarif tersebut telah berlaku pada 7 Agustus 2025. 

    “Negara lain infonya ada yang turun, harapan kami untuk terus turun. [Tarif] 19% ini cukup berat, akan ringan jika negara pesaing lebih tinggi,” kata Billie kepada Bisnis.com, dikutip Minggu (10/8/2025). 

    Adapun, dibandingkan negara-negara Asean, tarif 19% berlaku tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga Malaysia, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Di sisi lain, Singapura 10%, Brunei Darussalam 25%, Vietnam 20%, Laos 40%, dan Myanmar 40%. 

    Sementara itu, dari sisi kinerja ekspor alas kaki (HS 64) sepanjang Januari-Juni 2025 tercatat mencapai US$1,29 miliar atau berkontribusi 8,73% dari total ekspor ke AS pada periode tersebut.  “Harapannya agar pesanan alas kaki Indonesia stabil ke depannya,” lanjutnya.

    Selain pasar AS, pengusaha alas kaki tengah menantikan peluang akses pasar ke Uni Eropa setelah sinyal kesepakatan kemitraan dagang Indonesia-European Union Comprehensive (IEU-CEPA) makin kuat. 

    Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa resmi mencapai perjanjian perdagangan melalui IEU-CEPA yang ditargetkan rampung pada September 2025. Kesepakatan ini dapat mendukung kemudahan akses perdagangan kedua negara. 

    Menurut Biilie, dengan disepakatinya IEU-CEPA, Indonesia akan menyusul negara tetangga di ASEAN yakni, Singapura dan Vietnam yang telah mengimplementasikan kemitraan dagang ini lebih dulu.

    Namun, dia menegaskan bahwa IEU-CEPA harus dilihat sebagai perluasan pasar ekspor tambahan bukan mengganti pasar yang ada dengan negara lain termasuk Amerika Serikat. 

    “Jadi jangan disalah artikan IEU-CEPA apabila berhasil diharapkan disepakati September meninggalkan pasar sebelumnya, tentu tidak,” jelasnya. 

    Di samping itu, pasar Amerika dan negara lain di benua lain tetap diharapkan mengalami peningkatan ekspor sehingga Indonesia dapat bersaing yang kompetitif di tingkat global, termasuk UMKM/IKM lokal dapat melalukan ekspor selain memenuhi kebutuhan pasar domestik.

    “Angka eskpor alas kaki Indonesia ke Eropa dari data yang ada 2020-2024 relatif naik turun dan menunjukan tren yang positif, merujuk angka ekspor tahun 2024 sebesar US$1,723 juta,” ungkapnya. 

    Pihaknya menargetkan, jika IEU-CEPA segera berlaku dengan tarif ekspor 0% ke wilayah Eropa maka industri sepatu dapat meningkatkan kinerja ekspor hingga 50%-60%. 

    Sementara itu, ekspor alas kaki ke AS masih jauh lebih tinggi dengan nilai mencapai US$2,47 miliar pada 2024. 

  • Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

    Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

    Bisnis.com, JAKARTA — Keraguan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 menjadi sorotan di kalangan ekonom. Salah satu lembaga riset, Indef, mendesak pemerintah untuk memberikan keterbukaan atau transparansi informasi publik guna menjaga kinerja makroekonomi. 

    Ekonom Indef Ariyo DP Irhamna mengatakan dalam konteks pengelolaan kebijakan dan kinerja ekonomi nasional, transparansi data publik tak hanya sebagai mandat moral dan konstitusional, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan pasar dan masyarakat.

    “Saya mendorong pemerintah, khususnya Presiden dan para Menteri, utamanya Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan Kepala BPS, untuk mengembalikan komitmen terhadap keterbukaan data dan transparansi informasi publik,” kata Ariyo dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/8/2025). 

    Dalam hal ini, dia juga menyoroti sejumlah paparan publik yang dilewatkan oleh pemerintah beberapa waktu terakhir. Menurut Ariyo, beberapa data penting terkait kinerja ekonomi dan kebijakan publik mengalami pengurangan intensitas publikasi.

    Misalnya, publikasi ‘APBN Kita’ yang sebelumnya dirilis rutin tiap bulan oleh Kementerian Keuangan sebagai instrumen akuntabilitas fiskal, namun belakangan tidak lagi diterbitkan sejak awal tahun.

    “Padahal, laporan tersebut memuat informasi strategis terkait belanja negara, defisit, dan realisasi pendapatan yang sangat diperlukan untuk analisis independen para akademisi, pengusaha, dan masyarakat luas,” tuturnya. 

    Tak hanya itu, data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sebelumnya dirilis secara berkala oleh Kementerian Ketenagakerjaan kini publikasinya mengalami kemunduran dalam hal waktu. 

    Menurut Ariyo, data tersebut sangat penting di tengah dinamika pasar tenaga kerja yang sensitif terhadap perubahan ekonomi dan teknologi.

    Kekhawatiran makin meningkat ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 sebesar 5,12% (year-on-year) yang disebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

    Sebab, dia menilai mesin-mesin pertumbuhan seperti investasi dan ekspor terlihat masih belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menunjukkan pelemahan yang konsisten dengan sinyal-sinyal tekanan daya beli masyarakat. 

    “Jika pemerintah memaksakan narasi positif tanpa dukungan data yang utuh dan kredibel, maka kepercayaan pasar dan publik justru bisa terguncang,” jelasnya. 

    Dia menekankan bahwa sejumlah ekonom dan akademisi memiliki kemampuan serta perangkat analitis untuk mendeteksi anomali atau manipulasi data. 

    Dengan keterbukaan dan publikasi data yang konsisten, pemerintah justru akan dapat masukan yang objektif dan berbasis bukti yang dibutuhkan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik secara berkelanjutan.

    Sebab, Ariyo menilai setiap pemerintahan, tanpa terkecuali, pasti memiliki blindspot terhadap efektivitas kebijakan maupun kondisi di lapangan, terlebih di negara seluas dan sekompleks Indonesia. 

    Dalam hal ini, transparansi data memungkinkan terjadinya dialog kebijakan yang sehat, dan pada akhirnya berujung pada kebijakan yang lebih responsif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Ketidaktransparanan bukan hanya merusak kredibilitas pemerintah saat ini, tapi juga mengurangi kualitas pengambilan keputusan jangka panjang,” tuturnya.