Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih ‘Warning’ ke Pejabat Publik

    Kebijakan Bupati Pati Tuai Polemik, Istana Kasih ‘Warning’ ke Pejabat Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan maupun kebijakan, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Hal ini disampaikannya kepada wartawan menyusul gejolak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu aksi unjuk rasa besar-besaran.

    “Berkali-kali kami selaku pemerintah pusat mengimbau, sebagai pejabat publik di level apa pun, baik pusat, provinsi maupun daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu. Apalagi menyampaikan kebijakan yang akan berdampak kepada masyarakat,” kata Prasetyo usai gladi kotor HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Terkait Bupati Pati Sudewo yang merupakan kader Partai Gerindra, Prasetyo mengungkapkan bahwa pembinaan juga dilakukan secara internal oleh partai.

    “Karena kami berada di partai yang sama, pembinaan itu kita lakukan, baik dari Pak Sekjen Pak Sugiono, melalui Ketua DPD, maupun saya sendiri sebagai ketua organisasi. Prinsipnya sama, sebagai pejabat publik apalagi membawa nama baik partai, kita harus berhati-hati,” ujarnya.

    Dia menambahkan, Bupati Sudewo telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang dinilai memicu dinamika di Pati.

    “Itulah yang menyebabkan munculnya situasi sekarang. Kami berharap ke depan lebih hati-hati,” pungkas Prasetyo.

  • Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan…

    Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penyelarasan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat.

    Amran memaparkan bahwa terdapat area persawahan di lahan pabrik sejumlah perusahaan seperti BYD dan VinFast tersebut, sehingga perlu untuk diselesaikan bersama.

    “Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan, kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat, karena ini kita akan dorong investor untuk investasi agar terbuka lapangan kerja khususnya Jawa Barat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, Dedi memerinci bahwa peta tata ruang kawasan pabrik tersebut masih memuat kalimat lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meskipun dia mengeklaim bahwa area sawah telah nihil. Itu sebabnya, dia menyebut bahwa penyelarasan ini dilakukan agar investasi berjalan dan lahan pertanian dapat tergantikan.

    Dedi lantas mengaku mendapatkan rekomendasi strategis dari Kementan untuk mengganti lahan pengganti baru sebanyak tiga kali lipat dari peta yang ada.

    “Kami akan melakukan itu dengan cepat dan semuanya berada di wilayah Jawa Barat, dan dimungkinkan di wilayah Indramayu karena lebih dekat dengan Kabupaten Subang,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

    Berdasarkan catatan Bisnis, merek kendaraan listrik atau EV asal China, BYD tengah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Rencana investasinya sekitar Rp11,7 triliun.

    Selanjutnya, merek EV asal Vietnam, VinFast juga sedang dalam proses pembangunan pabrik senilai US$1,2 miliar dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun.

    Jenama asal China lainnya seperti Geely berinvestasi Rp43,86 miliar dengan kapasitas produksi 20.000 unit per tahun.

    Tak ketinggalan, PT National Assemblers memiliki kapasitas pabrik 31.000 unit EV per tahun. Pabrik tersebut digunakan oleh merek Maxus dengan investasi Rp468 miliar dengan kapasitas 6.000 unit per tahun, lalu AION 19.000 unit, dan Citroen 6.000 unit per tahun.

  • Penjualan Semen Semester I/2025 Lesu, Proyek IKN dkk Sepi Permintaan

    Penjualan Semen Semester I/2025 Lesu, Proyek IKN dkk Sepi Permintaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mencatat penjualan semen domestik mengalami penurunan 2,5% (year-on-year/yoy) menjadi 27,7 juta ton pada Januari-Juni 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 28,48 juta ton. 

    Berdasarkan data ASI, produksi semen pada semester I/2025 mencapai 28,76 juta ton atau turun 5,8% yoy dibandingkan periode yang sama sebelumnya 30,53 juta ton. 

    Ketua Umum ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan, penurunan penjualan ini terjadi hampir di seluruh wilayah, kecuali di Sumatra yang tumbuh 4,9% dan Maluku-Papua tumbuh 5% pada periode tersebut. 

    “Penjualan semen pada periode semester I/2025 mengalami penurunan 2,5% dibandingkan tahun 2024,” kata Lilik kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025). 

    Dia menerangkan bahwa penyebab utama dari penurunan penjualan semen yaitu masih lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya proyek-proyek infrastruktur nasional.

    Adapun, penyebab penurunan penjualan semen saat ini juga masih menjadi tantangan utama untuk paruh kedua tahun ini. Pasalnya, Lilik melihat kondisi pasar masih oversupply sehingga utilisasi pabrik masih rendah sekitar 55,6%,. 

    “Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik ditambah dengan pengurangan bujet infrastruktur,” tuturnya. 

    Bahkan, tantangan penjualan tersebut membuat pelaku usaha pesimistis. Semula, ASI menargetkan pertumbuhan kinerja penjualan 2% tahun ini. Namun, dengan capaian kinerja semester I/2025, dia melihat target tersebut masih menantang. 

    Diberitakan sebelumnya, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) juga mencatat penurunan penjualan semen dan klinker secara keseluruhan turun 1,6% periode paruh pertama tahun ini. 

    Corporate Secretary INTP Dani Handajani mengatakan, penjualan domestik (semen dan klinker) sebesar 8,6 juta ton atau turun 2,4% yoy, sedangkan volume ekspor meningkat 45,8% menjadi 237.000 ton. 

    Penurunan semen secara nasional ini terutama disebabkan oleh kontraksi 10,2% di pasar semen curah, akibat penurunan permintaan dari proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pemangkasan anggaran infrastruktur yang diumumkan awal tahun ini. 

    “Meskipun permintaan semen domestik menurun pada paruh pertama tahun ini, kami memperkirakan volume akan meningkat pada paruh kedua tahun ini,” ujar Dani. 

  • AHY soal Proyek Giant Sea Wall: Fokus di Jakarta, Semarang & Demak

    AHY soal Proyek Giant Sea Wall: Fokus di Jakarta, Semarang & Demak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap konsep terbaru pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

    AHY mengatakan konstruksi GSW direncanakan terbangun di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura) dari Jakarta hingga Gresik. Namun, pada tahap awal pembangunan akan difokuskan lebih dulu di Wilayah Jakarta, Semarang dan Demak.

    “Kita fokus di Jakarta dan juga Semarang, Demak baru beberapa lagi yang lain kita integrasikan,” kata AHY dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Kemenko IPK, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa upaya menjaga tinggi air pantai di wilayah lain bakal dijalankan dengan menggunakan pendekatan alami. Salah satunya, dengan melakukan penanaman mangrove di area pantai.

    Hal itu dilakukan dalam rangka menekan biaya konstruksi tanggul laut yang bakal mencapai ribuan triliun.

    “Integrasi dengan nature-based solution, termasuk mangrove-mangrove yang bisa dijadikan sebagai proteksi pantai utara tersebut, melindungi puluhan juta warga sekaligus juga berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat mengungkap kalkulasi pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal tembus hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219). 

    Prabowo menjelaskan bahwa proyek tersebut direncanakan bakal membentang sepanjang 500 kilometer (Km) dari Banten hingga Gresik.

    “Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tak salah 500 Km, dari Banten sampai Jawa Timur ke Gresik dan perkiraan biaya yang dibutuhkan US$80 miliar,” jelasnya dalam acara puncak International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025). 

    Sejalan dengan hal itu, Prabowo berencana untuk membentuk badan otorita khusus yang bakal menangani pelaksanaan pembangunan Giant Sea Wall.

    Terlebih, dia memperkirakan bahwa pembangunan GSW bakal memakan waktu mencapai 15 tahun hingga 20 tahun.

  • Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Istana Buka Suara Soal Aksi Demo dan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah pusat memantau secara dekat dinamika yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusul kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga memicu protes warga.

    “Kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hari ini juga kami memonitor kegiatan unjuk rasa di Pati terkait kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo usai gladi kotor persiapan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan, komunikasi intens telah dilakukan dengan Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk mencari solusi terbaik.

    “Kami menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk menahan diri. Baik Bapak Bupati, maupun masyarakat. Secara personal saya juga berkomunikasi dengan beliau, dan terus berkoordinasi dengan Bapak Gubernur,” katanya.

    Prasetyo menambahkan, pemerintah pusat menghormati proses demokratis yang tengah berjalan, termasuk penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati.

    “Semua proses yang dilakukan, termasuk unjuk rasa, adalah bagian dari demokrasi yang kita hormati. Pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” pungkas Prasetyo Hadi.

  • Stok Beras di Ritel Kosong, Mentan: Konsumen Beralih ke Pasar Tradisional

    Stok Beras di Ritel Kosong, Mentan: Konsumen Beralih ke Pasar Tradisional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya tren pergeseran pembelian beras di pasar tradisional selagi stok beras di gerai ritel modern kosong.

    Menurutnya, usai temuan beras premium oplosan menyeruak beberapa waktu lalu, konsumen cenderung lebih mempercayai pasar tradisional karena penjualan yang transparan, terbuka, dan murah.

    “Kalau [beras] premium, harganya Rp17.000-Rp18.000. Di sini [pasar tradisional] harganya Rp13.000, sudah bagus berasnya. Itu secara alami nanti terjadi pergerakan,” kata Mentan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Dia kemudian memaparkan bahwa selama ini terdapat kompetisi antara penjual besar dan penjual kecil dalam distribusi beras.

    Amran mengatakan bahwa gerai ritel modern mendapatkan suplai beras dari produsen yang juga berkapasitas besar hingga 1.000 ton per hari.

    Sebaliknya, pasar tradisional hanya mendapatkan suplai dari pabrik penggilingan kecil maupun petani-petani. Dia menyebut bahwa pemerintah berupaya memberdayakan kelompok kecil ini agar lebih bersaing di tengah masyarakat.

    “Persoalannya, kita mau memihak pada siapa? Yang kecil atau yang besar? Pemerintah menginginkan bagaimana yang kecil ini jangan tertindas supaya dia [memberdayakan] ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sebelumnya sempat melakukan penarikan sejumlah merek beras premium yang diduga oplosan. Hal tersebut menyebabkan stok beras di gerai-gerai ritel modern langka.

    Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan bahwa pihaknya akan kembali menjual beras premium. Hanya saja, harga penjualannya bakal dipangkas dari harga sebelumnya.

    Dia mengatakan harga jual beras kemasan seperti merek Sania dan Fortune juga akan dibanderol lebih murah Rp1.500, alias turun dari harga eceran tertinggi (HET) Rp74.500 menjadi Rp73.000 per 5 kg.

    “Di antara produsen-produsen, ada satu produsen yang bersedia untuk dipotong harga jualnya. Awalnya dipotong Rp1.000 per 5 kg, lalu ditambah Rp500. Jadi, mulai hari ini, beras premium sesuai HET dipotong Rp1.500,” kata Solihin kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Jumat (8/8/2025).

  • Kasus Korupsi Google Chromebook, Imigrasi Cabut Paspor Buronan Jurist Tan

    Kasus Korupsi Google Chromebook, Imigrasi Cabut Paspor Buronan Jurist Tan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah mencabut paspor milik eks Anak Buah Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT).

    Menteri Imipas, Agus Andrianto mengatakan pencabutan itu dilakukan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta untuk melakukan pencabutan paspor Jurist Tan.

    Agus menambahkan permintaan untuk mencabut paspor eks Stafsus Nadiem itu dilakukan sejak Senin (4/8/2025).

    “Sejak tanggal 4 [Agustus] sesuai Permintaan Kejagung RI,” ujar Agus kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Kejagung sendiri telah menetapkan Jurist Tan sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna menyampaikan penetapan status DPO itu terjadi usai tiga kali mangkir dari panggilan sebagai tersangka.

    Dia menjelaskan penetapan status terhadap Jurist Tan ini merupakan upaya hukum dari korps Adhyaksa dalam membuat terang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

    Tak berhenti di situ, Kejagung juga bakal berkoordinasi dengan Hubinter Polri dan markas pusat interpol di Prancis untuk menerbitkan red notice terhadap Jurist Tan.

    “Untuk JT [Jurist Tan] sudah DPO,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (6/8/2025).

  • Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

    Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

    Bisnis.com, BANDUNG – PT Nusantara Regas (NR) tegaskan komitmen dan dukungan terhadap pembangunan LNG HUB di Bandung bersama PGN dan PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), melalui acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bersamaan dengan agenda groundbreaking LNG HUB di Kebonwaru, Bandung.

    Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperluas distribusi dan ketersediaan LNG bagi sektor hotel, restoran, dan kafe (HOREKA) yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

    Sebagai mitra strategis dalam pengembangan LNG HUB Bandung, PGN melalui Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, memandang proyek ini sebagai langkah signifikan bagi perluasan pemanfaatan energi bersih di wilayah Jawa Barat.

    “LNG HUB menjadi milestone dalam memperluas utilisasi LNG. Semoga dapat menambah optimisme Gagas untuk menggarap pasar gas bumi Bandung dan wilayah lainnya di Jawa Barat bagian selatan,” kata Arief.

    Ia menambahkan bahwa Bandung merupakan wilayah yang tepat untuk layanan gas “beyond pipeline” seperti LNG retail, sebagai opsi alternatif yang efisien dan kompetitif terhadap bahan bakar lainnya. Efisiensi ini memungkinkan penghematan biaya operasional bagi pelaku usaha sekitar 10–25%, sekaligus mendukung pengurangan beban subsidi energi karena LNG dan CNG bersumber dari dalam negeri.

    Sebagai bagian dari dukungan strategis, NR akan mengambil peran krusial dalam pengembangan bisnis LNG breakbulking dalam hal penyediaan infrastruktur serta layanan moda transportasi LNG (menggunakan isotank LNG), berdasarkan pasar retail dan aset LNG yang dikembangkan oleh PGN Gagas.

    “Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PT Nusantara Regas bangga mendukung penuh pengembangan LNG HUB Bandung oleh PGN Gagas melalui penyaluran LNG dari FSRU Jawa Barat. Kami melihat potensi besar dalam mengakselerasi distribusi energi bersih ke sektor HOREKA. Kolaborasi ini tidak hanya membuka akses energi berkualitas, tetapi juga sejalan dengan misi kami memperluas pemanfaatan LNG secara inklusif dan efisien menuju transisi energi yang berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PT Nusantara Regas, Mohd. Iskandar Mirza.

    Sejalan dengan dukungan tersebut, PGN Gagas yang menjadi pengelola operasional LNG HUB juga menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan manfaat infrastruktur ini bagi masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini diutarakan oleh Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan.

    “Gagas bersama PGN berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem energi gas melalui inovasi dan pembangunan infrastruktur strategis seperti SPBG, CNG Hub, dan LNG Hub. Kami optimistis penambahan LNG Hub ini akan semakin memperkuat penyediaan pasokan gas bumi khususnya bagi HOREKA di kota Bandung dan sekitarnya,” kata Santiaji.

    Ia juga menegaskan bahwa fasilitas ini memiliki kapasitas hingga 15.000 MMBTU per bulan (sekitar 0,5 BBTUD), untuk melayani kebutuhan pelanggan di sektor horeka dan industri lainnya.

    Proyek LNG HUB di Bandung menjadi cerminan sinergi dalam mendorong transformasi energi, menjawab kebutuhan energi modern, efisien, dan “fit-for-purpose” di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa.

    Bersama-sama, PGN, PGN Gagas, dan PT Nusantara Regas mendukung percepatan adopsi energi gas bumi sebagai pendorong pertumbuhan sektor HOREKA sekaligus kontribusi menuju target Net Zero Emission.

    PT Nusantara Regas adalah afiliasi PT Pertamina (Persero) yang didirikan bersama PT Perusahaan Gas Negara, Tbk yang bertugas mengoperasikan Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat di Perairan Teluk Jakarta dan Onshore Receiving Facilities Muara Karang, DKI Jakarta. Fasilitas ini menerima dan memproses LNG menjadi pasokan energi pembangkit listrik yang punya peran vital di Jakarta dan Jawa bagian barat.

  • Segini PAD Pati yang Bikin Bupati Sudewo Sempat Ingin Kerek PBB 250%

    Segini PAD Pati yang Bikin Bupati Sudewo Sempat Ingin Kerek PBB 250%

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Pati Sudewo didesak mundur oleh warganya yang ikut serta dalam demo yang diselenggarakan hari ini, Rabu (13/8/2025).

    Desakan itu datang usai polemik keinginan kepala daerah itu untuk mengerek besaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 menjadi 250%.

    Sebelumnya, politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa penyesuaian PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” tulisnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/8/2025).

    Kendati demikian, hal itu tidak membendung keinginan warga di Pati, Jawa Tengah untuk melaksanakan aksi unjuk rasa. Kepala daerah itu bahkan sempat mendapatkan lemparan botol air mineral dan sandal jepit dari arah demonstran. 

    Peristiwa itu terjadi ketika Sudewo mencoba menemui langsung para pendemo. Menggunakan kemeja putih, dia datang dengan menumpangi mobil rantis milik kepolisian. Dari atas kendaraan taktis tersebut, Sudewo menyampaikan permintaan maaf singkat kepada warga.

    “Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih,” ujarnya kepada masyarakat, Rabu (13/8/2025) seperti dilansir dari potongan video yang ditayangkan via Youtube.

    Postur APBD Pati

    Adapun APBD 2025 Pati mencatatkan anggaran pendapatan sebesar Rp2,87 triliun, sedangkan belanja daerah Rp2,94 triliun.

    Mengutip data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atau DJPK Kemenkeu di Portal SIKD, pendapatan daerah terbagi menjadi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp548,5 miliar, serta transfer ke daerah dari pusat atau TKDD sekitar empat kalinya sebesar Rp2,18 triliun.

    Realisasinya per 12 Agustus 2025 yakni Rp1,78 triliun atau 62,3%. Rinciannya meliputi PAD yang telah dihimpun sebesar Rp363 miliar, dan TKDD Rp1,34 triliun.

    PAD pada APBD Pati 2025 terdiri dari pajak daerah ditetapkan sebesar Rp255,4 miliar, dengan realisasi Rp186,5 miliar. Sementara itu, retribusi ditetapkan sebesar Rp257,4 miliar dan baru berhasil dihimpun Rp141,8 miliar.

    Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp29,86 miliar dengan realisasi sudah mencapai Rp24 miliar atau sekitar 80%, sedangkan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp5,76 miliar dengan realisasi tembus lebih dari 184% atau sebesar Rp10,62 miliar.

    Adapun belanja daerah pada APBD Pati 2025 ditargetkan sebesar Rp2,94 triliun, dengan realisasi baru mencapai Rp1,69 triliun atau 57,5%.

    Belanja itu meliputi belanja pegawai dengan share terbesar yaitu Rp1,34 triliun, dengan realisasi baru Rp798,5 miliar.

    Kemudian, belanja barang dan jasa sebesar Rp613,6 miliar dengan yang sudah terbelanjakan baru Rp261,4 miliar atau 42%. Lalu, belanja modal ditetapkan Rp214,6 miliar dengan realisasi Rp115,6 miliar, serta belanja lainnya Rp770 miliar dengan realisasi Rp514,8 miliar.

  • Ada 8 Pintu Masuk Bagi 8.000 Peserta Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka

    Ada 8 Pintu Masuk Bagi 8.000 Peserta Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan ada 8 pintu masuk bagi peserta upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka sudah disiapkan secara detail.

    Dia menilai bahwa 8 pintu masuk tersebut bisa memenuhi kebutuhan 8.000 orang akan hadir mengikuti prosesi upacara pagi dan sore. Namun, sangat disarankan setiap peserta upacara bisa datang lebih cepat, untuk menghindari antrian panjang.

    Menurut Prasetyo, informasi teknis mulai dari jadwal penukaran undangan fisik, pintu masuk, hingga denah lokasi telah dibagikan melalui situs resmi, akun media sosial, dan email bagi masyarakat yang sebelumnya mendaftar. Penukaran undangan fisik dibuka hingga 16 Agustus sore untuk menghindari penumpukan.  

    “Kami minta kerja sama masyarakat yang mendapatkan undangan, kalau bisa menukar hari ini ya hari ini, yang bisa besok ya besok. Supaya tidak menumpuk di satu waktu,” katanya kepada wartawan usai gladi kotor di Istana Merdeka, Rabu (13/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, peserta dibagi dalam beberapa area sesuai kategori undangan, seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, dan tamu umum. Masing-masing kategori memiliki pintu masuk yang berbeda.

    “Kalau semua tertib membaca dan mengikuti panduan, insyaallah lancar,” ujarnya.

    Prasetyo menambahkan, akan ada delapan pintu masuk yang dibuka, mengelilingi sisi kanan dan kiri Istana Merdeka, termasuk akses dari area belakang Istana Negara. Seluruh jalur ini telah disimulasikan untuk memastikan kelancaran arus masuk dan keluar peserta.

    Dia pun menyampaikan  bahwa nantinya gladi bersih upacara dijadwalkan berlangsung Kamis (14/8/2025).

    “Kita harap semua siap, karena jeda dari pagi hingga detik-detik proklamasi cukup panjang. Semoga semua berjalan lancar,” pungkas Prasetyo.