Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Mengintip Kisi-kisi Subsidi Energi 2026 Jelang Nota Keuangan

    Mengintip Kisi-kisi Subsidi Energi 2026 Jelang Nota Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025).

    RAPBN dan Nota Keuangan yang akan disampaikan memuat gambaran anggaran untuk sejumlah program, termasuk subsidi energi. Terkait subsidi energi, Prabowo sempat menyoroti penyalurannya yang belum tepat sasaran.

    Belakangan, sang Kepala Negara ingin memangkas subsidi energi, khususnya BBM, dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah ingin menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

    Lalu, bagaimana proyeksi subsidi energi pada 2026 dan realisasinya dalam 5 tahun terakhir?

    Bila mengacu usulan yang disepakati Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, volume BBM bersubsidi untuk 2026 disepakati sebesar 19,05 juta-19,28 juta kiloliter. Volume tersebut terdiri atas minyak tanah sebesar 0,52 juta-0,54 juta kl dan minyak solar sebesar 18,53 juta-18,74 juta kl.

    Volume LPG 3 kg dipatok sebesar 8,31-8,76 juta MTon. Sementara itu, subsidi listrik tahun depan dipatok sebesar Rp97,37-104,97 triliun.

    Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak memproyeksi besaran subsidi energi akan tumbuh di kisaran 8% hingga 10% pada tahun ini. 

    Dia menjelaskan, dengan asumsi harga minyak mentah yang relatif rendah di kisaran US$60 hingga US$80 per barel serta pertumbuhan konsumsi BBM yang juga tidak signifikan, pertumbuhan konsumsi listrik dan BBM tidak akan melonjak drastis. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

    “Karena itu, diperkirakan pertumbuhan subsidi energi akan mencapai dua kali lipat pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu di kisaran 8%-10%,” kata Ishak kepada Bisnis, Selasa (12/8/2025).

    Ishak menambahkan bahwa di tengah pelemahan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang tahun depan diproyeksikan masih rendah, pemerintah perlu menjaga agar subsidi tetap dipertahankan. Hal ini diperlukan agar tidak menekan daya beli dan semakin menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Adapun, realisasi subsidi energi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Bisnis, realisasi subsidi energi pada 2020 mencapai Rp108,84 triliun atau 113,84% melebihi pagu APBN Perpres 72/2020.

    Perinciannya, realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg mencapai Rp47,73 triliun, atau 116,11% dari pagu APBN Perpres 72/2020. Sementara itu, realisasi belanja subsidi listrik mencapai Rp61,10 triliun atau 112,13% dari pagu APBN Perpres 72/2020. 
    Secara umum, persentase realisasi subsidi energi terhadap pagu APBN Perpres 72/2020 dapat dikatakan lebih tinggi dari target.

    Sementara itu, realisasi subsidi energi sepanjang 2021 mencapai Rp142 triliun. Angka ini melonjak 30,5% dibanding 2020. Adapun, subsidi energi 2021 diberikan dalam bentuk subsidi BBM yang mencapai 16 juta kiloliter dan subsidi LPG 3 kg mencapai 7,12 juta metrik ton.

    Lalu, subsidi listrik bagi rumah tangga berdaya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni sebanyak 32,5 juta pelanggan. Kemudian, diskon tarif listrik bagi rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA sebanyak 30,8 juta pelanggan, serta diskon tarif listrik bagi pelaku bisnis dan industri daya 450 VA kepada 430.000 pelanggan.

    Pada 2022, realisasi subsidi energi naik menjadi Rp171,86 triliun. Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp115,61 triliun atau 77,40% dari pagu. Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp56,24 triliun atau 94,43% dari pagu.

    Berikutnya, realisasi anggaran untuk subsidi energi pada 2023 mencapai Rp164,3 triliun, turun sebesar 4,4% secara tahunan. 

    Tercatat, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sepanjang 2023 terealisasi sebesar Rp95,6 triliun atau turun 17,3%. Sementara itu, anggaran subsidi listrik terealisasi sebesar Rp68,7 triliun atau tumbuh 22,2%.

    Khusus untuk 2024, realisasi penyaluran subsidi energi hanya tercatat per 30 November yang mencapai Rp157,16 triliun. Perinciannya, subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai Rp92,98 triliun dan subsidi listrik Rp64,18 triliun. Sementara pagu anggaran subsidi energi pada 2024 mencapai Rp186,9 triliun.

    Adapun untuk 2025 ini, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024. Per semester I/2025, total realisasi subsidi energi mencapai Rp66,89 triliun atau sekitar 32,9% dari pagu APBN 2025.

    Angka itu terdiri atas subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai 30,28 triliun dan subsidi listrik mencapai Rp26,61 triliun.

  • AI Perplexity Ajukan Penawaran Rp562,28 Triliun ke Google untuk Akuisisi Chrome

    AI Perplexity Ajukan Penawaran Rp562,28 Triliun ke Google untuk Akuisisi Chrome

    Bisnis.com, JAKARTA — Startup kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) Perplexity mengajukan penawaran US$34,5 miliar atau setara Rp562,28 triliun (kurs US$1=Rp16.298) untuk mengakuisisi peramban (browser) Chrome milik Google, langkah berani di tengah kemungkinan kewajiban divestasi dalam perkara antitrust AS.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (13/8/2025), juru bicara Perplexity mengatakan penawaran yang tidak diminta itu dikirim pada Selasa (12/8/2025) pagi waktu setempat ke Google, anak usaha Alphabet Inc., dan akan didanai dengan dukungan investor eksternal. 

    Langkah tersebut menyusul minat serupa dari rivalnya, OpenAI, untuk membeli Chrome—bersama perangkat lunak open-source Chromium—yang menjadi pintu utama pengguna mengakses internet di PC.

    Jika penawaran diterima dan disetujui, Perplexity berencana menggelontorkan investasi US$3 miliar dalam dua tahun untuk Chrome dan Chromium, serta mempertahankan sebagian besar talenta Chrome. 

    Perusahaan juga menegaskan tawarannya tidak mencakup kepemilikan saham di Perplexity guna menghindari masalah antimonopoli. Perplexity juga menegaskan tidak akan melakukan modifikasi diam-diam pada Chrome. 

    “Ini bagian dari komitmen kami terhadap kontinuitas dan pilihan bagi pengguna, yang juga akan dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas bagi Google dan pengiklannya,” tulis juru bicara Perplexity.

    Adapun, Google menolak berkomentar terkait kabar ini. Perusahaan menyatakan akan mengajukan banding atas putusan hakim yang menyatakan Google secara ilegal memonopoli pasar pencarian daring, sehingga upaya penyelesaian dapat tertunda berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. 

    Google juga berencana menentang setiap putusan yang mewajibkan pelepasan Chrome, dengan menawarkan opsi alternatif berupa penyesuaian perjanjian pencarian default dengan Apple, Mozilla, dan Android guna membuka persaingan pasar.

    Pemerintah AS sebelumnya meminta Google untuk menjual Chrome dan melisensikan data pencarian kepada pesaing, setelah Hakim Distrik AS Amit Mehta memutuskan tahun lalu bahwa Google memonopoli pencarian internet secara ilegal. Putusan akhir terkait langkah korektif untuk mencegah monopoli diperkirakan keluar dalam beberapa hari mendatang.

    Perplexity yang berbasis di San Francisco, AS, selama ini berupaya merebut pengguna Google dengan layanan pencarian berbasis AI. Awal tahun ini, perusahaan mengantongi pendanaan US$100 juta yang menempatkan valuasinya di angka US$18 miliar. Hal ini memunculkan pertanyaan soal kemampuan Perplexity mengeksekusi penawaran pembelian Chrome.

    “Kami telah mendapatkan komitmen penuh pembiayaan dari sejumlah dana investasi besar,” ujar Chief Business Officer Perplexity, Dmitry Shevelenko, tanpa menyebutkan nama investor.

    Namun, analis Robert W. Baird & Co., Colin Sebastian, menilai tawaran tersebut sangat meremehkan nilai aset Chrome yang ia perkirakan mendekati US$100 miliar. 

    Menurutnya, pemisahan paksa juga kecil kemungkinan terjadi karena berpotensi merugikan pengguna melalui penurunan kualitas dan keandalan produk, serta kerumitan memisahkan Chrome dari ekosistem Google ketika solusi alternatif tersedia.

    Sebelumnya, Perplexity juga sempat mengajukan penawaran kepada ByteDance Ltd., induk TikTok, untuk menggabungkan operasionalnya di AS demi membentuk entitas baru—langkah yang diambil di tengah ancaman larangan TikTok di Negeri Paman Sam.

    Minat terhadap bisnis peramban web meningkat seiring perusahaan AI berlomba mengembangkan agen digital yang mampu menangani belanja daring dan tugas lain bagi pengguna. Perplexity sendiri tengah menyiapkan peluncuran peramban baru bernama Comet yang dilengkapi agen AI.

  • Kadin Sebut Pasar Dubai Potensial Bagi RI, Soroti Sektor Teknologi hingga EV

    Kadin Sebut Pasar Dubai Potensial Bagi RI, Soroti Sektor Teknologi hingga EV

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pelaku usaha Indonesia, khususnya generasi muda, untuk memperluas ekspor dan memanfaatkan Dubai sebagai hub perdagangan internasional.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan pihaknya kini akan fokus pada peningkatan ekspor ke berbagai negara tujuan non-tradisional, termasuk Dubai. 

    “Selama ini kita masih konvensional, mayoritas ke China, India, Pakistan, Jepang, dan sebagian ke Amerika Serikat (AS). Kita perlu terobosan baru. Dubai bisa jadi pintu masuk ke pasar Eropa, negara-negara lain, bahkan Afrika,” ujar Juan di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

    Untuk itu Kadin bersama Kedutaan Besar Uni Emirat Arab (UEA) dan Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) menggelar seminar bisnis bertajuk Step-by-Step Guide to Starting a Business in Dubai di The Langham Hotel, Jakarta.

    Menurut Juan, terdapat beberapa sektor yang berpotensi di bidang ekspor dan memiliki prospek di Dubai antara lain teknologi digital, industri otomotif, distribusi komoditas internasional, dan transit hub untuk produk-produk Afrika sebelum masuk ke Indonesia.

    Lebih lanjut, dia juga menilai aspek pendanaan di Dubai sangat mendukung, terutama bagi perusahaan yang telah melantai di bursa efek maupun startup.

    “Mereka lihat prospeknya bagus. Startup kita punya kontribusi cukup banyak dan hubungan bisnis dengan Dubai harus terus dijaga,” tambahnya.

    Lebih jauh, Juan melihat potensi besar di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomotif termasuk electric vehicle (EV) dan charging station, serta pengembangan ekosistem baterai.

    “AI itu buat Indonesia penting, kita bisa belajar langsung dari Dubai tanpa harus jauh-jauh. Di sektor otomotif, EV charging di sana berkembang pesat. Kita bisa kolaborasi, seperti yang dilakukan Astra di industri EV. Vietnam bisa sukses, kenapa kita tidak,” tuturnya.

    Sementara itu, Executive Chairman dan CEO Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Ahmed Bin Sulayem menilai Dubai dan Jakarta memiliki banyak kesamaan sebagai pusat perdagangan dan logistik yang dinamis. 

    Kedua kota tersebut, menurutnya, sama-sama ditopang oleh letak geografis strategis, diversifikasi ekonomi, dan infrastruktur kelas dunia.

    “Dubai berada di persimpangan Eropa, Asia, dan Afrika, sementara Jakarta sebagai pusat komersial negara dengan populasi terbesar keempat di dunia berperan penting dalam rantai pasok Asia Tenggara. Indonesia sendiri adalah kekuatan besar dalam perdagangan komoditas,” ujar Ahmed.

    Lebih lanjut, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia dan Asean Abdulla Salem AlDhaheri, menyebut kegiatan ini bukan sekadar pertemuan, melainkan pintu gerbang untuk memahami, menjelajahi, dan merasakan peluang di Dubai.

  • Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

    Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan Presiden AS Donald Trump untuk memangkas dana bantuan luar negeri berkontribusi ke peningkatan angka pengangguran di Afrika Selatan.

    Bahkan, angka pengangguran di negara tersebut mencapai level tertinggi setahun terakhir usai banyak pegawai di sektor kemasyarakatan dan jasa sosial kehilangan pekerjaan.

    Dikutip dari Bloomberg, Selasa (12/8/2025), angka pengangguran Afrika Selatan melonjak ke 33,2% dalam waktu tiga bulan hingga Juni 2025, dari 32,9% pada kuartal sebelumnya. 

    Sektor pelayanan masyarakat kehilangan 42.000 lapangan kerja pada kuartal tersebut dan menjadi jumlah terbesar di antara enam sektor ekonomi yang mengalami banyak pemutusan hubungan kerja.

    “Peninjauan lebih jauh terhadap sub-sektor layanan masyarakat dan sosial menyoroti dampak pemotongan bantuan [dari AS],” kata Solly Molayi dari Statistik Afrika Selatan.

    Molayi menambahkan pihaknya juga melihat penurunan tenaga kerja di sektor pekerja kesehatan dan sosial, di mana organisasi nirlaba paling banyak berada di sektor ini.

    Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS mulai mengurangi pendanaan pada Januari tahun ini, menempatkan LSM pada risiko penutupan dan mengancam program kesehatan penting. 

    Sekitar 17%, atau US$440 juta per tahun, dari pengeluaran Afrika Selatan untuk menanggapi epidemi HIV berasal dari program AS tersebut.

    Adapun, Afrika Selatan memiliki jumlah orang yang hidup dengan HIV tertinggi di dunia, sekitar 8 juta orang atau setara dengan 13% dari populasi.

  • Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

    Kopdes Merah Putih Salurkan Beras SPHP, Kemenkop Siapkan Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan sedang menyiapkan operasional terkait perluasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui kanal Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Nasional yang menargetkan 15.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi serempak pada rentang Agustus hingga September tahun ini.

    “Nanti Satgas provinsi dan kabupaten/kota mulai melaksanakan persiapan untuk operasionalnya,” kata Ferry saat ditemui usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).

    Menurutnya, penyaluran beras SPHP juga menjadi bagian dari fungsi Kopdes Merah Putih sebagai gerai penjualan stok pangan masyarakat. Selain itu, Ferry juga menggarisbawahi peran Kopdes sebagai off-taker alias pihak yang membeli produk pertanian, termasuk beras.

    Dengan demikian, persebaran Kopdes Merah Putih di seluruh provinsi diharapkan dapat menjadi sarana percepatan penyaluran program-program pemerintah.

    “Jadi 15.000 itu per provinsi masing-masing 400 Kopdes yang siap dioperasionalkan. Jad,i kan harus itu [penyaluran beras SPHP]. Itu bagus,” ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa distribusi beras murah atau beras SPHP diperkirakan mencapai 12.000 ton per hari hingga penghujung 2025.

    I Gusti Ketut Astawa selaku Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menyatakan bahwa perluasan kanal distribusi melalui jaringan Kopdes Merah Putih membuat beras SPHP dapat kian dijangkau masyarakat.

    “Harapannya fluktuasi harga beras dapat ditekan. Begitu juga inflasi. Jadi, ke depannya, pemerintah bersama Bulog akan memasifkan program ini, salah satunya melalui jaringan Kopdes Merah Putih,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (11/8/2025).

    Hingga 8 Agustus 2025, pihaknya mencatat bahwa realisasi pelaksanaan beras SPHP untuk periode kali ini telah mencapai 14.900 ton.

    Sementara itu, distribusi beras SPHP melalui kanal Koperasi Merah Putih dilaporkan melonjak dalam sepekan. Per 1 Agustus, beras yang disalurkan berada pada posisi 53,72 ton, lantas naik 97,32% hingga mencapai 106 ton pada 8 Agustus.

  • Kejagung Telah Kembalikan iPad dan Macbook Milik Tom Lembong 3 jam yang lalu

    Kejagung Telah Kembalikan iPad dan Macbook Milik Tom Lembong

    3 jam yang lalu

  • KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

    KPK Sita Dokumen terkait Korupsi Proyek RSUD di Kolaka Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengamankan sejumlah dokumen terkait suap penerimaan proyek pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur, setelah melakukan penggeledahan dan penyegelan di Kantor Dirjen Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan, Selasa (12/8/2025).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pembangunan RSUD merupakan salah satu program Quick Wins di bidang kesehatan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “KPK mengamankan sejumlah dokumen yang diduga ada kaitannya dengan perkara korupsi penerimaan suap terkait program Quick Win di Bidang Kesehatan berupa Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kelas D/D Prarama menjadi kelas C, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Nonfisik pada Kementerian kesehatan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kolaka Timur,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

    Meski begitu, Budi belum dapat menjelaskan detail apa saja dokumen yang disita oleh penyidik KPK. Sebagai informasi, program Quick Wins di bidang kesehatan dirancang dalam akselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Salah satu poinnya adalah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di wilayah kabupaten.

    Adapun dana alokasi Kemenkes tahun 2025 untuk program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari tipe D menjadi tipe C mencapai Rp4,5 triliun, di antaranya untuk proyek peningkatan kualitas pada 12 RSUD dengan menggunakan dana Kemenkes dan 20 RSUD yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.

    Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan DAK Rp126,3 miliar. Namun, terjadi kasus dugaan suap penerimaan yang melibatkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dengan dugaan telah mengatur penentuan perusahaan yang akan menggarap proyek tersebut, sehingga dirinya menjadi tersangka.

    KPK pun menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Koltim periode 2024–2029 Abdul Azis, PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD ALH (Andi Lukman Hakim), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim AGD (Ageng Dermanto), pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PT PCP) DK (Deddy Karnady), dan pihak swasta dari KSO PT PCP AR (Arif Rahman).

    Atas perbuatannya Deddy dan Arif Rahman sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 18.

    Sementara, Abdul Azis dan Andi Lukman, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Ngadu ke Ombudsman dan BPKP, Tom Lembong Yakin Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Gula 2 jam yang lalu

    Ngadu ke Ombudsman dan BPKP, Tom Lembong Yakin Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Gula

    2 jam yang lalu

  • Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

    Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi Amerika Serikat tumbuh melambat pada Juli 2025 sebesar 0,2% secara bulanan, dibandingkan Juni 2025 sebesar 0,3%. Adapun, inflasi AS secara tahunan mencapai 2,7% per Juli 2025. 

    Dilansir dari Reuters, Biro Statistik Ketenagakerjaan pada Departemen Ketenagakerjaan AS mencatat bahwa indeks harga konsumen Juli 2025 tumbuh 0,2% dibandingkan Juni 2025.

    Meski tumbuh melambat secara bulanan, kenaikan biaya barang akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump menyebabkan ukuran inflasi mendasar tercatat mengalami kenaikan terbesar dalam periode enam bulan. 

    Adapun, inflasi Juli 2025 tercatat sebesar 2,7% secara tahunan atau dibandingkan dengan 12 bulan sebelumnya, atau sama dengan yang tercatat pada Juni 2025 yakni 2,7%. Data statistik itu sedikit meleset dari perkiraan analis dan ekonom yang disurvei Reuters yang sebelumnya meramal inflasi 2,8% (year on year/YoY). 

    Berdasarkan komponennya, inflasi terjadi pada Juli 2025 sebesar 0,3% dibandingkan bulan sebelumnya apabila tidak menyertakan harga pangan dan energi. Inflasi itu adalah yang tertinggi sejak Januari, setelah merangkak naik pada Juni sebesar 0,2%. 

    Kemudian, indeks harga konsumen (CPI) inti bulan lalu juga tercatat tumbuh 3,1% (YoY) atau lebih tinggi dari periode Juni 2025 yakni 2,9% (YoY). 

    Federal Reserve melacak indikator-indikator berbeda yang memengaruhi inflasi atas target yang ditetapkan yakni 2%. Sebelum rilis data indeks harga konsumen, pelaku pasar keuangan memperkirakan bank sentral AS akan meneruskan pemangkasan suku bunga pada September setelah laporan ketenagakerjaan yang lemah pada Juli.  

    Tidak hanya itu, ada revisi penurunan tajam pada data penggajian pada sektor nonpertanian untuk Mei dan Juni. 

    The Fed lalu mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 4,25%—4,50% bulan lalu untuk kelima kalinya berturut-turut sejak Desember 2024.

    Laporan IHK diterbitkan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kualitas laporan inflasi dan ketenagakerjaan menyusul pemotongan anggaran dan kepegawaian, yang menyebabkan penangguhan pengumpulan data untuk sebagian keranjang IHK pada beberapa wilayah di AS.

    Kekhawatiran tersebut diperparah oleh pemecatan yang dilakukan Trump terhadap Kepala Biro Statistik Ketenagakerjaan AS atau US Bureau of Labor Statistics (BLS), Erika McEntrafer awal bulan ini.

    Kenapa Data Inflasi dari BPS AS Jadi Sorotan?

    Menurut sejumlah ekonom, penangguhan pengumpulan data oleh BLS terjadi setelah kurangnya pendanaan terhadap lembaga tersebut baik di bawah rezim pemerintahan partai Republik maupun Demokrat. Situasi semakin meruncing setelah kebijakan Trump pada pemerintahannya di periode kedua ini untuk memangkas belanja besar-besaran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pekerja di sektor publik. 

    BLS sebelumnya menyatakan bahwa perlu ‘menyelaraskan beban kerja dengan tingkat sumber daya’ saat menangguhkan pengumpulan data IHK di salah satu kota di negara bagian Nebraska, Utah dan New York. Penangguhan juga dilakukan pada 15% sampel di 72 area secara rata-rata. 

    Hal itu berdampak pada survei harga komoditas dan jasa sekaligus perumahan, sehingga beberapa harga barang dan jumlah sewa yang dihimpun untuk menentukan IHK menjadi dikurangi sementara waktu.

    Situasi tersebut lalu berujung pada BLS menggunakan imputasi untuk mengisi informasi yang hilang. Untuk diketahui, imputasi berarti proses mengisi nilai yang hilang dalam suatu dataset. 

    Imputasi sel berbeda, yang digunakan BLS ketika semua harga tidak tersedia di sel asal, mempertahankan kategori barang tetapi memperluas kewilayahannya. Metode sel asal yang dianggap oleh para ekonom sebagai metode berkualitas lebih tinggi, menggunakan harga rata-rata barang yang sama di lokasi yang sama dengan harga produk yang hilang.

    Penggunaan imputasi sel berbeda telah meningkat dari hanya 8% pada bulan Juni 2024. Para ekonom mengatakan meskipun langkah-langkah yang diadopsi oleh BLS ini tidak akan menimbulkan bias dalam data IHK, volatilitasnya patut dikhawatirkan.

  • Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025

    Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan operasional apotek dan klinik desa di bawah pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat berjalan secara luas pada akhir Agustus 2025. 

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian Kesehatan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyepakati relaksasi sejumlah peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan apotek desa dan klinik desa itu.

    “Harapannya pada akhir bulan ini akan keluar peraturan Menteri Kesehatan yang baru, yang nanti akan diikuti oleh Kementerian Investasi untuk perizinan dalam pengelolaan apotek dan klinik desa serta yang lain-lainnya,” katanya saat ditemui usai rapat koordinasi di kantornya, Selasa (12/8/2025).

    Lebih lanjut, upaya ini dilakukan seiring dengan hasil pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Bali beberapa waktu lalu, yang menargetkan 15.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi pada Agustus-September tahun ini.

    Menurut Ferry, Kopdes Merah Putih nantinya dapat melayani penjualan obat dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan di luar Kopdes.

    Dia menjelaskan bahwa perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta, juga menyambut baik gagasan untuk menyuplai obat dengan harga diskon. Dengan demikian, harga jual di apotek desa dapat lebih murah.

    “Kita bisa mendapatkan harga eceran, bisa 10%—20% di bawah retail modern. Karena harapannya semakin ke desa, harga obat bisa semakin murah,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjelaskan bahwa apotek desa cukup dikelola oleh tenaga kefarmasian tanpa kewajiban apoteker, dan tidak memerlukan perizinan baru selama dilembagakan dalam Kopdes.

    Selain relaksasi aturan, Kemenkes juga akan menerbitkan buku saku sebagai pedoman pelaksanaan operasional apotek dan klinik desa di bawah kelembagaan program prioritas pemerintah ini.

    “Jadi nanti peraturannya tidak lagi mengikuti peraturan-peraturan teknis yang konvensional, tidak perlu IMB [izin mendirikan bangunan] lagi, tidak perlu strategi usaha lagi karena sudah melekat di Koperasi Desa,” kata Dante.

    Menurutnya, relaksasi aturan tersebut juga akan diterapkan dalam sistem kerja sama antara Kopdes dengan BPJS Kesehatan. Harapannya, layanan kesehatan bagi masyarakat dapat lebih maksimal.