Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • AHY soal Proyek Giant Sea Wall: Fokus di Jakarta, Semarang & Demak

    AHY soal Proyek Giant Sea Wall: Fokus di Jakarta, Semarang & Demak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap konsep terbaru pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

    AHY mengatakan konstruksi GSW direncanakan terbangun di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura) dari Jakarta hingga Gresik. Namun, pada tahap awal pembangunan akan difokuskan lebih dulu di Wilayah Jakarta, Semarang dan Demak.

    “Kita fokus di Jakarta dan juga Semarang, Demak baru beberapa lagi yang lain kita integrasikan,” kata AHY dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa upaya menjaga tinggi air pantai di wilayah lain bakal dijalankan dengan menggunakan pendekatan alami. Salah satunya, dengan melakukan penanaman mangrove di area pantai.

    Hal itu dilakukan dalam rangka menekan biaya konstruksi tanggul laut yang bakal mencapai ribuan triliun.

    “Integrasi dengan nature-based solution, termasuk mangrove-mangrove yang bisa dijadikan sebagai proteksi pantai utara tersebut, melindungi puluhan juta warga sekaligus juga berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat mengungkap kalkulasi pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal tembus hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219). 

    Prabowo menjelaskan bahwa proyek tersebut direncanakan bakal membentang sepanjang 500 kilometer (Km) dari Banten hingga Gresik.

    “Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” jelasnya dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025). 

    Sejalan dengan hal itu, Prabowo berencana untuk membentuk badan otorita khusus yang bakal menangani pelaksanaan pembangunan Giant Sea Wall.

    Terlebih, dia memperkirakan bahwa pembangunan GSW bakal memakan waktu mencapai 15 tahun hingga 20 tahun.

  • Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah pusat memantau secara dekat dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga memicu protes warga.

    “Kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hari ini juga kami memonitor kegiatan unjuk rasa di Pati terkait kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo usai gladi kotor persiapan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan, komunikasi intens telah dilakukan dengan Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari solusi terbaik.

    “Kami menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk menahan diri. Baik Bapak Bupati, maupun masyarakat. Secara personal saya juga berkomunikasi dengan beliau, dan terus berkoordinasi dengan Bapak Gubernur,” katanya.

    Prasetyo menambahkan, pemerintah pusat menghormati proses demokratis yang tengah berjalan, termasuk penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati.

    “Semua proses yang dilakukan, termasuk unjuk rasa, adalah bagian dari demokrasi yang kita hormati. Pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” pungkas Prasetyo Hadi.

  • Stok Beras di Ritel Kosong, Mentan: Konsumen Beralih ke Pasar Tradisional

    Stok Beras di Ritel Kosong, Mentan: Konsumen Beralih ke Pasar Tradisional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya tren pergeseran pembelian beras di pasar tradisional selagi stok beras di gerai ritel modern kosong.

    Menurutnya, usai temuan beras premium oplosan menyeruak beberapa waktu lalu, konsumen cenderung lebih mempercayai pasar tradisional karena penjualan yang transparan, terbuka, dan murah.

    “Kalau [beras] premium, harganya Rp17.000-Rp18.000. Di sini [pasar tradisional] harganya Rp13.000, sudah bagus berasnya. Itu secara alami nanti terjadi pergerakan,” kata Mentan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Dia kemudian memaparkan bahwa selama ini terdapat kompetisi antara penjual besar dan penjual kecil dalam distribusi beras.

    Amran mengatakan bahwa gerai ritel modern mendapatkan suplai beras dari produsen yang juga berkapasitas besar hingga 1.000 ton per hari.

    Sebaliknya, pasar tradisional hanya mendapatkan suplai dari pabrik penggilingan kecil maupun petani-petani. Dia menyebut bahwa pemerintah berupaya memberdayakan kelompok kecil ini agar lebih bersaing di tengah masyarakat.

    “Persoalannya, kita mau memihak pada siapa? Yang kecil atau yang besar? Pemerintah menginginkan bagaimana yang kecil ini jangan tertindas supaya dia [memberdayakan] ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sebelumnya sempat melakukan penarikan sejumlah merek beras premium yang diduga oplosan. Hal tersebut menyebabkan stok beras di gerai-gerai ritel modern langka.

    Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan bahwa pihaknya akan kembali menjual beras premium. Hanya saja, harga penjualannya bakal dipangkas dari harga sebelumnya.

    Dia mengatakan harga jual beras kemasan seperti merek Sania dan Fortune juga akan dibanderol lebih murah Rp1.500, alias turun dari harga eceran tertinggi (HET) Rp74.500 menjadi Rp73.000 per 5 kg.

    “Di antara produsen-produsen, ada satu produsen yang bersedia untuk dipotong harga jualnya. Awalnya dipotong Rp1.000 per 5 kg, lalu ditambah Rp500. Jadi, mulai hari ini, beras premium sesuai HET dipotong Rp1.500,” kata Solihin kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Jumat (8/8/2025).

  • Kasus Korupsi Google Chromebook, Imigrasi Cabut Paspor Buronan Jurist Tan

    Kasus Korupsi Google Chromebook, Imigrasi Cabut Paspor Buronan Jurist Tan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah mencabut paspor milik eks Anak Buah Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT).

    Menteri Imipas, Agus Andrianto mengatakan pencabutan itu dilakukan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta untuk melakukan pencabutan paspor Jurist Tan.

    Agus menambahkan permintaan untuk mencabut paspor eks Stafsus Nadiem itu dilakukan sejak Senin (4/8/2025).

    “Sejak tanggal 4 [Agustus] sesuai Permintaan Kejagung RI,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Kejagung sendiri telah menetapkan Jurist Tan sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna menyampaikan penetapan status DPO itu terjadi usai tiga kali mangkir dari panggilan sebagai tersangka.

    Dia menjelaskan penetapan status terhadap Jurist Tan ini merupakan upaya hukum dari korps Adhyaksa dalam membuat terang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

    Tak berhenti di situ, Kejagung juga bakal berkoordinasi dengan Hubinter Polri dan markas pusat interpol di Prancis untuk menerbitkan red notice terhadap Jurist Tan.

    “Untuk JT [Jurist Tan] sudah DPO,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (6/8/2025).

  • Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

    Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

    Bisnis.com, BANDUNG – PT Nusantara Regas (NR) tegaskan komitmen dan dukungan terhadap pembangunan LNG HUB di Bandung bersama PGN dan PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), melalui acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bersamaan dengan agenda groundbreaking LNG HUB di Kebonwaru, Bandung.

    Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperluas distribusi dan ketersediaan LNG bagi sektor hotel, restoran, dan kafe (HOREKA) yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

    Sebagai mitra strategis dalam pengembangan LNG HUB Bandung, PGN melalui Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, memandang proyek ini sebagai langkah signifikan bagi perluasan pemanfaatan energi bersih di wilayah Jawa Barat.

    “LNG HUB menjadi milestone dalam memperluas utilisasi LNG. Semoga dapat menambah optimisme Gagas untuk menggarap pasar gas bumi Bandung dan wilayah lainnya di Jawa Barat bagian selatan,” kata Arief.

    Ia menambahkan bahwa Bandung merupakan wilayah yang tepat untuk layanan gas “beyond pipeline” seperti LNG retail, sebagai opsi alternatif yang efisien dan kompetitif terhadap bahan bakar lainnya. Efisiensi ini memungkinkan penghematan biaya operasional bagi pelaku usaha sekitar 10–25%, sekaligus mendukung pengurangan beban subsidi energi karena LNG dan CNG bersumber dari dalam negeri.

    Sebagai bagian dari dukungan strategis, NR akan mengambil peran krusial dalam pengembangan bisnis LNG breakbulking dalam hal penyediaan infrastruktur serta layanan moda transportasi LNG (menggunakan isotank LNG), berdasarkan pasar retail dan aset LNG yang dikembangkan oleh PGN Gagas.

    “Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PT Nusantara Regas bangga mendukung penuh pengembangan LNG HUB Bandung oleh PGN Gagas melalui penyaluran LNG dari FSRU Jawa Barat. Kami melihat potensi besar dalam mengakselerasi distribusi energi bersih ke sektor HOREKA. Kolaborasi ini tidak hanya membuka akses energi berkualitas, tetapi juga sejalan dengan misi kami memperluas pemanfaatan LNG secara inklusif dan efisien menuju transisi energi yang berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PT Nusantara Regas, Mohd. Iskandar Mirza.

    Sejalan dengan dukungan tersebut, PGN Gagas yang menjadi pengelola operasional LNG HUB juga menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan manfaat infrastruktur ini bagi masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini diutarakan oleh Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan.

    “Gagas bersama PGN berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem energi gas melalui inovasi dan pembangunan infrastruktur strategis seperti SPBG, CNG Hub, dan LNG Hub. Kami optimistis penambahan LNG Hub ini akan semakin memperkuat penyediaan pasokan gas bumi khususnya bagi HOREKA di kota Bandung dan sekitarnya,” kata Santiaji.

    Ia juga menegaskan bahwa fasilitas ini memiliki kapasitas hingga 15.000 MMBTU per bulan (sekitar 0,5 BBTUD), untuk melayani kebutuhan pelanggan di sektor horeka dan industri lainnya.

    Proyek LNG HUB di Bandung menjadi cerminan sinergi dalam mendorong transformasi energi, menjawab kebutuhan energi modern, efisien, dan “fit-for-purpose” di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa.

    Bersama-sama, PGN, PGN Gagas, dan PT Nusantara Regas mendukung percepatan adopsi energi gas bumi sebagai pendorong pertumbuhan sektor HOREKA sekaligus kontribusi menuju target Net Zero Emission.

    PT Nusantara Regas adalah afiliasi PT Pertamina (Persero) yang didirikan bersama PT Perusahaan Gas Negara, Tbk yang bertugas mengoperasikan Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat di Perairan Teluk Jakarta dan Onshore Receiving Facilities Muara Karang, DKI Jakarta. Fasilitas ini menerima dan memproses LNG menjadi pasokan energi pembangkit listrik yang punya peran vital di Jakarta dan Jawa bagian barat.

  • Segini PAD Pati yang Bikin Bupati Sudewo Sempat Ingin Kerek PBB 250%

    Segini PAD Pati yang Bikin Bupati Sudewo Sempat Ingin Kerek PBB 250%

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Pati Sudewo didesak mundur oleh warganya yang ikut serta dalam demo yang diselenggarakan hari ini, Rabu (13/8/2025).

    Desakan itu datang usai polemik keinginan kepala daerah itu untuk mengerek besaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 menjadi 250%.

    Sebelumnya, politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa penyesuaian PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” tulisnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/8/2025).

    Kendati demikian, hal itu tidak membendung keinginan warga di Pati, Jawa Tengah untuk melaksanakan aksi unjuk rasa. Kepala daerah itu bahkan sempat mendapatkan lemparan botol air mineral dan sandal jepit dari arah demonstran. 

    Peristiwa itu terjadi ketika Sudewo mencoba menemui langsung para pendemo. Menggunakan kemeja putih, dia datang dengan menumpangi mobil rantis milik kepolisian. Dari atas kendaraan taktis tersebut, Sudewo menyampaikan permintaan maaf singkat kepada warga.

    “Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih,” ujarnya kepada masyarakat, Rabu (13/8/2025) seperti dilansir dari potongan video yang ditayangkan via Youtube.

    Postur APBD Pati

    Adapun APBD 2025 Pati mencatatkan anggaran pendapatan sebesar Rp2,87 triliun, sedangkan belanja daerah Rp2,94 triliun.

    Mengutip data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atau DJPK Kemenkeu di Portal SIKD, pendapatan daerah terbagi menjadi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp548,5 miliar, serta transfer ke daerah dari pusat atau TKDD sekitar empat kalinya sebesar Rp2,18 triliun.

    Realisasinya per 12 Agustus 2025 yakni Rp1,78 triliun atau 62,3%. Rinciannya meliputi PAD yang telah dihimpun sebesar Rp363 miliar, dan TKDD Rp1,34 triliun.

    PAD pada APBD Pati 2025 terdiri dari pajak daerah ditetapkan sebesar Rp255,4 miliar, dengan realisasi Rp186,5 miliar. Sementara itu, retribusi ditetapkan sebesar Rp257,4 miliar dan baru berhasil dihimpun Rp141,8 miliar.

    Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp29,86 miliar dengan realisasi sudah mencapai Rp24 miliar atau sekitar 80%, sedangkan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp5,76 miliar dengan realisasi tembus lebih dari 184% atau sebesar Rp10,62 miliar.

    Adapun belanja daerah pada APBD Pati 2025 ditargetkan sebesar Rp2,94 triliun, dengan realisasi baru mencapai Rp1,69 triliun atau 57,5%.

    Belanja itu meliputi belanja pegawai dengan share terbesar yaitu Rp1,34 triliun, dengan realisasi baru Rp798,5 miliar.

    Kemudian, belanja barang dan jasa sebesar Rp613,6 miliar dengan yang sudah terbelanjakan baru Rp261,4 miliar atau 42%. Lalu, belanja modal ditetapkan Rp214,6 miliar dengan realisasi Rp115,6 miliar, serta belanja lainnya Rp770 miliar dengan realisasi Rp514,8 miliar.

  • Ada 8 Pintu Masuk Bagi 8.000 Peserta Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka

    Ada 8 Pintu Masuk Bagi 8.000 Peserta Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan ada 8 pintu masuk bagi peserta upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka sudah disiapkan secara detail.

    Dia menilai bahwa 8 pintu masuk tersebut bisa memenuhi kebutuhan 8.000 orang akan hadir mengikuti prosesi upacara pagi dan sore. Namun, sangat disarankan setiap peserta upacara bisa datang lebih cepat, untuk menghindari antrian panjang.

    Menurut Prasetyo, informasi teknis mulai dari jadwal penukaran undangan fisik, pintu masuk, hingga denah lokasi telah dibagikan melalui situs resmi, akun media sosial, dan email bagi masyarakat yang sebelumnya mendaftar. Penukaran undangan fisik dibuka hingga 16 Agustus sore untuk menghindari penumpukan.  

    “Kami minta kerja sama masyarakat yang mendapatkan undangan, kalau bisa menukar hari ini ya hari ini, yang bisa besok ya besok. Supaya tidak menumpuk di satu waktu,” katanya kepada wartawan usai gladi kotor di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, peserta dibagi dalam beberapa area sesuai kategori undangan, seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, dan tamu umum. Masing-masing kategori memiliki pintu masuk yang berbeda.

    “Kalau semua tertib membaca dan mengikuti panduan, insyaallah lancar,” ujarnya.

    Prasetyo menambahkan, akan ada delapan pintu masuk yang dibuka, mengelilingi sisi kanan dan kiri Istana Merdeka, termasuk akses dari area belakang Istana Negara. Seluruh jalur ini telah disimulasikan untuk memastikan kelancaran arus masuk dan keluar peserta.

    Dia pun menyampaikan  bahwa nantinya gladi bersih upacara dijadwalkan berlangsung Kamis (14/8/2025).

    “Kita harap semua siap, karena jeda dari pagi hingga detik-detik proklamasi cukup panjang. Semoga semua berjalan lancar,” pungkas Prasetyo.

  • Pemerintah Desa Dapat Keuntungan 20% dari Kopdes Merah Putih

    Pemerintah Desa Dapat Keuntungan 20% dari Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah desa akan mendapatkan keuntungan atau imbal jasa sebesar 20% dari Koperasi Desa Merah Putih pada tahun pertama.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih wajib memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa minimal 20% dari keuntungan bersih usahanya.

    Dengan kata lain, keuntungan dari Kopdes akan kembali ke desa sebagai anggaran pendapatan dan belanja (APB) desa.

    “Keuntungannya, di Permendes [Permendes dan PDT 10/2025] disebutkan 1 tahun ketika itu ada laba bersih melalui rapat koperasi, berapa persen langsung di situ juga berlaku untuk desa 20%,” ujar Yandri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Dia menjelaskan, kewajiban Kopdes itu seiring adanya keterlibatan pemerintah desa dalam menjalankan usaha, termasuk melakukan kajian proposal bisnis Kopdes Merah Putih.

    “Karena lahirnya prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini, maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya,” ujarnya.

    Pada Pasal 7 ayat (1) Permendes dan PDT 10/2025 disebutkan bahwa Kopdes Merah Putih memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa paling sedikit sebesar 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota koperasi.

    Nantinya, pemberian imbal jasa dilakukan setiap tahun dan dicatat sebagai lain-lain pendapatan desa yang sah dalam APB Desa. Adapun, pemberian imbal jasa dipergunakan sesuai kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah desa (musdes).

    Yandri juga menambahkan bahwa semua kementerian/lembaga setuju 20% dari keuntungan Kopdes dikembalikan ke desa.

    “Karena keterlibatan lahir sampai proposal dan sebagainya desa sangat terlibat, maka semua kementerian/lembaga setuju, termasuk Kementerian Koperasi setuju, bahwa ini dikembalikan ke desa,” ujarnya.

    Dengan masuknya keuntungan Kopdes ke dalam APB Desa, maka bisa digunakan untuk pembangunan desa, termasuk pembangunan sumber daya manusia hingga infrastruktur.

    “20% itu sangat masuk akal dan ini tadi sekali lagi. Permendes ini bukan maunya menteri desa dan tim, tetapi sudah lintas kementerian/lembaga. Jadi 20% ini sudah disetujui oleh kementerian/lembaga yang ikut dalam harmonisasi lahirnya Permendes Nomor 10 Tahun 2025,” pungkasnya.

  • Laga Perdana Timnas U-17 Lancar, Bobby Nasution dapat Pujian Erick Thohir

    Laga Perdana Timnas U-17 Lancar, Bobby Nasution dapat Pujian Erick Thohir

    Bisnis.com, DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendapat pujian dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pujian ini datang berkat lancarnya pertandingan perdana Timnas U-17 melawan Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara.

    Dari awal pertandingan Stadion Utama Sumatera Utara diguyur hujan deras, namun pertandingan tetap berjalan dengan lancar. Ini salah satu aspek yang menunjukkan keseriusan Pemprov Sumut dalam menggelar event sepakbola internasional.

    “Pak Bobby punya komitmen, punya keberanian, saya bilang OK asal fasilitasnya sesuai dan beliau berusaha sebaik mungkin, kita apresiasi, saya rasa semua senang, kita akan coba dorong lebih banyak pertandingan Timnas di Sumut,” kata Erick Thohir, di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Selasa (12/8) malam.

    Erick Thohir juga memuji Stadion Utama Sumatera Utara yang merupakan salah satu dari tiga stadion khusus sepakbola yang ada di Indonesia. Dia berharap fasilitas ini bisa dijaga dan terus dikembangkan.

    “Saya rasa di Indonesia cuma ada tiga stadion yang benar-benar untuk sepakbola, Sumatera Utara, Balikpapan dan JIS Jakarta. Saya rasa fasilitas seperti ini hal yang positif dan harus kita jaga,” kata Erick Thohir.

    Ada lebih dari 12 ribu suporter yang menonton laga ini langsung dari Stadion Utara Sumatera Utara, membuat atmosfer laga ini semakin hidup. Ditambah lagi, desain stadion yang membuat penonton dekat dengan pemain sehingga bisa merayakan gol bersama-sama.

    “Luar biasa 12 ribu penonton untuk pertandingan U-17 dan memang kebetulan para peserta yang hadir tim yang terkualifikasi di piala dunia U-17, ini saya rasa pertandingan yang dibutuhkan tim U-17 kita, tetapi juga secara tontonan sangat layak,” kata Thohir.

    Gubernur Sumut Bobby Nasution bersyukur masyarakat Sumut bisa menyaksikan secara langsung Timnas U-17 beraksi di lapangan. Dia memastikan pihaknya akan terus berbenah diri dalam penyelenggaraan event sepakbola internasional dan siap untuk event berikutnya.

    “Ini menjadi pelajaran tentunya bagi kami, juga bagi pemain di lapangan, panitia lokal, penonton ini menjadi pembelajaran semua, dan kami siap untuk event-event sepakbola selanjutnya,” kata Bobby Nasution.

    Laga yang berlangsung cukup sengit dan berakhir imbang 2-2. Indonesia sempat unggul 2-1 hingga pertengahan babak kedua, tetapi Tajikistan berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Berikutnya, Timnas U-17 akan melawan Uzbekistan pada hari Jumat (15/8) pukul 19:30, kemudian di hari terakhir, Senin (18/8) akan melawan Mali pukul 20:30.

  • KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

    KPK Sebut Bupati Pati Sudewo Termasuk Terduga Penerima Dana Kasus Korupsi DJKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), termasuk salah satu pihak yang diduga menerima dana kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8/2025).

    Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK membuka peluang untuk memanggil mantan anggota DPR tersebut sebagai saksi kasus tersebut.

    “Nanti ya kami lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, maka akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” katanya.

    Sebelumnya, nama Sudewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Diketahui, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.