Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Mendagri Minta Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik

    Mendagri Minta Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Tidak Ditunggangi Kepentingan Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan ada persoalan di luar kebijakan pemerintah daerah dibalik aksi demonstrasi Bupati Pati, Sudewo.

    Pernyataan itu, Tito sampaikan karena urusan terkait dengan peningkatan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% kini telah dicabut.

    “Sekarang, ada tuntutan lain, ini saya kira bukan berhubungan dengan itu. Tapi, berhubungan dengan masalah lain,” ujar Tito di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/5/2025).

    Kemudian, eks Kapolri ini meminta agar aksi demonstrasi ini murni atas aspirasi masyarakat Pati, bukan ditunggangi oleh kepentingan politik.

    Di samping itu, Tito menyampaikan bahwa mau bagaimanapun juga Bupati Pati, Sudewo merupakan pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat.

    “Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong jangan lah, bagaimanapun bupati dipilih oleh rakyat,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Tito mengemukakan apabila ada keberatan masyarakat terhadap kepemimpinan Sudewo maka sebaiknya bisa melalui mekanisme yang berlaku.

    Misalnya, melalui legislator daerah atau DPRD hingga meminta Kemendagri untuk memberikan sanksi atau peneguran.

    “Di antaranya melalui DPR mungkin, bisa juga melalui meminta Mendagri untuk melakukan sanksi, peneguran misalnya,” pungkas Tito.

  • Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Tak Tercapai Tahun Ini, Program 3 Juta Rumah Tetap Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah tetap menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kendati belum bisa tercapai pada tahun ini.

    Hal ini disampaikannya menanggapi kabar yang menyebut target tersebut tidak akan tercapainya program tersebut pada 2025 di Ruang Visualisasi, Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    “Saya belum baca pernyataan Bang Fahri, tapi 3 juta rumah itu program prioritas presiden,” ujarnya kepada wartawan.

    Menanggapi isu bahwa target tersebut tak akan tercapai pada tahun ini, Hasan menyatakan bahwa Kementerian Perumahan dan Permukiman selalu berkoordinasi dengan Presiden. 

    “Lho kan kementerian perumahan dan pemukiman selalu rapat dengan Presiden. Jadi begini, saya belum baca pernyataan itu sehingga saya belum bisa menanggapi pernyataan itu. Yang jelas, perumahan adalah bagian dari program prioritas Presiden. Itu saja yang bisa saya sampaikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Hasan juga memastikan progres program tersebut berjalan positif. Berdasarkan data Kementerian Perumahan, sudah lebih dari 200.000 unit rumah yang telah akad untuk dijadikan rumah layak huni.

    “Kalau data-data kementerian perumahan sudah lebih dari 200.000 yang sudah akad untuk dijadikan rumah. Jadi saya rasa progresnya bagus,” pungkas Hasan. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah buka-bukaan program 3 juta rumah tidak akan tercapai di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kemenko IPK usai melaksanakan Rakor, Rabu (13/8/2025).

    Fahri menjelaskan, seluruh program yang saat ini dijalankan merupakan program eksisting yang bukan inisiasi dari Kementerian PKP.

    Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

    “Tapera itu institusi di luar kita, harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” tambahnya.

    Sejalan dengan hal itu, tambah Fahri, dia menyebut Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan bakal segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja program 3 juta rumah.

    “Tadi Menko [responnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko,” tandasnya.

  • Bukan Untuk Umum, CPNS 2025 Hanya Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

    Bukan Untuk Umum, CPNS 2025 Hanya Dibuka Lewat Jalur Sekolah Kedinasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pada tahun 2025 tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur umum.

    CPNS 2025 hanya dibuka melalui jalur sekolah kedinasan, yang mana pendaftarannya telah dilakukan sejak 29 Juni 2025 lalu.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kemudian memastikan bahwa proses seleksi sekolah kedinasan dilakukan secara transparan.

    “Pelaksanaan SKD untuk sekolah kedinasan ini dilakukan secara objektif dan transparan. Setiap peserta akan langsung tahu berapa skor yang telah mereka kerjakan, tidak ada joki ataupun nepotisme di dalam proses seleksi ini,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/8), dikutip dari Antaranews.

    Proses seleksi dilakukan dengan computer assisted test (CAT) yang mengutamakan transparansi karena hasil tes para peserta dapat dilihat secara langsung.

    SKD hari pertama seleksi CPNS jalur kedinasan diikuti oleh sekitar 5.000 peserta yang mendaftar di instansi terkait.

    Adapun tahapan CPNS 2025 jalur sekolah kedinasan yakni saat ini telah dilaksanakan tes SKD yang berlangsung pada 11-26 Agustus 2025.

    Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025. Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

    Pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian dan lembaga penyelenggara sekolah kedinasan, dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 September 2025.

    Adapun persetujuan prinsip sekolah kedinasan tahun 2025 sebesar 3.252 formasi secara nasional. Jumlah tersebut terdiri dari tujuh sekolah kedinasan di bawah naungan tujuh instansi.

  • Cara Cek Tarif PBB Lewat Aplikasi Shopee, Tokopedia, dan Lazada

    Cara Cek Tarif PBB Lewat Aplikasi Shopee, Tokopedia, dan Lazada

    Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah zaman yang semakin maju, banyak hal yang bisa dilakukan dengan cepat hanya dengan melalui smartphone atau laptop, salah satunya adalah memeriksa tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    Kini, Anda tidak perlu repot-repot datang ke kantor pajak atau kelurahan untuk mengetahui status pajak tanah dan bangunan. Anda dapat langsung memeriksa di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

    Cukup dengan layanan digital yang disediakan pemerintah daerah, proses pemeriksaan PBB dapat dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja.

    Berikut ini adalah cara cek PBB online melalui smartphone atau laptop:

    -Buka browser, baik di smartphone maupun laptop (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, atau lainnya)

    -Ketik kata kunci seperti berikut di kolom pencarian “Cek pajak tanah Jakarta”, “Cek PBB Online Kabupaten Pati”, atau “Cek tagihan PBB Kota Bekasi”

    -Akses situs resmi pajak daerah dengan klik situs resmi pemerintah daerah (Badan Pendapatan Daerah/Bapenda) yang muncul di hasil pencarian

    -Terlebih dahulu cari Nomor Objek Pajak (NOP) pada lembar Surat Pembritahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, NOP berfungsi sebagai semacam kode unik bagi properti

    -Masukkan NOP, lalu klik tombol “Cari” atau “Kirim”

    -Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pengecekan

    -Setelah proses pencarian selesai, pengguna akan melihat informasi lengkap yang berisikan:

    Nama pemilik tanah/bangunan (Subjek pajak)

    Lokasi objek pajak (Alamat properti)

    Besar tagihan PBB

    Status pembayaran 

    Rincian tunggakan atau kelebihan bayar

    Tanggal jatuh tempo dan riwayat pembayaran

    -Apabila status menunjukkan belum lunas atau ada tunggakan, pengguna dapat segera melunasi melalui kanal pembayaran yang tersedia, baik secara online maupun secara langsung ke bank atau tempat pembayaran resmi lainnya.

    Selain mengecek tagihan melalui situs web resmi, pengguna juga dapat melakukannya dengan sejumlah aplikasi e-commerce:

    Tokopedia

    -Buka aplikasi, pilih menu “top-up dan Tagihan”

    -Klik “Pajak PBB”

    -Masukkan alamat, kota/kabupaten, tahun pembayaran, dan NOP

    -Tekan “Cek Tagihan” untuk melihat rincian

    Shopee:

    -Buka aplikasi, pilih menu “Pulsa, Tagihan & Tiket”

    -Pilih layanan “PBB”

    -Masukkan daerah, tahun pembayaran, dan NOP

    -Klik “Lihat Tagihan”, lalu pilih metode pembayaran

    Lazada

    -Buka aplikasi, pilih menu “Pulsa & Tagihan”

    -Klik “Pajak PBB”

    -Masukkan daerah dan NOP

    -Tekan “Buat Tagihan”, lalu pilih metode pembayaran

    Mengecek PBB secara online menjadi penting agar kita terhindar dari denda karena terlambat membayar, serta mengetahui nominal tagihan terbaru.

  • Istana Bantah Kenaikan PBB 250% oleh Bupati Pati Imbas Efisiensi Anggaran

    Istana Bantah Kenaikan PBB 250% oleh Bupati Pati Imbas Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa gejolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah oleh Bupati Pati Sudewo tidak terkait langsung dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menekankan bahwa kebijakan penaikan PBB-P2 tersebut merupakan kewenangan penuh pemerintah daerah.

    “Untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik,” kata Hasan saat memberikan keterangan pers di Ruang Visualisasi lantai 15, Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta, Kamis (14/8/2025). 

    Hasan membantah pandangan yang mengaitkan kenaikan PBB di Pati dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat pada awal 2025.

    Menurutnya bahwa tuduhan terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah untuk menaikkan pajak bukan berimbas karena efisiensi yang dilakukan pemerintah yang disebabkan dana yang ditransfer ke daerah minim, sehingga pembangunan terhambat yang pada ujungnya memaksa pemerintah daerah melakukan pengambilan anggaran di sektor lain.

    Oleh sebab itu, Hasan menilai bahwa terkait dengan kebijakan efisiensi menjadi momok pemerintah daerah untuk menaikkan pajak demi mendulang pemasukan merupakan sebuah tanggapan yang prematur. 

    “Efisiensi awal 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk dua kabupaten kota, tapi untuk lima ratusan kabupaten kota. Untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian, seperti yang terjadi di Pati, ini adalah murni dinamika lokal,” tegasnya. 

    Dia menjelaskan, penentuan tarif PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) berada di tangan pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda) yang disepakati bersama DPRD. Beberapa perda terkait tarif PBB bahkan telah ditetapkan sejak 2023 atau 2024, dan baru dijalankan pada tahun ini. 

    Menurutnya, kalau ada kebijakan kenaikan PBB, itu adalah hasil kesepakatan bupati dan DPRD sebagai pejabat publik yang dipilih rakyat. Sehingga tidak tepat jika langsung dikaitkan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

    Hasan menambahkan porsi efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap dana yang dikelola pemerintah daerah relatif kecil, hanya sekitar 4–5%. 

    “Ini kan satu peristiwa. Maka satu peristiwa ini lebih baik dimaknai sebagai dinamika di tingkat lokal. Tidak dihubungkan dengan kebijakan pemerintah pusat soal efisiensi. Karena sebenarnya efisiensi ini hanya mungkin 4% atau% saja, dari anggaran yang biasa dikelola oleh pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu,” pungkas Hasan.

  • Pendiri xAI milik Elon Musk Mengundurkan Diri, Bikin Modal Ventura

    Pendiri xAI milik Elon Musk Mengundurkan Diri, Bikin Modal Ventura

    Bisnis.com, JAKARTA— Salah satu pendiri startup kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) milik Elon Musk, xAI, Igor Babuschkin telah mengundurkan  diri dari perusahaan. 

    Babuschkin memimpin tim teknik di xAI dan membantu membangun perusahaan rintisan tersebut menjadi salah satu pengembang model AI terkemuka di Silicon Valley hanya beberapa tahun setelah didirikan.

    “Saya masih ingat hari pertama saya bertemu Elon, kami mengobrol berjam-jam tentang AI dan apa yang mungkin terjadi pada masa depan. Kami berdua merasa bahwa dibutuhkan perusahaan AI baru dengan misi yang berbeda,” kata Babuschkin dalam sebuah postingan di X.

    Babuschkin meninggalkan xAI untuk meluncurkan perusahaan modal ventura miliknya sendiri, Babuschkin Ventures, yang menurutnya akan mendukung penelitian keamanan AI dan mendukung perusahaan rintisan yang memajukan umat manusia dan mengungkap misteri alam semesta. 

    Babuschkin mengatakan dirinya terinspirasi untuk mendirikan perusahaan tersebut setelah makan malam bersama Max Tegmark, pendiri Future of Life Institute, di mana mereka membahas bagaimana sistem AI dapat dibangun dengan aman untuk mendorong perkembangan generasi mendatang. 

    Melansir laman Reuters, kepergian Babuschkin menyusul kepergian kepala hukum xAI, Robert Keele, awal bulan ini, dan terjadi di tengah persaingan yang semakin ketat di antara para pemain AI seperti OpenAI, Google, dan Anthropic, yang menggelontorkan sumber daya untuk pelatihan dan penerapan sistem canggih.

    Bulan lalu, CEO X yang dimiliki Musk, Linda Yaccarino, juga mengundurkan diri, hanya beberapa bulan setelah platform tersebut digabungkan ke dalam xAI.

    Musk secara terpisah sedang berjuang menghadapi kepergian para eksekutif di Tesla (TSLA.O). 

    Sebelumnya, Elon Musk mengumumkan akuisisi platform media sosial X (sebelumnya Twitter) oleh perusahaan AI-nya, xAI, seharga US$33 miliar atau sekitar Rp546 triliun.

    Langkah ini mempertegas ambisi Musk untuk memadukan kemampuan kecerdasan buatan canggih dari xAI dengan jangkauan luas yang dimiliki X.

    Dalam sebuah tweet yang mengumumkan transaksi tersebut, Musk mengungkapkan bahwa akuisisi ini adalah transaksi semua saham yang menilai xAI sebesar US$80 miliar dan X sebesar US$33 miliar, termasuk utang sebesar US$12 miliar yang dimiliki X. 

    “Kombinasi ini akan membuka potensi besar dengan memadukan kemampuan dan keahlian AI canggih xAI dengan jangkauan luas X,” tulis Musk.

    CEO X, Linda Yaccarino, merespons dengan optimisme, mengatakan bahwa masa depan perusahaan kini lebih cerah dari sebelumnya, meskipun nilai X sempat merosot sekitar $11 miliar sejak akuisisi Twitter pada tahun 2022. 

    Namun, Musk telah menunjukkan keteguhan dalam visinya untuk menjadikan X sebagai platform yang lebih dari sekadar media sosial, dengan rencana ambisius untuk mengubahnya menjadi aplikasi segalanya.

  • Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

    Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Perdana Prabowo, Ini Jadwal & Link Live Streaming

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

    Hal itu akan menjadi kesempatan perdana Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan dirinya sebagai Presiden RI. Pembacaan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. 

    Agenda pembacaan Nota Keuangan akan digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD yang berlangsung di pagi hari hingga pukul 11:05 WIB. Sementara itu, pada pukul 14:35 WIB Ketua DPR RI, Puan Maharani akan membuka Rapat Paripurna DPR RI.

    Selanjutnya, Prabowo akan menyampaikan pidato pengantar sekaligus keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beserta dokumen pendukungnya pada pukul 14.57 – 15.42 WIB.

    Usai pidato, dokumen RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan akan diserahkan langsung oleh presiden kepada ketua DPR. Selanjutnya, Ketua DPR akan meneruskan dokumen tersebut kepada Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin disertai surat permintaan pertimbangan.

    Proses ini akan diakhiri dengan penandatangan berita acara. Rapat Paripurna akan selesai sekitar pukul 16:02 — 16:07 WIB, ditutup dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah menyebut sidang hari esok akan dihadiri oleh 1.251 undangan. Sebanyak 1.100 undangan akan menempati ruang sidang dan sisanya hanya di Gedung Nusantara IV untuk nonton bersama (nobar) sidang.

    Adapun, dia berujar hal yang berbeda dari sidang tahunan sebelumnya adalah di sidang tahun ini akan ada pemutaran video pencapaian kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden RI.

    “Jadi ini juga yang tahun lalu tidak ada, jadi kali ini ada penayangan video. Lalu penyampaian pidato Presiden, yang selanjutnya adalah persembahan lagu-lagu Nusantara dan penutupan sidang oleh Ketua DPR,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

    Berikut jadwal dan link streaming Sidang Tahunan MPR, pidato kenegaraan, dan nota keuangan Prabowo untuk pertama kalinya sebagai Presiden RI 

    Jadwal Sidang Tahunan MPR 2025 dan Nota Keuangan 2026

    Susunan Acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI

    09.00 – 09.05: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

    09.05 – 09.08: Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI

    09.08 – 09.36

    Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua MPR RI
    Pembacaan Doa
    Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 oleh Ketua MPR RI

     

    09.36 – 09.56: Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua DPR RI

    09.56 – 10.00: Penayangan Video Capaian Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia

    10.00 – 10.45: Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia

    10.45 – 10.48: Ketua DPR RI melanjutkan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2025

    10.48 – 10.55: Persembahan Lagu-lagu Nusantara

    10.55 – 11.00: Penutupan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI Tahun 2025 oleh Ketua DPR RI

    11.00 – 11.05: Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

     

    Susunan Acara Sidang Paripurna DPR RI Tentang Nota Keuangan atau RAPN Tahun 2026

    14.28 – 14.30: Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan DPR RI memasuki Ruang Rapat Paripurna

    14.30 – 14.35: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diiringi Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan

    14.35 – 14.42: Pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI dan Pembacaan Doa

    14.42 – 14.57: Pidato Ketua DPR RI dalam Rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026

    14.57 – 15.42: Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya

    15.42 – 15.57: Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Presiden RI kepada Ketua DPR RI, dilanjutkan dengan Penyampaian Surat Pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Ketua DPD RI, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara

    15.57 – 16.02: Penutupan Rapat Paripurna oleh Ketua DPR RI

    16.02 – 16.07: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diiringi Symphony Praditya Wiratama Universitas Pertahanan

    16.07: Rapat Paripurna DPR RI selesai, Presiden RI dan Wakil Presiden RI didampingi Pimpinan DPR RI meninggalkan Ruang Rapat Paripurna

    Adapun, kegiatan sidang MPR, DPR RI dan DPD RI 2025 dapat disaksikan secara online lewat kanal YouTube MPR RI, atau melalui link 

  • Donald Trump Longgarkan Aturan Penerbangan Luar Angkasa, Elon Musk Diuntungkan

    Donald Trump Longgarkan Aturan Penerbangan Luar Angkasa, Elon Musk Diuntungkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk menyederhanakan regulasi federal tentang peluncuran roket komersial pada Rabu (13/8/2025).

    Langkah itu disebut-sebut dapat menguntungkan SpaceX milik Elon Musk dan perusahaan antariksa swasta lainnya.

    Perintah eksekutif tersebut mengarahkan menteri transportasi AS untuk menghilangkan atau mempercepat tinjauan lingkungan untuk lisensi peluncuran yang dikelola oleh Administrasi Penerbangan Federal.

    Deklarasi tersebut juga menyerukan kepada sekretaris untuk menghapuskan peraturan-peraturan yang ketinggalan zaman, berlebihan, atau terlalu membatasi peluncuran dan masuk kembali kendaraan.

    “Proses perizinan yang tidak efisien menghambat investasi dan inovasi, juga menghambat kemampuan perusahaan AS untuk memimpin pasar luar angkasa global,” begitulah isi perintah eksekutif Trump tersebut, dilansir Reuters, Kamis (14/8/2025).

    Walaupun Elon Musk dan Donald Trump sempat berselisih beberapa bulan lalu, tetapi SpaceX milik Elon Musk berpotensi menjadi penerima manfaat langsung terbesar dari perintah Trump.

    Meski tidak disebutkan namanya secara langsung dalam perintah eksekutif, perusahaan antariksa swasta tersebut akan dengan mudah memimpin semua entitas industri luar angkasa AS, termasuk NASA dalam jumlah peluncuran rutin.

    Perusahaan roket milik Jeff Bezos, Blue Origin beserta bisnis pariwisata luar angkasanya juga dapat memperoleh keuntungan dari regulasi yang lebih longgar.

    Elon Musk berulang kali mengeluhkan studi dampak lingkungan, investigasi kecelakaan pasca-penerbangan, dan tinjauan perizinan yang diwajibkan Federal Aviation Administration (FAA) telah memperlambat pengujian roket starship milik perusahaannya. 

    Starship sendiri adalah inti dari model bisnis jangka panjang SpaceX, sekaligus komponen inti ambisi NASA mengembalikan astronot ke permukaan bulan, membangun kehadiran manusia permanen di bulan, dan akhirnya mengirim misi berawak ke Mars.

    Pengawasan yang dilakukan FAA dipandang SpaceX sebagai hambatan bagi budaya teknik perusahaan yang dianggap lebih toleran terhadap risiko dibandingkan banyak pemain industri kedirgantaraan yang lebih mapan.

    Strategi uji terbang yang dilakukan perusahaan tersebut dikenal dengan mendorong prototipe pesawat luar angkasa hingga mencapai titik kegagalan, lalu menyempurnakannya melalui pengulangan yang sering.

    Itulah yang dianggap bertentangan dengan misi FAA untuk melindungi masyarakat dan lingkungan saat menjalankan peraturannya atas penerbangan luar angkasa komersial.

    Awal tahun ini, FAA telah menghentikan uji terbang Starship selama hampir dua bulan setelah dua ledakan beruntun pasca-peluncuran menghujani kepulauan Karibia dengan puing-puing, dan akhirnya memaksa puluhan pesawat mengubah arah.

    FAA kemudian memperluas zona bahaya pesawat di sepanjang lintasan peluncuran Starship sebelum memberikan lisensi untuk penerbangan selanjutnya. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • KPK Sita Uang US,5 juta dan 18 Bidang Tanah pada Dugaan Kasus Korupsi PGN

    KPK Sita Uang US$1,5 juta dan 18 Bidang Tanah pada Dugaan Kasus Korupsi PGN

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) mengamankan mengamankan US$1,5 juta dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas yang dilakukan PT PGN dan PT IAE pada 2017-2021.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik juga menyita 18 bidang tanah dan/atau bangunan sejumlah lebih 10 hektare di wilayah Cianjur dan Bogor.

    Budi menyampaikan bahwa KPK telah menyelesaikan berkas perkara dan melimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dua tersangka sehingga bakal disidangkan. Dua tersangka itu adalah Iswan Ibrahim (II) selaku Komisaris PT IAE periode 2006-2023 dan Danny Praditya (DP) selaku Direktur Komersial PT PGN periode 2016-2019.

    “Pada 08 Agustus 2025, Penyidik melakukan penyerahan atas tersangka DP dan II, beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK atau Tahap II. Atas hal tersebut, perkara TPK dengan Tersangka DP dan Tersangka II ini akan segera disidangkan,” jelas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (13/8/2025).

    Sebelumnya, pada akhir Juli 2025, Penyidik melakukan penggeledahan rumah 2 Mantan Direktur Utama PT PGN di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, serta salah satu Board of Director (BoD) yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan, yang diduga ikut terlibat pada saat memutuskan Pembayaran Advance Payment.

    Selain pihak PT PGN, Penyidik KPK juga melakukan penggeledahan rumah Direktur Keuangan PT IAE, yang berlokasi di wilayah Kota Tangerang Selatan. Pihak dimaksud diduga terlibat dalam menyukseskan kesepakatan pembayaran Advance Payment dari PT PGN kepada PT IAE.

    Dari rangkaian penggeledahan ini, Penyidik berhasil mendapatkan bukti-bukti berupa BBE dan dokumen, yang selanjutnya dilakukan penyitaan guna pembuktian TPK PJBG antara PT PGN dan PT IAE, dan menelusuri adanya peran pihak-pihak lainnya yang terlibat. 

    Dalam perkara dengan nilai kerugian negara mencapai USD15.000.000. Adapun penyitaan ini sekaligus sebagai langkah awal dalam asset recovery.

  • Rusia Batasi Panggilan Telegram dan WhatsApp

    Rusia Batasi Panggilan Telegram dan WhatsApp

    Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintah Rusia mulai membatasi layanan panggilan di aplikasi perpesanan WhatsApp dan Telegram karena tidak kooperatif dengan aparat penegak hukum.

    Melansir laman Reuters pada Kamis (14/8/2025) Kementerian Pembangunan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia menyebut langkah ini diambil karena kedua platform yang dimiliki perusahaan asing tersebut dinilai tidak memenuhi kewajiban berbagi informasi dengan aparat penegak hukum terkait kasus penipuan dan terorisme.

    Kementerian Pembangunan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia menambahkan, pembatasan ini hanya berlaku pada layanan panggilan dan akan dicabut jika kedua platform mematuhi hukum Rusia. 

    Persyaratan itu mencakup pembukaan entitas hukum di Rusia, kepatuhan penuh terhadap semua undang-undang setempat, serta kerja sama dengan Roskomnadzor dan aparat penegak hukum.

    “Untuk menangkal kejahatan berbagai langkah sedang diambil untuk membatasi sebagian panggilan pada layanan perpesanan asing ini. Tidak ada pembatasan lain yang diberlakukan pada fungsi mereka,” tulis Badan pengawas komunikasi Roskomnadzor

    Wakil Ketua Komite Teknologi Informasi di parlemen Rusia, Anton Gorelkin, menyebut WhatsApp harus siap meninggalkan pasar. Sementara itu, seorang anggota parlemen lainnya menilai keberadaan WhatsApp di Rusia melanggar keamanan nasional.

    Meta Platforms, pemilik WhatsApp, telah dicap sebagai organisasi ekstremis oleh pemerintah Rusia sejak 2022, meski aplikasinya tetap diizinkan beroperasi. WhatsApp sendiri pernah dijatuhi sanksi karena tidak menghapus informasi yang dilarang di Rusia.

    Di sisi lain, Presiden Vladimir Putin telah mengizinkan pengembangan aplikasi perpesanan lokal yang terintegrasi dengan layanan pemerintah. 

    Langkah ini disebut sebagai bagian dari kedaulatan digital untuk mengurangi ketergantungan pada layanan asing seperti WhatsApp dan Telegram.

    Sejumlah pihak khawatir aplikasi perpesanan buatan negara nantinya akan memantau aktivitas pengguna. Mereka juga menduga pemerintah dapat memperlambat layanan WhatsApp untuk mendorong migrasi pengguna ke platform baru tersebut.

    Human Rights Watch dalam laporannya bulan lalu menyebut, pemerintah Rusia semakin meningkatkan kapasitas teknologi dan kontrol atas infrastruktur internet negara itu. Hal ini memungkinkan pemblokiran dan pelambatan akses situs, serta penyensoran terhadap alat-alat untuk menghindari blokir.

    Berdasarkan pantauan Reuters, panggilan suara di Telegram nyaris tidak berfungsi sejak 11 Agustus, sementara panggilan WhatsApp terganggu oleh suara putus-putus dan dengungan metalik.

    Telegram mengatakan kepada harian Rusia RBC pihaknya menolak konten yang menyerukan kekerasan atau penipuan. 

    Perusahaan itu juga mengklaim menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) untuk memantau bagian publik dari platform dan menghapus jutaan pesan berbahaya setiap hari.