Author: Bisnis.com

Biaya Rp1.250 per Pesanan Berisiko Tekan Jumlah Transaksi Shopee dan Tokopedia

Bisnis.com, JAKARTA — Beban biaya aplikasi yang diterapkan raksasa e-commerce Shopee dan Tokopedia-TikTok Shop berisiko menekan jumlah transaksi, terlebih di tengah pelemahan daya beli.

Susul Shopee, per 11 Agustus TikTok Tokopedia juga menerapkan biaya tambahan sebesar Rp1.250 per transaksi kepada jutaan mitra UMKM yang tergabung di dalam platform.

Tokopedia dan TikTok Shop menjelaskan kebijakan ini diterapkan untuk mendukung perluasan program subsidi ongkir serta meningkatkan layanan logistik yang lebih komprehensif di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menilai kebijakan order fee ini cenderung akan diterapkan oleh semua platform e-commerce. Menurut Nailul, seller kemungkinan besar akan membebankan kenaikan biaya ini kepada konsumen lewat penyesuaian harga jual produk. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah transaksi.

“Ketika harga barang naik, permintaan akan turun, namun saya rasa penurunannya tidak signifikan. Seller akan merespons dengan pola diskon toko, terutama bagi pembeli yang membeli produk lebih dari satu. Pola diskon pun akan berubah, mendorong pembeli untuk bertransaksi lebih besar agar dapat potongan harga,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (12/8/2025).

Sekadar informasi, menurut data dari Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), nilai transaksi e-commerce nasional pada 2024 mencapai lebih dari Rp512 triliun, dengan lebih dari 2,6 miliar transaksi. Artinya, nilai transaksi pada tahun ini berpotensi meningkat mengingat adanya tambahan biaya Rp1.250 per transaksi yang diterapkan oleh e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia.

Nailul mengatakan orientasi bisnis e-commerce kini mulai beralih dari sekadar mengejar valuasi perusahaan atau jumlah transaksi (gross merchandise value/GMV), ke arah profitabilitas tiap layanan. Beban yang dipikul oleh pembeli dan penjual akan makin meningkat.

“Jadi menurut saya, akan lebih banyak biaya-biaya yang ditanggung oleh seller ke depan. Bisa juga biaya tambahan bagi buyer juga akan ditambah,” kata Huda.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan langkah Tokopedia-Shopee mengejar profitabilitas merupakan perjudian. Pasalnya, jumlah transaksi akan berkurang, yang dikhawatirkan berdampak pada kinerja.

“Ini akan berpengaruh terhadap kinerja TikTok Tokopedia ke depan,” kata Heru.

Sebelumnya, Tokopedia dan TikTok Shop mulai memberlakukan biaya pemrosesan pesanan sebesar Rp1.250 per pesanan hari ini. Kebijakan serupa sudah dilakukan oleh Shopee.

Tokopedia dan TikTok Shop menjelaskan kebijakan ini diterapkan untuk mendukung perluasan program subsidi ongkir serta meningkatkan layanan logistik yang lebih komprehensif di seluruh Indonesia.

“Perluasan program ongkir akan memberikan manfaat bagi seller, dengan meningkatkan visibilitas dan penjualan melalui pilihan pengiriman yang lebih menarik bagi pelanggan yang lebih luas,” tulis Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia dalam laman resmi dikutip Senin (11/8/2025).

Mereka menambahkan biaya ini menjadi dasar untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat nilai tambah bagi konsumen dan penjual di kedua platform.

12/08/2025 05:24
KPK Telusuri Aliran Dana Skandal Korupsi Kuota Haji 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aliran dalam kasus korupsi kuota haji 2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan mengusut dugaan suap ke pejabat Kementerian Agama terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

“Itu termasuk materi yang nanti akan didalami,” ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (12/8/2025).

Budi menjelaskan KPK mengusut dugaan suap tersebut yang diberikan oleh para penyelenggara agen haji kepada pejabat Kemenag.

“Apakah kemudian ada aliran-aliran uang dari dana pelaksanaan ibadah haji itu? Kalau ada, kepada siapa saja? Itu nanti akan ditelusuri,” katanya.

Sementara itu, dia memastikan KPK berkomitmen menuntaskan perkara tersebut. Terlebih, kata dia, KPK dalam setiap prosesnya akan berangkat dari alat bukti.

“Dengan demikian, pihak-pihak yang diduga memang terkait, terlibat, atau mendapatkan keuntungan dari dugaan tindak pidana korupsi pada pengaturan kuota dan penyelenggaraan haji ini tentu nanti akan dilacak, serta ditelusuri oleh KPK,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

12/08/2025 05:00
Polemik Merek Arc’teryx di Mal Jakarta, Ternyata Bukan Toko Resmi

Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang merek perlengkapan olahraga dan outdoor asal Kanada, Arc’teryx menegaskan bahwa pembukaan toko di salah satu mal besar Jakarta bukan merupakan toko resmi.

Head of Legal Arc’teryx Equipment Cameron Clark menjelaskan produk-produk yang dijual di toko tersebut bukan merupakan produk resmi Arc’teryx, serta tidak memenuhi standar perusahaan.

Dia menggarisbawahi Arc’teryx tidak memberikan otorisasi distribusi, maupun menyediakan garansi untuk produk yang dijual di toko tersebut.

Menurutnya, pembukaan toko ini terjadi di tengah proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta terhadap pendaftaran merek di Indonesia yang secara tidak sah diajukan oleh perusahaan asal China, yang kini digunakan pada toko baru yang berlokasi di Jakarta tersebut.

“Kami ingin menegaskan bahwa toko yang dibuka di mal besar Jakarta ini bukanlah toko resmi Arc’teryx,” ujarnya melalui pernyataan resmi, Senin (11/8/2025).

Lebih jauh, Cameron menyatakan produk yang dijual di sana tidak berasal dari Arc’teryx Equipment, sebuah perusahaan yang didirikan pada 1989 di Vancouver, British Columbia, Kanada, dan merek tersebut telah terdaftar di negara asalnya sejak 1992.

“Prioritas kami adalah melindungi konsumen dan memastikan hanya produk resmi Arc’teryx yang memenuhi standar tinggi kami yang tersedia di seluruh dunia,” terangnya.

Lebih lanjut, Cameron menyampaikan bahwa selain proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia, Amer Sports juga telah memulai langkah hukum terhadap perusahaan yang sama di negara asalnya, serta tindakan hukum lainnya sedang berjalan di Malaysia dan Singapura sebagai respons terhadap upaya penyalahgunaan merek Arc’teryx.

Upaya penegakan hukum ini, lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Amer Sports dalam membela hak kekayaan intelektualnya dan memastikan konsumen tidak disesatkan oleh pihak-pihak yang secara keliru mengklaim keterkaitan dengan merek tersebut.

Menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda pembukaan toko tidak resmi seperti ini memberikan sinyal negatif terkait ketidakpastian perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia bagi pemilik merek asing, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan investor asing.

“Keputusan pengadilan yang positif bagi pemilik merek asli sangat penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif,” ujarnya.

Arc’teryx mengimbau seluruh konsumen di Indonesia untuk tetap waspada dan selalu memverifikasi keaslian produk sebelum melakukan pembelian.

12/08/2025 01:00
Kerugian Negara Rp1 Triliun, KPK Selidiki Pengelolaan Dana Haji di BPKH

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengelolaan uang di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

“Kami masih mendalami terkait pengelolaan uang dari umat yang nanti menjadi calon haji. Ini lah yang sedang didalami dalam pengelolaannya di BPKH,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Senin (11/8/2026).

Budi menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji, uang dari para calon haji reguler maupun khusus disetorkan dan dikelola oleh BPKH.

Setelah masuk ke periode pelaksanaan haji, kata dia, uang tersebut disetorkan oleh BPKH ke Kementerian Agama untuk yang haji reguler, dan ke agen penyelenggara haji untuk haji khusus.

“Dengan demikian, memang dibutuhkan keterangan dari pihak BPKH ini,” katanya.

Sebelumnya, KPK sempat meminta keterangan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah pada saat kasus tersebut masih di tahap penyelidikan pada 8 Juli 2025.

Diketahui, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler.

12/08/2025 00:00
Biaya Seller Rp1.250 Akibat Tekanan Operasional Tiktok Shop hingga Shopee

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah meningkatnya tekanan operasional, sejumlah platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop memberlakukan biaya pemrosesan order sebesar Rp1.250 per transaksi.

Kebijakan ini disebut menjadi langkah terbaru untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan ketat, naiknya biaya logistik, regulasi baru dan keringnya pendanaan eksternal

Shopee lebih dahulu menerapkan kebijakan ini sejak 20 Juli 2025, diikuti Tokopedia dan TikTok Shop pada 11 Agustus 2025. Biaya ini dikenakan pada setiap transaksi selesai, tak peduli jumlah produk dalam satu order.

Meski terlihat kecil, langkah ini menambah beban bagi pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan platform digital sebagai kanal utama penjualan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk respons atas dinamika yang terjadi di sektor digital.

“Industri e-commerce menghadapi tekanan biaya logistik, persaingan ketat, dan keterbatasan pendanaan eksternal. Setiap platform memiliki pertimbangan bisnis masing-masing,” ujar Budi, dikutip Senin (11/8/2025).

Budi menambahkan, pendanaan global di sektor teknologi yang menurun membuat platform perlu mencari sumber pendapatan lain agar bisnis tetap berjalan dan layanan tetap optimal.

Salah satu fokus penggunaan biaya ini adalah untuk mendukung operasional logistik mulai dari pengiriman, keterjangkauan wilayah, hingga efisiensi distribusi. Hal ini demi memastikan layanan ke pembeli lancar dan pengiriman semakin cepat.

“Kami memahami bahwa pelaku UMKM sensitif terhadap penambahan biaya, namun besaran biaya pemrosesan ini relatif kecil dan sebanding dengan fasilitas yang diperoleh, seperti akses pasar yang lebih luas, dukungan promosi, dan layanan logistik.”

Menurutnya, yang terpenting, platform tetap transparan, memberikan edukasi memadai kepada penjual, dan menjaga agar UMKM dapat terus tumbuh serta bersaing sehat di ekosistem digital.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan ikut buka suara.

“Pengelola platform e-commerce memiliki kewenangan untuk menarik bayaran atau fee kepada penjual yang berjualan di platform tersebut,” katanya.

Sejalan dengan idEA, Iqbal juga mengingatkan platform e-commerce untuk memberi perhatian khusus kepada penjual yang merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai langkah ini akan ditempuh oleh seluruh platform sebagai strategi untuk mendorong profitabilitas yang lebih cepat.

“Pola bisnis sekarang tidak hanya mengandalkan kuantitas atau value perusahaan, namun sudah lebih ke keuntungan per layanan. Akan lebih banyak biaya-biaya yang ditanggung oleh seller ke depan. Bisa juga biaya tambahan bagi buyer juga akan ditambah,” ujar Nailul.

Menurut Nailul, biaya-biaya ini akan mendorong seller untuk meningkatkan harga jual barang mereka. Seller pasti akan membebankan kepada konsumen dan dampaknya terhadap harga jual akan terbatas.

“Ketika harga barang naik, permintaan akan turun, tapi saya rasa penurunannya tidak drastis,” tambahnya.

Dia juga memperkirakan pola diskon toko akan berubah, lebih mengarah pada pembelian dalam jumlah lebih dari satu agar konsumen bisa menikmati potongan harga.

Nailul justru menyoroti tantangan regulasi yang dialami oleh platform digital, seperti kewajiban pemungutan pajak sebesar 0,5% dari penjualan UMKM dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun.

“Bagi lokapasar, tentu tantangan terberat adalah pemetaan pedagang yang memiliki omzet lebih dari Rp500 juta karena mekanismenya hanya berdasarkan surat pernyataan. Artinya, ini sifatnya self-assessment dan sangat tergantung dari kesadaran pelaku usaha,” ungkap Nailul.

Dia juga menambahkan bahwa sistem ini berisiko menimbulkan celah penghindaran pajak jika tidak dibarengi integrasi data yang kuat antar platform.

Nailul menilai harus ada sinkronisasi data dari satu platform dengan platform lainnya, misalnya dengan menggunakan NIB atau NIK, agar tidak terjadi loophole dan kesenjangan antara penjual daring dan luring.

Berdasarkan perkiraan Celios, dengan berbagai tantangan ini, e-commerce akan mengalami pertumbuhan tipis selama 2025. “Realistisnya, e-commerce bisa tumbuh 2% saja,” ujar Nailul.

11/08/2025 22:33
Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara

Bisnis.com, JAKARTA — Joao Angelo De Sousa Mota memutuskan untuk mundur dari posisi Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara setelah 6 bulan menjabat.

Dia menilai bahwa pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, tidak sepenuhnya mendukung upaya Agrinas untuk mewujudkan visi pemerintah dalam hal kedaulatan pangan. Salah satunya dalam hal dukungan anggaran untuk BUMN baru tersebut.

“Kami sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk bisa membuat langkah-langkah nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran. Sampai hari ini, [anggaran] Agrinas Pangan Nusantara masih nol,” katanya dalam konferensi pers, Senin (11/8/2025).

Selain itu, Joao juga menyinggung perihal birokrasi Danantara yang dinilai berbelit-belit. Dia mencontohkan perihal studi kelayakan alias feasibility study yang tidak segera selesai berkali-kali.

Dia lantas berpendapat bahwa Danantara dibentuk oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan memangkas kerumitan birokrasi dan fokus pada orientasi pengembangan bisnis.

Namun, superholding badan usaha pelat merah tersebut dinilai tak selaras dalam melakukan percepatan untuk membangun pertanian dan pangan dalam negeri dengan adanya belenggu administrasi.

“Sehingga sudah 6 bulan kami masih belum bisa melakukan apa pun, dan selama ini semua yang kami lakukan masing-masing secara pribadi dengan tanggung jawab, rasa memiliki dan mencintai negara ini,” sambungnya.

Hal inilah yang mendasari keputusan Joao untuk menanggalkan jabatannya. Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya petani, dan pihak yang telah menunjuknya untuk mengemban jabatan tersebut.

Sementara itu, Danantara Indonesia menegaskan seluruh operasional PT Agrinas Pangan Nusantara berjalan normal menyusul pengunduran diri Joao Angelo De Sousa Mota.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan bahwa perusahaan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) secara ketat di seluruh aspek operasional. Menurutnya, setiap aksi korporasi, termasuk di Agrinas Pangan dilaksanakan setelah melalui kajian kelayakan yang komprehensif dan sesuai prosedur.

“Proses yang sedang berjalan memastikan setiap keputusan diambil dengan prinsip kehati-hatian, mendukung keberlanjutan kinerja perusahaan, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan,” ujarnya.

11/08/2025 21:30
KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!

Bisnis.com, BANDUNG – Menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI, PT Kereta Api Indonesia (Persero) hadirkan Promo Merdeka dengan menerapkan potongan harga 80% untuk tiket keberangkatan khusus 17 Agustus.

Promo ini berlaku untuk pembelian tiket dari 12-17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

“Promo ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelanggan setia KAI yang ingin merayakan momen kemerdekaan dengan cara yang menyenangkan. Naik kereta api sambil menikmati indahnya alam Indonesia di long weekend kemerdekaan tentu jadi pilihan yang tepat,” ujar Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo, Senin (11/8/2025).

Promo Merdeka berlaku untuk berbagai perjalanan kereta api komersial yang melintasi wilayah Daop 2 Bandung serta di seluruh wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera.

Dia mengimbau agar kesempatan promo ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang ingin berwisata ke Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Semarang, atau sekadar pulang kampung ke kampung halaman tercinta semua bisa lebih hemat dengan tiket diskon ini.

“Semangat kemerdekaan adalah tentang kebebasan, dan kami ingin pelanggan punya kebebasan untuk menjelajahi wilayah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, atau ke Yogyakarta dengan cara yang nyaman dan terjangkau. KAI akan terus berinovasi menghadirkan layanan terbaik dengan semangat kemerdekaan,” tambah Kuswardojo.

Ia mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan program ini untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga di momentum hari kemerdekaan.

“Tiket Promo Merdeka ini terbatas, jadi jangan tunggu lama-lama. Segera pesan dan siapkan ranselmu dan pantau terus ketersediaannya di Access by KAI,” tutup Kuswardojo.

Syarat dan Ketentuan Diskon KAI Jelang HUT ke-80 RI

1.   Pembelian tarif diskon ini dapat dilakukan di seluruh kanal penjualan pada tanggal 12 s.d. 17 Agustus 2025 untuk keberangkatan khusus pada tanggal 17 Agustus 2025.

2.   Tarif diskon berlaku untuk KA komersial di Pulau Jawa dan Sumatera.

3.   Tarif diskon tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan/atau kereta wisata lainnya.

4.   Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabungkan dengan reduksi dan/atau diskon lainnya.

5.   Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai aturan yang berlaku.

Tiket dengan tarif Promo Merdeka masih bisa dibatalkan atau dijadwal ulang sesuai aturan yang berlaku.

11/08/2025 21:09
Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Thorcon Power Indonesia (PT TPI) mendapat sorotan usai meraih persetujuan evaluasi tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Perusahaan asal AS ini merupakan anak usaha dari ThorCon International Pte Ltd yang berbasis di Singapura.

Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), ThorCon Power Indonesia akan menjadi pelopor pembangkit listrik berbasis nuklir pertama di Indonesia lewat proyek TMSR500.

Baru-baru ini, ThorCon mendapatkan persetujuan evaluasi tapak PLTN di Pulau Kelasa. Adapun, persetujuan diberikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya. TPI merupakan entitas berbadan hukum Indonesia yang dimiliki investor asal Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bapeten telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan nomor 00003.556.1.300725 tertanggal 30 Juli 2025.

Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) Wiryono mengatakan evaluasi teknis telah diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan yang semula satu tahun menjadi 126 hari kerja.

“Hal ini menunjukkan komitmen Bapeten untuk mendukung percepatan perizinan berusaha pembangunan reaktor nuklir secara selamat dan efisien,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/8/2025).

Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, proses pembangunan dan pengoperasian PLTN harus melalui tahapan izin tapak, izin konstruksi, izin komisioning dan izin operasi.

Kendati demikian, persetujuan evaluasi tapak dari Bapeten bukan berarti izin tapak diberikan. Pasalnya, perizinan hanya akan diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah belum memberikan persetujuan, apalagi perizinan terkait pembangunan PLTN di wilayah tertentu.

“Belum, belum ada yang menerima izin tapak dari Bapeten. Nanti, ketuanya adalah Menteri ESDM, jadi semua perizinan, semua perencanaan, semua investasi, pengoperasian, semua ketuanya Menteri ESDM karena ini pembangkitan tenaga listrik,” kata Eniya kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

Lantas, bagaimana jejak usaha ThorCon di Indonesia dan bagaimana rencana pengembangan PLTN pertama di Tanah Air?

Profil ThorCon Power Indonesia

Berdasarkan informasi yang tertera di laman LinkedIn perusahaan PT ThorCon Power Indonesia berdiri pada 2021. Perusahaan ini merupakan penanaman modal asing (PMA) yang sepenuhnya dimiliki oleh ThorCon International Pte, Ltd.

Kantor perwakilan PT TPI berada di Jakarta dan telah hadir sejak 2018, tepatnya di Revenue Tower, Sudirman Central Business District.

Adapun, ThorCon telah menandatangani beberapa Perjanjian dan Nota Kesepahaman dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi dan nuklir, termasuk universitas dan perusahaan milik negara, melalui Kantor Perwakilan ThorCon International, Pte. Ltd.

ThorCon juga telah terlibat dan berkomunikasi secara luas secara praktis dengan setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang terlibat di sektor energi dan nuklir serta banyak Pemerintah Provinsi dan Komisi Energi DPR RI.

Tak hanya itu, perusahaan ini mengklaim telah mendapatkan dukungan yang baik dari Pemerintah Indonesia sebagai satu-satunya perusahaan nuklir yang beroperasi di Indonesia yang mengusulkan pembangunan PLTN dengan investasi swasta.

Hal ini disebut seiring dengan penerbitan surat rekomendasi Pemerintah kepada ThorCon untuk mempersiapkan implementasi proyek TMSR500.

Rencana Pengembangan PLTN ThorCon 500

Sementara itu, mengutip dari situs resmi ThorCon Power, PT Thorcon Power Indonesia (TPI) mengantongi persetujuan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) atas program evaluasi tapak dan sistem manajemen evaluasi tapak untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Bangka Tengah.

Pengajuan dokumen dilakukan pada Januari lalu, setelah hampir dua tahun proses konsultasi pra-perizinan.

Direktur Perizinan Bahan Bakar Nuklir dan Reaktor BAPETEN, Wiryono, menyebut pihaknya telah meninjau dokumen dan menyampaikan revisi yang dibutuhkan, yang kemudian dipenuhi oleh TPI.

“Selama beberapa bulan berikutnya, kami mengikuti protokol kami untuk meninjau pengajuan mereka dan memberi tahu TPI tentang elemen-elemen yang perlu direvisi,” ujar Wiryono.

Teknologi yang digunakan mengacu pada desain reaktor garam cair (MSR) berkapasitas 500 MWe yang dikembangkan oleh Laboratorium Nasional Oak Ridge, AS.

Survei awal menunjukkan Pulau Kelasa sebagai lokasi potensial dengan pertimbangan keselamatan, ekologi, dan kesesuaian lokasi. Thorcon juga menegaskan kesiapan mereka mematuhi regulasi nuklir Indonesia melalui tim lokal yang telah dibentuk.

Persetujuan ini muncul seiring target pemerintah Indonesia untuk menghadirkan kapasitas PLTN sebesar 10 GW pada 2040. Saat ini, sebagian besar listrik di Indonesia masih bergantung pada batu bara.

Langkah selanjutnya bagi Thorcon adalah memperoleh izin lokasi dan persetujuan desain, dengan rencana konstruksi dimulai pada 2027 dan operasional penuh pada 2031. Thorcon juga berkomitmen melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam setiap tahap proses.

“Kami melihat potensi tenaga nuklir yang sangat besar di Indonesia, oleh karena itu kami telah membentuk tim perizinan dan tenaga nuklir domestik. Kami adalah perusahaan nuklir pertama dan satu-satunya yang telah melakukan hal ini,” ujar Kun Chen, Chief Nuclear Officer PT TPI.

Di samping itu, persetujuan program evaluasi lokasi dan sistem manajemen evaluasi lokasi PTI muncul setelah pemerintah Indonesia mengumumkan pada bulan Mei targetnya untuk memperkenalkan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 10 GW pada tahun 2040.

Saat ini, lebih dari separuh kapasitas listrik terpasang Indonesia menggunakan batu bara.

“Persetujuan dari BAPETEN merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia siap mengembangkan dan melisensikan tenaga nuklir dengan cepat, sesuai janjinya untuk memberikan kontrak dalam waktu lima tahun guna memenuhi target energi bersih,” jelasnya.

11/08/2025 20:37
RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Bisnis.com, BANDUNG – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Anak Perusahaan yaitu PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) memasok gas bumi berbasis Compressed Natural Gas (CNG) untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS). CNG dalam wujud Gaslink sudah dialirkan untuk kebutuhan dapur RSHS sejak Rabu pekan lalu, (6/8/25).

RSHS akan memakai Gaslink dengan volume 1.500 meter kubik (M3) per bulan, di mana sebelumnya RSHS menggunakan energi solar. Selain dapur, secara bertahap RSHS akan merealisasikan pemakaian Gaslink untuk boiler dan genset listrik.

Gaslink akan menjadi energi yang andal dan efisien untuk mendukung operasional yang berjalan 24 jam. RSHS dapat merasakan kepastian yang stabil untuk dapur rumah sakit yang memasak makanan untuk seluruh pasien.

Direktur Utama RSHS dr. H. Rachim Dinata Marsidi mengungkapkan, pemakaian Gaslink dapat membantu mengurangi biaya energi secara optimal, sekaligus menjadi komitmen RSHS dalam terciptanya lingkungan yang lebih bersih.

Sebelumnya, RSHS menggunakan energi dari bahan bakar solar yang mengeluarkan biaya sekitar 8 Milyar per tahun. Selanjutnya jika memakai CNG, kurang lebih menjadi 5 Milyar per tahun. “Dengan penghematan yang didapatkan, dapat kami alihkan untuk membeli kebutuhan rumah sakit lainnya,” ungkap dr. Rachim.

Pengaliran perdana Gaslink turut disaksikan oleh Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza. Kegiatan tersebut berbarengan dengan Market Day CNG Pertamina di Bandung pekan lalu, (6/8).

“Beralihnya RSHS dari solar ke gas bumi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi rumah sakit lainnya. Gas bumi adalah energi yang ramah lingkungan. Selain itu, dapat membantu mengurangi impor energi sehingga akan memberikan dampak positif bagi kita semua, sejalan dengan target Presiden. Pertamina akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kami siap untuk mengawal dalam mengurangi impor dan mendukung asta cita untuk mewujudkan kemandirian energi,” ujar Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dalam sambutannya.

Direktur Utama PGN Arief S. Handoko menambahkan, dengan pemanfaatan Gaslink di RSHS diharapkan mendukung inisiatif RSHS menuju rumah sakit hijau (green hospital) mengingat CNG adalah energi yang memiliki kandungan emisi relatif lebih rendah dibandingkan energi lainnya.

“Subholding Gas Pertamina bertekad memberikan layanan yang terbaik agar CNG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi RSHS,” ujarnya.

“Pemanfaatan energi Gaslink di RSHS menandai langkah penting penggunaan gas bumi yang lebih bersih, andal dan efisien bagi sektor kesehatan. Selain itu, membuktikan bahwa Gaslink yang dikelola oleh PGN Gagas dapat dimanfaatkan oleh sektor layanan kesehatan publik salah satunya adalah rumah sakit. Terlebih saat ini, PGN Gagas sudah siap memperluas layanan CNG di Bandung dan sekitarnya,” jelas Direktur Utama Gagas Santiaji Gunawan.

11/08/2025 20:37
RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Bisnis.com, BANDUNG – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui Anak Perusahaan yaitu PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) memasok gas bumi berbasis Compressed Natural Gas (CNG) untuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS). CNG dalam wujud Gaslink sudah dialirkan untuk kebutuhan dapur RSHS sejak Rabu pekan lalu, (6/8/25).

RSHS akan memakai Gaslink dengan volume 1.500 meter kubik (M3) per bulan, di mana sebelumnya RSHS menggunakan energi solar. Selain dapur, secara bertahap RSHS akan merealisasikan pemakaian Gaslink untuk boiler dan genset listrik.

Gaslink akan menjadi energi yang andal dan efisien untuk mendukung operasional yang berjalan 24 jam. RSHS dapat merasakan kepastian yang stabil untuk dapur rumah sakit yang memasak makanan untuk seluruh pasien.

Direktur Utama RSHS dr. H. Rachim Dinata Marsidi mengungkapkan, pemakaian Gaslink dapat membantu mengurangi biaya energi secara optimal, sekaligus menjadi komitmen RSHS dalam terciptanya lingkungan yang lebih bersih.

Sebelumnya, RSHS menggunakan energi dari bahan bakar solar yang mengeluarkan biaya sekitar 8 Milyar per tahun. Selanjutnya jika memakai CNG, kurang lebih menjadi 5 Milyar per tahun. “Dengan penghematan yang didapatkan, dapat kami alihkan untuk membeli kebutuhan rumah sakit lainnya,” ungkap dr. Rachim.

Pengaliran perdana Gaslink turut disaksikan oleh Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza. Kegiatan tersebut berbarengan dengan Market Day CNG Pertamina di Bandung pekan lalu, (6/8).

“Beralihnya RSHS dari solar ke gas bumi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi rumah sakit lainnya. Gas bumi adalah energi yang ramah lingkungan. Selain itu, dapat membantu mengurangi impor energi sehingga akan memberikan dampak positif bagi kita semua, sejalan dengan target Presiden. Pertamina akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kami siap untuk mengawal dalam mengurangi impor dan mendukung asta cita untuk mewujudkan kemandirian energi,” ujar Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dalam sambutannya.

Direktur Utama PGN Arief S. Handoko menambahkan, dengan pemanfaatan Gaslink di RSHS diharapkan mendukung inisiatif RSHS menuju rumah sakit hijau (green hospital) mengingat CNG adalah energi yang memiliki kandungan emisi relatif lebih rendah dibandingkan energi lainnya.

“Subholding Gas Pertamina bertekad memberikan layanan yang terbaik agar CNG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi RSHS,” ujarnya.

“Pemanfaatan energi Gaslink di RSHS menandai langkah penting penggunaan gas bumi yang lebih bersih, andal dan efisien bagi sektor kesehatan. Selain itu, membuktikan bahwa Gaslink yang dikelola oleh PGN Gagas dapat dimanfaatkan oleh sektor layanan kesehatan publik salah satunya adalah rumah sakit. Terlebih saat ini, PGN Gagas sudah siap memperluas layanan CNG di Bandung dan sekitarnya,” jelas Direktur Utama Gagas Santiaji Gunawan.

11/08/2025 20:37