Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Tidak Disinggung Prabowo di Pidato RAPBN 2026, IKN Bukan Prioritas?

    Tidak Disinggung Prabowo di Pidato RAPBN 2026, IKN Bukan Prioritas?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung alokasi anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) dan infrastruktur dalam pidato Penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai absennya pembahasan infrastruktur dalam pidato tersebut bukan berarti program terkait akan dihentikan.

    “Kalau dalam RPJM sebenarnya, anggaran infrastrukturnya Presiden Pak Prabowo itu cukup besar. Makanya saya juga heran kenapa infrastruktur tidak disebut dalam pidatonya Pak Presiden tadi,” ujar Yusuf, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Yusuf, kemungkinan hal itu terjadi karena infrastruktur bukan menjadi prioritas utama yang disampaikan Presiden saat ini. Namun, hal ini bukan berarti tak dijalankan meski bukan menjadi prioritas.

    “Menurut kami ada beberapa program dari infrastruktur yang akan tetap dijalankan, termasuk program pembangunan IKN dan juga jalan tol misalnya,” jelasnya, meski tak disinggung langsung oleh Prabowo dalam pidato penyampaian nota keuangan.

    Sebagai informasi, dalam pidatonya, Prabowo menuturkan anggaran-anggaran lainnya.

    Contohnya, Prabowo menuturkan bahwa pemerintah berencana untuk menaikkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sebesar Rp335 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Sebagai perbandingan, anggaran makan bergizi gratis atau MBG yang ditetapkan di APBN 2025 hanya berkisar Rp71 triliun. Dengan demikian, anggaran MBG pada RAPBN 2026 naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya. 

    Selain itu, dituturkan pemerintah juga berencana memangkas anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) menjadi Rp650 Triliun di 2026, terendah dalam lima tahun terakhir.

    Prabowo menuturkan, pemerintah memang sedang mendorong terus efisiensi belanja, termasuk memastikan belanja TKD tetap efisien.

    Lebih lanjut, Presiden ke-8 RI tersebut juga menyebut soal rencana alokasi anggaran kesehatan secara keseluruhan pada 2026 sebesar Rp244 triliun.

    Dia pun menjamin bahwa pemerintah akan terus meningkatkan semua fasilitas kesehatan, sehingga juga masyarakat miskin dan rentan dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

  • IEU-CEPA Bikin Produk RI Bebas Tarif ke Eropa, Ekspor Siap Melejit

    IEU-CEPA Bikin Produk RI Bebas Tarif ke Eropa, Ekspor Siap Melejit

    Bisnis.com, JAKARTA – Perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) diklaim akan mengerek nilai ekspor Indonesia dengan Eropa ke depan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan melalui perjanjian dagang ini, barang-barang Indonesia yang akan diekspor ke Eropa akan dikenakan bea masuk 0% alias bebas tarif.

    “Kita tahun depan masuk ke dalam IEU-CEPA, di mana IEU-CEPA itu barang Indonesia ke Eropa 0%,” kata Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

    Alhasil, kata Airlangga, adanya perjanjian dagang IEU-CEPA justru akan mendongkrak nilai ekspor Indonesia dengan Eropa.

    Terlebih, Airlangga mengungkap saat ini rata-rata tarif bea masuk yang dikenai Eropa terhadap barang-barang Indonesia berkisar di rentang 10–20%.

    Sayangnya, dia tidak mengungkap berapa besaran peningkatan ekspor yang bakal dikantongi Indonesia dengan adanya IEU-CEPA.

    “Maka tentu kenaikan daripada perdagangan dengan Eropa diperkirakan akan meningkat,” ujarnya.

    Selain IEU-CEPA, Airlangga membeberkan pemerintah juga telah menyelesaikan Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA) hingga perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), yang mencakup Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, dan Belarus.

    “Seluruhnya tahun ini [perjanjian dagang] diselesaikan maka pasar-pasar perebut ke depan juga bea masuk barang kita menjadi 0%,” tuturnya.

    Dengan begitu, lanjut dia, sejumlah perjanjian dagang ini diharapkan bisa meningkatkan ekspor Indonesia dengan diversifikasi pasar ekspor dan mendorong mitra dagang.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (Indonesia-Peru CEPA/IP-CEPA) pada Senin (11/8/2025).

    Adapun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perdagangan Indonesia dengan Peru bisa mencapai US$960 juta atau Rp15,65 triliun (asumsi kurs Rp16.309 per dolar AS) pada tahun pertama perjanjian ini berjalan. Nilainya naik dua kali lipat dari total perdagangan pada 2024.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa total perdagangan Indonesia dengan Peru mencapai US$480 juta pada 2024. Jika diperinci, total perdagangan Indonesia dengan Peru terdiri dari nilai ekspor yang mencapai US$331,2 juta dan nilai impor sebesar US$149,6 juta pada 2024.

    “Kan sekarang total trade-nya US$480 juta [perdagangan Indonesia dengan Peru pada 2024]. Ya, nanti setelah implementasi CEPA berjalan ya minimal 2 kali lipat total trade-nya. Setelah implementasi, tahun pertama minimal dua kali lipat total trade-nya,” kata Budi saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Budi menilai, dengan adanya IP-CEPA, maka akan semakin memudahkan kerja sama antara kedua negara. Bahkan, Budi menyebut tekstil dan alas kaki dalam negeri memiliki peluang besar untuk diekspor ke Peru.

    “Akses pakaian jadi tekstil kita ke Peru termasuk alas kaki itu besar. Kita dapat banyak kemudahan akses pasar untuk itu. Ini salah satu untuk mendorong akses pasar kita di luar negeri,” pungkasnya.

  • Pertamina SMEXPO Merah Putih Tarik Potential Buyer UMKM Rp9,27 Miliar

    Pertamina SMEXPO Merah Putih Tarik Potential Buyer UMKM Rp9,27 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Gelaran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) Merah Putih PT Pertamina (Persero) mampu mencatatkan penjualan senilai Rp222,65 juta selama periode 11–15 Agustus 2025. Nilai transaksi itu dihasilkan dari 50 UMKM binaan Pertamina dengan total transaksi mencapai 1.180 kali.

    VP CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto menerangkan, nilai transaksi fantastis itu dihasilkan dari penjualan ritel selama gelaran SMEXPO Merah Putih Pertamina di Jakarta.

    “Untuk yang transaksi di tempat, per pukul 15.00 WIB, transaksinya itu mencapai Rp222 juta dari 50 UMKM,” katanya saat ditemui dalam agenda Closing SMEXPO Merah Putih di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

    Selain transaksi ritel, UMKM di SMEXPO Merah Putih juga mencatatkan transaksi business-to-business (B2B) dengan sejumlah perusahaan peritel. Total potential buyer dari transaksi ini bahkan mencapai Rp9,27 miliar.

    Pada tahun ini, Pertamina menargetkan sekitar 1.400 UMKM untuk turut serta dalam SMEXPO Pertamina yang akan digelar secara nasional. Rudi menerangkan, nantinya para pelaku UMKM akan terlebih dahulu mendapatkan pendampingan dan pembinaan sebelum menampilkan produk-produk mereka di SMEXPO.

    Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan tantangan bagi para UMKM untuk mampu mengimplementasikan proses pendampingan yang telah mereka dapatkan, dengan meningkatkan omzet penjualan mereka 10–20%.

    Dengan begitu, Rudi menerangkan, kehadiran UMKM tidak hanya sebagai jargon. Melalui program ini, Rudi berharap bahwa para UMKM mampu ‘naik kelas’ demi menggerakkan ekonomi nasional.

    “Nah, kenaikan omzet ini yang kita harapkan secara konsisten akan terus terjadi di setiap gelaran-gelaran UMK Akademi ataupun SMEXPO yang kita laksanakan saat ini,” tambahnya.

    Ke depannya, Pertamina bakal menggelar SMEXPO di berbagai kota di Indonesia, seperti Surabaya, Bandung, dan sejumlah daerah lainnya untuk menjaring potensi-potensi ekonomi lokal di daerah, sebelum akhirnya menggelar SMEXPO nasional di penghujung tahun.

    Adapun, SMEXPO Merah Putih merupakan ajang pameran UMKM yang digelar oleh PT Pertamina (Persero) di Jakarta pada periode 11–15 Agustus 2025. Sebanyak 50 UMKM turut serta dalam gelaran ini, yang memiliki lini bisnis beragam, seperti makanan dan minuman hingga peralatan rumah tangga.

  • Prabowo Pangkas TKDD, Sri Mulyani Siapkan Kompensasi Rp1.376,9 Triliun

    Prabowo Pangkas TKDD, Sri Mulyani Siapkan Kompensasi Rp1.376,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan kompensasi senilai Rp1.376,9 triliun imbas kebijakan pemangkasan pagu anggaran tranfer ke daerah (TKD) di RAPBN 2026.

    Namun demikian, kompensasi itu diberikan bukan dalam bentuk alokasi anggaran yang langsung ke kas kabupaten atau provinsi melainkan program pemerintah pusat di daerah.

    Sekadar catatan, pagu dana transfer ke daerah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 turun menjadi Rp650 triliun. Pemerintah menyebut penurunan itu lantaran banyak pos anggaran di dalam transfer ke daerah yang langsung disalurkan melalui anggaran kementerian/lembaga pusat.

    Untuk diketahui, RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto siang ini di DPR menunjukkan bahwa anggaran transfer ke daerah hanya Rp650 triliun. Nilainya lebih rendah dari APBN 2025 yakni Rp919 triliun.

    Sementara itu, outlook dari realisasi belanja transfer ke daerah di 2025 sudah mencapai Rp864,1 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran transfer ke daerah atau TKD yang menurun itu sudah dikompensasi dengan kementerian/lembaga (K/L) yang langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Nilainya mencapai Rp1.376,9 triliun.

    “Jadi kalau TKDD tadi mungkin mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah tadi naiknya jauh, jauh lebih besar, dan itu yang makanya diharapkan sesuai dengan arahan bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan ke masing-masing daerah,” tuturnya di konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (15/8/2025).

    Di samping itu, Bendahara Negara mengakui bahwa ada beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal sebagaimana pemetaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah akan mengatasi agar pelayanan minimal daerah-daerah tersebut bisa tetap dilakukan untuk publik.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan harapannya agar alokasi anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

    Tito menjelaskan, daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat lantaran kepemilikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Sementara itu, ada daerah juga yang masih sangat bergantung dengan transfer dari pemerintah pusat.

    Menurut Tito, standar minimum kapasitas fiskal daerah ditentukan dengan kemampuan masing-masing pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan minimal mereka. Misalnya, belanja operasional, pegawai, maupun belanja-belanja standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, kawasan dan permukiman serta perlindungan sosial (perlinsos).

    “Nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan [Dasar dan Menengah], Kementerian Pekerjaan Umum terutama untuk meng-cover problem-problem di tiga bidang yang sangat dasar itu di daerah-daerah sehingga ada pengalihan anggaran ke pusat ke kementerian/lembaga, tapi pemerintahan tetap berjalan dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat karena langsung dikerjakan pemerintah pusat,” terang mantan Kapolri itu.

  • Analisis Ekonom Soal IHSG Sempat Tembus 8.000 Jelang Pidato RAPBN 2026 Prabowo

    Analisis Ekonom Soal IHSG Sempat Tembus 8.000 Jelang Pidato RAPBN 2026 Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menembus level 8.000 saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan DPR/MPR, Jumat (15/8/2025). Namun, kenaikan itu tidak bertahan lama dan IHSG ditutup melemah.

    Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup melemah ke level 7.898,37 atau terkoreksi 0,41% pada perdagangan hari ini. Sepanjang hari, IHSG sempat menyentuh level all time high, dengan diperdagangkan di level 7.898,37–8.017,17. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai lonjakan tersebut dipicu sentimen sesaat. Dia juga mengatakan bahwa pergerakan sentimen di pasar bergerak dengan cepat. 

    “Sebelumnya kan sebenarnya sentimen-sentimen positif kan sudah dibangun. Saya pikir target 8 ribu itu kita sering melihat di beberapa postingan,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Jumat (15/8/2025).

    Meski demikian, menurutnya, pasar pada akhirnya akan menilai realitas berdasarkan kondisi fundamental, konfigurasi pendapatan dan belanja negara. “Jadi market itu kan nggak bisa dibohongin. Artinya dia bisa akan terkoreksi sendiri,” jelas Yusuf. 

    Adapun, diberitakan sebelumnya, sebanyak 244 saham ditutup menguat, 451 saham melemah, dan 261 saham stagnan.

    Dari jajaran big caps, pelemahan dipimpin oleh saham Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang terkoreksi 5,15% ke level Rp8.750 per lembar saham. 

    Sebaliknya, penguatan kinerja saham dipimpin oleh PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) yang naik 6,91% ke Rp359.900 per lembar.

  • Semarang Bakal Punya LRT, Walkot Agustina Beri Bocoran

    Semarang Bakal Punya LRT, Walkot Agustina Beri Bocoran

    Bisnis.com, JAKARTA – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya ada pertemuan dengan kementerian terkait untuk membahas rencana pembangunan lintas raya terpadu (LRT) di Kota Atlas itu.

    “Pembangunan LRT itu adalah rencana yang sudah sangat lama dan di periode kepemimpinan sebelumnya sudah ada ‘detail engineering design’ (DED),” kata Agustina di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

    Menurut dia, rencana pembangunan LRT di Semarang akan menerapkan skema investasi yang harus mendapatkan persetujuan dan dukungan pemerintah pusat.

    “Sepertinya di tingkat pusat ini ada persiapan yang cukup masif. Kami kemarin mendapatkan pemberitahuan dalam waktu dekat akan ada rapat bersama antara [Kementerian] Perhubungan, PU, dan Pemerintah Kota Semarang,” katanya.

    Yang pasti, ia menegaskan kesiapan Pemkot Semarang dalam pembangunan moda transportasi massal LRT yang akan semakin menambah opsi transportasi bagi masyarakat.

    “Kami siap dan senang. Kalau ada LRT berarti transportasi publik akan jadi tambah banyak. Anak-anak muda senang. Kalau lihat film-film drakor itu kan enak sekali nih, orang pada naik LRT bersih, nyaman. Saya kira itu mimpi kita bersama ya,” katanya.

    Untuk rute LRT, ia mengatakan sejauh ini masih dalam kajian, namun yang jelas mencakup Bandara Internasional Ahmad Yani, kemudian dari Mangkang menuju ke Penggaron.

    “Nah, kami minta ada tambahan titik-titiknya sampai ke atas [kawasan Semarang Atas]. Sampai sejauh mana bisa mengatasi kemiringan, dan sebagainya, ini sedang dirembuk,” katanya.

    Karena tidak menanggung pembiayaan pembangunannya, kata dia, Pemkot Semarang nanti berkewajiban menyediakan lahan untuk rute LRT, terutama pembebasan lahan masyarakat.

    “Dari jalur [rute LRT, red.] itu ada beberapa tanah warga yang harus terkena. Kalau tanahnya pemkot tentu ini gratis. Tapi, [lahan, red.] yang lainnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota semua,” katanya.

    Rencana pembangunan LRT di Kota Semarang sudah muncul pada medio 2028 lalu untuk mengintegrasikan Bandara Internasional Ahmad Yani dengan kawasan perkotaan, seperti Simpang Lima.

    Wacana pembangunan LRT tersebut kembali mengemuka setelah Wali Kota Semarang Agustina menyampaikannya saat diskusi “Masa Depan Mobilitas Kota” di Jakarta, 8 Agustus 2025.

  • Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

    Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru 2026, Fokus ke Reformasi Internal

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan memberlakukan pajak baru maupun menaikkan tarif pajak pada 2026, meski target penerimaan negara naik cukup tinggi.

    Sri Mulyani menjelaskan kebijakan perpajakan tahun depan akan tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan regulasi lainnya yang sudah ada.

    “Tadi kan pertanyaan menjurus ke, ‘Apakah ada pajak baru, tarif baru?’ Kita tidak, tapi lebih kepada reform di internal,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

    Bendahara negara itu menjelaskan, reformasi internal akan diarahkan pada penguatan administrasi dan penegakan hukum. Caranya, sambung Sri Mulyani, Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax.

    Selain itu, intensifikasi pertukaran data akan ditingkatkan melalui perluasan kolaborasi, tidak hanya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai, tetapi juga dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian ESDM.

    Menurutnya, akurasi dan ketepatan waktu data menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan, menutup celah penghindaran pajak, dan menekan praktik ekonomi bayangan (shadow economy) maupun aktivitas ilegal.

    “Dengan data yang akurat dan timing yang tepat, peluang untuk enforcement yang lebih baik akan terbuka,” tegasnya.

    Sri Mulyani mencontohkan, temuan Presiden terkait 3—3,5 juta hektare lahan CPO yang diambil secara ilegal akan dimanfaatkan untuk membangun basis data baru yang dapat digunakan dalam pengawasan dan penegakan hukum di sektor perpajakan dan penerimaan negara lainnya.

    Adapun, dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2026, pemerintah pendapatan negara hanya sebesar Rp3.147,7 triliun.

    Sumber utama pendapatan negara sendiri akan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun. Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.

    Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan sebesar Rp455 triliun. Angka itu turun 4,7% dari outlook PNBP pada 2025 sebesar Rp477,2 triliun.

  • Mendagri Tito Surati Semua Kepala Daerah, Minta Kreatif Cari Penerimaan Bukan cuma Pajak

    Mendagri Tito Surati Semua Kepala Daerah, Minta Kreatif Cari Penerimaan Bukan cuma Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait kenaikan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) yang belakangan menuai sorotan publik.

    Tito menegaskan, pemerintah daerah harus kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

    “Di Bali misalnya sektor usaha, PAD-nya tinggi karena mereka kreatif, ada sektor lain misalnya kendaraan bermotor yang masih mungkin belum ter-collect dengan baik, itu bisa diatur untuk dioptimalkan,” ujar Tito pada Jumat (15/8/2025).

    Dia mencontohkan, Bali sukses mengandalkan sektor usaha, sementara Yogyakarta mengoptimalkan sektor UMKM. Menurut Tito, daerah juga bisa menggarap potensi pajak kendaraan bermotor atau retribusi restoran, namun perizinan harus dipermudah terlebih dahulu sebelum memungut pajak.

    Terkait kenaikan PBB, Tito menjelaskan bahwa kewenangan tersebut diatur dalam UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta PP Nomor 35/2023. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat dilakukan setiap tiga tahun, namun wajib mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan melibatkan partisipasi publik.

    Kemendagri mencatat, terdapat 20 daerah yang menaikkan PBB secara signifikan, bahkan di atas 100%. Dari jumlah itu, dua daerah yakni Pati dan Jepara sudah membatalkan kenaikan. Tiga daerah baru menetapkan peraturan kepala daerah (Perkada) pada 2025, sementara 15 daerah lainnya menetapkan pada 2022—2024.

    “Surat edaran ini menegaskan dua hal. Pertama, faktor sosial ekonomi harus diperhatikan. Jika memberatkan, aturan dapat ditunda atau dibatalkan. Kedua, usulan kenaikan pajak, termasuk NJOP, wajib disampaikan ke Kemendagri untuk kami review dan beri masukan,” tegas Tito.

    Sebagaimana diketahui, demo besar-besaran terjadi di Pati yang merupakan imbas rencana kenaikan PBB hingga 250%.

    Sebagaimana diketahui, isu tentang akan adanya demo besar di Pati sudah merebak sejak beberapa hari belakangan. Bahkan Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah telah menyiapkan skema pengamanan ketat untuk mengamankan jalannya unjuk rasa terkait kebijakan tarif PBB pada Rabu (13/8/2025).

    Disebutkan di laman BPK RI, Pemerintah Kabupaten Pati memutuskan untuk menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% pada tahun 2025.

    Keputusan ini diambil setelah rapat intensifikasi PBB-P2 bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati.

    Dilansir dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Bupati Pati tersebut menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    Sebab dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, dan Rembang, penerimaan PBB di Kabupaten Pati hanya sebesar Rp29 miliar, padahal wilayah Pati secara geografis dan potensi lebih besar.

    “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo.

    Dia juga menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing Rp 50 miliar, padahal secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut.

  • Anggaran TKD Menyusut, DPD Sebut jadi Momen Pemantik Kemandirian Fiskal Daerah

    Anggaran TKD Menyusut, DPD Sebut jadi Momen Pemantik Kemandirian Fiskal Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai pemerintah telah mengucurkan setengah dari jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk kebutuhan pembangunan di daerah.

    Ketua DPD, Sultan B Najamudin itu mengatakan penyesuaian alokasi TKD harus menjadi pemantik Kemandirian Fiskal Daerah. Tentunya dengan pendekatan inovasi Dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

    “Pemerintah Daerah dituntut untuk semakin inovatif dalam memperoleh penerimaan daerah. Terutama dengan menyiapkan iklim investasi yang baik dan ramah bagi investor di bidang pertanian perkebunan hingga pariwisata,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (15/8/2025).

    Mantan wakil Gubernur Bengkulu menilai rancangan APBN 2026 menitikberatkan pada upaya peningkatan produktifitas pertanian, infrastructur, hilirisasi mineral, kesehatan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

    Pasalnya, di sektor pendidikan pemerintah menganggarkan lebih dari Rp758 triliun yang merupakan terbesar terbesar dalam sejarah RI. 

    Kendati anggaran Transfer ke Daerah menurun drastis dari Rp919,87 triliun menjadi Rp649,99 triliun 29,3%, Sultan mengatakan pada dasarnya alokasi anggaran pemerintah pusat hampir lebih dari separuh anggaran diarahkan untuk kebutuhan pembangunan di daerah.

    “Pada prinsipnya secara keseluruhanalokasi anggaran belanja negara sesungguhnya lebih banyak diarahkan untuk masyarakat di daerah, hanya saja tidak melalui skema TKD, tapi melalui program Kementerian Dan lembaga,” jelasnya.

    Dia mencontohkan misalnya anggaran ketahanan pangan dan Koperasi Desa Merah Putih, program Sekolah Rakyat serta Makan Bergizi Gratis, sehingga pada akhirnya anggaran mengalir hingga ke daerah dalam bentuk program yang lebih produktif.

  • Telkomsel Nyalakan Semangat Indonesia di HUT ke-80 RI

    Telkomsel Nyalakan Semangat Indonesia di HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia dengan tema utama “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, Telkomsel mengukuhkan komitmennya untuk terus memajukan bangsa.

    Tema nasional tahun ini selaras dengan tema Telkomsel dalam merayakan kemerdekaan, yakni “Nyalakan Semangat Indonesia”, yang merupakan perwujudan nyata dari peran Telkomsel sebagai penggerak ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan menyatukan, memberdayakan, dan memajukan masyarakat melalui solusi teknologi terdepan menuju visi Indonesia Emas 2045.

    Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, menyampaikan, “Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semangat kemerdekaan ini menjadi inspirasi sekaligus pengingat bagi Telkomsel untuk terus berkontribusi memajukan bangsa. Melalui Nyalakan Semangat Indonesia, kami berkomitmen menjadi digital enabler yang mewujudkan masyarakat Indonesia berdaya saing tinggi untuk menciptakan masa depan gemilang.”

    Digital Enabler Indonesia selama 30 Tahun

    Selama 30 tahun, Telkomsel konsisten menghubungkan masyarakat Indonesia melalui jaringan lebih dari 280.000 BTS yang menjangkau 97% populasi, melayani 158,4 juta pelanggan mobile dan 10 juta pelanggan IndiHome-B2C, serta menghadirkan inovasi produk seperti SIMPATI yang berevolusi menghadirkan ragam digital benefit untuk pelanggan, Telkomsel Halo, IndiHome dan Telkomsel One.

    Komitmen terhadap konektivitas terdepan juga tercermin dari perluasan jaringan 5G secara contiguous yang diperkuat dengan pemanfaatan artificial intelligence (AI) secara end-to-end di 56 kota/kabupaten sepanjang akhir 2024 hingga 2025, termasuk wilayah strategis seperti Bandung, Batam, Makassar, Surabaya, Jabodetabek, Bali, hingga Ibu Kota Nusantara, dengan dukungan lebih dari 3.000 BTS 5G. Upaya-upaya tersebut mengantarkan Telkomsel meraih enam penghargaan internasional dari Ookla® Speedtest Awards™ di Q1-Q2 2025.

    Sebagai digital enabler, Telkomsel juga mendorong inovasi melalui:

    Pengembangan platform digital nasional: Layanan seperti MAXStream, Langit Musik, Dunia Games, dan LinkAja telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup digital masyarakat.
    Penyediaan solusi korporasi (Enterprise): Pemanfaatan layanan Mobility Insight (MSIGHT), Digital Advertising (DigiAds), Internet of Things (IoT), dan layanan berbasis data lainnya untuk meningkatkan efisiensi operasional mitra bisnis.
    Pengelolaan ekosistem inovasi: Melalui anak perusahaan INDICO yang mengelola bisnis vertikal Telkomsel di sektor digital, serta Telkomsel Ventures yang mendukung pertumbuhan startup digital Indonesia.
    Tata kelola digital: Inisiatif Telkomsel Jaga Data yang merupakan perwujudan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk meningkatkan keamanan digital nasional.
    Pelopor optimasi AI: Merupakan satu-satunya perusahaan telekomunikasi Indonesia yang menjadi salah satu pendiri Autonomous Networks di dunia yang diluncurkan pada ajang Digital Transformation World 2023, serta menjadi yang pertama yang mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) di Indonesia melalui penggunaan Autonomous Network dan virtual assistant seperti Veronika dan TED untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan.
    Pelopor 5G: Pertama yang mengomersilkan layanan 5G di Indonesia bagi pelanggan individu dan sektor industri seperti smart mining dan telesurgery.

    Inisiatif Sosial dan Lingkungan untuk Pembangunan Masyarakat yang Berkelanjutan

    Telkomsel tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada pembangunan sosial yang berkelanjutan melalui berbagai program dan inisiatif berdampak, antara lain:

    Pendidikan (IndonesiaNEXT, Internet BAIK, dan Telkomsel Jaga Cita)

    IndonesiaNEXT adalah program peningkatan keterampilan digital berskala nasional untuk mempersiapkan talenta muda siap industri dengan lebih dari 96 ribu mahasiswa pendaftar, dari lebih dari 800 universitas, serta lebih dari 7 ribu sertifikasi digital yang diberikan; sedangkan Internet BAIK merupakan inisiatif literasi digital yang membekali pelajar, guru, dan orang tua dengan etika serta pemanfaatan teknologi secara bertanggungajwab dengan total lebih dari  41 ribu peserta di 35 provinsi; sementara inisiatif Telkomsel Jaga Cita hadir mendukung pendidikan yang adaptif, inklusif, dan merata di Indonesia.

    Digital Citizenship (NextDev)

    NextDev merupakan inkubator startup digital tahap awal yang mendorong inovasi inklusif dan berkelanjutan. NextDev telah menarik lebih dari 6 ribu startup untuk mendaftar, hingga kini melahirkan 152 alumni yang mengikuti inkubasi, dengan 13 startup berkolaborasi bersama Telkomsel dan 8 startup melanjutkan ke akselerasi Tinc.

    Pemberdayaan Komunitas (DCE & Baktiku Negeriku)

    Digital Creative Entrepreneur (DCE) membina UKM melalui pelatihan, mentoring, dan akses ke market, serta telah menjangkau 1050 UKM. Baktiku Negeriku yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa di Indonesia, telah member dampak pada  120 agent of change (AOC)  dan pemangunan  digital center di 30 desa.          

    Filantropi (TERRA & Telkomsel Sambungkan Senyuman)

    TERRA adalah unit siaga bencana Telkomsel yang fokus pada pemulihan jaringan dan bantuan kemanusiaan yang telah melibatkan lebih dari  600 relawan yang menjangkau 175 komunitas, sementara Telkomsel Sambungkan Senyuman telah memberikan dukungan kepada ragam komunitas lokal di berbagai momen, menghadirkan aksi nyata untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Kepedulian Lingkungan (Telkomsel Jaga Bumi)

    Melalui inisiatif Telkomsel Jaga Bumi, perusahaan mengambil langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, mulai dari pengelolaan limbah, program carbon offset, hingga penanaman mangrove di berbagai wilayah Indonesia sesuai prinsip ESG. Program ini telah mendaur ulang lebih dari 75 ribu paving block, 30 ribu phone holder, 10 ribu tempat sampah, serta menanam 25 ribu pohon mangrove yang membantu menyerap emisi karbon.

    Rayakan Kemerdekaan dengan Ragam Program Spesial

    Dalam rangka merayakan HUT ke-80 RI, Telkomsel menyiapkan berbagai program spesial:

    Jejak Semangat Indonesia: Menghidupkan kembali jejak perjuangan dengan sentuhan digital. Telkomsel menghadirkan kegiatan tur jalan kaki di Jakarta dan D.I. Yogyakarta bersama komunitas pemandu lokal, Jakarta Good Guide dan Jogja Good Guide. Sebanyak 30 pelanggan terpilih di tiap kota menelusuri titik ikonik sejarah kemerdekaan, program ini diperkaya aktivitas interaktif di MyTelkomsel seperti MyTelkomsel Quiz, sebagai perwujudan semangat 30 tahun Telkomsel yang menghubungkan negeri melalui kolaborasi dan inovasi.
    Penawaran produk spesial  HUT RI untuk ragam segmen pelanggan:
    Prabayar: Paket Merdeka– Paket kuota 8GB untuk 5 hari, hanya Rp17 ribu; Surprise Deal– Harga spesial dengan kuota besar plus langganan WeTV dan Amazon Prime Video selama 30 hari.
    Pascabayar: Halo+ for Independence Day – Pelanggan Halo+ mendapat bonus kuota 17GB selama 3 bulan dan diskon tagihan Rp17 ribu; Halo x Lazada 8.8 – Diskon spesial 17% dan kuota ekstra 17GB selama 3 bulan untuk pelanggan baru Halo melalui Lazada.
    by.U: Pesta Merdeka – Selebrasi kemerdekaan bersama by.U dan para content creator, dimeriahkan dengan perlombaan seru, seperti Lomba Mancing Manja, Lomba Layangan, Merdeka Ride, selebrasi dari by.U dilengkapi dengan pelaksanaan upacara kemerdekaan yang diikuti oleh pelanggan by.U.
    IndiHome & Orbit: Promo Merdeka IndiHome – harga spesial untuk pelanggan baru IndiHome selama 3 bulan pertama; Surprise Deal Orbit – Harga spesial dengan kuota besar, hanya berlaku pada 17 Agustus.
    Digital Lifestyle: Telkomsel Short Movie – Paket video vertikal drama eksklusif di MyTelkomsel; MLBB & FF Special Independence – Promo Free Fire untuk pengguna baru, Buy 1 Get 1, serta harga spesial di MLBB dengan bonus Diamond.
    MyTelkomsel: Hadiah Pol-Polan Kemerdekaan di MyTelkomsel dengan berbagai benefit, termasuk Cashback Nampol, Kirim Barang Spesial Kemerdekaan via Pos Aja, dan Lari Spesial Kemerdekaan.

    “Kami meyakini penyediaan konektivitas yang merata dan inovasi teknologi merupakan kunci untuk membentuk masyarakat berdaya saing tinggi. Dengan semangat ini, kami optimis untuk terus memperkuat bangsa dalam menyongsong Indonesia yang maju, dengan rakyat sejahtera, bersatu berdaulat,” pungkas Nugroho.