Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • NASA Percepat Bangun Reaktor Nuklir di Bulan pada 2030

    NASA Percepat Bangun Reaktor Nuklir di Bulan pada 2030

    Bisnis.com, JAKARTA – NASA sedang mempercepat rencananya untuk membangun reaktor nuklir di bulan.

    Selama beberapa tahun, badan tersebut telah berupaya menyiapkan sistem fisi berdaya 40 kilowatt untuk diluncurkan ke bulan pada awal tahun 2030-an. Namun, kepala sementara NASA, Sean Duffy, akan segera mengumumkan langkah yang lebih ambisius, melalui sebuah arahan yang akan dirilis minggu ini.

    “Arahan reaktor tersebut memerintahkan badan tersebut untuk meminta proposal industri terkait reaktor nuklir berdaya 100 kilowatt yang akan diluncurkan pada tahun 2030, sebuah pertimbangan utama bagi kembalinya para astronaut ke permukaan bulan,” demikian pernyataan NASA dilansir dari livescience.

    NASA sedang berupaya untuk mengembalikan para astronaut ke bulan melalui program Artemis, yang bertujuan untuk membangun satu atau lebih pangkalan di permukaan bulan pada sekitar tahun 2030.

    Sistem tenaga nuklir merupakan bagian penting dari visi ini. Tenaga surya bukanlah pilihan yang tepat untuk pos terdepan berawak; Karena bulan berotasi sangat lambat, malam hari di bulan berlangsung sekitar dua minggu Bumi.

    China juga berencana membangun pangkalan di bulan, bermitra dengan Rusia dan sejumlah negara lain. Arahan Duffy yang akan datang diarahkan untuk mengalahkan Tiongkok, tulis Politico.

    Arahan tersebut menyatakan bahwa negara pertama yang memiliki reaktor di bulan dapat “mendeklarasikan zona terlarang, yang akan secara signifikan menghambat Amerika Serikat,” menurut Politico.

    Presiden Donald Trump menunjuk Duffy — mantan pembawa acara Fox Business Channel dan bintang “Real World: Boston” yang juga Menteri Perhubungan AS — untuk menjadi administrator sementara NASA pada 9 Juli.

    Penunjukan ini dilakukan lima minggu setelah Trump menarik nominasi calon kepala NASA, pengusaha miliarder, dan astronaut swasta Jared Isaacman, yang awalnya ia pilih. Langkah mengejutkan ini dilakukan hanya sekitar seminggu sebelum Isaacman dijadwalkan untuk dikukuhkan oleh Senat AS.

  • Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

    Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

    Bisnis.com, JAKARTA — Kendati mengalami penurunan kinerja, industri pengolahan tembakau (IPT) menyumbang penerimaan pajak yang cukup signfikan ke pendapatan negara. 

    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan bahwa sampai semester 1/2025, industri pengolahan tembakau menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp24,2 triliun atau tumbuh 5% dari semester 1/2024 yang tercatat Rp22,9 triliun.

    Kinerja penerimaan industri pengolahan tembakau itu jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak dari sektor industri otomotif khususnya kendaraan roda empat yang hanya di angka Rp14 triliun. 

    Penerimaan pajak dari industri rokok hanya sedikit lebih rendah dari industri pengolahan sawit yang tercatat sebesar Rp29,4 triliun dan pengilangan minyak bumi sebesar Rp27,3 triliun.

    Kendati demikian, jika menambahkan penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT), penerimaan dari industri tembakau menyumbang ke kas negara sekitar Rp130-an triliun.

    Adapun penerimaan cukai per semester 1/2025 kemarin hanya tumbuh 6,9% karena fenomena downtrading dan tidak adanya kenaikan tarif pada tahun ini. 

    Bisnis telah mencoba mengonfirmasi terkait prospek penerimaan cukai tahun ini ke Bea Cukai. Namun hingga berita ini diunggah, pihak Bea Cukai belum membalas pertanyaan dari Bisnis. 

    Prospek Emiten Rokok 

    Sementara itu, emiten rokok menghadapi tekanan peredaran rokok ilegal yang perlahan menguasai pasar. Di tengah situasi ini, beberapa perusahaan disebut masih menunjukkan daya tahan meski harus ada upaya cepat untuk memitigasi kondisi pasar. 

    Arinda Izzaty, Junior Analyst PT Pilarmas Investindo Sekuritas mencontohkan beberapa emiten seperti PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) dan PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) mengalami kontraksi di tengah situasi tersebut.

    “Prospek saham emiten rokok seperti HMSP dan GGRM saat ini berada dalam tekanan signifikan akibat lonjakan peredaran rokok ilegal yang diperkirakan menguasai 46% pangsa pasar pada 2024. Ini menyebabkan kontraksi pendapatan pada semester I/2025 karena menurunnya volume penjualan rokok legal dan makin ketatnya persaingan harga,” kata Arinda kepada Bisnis, Senin (4/8/2025).

    Berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan dalam semester I/2025, HMSP mencatatkan kontraksi penjualan bersih 4,57% year-on-year (YoY) menjadi Rp55,17 triliun. Sedangkan GGRM mengalami kontraksi pendapatan 11,30% YoY menjadi Rp44,37 triliun. 

    Arinda menilai tantangan peredaran rokok ilegal ini bersifat struktural karena tidak hanya merugikan emiten dari sisi pendapatan, tetapi juga mengganggu ekosistem industri dan menekan penerimaan cukai negara, yang pada akhirnya dapat memicu tekanan regulasi tambahan. 

    Di tengah situasi ini, sambungnya, investor melihat sektor rokok sebagai defensif tetapi stagnan, terutama karena kenaikan tarif cukai yang terus berlanjut dan rendahnya daya beli segmen konsumen menengah-bawah. 

    Meski demikian, Arinda melihat beberapa emiten masih menunjukkan ketahanan relatif, seperti misalnya HMSP yang mendapat dukungan dari Philip Morris dalam hal efisiensi dan inovasi, serta produk yang fokus ke kalangan menengah ke atas.

    Contoh lainnya, PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) lebih lincah dan adaptif di segmen pasar sigaret kretek tangan (SKT) yang memiliki struktur biaya lebih ringan.

    “GGRM, di sisi lain, menghadapi tantangan tambahan karena ketergantungan pada pasar domestik dan proyek non-inti seperti bandara Kediri yang menyedot banyak investasi,” ujarnya.

    Pendapatan GGRM

    Adapun dalam semester I/2025, pendapatan GGRM sebesar 98,74% dikontribusikan dari penjualan lokal, yakni mencapai Rp43,81 triliun atau kontraksi 11,05% YoY. Sedangkan, penjualan untuk ekspor yang hanya memiliki pangsa 1,26% juga turun 27,35% YoY menjadi Rp557,18 miliar.

    Arinda melanjutkan, ke depan kinerja emiten sektor rokok sangat bergantung pada efektivitas pemerintah dalam memberantas rokok ilegal, arah kebijakan cukai, serta kemampuan emiten untuk mempertahankan volume dan margin melalui efisiensi dan inovasi produk. 

    “Atau, mungkin juga perusahaan rokok bisa melakukan disrupsi atau mitigasi di sektor ini. Beberapa yang kita perhatikan juga ada beberapa perusahaan rokok yang mulai beralih kepada rokok electrik untuk melakukan diversifikasi bisnis. Sehingga tentu hal ini membuat perusahaan rokok mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman juga,” pungkasnya.

  • Startup di Jerman Tawarkan Pembekuan Tubuh Untuk Dihidupkan Kembali, Biaya Rp3,2 Miliar

    Startup di Jerman Tawarkan Pembekuan Tubuh Untuk Dihidupkan Kembali, Biaya Rp3,2 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Startup di Berlin Jerman, Tomorrow Bio menawarkan penawaran gila berupa pengawetan tubuh manusia setelah kematian, dan memberi orang kesempatan kedua untuk hidup.

    Dengan biaya US$200.000 atau sekitar Rp3,2 miliar, perusahaan itu menyediakan kriopreservasi seluruh tubuh dengan mendinginkan tubuh secara cepat ke suhu yang sangat rendah, yang membantu mencegah kerusakan dan pembusukan sel.

    Dilansir dari NDTV, Tomorrow Bio menjalankan tim siaga darurat 24/7 untuk memulai proses segera setelah kematian yang sah. Idenya adalah bahwa kemajuan medis di masa depan mungkin suatu hari nanti dapat menghidupkan kembali individu yang telah diawetkan.

    Sejauh ini, lebih dari 650 orang telah mendaftar untuk layanan ini, menaruh kepercayaan mereka pada sains dan harapan bahwa kematian pada akhirnya dapat dibalikkan.

    Sejauh ini, perusahaan tersebut telah melakukan kriopreservasi terhadap “tiga atau empat” orang dan lima hewan peliharaan, dengan hampir 700 orang lagi telah mendaftar. Pada tahun 2025, mereka berencana memperluas operasinya hingga mencakup seluruh wilayah AS.

    Tomorrow.Bio adalah laboratorium krionika pertama di Eropa, dengan misi untuk membekukan pasien setelah kematian dan berpotensi menghidupkan kembali mereka.

    Belum pernah ada orang yang berhasil dihidupkan kembali setelah kriopreservasi, dan, jika pun berhasil, potensi hasilnya bisa berupa hidup kembali dengan kerusakan otak yang parah.

    Fakta bahwa saat ini belum ada bukti bahwa organisme dengan struktur otak serumit manusia dapat dipulihkan dengan sukses menunjukkan konsep tersebut sebagai “tidak masuk akal,” kata Clive Coen, profesor ilmu saraf di King’s College London.

    Dia juga menganggap pernyataan bahwa nanoteknologi (melaksanakan elemen-elemen proses pada skala nano) atau konektomika (memetakan neuron otak) akan menjembatani kesenjangan antara biologi teoretis dan kenyataan saat ini sebagai janji yang berlebihan.

    “Begitu suhu mencapai nol derajat, Anda tidak ingin membekukan tubuh; Anda ingin mengkriopreservasinya. Jika tidak, akan ada kristal es di mana-mana, dan jaringan akan hancur,” kata Emil Kendziorra, salah satu pendiri Tomorrow.Bio dan mantan peneliti kanker, yang perusahaannya bergerak di bidang praktik dan penelitian krionika.

    Dilansir dari laman resminya, disebutkan prosedur ini berlaku untuk orang berusia antara 18 dan 65 tahun yang tidak memiliki masalah medis besar.

  • Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Peru dengan Upacara Militer

    Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Peru dengan Upacara Militer

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Peru Dina Boluarte, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/8/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, upacara penyambutan kenegaraan digelar dengan penuh kehormatan, termasuk 21 dentuman meriam yang mengiringi kedatangan Presiden Boluarte.

    Presiden Peru tiba di ruang Kredensial pukul 10.18 WIB dan menandatangani buku tamu kenegaraan. Dalam momen tersebut, Presiden Boluarte tampil anggun mengenakan gaun berwarna hijau terang.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Peru, khususnya dalam bidang perdagangan, pertanian, dan kerja sama ekonomi.

    Terlihat sejumlah delegasi Peru yang mendampingi Presiden Boluarte terdiri dari Menteri Luar Negeri Peru Elmer Schialer Salcedo, Menteri Ekonomi dan Keuangan Raúl Pérez – Reyes Espejo, Menteri Pembangunan Agraria dan Irigasi Angel Amnero Campo, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Úrsula Desilú León Chempén, Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Enrique Vilchez Vilchez.

    Lalu ada Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Tsuboyama, Direktur Jenderal Asia dan Oseania, Kementerian Luar Negeri Peru Fernando Quiros Campos

    Sementara itu, delegasi Indonesia yang hadir dalam penyambutan terdiri dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santosa

    Setelah upacara penyambutan, kedua kepala negara dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dan menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman kerja sama di berbagai sektor strategis.

  • Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

    Tom Lembong Tiba di Komisi Yudisial, Tindak Lanjut Pelaporan Majelis Hakim

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong tiba di Komisi Yudisial (KY) untuk menghadiri agenda audiensi.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Tom Lembong hadir sekitar 09.55 WIB. Tak sendiri, Tom didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya, seperti Ari Yusuf Amir.

    Adapun, Menteri di Kabinet era Presiden ke-7 Joko Widodo ini tampil necis dengan mengenakan kemeja putih saat menghadiri agenda tersebut.

    Tom menyampaikan, agenda hari ini merupakan bentuk tindak lanjut dari laporan sebelumnya terkait dugaan pelanggaran majelis hakim yang menangani perkara impor gula Tom Lembong.

    “Menindak lanjuti laporan kami ke Komisi Yudisial. Mengenai ke kahawatiran proses sidang terutama prilaku para hakim ya majelis hakim,” ujar Tom di KY, Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Dia menambahkan, pemberian abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab, momentum ini bisa menjadi kesempatan untuk mendorong serangkaian proses hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

    “Ya supaya bersama sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Sayang kan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, tiga hakim yang menangani sidang Tom Lembong yaitu Hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua. Sementara dua hakim anggotanya, yakni Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah. Tiga hakim itu juga telah dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung (MA).

  • Bantah Industri Properti Loyo, Menteri Perumahan: Rumah Subsidi Makin Menyala

    Bantah Industri Properti Loyo, Menteri Perumahan: Rumah Subsidi Makin Menyala

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menepis kabar industri real estate nasional yang disebut masih melanjutkan tren perlambatan penjualan.

    Ara menekankan, hal itu tidak sepenuhnya benar lantaran pihaknya justru melihat adanya peningkatan pembelian rumah subsidi beberapa waktu belakangan. 

    “Dari diskusi saya dengan pengembang dan para marketing rumah subsidi ternyata  bisnis perumahan subsidi makin menyala karena minat masyarakat untuk memiliki rumah semakin besar. Jadi tidak benar jika ada yang bilang bahwa bisnis properti semakin turun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/8/2025).

    Adapun, peningkatan penjualan rumah subsidi ini diklaim makin bergeliat seiring dengan implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan yakni Program 3 Juta Rumah.

    Ara menekankan, rumah subsidi merupakan jawaban atas kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dan mengurangi ketimpangan pemilikan rumah (backlog) perumahan di Indonesia. 

    Dia juga menambahkan, pengembang perumahan saat ini dipastikan dapat merasakan langsung hasil kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan khususnya Program 3 Juta Rumah. 

    “Kondisi di lapangan ternyata bisnis perumahan bersubsidi semakin menyala kan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, peningkatan pembelian rumah subsidi itu terjadi di tengah melemahnya penjualan rumah komersial sepanjang kuartal I/2025. Padahal, pada periode tersebut pemerintah tengah mengimplementasikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%.

    Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menjelaskan bahwa hal itu terjadi lantaran adanya pelemahan daya beli masyarakat. Sehingga, masyarakat yang semulanya merupakan pasar rumah komersil mulai bermigrasi melakukan pembelian rumah subsidi.

    “Kita ini melihat bahwa ada korelasi yang sangat kuat dengan daya belinya. Jadi bisa jadi bahwa yang beli rumah-rumah kecil itu bukan cuma kalangan bawah, tapi juga kalangan menengah yang tadinya mungkin bisa beli rumah yang agak gede, di atas 36 meter persegi, di atas 70 meter persegi, sekarang justru beli rumah-rumah kecil,” jelasnya.

    Dia melanjutkan, saat ini masyarakat mulai bergeser melakukan pembelian rumah minimalis dengan rata-rata luasan 30 meter persegi.

    Alhasil, penjualan rumah kelas menengah dan atas mengalami penurunan, sedangkan penjualan rumah kecil justru mengalami peningkatan. 

    “Di kuartal I/2025 kita lihat pertumbuhan penjualan rumah yang menengah dan besar tetap turun, kontraksi, tetap decline,” pungkasnya.

  • TNI Tetapkan 4 Tersangka pada Kasus Kematian Prada Lucky

    TNI Tetapkan 4 Tersangka pada Kasus Kematian Prada Lucky

    Bisnis.com, JAKARTA — TNI telah menetapkan empat tersangka dalam kasus kematian Prada Lucky Chepril Saprutra Namo yang diduga tewas dianiaya seniornya.

    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan empat tersangka itu berpangkat pratu berinisial AA, EDA, PNBS, ARR.

    “Sementara oleh penyidik Pomdam IX/Udayana sudah ditetapkan 4 orang tersangka,” ujar Wahyu kepada wartawan, dikutip Senin (11/8/2025).

    Dia menambahkan, keempat tersangka itu kini telah dilakukan penahanan di Subdenpom IX/1-1 di Ende untuk keperluan pengusutan.

    Adapun, penahanan ini juga dimaksudkan untuk mendalami peran-peran keempatnya dalam peristiwa kematian Prada Lucky.

    “Pemeriksaan kepada yang bersangkutan akan dilanjutkan sebagai tersangka untuk diketahui peran masing-masing, sehingga nantinya dapat ditentukan pasal yang akan dikenakan,” tambahnya.

    Di samping itu, Wahyu mengemukakan bahwa pihaknya bakal melakukan pendalaman terhadap 16 saksi lainnya. Dari pemeriksaan itu, dia menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka baru.

    “Selanjutnya untuk 16 orang lainnya saat ini msh terus dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari hasil pemeriksaan tersebut,” pungkasnya.

  • Pengusaha Ragu Tarif Trump Bikin Pemain Tekstil Global Relokasi Pabrik ke RI

    Pengusaha Ragu Tarif Trump Bikin Pemain Tekstil Global Relokasi Pabrik ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) meragukan potensi relokasi pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) dari negara lain ke Indonesia di tengah pemberlakuan tarif bea masuk ke Amerika Serikat. Adapun, Indonesia mendapatkan penurunan tarif dari semula 32% menjadi 19%. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan tarif bea masuk produk Indonesia ke AS masih setara dengan sejumlah negara kompetitor, Vietnam (20%), Kamboja, Thailand, Filipina dan Malaysia (19%). 

    “Kalau di sektor TPT agak sedikit sulit, karena Vietnam dan Kamboja tarifnya hampir setara. Tapi ini tergantung pada perkembangan dan insentif yang diberikan pemerintah,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Senin (11/8/2025). 

    Redma tak memberikan rinci insentif yang dapat menggerakkan investor masuk ke Indonesia. Namun, stimulus berupa harga energi dan logistik dapat menjadi angin segar di sektor tekstil nasional. 

    Kendati demikian, menurut Redma, ada hal yang lebih penting untuk memastikan dunia usaha sektor ini terjaga, yakni jaminan perlindungan pasar domestik dari produk impor ilegal. 

    “Karena pasar yang paling potensial adalah pasar dalam negeri, namun ini pun masih menjadi tantangan karena maraknya barang impor murah dari China,” ujarnya. 

    Di sisi lain, Redma mengatakan pihaknya cukup lega dengan penurunan tarif dari 32% menjadi 19%. Namun, tambahan tarif bea masuk ke AS itu tetap dinilai tinggi dan dapat berpotensi menurunkan ekspor tekstil Indonesia. 

    “Dengan adanya tambahan tarif ini, importasi AS kemungkinan besar akan turun drastis sehingga pangsa pasar produk impor juga turun dan ini akan berimbas pada penurunan ekspor kita,” kata Redma kepada Bisnis, Kamis (7/8/2025).  

    Meskipun demikian, dengan tarif China (30%) dan India (25%) yang masih lebih tinggi dari Indonesia, maka ada porsi sisa impor AS yang ditinggalkan China dan India.  

    “Ekspor kita bisa stabil atau bahkan bisa naik jika bisa mengisi pangsa pasar yang ditinggalkan China dan India,” jelas Redma. 

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) optimistis dampak penurunan tarif bea masuk produk Indonesia ke Amerika Serikat(AS) yang kini menjadi 19% dapat membuka berbagai peluang investasi untuk masuk ke dalam negeri. 

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tak sedikit investor dari Vietnam dan Taiwan yang mulai minat untuk merelokasi usahanya ke Indonesia dikarenakan tarif ke AS yang lebih rendah. 

    Adapun, tarif produk Vietnam ke AS dipatok sebesar 20%, sedangkan produk asal Taiwan ke AS mencapai 32%. Meski berbeda tipis, Indonesia dinilai lebih diuntungkan. 

    “Tarif 19% ini masih banyak breakdown yang dibawa yang akan membuat ekonomi kita bagus ke depan, lapangan kerja, bahkan banyak orang dari Vietnam, Taiwan pengen juga relokasi karena 1% very meaningfulsebenarnya,” kata Luhut di Jakarta, belum lama ini.

  • Prabowo Terima Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan

    Prabowo Terima Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Kepresidenan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, (11/8/2025).

    Orang nomor satu asal Peru itu akan memulai rangkaian kunjungan kenegaraan sebagai bagian dari perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru.

    Sebelumnya, pesawat yang membawa Presiden Boluarte mendarat di Terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 16.00 WIB. Kedatangannya disambut secara resmi dan penuh kehormatan oleh jajaran pejabat tinggi Indonesia dan Peru, termasuk Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Gubernur Banten Andra Soni, Menteri Luar Negeri Peru Elmer Schialer Salcedo, Duta Besar Indonesia untuk Peru Ricky Suhendar, dan Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Raúl Tsuboyama Galván.

    Momen kedatangan Presiden Boluarte diiringi dengan dentuman meriam dan barisan pasukan kehormatan. Setibanya di terminal, Presiden Boluarte memberikan penghormatan kepada bendera nasional Peru dan Indonesia sebelum melangkah melewati jajaran pasukan kehormatan yang berdiri tegak.

    Sebagai bagian dari sambutan budaya, rombongan disuguhi penampilan Tari Walijamaliha – sebuah tarian tradisional khas Banten – yang disiapkan untuk memperkenalkan kekayaan seni budaya Indonesia serta menambah suasana kehangatan dalam penyambutan.

    Kedatangan Presiden Dina Boluarte ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Peru pada 14 November 2024 lalu dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Lima. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo sempat menyampaikan undangan resmi kepada Presiden Boluarte untuk berkunjung ke Indonesia.

    Kunjungan kenegaraan ini juga bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Peru yang telah terjalin sejak 12 Agustus 1975. Hubungan kedua negara semakin menunjukkan penguatan kerja sama, baik di bidang perdagangan, budaya, maupun politik luar negeri.

  • Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

    Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN.

    Lewat aturan tersebut, Kemenkeu menekankan bahwa efisiensi belanja dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. Cakupan anggaran belanja yang terdampak efisiensi antara lain anggaran belanja kementerian atau lembaga, dan efisiensi transfer ke daerah. 

    “Hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi beleid yang dikutip, Rabu (6/8/2025).

    Menariknya di dalam beleid itu, Sri Mulyani tidak memasukkan anggaran belanja lainnya dalam pos anggaran yang kena efisiensi. Itu artinya ada pengurangan pos anggaran dari 16 menjadi 15 pos dibandingkan yang tertera dalam Surat Menkeu No: S-37/MK.02/2025. 

    Adapun kalau merujuk beleid baru tersebut, pos-pos anggaran yang kena efisiensi antara lain, alat tulis kantor; kegiatan seremonial; rapat, seminar, dan sejenisnya; kajian dan analisis; diklat dan bimtek; honor output kegiatan dan jasa profesi; percetakan dan souvenir; sewa gedung, kendaraan, dan peralatan.

    Selanjutnya, lisensi aplikasi; jasa konsultan; bantuan pemerintah; pemeliharaan dan perawatan; perjalanan dinas; peralatan dan mesin; infrastruktur.

    Meski demikian, aturan baru tersebut juga tidak menyebut secara spesifik berapa nilai besaran anggaran yang terdampak efisiensi. PMK itu hanya menekankan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) bisa menyesuaikan item anggaran yang terkena efisiensi sesuai arahan presiden. 

    Selain itu, meski tetap merujuk kepada kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh presiden, Menteri Keuangan berhak menetapkan besaran efisiensi anggaran dan menyampaikannya kepada masing-masing kementerian dan lembaga. 

    Beleid efisiensi itu juga memerintahkan kepada kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja. Identifikasi rencana efisiensi anggaran belanja dilakukan melalui identifikasi jenis belanja, item belanja, atau sumber dana. Sumber dana yang dimaksud beleid ini bisa dari pinjaman hibah, rumah murni pendamping, PNBP BLU dan SBSN.

    Namun yang jelas dalam beleid baru tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa apabila hasil identifikasi jenis belanja, item belanja, atau sumber dana tidak dapat memenuhi besaran efisiensi, kementerian atau lembaga dapat melakukan penyesuaian.

    Penyesuaian itu dapat dilakukan dengan ketentuan besaran efisiensi anggaran belanja kementerian atau lembaga tidak berubah, memastikan ketersediaan anggaran untuk pemenuhan Belanja Pegawai, Penyelenggaraan Operasional Kantor, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dasar, dan pelaksanaan Pelayanan Publik, efisiensi dilakukan pada seluruh item belanja, dan menghindari adanya pengurangan pegawai non aparatur sipil negara yang telah bekerja kecuali karena berakhirnya perikatan kontrak.

    “Rencana efisiensi anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 disampaikan kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat terkait untuk mendapat persetujuan, sepanjang dipersyaratkan sesuai dengan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

    Selain itu, efisiensi tersebut juga perlu mempertimbangkan pencapaian target penerimaan perpajakan.