Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

    Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan, kebijakan efisiensi anggaran yang berlanjut pada 2026 akan mendorong lebih banyak daerah mengerek tarif pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan (PBB), seperti yang sempat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. 

    Untuk diketahui, pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 menetapkan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp650 triliun. Jumlah itu turun 29,27% dari APBN 2025 sebesar Rp919 triliun.

    “2026 akan lebih banyak daerah yang seperti Pati, Jombang, Ponorogo, dan lain-lain Cirebon juga, yang akan menaikkan dengan instan [tarif PBB-nya],” kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira dalam agenda ‘Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80’ di Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025).

    Bhima menuturkan kebijakan anggaran pemerintah untuk 2026 sangat bertolak belakang dengan semangat desentralisasi fiskal. 

    Dia mengungkapkan belanja pemerintah untuk tahun depan mengalami peningkatan dari Rp3.621,3 triliun pada 2025 menjadi Rp3.786,5 triliun, sedangkan TKD tahun depan berkurang 29,27% dari APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp919 triliun.

    Bhima menyebut pemerintah daerah (pemda) saat ini saja sudah cukup mengalami tekanan fiskal, sejak kebijakan efisiensi diterapkan pada awal 2025.

    “Tahun depan itu tekanannya akan lebih banyak, akan lebih merata, dan tentunya yang akan menjadi korban adalah masyarakat karena paling mudah memang menarik pajak, kemudian dari sisi retribusi,” tutur Bhima. 

    Selain PBB, Bhima melihat bahwa pemda akan memperketat kepatuhan pajak hiburan, retribusi parkir, dan sumber pendapatan daerah lainnya, imbas adanya efisiensi anggaran. 

    Dalam hal ini, dia memperkirakan daerah-daerah yang tidak memiliki dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam akan paling terdampak dengan adanya kebijakan hemat anggaran.

    Namun, bukan berarti daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam tidak terdampak kebijakan ini. Bhima mengatakan, biaya daerah untuk mengatasi kerusakan lingkungan di wilayahnya juga ikut terdampak kebijakan ini.

    “Jadi selain Pati, kemungkinan besar akan banyak sekali daerah, merata di Indonesia yang akan mengalami tekanan fiskal,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bhima juga mematahkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyebut bahwa meningkatnya belanja pemerintah akan kembali ke daerah.

    Menurutnya, dana yang mengalir dari program seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke daerah tidak sebesar dana yang langsung ditransfer pemerintah pusat ke daerah. 

    “Begitu efisiensinya digunakan untuk belanja pemerintah pusat, itu kembali lagi ke daerahnya, meskipun ada MBG, ada Kopdes, dan lain-lain, tidak sebesar dana langsung ditransfer kepada pemerintah daerah, DAU, DAK, DBH,” pungkasnya.

  • Selain Pati, Mendagri Tito Bilang 20 Pemda Dongkrak PBB Lebih dari 100%

    Selain Pati, Mendagri Tito Bilang 20 Pemda Dongkrak PBB Lebih dari 100%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada 20 daerah yang mengerek tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di atas 100%. Salah satunya adalah Pati, Jawa Tengah.

    Tito menjelaskan kenaikan PBB-P2 merupakan konsekuensi dari Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). UU itu mengatur bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi di daerahnya. 

    Aturan turunan dari UU HKPD, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2023 mengatur bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk NJOP serta PBB-P2 harus berlandaskan peraturan daerah (perda). Kemudian, besaran tarifnya diatur dalam peraturan kepala daerah. 

    Tito menyebut beberapa pemda yang menaikkan tarif PBB-P2 di daerahnya karena adanya penyesuaian NJOP yang dapat dilakukan setiap tiga tahun sekali. Penyesuaian NJOP itu mengikuti harga pasar, sehingga kemudian membuat PBB-P2 ikut terkerek naik. 

    “Tetapi ada klausul, yaitu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua juga ada partisipasi dari masyarakat. Jadi harus mendengar suara publik juga,” terangnya pada konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

    Menurut mantan Kapolri itu, ada 20 daerah yang diketahuinya menaikkan tarif PBB-P2. Kenaikannya bervariasi antara kisaran 5% sampai dengan 10%, serta ada sejumlah daerah yang melampaui 100%. 

    Jumlahnya mencapai 20 daerah. Salah satunya yakni Pati, yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena menaikkan PBB-P2 hingga 250%. 

    Akan tetapi, dari 20 daerah yang dimaksud, sudah ada dua daerah yang membatalkan peraturan kepala daerah ihwal kenaikan tarif PBB-P2 itu. Yakni Pati dan Jepara, di mana dua-duanya berada di Jawa Tengah. 

    Sementara itu, ada tiga daerah lain yang baru membuat perkada untuk mengerek tarif PBB-P2 pada 2025. Adapun 15 daerah lainnya telah menerbitkan aturan soal kenaikan tarif PBB-P2 sejak 2022-2024.

    Untuk itu, Tito membantah apabila efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat yang diberlakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 secara tidak langsung mendorong penaikkan tarif PBB di daerah-daerah. 

    Adapun Inpres No.1/2025 mengatur efisiensi anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,6 triliun yang terdiri dari Rp256,1 triliun belanja pemerintah pusat, serta Rp50,59 triliun transfer ke daerah. 

    “Artinya tidak ada hubungannya, 15 daerah, tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi di tahun 2024. Nah jadi sekali lagi inilah inisiatif baru dari teman-teman daerah, hanya lima daerah yang melakukan kenaikan NJOP dan PBB di tahun 2025. Yang lainnya 2022-2024,” terang Tito.

    Kendati demikian, Tito mengakui masih adanya ketimpangan kapasitas fiskal di antara berbagai daerah di Indonesia. Ada daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang besar berkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, sedangkan sebaliknya lebih banyak bergantung ke transfer dari pemerintah pusat.

    Beberapa di antaranya, terang Tito, adalah daerah baru seperti Provinsi Papua Pegunungan yang baru ditetapkan beberapa tahun lalu. 

    Mendagri sejak 2019 itu pun mengatakan bakal memberikan atensi khusus untuk daerah-daerah dengan PAD rendah. Tujuannya, agar daerah-daerah tersebut tetap bisa menjalankan pemerintahannya atau sekadar standar pelayanan minimal (SPM). 

    PAD pun berasal dari pajak dan retribusi daerah, hibah serta BUMD. Tito mendorong agar pemerintah daerah lebih inovatif dalam mencari sumber penerimaan. Namun, dia berpesan agar cara-cara yang digunakan tidak memberatkan masyarakat. 

    “Di antaranya misalnya menghidupkan kemudahan berusaha, perizinan, ada mal-mal pelayanan publik yang sudah dibuka untuk mempermudah masyarakat berusaha. Banyak masyarakat yang sukses karena itu,” paparnya.

  • Kodak Akui Belum Punya Dana untuk Bayar Utang, Sinyal Bangkrut setelah 130 Tahun?

    Kodak Akui Belum Punya Dana untuk Bayar Utang, Sinyal Bangkrut setelah 130 Tahun?

    Bisnis.com, JAKARTA – Eastman Kodak Co., yang telah berusia lebih dari 130 tahun, memberikan peringatan atas kondisi operasional bisnisnya. 

    Mengutip AP News, Sabtu (16/8/2025), dalam dokumen resmi yang diajukan ke regulator, Kodak mengungkapkan adanya utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. 

    Perusahaan juga mengakui belum memiliki pendanaan yang pasti maupun likuiditas yang cukup untuk melunasi kewajiban tersebut sesuai ketentuan saat ini. Kondisi ini menimbulkan keraguan besar terhadap kemampuan Kodak melanjutkan usaha sebagai going concern.

    Perusahaan yang berbasis di Rochester, New York, itu melaporkan kas dan setara kas sebesar US$155 juta atau sekitar Rp2,51 triliun per 30 Juni 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar US$70 juta atau Rp1,13 triliun berada di Amerika Serikat.

    Kinerja keuangan Kodak pun merosot. Perusahaan mencatat kerugian US$26 juta (Rp420,84 miliar) pada kuartal II/2025, berbanding terbalik dengan laba pada periode sama tahun lalu. Pendapatan juga turun 1,5% menjadi US$263 juta (Rp4,26 triliun).

    Meski demikian, Kodak menegaskan pencantuman bahasa going concern dalam laporan regulator bersifat pengungkapan wajib semata. Perusahaan optimistis tetap mampu memenuhi kewajiban utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat.

    “Kodak yakin mampu melunasi sebagian besar pinjaman sebelum jatuh tempo, serta melakukan amandemen, perpanjangan, atau refinancing terhadap sisa utang dan/atau kewajiban saham preferen,” tulis manajemen. 

    Sebagai bagian dari restrukturisasi, tahun lalu Kodak menghentikan program pensiun guna mempercepat pembayaran utang. Kepala Keuangan Kodak, David Bullwinkle, mengatakan perusahaan akan mengetahui kepastian pemenuhan kewajiban kepada seluruh peserta pensiun pada akhir pekan ini, dengan target reversion rampung pada Desember 2025.

    Didirikan pada 1888, Kodak pernah menjadi ikon dunia fotografi berkat inovasi seperti film gulung (roll film) dan fotografi berwarna. 

    Istilah “Kodak moment” bahkan sempat menjadi idiom untuk momen berharga. Namun, kehadiran kamera digital dan ponsel pintar membuat bisnis utama perusahaan merosot tajam hingga akhirnya mengajukan pailit pada 2012.

    Kini, Kodak berfokus pada bisnis pencetakan komersial, kemasan, lisensi hak kekayaan intelektual (HKI) untuk produsen kamera dan printer, serta pasokan produk untuk industri dan pencitraan kesehatan.

    Di sisi pasar, sentimen investor ritel terhadap saham Kodak di platform Stocktwits tercatat netral. Sepanjang tahun berjalan, harga saham KODK naik 3,2%, tertinggal dibandingkan kenaikan indeks acuan S&P 500 (SPX) yang mencapai 8,4%.

  • Greenpeace Indonesia Sebut Food Estate Bentuk Serakahnomics

    Greenpeace Indonesia Sebut Food Estate Bentuk Serakahnomics

    Bisnis.com, JAKARTA — Greenpeace Indonesia menilai program pemerintah yakni lumbung pangan atau food estate merupakan bentuk dari serakahnomics. Pasalnya, program ini mengambil lahan masyarakat dalam skala yang sangat besar.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kenegaraannya pada Jumat (15/8/2025) mengatakan pemerintah memastikan rakyat Indonesia tidak menjadi korban serakahnomics. Korban serakahnomics ini merupakan korban para pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia.

    “Kami pastikan rakyat Indonesia tidak menjadi korban serakahnomics – korban para pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.

    Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik mengatakan program food estate telah mengambil semua lahan-lahan pertanian sehingga petani lokal justru tersingkir dari lahannya sendiri.

    “Food estate adalah bentuk dari serakahnomics. Jadi Pak Prabowo adalah serakahnomics itu sendiri. Kenapa? Karena itu land grabbing, mengambil lahan dalam skala yang sangat besar. Itu serakah,” ujarnya dalam acara Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80,  Sabtu (16/8/2025).

    Di sisi lain, Iqbal juga menyinggung pernyataan Prabowo Subianto yang mengklaim bahwa para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat. Dia mempertanyakan pernyataan tersebut karena program food estate di sejumlah daerah seperti Sumatra dan Papua banyak mengalami kegagalan. Selain itu, program food estate sangat bertentangan dengan nilai-nilai petani.

    “Kenapa? Karena yang tadinya petani dibangun dengan tidak dalam konteks industrial, food estate membangun di dalam konteks industrial sehingga petani akhirnya menjadi pekerja yang tidak dikontrak bahkan,” katanya. 

    Oleh karena itu, dia meragukan Kepala Negara memiliki penglihatan yang jernih terhadap situasi sosial ekonomi nasional dan tidak mendengarkan situasi nyata di lapangan.

    “Saya meragukan bahwa Pak Prabowo memiliki penglihatan yang jernih terhadap situasi sosial ekonomi kita dan dia tidak mendengarkan situasi yang benar-benar nyata atau jujur,” ucap Iqbal. 

  • Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

    Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut naik 9,8% dibandingkan dengan outlook 2025 senilai Rp690,1 triliun.

    Anggaran sektor pendidikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan sejak 2022 yang saat itu hanya mencapai Rp480,3 triliun dengan puncak kenaikan tertinggi terjadi pada 2025 dengan lonjakan 21,3%.

    Namun demikian, jika melihat lebih rinci anggaran sektor pendidikan pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan sebesar 44,2% dari anggaran sektor pendidikan atau sekitar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besaran alokasi anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis sebesar 371,8% dari tahun ini yang hanya senilai Rp71 triliun.

    Anggaran MBG pada tahun depan akan digunakan untuk menjangkau siswa, ibu hamil dan balita dengan jumlah penerima 82,9 juta penerima dan dimanfaatkan untuk 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rencananya, anggaran MBG tahun 2026 disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp269 triliun dengan pencadangan Rp67 triliun.

    Selain untuk MBG, anggaran pendidikan senilai Rp757,8 triliun tersebut dialokasikan untuk para mahasiswa akan mendapatkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yang dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, lalu Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa dan program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dialokasikan sebesar Rp25 triliun bagi 4.000 mahasiswa. Adapun total manfaat yang diterima siswa dan mahasiswa dari empat program yakni MBG, KIP kuliah, PIP, dan LPDP senilai Rp401,5 triliun.

    Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp178,7 triliun kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Rinciannya yakni tunjangan profesi guru non PNS senilai Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, tunjangan guru ASN daerah senilai Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru, tunjangan dosen non ASN senilai Rp32 triliun untuk 80.325 dosen, dan tunjangan guru dan dosen berstatus ASN serta tenaga pendidik senilai Rp82,9 triliun.

    Kemudian, anggaran sektor pendidikan juga dialokasikan untuk sekolah dan kampus senilai Rp150,1 triliun. Rincian anggaran tersebut untuk sekolah rakyat dialokasikan sebesar Rp24,9 triliun dimana terdiri pembangunan 200 sekolah baru senilai Rp20 triliun dan operasional 200 sekolah senilai Rp4,9 triliun. Lalu bantuan operasional sekolah Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa. Anggaran juga dialokasi untuk renovasi 800 madrasah dan 11.686 unit sekolah senilai Rp22,5 triliun, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOP PTN) untuk 201 PTN dan lembaga senilai Rp9,4 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan di 9 lokasi senilai Rp3 triliun.

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya akan terus menjaga mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Prabowo mengklaim alokasi anggaran pendidikan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia atau dalam kurun waktu 80 tahun terakhir. Menurutnya, meningkatnya anggaran di sektor ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih bermutu.

    “Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI,” ujarnya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat (15/8/2025). 

    Namun demikian, Prabowo mewanti-wanti agar anggaran pendidikan harus diawasi agar tepat sasaran. Hal ini karena pendidikan bermutu merupakan salah satu fokus pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Pendidikan juga merupakan senjata paling ampuh untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global. Anggaran untuk sektor pendidikan sendiri juga digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Prabowo juga mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Hal ini merupakan upaya ini penting demi mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing tinggi secara internasional. Pada tahun depan, LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, dan produktif yang siap bersaing di panggung global.

    “Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global,” katanya. 

    Anggaran pendidikan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menguasai sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI). 

    “Tidak ada bangsa maju yang tidak menguasai sains dan teknologi. Kita juga harus menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk itu, kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan mencetak talenta-talenta hebat. Dukungan anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk semua aspek peningkatan pendidikan nasional,” ucapnya. 

    Pemerintah akan mendistribusikan 288.000 televisi internet/smart TV untuk memfasilitasi pembelajaran bagi siswa sekolah di pelosok desa-desa. Hal ini agar anak-anak di pelosok desa tak lagi tertinggal dan dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual. 

    Pemerintah juga merenovasi terhadap sedikitnya 13.800 sekolah reguler dan 1.400 madrasah pada tahun ini. Selain itu, pemerintah berkomitmen dalam memutus rantai kemiskinan absolut melalui Program Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan pendirian 300 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan sangat rendah khususnya kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh siswa diasramakan dan dibekali pendidikan berkualitas untuk memberi mereka peluang masa depan yang lebih baik.

    “Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Kita harapkan tahun depan menjadi 200. Tahun selanjutnya menjadi 300 dan seterusnya. Anak-anak yang orang tuanya miskin tidak perlu terus miskin. Ini yang kita upayakan dan kita kerjakan sekarang,” tuturnya.

    Selain sekolah rakyat, Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, dan SMA Taruna Nusantara terintegrasi di berbagai daerah. Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda bakal diperkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

    Prabowo juga akan memperkuat kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia. Pemerintah telah meningkatkan gaji guru aparatur sipil negara (ASN) serta memberikan tunjangan layak bagi guru non-ASN. Tunjangan guru tersebut ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke setiap guru yang menjadi sasaran di seluruh Indonesia. Tunjangan profesi guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tunjangan profesi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah disiapkan secara memadai.

    Di sisi lain, Prabowo juga bertekad untuk menghilangkan stunting dalam waktu singkat melalui program MBG. Menurutnya, melalui program MBG, pemerintah akan membangun generasi unggul anak-anak, yang diharapkan akan melahirkan generasi unggul dari tubuh yang sehat dengan gizi yang terpenuhi.

    “Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun untuk sebanyak 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita yang akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui SPPG yang dibangun di Tanah Air,” terangnya. 

    Menurutnya, program MBG akan efektif memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal dalam meningkatkan kualitas gizi masa anak-anak kita kualitas SDM masa depan Indonesia. Selain itu, program MBG juga untuk memberdayakan UMKM dan memperkuat ekonomi lokal, serta membuka peluang lapangan pekerjaan baru.

    “Program ini menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak dan pelaku-pelaku UMKM,” ujarnya. 

    Adapun program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, ditargetkan diterima oleh 82,9 juta pada akhir 2025. Hingga kini, MBG telah diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak-anak sekolah, anak-anak balita, ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu menyusui di 38 provinsi.

    “Kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program MBG telah dilaksanakan di seluruh provinsi,” kata Prabowo. 

    MUTU PENDIDIKAN TERANCAM

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat naiknya anggaran MBG sebesar 371,8% dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun di tengah efisiensi anggaran berarti beban belanja MBG mengambil porsi dana transfer ke daerah atau penambahan utang baru. Menurutnya, pelaksanaan program MBG sebaiknya dilakukan evaluasi terlebih dahulu. 

    “Evaluasi dulu jangan terburu-buru menambah anggaran, masih ada kasus keracunan, nilai gizi yang tidak terstandarisasi, hingga kekhawatiran penyimpangan anggaran di level teknis,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (16/8/2025). 

    Dia menilai porsi anggaran MBG yang mencapai 44,2% dari total alokasi sektor pendidikan berisiko menciptakan distorsi. Terlebih, pekerjaan rumah sektor pendidikan masih banyak termasuk kesejahteraan guru honorer, peningkatan kualitas pendidikan, renovasi sekolah rusak, hingga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.

    Selain itu, besarnya anggaran MBG pada pos dana sektor pendidikan juga dapat mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Dia menilai program MBG seharusnya sebagai pelengkap bukan pengganti dalam proses perbaikan SDM.

    “MBG mengambil porsi yang cukup besar di pos pendidikan, bukan sekedar dari efisiensi anggaran. Anggaran MBG jauh di atas anggaran kesehatan yang dialokasikan Rp244 triliun,” kata Bhima. 

    Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Baidul Hadi mengatakan program MBG salah satu kebijakan pemerintah menjadi janji kampanye yang justru jauh dari panggang api prinsip produktif. Di tengah banyaknya pekerjaan rumah dari implementasi program MBG, anggaran yang fantastis telah membebani APBN secara signifikan.

    Menurutnya, program MBG yang digadang akan memberikan multiplier effect pada sektor UMKM, petani, peternak dan nelayan ini justru belum dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi RI. 

    “Pemerintah harus legowo untuk mengakui ada banyak masalah dalam program MBG. Pemerintah harus mengevaluasi program MBG dan melakukan perbaikan-perbaikan. Program MBG hanya perlu dilakukan di daerah-daerah dengan tingkat status gizi dan kesehatan anak yang rendah. Pemerintah seharusnya memprioritaskan program peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan,” ucapnya kepada Bisnis. 

    Dampak dari sempitnya ruang fiskal dengan memaksakan program MBG yakni berpotensi mengeleminasi program-program prioritas yang tak kalah penting bagi pembangunan Indonesia. Semestinya, pemerintah memperkuat anggaran pendidikan dengan mengalokasikan porsi lebih besar pada pemerataan infrastruktur sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas guru, pengembangan riset dan teknologi pendidikan. Hal ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan Tanah Air. 

    “Masih banyak tantangan di dunia pendidikan seperti kesenjangan mutu, rendahnya kompetensi literasi numerasi, dan minimnya inovasi pembelajaran. Ini yang semestinya mendapatkan fokus alokasi besar di anggaran pendidikan,” tuturnya. 

    Koordinator Nasional (Kornas) Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyayangkan fokus pemerintah dalam memberikan makan gratis melalui besaran porsi program MBG di sektor pendidikan. Semestinya, pemerintah membesarkan anggaran untuk memacu kemampuan literasi, numerasi siswa dan meningkatkan kesejahteraan guru. 

    “Bagi kami, hal ini tidak proporsional. MBG memang bisa saja pakai anggaran pendidikan, tetapi kami justru mempertanyakan kenapa pemerintah terlalu terobsesi langsung ke semua siswa sehingga anggaran pendidikan pun akhirnya disedot untuk MBG,” ujarnya dilansir Antara. 

    Namun demikian, pihaknya mengapresiasi capaian pendidikan nasional selama 299 hari berada di bawah pemerintahan Prabowo. 

    “Pertama, kalau berbicara tentang kelengkapan infrastruktur pendidikan, renovasi 13.800 sekolah-sekolah di Indonesia saya pikir itu angka yang sangat fantastis. Dan itu merupakan quick win yang perlu diapresiasi,” katanya. 

    Pihaknya juga mengapresiasi atas akan dibukanya 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Pasalnya, selama ini fakultas kedokteran itu cenderung memberikan kesan hanya untuk siswa yang berasal dari keluarga mampu saja.

    “Jadi, ketika pemerintah kemudian memberikan beasiswa yang banyak, kemudian penambahan prodi-prodi kedokteran, tentu ini akan memperluas kesempatan anak-anak di daerah untuk menjadi dokter-dokter profesional dan dokter spesialis,” ucapnya. 

    Dia meminta agar pemerintah untuk memperkuat sejumlah hal di bidang pendidikan. Salah satunya tentang realokasi anggaran pendidikan agar lebih berimbang bagi pendidikan di tingkat dasar. Pasalnya, saat ini alokasi anggaran pendidikan di tingkat dasar dan menengah menjadi yang paling kecil dengan 4,6% dari total anggaran pendidikan.

    Selain itu, dia berharap Prabowo memenuhi janji kampanyenya, yakni mewujudkan upah minimum guru demi menjamin profesi guru terutama bagi guru-guru non-ASN dan honorer. Pasalnya, selama ini pemberian tunjangan untuk guru hanya ditujukan kepada guru yang telah tersertifikasi. Hingga kini terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Di sisi lain, dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf A UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebut bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum.

    “Sampai hari ini, pemerintah belum menetapkan standar upah minimum bagi guru non ASN, termasuk  honorer, kesejahteraan mereka masih di bawah penghasilan minimum. Jika Pak Prabowo mampu merealisasikan janji dalam Astacita-nya, maka guru-guru non ASN tentu akan mendapatkan kesejahteraan karena ada standar upah yang layak, seperti halnya buruh atau pekerja,” tutur Satriwan.

    Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai capaian pendidikan nasional sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 menuju ke arah yang lebih baik.

    “Secara garis besar, langkah-langkah yang disampaikan Presiden menunjukkan arah positif,” ujarnya dilansir Antara. 

    Menurutnya, berbagai langkah positif bidang pendidikan yang berhasil dicapai di antaranya peningkatan kesejahteraan guru, perbaikan sarana prasarana, dan perluasan akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Namun demikian, terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian yakni terkait soal implementasi, keberlanjutan, pengembangan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang saat ini dinilai belum maksimal.

    “Kita bisa membangun ribuan sekolah baru tetapi tanpa peningkatan kompetensi guru dan pengawasan mutu, hasilnya bisa tidak sebanding dengan investasinya,” katanya.

    Ina menilai kualitas pendidikan 4.0 diukur dari kemampuan lulusan memecahkan masalah, berkolaborasi, dan berinovasi. Oleh karena itu, Pemerintah RI diharapkan dapat meningkatkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran agar bisa menjadi lebih baik dan sebanding dengan nilai investasi yang dikeluarkan.

  • 76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus

    76 Anggota Paskibraka Dikukuhkan, Bakal Bertugas di Upacara Bendera Istana Besok, 17 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengukuhkan sebanyak 76 Putra-Putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/08/2025).

    Seluruh anggota Paskibraka ini akan bertugas pada upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.

    Dilansir dari laman resmi Setneg, pengukuhan diawali dengan lantunan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. 

    Pada saat prosesi pengucapan ikrar Pemimpin Upacara Ritha Lovely Ayomi, perwakilan dari Papua Barat, memegang dan meletakkan Bendera Merah Putih di dada kirinya.

    Kemudian dilanjutkan dengan Menteri Sekretaris Negara membacakan pernyataan pengukuhan. “Dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2025, yang akan bertugas di Istana Merdeka,  pada tanggal 17 Agustus 2024. 

    Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan rahmat dan kemudahan menjalankan tugas negara,” ucap Menteri Sekretaris Negara yang bertindak sebagai pembina upacara.

    Usai pengukuhan, Menteri Sekrataris Negara secara simbolis menyematkan lencana kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan sebagai anggota Paskibraka.

    Mengakhiri rangkaian pengukuhan, Menteri Sekretaris Negara beserta para Menteri Kabinet Merah Putih memberikan ucapan selamat sambil berbincang dengan para anggota Paskibraka. 

    Tampak hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Panglima Jenderal, Tandyo Budi Revita, dan para pimpinan BPIP. 

  • Aplikasi Seluler ChatGPT Diperkirakan Raup Rp32,37 Triliun, Jauh Lampaui Grok

    Aplikasi Seluler ChatGPT Diperkirakan Raup Rp32,37 Triliun, Jauh Lampaui Grok

    Bisnis.com, JAKARTA— Aplikasi seluler ChatGPT mencatatkan capaian pendapatan yang signifikan dibandingkan pesaingnya.

    Menurut analisis terbaru penyedia intelijen aplikasi Appfigures, aplikasi ChatGPT untuk perangkat iOS dan Android telah meraup US$2 miliar atau sekitar Rp32,37 triliun dari pengeluaran konsumen global sejak pertama kali diluncurkan pada Mei 2023.

    Mengutip laman TechCrunch, Sabtu (16/8/2025), angka tersebut sekitar 30 kali lipat dari total pengeluaran seumur hidup para pesaing ChatGPT di perangkat seluler, termasuk Claude, Copilot, dan Grok.

    Sepanjang 2025 (Januari–Juli), aplikasi ChatGPT berhasil menghasilkan US$1,35 miliar atau sekitar Rp21,84 triliun, melonjak 673% dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang hanya mencatat US$174 juta atau sekitar Rp2,82 triliun.

    Rata-rata, aplikasi ini kini menghasilkan hampir US$193 juta per bulan atau sekitar Rp3,12 triliun, naik signifikan dari US$25 juta atau sekitar Rp404,6 miliar per bulan pada tahun lalu.

    Pencapaian tersebut jauh melampaui pesaing terdekatnya, Grok, yang hingga saat ini baru mengantongi sekitar US$25,6 juta atau Rp414,3 miliar sepanjang 2025. Rata-rata pengeluaran konsumen bulanan Grok diperkirakan sebesar US$3,6 juta atau Rp58,2 miliar, atau hanya 1,9% dari capaian ChatGPT.

    Data ini mengindikasikan chatbot konsumen lain masih harus bekerja keras untuk mengejar dominasi ChatGPT di ranah aplikasi seluler.

    Meski begitu, angka-angka ini tidak mencerminkan keseluruhan pendapatan perusahaan AI, mengingat konsumen, tim, dan bisnis juga dapat berlangganan paket melalui web, serta perusahaan memperoleh pemasukan tambahan dari layanan API.

    Appfigures juga mencatat, pengeluaran global seumur hidup ChatGPT per unduhan mencapai US$2,91 (Rp47.119), lebih tinggi dibandingkan Claude US$2,55 (Rp41.281), Grok US$0,75 (Rp12.139), dan Copilot US$0,28 (Rp4.532).

    Khusus di Amerika Serikat, pengeluaran ChatGPT per unduhan bahkan mencapai US$10 (Rp161.860), menjadikan negara tersebut sebagai penyumbang terbesar dengan 38% dari total pendapatan aplikasi. Jerman menempati posisi kedua dengan kontribusi 5,3%.

    Keunggulan ChatGPT juga tercermin dari jumlah unduhan. Hingga kini, aplikasi tersebut diperkirakan telah dipasang 690 juta kali secara global, jauh di atas Grok yang baru 39,5 juta kali.

    Rata-rata unduhan bulanan ChatGPT saat ini mencapai 45 juta, melonjak 180% dibandingkan sekitar 16 juta unduhan pada Januari–Juli 2024. Selama 2025 (Januari–Juli), aplikasi ini telah mencatat 318 juta unduhan, atau 2,8 kali lebih tinggi dari 113 juta unduhan pada periode yang sama tahun lalu.

    Berdasarkan jumlah unduhan, India menjadi pasar terbesar dengan kontribusi 13,7% dari total unduhan sepanjang masa. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan 10,3%.

  • Usai Dilantik, Wakapolri Dedi Dapat Tugas Awasi Satgas MBG hingga Ketahanan Pangan

    Usai Dilantik, Wakapolri Dedi Dapat Tugas Awasi Satgas MBG hingga Ketahanan Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komjen Dedi Prasetyo telah mendapatkan sejumlah penugasan setelah dilantik menjadi Wakapolri dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Dedi mengatakan penugasan pada awal dirinya usai dilantik yaitu berkaitan dengan pengawasan sejumlah satuan tugas. Perinciannya, mulai dari Satgas MBG, Satgas Ketahanan Pangan hingga gerakan pangan murah.

    “Satgas-satgas nanti saya ikut membantu ikut mengawasi langsung. Satgas Ketahanan Pangan, Satgas MBG, termasuk Gerakan Pangan Murah juga akan saya ikut awasi,” ujar Dedi di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

    Dia menambahkan penugasan paling dekat dari Kapolri Sigit yaitu berkaitan dengan persiapan operasi Merdeka Jaya dalam rangka pengamanan HUT ke-80 RI.

    Adapun, Dedi menyatakan bahwa ribuan personel kepolisian sudah siap untuk mengamankan serangkaian acara terkait peringatan hari lahir Indonesia.

    “Secara teknis sudah siap semuanya, para personel sudah siap, sarana prasarana sudah siap. Taktik dan teknis sudah disiapkan oleh Kasatgas Pak Kakorlantas,” pungkas Dedi.

    Sekadar informasi, Dedi sebelumnya menjabat sebagai Irwasum Polri. Kemudian, Dedi resmi menjadi Wakapolri setelah dilantik hari ini, Sabtu (18/2025).

    Adapun, penunjukkan Dedi sebagai Wakapolri termuat dalam surat telegram Nomor: ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025. Dalam surat itu, jabatan yang ditinggalkan Dedi, kini diisi oleh Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Kabareskrim.

  • Freeport Tiba-tiba Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar, Ada Apa?

    Freeport Tiba-tiba Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Freeport-McMoRan Inc. menjual volume konsentrat tembaga dalam jumlah yang lebih besar dari perkiraan setelah terjadinya gangguan di salah satu smelternya di Indonesia. Hal ini memberikan sedikit angin segar dalam jangka pendek bagi smelter-smelter yang menghadapi kelangkaan pasokan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Melansir Bloomberg, Sabtu (16/8/2025), langkah perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut dilakukan menyusul insiden pada fasilitas oksigen PT Smelting, menurut sumber yang mengetahui langsung situasi ini. Gangguan itu membuat perawatan berkala yang semula dijadwalkan berlangsung 4 minggu di pabrik tersebut harus diperpanjang. Pabrik ini mendapatkan pasokan dari tambang tembaga-emas andalan Freeport, Grasberg.

    Penghentian operasi smelter PT Smelting tersebut membebaskan hingga 100.000 ton konsentrat tembaga dari Grasberg, kata sumber yang meminta tidak disebutkan namanya karena sifat informasi yang sensitif secara komersial. Freeport disebut berupaya mengirimkan kargo konsentrat tersebut secepat mungkin karena izin ekspor konsentrat hanya berlaku sampai dengan pertengahan September 2025.

    “Mereka menawarkannya ke pasar secara tiba-tiba,” ujar Albert Mackenzie, analis tembaga di Benchmark Mineral Intelligence. “Sebagian besar smelter sebenarnya sudah mengamankan kebutuhan mereka untuk beberapa bulan ke depan, jadi saya rasa itu salah satu alasan mengapa hal ini membuat dampaknya terasa begitu mengejutkan.”

    Juru bicara Freeport-McMoRan tidak menanggapi permintaan komentar terkait rencana penjualan tersebut. Sementara itu, juru bicara unit perusahaan di Indonesia mengatakan perbaikan pabrik oksigen diharapkan selesai pada awal September.

    Meski volumenya relatif kecil terhadap pasar tembaga global, pasokan ini memberikan dorongan jangka pendek yang signifikan terhadap suplai spot bagi smelter yang sedang kesulitan mendapatkan bahan baku setelah kapasitas pengolahan global meningkat.

    Pasokan tembaga dari tambang belum mampu mengejar pertumbuhan kapasitas smelter di China dan negara lain, menyebabkan kelangkaan bijih di seluruh dunia semakin parah akibat meningkatnya permintaan dari para trader. Seiring memburuknya kelangkaan ini, smelter-smelter terpaksa menerima penurunan tajam biaya pengolahan dalam kontrak pasokan mereka.

    Biaya pengolahan dan pemurnian ini—dikenal sebagai treatment and refining charges (TC/RC)—biasanya dipotong dari harga bijih dan umumnya menyumbang sekitar sepertiga pendapatan smelter. Namun, sepanjang 2025, biaya tersebut di pasar spot justru berada di level negatif, menciptakan dinamika pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana smelter kini justru dikenakan biaya untuk mengolah konsentrat, alih-alih dibayar untuk melakukannya.

    Indeks TC/RC spot tercatat sebesar -US$60,10 per ton bijih yang diolah dan -6,01 sen per pound logam terkandung pada 8 Agustus 2025, menurut Fastmarkets Ltd. Penjualan kargo dari Freeport mengungkit biaya tersebut dari rekor terendah -US$66,50/66,5 sen yang tercatat pada akhir Juni.

    Meski pemulihannya relatif moderat, hal ini dapat memberikan tekanan terhadap para trader yang sebelumnya bersaing secara agresif dengan pabrik peleburan untuk mendapatkan pasokan barang di tengah ketatnya pasar.

    Kecemasan soal pemulihan pasokan spot ini meningkat karena terjadi di tengah melemahnya permintaan musiman. Sejumlah pelaku pasar bersiap menghadapi kemungkinan kenaikan biaya TC/RC yang lebih signifikan dalam beberapa minggu ke depan.

    Beberapa pembeli di China telah menerima penawaran untuk kargo konsentrat dari Grasberg yang akan dikirim pada Agustus dan September 2025 dengan biaya pengolahan antara -US$20 hingga -US$30 per ton, kata beberapa sumber.

    Meski demikian, banyak analis dan pedagang memperkirakan pasar konsentrat tembaga akan menghadapi keterbatasan pasokan jangka panjang yang kemungkinan akan membuat biaya TC/RC tetap rendah.

    “Penambahan kapasitas smelter baru kemungkinan akan terus memberi tekanan struktural pada TC,” kata Charles Cooper, kepala riset tembaga di Wood Mackenzie. “Biaya pengolahan spot untuk konsentrat tembaga mungkin belum menyentuh titik terendahnya.”

  • Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun

    Harga iPhone 16, Macbook Air hingga Apple Watch Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — iBox, reseller resmi produk-produk Apple, menawarkan promo harga menjelang dan setelah hari kemerdekaan. Pada 15-16 Agustus harga sejumlah perangkat iBOX turun. Tidak hanya itu, rata-rata seri iPhone 16 dan 16 Plus didiskon sebesar Rp1 juta dibanding Juli lalu.

    Contohnya seperti Seri iPhone 16 128 GB yang sebelumnya dibanderol Rp15 juta pada Juli, kini turun menjadi Rp14 juta. Ini menjadi penurunan harga yang sangat jauh dibanding harga aslinya yang mencapai Rp17 juta.

    Sementara itu, iPhone 12 seperti biasa tidak mengalami penurunan harga, tetapi yang menarik adalah iPhone 13 yang harganya justru naik dari Rp7,7 juta bulan lalu, kini menjadi Rp8,25 juta.

    Berikut promo terbaru iBOX yang berlaku pada 15-16 Agustus 2025:

    Promo 15-16 Agustus iBox

    Berikut adalah update harga iPhone terbaru Agustus 2025 dilansir iBox:

    Harga iPhone 16 Agustus 2025 

    128 GB dari Rp 16.999.000 jadi Rp 13.999.000

    256 GB dari Rp 19.499.000 jadi Rp 16.499.000 

    512 GB dari Rp 23.499.000 jadi Rp 20.999.000 

    Harga iPhone 16 Plus Agustus 2025 

    128 GB dari Rp 18.999.000 jadi Rp 15.999.000

    256 GB dari Rp 21.499.000 jadi Rp 18.499.000 

    512 GB dari Rp 25.499.000 jadi Rp 22.999.000 

    Harga iPhone 16 Pro Agustus 2025 

    128 GB dari Rp 21.999.000 jadi Rp 17.499.000 

    256 GB dari Rp 24.499.000 jadi Rp 20.499.000 

    512 GB dari Rp 28.499.000 jadi Rp 25.499.000 

    1 TB dari Rp 32.499.000 jadi Rp 29.999.000 

    Harga iPhone 16 Pro Max Agustus 2025 

    256 GB dari Rp 25.999.000 jadi Rp 21.999.000 

    512 GB dari Rp 30.999.000 jadi Rp 27.499.000 

    1 TB dari Rp 34.999.000 jadi Rp 32.499.000 

    Tampilan iPhone 16

    Harga iPhone 15 Agustus 2025 

    128 GB dari Rp 14.499.000 jadi Rp 10.999.000 

    256 GB dari Rp 17.499.000 jadi Rp 13.499.000 

    512 GB dari Rp 21.499.000 jadi Rp 17.499.000 

    Harga iPhone 15 Plus Agustus 2025 

    128 GB dari Rp 16.499.000 jadi Rp 12.999.000 

    256 GB dari Rp 19.499.000 jadi Rp 15.499.000 

    512 GB Rp 23.499.000 jadi Rp 19.499.000 

    Harga iPhone 14 Agustus 2025 

    128 GB dari Rp 12.499.000 jadi Rp 9.699.000 

    256 GB dari Rp 15.299.000 jadi Rp 11.949.000 

    Harga iPhone 13 Agustus 2025 

    128 GB dari Rp 10.299.000 jadi Rp 8.249.000 

    Harga iPhone 12 Agustus 2025 

    64GB Rp 11.499.000 

    (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)