Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Dikucurkan untuk MBG hingga Gaji Guru

    Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Dikucurkan untuk MBG hingga Gaji Guru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, naik 9,8% dibandingkan dengan outlook 2025 senilai Rp690,1 triliun.

    Berdasarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2022 yang saat itu hanya mencapai Rp480,3 triliun dengan puncak kenaikan tertinggi terjadi pada 2025 dengan lonjakan 21,3%.

    Dari total anggaran 2026, sebanyak Rp401,5 triliun dialokasikan untuk siswa dan mahasiswa, termasuk Program Indonesia Pintar sebesar Rp15,6 triliun dengan 21,1 juta siswa.

    Selanjutnya, anggaran pendidikan dikucurkan untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan senilai Rp25 triliun dan makan bergizi gratis yaitu Rp335 triliun.

    Sementara Rp178,7 triliun dialokasikan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan, antara lain tunjangan profesi guru PNS dan non-PNS, renovasi madrasah, serta gaji pendidik.

    “Non-PNS, mereka yang sudah bersertifikat mendapatkan TPG meskipun bukan ASN , itu ada Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru,” sebut Sri Mulyani dalam acara konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

    Sementara itu, untuk kelompok TPG dan TPD yang sudah PNS, dan gaji pendidik akan disalurkan sebesar Rp82,9 triliun. Kemudian TPG ASND akan dikucurkan sebesar Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru.

    Anggaran juga mendukung pembangunan sekolah rakyat, bantuan operasional sekolah (BOS), BOP PAUD, hingga sekolah unggulan Garuda di sembilan lokasi.

  • Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

    Gaji PNS Naik? Ini Anggaran Gaji Guru dan Dosen 2026 dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Berikut alokasi anggaran gaji PNS dari nota keuangan APBN 2026. Anggaran ini, bisa menjadi harapan bagi guru dan dosen di Indonesia.

    Pemerintah berencana untuk menaikkan kompetensi, kesejahteraan guru, dosen, PNS dan non-PNS dengan memberikan gaji senilai Rp178,7 triliun.

    Benarkan gaji PNS guru dan dosen akan naik pada 2026?

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus Indonesia ditujukan untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global.

    “Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” ungkapnya saat Pidato Kenegaraan, Jumat (15/8/2025).

    Selain mengalokasikan dana untuk gaji PNS guru dan non-PNS senilai Rp178,7 triliun, Prabowo juga menetapkan dana jumbo untuk anggaran Pendidikan hingga Rp757,8 triliun. Angka ini, menjadi terbesar sepanjang sejarah.

    “Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, sekitar Rp757,8 triliun pada tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah kita,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan.

    Bila menelisik APBN 2025, Presiden Subianto mengalokasikan dana senilai Rp724,3 triliun untuk anggaran Pendidikan. Angka ini juga sebesar 20 persen dari belanja APBN.

    Adapun alokasi anggaran pendidikan pada 2026 naik hingga Rp33,5 triliun, dari posisi tahun 2025. Prabowo ingin anggaran Pendidikan harus tepat sasaran. 

    “Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, dan selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja,” katanya.

    Di sisi lain, pemerintah juga sudah menyiapkan beasiswa bagi siswa atau mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa.

    Pada 2026, pemerintah berencana untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah/kampus, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp150,1 triliun.

    Tidak hanya itu, Prabowo juga ingin fokus pada pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Baginya, sekolah ini bisa jadi jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

  • Prabowo Tak Singgung HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Pidato Kenegaraan

    Prabowo Tak Singgung HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Pidato Kenegaraan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam pidatonya, Prabowo tanpa sekalipun menyebut frasa kebebasan berpendapat maupun hak asasi manusia (HAM) alias absen membahas secara eksplisit soal kebebasan berpendapat dan HAM.

    Berdasarkan analisis frekuensi kata dalam naskah pidato, Prabowo paling banyak mengucapkan kata ‘Indonesia’ sebanyak 66 kali. Dia juga banyak menyampaikan kata ‘negara’ sebanyak 49 kali, dan ‘rakyat’ 40 kali.

    Selain itu, isu ekonomi juga menjadi sorotan, terlihat dari seringnya kata ‘ekonomi’ sebanyak 31 kali muncul, diikuti ‘bangsa’ dan ‘presiden’ masing-masing 22 kali.

    Selanjutnya, kata ‘demokrasi’ diucapkan sebanyak 15 kali, tetapi hanya dalam konteks sistem politik dan pemerintahan.

    Prabowo sebenarnya mengucapkan kata HAM satu kali, tetapi hal itu merujuk pada ‘Komnas HAM’ yang dia sebutkan, tanpa pembahasan rinci terkait agenda atau kebijakan hak asasi manusia.

    Prabowo lebih banyak menyinggung soal pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan penguatan pertahanan. Topik kemiskinan 8 kali, korupsi 7 kali, hingga isu pangan seperti beras dan gizi masing-masing 7 kali turut mendapat porsi pembahasan.

    Meski menyinggung ‘kemerdekaan’ sebanyak 9 kali, tidak ada elaborasi yang mengaitkan kemerdekaan tersebut dengan kebebasan berekspresi atau perlindungan HAM. Fokus pidato justru mengarah pada penguatan pemerintah, efisiensi anggaran, dan strategi nasional menghadapi tantangan global.

    Berikut kata-kata yang paling banyak diucapkan Prabowo dalam pidato kenegaraan 2025:

    Indonesia: 66
    Negara: 49
    Rakyat: 40
    Ekonomi: 31
    Bangsa: 22
    Presiden: 22
    Nasional: 18
    Undang-Undang: 17
    Sekolah: 16
    Demokrasi: 15
    Pemerintah: 15
    Republik: 15
    Kekayaan: 11
    Budaya: 10
    Kerja: 10
    Hakim: 9
    Kemerdekaan: 9
    Masalah: 9
    Bekerja: 8
    Berani: 8

  • Jelang HUT ke-80 RI, Ini Pesan dari Seluruh Presiden RI Sepanjang Masa

    Jelang HUT ke-80 RI, Ini Pesan dari Seluruh Presiden RI Sepanjang Masa

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Tahunan MPR 2025 kini menayangkan video capaian kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun, dalam penayangan video ini menjadi yang berbeda dari era Presiden-presiden sebelumnya.

    Video tersebut diputar setelah Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato, Jumat (15/8/2025).

    Tayangan dibuka dengan narasi: “Setiap pemimpin bangsa ikut andil dalam pembangunan, menyiapkan landasan yang kokoh menuju Indonesia maju. Tugas kita sekarang melanjutkan perjuangan.”

    Urutan tayangan dimulai dengan suara Proklamasi Kemerdekaan oleh Presiden Pertama RI Soekarno.

    “Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia,” tutur suara Soekarno.

    Selanjutnya, Presiden ke-2 Soeharto menuturkan soal kemakmuran dan keadilan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
    Lalu, ditampilkan kutipan dari Presiden ke-3 RI B.J. Habibie yang menuturkan bahwa Indonesia yang harus tetap satu.

    “Bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke satu sepanjang masa,” jelas kutipan B.J Habibie.

    Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menekankan penghargaan terhadap kemajemukan.

    “Republik Indonesia menghargai kemajemukan baldatun thayyibatun wa robbun ghafur,” tutur Gus Dur.

    Setelahnya, ditampilkan kutipan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri soal mengajak masyarakat menatap masa depan dan bersatu memperbaiki kehidupan serta martabat bangsa.

    Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga ditampilkan soal pentingnya memperkokoh persatuan, karena Indonesia adalah bangsa besar yang rukun dan bersatu.

    Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut Indonesia sebagai “rumah besar” yang terwujud jika seluruh elemen bangsa bersatu.

    Terakhir, adalah penayangan kutipan Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang mengajak untuk membangun Indonesia, dari apa yang sudah dibangun oleh Presiden-Presiden sebelumnya.

    “Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita,” ucap Prabowo.

  • KPK Panggil Rektor USU, Saksi Kasus Korupsi PUPR Jalan Sumut

    KPK Panggil Rektor USU, Saksi Kasus Korupsi PUPR Jalan Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Rektor Universitas Sumatera Utara/ Rektor USU, Muryanto Amin, sebagai saksi dari kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pemanggilan Rektor USU sebagai langkah KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.

    “Hari ini Jumat (15/8/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK pada proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut),” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8/2025).

    Budi menuturkan bahwa pemeriksaan Rektor USU dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang, Sidempuan.

    Selain Rektor USU, Muryanto Amin, KPK juga melakukan pemeriksaan 13 saksi lain di lokasi yang sama.

    Ini nama saksi yang diperiksai KPK terkait dugaan kasus korupsi PUPR Jalan Sumut: 

    Edison selaku Kepala Seksi Dinas PUPR Sumut
    Asnawi Harahap selaku Kabag Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Padang Lawas Utara
    Ahmad Juni sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Padang Sidempuan
    Said Safrizal selaku Bendahara BBPJN Sumut
    Manaek Manalu selaku PNS Kementerian PU – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara
    Ratno Adi Setiawan selaku Kasatker Wil III BBPJN Sumut
    Munson Ponter Paulus Hutauruk selaku PPK Wil I 2023 BBPJN Sumut
    PT DELI TUNAS ADIMULIA merupakan SHOWROOM MOBIL
    Rahmat Parinduri selaku PNS/ Kasatker Wil 1 2023
    Deddy Rangkuti selaku Wiraswasta
    Afrizal Nasution sebagai PNS/Sekwan Kab Mandailing Natal
    Randuk Efendi Siregar 
    Sekretaris BPKAD  Pemerintah Kab Mandailing Natal

    Dilansir laman resmi KPK, penyidik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta proyek preservasi jalan pada satuan kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) wilayah I Sumatera Utara, pada 26 Juni 2025. 

    Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan lima orang tersangka, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Sumut, RES (Kepala UPTD Gn. Tua Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HEL (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut), KIR (Direktur Utama PT DNG), serta RAY (Direktur PT RN). Para Tersangka kemudian ditahan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juni s.d 17 Juli 2025 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Adapun nilai proyek mencapai Rp231,8 miliar.

    Adapun proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR yang sedang didalami oleh KPK adalah pembangunan jalan Sipiongot Batas Labusel dan pembangunan jalan Hutaimbaru-Sipiongot. Sedangkan proyek pada PJN Wilayah I Sumut yaitu Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang-Gunung Tua-SP. Pal XI Tahun 2023, Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang-Gunung Tua-Sp. Pal XI Tahun 2024, Rehabilitasi Jalan Sp. Kota Pinang-Gunung Tua-Sp. Pal XI dan penanganan longsoran Tahun 2025, dan Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang-Gunung Tua-Sp. Pal XI Tahun 2025. Adapun total keseluruhan nilai proyek tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp231,8 miliar.

  • GPA Ajak Gubernur se-Indonesia Tiru Langkah Bobby Perangi Narkoba

    GPA Ajak Gubernur se-Indonesia Tiru Langkah Bobby Perangi Narkoba

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menuai apresiasi luas setelah memimpin langsung pembongkaran dua tempat hiburan malam (THM) yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba di Sumut.

    Aksi yang berlangsung Kamis (14/8/2025) itu dinilai sebagai sinyal perang terbuka terhadap sindikat narkoba yang bersembunyi di balik bisnis hiburan malam.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA), Aminullah Siagian, memuji keberanian Bobby Nasution dalam memimpin pembongkaran THM yang berada di Deli Serdang, dan Langkat.

    “Keberanian ini harus menjadi teladan bagi kepala daerah lain. Jangan berhenti hanya di Langkat dan Deli Serdang, tetapi juga menyasar daerah lain,” tegas Aminullah kepada wartawan, di Jakarta.

    Menurutnya, sikap tegas Bobby adalah contoh nyata kepemimpinan yang berani mengambil risiko demi melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

    “Kami salut dan kagum. Ini adalah awal dari pertarungan panjang melawan bisnis gelap yang memadukan hiburan malam dan narkoba di Sumatera Utara,” ujarnya.

    Aminullah juga menekankan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencabutan izin usaha, penegakan hukum terhadap pemilik, hingga penyitaan aset.

    “Kalau mau bongkar total, ikuti aliran uangnya. Dari meja kasir ke bandar, lalu ke beking. Itu jalurnya,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Bobby Nasution bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, termasuk Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan, Kajati Sumut Harli Siregar, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, dan Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan, turun langsung memimpin operasi.

    Meski sempat dihadang ratusan massa dan terjadi pelemparan dari luar tembok diskotik, pengamanan ketat dan penjelasan di lapangan membuat massa mundur. Alat berat pun mulai meruntuhkan bangunan yang selama ini disebut-sebut menjadi basis peredaran narkoba.

    Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk memperluas penindakan ke wilayah lain dan menjadi inspirasi bagi gubernur se-Indonesia dalam memerangi narkoba hingga ke akar-akarnya.(*)

  • Film Merah Putih One For All Tuai Kontroversi, Ini Kata Fadli Zon

    Film Merah Putih One For All Tuai Kontroversi, Ini Kata Fadli Zon

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon merespons soal film Animasi Merah Putih One For All yang menelan biaya Rp6,7 miliar dan menuai kontroversi di masyarakat.

    Fadli mengaku bahwa hingga sejauh ini dirinya belum menonton film yang ditayangkan di bioskop sejak Kamis, 14 Agustus 2025. Namun, dia berpendapat lebih baik film tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memajukan film Indonesia.

    “Kita harus melihat niat ya untuk memajukan film Indonesia, karena film Indonesia ini sekarang semakin dapat apresiasi dari masyarakat,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (15/8/2025).

    Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut berujar film buatan sineas lokal saat ini sudah 67% ditonton oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, dia mendorong agar industri perfilman di Indonesia dapat menghasilkan karya-karya yang baik.

    Diberitakan sebelumnya, film animasi karya bangsa ini menuai banyak kritik dan komentar pedas, film ini pun sempat hampir batal tayang di bioskop. Kini Merah Putih One For All ditayangkan terbatas, hanya di beberapa bioskop saja.

    Sejumlah pihak menyayangkan kemunculan film ini yang dirasa terlalu janggal. Namun produser Toto Soegriwo mengatakan film ini dibuat untuk menyambut Kemerdekaan Indonesia.

    Melansir dari Instagram, film ini dikerjakan bulan Juni 2025 untuk menggugah jiwa nasionalisme. Film ini juga dinilai sarat nilai persatuan, persahabatan, dan semangat cinta nasionalisme anak-anak Indonesia masa kini.

  • Momen Pidato Nota Keuangan Terhenti karena Batuk, Prabowo: Tadi Pagi Terlalu Semangat

    Momen Pidato Nota Keuangan Terhenti karena Batuk, Prabowo: Tadi Pagi Terlalu Semangat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto sempat menghentikan pidatonya sesaat karena batuk-batuk ketika menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Jeda pada pidato Prabowo itu khususnya ketika dia menyampaikan capaian-capaian ekonomi pemerintahannya, seperti penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta inflasi yang terjaga.

    Prabowo menyampaikan, kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Misalnya, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% di Februari 2025, dari 4,82% tahun lalu.

    “Dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan,” ujarnya di hadapan peserta rapat paripurna.

    Kemudian, Kepala Negara menyebut tingkat kemiskinan berhasil ditekan ke level 8,47% atau terendah sepanjang sejarah.

    Tidak hanya itu, lanjut Prabowo, pemerintahannya bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli masyarakat utamanya yang tidak mampu.

    Sesaat setelah berbicara terkait dengan inflasi, Prabowo sempat batuk-batuk sehingga menghentikan sebentar pidatonya. Dia mengaku terlalu semangat untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan pagi ini.

    “Maaf tadi pagi agak semangat pidato saya,” kata Prabowo.

    Adapun Prabowo turut memamerkan kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% yoy pada kuartal II/2025. Pertumbuhan itu ditopang oleh konsumsi masyarakat.

    Tidak hanya, dia turut menyinggung kinerja ekspor yang tumbuh 10,67% yoy.

    “Nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita,” paparnya.

  • Prabowo Klaim RI Catatkan Angka Kemiskinan Terendah Sepanjang Sejarah

    Prabowo Klaim RI Catatkan Angka Kemiskinan Terendah Sepanjang Sejarah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia berhasil menorehkan angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah berdiri selama 80 tahun.

    Dari sisi kesejahteraan, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% pada Februari 2025 dari 4,82% tahun sebelumnya, dengan penciptaan 3,6 juta lapangan kerja baru. Tingkat kemiskinan tercatat 8,47%, terendah sepanjang sejarah, sementara inflasi tetap terkendali di kisaran 2,4%.

    Hal ini dia sampaikan dalam Pidato Presiden RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dalam di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    “Inilah bukti nyata, dengan kerja keras dan kesungguhan, kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera,” ucapnya dalam forum itu.

    Prabowo menegaskan bahwa ketangguhan menjadi fondasi kemandirian dan kesejahteraan, dengan fokus memperkuat ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan.

    “Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus dimaksimalkan dan tetap berada di tanah air kita Indonesia,” tegasnya.

    Prabowo juga menyoroti komitmen pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, memastikan pendidikan dan kesehatan dapat diakses seluruh anak bangsa.

    Dia mengingatkan bahwa 10 bulan pertama pemerintahannya dijalankan di tengah situasi global penuh ketidakpastian, termasuk memanasnya tensi geopolitik dan ancaman perang tarif.

    Tak hanya itu, dia menilai Indonesia mampu bertahan dengan baik dengan data menunjukkan ekonomi kuartal II/2025 tumbuh 5,12% secara tahunan atau year on year (Yoy), membaik dari 4,87% pada kuartal I/2025. Pertumbuhan ini didukung konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97% dan lonjakan ekspor sebesar 10,67%.

    Prabowo mengakhiri pidatonya dengan apresiasi kepada DPR RI atas kerja sama dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN, seraya berharap sinergi ini terus terjaga demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu,” pungkas Prabowo.

  • Puan Sentil Kinerja Para Menteri Prabowo yang Tidak Optimal, Sinyal Minta Reshuffle?

    Puan Sentil Kinerja Para Menteri Prabowo yang Tidak Optimal, Sinyal Minta Reshuffle?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani menyinggung pembantu presiden alias para menteri dalam pidato pembukaan sidang Nota Keuangan.

    Mulanya, Puan menjelaskan soal tugas dari legislator dalam mengawasi kinerja pemerintahan agar berjalan secara konstitusional, objektif dan bertanggung jawab.

    Dengan begitu, kata Puan, apabila para menteri tidak menunjukkan kinerja sebagaimana visi dan kebijakan presiden maka pihaknya bakal melakukan teguran.

    “Maka dengan segala hormat, izinkanlah kami bapak presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Dia menilai apabila pembantu presiden tidak diawasi maka bisa saja melenceng dari visi presiden. Bahkan, setelah ditegur pun, para menteri bisa jadi berjalan sendiri-sendiri.

    “Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri.
    Bahkan kadang, sudah diingatkan pun masih butuh ditepuk pundaknya, agar selalu mawas diri,” imbuhnya.

    Dengan demikian, Puan menekankan bahwa teguran atau fungsi pengawasan DPR dilakukan agar para pembantu presiden dapat berjalan di koridor sesuai visi Asta Cita Prabowo.

    “Sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Asta Cita dapat terlaksana dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial,” pungkas Puan.