Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Polisi Kerahkan 9.065 Personel untuk Amankan Acara HUT ke-80 RI Besok

    Polisi Kerahkan 9.065 Personel untuk Amankan Acara HUT ke-80 RI Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengerahkan personel gabungan untuk mengawal rangkaian peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu (17/8/2025).

    Dia mengatakan, ribuan personel itu berasal dari Polri, TNI, hingga dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

    “Operasi ini akan melibatkan 9.065 personel di lokasi-lokasi penting,” ujar Agus di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

    Dia menambahkan, pengamanan ini difokuskan di tempat pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI yaitu Istana Negara, kawasan Monumen Nasional (Monas), hingga tempat pesta rakyat.

    Adapun, pengamanan juga dikerahkan pada jalur-jalur yang akan dilintasi tamu VVIP dan tamu negara.

    “Operasi ini akan mengedepankan kegiatan preventif dan didukung keamanan untuk terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, semua personel agar proaktif dan responsif terhadap situasi yang ada,” imbuh Agus.

    Di samping itu, Agus mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas bersifat situasional dalam rangkaian pengamanan ini.

    Pasalnya, pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia besok diperkirakan akan ada peningkatan mobilitas di Jakarta. Berdasarkan proyeksinya, total ada 400.000 warga yang akan hadir dalam serangkaian acara HUT ke-80 RI itu.

    “Kegiatan yang akan digelar, antara lain pidato kenegaraan, ziarah nasional, kirab bendera, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera dan pesta kembang api. Diperkirakan lebih dihadiri 400.000 warga masyarakat, 400.000 warga masyarakat akan hadir pada acara tersebut,” pungkasnya.

  • Tertangkap Kamera Momen Prabowo Hormat kepada pada Jokowi

    Tertangkap Kamera Momen Prabowo Hormat kepada pada Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada momen menarik pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (15/8) kemarin.

    Momen itu bisa disaksikan dalam unggahan terbaru Instagram Joko Widodo pada Sabtu 16 Agustus 2025.

    Pada unggahan tersebut, Jokowi menampilkan video dirinya yang datang ke sidang itu.

    Ia berjumpa dengan berbagai orang penting di Indonesia, termasuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Puan Maharani.

    Namun ada yang menarik dalam tayangan terakhir di video, terlihat Presiden Prabowo memberikan hormat kepada Jokowi.

    Sikap hormat Prabowo kemudian dibalas dengan dua acungan jempol dari mantan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Keduanya juga tampak akrab dan saling memberikan gestur layaknya sahabat dekat.

    Dalam keterangan di postingan tersebut, Jokowi juga menjelaskan dengan merangkum apa yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin.

    “Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara jadi momentum penting menyampaikan arah kebijakan bangsa,” tulisnya.

    “Presiden @prabowo menegaskan modal besar Indonesia—SDM, kekayaan alam, dan pemerintahan kokoh—siap mengantarkan cita-cita Indonesia Maju,” ia menambahkan.

  • Mentan Ungkap Biang Kerok Penggilingan Padi Kecil Berguguran

    Mentan Ungkap Biang Kerok Penggilingan Padi Kecil Berguguran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan fenomena tutupnya usaha penggilingan padi kecil bukanlah hal yang baru dan sudah terjadi sejak lama.

    “Bahwasannya pabrik [penggilingan padi] kecil tutup, itu sudah lama terjadi. Sering,” kata Amran saat ditemui di sela-sela konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Amran menjelaskan, banyaknya penggilingan kecil padi yang tutup ini lantaran jumlah gabah yang digiling hanya sekitar 42 juta ton selama 6 bulan.

    Di sisi lain, lanjut dia, produksi padi nasional hanya 65 juta ton gabah untuk digiling. Padahal, kapasitas penggilingan padi kecil secara nasional mampu menggiling hingga 116 juta ton gabah. Alhasil, banyak mesin penggilingan kecil yang tidak bekerja secara penuh alias menganggur.

    Adapun, saat ini, usaha penggilingan padi dibagi ke dalam tiga klaster, yakni 161.000 penggilingan padi kecil, 7.300 penggilingan padi menengah, dan 1.065 penggilingan besar.

    “Selebihnya adalah [65 juta ton—42 juta ton] 23 juta ton gabah. Kapasitas giling terpasang adalah 165 juta ton [penggilingan] besar, kecil, sedang. Pasti ada yang tidak kebagian kan?” tuturnya.

    Menurut Amran, penggilingan padi besar sebaiknya tidak bersaing dengan penggilingan kecil. Sebab, penggilingan besar selalu bisa menawarkan harga gabah lebih tinggi dari penggilingan kecil.

    “Yang [penggilingan] besar harusnya tidak masuk mengganggu yang kecil. Karena yang kecil kalau dia beli [gabah] Rp6.500 [per kilogram], dia membeli Rp6.700, yang besar. Kalau dia naik Rp6.700, mereka beli Rp7.000. Artinya yang kecil, ekonomi kecil terganggu,” ujarnya.

    Namun, Amran menekankan bahwa pemerintah akan memperbaiki tata usaha struktur pasar baru agar tidak terjadi monopoli pembelian gabah oleh penggilingan.

    “Kenapa kita akan perbaiki? Karena ada perintah langsung Bapak Presiden, [dan] yang kedua, stok [beras] kita banyak. Dan kita sekarang operasi pasar. Kami oke,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menyampaikan pemerintah akan membangun struktur pasar baru ke depan. “Doakan, kami akan buat ke depan [intervensi gabah], mudah-mudahan. Kita sudah rakortas beberapa kali dengan Pak Menko [Zulkifli Hasan]. Kami sebenarnya prinsipnya sudah sepakat membangun struktur pasar baru,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ombudsman mencatat sebanyak 10 dari 23 penggilingan padi kecil menutup usahanya imbas adanya kekhawatiran dalam menjalankan usaha perberasan di Indonesia.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyampaikan, temuan itu ia dapatkan saat Ombudsman melakukan uji petik di Kecamatan Tempuran, Karawang dan sekitarnya.

    “Ada 23 penggilingan padi di wilayah itu dan 10 [penggilingan padi] sudah tutup sekarang. Apa penyebab tutupnya? Selain persaingan juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

    Selain itu, Yeka juga menemukan stok beras di penggilingan padi semakin menipis imbas kasus beras oplosan. Kini, stok beras di tingkat penggilingan padi hanya berkisar 5–10%.

    Padahal, sebelumnya, rata-rata stok beras di penggilingan padi biasanya mencapai 100 ton. Namun, stoknya kini hanya mencapai 5%.

    Yeka mengungkap, stok beras yang semakin menipis di tingkat penggilingan padi lantaran mereka takut dalam menjalankan usaha perberasan. “Kami tanya mengapa seperti ini? Mereka [penggilingan padi] menjawab sama, takut,” ungkapnya.

    Ombudsman meminta agar pemerintah segera mengembalikan kondisi perberasan Indonesia menjadi kondusif, mulai dari penggilingan kecil, penggilingan besar, hingga pedagang kecil juga besar, sehingga beras di tingkat konsumen tersedia dengan harga terjangkau.

    “Karena semuanya sama begitu, mengatakan ‘kami takut’. Nah, ini kita negara apa kalau pelaku usaha perberasan seperti ini seperti mereka ini jualan barang haram atau jualan barang yang tidak legal sampai takut. Jadi, pemerintah harus segera membuat rasa aman dan nyaman,” pungkasnya

  • Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

    Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah agar ambisi mengejar target pendapatan negara tahun depan tidak memicu resistensi publik, terutama terkait kebijakan pajak.

    Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, yield (imbal hasil) Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun 6,9%, nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$70 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari.

    Sementara dalam postur APBN, belanja negara ditetapkan Rp3.786,5 triliun. Said menilai pilihan itu moderat dari rentang yang disepakati, sehingga defisit turun menjadi 2,48% PDB atau Rp638,8 triliun.

    Kemudian pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun. Said pun menyoroti target itu karena berada di batas atas dari pembahasan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

    “Tingginya target pendapatan negara yang dipilih oleh pemerintah patut kita dukung, tetapi pemerintah harus ekstra hati-hati terutama dalam hal kebijakan perpajakan. Saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah-tengah masyarakat,” ujar Said dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).

    Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah belakangan ini menunjukkan resistensi dari masyarakat. Dia menyarankan agar pemerintah menghindari langkah menaikkan tarif atau memperluas basis pajak secara gegabah.

    Said pun menyarankan empat langkah. Pertama, mengejar wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

    Kedua, memanfaatkan peluang pajak minimum global 15% pasca kesepakatan OECD. Ketiga, mengoptimalkan pajak karbon sambil mendorong ekonomi hijau.

    Keempat, meningkatkan investasi di sektor sumber daya alam untuk memperbesar bagi hasil SDA.

    Dari sisi belanja, Said mengkritisi porsi belanja pusat yang jauh lebih besar dibanding transfer ke daerah. Alokasi belanja pusat 2026 dirancang Rp3.136,5 triliun, naik Rp435,1 triliun dari APBN 2025, sedangkan transfer ke daerah dan desa turun menjadi Rp650 triliun dari Rp919,9 triliun.

    Akibatnya, menurut Said, fiskal daerah akan semakin melemah. Dia khawatir ke depan inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat.

    “Kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu pertimbangkan ulang oleh pemerintah,” tutupnya.

  • Anggaran Kemenkes 2026 Naik Jadi Rp114 Triliun, Ini Prioritas Prabowo

    Anggaran Kemenkes 2026 Naik Jadi Rp114 Triliun, Ini Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut anggaran pelaksanaan program prioritas pada tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto meningkat 8% menjadi Rp114 triliun pada 2026 dari tahun sebelumnya Rp105,6 triliun.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tak hanya anggaran Kemenkes, untuk sejumlah program prioritas transformasi kesehatan tahun depan juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan senilai Rp14,5 triliun.

    “Kita juga ada anggaran yang kita salurkan melalui APBD sekitar Rp14,5 triliun. Jadi total di 2026 Rp128 triliun,” kata Budi dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (16/8/2025).

    Dia menerangkan bahwa anggaran terbesar dialokasikan untuk pembiayaan BPJS yang masuk dalam dana pembiayaan dan tata kelola kesehatan senilai Rp59 triliun pada tahun depan.

    Alokasi anggaran terbesar kedua adalah layanan kesehatan di rumah sakit (RS) senilai Rp31 triliun. Adapun, layanan yang dimaksud mencakup peningkatan pelayanan untuk 10 penyakit prioritas, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan RS UPT Vertikal.

    “Ketiga adalah layanan primer di posyandu puskesmas ini sebesar Rp24 triliun setengahnya dianggarkan di Kemenkes, setengahnya lagi dianggarkan ke pemerintah daerah,” jelasnya.

    Anggaran terbesar keempat yaitu dukungan manajemen untuk belanja pegawai, ops, dan perkantoran yakni Rp9,2 triliun.

    Kelima, anggaran untuk pengelolaan SDM kesehatan senilai Rp3,7 triliun yang mencakup penyediaan SDM kesehatan, peningkatan kualitas SDM, dan pemerataan SDM kesehatan.

    “Kemudian, saya tampilkan sedikit ini program prioritas seperti BPJS Rp59 triliun, kita juga ada di RS-RS Rp32 triliun itu termasuk RS Kemenkes yang tahun ini diharapkan bisa naik dari Rp20 triliun mungkin ke Rp26 triliun,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Budi juga menyebutkan, rencana pembangunan RS di 34 kabupaten/kota daerah terpencil dengan anggaran Rp9,7 triliun dan untuk pengembangan pendidikan dokter dan dokter spesialis sebesar Rp2,5 triliun.

    “Anggaran yang kita salurkan lewat pemda itu sekitar Rp12,7 triliun untuk men-support aktivitas layanan primer di 508 kab/kota,” pungkasnya.

  • Lagi, Bobby Nasution Perintahkan Bongkar Cafe yang Resahkan Masyarakat

    Lagi, Bobby Nasution Perintahkan Bongkar Cafe yang Resahkan Masyarakat

    Bisnis.com, DELISERDANG – Setelah merobohkan diskotek Marcolopo di Kutalimbaru, Deliserdang dan Blue Star di Langkat, Tim Gabungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), Pemkab Deliserdang dan Forkopimda berlanjut menertibkan ke Cafe Duku Indah (CDI) di Kutalimbaru, Deliserdang, yang izinnya telah dicabut oleh Pemkab Deliserdang.

    Sempat ada perlawanan dari pihak CDI, namun eksekusi CDI terus dilakukan termasuk menggunakan alat berat untuk merobohkan bangunan. Dengan pengawalan ketat dari Polri, TNI dan Satpol PP, eksekusi ini berjalan lancar.

    “Kemarin Marcopolo dan Blue Star, hari ini yang akan dirobohkan adalah CDI. Izinnya juga baru saja dicabut oleh bupati,” ujar Bobby kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Jumat (15/8)

    Selain izinnya dicabut, menurut laporan pihak Kepolisian CDI juga diduga kuat menjadi tempat transaksi narkoba. Oleh karena itu Pemda dan Forkopimda sepakat untuk mengeksekusi tempat hiburan malam ini.

    “Selama ini kendalanya Saya belum jadi gubernur. Sekarang, setelah dilantik dan bukti sudah terkumpul, baru bisa kami bertindak. Kami tidak mau bertindak tanpa dasar yang kuat,” kata Bobby Nasution.

    Kasatpol PP Pemprov Sumut Moettaqien Hasrimi mengatakan, sejauh ini eksekusi berjalan dengan baik. Walau ada perlawanan, Forkopimda dan Satpol PP Pemprov Sumut, serta Pemkab Deliserdang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

    “Kita melaksanakan perintah Pak Gubernur dan merupakan kesepakatan dengan Pemkab Deliserdang, serta Forkopimda, sehingga eksekusi ini berjalan dengan lancar,” kata Moettaqien Hasrimi.

    Sementara itu, Inspektur Pemkab Deliserdang Edwin Nasution mengatakan pihaknya siap menghadapi segala tuntutan hukum dari pihak CDI. Terlebih, menurutnya banyak laporan yang mengatakan aktivitas CDI cukup meresahkan masyarakat, terutama terkait penyalahgunaan narkoba.

    “Silakan saja (bila ingin menggugat secara hukum). Kami siap menghadapi karena ini untuk kepentingan masyarakat,” ucap Edwin.
    Turut hadir dalam eksekusi CDI kali ini Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, Forkopimda Sumut dan Fokopimda Deliserdang. Hadir juga Kepala Dinas DPMPTSP Faisal Arif Nasution, OPD terkait lainnya serta OPD Pemkab Deliserdang.

  • GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

    GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GTS Internasional, Tbk. (GTSI), perusahaan penyedia jasa transportasi dan logistik LNG yang terintegrasi, menggelar Investor Gathering di Jakarta untuk memaparkan perkembangan kinerja, arah strategi bisnis, dan rencana ekspansi yang mendukung ketahanan energi nasional.

    Dalam kesempatan tersebut, manajemen GTSI menyampaikan strategi pertumbuhan yang komprehensif yang mencakup penambahan armada, diversifikasi bisnis, dan optimalisasi operasional. Perseroan menjalankan langkah strategis penambahan armada LNG Carrier berkapasitas besar guna meningkatkan kemampuan pengangkutan dan memperkuat keandalan rantai pasok LNG.

    Selain itu, perseroan juga mengembangkan diversifikasi bisnis ke sektor LNG Mini Plant dan distribusi LNG untuk industri menengah, termasuk sektor HOREKA (Hotel, Restoran, dan Kafe), sebagai langkah strategis memperluas ekosistem bisnis gas terintegrasi yang dimiliki. Adapun sebagai langkah optimalisasi operasional, emiten berkode saham GTSI ini menjalankan strategi peningkatan utilisasi armada dan efisiensi biaya guna memaksimalkan profitabilitas dan nilai bagi pemegang saham.

    “Berbagai strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan keandalan pengiriman energi, sekaligus memperkokoh posisi GTSI di industri LNG domestik maupun regional,” ujar Direktur GTSI Dira K. Mochtar di sela-sela acara Investor Gathering dengan tema “Redefining the Future: Transform, Perform, Grow” yang digelar GTSI di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    GTSI mencatat pertumbuhan positif hingga semester I/2025 dengan peningkatan pendapatan dan laba bersih dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Optimalisasi utilisasi armada, efisiensi biaya, dan penguatan aset menjadi kunci pertumbuhan berkelanjutan perusahaan.

    Di sisi lain, kinerja positif GTSI tak terlepas pula dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat struktur organisasi. Seperti diketahui, melalui RUPSLB pada April lalu susunan pengurus baru perseroan disetujui. Salah satunya adalah menunjuk I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra sebagai Direktur Utama GTSI.

    Kepemimpinan baru tersebut membawa kombinasi kuat antara pengalaman strategis dan semangat inovasi untuk keberlanjutan pertumbuhan GTSI di masa mendatang. Dengan kepemimpinan baru, lanjutnya, GTSI diharapkan mampu mempercepat realisasi visi besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok energi. Di bawah nakhoda baru itu pula GTSI melangkah menuju pertumbuhan laba hingga 20% pada akhir 2025.

    Bisnis Stabil dengan Kepatuhan Pajak Terjamin

    Dalam kesempatan yang sama, Dira juga menegaskan komitmen GTSI terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG) dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dengan model bisnis yang berada di bawah skema pajak final, seluruh kewajiban pajak perusahaan telah dihitung, dibayar, dan disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa risiko terjadinya lebih bayar atau kurang bayar di kemudian hari. Skema ini memastikan kepastian usaha bagi perusahaan sekaligus mencerminkan komitmen GTSI pada transparansi dan integritas.

    “Kami percaya bahwa pertumbuhan bisnis yang sehat harus didukung oleh kepatuhan penuh terhadap regulasi. Dengan skema pajak final, kami dapat fokus pada pengembangan usaha, baik penambahan armada maupun diversifikasi bisnis, tanpa keraguan soal kepastian kewajiban pajak. Hal ini memberi nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan,” ucap Dira.

  • Bareskrim Tetapkan Direktur PT Karya Lisbeth jadi Tersangka Kasus Tambang Zirkon

    Bareskrim Tetapkan Direktur PT Karya Lisbeth jadi Tersangka Kasus Tambang Zirkon

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pertambangan mineral bukan logam di Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin mengatakan satu tersangka itu adalah Direktur PT Karya Lisbeth, Marcel Sunyoto (MS).

    “Sudah ditetapkan sebagai tersangka (MS),” kata Nunung saat dikonfirmasi, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Nunung menyampaikan penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada pekan lalu. Adapun, MS menjadi tersangka sejak Rabu (6/8/2025).

    Sebagai tindak lanjut, Nunung mengatakan bahwa Marcel telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka hari ini.

    “Sudah hadir,” ujar Nunung.

    Adapun, jenderal polisi bintang satu ini mengatakan bahwa Marcel berpotensi bakal dilakukan penahanan oleh Bareskrim. Pasalnya, ancaman pidananya penjara lima tahun.

    “Dapat ditahan, bukan harus, tapi kalau nanti yang bersangkutan kooperatif ya ngapain ditahan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahap operasi produksi dari Dinas ESDM Kalteng.

    Surat itu terbit setelah mendapatkan evaluasi rekonsiliasi dan monitoring kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dalam hal ini galian Zirkon.

    Dalam hal ini, Bareskrim Polri menduga bahwa aktivitas tambang ini dilakukan tanpa izin, sehingga melanggar Pasal 158 dan 161 UU Minerba.

  • Pemangkasan 145 Aturan Pupuk Sukses Genjot Produksi Beras, Deregulasi Bakal Diperluas?

    Pemangkasan 145 Aturan Pupuk Sukses Genjot Produksi Beras, Deregulasi Bakal Diperluas?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan deregulasi ratusan aturan terkait penyaluran pupuk yang dinilainya rumit. Hasilnya adalah produksi dan stok beras yang meningkat.

    “Hadirnya Pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di atas 4 juta ton, harga stabil, dan petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” ujarnya dalam Pidato Kenegaraan di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Lebih lanjut, orang nomor satu di RI itu menyatakan pemerintah harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa. Dia juga menuturkan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung.

    “Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan,” terangnya.

    Jika mengacu pada Panel Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat (15/8/2025) pukul 16.15 WIB, kondisi harga rata-rata beras nasional di Tanah Air masih mengalami kenaikan. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala Negara RI.

    Data Panel Harga Bapanas menunjukkan, harga rata-rata beras premium dan beras medium di tingkat konsumen masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) di semua zonasi.

    Perinciannya, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp16.263 per kilogram. Harganya naik 9,15% dari HET nasional Rp14.900 per kilogram. Bahkan, kenaikan harga beras premium terjadi di semua zonasi.

    Secara terperinci, harga beras premium di zona 1 dibanderol Rp15.454 per kilogram, zona 2 Rp16.579 per kilogram, dan zona 3 Rp19.440 per kilogram.

    Untuk diketahui, HET beras premium di setiap wilayah adalah zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing adalah Rp14.900 per kilogram, Rp15.400 per kilogram, dan Rp15.800 per kilogram.

    Begitu pula dengan harga rata-rata beras medium di tingkat konsumen yang melambung 16,05% dari HET Rp12.500 per kilogram, atau dibanderol Rp14.506 per kilogram.

    Saat ditelusuri lebih jauh, harga rata-rata beras medium kompak mengalami kenaikan di semua zonasi, yakni zona 1 dibanderol Rp13.889 per kilogram, zona 2 Rp14.599 per kilogram, dan zona 3 Rp17.665 per kilogram.

    Asal tahu saja, HET beras medium semestinya adalah zona 1 Rp12.500 per kilogram, zona 2 Rp13.100 per kilogram, dan zona 3 senilai Rp13.500 per kilogram.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Prabowo mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengatakan bahwa distribusi pupuk dari pabrik ke petani membutuhkan tanda tangan 15 menteri, 30 gubernur, hingga 500 bupati baru sampai ke kelompok tani (poktan). 

    Melihat kondisi tersebut, dia meminta menteri pertanian bahwa proses jalur distribusi tersebut harus dipangkas. Prabowo meminta agar pupuk dari pabrik langsung bisa dibagikan ke petani tanpa perantara. 

    “Alhamdulillah pupuk yang tadinya langka, yang tadinya banyak diselundupkan, yang banyak dikorupsi sekarang sampai ke desa-desa,” jelasnya. 

    Kendati demikian, masih ada beberapa tempat yang mengeluhkan kondisi kekurangan pupuk seperti di Aceh. Namun, dia memastikan bahwa masalah tersebut akan segera diatasi.

    “Begitu ini semua perizinan-perizinan kita hilangkan lancar itu arus produsen, produksi langsung naik. Jadi inilah yang saya akhirnya ambil kesimpulan, oke saya harus pro aktif saatnya sudah ada evidence saya sekarang berdiri lebih optimistis lebih percaya diri karena evidence-nya mulai kelihatan,” tuturnya. 

    Deregulasi Bakal Diperluas? 

    Pemangkasan regulasi terkait pupuk subsidi berhasil memberikan dampak positif pada peningkatan produksi dan stok beras. Dilansir dari Antara, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemangkasan regulasi menjadi langkah penting agar pembangunan pertanian dapat berlangsung cepat, efektif, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Kebijakan ekspor komoditas seperti kelapa dimudahkan karena harga pasar sedang tinggi, sementara impor bahan baku juga diperlonggar jika dibutuhkan untuk menstabilkan harga dan mendukung kesejahteraan rakyat.

    “Jadi yang dimaksud Bapak [Presiden] adalah mana yang menguntungkan rakyat Indonesia? Apapun modelnya mau impor, mau ekspor mana yang menguntungkan rakyat titik,” tegas Mentan.

    Menurut Amran, seluruh regulasi harus dibangun atas dasar keberpihakan terhadap rakyat, tanpa kepentingan kelompok tertentu, dan fleksibel dalam menghadapi dinamika pangan serta perdagangan global yang terus berubah.

    “Sederhana kan? Intinya harus ini diterjemahkan seluruh regulasi yang kita bangun demi kepentingan rakyat titik. Jangan ada kepentingan oknum,” kata Mentan.

    Deregulasi atau pemangkasan aturan juga dibutuhkan di sektor lainnya, misalnya di komoditas tembakau. Kalangan petani tembakau di Tanah Air mendesak deregulasi kebijakan pembatasan konsumsi rokok yang dinilai telah memicu anjloknya penjualan. Desakan itu muncul lantaran petani mulai mencemaskan serapan hasil panen yang minim dari kalangan industri pengolahan.

    Adapun, kebijakan pembatasan konsumsi rokok tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan. 

    Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahminudin mengatakan aturan tersebut secara tidak langsung berdampak pada keberlangsungan usaha petani tembakau, meskipun secara formal menyasar industri hasil tembakau (IHT). 

    “Hampir semua regulasi itu terkesan tidak ada yang mengancam petani, tapi perusahaan yang diancam oleh peraturan itu. Sedangkan kita tahu bahwa 98% tembakau di Indonesia menjadi bahan baku rokok, jadi mau tidak mau kami akan ikut terdampak, walaupun tidak secara langsung,” kata Sahminudin, dikutip Rabu (23/7/2025). 

    Menurut dia, apabila industri tembakau sebagai pembeli utama bahan baku terganggu, maka penyerapan hasil panen petani akan menurun drastis. Situasi ini secara langsung mengancam kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi daerah penghasil tembakau.

  • Transfer ke Daerah 2026 Menurun, Sri Mulyani dan Tito Karnavian Sebut karena Ada Pengalihan ke Belanja Pusat

    Transfer ke Daerah 2026 Menurun, Sri Mulyani dan Tito Karnavian Sebut karena Ada Pengalihan ke Belanja Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Dana transfer ke daerah pada belanja negara yang tertuang di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 turun menjadi hanya Rp650 triliun.

    Pemerintah menyebut penurunan itu lantaran banyak pos anggaran di dalam transfer ke daerah yang langsung disalurkan melalui anggaran kementerian/lembaga pusat.

    Untuk diketahui, RAPBN 2026 yang dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto Jumat (15/8/2025) siang di gedung DPR menunjukkan bahwa anggaran transfer ke daerah hanya Rp650 triliun. Nilainya lebih rendah dari APBN 2025 yakni Rp919 triliun.

    Padahal, outlook dari realisasi belanja transfer ke daerah pada 2025 sudah mencapai Rp864,1 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran transfer ke daerah atau TKD yang menurun itu sudah dikompensasi dengan kementerian/lembaga (K/L) yang langsung diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Nilainya mencapai Rp1.376,9 triliun.

    “Jadi kalau TKDD tadi mungkin mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah tadi naiknya jauh, jauh lebih besar, dan itu yang makanya diharapkan sesuai dengan arahan bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan ke masing-masing daerah,” tuturnya di konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (15/8/2025).

    Di samping itu, Bendahara Negara tersebut mengakui bahwa ada sejumlah daerah dengan kapasitas fiskal yang berbeda-beda, sebagaimana pemetaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan pelayanan dasar di daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap terpenuhi bagi masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan harapannya agar alokasi anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

    Tito menjelaskan, daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat lantaran kepemilikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Sementara itu, ada daerah juga yang masih sangat bergantung dengan transfer dari pemerintah pusat.

    Menurut Tito, standar minimum kapasitas fiskal daerah ditentukan dengan kemampuan masing-masing pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan minimal mereka. Misalnya, belanja operasional, pegawai, maupun belanja-belanja standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, kawasan dan permukiman serta perlindungan sosial (perlinsos).

    “Nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan [Dasar dan Menengah], Kementerian Pekerjaan Umum terutama untuk meng-cover problem-problem di tiga bidang yang sangat dasar itu di daerah-daerah sehingga ada pengalihan anggaran ke pusat ke kementerian/lembaga, tapi pemerintahan tetap berjalan dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat karena langsung dikerjakan pemerintah pusat,” terang mantan Kapolri itu.