Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • KPK Gelar OTT di Jakarta, Tangkap Direksi BUMN Inhutani V

    KPK Gelar OTT di Jakarta, Tangkap Direksi BUMN Inhutani V

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT), kali ini dilakukan di Jakarta.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi lembaga antirasuah itu melakukan OTT pada hari ini, Rabu (13/8/2025).

    “Jakarta,” ujar Fitroh dilansir dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut Fitroh mengatakan KPK telah menangkap direksi salah satu badan usaha milik negara (BUMN) dan pihak swasta.

    “Inhutani V,” kata Fitroh mengungkapkan.

    Diketahui, PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Umum Perhutani.

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut.

    OTT tersebut merupakan yang keempat pada tahun 2025.

    Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

  • Gibran Sambangi Try Sutrisno, Antarkan Undangan HUT ke-80 RI

    Gibran Sambangi Try Sutrisno, Antarkan Undangan HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba menemui Wapres ke-6 Try Sutrisno di tengah viralnya isu pemakzulan Gibran yang sempat viral di media sosial. 

    Try Sutrisno adalah salah satu tokoh yang ikut menyerukan usulan pemakzulan Gibran yang dibuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat usulan pemakzulan Gibran itu kini sudah diserahkan ke MPR-DPR. 

    “Hari ini saya berkesempatan mengunjungi kediaman Bapak Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn.) Try Sutrisno, untuk bersilaturahmi dan mengantarkan undangan peringatan HUT ke-80 RI,” tulis Gibran melalui akun Instagram resmi miliknya dikutip, Rabu (13/8/2025). 

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat bersama Bapak Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno, saya belajar banyak dari pengalaman kepemimpinan Bapak Try utamanya terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.

    “Pak Try juga menyampaikan rencana beliau untuk hadir di acara veteran, sebuah bentuk komitmen dan penghormatan kepada para pejuang bangsa. Mohon doa agar kita semua dapat terus menjaga amanah perjuangan ini, demi Indonesia yang lebih maju,” imbuhnya. 

    Berdasarkan keterangan resmi Setwapres, kunjungan Gibran ke kediaman pribadinya Try Sutrisno tersebut merupakan wujud nyata sekaligus pesan Presiden Prabowo Subianto.

    “Generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi yang erat dengan para senior, demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional,” tulis keterangan resmi Setwapres RI dikutip, Rabu (13/8/2025).

    Wapres Gibran pun langsung disambut oleh Try Sutrisno, Ibu Tuti Try Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 ini, Ibu Nora Tristyana Try Sutrisno. 

    “Diskusi yang terjalin berlangsung dinamis, membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global,” tulis siaran pers tersebut. 

    Pada pertemuan itu, Try Sutrisno juga sempat memberikan wejangan terkait pentingnya pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.

    Melalui pertemuan tersebut, Setwapres RI berharap bisa mempererat jalinan silaturahmi antargenerasi pemimpin bangsa, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal agenda strategis pembangunan nasional. 

    “Kehadiran Wapres Gibran di kediaman Bapak Try Sutrisno mencerminkan sikap menghargai jasa para pendahulu serta komitmen untuk terus berdialog demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat,” ujarnya.

  • ISP Jumbo Biznet Tak Tertarik Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    ISP Jumbo Biznet Tak Tertarik Ikut Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) kurang tertarik untuk terlibat dalam perebutan pita frekuensi 1,4 GHz. Salah satu penyedia layanan internet (ISP) yang juga memiliki bisnis data center itu mengaku masih ingin fokus dalam mengembangkan layanan internet berbasis serat optik.

    Founder sekaligus Presiden Direktur Biznet Adi Kusma mengatakan layanan internet berbasis serat optik saat ini masih menjadi salah satu yang terandal. Perusahaan ingin tetap fokus memberikan layanan kualitas terbaik lewat serat optik.

    “Kami tidak tertarik untuk main wireless. Fiber optic bagi kami lebih baik secara kecepatan & keandalan,” kata Adi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Biznet merupakan salah satu ISP terbesar di Indonesia. Biznet memiliki serat optik sepanjang 13.000 kilometer yang membentang dari Sumatra, Jawa, hingga Bali.

    Menurut laporan nPerf Barometer, Biznet merupakan penyedia layanan internet tetap tercepat di Indonesia dengan skor 92.426 nPerf, unggul atas IndiHome, Iconnet, XLHome, dan HiFi Indosat.

    Riset yang digelar selama periode 1 Juli 2024 – 30 Juni 2025 itu juga menyebut rerata kecepatan unduh Biznet mencapai 80,4 Mbps dan unggah sebesar 77,1 Mbps. Latensi sekitar 28,4 milidetik.

    Biznet menargetkan adanya pertumbuhan pelanggan sekitar 30% pada 2025, dibandingkan dengan 2024.

    Adapun, Biznet melayani 700.000 pelanggan pada 2024. Dengan target 30%, maka jumlah pelanggan Biznet diperkirakan mencapai sekitar 900.000 pelanggan tahun ini.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka lelang frekuensi 1,4GHz. Terdapat 3 zona dengan 15 regional yang akan menjadi perebutan peserta. 

    Kabar tersebut berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025. 

    Dalam pengumuman tersebut, Pemerintah akan melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di beberapa wilayah Indonesia. 

    Proses seleksi ini terbagi dalam tiga regional, yakni Regional I,  Regional II, dan Regional III. Adapun masing-masing dengan satu blok seleksi berkapasitas 80 MHz. Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

  • Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

    Profil Bos Maktour Fuad Hasan, Mertua Menpora Dito Ariotedjo yang Dicekal KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencekal tiga orang dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024.

    Satu dari tiga orang itu adalah Pemilik Maktour Travel, yaitu Fuad Hasan Masyhur (FHM). Surat pencekalan Fuad telah terbit pada Senin (11/8/2025).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pencekalan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Adapun, surat pencekalan terhadap Fuad Hasan itu berlaku selama enam bulan.

    “Karena keberadaan yang bersangkutan di Wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk enam bulan ke depan,” ujar Budi dalam siaran pers, Selasa (12/8/2025).

    Profil Pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur

    Dalam catatan Bisnis, Fuad Hasan merupakan Mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Nama Fuad Hasan juga sempat disinggung saat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Dito mencuat ke publik.

    LHKPN itu sempat geger karena Dito sempat menulis satu mobil dan empat dari lima aset dan tanah bangunan tercatat pemberian dari orang tua alias mertuanya. Aset itu bernilai Rp162 miliar.

    Atas dasar itu, publik langsung mencari sosok mertua dari Dito, dan usut punya usut mertua itu ternyata Fuad Hasan Masyhur selaku bos biro perjalanan haji dan umrah PT Maktour.

    Berdasarkan laman resmi Maktour, Fuad Hasan Masyhur lahir 29 Juni 1959. Dia merupakan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah tersohor di Indonesia.

    Perusahaan travel ini dibentuk Fuad Hasan setelah mengalami pengalaman haji yang kurang memuaskan pada 1980. Di latar belakangi pengalaman itu, Fuad kemudian membuat perusahaan biro perjalanan Maktour dengan visi menghadirkan pengalaman ibadah yang istimewa, nyaman, dan penuh makna.

  • Abraham Samad Nyatakan Siap Lawan Jika Dikriminalisasi di Kasus Ijazah Jokowi

    Abraham Samad Nyatakan Siap Lawan Jika Dikriminalisasi di Kasus Ijazah Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menyatakan siap melawan apabila dirinya dikriminalisasi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Dia menyampaikan, konten terkait ijazah Jokowi dalam platform media sosialnya itu bersifat edukasi kepada masyarakat dan merupakan kritik yang konstruktif.

    “Alasan saya bahwa ini adalah sebuah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi,” ujar Abraham di Polda Metro Jaya, Rabu (13/8/2025).

    Oleh karena itu, Abraham menyatakan siap melawan jika dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses demokrasi di Indonesia.

    “Kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta, ya membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya. Sampai kapanpun juga,” pungkasnya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Abraham Samad mengenakan kemeja hitam dan jas abu saat mendatangi Polda Metro Jaya.

    Eks pimpinan lembaga rasuah itu tiba sekitar 10.35 WIB. Tak sendirian, dia juga didampingi kuasa hukumnya, eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang; advokat senior Todung Mulia Lubis; hingga eks Sekretaris BUMN, Said Didu

    Sekadar informasi, kasus tudingan ijazah palsu ini dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya pada (30/5/2025).

    Awalnya, Jokowi memang mengakui perkara tudingan ijazah palsu ini memang kasus ringan. Namun demikian, menurutnya kasus tersebut perlu dilaporkan agar tidak berlarut-larut.

    Jokowi juga mengaku heran dengan tudingan ijazah ini masih berlangsung pasca lengser jadi Presiden RI. Oleh sebab itu, laporan ini dilakukan agar persoalan ijazah tersebut bisa jelas dan tidak dipertanyakan lagi.

    “Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).

  • Eks Ketua KPK Abraham Samad Penuhi Panggilan Polisi terkait Ijazah Jokowi

    Eks Ketua KPK Abraham Samad Penuhi Panggilan Polisi terkait Ijazah Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Abraham Samad mengenakan kemeja hitam dan jas abu saat mendatangi di Polda Metro Jaya. 

    Eks pimpinan lembaga rasuah itu tiba sekitar 10.35 WIB. Tak sendirian, dia juga didampingi kuasa hukumnya, eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang; advokat senior Todung Mulia Lubis; hingga eks Sekretaris BUMN, Said Didu.

    “Hari ini saya mendapat surat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, panggilan pertama,” ujar Abraham di Polda Metro Jaya, Rabu (13/8/2025).

    Dia menambahkan, kedatangannya ke Polda Metro Jaya ini merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang ada.

    Di samping itu, terkait konten ijazah Jokowi yang dipersoalkan dalam perkara ini. Abraham menekankan bahwa dalam konten YouTube dirinya itu merupakan edukasi dan kritik yang konstruktif.

    “Apa yang saya lakukan selama ini yaitu memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan, dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya,” imbuhnya.

    Dengan demikian, kata Abraham, apabila konten yang dibuatnya bisa memiliki unsur pidana, maka hal tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dalam kebebasan berekspresi.

    “Maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi,” pungkasnya.

  • Demo Pati, Masyarakat Minta Bupati Dilengserkan, Sudewo Minta Maaf

    Demo Pati, Masyarakat Minta Bupati Dilengserkan, Sudewo Minta Maaf

    Bisnis.com, JAKARTA – Viral di media sosial, Bupati Pati Sudewo membuat kebijakan menaikkan PBB hingga 250 persen. Ini menuai kekecewaan masyarakat, yang disampaikan demo Pati 13 Agustus 2025.

    Sejak pukul 08.30 WIB, massa aksi demo Pati sudah berkumpul di depan Gerbang Kantor Pemkab Pati. Orator menyampaikan melalui alat pengeras suara agar tidak menjadi pemimpin arogan dan menciptakan masyarakat yang arogan.

    “Tolong pihak aparat agar tetap menjaga saudara sedulur,” ungkap orator dalam aksi demo Pati, Rabu (13/8/2025).

    Masyarakat di Pati kompak agar Bupati Sudewo tidak menaikkan PBB hingga 250 persen. Kemudian, masyarakat menggalang posko untuk aksi 13 Agustus dengan mengumpulkan air minum, makanan kemasan, memasang tenda-tenda, dan masyarakat bergantian menjaga posko donasi tersebut.

    Sebanyak 1.000 orang warga Pati, Jawa Tengah, melakukan aksi demo untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya, karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan.

    Adapun aksi unjuk rasa masyarakat digelar di sekitar Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu. Husen selaku inisiator dan Syaiful Ayubi sebagai orator aksi warga tersebut mengatakan bahwa Bupati Pati Sudewo perlu dilengserkan dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan.

    Dia juga mengajak para pengunjuk rasa untuk siapkan diri menuntut pelengseran Bupati Pati hingga malam hari. Para pengunjuk rasa juga diminta untuk tertib dan tidak melakukan aksi anarkis.

    “Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan,” ujar Saiful dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen

    Usai mengeluarkan pernyataan rencana kenaikan pajak, Bupati Pati Sudewo juga menantang masyarakat yang mengatakan bahwa tidak takut dengan aksi masyarakat dan mempersilahkan masyarakat 5.000 orang ataupun 50.000 orang untuk melakukan demo.

    Bupati Pati Sudewo Minta Maaf

    Sosok Sudewo dikenal akrab dengan Presiden Prabowo. Bupati Pati juga berasal dari Partai Gerindra.

    Kebijakan dan pernyataan Sudewo menyulut kemarahan warga. Beberapa hari setelah merilis rencana kenaikan PBB 250 persen, Bupati Pati Sudewo langsung meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi karena polemik kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250% yang akan dilakukannya.

    Ditambah lagi dengan dipicu kericuhan yang terjadi antara masyarakat dan satpol PP pada Selasa (5/8) dilakukan murni untuk ketertiban warga. Sudewo berdalih bahwa Pemkab tidak berniat merampas barang-barang peserta aksi, melainkan hanya ingin memindahkan barang-barang tersebut agar tidak mengganggu kirab boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati dan kegiatan 17 Agustus 2025.

    Adapun pernyataannya yang sempat menuai kontroversi, Sudewo juga menyampaikan klarifikasi bahwa ucapannya soal “5.000 silakan, 50.000 massa silakan” tidak bermaksud menantang rakyat.

    “Saya hanya ingin menyampaikan agar aksi tersebut berjalan tertib dan murni sebagai penyampaian aspirasi, bukan ditunggangi pihak-pihak tertentu,” jelasnya di Pati pada Kamis (7/8), dikutip dari Antaranews.

    Demo Bupati Pati, Sudewo Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen

    Dikutip dari situs humaspati, Pemerintah Bupati Pati mengumumkan membatalkan rencana kenaikan hingga 250 persen. Keputusan ini diumumkan langsung di Pendopo Kabupaten Pati, didampingi Kajari, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati pada Jumat (8/8/2025).

    “Bagi yang sudah terlanjur membayar, selisihnya akan dikembalikan oleh pemerintah. Teknisnya akan diatur oleh BPKAD bersama kepala desa,” jelas Sudewo.

    Lebih lanjut, dia mengatakan pembatalan dilakukan untuk menjaga keamanan, kondusivitas, serta mendukung kelancaran perekonomian dan pembangunan daerah.

    Namun, keputusan ini berdampak pada tertundanya sejumlah proyek yang telah direncanakan dalam perubahan anggaran 2025.

    “Beberapa pekerjaan infrastruktur jalan, permintaan dari kepala desa, hingga perbaikan plafon RSUD Suwondo yang rusak terpaksa ditunda. Termasuk rencana penataan alun-alun, yang semula akan dibuat lebih nyaman dan estetis, juga batal dikerjakan tahun ini,” ujarnya.

    Sudewo juga menepis anggapan bahwa penataan alun-alun memiliki muatan politik.

  • Shopee dan Free Fire Dongkrak Kinerja SEA Semester I/2025

    Shopee dan Free Fire Dongkrak Kinerja SEA Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Sea Ltd berhasil melampaui estimasi pasar untuk pendapatan kuartalan berkat permintaan yang kuat dalam bisnis e-commerce Shopee dan divisi permainannya. 

    Permintaan yang kuat terhadap dua divisi tersebut menyebabkan saham perusahaan meningkat 19% dari perdagangan awal.

    Aplikasi Shopee yang populer di Asia Tenggara dan Taiwan melihat adanya permintaan konsumen yang kuat. 

    Hal tersebut berkat upaya perusahaan dalam menawarkan harga kompetitif, serta meningkatkan pengalaman pelanggan yang beberapa dari caranya adalah dengan memperkenalkan live streaming dan minigames dengan hadiah yang dapat ditukarkan.

    Pendapatan dari unit e-commerce Sea Ltd melonjak 33,7% YoY menjadi US$3,8 miliarpada kuartal April-Juni.

    Sementara itu, nilai barang dagangan kotor (Gross Merchandise Value/GMV) Shopee naik 28% menjadi US$29,8 miliar. 

    Pertumbuhan GMV tahunan Shopee tersebut diakui oleh pihak perusahaan “melebihi ekspektasi”, yang sebelumnya hanya diperkirakan meningkat sebesar 20%.

    Untuk unit hiburan Sea Ltd, pendapatan mereka naik 28,4% menjadi US$559,1 juta. Segmen tersebut menaungi pengembang dan penerbit game online, Garena, yang dikenal luas dengan game tembak-menembak selulernya, Free Fire.

    Garena melaporkan kenaikan 17,8% dalam jumlah pengguna yang membayar dan kenaikan 23% dalam pemesanan pada kuartal Juni.

    Menanggapi hal-hal tersebut, CEO Sea Ltd, Forrest Li, mengklaim perusahaannya telah menghasilkan pertumbuhan yang kuat, serta optimis akan menghasilkan “tahun yang hebat”.

    “Perusahaan kami telah mencapai tahap untuk dapat mengejar peluang pertumbuhan sekaligus meningkatkan profitabilitas,” jelas Forrest Li, dilansir Reuters, Rabu (13/08/2025).

    Selain Shopee dan Garena, lengan produk keuangan digital Sea, yang menaungi aplikasi Monee juga melaporkan kenaikan pendapatan sebesar 70% menjadi US$882,8 juta atau Rp14,3 triliun.

    Sea Ltd yang berkantor pusat di Singapura melaporkan total pendapatan kuartal kedua sebesar 38,2% menjadi US$5,26 miliar atau Rp85,4 triliun. Jumlah tersebut jauh melampaui perkiraan sebesar US$4,98 atau Rp80,8 triliun (Kurs: Rp16.000), menurut data yang dikumpulkan LSEG. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • KPK Sebut Lebih dari 100 Agen Travel Diduga Terlibat Skandal Korupsi Kuota Haji 2024

    KPK Sebut Lebih dari 100 Agen Travel Diduga Terlibat Skandal Korupsi Kuota Haji 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada lebih dari 100 agensi perjalanan haji yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama 2023-2024.

    “Travel itu tidak cuma satu. Puluhan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 100 gitu ya. Banyak lah,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Menurut Asep, agensi perjalanan haji yang besar mendapatkan jatah haji khusus yang besar juga dari alokasi 10.000 kuota tambahan haji pada 1445 hijriah atau 2024 masehi.

    Adapun 10.000 kuota haji khusus tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.

    Berdasarkan SK itu, kuota haji tambahan yang didapatkan Pemerintah RI dari Pemerintah Arab Saudi sejumlah 20.000 orang dibagi menjadi 10.000 kuota haji reguler, dan 10.000 kuota haji khusus.

    “Mungkin kalau travel-travel yang besar dapatnya lebih besar, lebih banyak gitu ya kuotanya dari tadi yang 10.000 itu. Kalau travel yang kecil ya kebagian 10 atau dibuat 10. Jadi, sesuai dengan travel, seperti itu,” katanya.

    Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

    KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

    Pada tanggal yang sama, KPK mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Yaqut atas nama Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

  • Peran Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie dan Aliran Uang Rp1 Triliun pada Kasus Korupsi Timah

    Peran Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie dan Aliran Uang Rp1 Triliun pada Kasus Korupsi Timah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri Sriwijaya Air, Hendry Lie tetap divonis 14 tahun dan denda Rp1 miliar pada sidang banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada Jumat (8/8/2025).

    Alhasil, putusan itu telah menguatkan vonis pada pengadilan pertama di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

    Selain pidana badan, Hendry Lie juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,05 triliun atas kasus korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS).

    Hendry Lie ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 23 orang lainnya seperti istri Sandra Dewi, Harvey Moeis hingga Crazy Rich PIK Helena Lim.

    Hendry Lie memiliki peran sebagai Beneficiary Owner PT Tinindo Inter Nusa (TIN) yang diduga berperan aktif melakukan kerja sama penyewaan peralatan processing peleburan timah.

    Kerja sama itu dilakukan antara PT Timah Tbk. dengan PT TIN, yang penerimaan bijihnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS.

    Dua perusahaan itu sengaja dibentuk sebagai perusahaan boneka untuk penerimaan bijih timah dari kegiatan penambangan timah ilegal. 

    Atas perbuatannya itu, Hendry Lie telah menerima untung Rp1,05 triliun. Nilai itu setara dengan uang pengganti yang dibebankan terhadap Hendry Lie.

    Penangkapan Hendry Lie

    Hendry Lie ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI berdasarkan Surat Penetapan Nomor: TAP-27/F.2/Fd.2/04/2024 pada (16/4/2024). 

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hendry Lie selalu mangkir dalam panggilan penyidik lantaran tengah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura.

    Setelah sebelas bulan kemudian, Hendry Lie tertangkap diam-diam kembali ke Indonesia lantaran masa berlaku paspornya sudah habis pada (18/11/2024). 

    Dia ditangkap di terminal 2F Bandara Soekarno Hatta usai penyidik bekerja sama dengan atase Kejaksaan Kedubes RI di Singapura dan jaksa agung muda bidang intelijen atau Jamintel.

    Hendry Lie tiba di lokasi pada Senin (18/11/2024) sekitar 23.14 WIB. Dia tiba dengan mengenakan borgol di tangan serta kemeja berwarna merah muda dan langsung dibawa ke Gedung Kartika Kejagung.

    Berselang hampir satu jam kemudian, Hendry Lie keluar dari Gedung Kartika dengan rompi tahanan dan langsung diboyong ke mobil tahanan Kejaksaan RI. Hendry juga tidak mengucap satu kalimat pun saat digiring tersebut.