Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Danantara Dikabarkan Kelola Dana AI Nasional, Pembentukan Dimulai 2027

    Danantara Dikabarkan Kelola Dana AI Nasional, Pembentukan Dimulai 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mendapat usulan untuk membentuk dana abadi “Sovereign AI Fund” guna membiayai ambisi Indonesia pusat teknologi Kecerdasan Buatan (AI) di kawasan Asia Tenggara. Dana tersebut dikabarkan akan dikelola oleh Danantara. 

    Langkah ini mengikuti tren regional, setelah Malaysia berhasil menjaring investasi bernilai miliaran dolar dari raksasa teknologi dunia, demi membangun infrastruktur cloud dan AI untuk memenuhi lonjakan kebutuhan digital. 

    Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, siap meluncurkan peta jalan (roadmap) nasional AI pertamanya sebagai upaya menarik masuk investor asing dan ikut dalam kompetisi global di sektor AI dan chip.

    Reuters melaporkan, dikutip Rabu (13/8/2025), dalam strategi yang diusulkan dana abadi AI ini mayoritas akan dikelola oleh Danantara Indonesia. 

    Tidak ada informasi mengenai nominal target suntikan dana, namun pemerintah memperkirakan pembentukan dana AI nasional bisa dimulai antara 2027 hingga 2029, menggunakan model pembiayaan campuran publik-swasta.

    Selain itu, strategi ini juga merekomendasikan peningkatan insentif fiskal bagi investor domestik di bidang AI, meski belum ada rincian teknis yang dijabarkan.

    Danantara Indonesia tidak memberi respons pertanyaaan Reuters hingga berita tersebut.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak publik untuk terlibat dalam penyusunan buku putih peta jalan dan konsep etika kecerdasan buatan (AI). Masukan dari publik ditunggu paling lambat hingga 22 Agustus 2025. 

    Gedung Danantara

    Dilansir dari laman resmi, Sabtu (9/8/2025) dalam rangka akselerasi pengembangan dan pemanfaatan AI yang inklusif, berkelanjutan, aman dan bertanggung jawab, Komdigi telah menyusun Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial.

    Buku Putih Peta Jalan KA Nasional merupakan merupakan hasil keluaran dari Gugus Tugas Peta Jalan KA Indonesia yang beranggotakan 443 orang dan terdiri dari gabungan Pemerintahan, Akademisi, Industri, Komunitas/Masyarakat, dan Media.

    Adapun bersamaan dengan hal tersebut, Komdigi juga telah menyusun Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial sebagai upaya untuk memperkuat dan mengembangkan kebijakan etika KA yang saat ini sudah tersedia melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

    “Penyusunan Buku Putih ini menjadi pijakan dalam upaya pengambilan strategi kebijakan/regulasi yang akan ditempuh dalam menata kelola pengembangan dan pemanfaatan KA di Indonesia,” tulis Komdigi dalam websitenya.

    Konsultasi Publik Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial dimaksud untuk mendapat tanggapan dan masukan dari para pemangku kepentingan yang terkait untuk memperkaya materi Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial, sehingga dihasilkan kajian komprehensif dan akurat untuk mendukung Kecerdasan Artifisial di Indonesia.

    Tanggapan terhadap Konsultasi Publik Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial dapat disampaikan melalui email kerjal.aikita@mail.komdigi.go.id sampai dengan  22 Agustus 2025. 

  • BGN Percepat Pembangunan 1.500 SPPG dari Anggaran APBN

    BGN Percepat Pembangunan 1.500 SPPG dari Anggaran APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya menargetkan lebih dari 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Selama ini, Dadan mengamini bahwa seluruh SPPG yang beroperasi masih dibangun melalui pendanaan mitra.

    “Ya, untuk dana APBN memang kami sedang berusaha secepat mungkin melakukannya,” kata Dadan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025) malam.

    Dadan menjelaskan, pembangunan SPPG dari APBN akan dilakukan melalui dua mekanisme. Sehingga memang ada prosedur cermat yang harus dilalui oleh lembaganya.

    Apalagi, kata Dadan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan gizi, khususnya untuk mendukung target nasional pemenuhan gizi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

    “Ada nanti yang melalui e-katalog yang dilakukan oleh BGN sendiri. Ada sebagian yang kami bebankan atau kami mintakan bantuan dari PU untuk percepatan,” pungkas Dadan.

    Sebelumnya, Dadan menyampaikan bahwa saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.

    SPPG tersebut dijelaskan menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.

    “Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.

    Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.

    Dadan juga menyebut bahwa implementasi MBG turut menggerakkan sektor usaha. Banyak restoran, kafe, hingga hotel mengubah fungsi dapurnya untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

    “Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut. Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” tandas Dadan.

  • Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Distribusi Beras dengan Dasco, Bulog, BIN hingga Kapolri

    Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Distribusi Beras dengan Dasco, Bulog, BIN hingga Kapolri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan dirinya turut hadir dalam rapat dengan Perum Bulog bersama Presiden Prabowo Subianto yang juga membahas strategi pemerintah terkait distribusi beras.

    “Ya, tadi bahasannya juga khusus Bulog ya. Ada strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan distribusi beras,” kata Dadan di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

    Namun, Dadan menegaskan bahwa teknis distribusi beras bukan menjadi ranah kewenangan BGN.

    “Tapi bukan wilayah saya untuk menjawab,” tandas Dadan.

    Sementara itu, dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut. 

    “Hadir diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Kepala Perum Bulog Rizal Ramdhani,” ujar Teddy.

    Meski berlangsung secara tertutup, Teddy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut digelar untuk membahas isu-isu strategis yang tengah menjadi perhatian pemerintah.

    “Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” pungkas Teddy.

  • 2.684 Personel Polisi Dikerahkan untuk Amankan Demo di Pati Hari Ini (13/8)

    2.684 Personel Polisi Dikerahkan untuk Amankan Demo di Pati Hari Ini (13/8)

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah menerjunkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, serta berbagai instansi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa terkait kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan seruan lengsernya Bupati Pati Sudewo.

    “Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan,” kata Kepala Polresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi di Pati dilansir dari Antara, Rabu (13/8/2025). 

    Adapun, personel gabungan yang dilibatkan selain dari 14 polres jajaran, yakni Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang dan satker Mapolda Jateng, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, serta instansi terkait lainnya.

    Dia mengatakan seluruh petugas juga mendapat arahan teknis dan mental sesuai standar operasional prosedur, termasuk cara menghadapi potensi provokasi.

    “Kami ingatkan peserta aksi maupun masyarakat untuk tidak membawa barang terlarang, seperti minuman keras, narkoba, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, petasan, maupun benda yang berpotensi digunakan untuk merusak fasilitas umum. Kami akan bertindak cepat jika ditemukan pelanggaran. Semua ini demi keselamatan bersama dan kelancaran kegiatan,” tegasnya. 

    Polresta Pati juga berkoordinasi dengan koordinator aksi untuk menyepakati teknis pelaksanaan di lapangan. Pendekatan dialogis menjadi kunci agar aspirasi tetap tersampaikan dalam koridor hukum. Pemetaan titik rawan dan rekayasa lalu lintas pun telah disiapkan untuk menghindari kemacetan, dengan penempatan personel di persimpangan dan jalur utama.

    Selain personel pengamanan, Polresta Pati menyiagakan tim medis, pemadam kebakaran, serta tim pengurai massa untuk mengantisipasi penumpukan atau gesekan di lapangan. Seluruh kegiatan pengamanan akan terdokumentasi secara transparan untuk memastikan akuntabilitas.

    “Kami hormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan sesuai aturan. Tugas kami adalah menjaga, melindungi, dan mengayomi. Gunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum langkah penegakan hukum,” ujarnya.

    Dia juga mengimbau warga yang tidak berkepentingan untuk menghindari lokasi aksi demi mencegah kerumunan dan potensi gangguan keamanan.

    Aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati untuk memprotes kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250%. Akan tetapi, Bupati Pati Sudewo akhirnya mengambil membatalkan kenaikan tarif PBB tersebut.

    Kenaikan hingga 250% merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50%. Bahkan banyak yang kenaikannya hanya 50%.

  • Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

    Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Yaqut dan Bos Maktour Dicekal hingga Kerugian Rp1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji 2023-2024 yang merugikan keuangan negara hingga 1 triliun. Bahkan, KPK telah mencegah Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan beberapa pejabat Kemenag untuk bepergian keluar negeri.  

    KPK mengusut Surat Keputusan atau SK yang mengatur pembagian kuota haji 2023-2024. KPK ingin mengetahui bagaimana alur penerbitan SK tersebut.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan SK tersebut telah menjadi salah satu bukti dalam perkara ini. Menurutnya, SK untuk pembagian kuota haji masih menjadi tanda tanya besar.

    “Karena pada umumnya pada jabatam setingkat menteri yang bersangkutan [Yaqut Cholil Qoumas] apakah memang merancang SK itu sendiri atau SK itu sudah jadi. Ada yang menyusun SK itu, kemudian di istilahnya disodorkan lah kepada yang bersangkutan untuk ditandatangan. Nah, ini yang sedang kita dalami,” tutur Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Fakta-fakta Dugaan Korupsi Kuota Haji 

    1. Kuota Haji Reguler Dialihkan jadi Haji Khusus 

    Asep menjelaskan bisa saja SK diterbitkan atas usulan dari penyenggara atas ke bawah atau penyelenggara bawah ke atas, yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama hingga penyelenggara tour travel, begitu pun sebaliknya.

    Sebab, menurutnya, pembagian kuota oleh Kemenag seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus berubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. 

    “Setelah disepakati [kuota haji] 50-50, inilah kemudian yang saat ini sedang kami dalami, di mana salah satunya dikuatkan dengan adanya SK dari menteri adalah 50-50 itu,” tegasnya.

    Adapun, Asep juga mencurigai adanya kerja sama antara pihak travel agent dengan Kementerian Agama untuk penerbitan SK tersebut. Pasalnya, para tour travel mengetahui adanya penambahan 20 ribu kuota haji untuk paket reguler sehingga meminta ‘jatah’ kuota.

    “Kalau hanya dibagi sekarang 92% dengan 8%, mereka hanya akan dapat 1.600 kuota, gitu kan. Nah nilainya akan lebih kecil gitu. Apalagi kalau 20.000 [kuota tambahan] itu semuanya digunakan atau dijalan kuota reguler,” jelasnya

    Asep tidak menutup kemungkinan adanya porsi pembagian 50-50 adalah hasil diskusi antara travel, asosiasi, dengan Kementerian Agama agar pembagian dapat merata ke seluruh pihak travel yang bekerja sama dengan Kemenag. 

    2. Yaqut Cholil Qoumas Cs Dicegah Keluar Negeri 

    Lalu pada 11 Agustus 2025 telah mencegah Yaqut, Pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur, dan eks stafsus Yaqut Ishfah Abidal Azis untuk pergi keluar negeri.

    Juru Bicara Budi Prasetyo menyampaikan surat pelarangan pergi ke luar negeri diterbitkan pada 11 Agustus 2025.

    “Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 3 (tiga) orang yaitu YCQ [Yaqut Cholil Qoumas], IAA [Ishfah Abidal Azis] dan FHM [Fuad Hasan Masyhur] terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (12/8/2025).

    Sebagai informasi, Eks Kementrian Agama Yaqut Cholil Qoumas telah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji 2023-2024. Dia diperiksa pada Kamis (7/8/2025).

    Dia mengaku telah dimintai keterangan mengenai pembagian kuota tambahan tambahan pada pelaksanaan haji tahun 2024.

    “Ya, alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” ujar Yaqut usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    3. KPK Lacar Aliran Dana 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan mengusut dugaan suap ke pejabat Kementerian Agama terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    “Itu termasuk materi yang nanti akan didalami,” ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (12/8/2025).

    Budi menjelaskan KPK mengusut dugaan suap tersebut yang diberikan oleh para penyelenggara agen haji kepada pejabat Kemenag.

    “Apakah kemudian ada aliran-aliran uang dari dana pelaksanaan ibadah haji itu? Kalau ada, kepada siapa saja? Itu nanti akan ditelusuri,” katanya.

    Sementara itu, dia memastikan KPK berkomitmen menuntaskan perkara tersebut. Terlebih, kata dia, KPK dalam setiap prosesnya akan berangkat dari alat bukti.

    “Dengan demikian, pihak-pihak yang diduga memang terkait, terlibat, atau mendapatkan keuntungan dari dugaan tindak pidana korupsi pada pengaturan kuota dan penyelenggaraan haji ini tentu nanti akan dilacak, serta ditelusuri oleh KPK,” jelasnya.

    4. Total Kerugian Negara Ditaksir Lebih dari Rp1 Triliun

    KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

    KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai lebih dari Rp1 triliun. 

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8%, sedangkan 92% untuk kuota haji reguler.

  • Elon Musk Bakal Luncurkan Grok 4.20 Bulan Ini, Saingi GPT-5

    Elon Musk Bakal Luncurkan Grok 4.20 Bulan Ini, Saingi GPT-5

    Bisnis.com, JAKARTA — xAI milik Elon Musk tengah menguji versi terbaru Grok 4.20, yang digadang-gadang mampu menyaingi GPT-5 di beberapa tolok ukur, seperti ARC-AGI-2.

    Dalam sebuah unggahan di X, Elon Musk telah memberi bocoran tentang Grok 4.20 yang rencananya diluncurkan pada akhir Agustus.

    Model kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terbaru tersebut akan berwujud “multimodal asli”, yang artinya, Grok 4.20 dapat memproses aliran bit video/audio secara langsung, serta memahaminya tanpa mengubahnya menjadi apapun.

    “Misalnya, dia akhirnya akan memahami suasana hati dan penekanan dalam cara berbicara pengguna,” jelas Musk, dikutip dari BleepingComputer, Rabu (13/8/2025).

    Sebelumnya, Elon Musk telah mengkonfirmasi pengerjaan model pondasi V7, yang telah menyelesaikan pra-pelatihan pada minggu lalu.

    xAI juga sebelumnya sudah meluncurkan model Grok 4, yang performanya mengungguli pesaingnya. Grok 4 baik dalam evaluasi matematika dan sains terstruktur, serta memperkenalkan sistem multi-agen dalam Grok 4 Heavy untuk lingkungan penelitian dan pemikiran jangka panjang.

    Namun, ternyata model AI tersebut lebih lambat daripada Grok 3. Itu disebabkan oleh pemahaman gambar dan videonya yang masih belum sempurna dalam penggunaan sehari-hari. 

    Itu membuat pengguna perlu membuat prompt secara hati-hati, dan memangkas input karena jendela konteks yang relatif terbatas. Jika pengguna menginginkan performa terbaik dengan Grok 4 Heavy pun, mereka perlu membayar lebih untuk itu.

    Grok 4 pun dinilai lebih cocok untuk para pengembang dan peneliti, sebab mereka dapat mengeksplorasi model AI tersebut.

    Untuk pengguna awam, mereka akan lebih cocok menggunakan Grok 3 dengan kecepatan dan responnya, atau dapat memilih model mainstream lainnya yang lebih cocok dengan kebutuhan. 

    Ketika dibandingkan dengan model AI terbaru milik OpenAI, GPT-5, Grok 4 kalah jauh dari segi kecepatan. Dilansir dari Artificial Analysis, ketika dua model tersebut dibandingkan, GPT-5 menghasilkan 156 output token per detik, sementara itu Grok 4 hanya 72 output token per detik.

    Tetapi, dari segi intelijen, kedua model AI tersebut mendapat skor yang berbeda tipis. Berdasarkan Indeks Kecerdasan Analisis Buatan, GPT-5 mendapat skor 69, sementara itu, Grok 4 mendapat skor 68. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Defisit Anggaran AS Bengkak Jadi US1 Miliar per Juli Meski Penerimaan Tarif Melonjak

    Defisit Anggaran AS Bengkak Jadi US$291 Miliar per Juli Meski Penerimaan Tarif Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA – Defisit anggaran Amerika Serikat (AS) naik hampir 20% pada Juli 2025 menjadi US$291 miliar, dipicu lonjakan belanja meski penerimaan bea masuk melonjak berkat tarif impor Presiden Donald Trump.

    Menurut data Departemen Keuangan AS yang dikutip dari Reuters pada Rabu (13/8/2025), defisit AS pada Juli meningkat 19% atau US$47 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu. 

    Penerimaan negara pada Juli 2025 naik 2% atau US$8 miliar menjadi US$338 miliar, sedangkan belanja melonjak 10% atau US$56 miliar menjadi US$630 miliar — rekor tertinggi untuk bulan Juli.

    Tahun ini, jumlah hari kerja pada Juli lebih sedikit dibanding 2024. Jika disesuaikan, Departemen Keuangan memperkirakan penerimaan akan bertambah sekitar US$20 miliar sehingga defisit menjadi sekitar US$271 miliar.

    Seorang pejabat Departemen Keuangan menyebut penerimaan bersih bea masuk pada Juli mencapai US$27,7 miliar, naik signifikan dari US$7,1 miliar pada periode yang sama tahun lalu, didorong kenaikan tarif yang diberlakukan Trump. Lonjakan ini sejalan dengan kenaikan penerimaan bea masuk Juni setelah pertumbuhan stabil sejak April.

    Trump kerap menonjolkan miliaran dolar yang masuk ke kas negara dari tarif tersebut. Namun, bea masuk dibayar oleh perusahaan pengimpor, dan sebagian biayanya sering dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga.

    Data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS pada Selasa menunjukkan kenaikan harga pada sejumlah barang yang sensitif terhadap tarif, seperti furnitur, alas kaki, dan suku cadang kendaraan, meski secara keseluruhan tertahan oleh turunnya harga bensin.

    Dalam 10 bulan pertama tahun fiskal 2025, total penerimaan bea masuk mencapai US$135,7 miliar, melonjak US$73 miliar atau 116% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Secara keseluruhan, defisit anggaran AS sepanjang tahun fiskal hingga Juli 2025 mencapai US$1,629 triliun, naik 7% atau US$112 miliar dari periode yang sama 2024. 

    Penerimaan naik 6% atau US$262 miliar menjadi US$4,347 triliun — rekor tertinggi untuk periode 10 bulan — sementara pengeluaran meningkat 7% atau US$374 miliar menjadi US$5,975 triliun, juga menjadi rekor untuk periode yang sama.

  • Bos BGN Lapor ke Prabowo, Janji Perketat Standar SOP Makan Bergizi Gratis

    Bos BGN Lapor ke Prabowo, Janji Perketat Standar SOP Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat standar prosedur operasional (SOP) demi menjamin kualitas makanan yang disalurkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Terkait SOP yang diperketat, Dadan menjelaskan BGN berupaya agar insiden-insiden makanan tak layak konsumsi tak lagi terulang.

    “Ya pokoknya kami berusaha sebaik mungkin agar tidak ada kejadian lagi, dan kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman, termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah, dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam,” kata Dadan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (12/8) malam dilansir dari Antara. 

    Selain itu, Dadan juga mengatakan BGN terus mempercepat verifikasi calon-calon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

    “Ya Insyaallah hari ini sudah ada 17.000 calon SPPG yang sedang kami verifikasi, dan setiap hari kami loloskan 200 sampai 300 [SPPG],” imbuhnya. 

    Dadan menjelaskan percepatan verifikasi calon-calon SPPG itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah SPPG yang beroperasi, dan jumlah penerima makan bergizi gratis di berbagai daerah.

    Dia menargetkan hingga akhir Agustus 2025, ada sekitar 8.000 SPPG yang beroperasi dengan jumlah penerima MBG mendekati 20 juta orang.

    “Sekarang ini kan para mitra ini sudah mendaftar lama ya, sudah membangun SPPG-nya, hanya kami tinggal percepat verifikasinya. Jadi, kami sudah lebih dari 2 minggu ini mempercepat proses verifikasi, mempersingkat proses administrasi, dan juga termasuk pembiayaan. Jadi, pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Dadan.

    Dalam rapat terbatas bersama Presiden, Dadan melaporkan per 11 Agustus 2025 ada 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh provinsi Indonesia, tepatnya di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.

    “Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan Insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan Hindayana.

    Sementara itu, realisasi dari APBN untuk program makan bergizi gratis per 11 Agustus 2025 telah mencapai Rp8,2 triliun. Targetnya hingga akhir Agustus 2025, realisasi APBN untuk MBG mencapai Rp10 triliun sampai dengan Rp11 triliun.

  • Telkom Incar Pemodal Kakap untuk Ekspansi Data Center, Ogah Investasi Kecil

    Telkom Incar Pemodal Kakap untuk Ekspansi Data Center, Ogah Investasi Kecil

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengincar investor kakap untuk pengembangan bisnis pusat data atau data center. Emiten berkode saham TLKM itu enggan investasi kecil pada penyediaan data center karena kontribusi terhadap pendapatan minim.

    Merujuk pada laporan info memo, pendapatan Telkom dari bisnis komputasi awan dan data center pada semester I/2025 hanya Rp921 miliar tidak sampai 2% dari total pendapatan Telkom Group yang sebesar Rp71 triliun.

    Adapun jika dikomparasikan dengan pemain data center lainnya seperti PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) yang sebesar Rp1,3 triliun, nilainya tidak jauh berbeda, yang menandakan pendapatan dari bisnis data center memang tak sebesar layanan seluler yang menyasar pasar ritel.

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Angelo Syailendra mengatakan dalam mengembangkan data center, untuk menambah kapasitas sebesar 1 Megawatt (MW) dibutuhkan investasi sebesar US$10 juta atau sekitar Rp219 miliar.

    Di sisi lain, bisnis Telkom tidak hanya data center. Perusahaan telekomunikasi pelat merah itu juga memiliki infrastruktur serat optik yang juga potensial untuk dikembangkan. Penetrasi serat optik ke rumah (FTTH) secara nasional berkisar 17%. Untuk meningkatkan menjadi 30%, membutuhkan investasi yang juga sangat besar.

    “Ini semua uang besar, [sementara] capex setahun US$1,5 miliar hingga US$2 miliar satu industri dengan mengundang orang lain. Industri ini capex hungry mover sangat penting. Kami mau berfikir partnership,” kata Angelo beberapa waktu lalu, dikutip Rabu (13/8/2025).

    Dia menjelaskan saat ini kapasitas data center Telkom mencapai 45 MW. Telkom memiliki 17 data center yang terletak di berbagai wilayah seperti di Serpong, Surabaya,, Sentul, hingga di Singapura. Telkom juga menargetkan data center di Batam dengan kapasitas 18 MW dapat aktif pada kuartal I/2025.

    Dia menjelaskan pembangunan data center memakan waktu yang cukup panjang. Investasi data center bersifat jangka panjang yang hasilnya tidak dapat langsung dipetik dalam waktu singkat. 

    “Kami butuh 1 tahun bangun. Revenue prioritas top kami adalah fiber. impact immediate. Investasi 1MW butuh US$10 juta di atas itu revenue US$130juta, ini setara Rp2 triliun dari total Rp150 triliun impact 1,6%. itu pun kalau 50MW terisi besok. Walau dulu data center ini bukan move big voice 100MW ini harus share pada yang lain,” kata Angelo.

    Ilustrasi data center Telkom

    Sebelumnya, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak di bidang pusat data (data center), mencatatkan tingkat okupansi mendekati 90% untuk seluruh fasilitas yang saat ini dikelolanya. 

    CEO NeutraDC, Andreuw Th.A.F, mengatakan pihaknya menargetkan akan ada penambahan kapasitas operasional melalui pengembangan fasilitas baru hingga akhir tahun 2025.  Dengan tambahan tersebut, total kapasitas yang siap beroperasi diproyeksikan mencapai 80 megawatt (MW).

    “Hingga akhir 2025, kami memproyeksikan akan ada tambahan kapasitas operasional dari pengembangan fasilitas Data Center NeutraDC. Dengan demikian, kapasitas total yang akan beroperasi menjadi 80MW,” kata Andreuw kepada Bisnis pada Kamis (3/7/2025). 

    Andreuw menyoroti sebagian besar data center lokal di Indonesia masih berada dalam fase parsial atau belum terutilisasi secara maksimal. Menurutnya untuk mencapai utilisasi penuh dalam jangka pendek tentu menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh penyedia layanan. 

    Namun dia memastikan NeutraDC tetap mampu menjaga performa yang kompetitif. Tingkat kekosongan (vacancy rate) perusahaan pun tercatat relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata industri.

    “NeutraDC masih mampu bersaing secara sehat di pasar dengan vacancy rate yang relatif lebih rendah, di bawah 30%,” kata Andreuw. 

    Untuk menjaga efisiensi dan kesinambungan operasional, dia bilang, NeutraDC menerapkan strategi presales yang berjalan paralel dengan proses pembangunan fasilitas. Dengan cara ini, menurutnya tingkat utilisasi dapat terjaga sejak awal operasional, sekaligus meminimalkan idle capacity. 

    Lebih lanjut, dia optimistis terhadap prospek bisnis data center nasional dalam lima tahun ke depan. Menurut Andreuw, proyeksi industri menunjukkan bahwa kebutuhan kapasitas data center di Indonesia akan tumbuh signifikan hingga mencapai 1,5 gigawatt (GW) pada 2030.

    “Sekitar 30% dari permintaan ini akan didorong oleh kebutuhan komputasi berbasis AI, yang tentunya menjadi peluang besar bagi pemain lokal untuk terus tumbuh dan berinovasi,” tutupnya.

    Di sisi lain, Ketua Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Hendra Suryakusuma, mencatat adanya pertumbuhan signifikan dalam kapasitas data center nasional dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada 2016 total kapasitas masih berada di angka sekitar 52 megawatt (MW), sekarang diperkirakan angkanya sudah melampaui 360 MW.

    “Kalau kita bicara compounded annual growth rate (CAGR), pertumbuhannya di atas 17% setiap tahunnya,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis pada Rabu (2/7/2025). 

    Pembangunan data center Telkom di Batam

    Dia menambahkan, tren pertumbuhan ini makin terlihat sejak 2024 hingga pertengahan 2025, di mana terdapat puluhan proyek data center baru, baik dari segmen komersial maupun hyperscale. 

    Proyek-proyek tersebut diperkirakan akan menambah kapasitas ratusan megawatt ke dalam infrastruktur digital Indonesia.

    Lebih lanjut, Hendra menjelaskan  data yang dihimpun IDPRO juga sejalan dengan catatan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengenai kebutuhan daya untuk mendukung proyek-proyek data center. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri data center nasional tidak hanya pesat, tetapi juga terencana dan terkoordinasi dengan baik dari sisi pasokan energi.

    “Data ini juga line dengan data dari PLN. Artinya, memang dari 2024 sampai sekarang pertumbuhan pembangunan data center ini lumayan besar,” ujarnya.

  • Trump Kembali Serang Powell, Mau Gugat Proyek Renovasi The Fed

    Trump Kembali Serang Powell, Mau Gugat Proyek Renovasi The Fed

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkap sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell terkait proyek renovasi kantor pusat bank sentral yang menuai sorotan akibat pembengkakan biaya.

    Dalam unggahan di media sosial, Trump kembali melancarkan kritik kepada Powell atas keputusan The Fed menahan suku bunga acuan, sekaligus menyoroti pengelolaan renovasi yang dinilainya buruk.

    Dia menilai, kerusakan yang ditimbulkan Powell karena selalu terlambat tidak terhitung jumlahnya. Namun, dia menilai ekonomi AS begitu kuat sehingga Negeri Paman Sam mampu melampaui Powell dan Dewan Gubernur The Fed yang disebutnya pasif.

    “Namun, saya mempertimbangkan untuk mengizinkan gugatan besar terhadap Powell karena pekerjaan yang mengerikan dan sangat tidak kompeten dalam mengelola pembangunan Gedung The Fed,” tulis Trump dikutip dari Bloomberg, Rabu (13/8/2025). 

    Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt, juga mengonfirmasi rencana Trump tersebut ketika ditanya apakah pemerintahan AS mempertimbangkan menggugat Powell terkait renovasi tersebut.

    “Itu yang presiden katakan. Dia sedang mempertimbangkannya. Saya akan membiarkan presiden yang menjelaskannya langsung,” ujarnya kepada wartawan dalam jumpa pers, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

    Pernyataan Trump tersebut membuat kurva imbal hasil obligasi AS semakin curam, dengan imbal hasil tenor 10 tahun berbalik naik dari tekanan data inflasi dan menyentuh level tertinggi sesi.

    Data yang dirilis sebelumnya pada Selasa menunjukkan inflasi inti AS meningkat pada Juli, meski kenaikan harga barang cenderung moderat. Hal ini meredam kekhawatiran tekanan harga akibat tarif dan memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada September.

    Proyek renovasi menjadi salah satu fokus kampanye tekanan Trump terhadap Powell dan The Fed yang dinilai gagal memangkas biaya pinjaman. Bulan lalu, Trump bahkan melakukan kunjungan langka ke kantor pusat The Fed untuk meninjau langsung lokasi konstruksi, yang sempat menandai jeda singkat ketegangan antara keduanya.

    Namun, kritik kembali menguat setelah The Fed mempertahankan suku bunga pada Juli, diikuti periode gejolak di mana Trump memecat Kepala Biro Statistik Tenaga Kerja AS usai laporan melemahnya pasar tenaga kerja.

    Trump berulang kali mendesak Powell mundur, bahkan sempat mempertimbangkan pemecatan langsung sebelum memutuskan menunggu hingga masa jabatan Powell berakhir demi menghindari guncangan pasar. 

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent saat ini tengah mencari kandidat pengganti, dengan Trump dijadwalkan mengumumkan pilihannya pada musim gugur ini.

    Pekan lalu, Trump juga memanfaatkan peluang lebih awal untuk mempengaruhi arah kebijakan The Fed dengan menunjuk Stephen Miran, penasihat ekonominya, sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed menggantikan Adriana Kugler yang masa jabatannya berakhir Januari 2026. Penunjukan ini masih menunggu konfirmasi Senat.