Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Telkom, WIFI, Sinar Mas dan XLSMART Masuk Babak Baru Lelang 1,4 GHz

    Telkom, WIFI, Sinar Mas dan XLSMART Masuk Babak Baru Lelang 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), Sinar Mas melalui PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) dan PT Eka Mas Publik serta PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) melalui PT Telemedia Komunikasi Pratama telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) untuk seleksi pengguna pita frekuensi tersebut pada 2025.

    Pengambilan akun tersebut menjadi tanda masuknya babak baru lelang 1,4 GHz. 

    Selanjutnya, Penyelenggara Telekomunikasi  yang telah mendapatkan akun sistem e-Auction dapat melakukan pengunduhan Dokumen Seleksi. 

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan setelah diunduh, perusahaan telekomunikasi akan mempelajari dokumen seleksi dan menyiapkan daftar pertanyaan jika terdapat substansi yang kurang dipahami.

    Pengunduhan dokumen seleksi dapat dilakukan melalui sistem e-Auction mulai Senin, 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    “Penyelenggara Telekomunikasi yang telah mengunduh Dokumen Seleksi selanjutnya disebut Calon Peserta Seleksi,” tulis pengumuman tersebut.

    Calon Peserta Seleksi dapat menyampaikan pertanyaan tertulis terkait isi dokumen melalui surat resmi dalam format file PDF yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. Pertanyaan harus disampaikan paling lambat Kamis, 21 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB melalui sistem e-Auction.

    Direktur Utama WIFI Yune Marketatmo mengatakan perusahaan mengikuti lelang 1,4 GHz melalui salah satu anak usahanya PT Telemedia Komunikasi Pratama. 

    Yune menjelaskan alasan Telemedia dimajukan sebagai peserta e-Auction karena rekam jejaknya yang baik. Hal tersebut juga selaras dengan misi perusahaan.

    “Ini selaras dengan misi kita internet terjangkau untuk rakyat,” kata Yune kepada Bisnis, Kamis (14/8/2025).

    Sementara itu, Direktur Surge Shannedy Ong mengatakan Telemedia Komunikasi akan mewakili Surge mengikuti lelang seleksi 1,4 GHz. 

    Mengutip Bloomberg, PT Telemedia Komunikasi Pratama yang beroperasi dengan merek Viberlink merupakan penyedia layanan telekomunikasi nirkabel yang menawarkan internet berbasis serat optik dan jaringan pita lebar berkecepatan tinggi, termasuk layanan instalasi dan pemeliharaan untuk pelanggan di Indonesia.

    Sementara itu, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) telah mengambil dokumen lelang spektrum frekuensi 1,4 GHz sebagai salah satu syarat untuk terlibat dalam seleksi pita frekuensi 1,4 GHz. Perusahaan gabungan XL Axiata dan Smartfren itu menegaskan tertarik untuk terlibat dalam seleksi. 

    Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto mengatakan perusahaan terus mendalami seleksi pita frekuensi 1,4 GHz. Sejauh ini, perusahaan tertarik untuk terlibat dalam seleksi tersebut. 

    Henry belum dapat menyampaikan lebih banyak termasuk komitmen keikutsertaan XLSMART saat tender digelar. 

    “Kami tertarik dan juga sudah mengunduh dokumen kepesertaan tender dan saat ini kami masih melakukan assessment terkait hal tersebut,” kata Henry. 

    Sinar Mas juga masuk melalui PT Eka Mas Republik atau yang dikenal dengan MyRepublik. Perusahaan internet rumah itu turut bersaing dengan Telkom, Telkomsel, dan Indosat dalam memperebutkan pita 1,4 GHz.

    Netciti Siapa?

    Di antara nama besar, muncul nama PT Netciti Persada. Melansir laman resmi perusahaan, pada Kamis (14/8/2025) Netciti menghadirkan layanan Fiber to the Home (FTTH) dan teknologi jaringan broadband ultra cepat untuk kebutuhan residensial maupun bisnis. 

    Perusahaan ini mengandalkan jaringan serat optik berkualitas tinggi untuk memberikan layanan Quad Play bernama Voice, Video, Data, dan CCTV berbasis broadband tanpa batasan kecepatan maupun kuota.

    Netciti menawarkan sejumlah layanan, antara lain internet tanpa Fair Usage Policy (FUP), layanan pelanggan 24/7, dukungan teknisi on-site, harga flat tanpa biaya tersembunyi, serta akses hiburan rumah melalui NTIVI

    Selain itu, Netciti mengoperasikan open access network yang memungkinkan layanan dan konten dari berbagai operator, menyediakan solusi hiburan multi-perangkat, serta layanan cloud storage yang aman dan dapat diandalkan.

    Cakupan layanan Netciti meliputi wilayah strategis seperti Alam Sutera, Suvarna Sutera, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Medan.

  • Axis Perkuat Penetrasi Pasar Indonesia

    Axis Perkuat Penetrasi Pasar Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA—Axis Communications, perusahaan solusi video dan audio berbasis jaringan asal Swedia, memperkuat penetrasi pasar Indonesia seiring dengan pertumbuhan pelanggan.

    Johny Dermawan, Country Manager Indonesia Axis Communications, menyampaikan pihaknya sangat optimistis dengan perkembangan pasar di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan yang telah hadir di 50 negara tersebut resmi meluncurkan Axis Solution Center di Indonesia.

    “Kami optimistis dengan perkembangan bisnis di Indonesia, makanya investasi membuat Axis Solution Center di Indonesia,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

    Di Asia Pasifik, Axis Solution Center sebelumnya telah hadir di Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, hingga Australia. Perusahaan pun membuka peluang fasilitas serupa berikutnya di kota-kota lain di Indonesia.

    Axis Solution Center berfungsi sebagai galeri teknologi yang menampilkan inovasi terkini untuk sistem keamanan. Solution Center ini juga menjadi pusat demonstrasi di mana mitra dan pelanggan dapat secara langsung merasakan produk-produk Axis Communications, sekaligus menjadi platform untuk membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia.

    Secara sederhana produk utama perusahaan adalah CCTV pintar yang mampu mendeteksi berbagai indikator, misalnya pergerakan manusia ataupun peningkatan suhu di ruangan. Bahkan, CCTV tersebut dilengkapi dengan kemampuan audio, sehingga bisa memberikan peringatan dini.

    “Fungsi kamera tidak hanya untuk keamanan, tetapi bisa mendeteksi hal lain seperti pergerakan manusia atau mobil. Sebagai contoh, kamera bisa mendeteksi mobil di mal yang parkir terlalu lama di depan lobi sehingga kamera bisa mengeluarkan sistem peringatan berupa audio, ataupun tanda peringatan tertentu,” jelasnya.

    Johny Dermawan menuturkan sistem Axis bisa digunakan lintas industri, baik pelanggan pemerintah maupun swasta. Axis Solution Center menampilkan produk yang mencakup kamera jaringan, audio jaringan, interkom jaringan, solusi manajemen video, analitik, dan lainnya.

    Misalnya, sistem ini akan menampilkan sensor lingkungan terbaru untuk mengukur kualitas udara, serta kamera termal untuk deteksi suhu, dan lainnya. Sistem audio terintegrasi dengan analitik video juga dihadirkan untuk meningkatkan keamanan publik.

    Axis Communications juga menyediakan kamera dengan perlindungan ledakan untuk lokasi berisiko tinggi seperti pabrik minyak, gas, bahan kimia, dan pupuk amonia, yang dilengkapi teknologi anti-getar untuk memastikan gambar tetap stabil dan jelas.

    Carl Malmqvist, Regional Director South Asia Pacific Axis Communications, mengatakan transformasi digital di Asia Tenggara terus berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman teknologi. Inovasi dan adopsi teknologi mendorong solusi keamanan yang semakin canggih.

    “Solution Center ini merupakan langkah strategis Axis untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan keamanan di era konektivitas,” paparnya.

    Solution Center ini adalah yang pertama di Indonesia dan berlokasi di Jakarta. Kehadirannya melengkapi investasi Axis Communications di negara lain di kawasan Asia Pasifik, termasuk Malaysia, Thailand, dan Australia.

    Produk-produk Axis Communications telah digunakan untuk berbagai kebutuhan industri di seluruh dunia. Salah satunya di tambang Bílina di wilayah Bohemia Utara, Republik Ceko, di mana sebuah perusahaan pertambangan besar memasang banyak AXIS Q3505-VE Network Camera.

    Teknologi ini memungkinkan pemantauan area berisiko tinggi dan deteksi ancaman seperti amunisi sisa perang yang belum meledak, dengan kamera yang dipasang langsung di dalam mesin. Hal tersebut memastikan operator dapat bekerja dengan aman tanpa berada di dekat sumber bahaya.

    Sementara itu, di California, Amerika Serikat, Alert Wildfire memanfaatkan jaringan kamera PTZ Axis untuk melacak kebakaran hutan, mengidentifikasi titik api, memantau kebakaran berskala besar, dan menyediakan data penting untuk pengambilan keputusan terkait pengerahan sumber daya dan evakuasi.

    Di Indonesia, tantangan serupa juga dihadapi di berbagai sektor, mulai dari pertambangan hingga penanggulangan kebakaran hutan, yang memerlukan solusi keamanan dan teknologi andal untuk mendukung pemantauan, pengelolaan, dan kelancaran operasional.

  • Gandeng Digiplus, Tambah 8x Lipat Layanan Pelanggan

    Gandeng Digiplus, Tambah 8x Lipat Layanan Pelanggan

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen Smartphone, Motorola, memperluas jangkauan pasarnya melalui kerja sama yang terjalin dengan perusahaan distributor dan ritel teknologi, Digiplus. Perusahaan juga menambah hingga 8x lipat layanan pelanggan (customer service) di Tanah Air. 

    Country Head Motorola Indonesia, Bagus Prasetyo, kesamaan visi menjadi alasan perusahaannya dengan cepat menjalin kerjasama dengan Digiplus. Keduanya ingin Motorola lebih cepat menjangkau pelanggan pada kehadirannya yang kedua kali di Indonesia. 

    Motorola saat ini sedang berusaha untuk bangkit kembali setelah sempat vakum 8 tahun di pasar Indonesia. 

    “Motorola siap menawarkan produk yang mencakup semua lini masyarakat, sementara Digiplus siap memanfaatkan channel besar mereka untuk memasarkan produk kami,” kata Bagus, di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Dia juga mengatakan demi keberlanjutan pemasaran produknya, Motorola meningkatkan jumlah ketersediaan customer service dari 16 titik, kini menjadi 128 titik yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Dengan begitu, pelanggan dapat dengan mudah mencari letak customer service terdekat dari wilayah tempat tinggal.

    Meskipun ingin dikenal sebagai perusahaan produsen smartphone yang ‘pantang menyerah’ dan berani berinovasi, Motorola tidak muluk-muluk dalam menetapkan proyeksi bisnis.

    Mereka menyebut akan terlebih dahulu menyediakan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sembari membangun kembali kepercayaan terhadap brand.

    Nama Motorola yang tenar hanya di sebagian generasi, seperti milenial, juga dianggap sebagai tantangan besar perusahaan dalam memasarkan produk.

    Bagus mengatakan perusahaan menyiapkan dua pendekatan dalam memasarkan produk. Untuk generasi milenial, dan yang sudah familiar dengan Motorola, perusahaan tidak akan menekankan pada sisi nostalgia, tetapi pada sisi inovasi terbaru, yang menunjukkan seberapa jauh perjalanan Motorola dalam mengembangkan teknologinya.

    Smartphone lipat Motorola

    Sementara itu untuk generasi Z atau yang belum familiar, Motorola menggunakan strategi iklan dengan gaya komunikasi yang lebih disesuaikan, serta kerja sama dengan Pantone untuk menawarkan warna produk yang vibrant, serta mengetahui tren warna tiap tahun.

    “Ditunggu saja informasi selanjutnya, kami tidak menutup kemungkinan untuk melebarkan sayap ke ranah produk Internet of Things (IoT),” kata Bagus. 

    Motorola telah meluncurkan tiga produknya, yaitu Moto G45 5G yang menawarkan harga terjangkau, serta seri Moto Edge 60 Fusion & Edge 60 Pro yang menjangkau target pasar menengah ke atas.

    Terbaru, mereka memperkenalkan varian Moto G86 Power 5G, yang ditenagai chipset Mediatek Dimensity 7400, serta kapasitas baterai sebesar 6720 mAh. 

    Produk terbaru ini dijual dengan harga eksklusif Rp4,4 juta di Shopee, dan pengguna juga mendapatkan bonus paket internet perdana IM3 Freedom 3GB, serta 30 hari langganan Vision+.

    Fitur-fitur AI dan Keamanan Bawaan Motorola

    Motorola menanamkan asisten kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) khusus pada setiap seri smartphone-nya dengan nama MotoAI.

    Asisten AI tersebut bekerja secara internal di dalam handphone, bukan cloud, sehingga menjamin keamanan bagi setiap pengguna.

    MotoAI mendukung kreativitas dan produktivitas pengguna dengan dua fitur AI-nya, yaitu Image Studio yang mampu menghasilkan gambar lewat prompt, dan Playlist Studio, yang mampu membuat playlist lagu sesuai dengan suasana.

    Sementara itu untuk produktivitas, terdapat fitur-fitur seperti berikut ini:

    Pay Attention, yang berfungsi sebagai transkriptor rekaman audio, mampu mengenali siapa pembicara yang tengah berbicara

    Remember This, semacam fitur yang memungkinkan pengguna “melatih” MotoAI untuk mengingat peristiwa yang terjadi di suatu hari

    Ask or Search, yang mampu merangkum atau mencarikan informasi tambahan terkait suatu hasil pencarian

    Catch Me Up, yang mampu merangkum notifikasi, memudahkan pengguna yang sangat sibuk, sehingga tidak terlewatkan satu pun pemberitahuan

    Fitur-fitur yang terdapat dalam MotoAI bahkan dapat terintegrasi dengan layanan AI berbasis cloud seperti Google Gemini dan Perplexity, menawarkan pengalaman AI secara hybrid yang lengkap kepada pelanggan

    Tidak hanya dari fitur AI, Motorola juga melengkapi perangkatnya dengan fitur Moto Secure, sebuah aplikasi keamanan bawaan yang di dalamnya lengkap berisi berbagai fungsi, seperti misalnya Find My Device untuk melacak ponsel apabila hilang, dan Protect from Online Scammers, yang menghindarkan pengguna dari panggilan atau SMS penipuan.

    Terdapat pula Family Space, berfungsi seperti semacam “kids mode” yang ditingkatkan, karena tidak hanya dapat melindungi anak-anak ketika sedang menggunakan ponsel, tetapi juga bagi orang tua yang tidak terlalu mengerti teknologi.

  • Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

    Bupati Pati Kembalikan Uang Kasus DJKA, KPK: Tapi Tidak Menghapus Pidana

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa pengembalian uang terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang melibatkan Bupati Pati Sadewo tidak menghapus unsur pidananya.

    “Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8), dikutip dari Antaranews.

    Meskipun uang terkait kasus dikembalikan, namun unsur pidana tetap akan berlanjut sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Dalam Pasal 4 dalam UU tersebut berbunyi, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

    Oleh sebab itu, Asep meminta semua pihak untuk menunggu, terutama terkait pemanggilan mantan anggota DPR RI tersebut oleh KPK.

    “Kemudian kapan dipanggil? Ya ditunggu saja ya,” katanya.

    Diketahui, Bupati Sadewo disebut oleh KPK sebagai salah satu terduga yang menerima aliran dana korupsi proyek kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Rabu (13/8).

    Hal ini pun membuat KPK membuka peluang untuk memanggil Sadewo sebagai saksi kasus tersebut.

    Sebelumnya, nama Sadewo sempat muncul dalam sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023.

    Dalam sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun Sadewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang sebanyak Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara itu, KPK pada 12 Agustus 2025, menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu, atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

  • Tegas! Menkomdigi Minta Roblox Perbaiki Sistem & Patuhi Aturan di RI

    Tegas! Menkomdigi Minta Roblox Perbaiki Sistem & Patuhi Aturan di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta pengembang gim Roblox untuk memperbaiki sistem dalam platform-nya agar sesuai dengan aturan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

    “Kami menekankan pentingnya menghormati dan menjalankan aturan perlindungan anak yang berlaku di sini,” kata Meutya usai pertemuan dengan perwakilan Roblox Asia Pacific di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).

    Meutya mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, muncul kekhawatiran dari orang tua dan pendidik di Indonesia mengenai paparan konten dan interaksi yang tidak layak di Roblox. Bahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sempat mengimbau siswa untuk tidak bermain Roblox.

    Oleh karena itu, Kemkomdigi meminta Roblox membatasi akses komunikasi antarpengguna anak, menyaring konten user-generated yang vulgar, dan memperjelas fitur kontrol orang tua (parental control).

    “Pembenahan ini memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari konten dan interaksi yang berpotensi membahayakan di ruang digital,” jelasnya.

    Meutya berharap Roblox sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sudah terdaftar sejak 2022 dapat berperan dalam membangun ekosistem internet yang aman, bermanfaat, dan produktif.

    “Kami berharap Roblox menjadi contoh bagaimana sebuah platform mengutamakan keselamatan pengguna muda, sehingga ruang digital di Indonesia menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, bermain, dan berkarya,” tandasnya.

    Meutya menegaskan Kementerian Komdigi akan memberikan waktu kepada Roblox untuk melakukan pembenahan dan akan melakukan evaluasi secara rutin untuk memastikan gim Roblox memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pihaknya tidak melarang anak-anak bermain Roblox.

    Namun, dia mengimbau agar anak-anak menghindari permainan yang dinilai tidak mendidik, termasuk yang mengandung unsur kekerasan.

    “Tidak ada pelarangan. Saya mengimbau supaya tidak main [Roblox],” kata Abdul Mu’ti saat dihubungi Bisnis pada Rabu (7/8/2025).

    Ketika ditanya apakah imbauan itu khusus untuk Roblox atau gim lainnya, Abdul Mu’ti menambahkan, “Game lain yang tidak mendidik, terutama yang bermuatan kekerasan.”

    Berdasarkan data laman resmi Roblox, jumlah pengguna aktif harian (daily active users/DAU) pada Februari 2025 mencapai 85,3 juta. Bahkan, separuh anak-anak di Amerika Serikat (AS) berusia di bawah 16 tahun tercatat memainkan Roblox setiap bulan.

  • Eks Kajari Jaksel Ungkap Alasan Silfester Matutina Tak Dieksekusi 2019

    Eks Kajari Jaksel Ungkap Alasan Silfester Matutina Tak Dieksekusi 2019

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel), Anang Supriatna menjelaskan hambatan saat mengeksekusi putusan pengadilan terkait Silfester Matutina pada 2019.

    Anang menyampaikan bahwa sejatinya dirinya telah memerintahkan eksekusi putusan pengadilan setelah inkrah. Hanya saja, putusan itu belum di eksekusi karena dinyatakan hilang.

    “Kita sudah lakukan, sudah inkrah. Saat itu tidak sempat dieksekusi karena sempat hilang,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (14/8/2025) malam.

    Singkatnya, kala itu Silfester telah ditemukan. Namun, kata Anang, muncul kendala lain dalam melakukan eksekusi Silfester lantaran Indonesia dilanda pandemi Covid-19.

    “Kemudian keburu covid, jangankan memasukkan orang, yang di dalam aja harus dikeluarkan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Anang yang saat ini menjabat sebagai Kapuspenkum Kejagung RI menegaskan membantah adanya tekanan politik dari pihak manapun untuk mengeksekusi Silfester.

    “Tidak ada [tekanan politik]. Pas setelah Covid [sudah tak jabat Kajari Jaksel],” pungkas Anang.

    Sekadar informasi, Silfester dilaporkan tim Jusuf Kalla ke Bareskrim Polri pada Mei 2017. Kala itu, Silfester dilaporkan atas orasinya yang menuding Jusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa hingga menggunakan isu rasial dalam Pilkada Jakarta 2017.

    Singkatnya, Silfester dinyatakan sah dan bersalah atas perkara itu. Kemudian, Silfester Matutina divonis 1 tahun pada 2018. Vonis itu kemudian dikuatkan pada sidang banding di PT Jakarta pada (29/10/2025). 

    Selain itu, upaya hukum Silfester di tingkat kasasi juga ditolak dan bahkan diperberat menjadi pidana 1,5 bulan pada 2019. Namun, hingga saat ini Silfester belum mendekam dipenjara.

  • MK Tolak Uji Materi UU Sisdiknas soal Negara Biayai Pendidikan hingga Kuliah

    MK Tolak Uji Materi UU Sisdiknas soal Negara Biayai Pendidikan hingga Kuliah

    Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang meminta negara untuk menjamin tersedianya pembiayaan di seluruh jenjang pendidikan, termasuk hingga perguruan tinggi atau kuliah.

    “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 111/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Permohonan itu diajukan oleh Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) bersama empat pemohon lainnya, yakni seorang ibu bernama Sri Rahmawati, mahasiswa bernama Sentia Dewi dan Danang Putra Nuryana, serta pelajar bernama Naufal Aksa Al Anra.

    Para pemohon menguji konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas yang lengkapnya berbunyi, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.” 

    Mereka mempersoalkan frasa “yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.

    Menurut para pemohon, beleid itu membatasi jaminan pembiayaan pendidikan hanya pada jenjang dasar sehingga dikhawatirkan menghambat warga negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan hingga ke jenjang perkuliahan.

    Namun, menurut Mahkamah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sejatinya telah memberikan tingkatan yang berbeda atas urgensi pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan lainnya.

    Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, kewajiban bagi negara untuk membiayai pendidikan dasar secara eksplisit dinyatakan oleh Pasal 31 ayat UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, penekanan khusus bagi pendidikan dasar merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat diartikan.

    “Oleh karena itu, menurut Mahkamah, adalah tidak tepat mengonstruksikan pemaknaan jaminan pemerintah atas tersedianya dana/anggaran bagi terselenggaranya seluruh jenjang pendidikan pada norma Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 (UU Sisdiknas),” ucap Arief membacakan pertimbangan hukum. 

    Mahkamah menilai, meskipun seluruh jenjang pendidikan merupakan objek yang menjadi tanggung jawab negara dalam sistem pendidikan nasional, pemaknaan yang dimintakan oleh para pemohon justru dapat mengaburkan kewajiban negara untuk mengutamakan pendidikan dasar.

    Terlebih, dalam putusan sebelumnya, yakni Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK berpendirian agar alokasi anggaran pendidikan diutamakan untuk mengupayakan terselenggaranya pendidikan dasar yang tidak memungut biaya atau gratis.

    Atas dasar pertimbangan tersebut, MK berkesimpulan tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam norma Pasal 11 ayat (2) UU Sisdiknas sehingga dalil yang diajukan LMID bersama empat pemohon lainnya itu tidak beralasan menurut hukum.

  • Pasokan Gas Terbatas, Produsen Baja Galvanis Desak Pemerintah Ambil Langkah

    Pasokan Gas Terbatas, Produsen Baja Galvanis Desak Pemerintah Ambil Langkah

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Galvanis Indonesia (AGI) mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola dan penyaluran gas industri. Pasalnya, keterbatasan pasokan gas saat ini membuat aktivitas produksi tak stabil. 

    Ketua Umum AGI Harris Hendraka mengatakan, pembatasan pasokan gas industri yang mendadak diberlakukan oleh penyalur gas pada tanggal 13-31 Agustus 2025 menimbulkan kekhawatiran yang sangat serius di kalangan pelaku usaha. 

    “Pembatasan, apalagi pemutusan, pasokan gas terhadap kami dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan perusahaan kami,” kata Harris dalam keterangan resminya, Kamis (14/8/2025). 

    Adapun, industri yang beroperasi bagian barat Jawa disebut telah dibatasi volume pembelian gas dengan harga gas bumi tertentu (HGBT) menjadi 48% dari sebelumnya 60% yang diberlakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan untuk liquefied natural gas (LNG) 52% dengan harga US$14,8 per MMBtu. 

    Dia menegaskan bahwa keberlanjutan dan kepastian pasokan gas adalah faktor yang sangat krusial bagi stabilitas produksi, pemenuhan kontrak kerja dengan proyek-proyek yang sedang berjalan, perhitungan biaya produksi.

    Terlebih, kondisi ini juga dapat berisiko dan mengancam keberlangsungan hidup kurang lebih 6.000 tenaga kerja di industri galvanis. Dalam hal ini, pihaknya memahami bahwa kebijakan pembatasan atau pengendalian energi dalam kondisi darurat memang tidak bisa dihindari. 

    “Namun, kami berharap untuk dapat disertai informasi dan rencana pemulihan yang transparan, di mana industri dapat mengetahui kapan dan bagaimana pasokan akan kembali normal,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, industri galvanis merupakan jasa pelapisan struktur besi baja dengan cairan seng cair untuk mencegah korosi pada baja (hot-dip galvanizing). 

    Proses ini merupakan kunci dalam pembangunan infrastruktur nasional termasuk proyek prioritas seperti proyek kelistrikan, infrastruktur jalan dan jembatan, bendungan, dan juga proyek-proyek strategis swasta lainnya.

    Pencelupan besi baja ke dalam cairan seng cair dilakukan pada suhu 450 derajat sehingga proses ini membutuhkan energi yang besar dan tidak dapat terputus selama 7 x 24 jam. Sebab, seng cair tidak boleh membeku selama masa pakai tungku seng cair (kurang lebih 5-7 tahun). 

    “Oleh karena itu, kami meminta perhatian khusus dari pemerintah terhadap tata kelola dan penyaluran gas industri sehingga kami pelaku usaha dengan segala tantangan dan resiko dapat mendapatkan kepastian berusaha,” tuturnya.

    Menurut dia, pembatasan tanpa mitigasi yang jelas akan menurunkan produktivitas dan akan berdampak negatif bagi ekonomi secara luas.

    “Kami siap bekerja sama dengan pemerintah maupun penyalur gas untuk mencari solusi dalam mempertahankan pasokan gas demi menjaga kepentingan industri nasional pada umumnya dan industri galvanis pada khususnya di tengah segala tantangan ekonomi nasional maupun global,” pungkasnya. 

  • Soal MRT Tangsel, Menhub Tunggu Kajian dari MRT Jakarta dan Sinar Mas

    Soal MRT Tangsel, Menhub Tunggu Kajian dari MRT Jakarta dan Sinar Mas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandi mengaku masih menanti hasil kajian atau feasible study dari MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Sinar Mas Land terkait pembangunan MRT sampai dengan Tangerang Selatan.

    “MRT Tangsel kami tunggu, mereka lagi lakukan kajian,” ujarnya dalam Media Briefing, Kamis (14/8/2025). 

    Sebagaimana diketahui, kolaborasi pemerintah dan swasta melalui MRT dan Sinar Mas Land dalam pengembangan jalur MRT Lebak Bulus–Serpong menjadi ‘angin segar’ bagi kabar yang telah dinantikan sejak 2018. 

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Perkeretaapian Allan Tandiono menambahkan bahwa pada dasarnya pemerintah menyambut potensi pengembangan MRT melalui investasi swasta karena mengingat keterbatasan anggaran. 

    Pihaknya mendorong pembiayaan kreatif alias creative financing yang melibatkan swasta untuk meningkatkan konektivitas Jakarta dengan wilayah Tangerang tersebut. 

    “Di mana swasta bantu pemerintah untuk membangun jalur rel. Kami menunggu studi kelayakannya dan akan kita evaluasi bersama,” tambahnya. 

    Pasalnya, kebutuhan dana untuk memperpanjang jalur MRT tersebut diketahui mencapai membutuhkan biaya pembangunan mencapai US$1,25 miliar atau sekitar Rp20,34 triliun (kurs Rp16.272 per dolar AS).

    Belum lagi, proyek MRT Jakarta – Tangsel juga nantinya bakal membutuhkan biaya operasional mencapai US$11,7 juta atau sekitar Rp190,31 miliar per tahun.  

    Saat ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) pun melakukan studi terkait perluasan rute layanan ke wilayah tersebut tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), melainkan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

    Tercatat potensi jumlah penduduk yang bakal terlayani dari pengadaan proyek MRT Jakarta – Tangsel itu kurang lebih mencapai 106.347 jiwa. Sementara itu, apabila trase dibangun Lebak Bulus – Pondok Cabe – Rawa Buntu demand penumpang pada tahun 2030 diperkirakan tembus 204.119 penumpang per hari. 

    Adapun, pembangunan MRT yang saat ini tengah berlangsung adalah MRT fase 2A rute Utara—Selatan yang melanjutkan rute Thamrin ke Kota dan tercatat telah mencapai 51,31% per Juli 2025. 

    Untuk diketahui, proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase 2 ini melanjutkan koridor utara—selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI.  

    Alhasil dengan hadirnya fase 2 ini, total panjang jalur utara—selatan menjadi sekitar 27,8 kilometer dengan total waktu perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus Grab hingga Stasiun Kota sekitar 45 menit. 

  • Subsidi BBM Naik dari Tahun ke Tahun, Pakar: Biodiesel Perlu Digalakkan

    Subsidi BBM Naik dari Tahun ke Tahun, Pakar: Biodiesel Perlu Digalakkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Volume penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 segera diumumkan.

    Hal itu tepatnya bakal disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025) besok. Dalam pidatonya, Prabowo akan menyampaikan gambaran anggaran untuk sejumlah program, termasuk kuota BBM subsidi. 

    Adapun, BBM subsidi itu mencakup bakar minyak khusus penugasan (JBKP) Pertalite, jenis bahan bakar tertentu (JBT) minyak solar, dan JBT minyak tanah.

    Di sisi lain, sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan proyeksi BBM subsidi untuk 2026. Tercatat, untuk kuota JBT minyak solar, BPH Migas mengusulkan 18,531 juta-18,742 juta kl. Angka ini lebih rendah dari target penyaluran tahun ini yang sebanyak 18,8 juta kl.

    Sementara itu, minyak tanah diusulkan sebesar 517.000-535.000 kl untuk 2026. Angka ini lebih tinggi dibanding target 2025 yang sebanyak 525.000 kl.

    Sedangkan, usulan kuota Pertalite untuk 2026 adalah sebesar 31,229 juta-31,230 juta kl. Angka ini masih sama dengan target penyaluran 2025 yang sebanyak 31,2 juta kl.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat kuota BBM subsidi itu idealnya bisa ditekan. Namun, sebagai gantinya, pemerintah perlu mendorong produksi biodiesel.

    “Seharusnya didesain [volume BBM subsidi] semakin turun dengan menggalakkan produksi biodiesel sehingga mengurangi ketergantungan impor,” ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (14/8/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu juga mengingatkan agar pemerintah menggalakan program konversi BBM ke gas. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun Infrastruktur gas yang terintegrasi. 

    Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk mengurangi besaran subsidi secara perlahan. 

    “Khusus untuk kendaraan roda dua bisa dilaksanakan program konversi BBM ke motor listrik,” imbuh Hadi.

    Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai volume BBM subsidi pada 2026 seharusnya bisa lebih rendah. Namun, hal ini harus dibarengi dengan mendorong subsidi pada transportasi publik.

    Dia pun mengingatkan jangan sampai jika volume BBM subsidi ditekan, tetapi dananya dipindahkan untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Khawatir efisiensi subsidi BBM-nya buat MBG dan proyek yang tidak membantu penguatan daya beli kelompok menengah ke bawah,” kata Bhima.