Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

    Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin khusus dari pemerintah untuk menjalani usahanya.

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyebut alasan di balik Kepala Negara RI itu mengatur usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin agar tidak mematikan penggilingan padi skala kecil.

    “Bapak [Prabowo Subianto] itu kan bilangnya yang penggilingan yang besar-besar jangan sampai matiin, mereka yang berkuasa terus matiin yang kecil-kecil,” ujar Titiek saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Dengan adanya kebijakan baru ini, Titiek menilai langkah ini bisa menghidupkan penggilingan padi skala kecil, sehingga usaha penggilingan di Tanah Air menjadi lebih adil.

    “Jadi yang kita hidupkan yang penggilingan yang kecil-kecil, nanti mereka bisa atur-atur harga, ada lagi tuh kayak gitu-gitu. Pemerintah yang atur harga, yang terbaik untuk masyarakat,” terangnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan akan meningkatkan pengawasan pada harga hingga kualitas beras, imbas dari mencuatnya temuan beras oplosan yang tak sesuai dengan mutu dan kualitas.

    “Saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapat beras yang tepat baik tepat takaran kualitas dan harga terjangkau,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di agenda Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI- DPD RI di kompleks Parlemen Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan bahwa usaha penggilingan beras skala besar nantinya harus mendapat izin khusus dari pemerintah.

    “Usaha penggilingan beras skala besar harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah,” terangnya.

    Dia juga mewanti-wanti, apabila pengusaha-pengusaha tersebut ingin tetap menjalankan bisnisnya maka perlu secara ketat menaati aturan tersebut.

    “Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini [penggilingan padi], [taati] kalau tidak, yang besar silakan pindah ke bidang lain jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tandasnya.

  • Puan Ungkap Ada ‘Cinta Segitiga’ di Efisiensi Anggaran Prabowo

    Puan Ungkap Ada ‘Cinta Segitiga’ di Efisiensi Anggaran Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa kementerian/lembaga kerap menyampaikan keluh kesah kepada DPR terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    Puan menyebut keluhan itu muncul karena kementerian/lembaga (K/L) dihadapkan pada “cinta segitiga” antara menjalankan program prioritas, mengajukan tambahan anggaran, dan memenuhi kebijakan efisiensi.

    “Namun, ‘cinta segitiga’ itu tidak harus berakhir dengan patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Puan dalam pidato rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui bahwa kebijakan efisiensi merupakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, adil, dan patut. Dalam keterbatasan ruang fiskal, sambungnya, pemerintah wajib menetapkan prioritas belanja yang benar-benar memberikan manfaat luas bagi rakyat.

    Dia mengklaim DPR akan mengawal pelaksanaan efisiensi ini melalui fungsi pengawasan dan memastikan setiap penambahan anggaran didukung indikator kinerja yang terukur. “Penyusunan dan pembahasan APBN bukan urusan teknis belaka, tetapi soal keadilan dan keberpihakan,” tegasnya.

    Puan juga mengingatkan bahwa di balik setiap pos anggaran terdapat harapan jutaan rakyat, mulai dari keberlanjutan pendidikan anak, akses berobat, hingga peluang kerja bagi petani, nelayan, dan buruh. Oleh sebab itu, dia mendorong sinergi DPR dan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan kepentingan publik.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan Masa Persidangan I DPR 2025–2026 akan berlangsung hingga 2 Oktober 2025. Menurutnya, periode ini akan menjadi momentum pembahasan intensif RAPBN 2026, yang diharapkan dapat memberi arah jelas bagi pembangunan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

  • Budi Arie Amini Kopdes Wajib Setor 20% Laba ke Pemerintah Desa

    Budi Arie Amini Kopdes Wajib Setor 20% Laba ke Pemerintah Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut kewajiban Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk menyetorkan 20% dari laba ke pemerintah desa untuk kepentingan rakyat desa.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi memandang setoran 20% laba dari Kopdes Merah Putih ke pemerintah desa bukanlah suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Adapun, setoran tersebut akan diputuskan dalam rapat anggota tahunan ke depan.

    “Enggak apa-apa [20% laba dari Kopdes Merah Putih untuk pemerintah desa]. Kan yang penting diputuskan di rapat anggota tahunan nanti,” kata Budi Arie saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Dia menjelaskan setoran laba dari Kopdes Merah Putih ini untuk memajukan kepentingan masyarakat di pedesaan.

    “Semuanya kan yang penting untuk rakyat desa, untuk warga desa gitu loh. Kalau pemerintah desa dapat [20% laba dari Kopdes Merah Putih] kan juga pasti digunakan untuk kepentingan warga desa,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 (Permendes dan PDT 10/2025) disebutkan bahwa Kopdes Merah Putih memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa paling sedikit sebesar 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota koperasi.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan Kopdes Merah Putih wajib memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa minimal 20% dari keuntungan bersih usahanya pada tahun pertama. Ini artinya, keuntungan dari Kopdes akan kembali ke desa sebagai anggaran pendapatan dan belanja (APB) desa.

    “Keuntungannya, di Permendes [Permendes dan PDT 10/2025] disebutkan satu tahun ketika itu ada laba bersih melalui rapat koperasi, berapa persen langsung di situ juga berlaku untuk desa 20%,” kata Yandri dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Dia menjelaskan, kewajiban Kopdes itu seiring adanya keterlibatan pemerintah desa dalam menjalankan usaha, termasuk melakukan kajian proposal bisnis Kopdes Merah Putih.

    “Karena lahirnya prosesnya, pengawalannya peran desa dan kepala desa, termasuk dana desa sangat kuat di sini, maka desa akan mendapatkan manfaat dari sisa hasil usaha itu, atau laba imbal jasa sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan bersih usahanya,” ujarnya.

    Nantinya, pemberian imbal jasa dilakukan setiap tahun dan dicatat sebagai lain-lain pendapatan desa yang sah dalam APB Desa. Adapun, pemberian imbal jasa dipergunakan sesuai kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah desa (musdes).

    Yandri juga menambahkan bahwa semua kementerian/lembaga setuju 20% dari keuntungan Kopdes dikembalikan ke desa.

    “Karena keterlibatan lahir sampai proposal dan sebagainya desa sangat terlibat, maka semua kementerian/lembaga setuju, termasuk Kementerian Koperasi setuju, bahwa ini dikembalikan ke desa,” tandasnya.

  • Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Investasi Rp942 Triliun

    Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Investasi Rp942 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto membanggakan capaian perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif di tengah ketidakpastian global.

    Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi semester pertama 2025 mencapai 5,12%.

    “Dalam 299 hari ini, Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi, secara global, perang dagang, perang tarif. Ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5%,” ujar Prabowo.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pencapaian tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian.

    Menurut Prabowo, selama tujuh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% belum tercermin dalam kesejahteraan nyata rakyat Indonesia. Masih banyak masyarakat yang hidup dalam kesulitan, mulai dari anak-anak yang kekurangan gizi, petani dan nelayan yang sulit menjual hasil panen, hingga keluarga yang kesulitan berobat karena keterbatasan biaya atau fasilitas kesehatan.

    “Konsistensi menjalankan UUD akan menghindarkan distorsi ekonomi yang membuat hanya segelintir orang menikmati kemajuan,” tegasnya.

    Selain pertumbuhan ekonomi yang solid, Prabowo juga memaparkan capaian investasi. Realisasi investasi pada semester pertama 2025 telah mencapai Rp942 triliun atau naik 13,6% dibanding tahun lalu. Angka tersebut bahkan sudah memenuhi target APBN 2025 sebelum tahun berjalan berakhir.

    Capaian investasi tersebut, kata Prabowo, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Prabowo menegaskan, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa perekonomian nasional mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah gejolak global, asalkan prinsip-prinsip konstitusi dijalankan secara konsisten.

    “Telah berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja Indonesia,” pungkas Prabowo.

  • Kinerja Cuan Perusahaan China Anjlok Gara-Gara Perang Harga

    Kinerja Cuan Perusahaan China Anjlok Gara-Gara Perang Harga

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua perusahaan besar China, JD.com Inc dan Geely Automobile Holdings Ltd., mengungkap dampak persaingan harga terhadap pendapatan. Para investor pun mulai melego saham kedua perusahaan itu.

    Dilansir Bloomberg pada Jumat (15/8/2025), saham JD.com susut 4,5% di bursa Hong Kong usai emiten perdagangan online tersebut melaporkan laba kuartalan yang menyusut dibandingkan tahun lalu.

    Sementara, saham pabrikan EV Geely anjlok mendekati 6% usai penurunan laba bersih. Indeks Hang Seng China Enterprises pun merosot 1,5%.

    Meskipun keduanya mencatat penjualan yang kuat, laba yang suram pada awal musim laporan keuangan menjadi pertanda buruk bagi pasar ekuitas Hong Kong, yang telah menjadi salah satu yang berkinerja terbaik di kawasan pada 2025.

    Hasil kuartal Juni telah dipandang sebagai ujian utama tentang bagaimana perusahaan-perusahaan China bertahan di tengah pertempuran industri yang destruktif yang telah memicu kecaman dari pihak berwenang.

    “Hasil [kinerja] JD.com dan Geely menyoroti kekhawatiran involusi yang seharusnya sudah dipahami pasar, yang mengejutkan adalah besarnya hambatan laba,” kata Vey-Sern Ling, direktur pelaksana di Union Bancaire Privee, merujuk pada persaingan yang berlebihan di China.

    JD.com telah melancarkan perang harga setelah memasuki pasar pengiriman makanan yang sangat kompetitif awal tahun ini. Peningkatan belanja promosi dan perekrutan pengemudi baru berdampak pada kinerjanya.

    “Skala kekurangan pendapatan ini meningkatkan risiko laba kuartal kedua yang lebih rendah dari perkiraan bagi para pesaingnya, Alibaba dan Meituan, dari bisnis terkait,” tulis analis Bloomberg Intelligence, Catherine Lim, dalam sebuah catatan.

    Sebagai informasi, saham dua pesaing utama JD.com di sektor pengiriman turun lebih dari 3% setiap hari ini.

    Serupa dengan itu, Geely telah menderita akibat persaingan harga yang sengit di sektor kendaraan listrik (EV) karena produsen berupaya memikat konsumen China yang telah menjadi lebih berhati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi. Saham produsen mobil terkemuka China, BYD Co., merosot hingga 2,6% di bursa Hong Kong.

    Analis JPMorgan Chase & Co., Nick Lai, mencatat bahwa laba inti Geely turun menjadi 3,2 miliar yuan pada kuartal kedua dari 3,5 miliar yuan pada tiga bulan sebelumnya, sebagian dipengaruhi oleh persaingan harga yang semakin ketat sejak Mei.

    “Kami yakin penurunan laba Geely dari kuartal ke kuartal menunjukkan bahwa BYD atau Great Wall mungkin menghadapi tekanan harga yang serupa” dalam laporan laba mereka yang akan dirilis akhir bulan ini, tulis Lai dalam sebuah laporan.

  • SpaceX Siapkan Starlink untuk Komunitas, Harga Murah Dapat Dipakai Banyak Orang

    SpaceX Siapkan Starlink untuk Komunitas, Harga Murah Dapat Dipakai Banyak Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Layanan Internet Starlink milik SpaceX rencananya akan mengeluarkan produk “komunitas” baru yang memungkinkan banyak pelanggan berbagi akses ke layanan melalui terminal tunggal berbentuk piringan dengan harga sewa yang lebih murah. 

    Produk tersebut diberi nama Starlink Community, mereka telah mengunggah detail produk tersebut pada halaman dukungan. Website untuk program Starlink Community juga sudah dibuat, walaupun tampak belum berfungsi sepenuhnya untuk saat ini. 

    Disebutkan juga dalam laman tersebut, bahwa harga yang dipatok untuk paket Starlink Community adalah sebesar US$60 atau sekitar Rp970.000 per bulan, lebih murah dari paket Residential Lite seharga US$80 atau sekitar Rp1,29 juta per bulan (kurs: Rp16.233).

    Gagasan layanan internet komunitas terdistribusi sebenarnya bukan hal baru dalam bidang penyediaan internet satelit. OneWeb sudah melakukan hal serupa, dan pada Mei lalu, Starlink juga menyarankan pada pengecer dan pemasang layanannya agar pemilik sistem utama dapat memperoleh komisi untuk setiap pelanggan.

    Dilansir ISPreview (15/8/2025), saat ini, belum diketahui secara pasti jenis antena parabola apa yang akan dikirimkan Starlink untuk keperluan tersebut.

    Belum diketahui juga apakah host sistem utama nantinya akan dilengkapi router yang lebih canggih untuk membantu pendistribusian sinyal Wi-Fi ke area yang lebih luas. 

    Kapasitas yang akan dikelola pun juga belum disebutkan, tetapi hal yang pasti adalah setiap pelanggan tetap membutuhkan router mereka sendiri untuk dapat terhubung ke Starlink Community.

    Solusi terbaru yang akan ditawarkan Starlink tersebut dapat berguna untuk melayani bangunan hunian besar, misalnya apartemen, atau juga komunitas pedesaan kecil. 

    Peluncuran awalnya belum memiliki tanggal pasti, dan tampaknya baru hanya menargetkan wilayah Amerika Serikat (AS), meski tidak menutup kemungkinan akan disebarluaskan ke masyarakat global.

    Saat ini, Starlink memiliki sekitar 8.100 satelit, dan mereka akan menambahkan ribuan lagi pada akhir tahun 2027. Dengan begitu, mereka dapat menjanjikan latensi 26-36 ms, kecepatan unduhan 103-258 Mbps, dan unggahan 15-56 Mbps.

    Tercatat pula pada 2024, jaringan global Starlink memiliki 4,6 juta pelanggan, dan hingga Juli tahun ini, jumlah tersebut telah berkembang menjadi lebih dari 6 juta pelanggan. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Aturan Pembatasan HGBT, Pengusaha: Berisiko Hambat Laju Industri

    Aturan Pembatasan HGBT, Pengusaha: Berisiko Hambat Laju Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekitar 5 bulan sejak ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, kebijakan pembatasan volume gas dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri mendapatkan respons dari dunia usaha.

    Sekadar informasi, beleid yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025, yang ditandatangani Menteri ESDM pada 26 Februari 2025.

    Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf menilai pembatasan volume yang terlalu ketat berisiko menghambat pertumbuhan industri, meskipun pengelolaan sumber daya energi harus dilakukan secara bijak.

    “HKI memahami bahwa pengelolaan sumber daya energi harus dilakukan secara bijak, tapi pembatasan volume yang terlalu ketat berpotensi menghambat pertumbuhan industri,” kata Ma’ruf dalam siaran pers, Kamis (14/8/2025).

    Terkait dengan hal itu, sambungnya, HKI siap berdialog dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan mekanisme yang optimal, memastikan pasokan energi efisien, serta menjaga keberlanjutan fiskal.

    HKI menilai ada 6 poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, keberlanjutan Kebijakan HGBT sebaiknya tidak hanya dipertahankan, tapi memiliki kepastian hukum perusahaan untuk jangka panjang agar industri dapat menyusun rencana biaya produksi dan investasi dengan stabil.

    Kedua, perluasan penerima manfaat skema HGBT perlu diperluas mencakup lebih banyak sektor industri strategis dan kebutuhan kawasan industri yang menjadi motor penggerak ekspor, substitusi impor, dan penciptaan lapangan kerja.

    Ketiga, prioritas bagi industri dalam negeri pasokan energi, khususnya gas, harus diprioritaskan untuk industri dalam negeri. Dengan dukungan energi yang cukup dan kompetitif, industri nasional dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam 5 tahun ke depan.

    Keempat, sinergi dengan Program Hilirisasi HGBT harus terintegrasi dengan agenda hilirisasi industri nasional sehingga dampak ekonominya lebih luas dan memberikan multiplier effect yang signifikan.

    Kelima, impor gas bagi kawasan industri apabila pasokan domestik belum mencukupi, pemerintah dapat mempertimbangkan opsi impor gas yang diperuntukkan khusus bagi kawasan industri, dengan mekanisme pengawasan dan tata niaga yang transparan untuk memastikan ketersediaan pasokan bagi industri dengan harga kompetitif.

    Keenam, penetapan HGBT untuk penetapan HGBT hendaknya menggunakan mata uang rupiah untuk memperkuat nilai tukar sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Selain itu, tambahnya, HGBT telah terbukti membantu perusahaan-perusahaan industri di dalam kawasan industri untuk menjaga stabilitas biaya produksi, mendorong ekspansi usaha, dan mempertahankan lapangan kerja di tengah dinamika harga energi global.

    “Ketersediaan energi dengan harga terjangkau adalah kunci bagi industri untuk tumbuh berkelanjutan. HGBT bukan hanya instrumen insentif saja namun merupakan fondasi untuk menarik investasi baru dan menguatkan basis manufaktur nasional,” ujar Ma’ruf.

  • Tarif Rp80 KRL Berlaku 2 Hari, KAI Tambah Armada Antisipasi Lonjakan Penumpang

    Tarif Rp80 KRL Berlaku 2 Hari, KAI Tambah Armada Antisipasi Lonjakan Penumpang

    Bisnis.com, JAKARTA — VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan program tarif khusus seharga Rp80 untuk KRL Jabodetabek diperpanjang menjadi dua hari, yakni pada 17 dan 18 Agustus 2025 dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI. 

    Joni menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi dan partisipasi KAI Commuter dalam mendukung program pemerintah serta memudahkan mobilitas masyarakat di momen istimewa ini. 

    Melalui program ini juga, sekaligus menjadi komitmen KAI Commuter dalam memberikan pengalaman bertransportasi yang aman, efisien, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

    “Momentum HUT RI adalah kebanggaan bagi kita semua. Dengan tarif khusus Rp80 ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan Commuter Line, sekaligus berpartisipasi dalam semangat kemerdekaan,” jelas Joni dalam keterangan resmi, Jumat (15/8/2025). 

    KAI Commuter memprediksi jumlah pengguna Commuter Line Jabodetabek yang akan menikmati tarif promosi tersebut akan meningkat sebanyak 5% dibandingkan rata-rata pengguna pada hari Minggu biasa, atau total sebanyak 850.000 orang.

    Peningkatan volume pengguna juga diprediksi akan terjadi di Stasiun Juanda, Stasiun Gondangdia, Stasiun Sudirman, dan Stasiun Tanah Abang yang berlokasi di sekitar tempat peringatan HUT RI.

    Sementara itu, volume pengguna transit di stasiun-stasiun transit juga diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 7%, atau total sebanyak 375.000 orang. Peningkatan ini diperkirakan akan terjadi di Stasiun Manggarai sebanyak 169.000 orang dan Stasiun Tanah Abang sebanyak 106.104 orang yang melakukan transit di stasiun-stasiun tersebut.

    Dalam rangka mengantisipasi lonjakan pengguna, KAI Commuter akan mengoperasikan layanan perjalanan Commuter Line Jabodetabek pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2025 yang bertepatan dengan hari libur, dengan mengacu pada pola operasi perjalanan hari kerja.

    KAI Commuter akan menambah armada dengan mengoperasikan 1.063 perjalanan, dari yang seharusnya hanya 1.030 perjalanan pada hari libur, untuk membantu kelancaran mobilitas masyarakat pada perayaan peringatan HUT RI tersebut.

    Selain itu, KAI Commuter akan menambah petugas pengamanan dan petugas pelayanan di stasiun-stasiun tersebut serta di stasiun-stasiun transit lainnya. KAI Commuter juga akan memberlakukan penyekatan dan pengaturan antrean menuju area peron stasiun jika terjadi lonjakan pengguna.

    KAI Commuter juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan menikmati tarif promo ini agar memastikan saldo di KMT tersedia. Lebih lanjut, Joni mengimbau kepada seluruh pengguna yang membawa anak-anak untuk selalu dalam pengawasan karena potensi membludaknya pengguna KRL yang menikmati tarif khusus ini. 

    “Pastikan anak-anak selalu berada dalam pengawasan selama berada di area peron maupun di dalam perjalanan Commuter Line. Dahulukan pengguna yang akan turun, serta tetap berdiri menunggu di belakang garis aman,” tutupnya.  

  • Rapor Ekonomi RI 5 Tahun Terakhir Jelang Prabowo Bacakan Nota Keuangan RAPBN 2026

    Rapor Ekonomi RI 5 Tahun Terakhir Jelang Prabowo Bacakan Nota Keuangan RAPBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2026 dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025) siang.

    Sidang penyampaian Nota Keuangan merupakan momentum penting dalam siklus penganggaran nasional. Melalui pidato ini, presiden akan memaparkan arah kebijakan fiskal, target pertumbuhan ekonomi, proyeksi penerimaan negara, alokasi belanja, hingga kebijakan pembiayaan untuk tahun depan.

    Sejumlah target indikator ekonomi pun akan menjadi sorotan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, inflasi, hingga cadangan devisa. Lantas, seperti apa rapor capaian indikator-indikator ekonomi itu dalam lima tahun terakhir?

    Pertama, pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pendapatan perpajakan dan program kesejahteraan. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi.

    Pada 2020 atau awal pandemi Covid-19 misalnya, ekonomi mengalami resesi yaitu -2,07. Pada 2021, Indonesia bisa langsung keluar dari resesi dengan pertumbuhan ekonomi 3,69%.

    Pada 2022, pertumbuhan ekonomi terus melaju naik ke 5,31%. Hanya saja dua tahun setelahnya, pertumbuhan ekonomi mengalami tren penurunan yaitu 5,05% pada 2023 dan 5,03% pada 2024.

    Pada tahun ini, pertumbuhan ekonomi ditarget di angka 5,2% namun realisasinya per semester I/2025 hanya 4,99%.

    Kedua, tingkat kemiskinan yang menjadi salah satu faktor cerminan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan lima tahun terakhir cenderung turun yaitu 26,42 juta (9,78% dari total populasi) pada Maret 2020, naik ke 27,54 juta (10,14% dari total populasi) pada Maret 2021, turun ke 26,16 juta (9,54% dari total populasi).

    Kembali turun ke 25,9 juta (9,36% dari total populasi) pada Maret 2023, turun lagi ke 25,22 juta (9,03% dari total populasi) pada Maret 2024, dan terbaru turun ke 23,85 juta (8,47% dari total populasi).

    Kendati cenderung turun, tingkat kemiskinan sempat menjadi sorotan banyak pihak terutama karena perhitungan standar garis kemiskinan belum diganti sejak 1997 sehingga dinilai kurang relevan. 

    Ketiga, tingkat inflasi yang berpengaruh ke daya beli masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, inflasi naik-turun yaitu 1,68% pada akhir 2020; naik ke 1,87% pada akhir 2021; melonjak tajam ke 5,51% pada akhir 2022, turun ke 2,61% pada akhir 2023; dan kembali turun ke 1,57% pada akhir 2024.

    Keempat, cadangan devisa (cadev) yang menunjukkan ketahanan ekonomi terutama terkait likuiditas internasional. Dalam lima tahun terakhir, cadev cenderung naik.

    Pada Desember 2020, cadev sebesar US$135,9 miliar; naik ke US$144,9 miliar pada Desember 2021; turun ke US$137,2 miliar pada Desember 2022; naik ke US$146,4 miliar pada Desember 2023; dan naik ke US$155,7 miliar pada Desember 2024.

  • Pemerintah AS Berencana Akuisisi Saham Intel, Ingin Kembangkan Semikonduktor

    Pemerintah AS Berencana Akuisisi Saham Intel, Ingin Kembangkan Semikonduktor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang berdiskusi untuk akuisisi saham intel, menunjukkan upaya mencampuri urusan raksasa semikonduktor tersebut.

    Kesepakatan tersebut dirancang untuk membantu perusahaan memperluas upaya manufakturnya di AS, termasuk pabrik chip di Ohio yang telah lama tertunda.

    Dilansir TechCrunch (15/8/25), kabar tersebut muncul kurang dari satu pekan setelah Presiden Donald Trump mendesak CEO Intel, Lip-Bu Tan untuk mengundurkan diri karena dugaan konflik kepentingan.

    Walaupun tidak disebutkan apa alasan Trump melakukan desakan tersebut, tetapi hal tersebut diyakini merupakan imbas setelah Senator AS dari partai Republik, Tom Cotton, menulis surat kepada dewan direksi Intel untuk menanyakan dugaan hubungan Tan dengan China.

    CEO Intel tersebut kemudian menemui pemerintahan Trump pada Senin (11/8/25), dalam rangka meredakan kekhawatiran pemerintah dan mencari cara agar perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintahan.

    Juru bicara Intel mengatakan, perusahaannya berkomitmen mendukung penuh upaya Presiden Trump dalam memperkuat kepemimpinan teknologi dan manufaktur AS.

    “Kami berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan pemerintahan untuk memajukan prioritas bersama ini, tetapi kami tidak akan menanggapi rumor atau spekulasi apapun,” jelas juru bicara tersebut, dikutip dari TechCrunch.

    Hasilnya, dengan pernyataan Intel yang menolak berkomentar terkait rumor apapun, pertemuan tersebut menjadi pemicu diskusi tentang kemungkinan pemerintah AS mengambil alih kepemilikan langsung perusahaan Intel.

    Kesepakatan akuisisi itu diperkirakan akan memperkuat Intel, yang kini tertinggal dari para pesaing setelah kehilangan gelombang teknologi penting. Kabarnya, setelah pembicaraan tersebut, saham Intel naik lebih dari 7% pada Kamis (14/8/2025).

    Hingga kini, belum jelas kapan atau apakah kesepakatan tersebut akan ditandatangani, tetapi, jika terwujud, itu dapat menjadi model bagi investasi lain Pemerintahan Trump, yang juga mempertimbangkan peluang mengambil saham serupa di berbagai perusahaan AS di industri-industri penting.

    Kesepakatan antara Gedung Putih dengan Intel bukanlah hal tidak biasa pertama yang dilakukan pemerintahan AS dengan perusahaan swasta. Pada Juli, perusahaan material tanah jarang Amerika, MP Materials mengumumkan paket investasi bernilai miliaran dolar, serta komitmen pembelian jangka panjang dari Departemen Pertahanan AS.

    Selain itu, pembuat Chip AS, AMD dan Nvidia, juga pada pekan ini setuju untuk membayar pemerintah AS sebesar 15% dari pendapatan penjualan chip ke China sebagai imbalan atas lisensi ekspor. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)