Author: Bisnis.com

Pasokan Gas ke Industri Keramik Terganggu, PHK Massal Menghantui

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyayangkan kondisi gangguan pasokan gas yang berlarut-larut, menyebabkan pembatasan kuota pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan mahalnya surcharge harga gas regasifikasi LNG tanpa solusi yang jelas.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan krisis pasokan gas yang dipicu oleh informasi terbaru dari PGN untuk industri keramik di Jawa Barat yang berlaku mulai 13—31 Agustus 2025, telah mengakibatkan dua industri tableware di Tangerang terpaksa merumahkan sekitar 700 karyawannya.

Dalam informasi itu, penggunaan gas harian dibatasi hanya 48% dari volume HGBT, sementara sisanya dikenakan surcharge 120% dari harga $14,8 USD/MMBTU, setara dengan $17,8 USD/MMBTU, dengan alasan force majeure.

Edy Suyanto menjelaskan bahwa gangguan pasokan gas ke industri telah mendistorsi rangkaian katalis positif yang sebelumnya memberikan optimisme bagi industri keramik nasional.

Beberapa katalis itu di antaranya kebijakan pro-industri seperti Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib untuk keramik kini menjadi kontraproduktif akibat krisis suplai gas.

Akibatnya, tahapan ekspansi pabrik keramik yang direncanakan selesai pada awal 2027 senilai Rp8 triliun untuk tambahan produksi 90 juta m² dengan penambahan sekitar 6.000 karyawan terancam batal.

“Asaki mengharapkan kehadiran Pemerintah untuk mencarikan solusi secepat mungkin, berkaitan dengan gangguan suplai gas supaya tidak semakin banyak industri yang merumahkan karyawan dengan potensi PHK,” ujar Edy, Minggu (17/8/2025).

Oleh karena itu, Asaki mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga iklim berinvestasi yang baik di Indonesia, khususnya bagi industri keramik yang sedang melakukan ekspansi kapasitas.

Sebagai catatan, pasca-kebijakan HGBT, terdapat multiplier effect yang sangat positif dari industri keramik. Total investasi kapasitas baru mencapai Rp28 triliun dari 2022 hingga 2027, dengan total kapasitas produksi baru keramik sebesar 160 juta m² dan penyerapan karyawan baru sekitar 16.000 orang.

Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) juga bertumbuh 50% dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,65 triliun pada periode 2020—2024. Saat ini, industri keramik Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia, di bawah China, India, dan Brasil. Indonesia sedikit di atas Vietnam yang kini berada di posisi kelima dalam pasar keramik global.

Sementara itu, menanggapi krisis pasokan gas ke industri saat ini, Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengaku bahwa pihaknya membutuhkan tambahan alokasi pasokan dari volume gas ekspor untuk memenuhi permintaan gas domestik.

“Salah satunya dari alokasi Blok Natuna, di mana terdapat peluang monetisasi yang optimal di dalam negeri,” katanya.

17/08/2025 08:42
Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2025, agenda utama yang akan digelar tentunya pelaksanaan upacara pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan pedoman resmi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 yang dapat dijadikan acuan oleh instansi pendidikan, lembaga pemerintahan, maupun masyarakat umum di seluruh Indonesia.

Dilansir dari Antara, upacara bendera tidak hanya dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, melainkan juga digelar secara serentak di berbagai daerah, mulai dari sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, hingga lingkungan masyarakat, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa.

Pedoman ini disusun untuk memastikan pelaksanaan upacara berlangsung dengan khidmat, tertib, dan penuh makna, serta sebagai sarana menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan masyarakat Indonesia.

Kemendikbudristek mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam menyemarakkan peringatan HUT RI ke-80 ini melalui berbagai kegiatan positif, serta mengikuti upacara bendera sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Berikut adalah susunan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada pagi hari tanggal 17 Agustus 2025 berdasarkan pedoman Kemendikbudristek:

Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara
Pembina upacara tiba di lapangan upacara
Penghormatan kepada pembina upacara
Laporan pemimpin upacara
Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan “Indonesia Raya”
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara
Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta
Pembacaan naskah Pembukaan UUD 1945
Pembacaan Keputusan Presiden RI tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (jika ada)
Amanat pembina upacara
Pembacaan doa
Laporan pemimpin upacara
Penghormatan kepada pembina upacara
Pembina upacara meninggalkan mimbar
Upacara selesai dan barisan dibubarkan

Sementara itu, pelaksanaan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada sore harinya dilakukan dengan susunan sebagai berikut:

Peserta telah berada di tempat sekitar pukul 14.00–15.00 WIB
Komandan upacara memasuki lapangan upacara
Pembina upacara menuju lapangan upacara
Penghormatan pasukan kepada pembina upacara
Laporan komandan upacara kepada pembina upacara
Undangan dimohon berdiri
Penurunan bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan “Indonesia Raya”
Lagu “Andhika Bhayangkari”
Undangan dipersilakan duduk kembali
Laporan komandan upacara kepada pembina upacara
Penghormatan pasukan
Pembina upacara meninggalkan lapangan
Upacara selesai

1. 06.45 Pasukan upacara memasuki tempat upacara

2. 06.50 Komandan Pasukan menyiapkan barisan

3. 06.52 Komandan Upacara memasuki tempat upacara

4. 06.57 Inspektur Upacara memasuki tempat upacara

5. 06.58 Laporan Perwira Upacara

6. 06.59 Inspektur Upacara tiba di tempat upacara

7. 07.00 Penghormatan kepada Inspektur Upacara

8. 07.01 Laporan Komandan Upacara

9. 07.03 Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

10. 07.13 Mengheningkan Cipta

11. 07.15 Pembacaan Naskah Pancasila

12. 07.16 Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

13. 07.19 Pembacaan Naskah Proklamasi

14. 07.20 atau Menyesuaikan : Dapat diisi dengan acara tambahan sesuai dengan kebutuhan instansi, misal acara Penganugerahan Tanda Kehormatan atau
lainnya (apabila ada)

15. Menyesuaikan Pembacaan Doa

16. Menyesuaikan Laporan Komandan Upacara

17. Menyesuaikan Penghormatan kepada Inspektur Upacara

18. Menyesuaikan Laporan Perwira Upacara

19. Menyesuaikan Laporan Upacara Bendera

20. Menyesuaikan Komandan Upacara membubarkan pasukan

21. Menyesuaikan Upacara selesai

17/08/2025 06:00
Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memberikan penjelasan mengenai sistem kuota dan biaya haji pada 2025.

Bagi warga Indonesia yang ingin menunaikan kewajiban Ibadah Haji, pemerintah memberikan pilihan dua jalur perjalanan, yakni jalur reguler dan khusus. Reguler merupakan jalur bagi jemaah yang ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Adapun, jalur khusus, atau juga dikenal dengan haji plus, menggunakan biaya pribadi dan terselenggara berkat bantuan pihak swasta seperti agen travel umroh dan haji.

“Swasta bukan hanya membantu, tetapi kewenangan haji plus itu memang ada di swasta,” jelas Abdul Wahid, Bendahara Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Jakarta, mengutip keterangan resminya, Minggu (17/8/2025).

Untuk menentukan kuota jalur pemberangkatan haji tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengikuti jatah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Pada penyelenggaraan ibadah haji di 2025, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud memberikan kuota 221.000 jemaah kepada Indonesia.

Pemerintah, melalui Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur pembagian kuota tersebut menjadi 92% untuk jalur reguler dan 8% sisanya untuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Setelah melalui pembahasan di Komisi 8 DPR RI, pada 7 Januari 2025, pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan kuota 203.320 untuk jemaah reguler, dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

Untuk penyelenggaraan haji pada 2025, besaran BPIH Penyelenggaraan Haji secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp4.000.027,21 dibandingkan dengan BPIH di 2024 yang mencapai Rp93.410.286. Akan tetapi, biaya haji yang harus dibayarkan oleh jemaah disepakati sebesar Rp55.431.750,78.

“Kalau reguler sisa biaya di luar yang telah disepakati itu disubsidi oleh pemerintah. Penyelenggaraannya pakai APBN,” ungkap Wahid.

Penetapan biaya haji dan kuota jemaah ini dilakukan untuk dapat memberikan kepastian bagi calon jemaah haji dalam mempersiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci.

Selain kuota yang sudah ditetapkan tersebut, pada kondisi tertentu pemerintah bisa mendapatkan tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, melalui proses diplomasi sebagai wujud hubungan persahabatan di antara kedua negara.

“Ini seperti yang terjadi pada 2024, di mana Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota 20.000 jemaah kepada Indonesia,” jelas Wahid.

Menurut Wahid, penentuan kuota tambahan ini sering kali tidak dapat dibahas lagi dengan Komisi 8 DPR, karena pemberiannya dari Raja Saudi terkadang setelah selesai pembahasan antara Pemerintah dan Komisi 8 DPR.

“Misalnya pada 2024 itu pemerintah memutuskannya, pakai keputusan menteri,” kata Wahid.

Menurut Wahid, keterlibatan swasta pada penyelenggaraan haji melalui agen travel sangat membantu jemaah. Sebab, meski kuota haji reguler memiliki porsi yang lebih besar, tetapi antrean jemaah untuk berangkat ke Tanah Suci masih panjang.

Antrean haji memiliki estimasi waktu tunggu yang bervariasi tergantung daerah, mulai dari belasan hingga puluhan tahun. Antrean ini disebabkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, sementara kuota yang ada terbatas.

Bagi warga Jakarta membutuhkan waktu 28 tahun, warga Aceh hingga 34 tahun, paling lama adalah Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tunggu sampai 47 tahun atau hampir setengah abad.

Kehadiran swasta dengan haji khusus dapat memangkas waktu hingga seperempat dari waktu tersebut. Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun. Namun, lama antrean bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PIHK.

Selain itu, haji plus memiliki fasilitas yang lebih baik dari haji reguler. “Haji plus bisa pilih hotel, bintang tiga, atau lima. Mereka juga bisa pilih penginapan yang posisinya di depan Masjidil Haram, jadi posisi ring satu dan dua,” jelas Wahid.

Asnawi Bahar, Asosiasi Agen Tur dan Perjalanan Indonesia (Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies/ASITA), menyampaikan agen travel lebih memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan jasa pada bidang industri hospitality atau keramahan.

“Tugas pokok dan fungsi kerja travel agent bekerja sama dengan semua industri di Arab Saudi,” jelas Asnawi.

Hubungan emosional yang sudah terbangun antara agen travel perjalanan meliputi banyak komponen, mulai dari maskapai, hotel, transportasi, hingga logistik dan konsumsi. Hal ini memberikan nilai lebih kepada pihak swasta untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik.

17/08/2025 05:41
Paskibraka Asal Papua Barat Bakal Jadi Pemimpin Upacara HUT Ke-80 RI

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia resmi dikukuhkan sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat pusat 2025.

Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus Ketua Panitia Negara Perayaan HUT ke-80 RI, Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Dalam upacara tersebut, Prasetyo Hadi bertindak sebagai pembina upacara, sementara Rhita Lovely Chantika Febiolla Ayomi, siswi SMAN 1 Manokwari asal Papua Barat, dipercaya sebagai pemimpin upacara.

Jalannya acara dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul laporan pemimpin upacara.

Rhita kemudian mendapatkan kehormatan mewakili seluruh rekannya dengan memegang Sang Saka Merah Putih saat pengucapan ikrar Putra Indonesia yang dipimpin Kepala BPIP, Yudian Wahyudi. Setelah itu, Menteri Sekretaris Negara membacakan pernyataan pengukuhan anggota Paskibraka.

“Dengan memohon rida Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat Tahun 2025 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus, tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara,” ujar Prasetyo Hadi dalam sambutannya.

Sebagai tanda resmi pengukuhan, Lencana Merah Putih Garuda dan kendit dipasangkan secara simbolis kepada pemimpin upacara. Prosesi kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Menteri Sekretaris Negara, yang diikuti tamu undangan lainnya.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini, antara lain Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri beserta jajaran Dewan Pengarah BPIP, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

17/08/2025 02:30
Ketua Fraksi Gerindra DPR Klaim RAPBN 2026 Ekspansif dan Realistis

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono mengklaim arsitektur RAPBN 2026 merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

Budisatrio mengatakan delapan agenda prioritas nasional yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan bagaimana anggaran disusun untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun ke-8 agenda prioritas tersebut antara lain, ketahanan pangan, energi, program MBG, peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, penguatan koperasi desa, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

“RAPBN 2026 merupakan rancangan anggaran perdana di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di dalamnya tercermin agenda prioritas yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk tujuan pemerataan, hingga perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan,” ujar Budisatrio, dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8/2025).

Lebih lanjut, Budisatrio menyoroti kerangka RAPBN 2026 yang menetapkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, dengan defisit terjaga pada 2,48% dari PDB. Menurutnya, desain fiskal tersebut ekspansif namun tetap realistis dan rasional.

Budisatrio menjelaskan, RAPBN 2026 disusun dengan visi besar yang realistis dan terukur. Untuk mencapai target tersebut, penerimaan perpajakan dan PNBP perlu diperkuat melalui digitalisasi serta penguatan tata kelola.

“Di sisi lain, APBN harus dikelola secara akuntabel dengan menekan potensi kebocoran anggaran serta meningkatkan efisiensi belanja, sehingga setiap rupiah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” papar Budisatrio.

Sebagai partai pendukung pemerintah, lanjutnya, Gerindra berkomitmen untuk mengawal pembahasan RAPBN 2026 di Badan Anggaran. Fokusnya adalah memastikan delapan agenda prioritas yang disampaikan Presiden dapat dituangkan secara konsisten dalam postur anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

“Karena itu, Fraksi Partai Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan RAPBN 2026 di Banggar, agar agenda prioritas yang telah disampaikan Presiden Prabowo benar-benar diterjemahkan secara konsisten di dalam UU APBN 2026,” tambahnya.

17/08/2025 01:07
Megawati Sayangkan Banyak Anak Muda Tidak Tahu Sejarah Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri menyayangkan kurangnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah bangsa.

Presiden Ke-5 RI itu berpendapat bahwa banyak anak muda yang tidak mengetahui perjalanan Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati usai menghadiri prosesi pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk peringatan HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

“Karena banyak sekali sekarang orang yang tidak mengetahui sejarah yang namanya Republik Indonesia, terutama anak-anak muda,” kata Megawati kepada wartawan.

Megawati kemudian mengenang masa mudanya ketika pernah bergabung dalam Paskibraka pada 1963. Dari pengalaman itu, dia mengaku memahami metode pembinaan yang tepat bagi generasi penerus.

“Karena saya menjadi pengawas ya dari dulu, karena saya pernah juga ikut Paskibraka tahun ’63, jadi saya tahu cara dididiknya dan lain sebagainya, supaya anak-anak bangsa ini memang tahu yang namanya Pancasila, yang namanya kebangsaan, yang namanya nasionalisme,” tegasnya.

Lebih lanjut, Megawati menjelaskan bahwa dirinya telah menggagas program Duta Pancasila.

Dia menuturkan, para anggota Paskibraka yang telah purna nantinya bisa mengikuti seleksi untuk bergabung dalam wadah tersebut.

“Dan dengan seperti itu nantinya mereka akan menjadi yang namanya purna Paskibraka, akan di-testing lagi, karena setelah itu akan masuk yang saya telah buat, yaitu tempat yang namanya Duta Pancasila,” pungkas Megawati.

16/08/2025 23:40
Kenang Saat Jadi Paskibraka, Megawati: Saya Tahu Cara Mendidik Mereka

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, membagikan pengalamannya saat mendidik generasi muda yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Dia menekankan pentingnya pemahaman anggota Paskibraka terhadap nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan nasionalisme. Mengingat, dirinya pernah menjadi anggota pasukan tersebut pada 1963.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati usai menghadiri pengukuhan 76 anggota Paskibraka yang dipersiapkan untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

“Sejak dulu saya ikut mengawasi karena pernah menjadi bagian dari Paskibraka tahun 1963. Jadi saya tahu bagaimana mendidik mereka agar benar-benar memahami arti Pancasila, kebangsaan, dan nasionalisme,” tutur Presiden ke-5 RI itu.

Megawati menjelaskan, setelah menjalankan tugas di upacara HUT RI, para anggota akan bergabung sebagai purna Paskibraka.

Nantinya, mereka akan kembali menjalani proses seleksi untuk ditetapkan sebagai Duta Pancasila. Dengan begitu, setiap anggota Paskibraka sudah memiliki bekal ideologi sejak awal keterlibatannya.

“Setelah menjadi purna Paskibraka, mereka akan dites kembali sebelum masuk ke dalam wadah yang saya bentuk, yaitu Duta Pancasila,” tambahnya.

Lebih jauh, Megawati menyoroti rendahnya pengetahuan sejarah di kalangan generasi muda.

Dia menilai banyak anak muda yang tidak lagi memahami perjalanan sejarah Indonesia, padahal hal itu sangat penting untuk memperkuat rasa kebangsaan.

“Karena banyak sekali sekarang orang yang tidak mengetahui sejarah Republik Indonesia, apalagi yang anak-anak muda,” pungkas Megawati.

16/08/2025 22:30
Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Merayakan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 besok, PT KCIC memberikan diskon spesial sebesar Rp45.000 untuk penumpang kereta cepat Whoosh.

Dikutip dari akun instagram whoosh, Promo Merah Putih, diskon Rp45.000 naik Whoosh ini berlaku hanya di tanggal 17 Agustus 2025 saja.

Potongan atau diskon spesial itu diberikan untuk kelas premium ekonomi khusus keberangkatan pada 17 Agustus 2025.

“Halo, Sobat #Whoosh! Rayakan HUT ke-80 RI bareng KCIC lewat promo Whoosh Merah Putih potongan Rp45.000 untuk kelas Premium Economy khusus keberangkatan 17 Agustus 2025,” tulis mereka.

Disebutkan juga tersedia 2.220 kursi di empat jadwal spesial: 08.00 & 17.00 dari Stasiun Halim, serta 08.05 & 17.05 dari Stasiun Tegalluar Summarecon.

Tiket bisa dibeli lewat aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, Traveloka, atau langsung di loket & mesin TVM.

Pembelian Tiket Whoosh
Pembelian tiket dapat dilakukan secara offline dan online.
Pembelian offline dapat dilakukan diLoket Stasiun dapat melakukan transaksi pada H-14 hingga 15 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran tunai maupun non tunai (Debit Card, Credit Card, dan QRIS)
Ticket Vending Machine hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran menggunakan QRIS
Pembelian online dapat dilakukan melalui:Aplikasi Whoosh Kereta Cepat hingga dapat melakukan transaksi pada H-14 hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran menggunakan transfer bank, QRIS, E-Wallet, dan kartu kredit.
Website ticket.kcic.co.id dapat melakukan transaksi pada H-14 hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan dengan metode pembayaran menggunakan transfer bank, QRIS, E-Wallet, dan kartu kredit.
Untuk pembelian tiket Whoosh di mitra lainnya, mengikuti ketentuan dari tiap mitra-mitra tersebut.
Registrasi Akun Whoosh
Pendaftaran Pengguna Melalui Aplikasi dan Website

Download aplikasi “Whoosh – Kereta Cepat” pada Playstore dan AppStore atau buka website ticket.kcic.co.id
Buka aplikasi dan pilih opsi “Registrasi”
Isi semua data personal yang ada;Username
Password (terdiri dari 8-16 karakter, menggunakan angka,lambang, huruf depan kapital)
Jenis Kelamin
Tanggal Lahir
Tipe Pengguna (dewasa/ anak anak)
Negara asal
Pilih tipe dokumen yang akan dipilih (KTP/Passport). Lalu isi nomor, nama dan tanggal habis masa berlaku dokumen tersebut.
Kemudian masukan email dan nomor WhatsApp pengguna, lalu klik tombol merah “kirim/send” untuk memperoleh kode verifikasi yang dikirimkan ke email dan WhatsApp yang sudah didaftarkan.
Mohon untuk tidak menklik tombol merah secara terus menerus untuk menghindari gagalnya registrasi

Setelah kode verifikasi email dan whatsapp di isi, lalu klik Terms of Service and Privacy Agreement dan klik submit.
Geser graphic validation/puzzle yang muncul.
Selamat Anda sudah berhasil melakukan registrasi!

16/08/2025 20:45
Indef Soroti Tantangan 8 Program Prioritas Presiden

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Indef menyebut RAPBN 2025 terlalu ambisius dan belum menjawab penyebab permasalahan yang menghambat perekonomian Indonesia.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (Indef) M. Fadhil Hasan, menyatakan APBN 2026 akan menjadi penentu arah ekonomi Indonesia. Menurutnya, Presiden Prabowo lebih menekankan ideologi dan paradigma ekonomi dengan peran dominan negara untuk mengelola sumber daya strategis.

Fokus utamanya pada hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, serta kebijakan proteksionis dalam kerangka “Berdikari”.

“Namun, RAPBN 2026 dipandang ambisius oleh banyak pengamat. Ada tantangan dalam konsistensi data pertumbuhan ekonomi serta potensi inkonsistensi kebijakan. Karena di satu sisi pemerintah mendorong intervensi negara, sementara di sisi lain terikat pada kesepakatan internasional yang menuntut deregulasi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (16/8/2025).

Selain itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman mengatakan masih terdapat paradoks fiskal di dalam narasi optimisme RAPBN 2026.

“Ketergantungan pada pembiayaan utang tetap besar, sementara belanja negara diarahkan pada delapan agenda prioritas yang bersifat populis, tetapi belum seluruhnya menjawab akar masalah pembangunan struktural,” ujarnya.

Konsolidasi fiskal yang ditekankan pemerintah berisiko menjadi sekadar target nominal, tanpa diimbangi perbaikan kualitas belanja dan efektivitas kebijakan.

Rizal juga menyoroti 8 program unggulan dalam RAPBN 2026 menghadapi masalah dalam implementasinya. Misalnya, program ketahanan pangan sebagai salah satu yang mendapat alokasi APBN terbesar tapi masih terjebak pada persoalan klasik seperti distribusi pupuk, dominasi pasar oleh swasta, dan kerentanan iklim.

Kemudian transisi energi yang masih terhambat oleh ketergantungan pada energi fosil untuk industri hilirisasi, yang justru memperlambat dekarbonisasi.

Sementara itu, program makan bergizi gratis berpotensi baik untuk memperbaiki gizi masyarakat, tetapi rawan salah sasaran serta dapat menimbulkan tekanan inflasi pangan lokal jika tata kelola rantai pasok tidak diperkuat.

Pada program sektor sosial, pendidikan dan kesehatan tetap memperoleh porsi belanja besar, tetapi efektivitasnya dipertanyakan.

“Belanja pendidikan belum sepenuhnya menjawab learning loss [kehilangan pembelajaran] dan mismatch vokasi dan industri, sementara anggaran kesehatan menghadapi risiko coverage gap akibat pengetatan cleansing peserta JKN,” paparnya.

Di sisi lain, program koperasi desa dan agenda pertahanan juga menyimpan dilema koperasi rakyat rawan problem tata kelola, sedangkan pertahanan masih bergantung pada impor alutsista dengan industri domestik yang lemah.

“Dengan demikian, RAPBN 2026 memerlukan koreksi terutama dalam implementasi program agar tidak hanya menonjolkan narasi pertumbuhan, tetapi juga memastikan keberlanjutan, ketepatan sasaran, dan daya ungkit yang nyata bagi perekonomian nasional,” imbuhnya.

16/08/2025 20:35
Prabowo Kebut Proyek Hilirisasi Rp618 Triliun, Ekonom Kritisi Efek Nilai Tambah

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menilai efektivitas nilai tambah dari proyek hilirisasi yang ada saat ini belum optimal. Pasalnya, program hilirisasi saat ini disebut tak dibarengi dengan inovasi diversifikasi produk hingga hilir.

Padahal dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di DPR RI pada Jumat (15/8/2025) kemarin, Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen akan mengebut proyek hilirisasi yang investasinya ditaksir mencapai US$38 miliar atau setara Rp618 triliun pada 2026.

Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Ariyo Irhamna mengatakan, banyak proyek hilirisasi saat ini masih menitikberatkan pada pemanfaatan jumlah sumber daya alam, utamanya mineral.

Menurut Ariyo, sejatinya tulang punggung hilirisasi adalah kemampuan berinovasi dan mengomersialkan produk turunan baru.

“Dengan kata lain, nilai tambah yang dihasilkan masih relatif rendah dibanding investasi dan insentif yang dikeluarkan,” kata Ariyo kepada Bisnis, dikutip Sabtu (16/8/2025).

Tak hanya itu, dia melihat masih ada keterbatasan komersialisasi riset dalam negeri. Pasalnya, pemerintah selama ini disebut hanya memberi dukungan riset dan insentif fiskal, tetapi transisi dari riset dasar ke pilot project dan komersialisasi belum optimal.

Ariyo menegaskan, perlunya pemisahan tugas antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang fokus pada riset dasar hingga paten, sementara Kementerian Investasi dan Hilirisasi bertanggung jawab mendorong inovasi sampai produk siap pasar.

“Saat ini sebagian insentif hanya meningkatkan kapasitas produksi tanpa mendorong inovasi atau hilirisasi produk baru,” tuturnya.

Adapun, sejumlah stimulus fiskal maupun non-fiskal yang diberikan pemerintah saat ini dinilai cenderung belum sepenuhnya memacu hilirisasi industri strategis.

Menurut dia, beberapa sektor menerima insentif besar. Namun, output industrialisasi yang tercatat relatif rendah, menunjukkan potensi inefisiensi alokasi insentif.

Untuk itu, dia menyebut, guna mendorong pertumbuhan industri dan hilirisasi dalam 1 tahun ke depan, pemerintah perlu menyiapkan beberapa langkah strategi.

Pertama, memperkuat ekosistem inovasi dan komersialisasi lewat insentif baru yang diarahkan untuk mendukung pilot project dan start-up hilirisasi berbasis teknologi daripada hanya riset dasar.

Kedua, optimalisasi insentif fiskal yakni insentif pajak, kemudahan izin investasi, dan dukungan infrastruktur harus diselaraskan dengan sektor-sektor prioritas hilirisasi. Fokus pada nilai tambah, teknologi, dan ekspor produk olahan.

Ketiga, peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi riset-industri. Pasalnya, industri membutuhkan akses ke riset mutakhir. Maka pemerintah harus memfasilitasi kolaborasi universitas–industri dan transfer teknologi.

Keempat, monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Sebab, setiap paket stimulus harus disertai indikator keberhasilan yang jelas, misalnya pertumbuhan produksi olahan, jumlah paten yang dikomersialisasikan, atau kontribusi ekspor industri hilir.

Kelima, pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif tambahan jika perlu insentif berbasis hasil (outcome-based incentive) yang disebut lebih efektif daripada insentif input, misal subsidi langsung agar industri terdorong menghasilkan produk yang siap pasar.

“Evaluasi program hilirisasi harus diperketat untuk mengukur dampak investasi pemerintah terhadap output industri, jumlah paten yang dikomersialisasi, dan penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya.

16/08/2025 20:23