Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Komdigi Diminta Kawal Komitmen Pembangunan WIFI-Telkom Cs

    Komdigi Diminta Kawal Komitmen Pembangunan WIFI-Telkom Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Lelang pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (Broadband Wireless Access/BWA) diminati oleh tujuh perusahaan telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta mengawasi komitmen para pemenang dalam mendorong pemerataan internet.

    Meski jumlah peserta tidak banyak, pengamat menilai hal ini sudah cukup positif mengingat kebutuhan investasi yang besar dalam pemanfaatan spektrum tersebut. 

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mengatakan pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz membutuhkan belanja modal (capital expenditure/capex) yang tidak kecil. Selain itu, pada lelang kali ini ada persyaratan wajib menggunakan backhaul berupa serat optik (fiber optic).

    “Dari dua hal tersebut, menurut saya, kalau ada tujuh perusahaan yang berminat sudah bagus,” kata Agung kepada Bisnis pada Sabtu (16/8/2025). 

    Agung menilai, kombinasi antara BWA dengan frekuensi 1,4 GHz dan fiber optik bisa mempercepat penetrasi layanan internet broadband di Indonesia. Meski demikian, menurutnya keberhasilan pemanfaatan spektrum tersebut tetap ditentukan oleh harga lelang. 

    Jika harga frekuensi tidak terlalu mahal, maka tarif berlangganan internet yang dibayar pelanggan juga berpotensi lebih murah dibandingkan saat ini. 

    Dia menambahkan, dengan jumlah pelanggan FTTH (GPON) yang masih di bawah 20 juta, peluang untuk memperluas layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau masih terbuka lebar.

    “Tantangannya, pemenang lelang mesti membangun jaringan untuk melayani daerah yang belum atau kurang terlayani, agar terjadi pemerataan. Tugas kita bersama untuk ikut mengawasi hal ini,” tambahnya. 

    Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyampaikan keputusan untuk ikut lelang frekuensi sangat bergantung pada kebutuhan dan kesiapan finansial dari masing-masing operator.

    “Yang merasa butuh dan siap anggaran untuk membayar frekuensi yang dimenangkan itu yang akan ikut lelang. Kalau nggak butuh, nggak akan ikut lelang. Kalau nggak ada anggaran, ya juga tidak ikut. Bahkan kalau anggarannya tidak cukup ya nanti akan menawarkan nilai rendah dalam lelang,” kata Heru.

    Menurut Heru, frekuensi 1,4 GHz lebih tepat digunakan untuk layanan BWA dibandingkan seluler karena memiliki keterbatasan jangkauan. Dia menjelaskan, spektrum ini pada prinsipnya hanya dipakai untuk menghubungkan titik akhir serat optik ke rumah atau kantor, sehingga tidak perlu menarik serat optik langsung ke dalam rumah yang biayanya relatif mahal.

    “Targetnya kan bisa memberikan harga Rp100 ribu per bulan dengan kecepatan tinggi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) untuk seleksi pengguna pita frekuensi tersebut pada 2025.

    Ketujuh perusahaan tersebut adala PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama (anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Tim Seleksi menyebut penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan akun e-auction dapat mengunduh dokumen seleksi hingga 20 Agustus 2025. Selanjutnya, calon peserta dapat mengajukan pertanyaan tertulis terkait isi dokumen hingga 21 Agustus 2025.

  • Kans Setya Novanto Kembali ke Panggung Politik Usai Bebas Bersyarat dari Kasus e-KTP

    Kans Setya Novanto Kembali ke Panggung Politik Usai Bebas Bersyarat dari Kasus e-KTP

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi bebas bersyarat dalam kasus korupsi proyek e-KTP menjelang HUT ke-80 RI atau Sabtu (16/8/2025).

    Namun demikian, Setya Novanto alias Setnov tidak langsung dapat memperoleh kembali hak politik atas menduduki jabatan di pemerintahan.

    Pasalnya, menurut Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Rika Aprianti, hak tersebut baru bisa digunakan Setnov setelah 2,5 tahun sejak dinyatakan bebas murni pada April 2029.

    “Maka hak [menduduki jabatannya] di 2 tahun 6 bulan dihitung sejak selesai menjalani PB [pembebasan bersyarat] tanggal 1 April 2029,” ujarnya saat dihubungi, Senin (18/8/2025).

    Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor menyatakan bahwa kemungkinan Setya Novanto kembali ke panggung politik Indonesia akan sangat kecil.

    Sebab, kata Firman, rekam jejak Setnov sebagai koruptor membuatnya tidak akan diusung kembali oleh partai sebelumnya Golkar.

    “Ya tidak ada yang mau terkena citra sebagai partai yang dipimpin koruptor lah. Meskipun sudah bebas ya. Jadi saya kira kan Golkar yang gak sebodoh itu. Perlu menjaga citra,” ujar Firman saat dihubungi, Senin (18/8/2025).

    Bahkan, menurut, tidak akan ada partai yang ingin mengambil risiko mengusung eks napi koruptor menjabat di pemerintahan.

    “Tidak ada yang mau. Jadi itu udah berantakan [Setnov] Citra-nya. Jadi gak ada yang ambil risikountuk dia jadi pimpinan,” pungkasnya.Berbeda dengan Firman, Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengatakan bahwa Setya Novanto masih sangat berpotensi terjun kembali ke dunia politik.

    Hensa menjelaskan dua modal yang dimiliki oleh Setnov, mulai dari jaringan politiknya yang dinilai masih kuat di Golkar hingga masih mempunyai modal politik.

    “Besar banget, apalagi dia punya Golkar yang semuanya pendekar dan kuat-kuat Politiknya. Kedua saya yakin dia masih punya bahasa rakyat, kekuatan bahasa rakyatnya masih kuat tuh, apa itu? Bahasa rakyat kan dua, bansos dan uang. Nah menurut saya di masih ada,” tutur Hensa.

  • Eropa Tegas Atur Ruang Digital, Kesepakatan Dagang dengan AS Berisiko Terganggu

    Eropa Tegas Atur Ruang Digital, Kesepakatan Dagang dengan AS Berisiko Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA— Upaya Uni Eropa (UE) untuk mempertahankan aturan digitalnya membuat kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) tertunda. 

    Menurut laporan Financial Times (FT) pada Minggu (17/8/2025) perbedaan pendapat terkait penggunaan istilah “hambatan non-tarif” menjadi salah satu penyebab keterlambatan. 

    AS menilai aturan digital UE termasuk dalam kategori hambatan non-tarif, sedangkan pihak UE berupaya agar regulasi tersebut tidak dipermasalahkan dalam kesepakatan.

    Pernyataan bersama itu semula dijadwalkan terbit beberapa hari setelah pengumuman kesepakatan dagang oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden AS Donald Trump pada Juli lalu. Namun, hingga kini finalisasi teks masih tertunda.

    Kesepakatan yang dicapai pada Juli tersebut sempat meredakan ketegangan perdagangan. AS dan UE sepakat memberlakukan tarif impor 15% untuk sebagian besar barang dari UE, atau setengah dari tarif yang sempat diancam sebelumnya. 

    Langkah itu dianggap membantu mencegah potensi perang dagang yang lebih luas antara kedua sekutu dagang yang secara bersama-sama menyumbang hampir sepertiga perdagangan global.

    Menurut FT, AS ingin tetap membuka peluang negosiasi lebih lanjut terkait Digital Services Act (DSA) milik UE. Washington menilai aturan itu membatasi kebebasan berpendapat dan menambah biaya bagi perusahaan teknologi asal AS. 

    Namun, Komisi Eropa menegaskan melonggarkan DSA adalah “garis merah” yang tidak bisa dinegosiasikan.DSA sendiri merupakan regulasi penting yang dirancang untuk menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan adil. 

    Aturan ini mewajibkan raksasa teknologi melakukan tindakan lebih tegas terhadap konten ilegal, termasuk ujaran kebencian dan materi pelecehan seksual terhadap anak.

    FT juga melaporkan  Komisi Eropa memperkirakan Trump akan menandatangani perintah eksekutif pada 15 Agustus lalu untuk memangkas tarif ekspor mobil UE ke AS, dari 27,5% menjadi 15%. 

    Namun, seorang pejabat AS mengindikasikan langkah tersebut akan ditunda sampai pernyataan bersama kedua pihak rampung.

  • Fadli Zon Buku Revisi Sejarah RI Diluncurkan saat Hari Pahlawan 10 November 2025

    Fadli Zon Buku Revisi Sejarah RI Diluncurkan saat Hari Pahlawan 10 November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayan Fadli menjelaskan pemerintah menargetkan peluncuran buku revisi sejarah Indonesia pada kuartal IV/2025, kemungkinan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. 

    “Ya mungkin di kuartal IV/2025 ya, artinya kita harapkan di bulan Oktober, November gitu,” katanya usai menghadiri HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Menurutnya, dalam forum kelompok diskusi terpumpun (FGD) terakhir, para sejarawan yang menjadi penulis dan editor utama telah menyampaikan draft final beserta sistematika penulisan.

    Dia melanjutkan proses editing kini difokuskan agar naskah yang dihasilkan lebih rapi, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

    Politisi Gerindra itu mengatakan setelah revisi sejarah nasional rampung, pemerintah akan melanjutkan dengan proyek penulisan sejarah lainnya, termasuk mengenai sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara serta episode perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945—1949.

    Menurut Fadli, proyek ini bukan hanya soal melengkapi catatan sejarah, tetapi juga memastikan generasi mendatang memiliki rujukan yang lebih kaya dan akurat tentang perjalanan bangsa.

    “Yang penting kita ingin hasil yang bagus. Tahun depan, kita akan lanjut dengan beberapa penulisan sejarah lain. Sejarah itu bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi pegangan kita ke depan,” pungkas Fadli Zon.

  • Ganjar Pranowo Sebut Masyarakat Takut dengan Pajak, Seperti Hantu Mengerikan

    Ganjar Pranowo Sebut Masyarakat Takut dengan Pajak, Seperti Hantu Mengerikan

    Bisnis.com, JAKARTA — DPP PDI Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal rencana pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menargetkan penerimaan pajak naik 13,5% pada 2026.

    Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo mengakui bahwa dirinya seringkali ditanyakan warga mengenai pajak pemerintahan yang saat ini dinilai sebagai hantu menakutkan.

    Menurut Ganjar, hal tersebut disebabkan sosialisasidari pemerintahan mengenai kenaikan pajak untuk masyarakat belum tersosialisasi dengan baik, sehingga banyak masyarakat yang kaget tiba-tiba pajak dinaikkan tanpa ada sosialisasi lebih dulu.

    “Saya kira Ibu Kemenkeu dan Ditjen Pajak ini juga harus memberikan sosialisasi yang sebanyak-banyaknya, karena banyak dari masyarakat bawah yang bertanya ke kami bagaimana perpajakan ini bisa jadi hantu yang mengerikan,” tutur Ganjar kepada Bisnis di Jakarta, Senin (18/8/2025).

    Selain itu, Ganjar juga turut mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ditjen Pajak untuk membuka saluran komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa bertanya langsung kepada pemerintah alasan menaikkanpajak ke masyarakat.

    “Selama ini kan belum ada saluran itu. Jadi agar publik punya kesadaran pajak, baiknya berikan akses untuk konsolidasi sekaligus bertanya soal kenaikan pajak ini,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Target itu naik sebesar 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Target tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ketika RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di acara rapat paripurna DPR pada Jumat (25/8/2025).

    Dalam postur RAPBN 2026, penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun tersebut akan menjadi sumber utama pendapatan negara. Secara keseluruhan, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun.

    Artinya, 74,92% atau 3/4 dari pendapatan negara akan berasal dari penerimaan pajak. Sementara itu, sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun.

    Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.

    Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditargetkan sebesar Rp455 triliun. Angka itu turun 4,7% dari outlook PNBP pada 2025 sebesar Rp477,2 triliun.

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan penerimaan pajak tahun depan akan diarahkan untuk menopang program-program strategis, mulai dari ketahanan pangan (Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), hingga program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima.

  • Bebas Bersyarat, Setya Novanto Bisa jadi Pejabat Publik Lagi Mulai 2031

    Bebas Bersyarat, Setya Novanto Bisa jadi Pejabat Publik Lagi Mulai 2031

    Bisnis.com, JAKARTA — Bekas Ketua DPR RI sekaligus eks terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto (Setnov) masih belum memiliki hak politiknya hingga 2031.

    Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Rika Aprianti mengatakan hak politik Setnov untuk menduduki jabatan terhitung 2,5 tahun sejak menjalani bebas bersyarat hingga (1/4/2029).

    “Maka hak [menduduki jabatannya] di 2 tahun 6 bulan dihitung sejak selesai menjalani PB [pembebasan bersyarat] tanggal 1 April 2029,” ujar Rika saat dihubungi, Senin (18/8/2025).

    Dia menambahkan keputusan itu sebagaimana berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) soal peninjauan kembali (PKO) yang diajukan Setya Novanto.

    Menurut Rika, hitung-hitungan itu kembalinya hak politik Setya Novanto secara eksplisit terhitung 2,5 tahun sejak menjalani masa pidana atau bebas murni pada 2019.

    “Pidana tambahan mencabut hak terpidana untuk menduduki jabatan publik selama 2 tahun dan 6 bulan terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Setya Novanto resmi bebas bersyarat sejak Sabtu (16/8/2025). Bebasnya mantan Ketua Golkar itu berdasarkan surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 No. PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025.

    Status Setnov yang tadinya dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Bandung. Setnov juga wajib melapor sebulan sekali hingga April 2029.

    Adapun, salah satu alasan Setnov bebas lantaran berkelakuan baik selama di lapas. Misalnya, aktif dalam program pertanian dan perkebunan, serta menjadi inisiator klinik hukum. Selain itu, Setnov juga sudah menjalani hukuman 2/3 penjara.

  • Fadli Zon Dorong Revisi UU Hak Cipta, Tekankan Transparansi Pengelolaan Royalti

    Fadli Zon Dorong Revisi UU Hak Cipta, Tekankan Transparansi Pengelolaan Royalti

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pentingnya penataan sistem royalti musik di Indonesia agar dapat memberikan manfaat yang adil, baik bagi para pencipta dan pelaku seni maupun bagi pengguna karya musik.

    Hal itu dia sampaikan usai menghadiri peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025) malam.

    Fadli mengakui, persoalan royalti yang belakangan memicu keresahan sejumlah musisi, pegiat seni, hingga pelaku industri perhotelan memang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian.

    Menurutnya, isu ini terkait erat dengan hak kekayaan intelektual sehingga memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

    “Memang perlu ada satu penataan yang bisa membuat semua pihak win-win. Bagaimanapun, ada hak-hak pencipta lagu, penyanyi, label, dan lain-lain, tetapi juga harus ada manfaat yang adil bagi para pengguna. Saya kira nanti akan ada titik keseimbangan jika semua duduk bersama,” kata Fadli.

    Merespons desakan sejumlah musisi dan pelaku usaha agar pemerintah meninjau ulang regulasi, Fadli menyatakan pemerintah membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

    “Sudah waktunya memang dilakukan revisi. Kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, termasuk dunia digital, perlu diikuti dengan adaptasi regulasi. Oleh karenanya, revisi itu diperlukan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan, perkembangan ekosistem digital membuat model bisnis musik berubah drastis. Mekanisme royalti yang sebelumnya mengandalkan laporan manual perlu didukung oleh sistem otomatis berbasis teknologi yang mampu menghadirkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Sementara itu, terkait dengan kritik dari sejumlah musisi, termasuk Ari Lasso, yang menyoroti praktik distribusi royalti oleh lembaga manajemen kolektif (LMK) seperti WAMI, Fadli menekankan perlunya transparansi.

    “Ini salah satu persoalan yang memang harus dibereskan. Transparansi lembaga pengelola royalti masih jadi isu. Tidak mudah dalam aplikasinya, tetapi harus dicari cara agar semua pihak bisa menerima secara seimbang,” tuturnya.

    Fadli menyebut kemungkinan adanya lembaga pengawas khusus bagi pengelola royalti bisa dipertimbangkan, tetapi yang lebih mendesak adalah pembenahan sistem teknis.

    Dia menekankan perlunya mekanisme mechanical right yang bekerja otomatis, sehingga distribusi royalti berjalan lebih akurat dan tidak menimbulkan kecurigaan.

    “Yang paling penting menurut saya adalah teknik dan caranya, apalagi sekarang sudah serba digital. Harus ada data yang reliable dan bisa diterima semua pihak,” pungkas Fadli Zon.

  • Gerobak Bakso, Siomay, hingga Starling Masuk Istana saat Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

    Gerobak Bakso, Siomay, hingga Starling Masuk Istana saat Pesta Rakyat HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Biasanya, halaman tengah Istana Merdeka di Jakarta identik dengan suasana yang bersih dan lapang. Namun, Minggu (17/8/2025) siang itu, pemandangan berbeda tersaji. Seusai Upacara Detik-detik Proklamasi, aroma sate yang dibakar, tawa anak-anak yang berlarian, hingga alunan musik campursari Ndarboy Genk memenuhi udara.

    Rakyat dari berbagai penjuru nusantara duduk berbaur di bawah rindangnya pohon, menyantap soto, mie goreng, atau kudapan tradisional. Untuk pertama kalinya, halaman Istana bukan hanya milik pejabat negara, melainkan menjadi ruang pesta rakyat—tempat pemimpin dan masyarakat melebur tanpa sekat, merayakan kemerdekaan dengan cara paling sederhana: berbagi rasa dan kebersamaan.

    Asap tipis mengepul dari kuah panas bakso yang disajikan di mangkuk-mangkuk kecil. Tak ada bunyi suara “ting… ting…” dari mangkok beradu sendok tetapi tertutup dengan obrolan riuh warga yang mengantre bawah pohon rindang halaman tengah Istana Merdeka. Sementara di sisi lain, gerobak siomay dengan hiasan merah putih tampak dikerumuni anak-anak yang berebut saus kacang kental di atas siomay kukus.

    Bukan di alun-alun atau pasar malam, melainkan di Istana Merdeka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, gerobak bakso dan siomay benar-benar masuk ke dalam kompleks kepresidenan. Para pedagang yang biasanya berjualan di pasar kini ikut meramaikan pesta rakyat peringatan HUT ke-80 RI di Istana. 

    Pesta rakyat ini menghadirkan puluhan stan makanan yang disiapkan oleh para pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sekitar Istana.

    Hidangan khas Nusantara tersaji berjejer, mulai dari sate, soto ayam, mie goreng Jawa, hingga aneka kudapan tradisional lainnya. Kursi-kursi di antara pohon-pohon rindang telah disiapkan agar masyarakat bisa menikmati hidangan sambil ditemani alunan musik dari grup musik Ndarboy Genk yang membuat suasana makin meriah dan hangat.

    Salah seorang masyarakat yang hadir, Zefanya mengaku terkesan dengan inisiatif baru ini. Menurutnya, keterlibatan para pelaku UMKM dan pedagang memperlihatkan kebersamaan yang saling menyatu.

    “Kita bisa bersama-sama pejabat dengan rakyat, bisa bersama-sama menyatu dalam satu acara khusus untuk menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Istana Merdeka Jakarta,” ucapnya.

    Sementara itu, Dewi Leba, masyarakat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan pesta rakyat untuk pertama kalinya. Acara ini menurutnya dapat membantu roda ekonomi para pelaku usaha yang terlibat.
    “Jadi selain ada pesta kemeriahannya dapat, roda ekonomi di tempat ini juga berputar dan membantu para pelaku usaha, makanan dan lain-lain,” ucapnya.

    Bagi para pedagang, keterlibatan dalam pesta rakyat ini memberikan kebanggaan tersendiri dengan membawa dagangan mereka masuk ke halaman Istana. Ahmad Musfiq, pedagang sate Madura, juga mengaku bangga bisa masuk ke Istana untuk pertama kalinya.

    Sementara bagi Khoirun Nasikin, pedagang mie goreng Jawa yang telah mendapatkan kesempatan masuk Istana sebelumnya mengatakan bahwa pesta rakyat kali ini terasa berbeda.

    “Ya, cukup menyenangkan. Semoga makin berkembang, ekonominya makin membaik,” ucap Khoirun.

  • Sederet Kemeriahan HUT ke-80 RI: dari Proklamasi, hingga Karnaval Rakyat di Monas

    Sederet Kemeriahan HUT ke-80 RI: dari Proklamasi, hingga Karnaval Rakyat di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA — Langit pagi Jakarta tampak bersih setelah semalaman diguyur hujan ringan. Udara yang biasanya padat dengan polusi, seolah memberi jeda pada Minggu (17/8/2025).

    Ribuan pasang mata menatap ke halaman Istana Merdeka, tempat Sang Saka Merah Putih akan dikibarkan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

    Di antara semarak musik, derap langkah pasukan, hingga riuh sorak masyarakat yang memenuhi undangan, ada banyak yang berbeda dari perayaan kali ini.

    Kemeriahan tidak hanya hadir di halaman utama upacara. Di sudut istana, berdiri photobooth dengan latar dedaunan dan ornamen khas daerah yang lengkap dibubuhi tulisan tagline “HUT Ke-80 RI Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Warga, undangan, hingga pejabat tampak antusias berfoto, mengabadikan momen bersejarah ini dengan senyum lebar. Tak jauh dari sana, sebuah pameran mobil klasik menarik perhatian. Deretan kendaraan dinas presiden terdahulu—mulai dari Mercedes Benz putih yang pernah ditumpangi Soeharto hingga Cadillac Fleetwood hitam era 1980-an—menjadi magnet nostalgia. Seakan waktu berhenti sejenak, menyambungkan generasi lama dan baru dalam satu ruang kebanggaan yang sama.

    Saat upacara berlangsung pun Presiden Prabowo Subianto, untuk pertama kalinya, membacakan naskah Proklamasi di hadapan rakyat—sebuah momen simbolis yang mengikat sejarah dengan masa kini.

    Tepat pukul 10.00 WIB, halaman Istana Merdeka yang biasanya teduh berubah hening. Semua mata tertuju pada mimbar utama ketika Presiden Prabowo Subianto berdiri dengan tegap. Dengan suara mantap, dia membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

    “Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia…” suara itu bergema melalui pengeras suara, lalu disambut hening khidmat di antara ribuan tamu undangan.

    Biasanya, pembacaan teks Proklamasi adalah tugas Ketua DPR atau MPR. Namun, tahun ini sejarah mencatat perubahan penting untuk pertama kalinya, teks sakral itu dibacakan langsung oleh Presiden setelah pertama kali dibaca oleh proklamator RI Soekarno.

    Setelah pembacaan Proklamasi, suasana hening beralih menjadi degup yang penuh harap. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) memasuki lapangan dengan langkah tegap. Seragam putih mereka berkilau di bawah sinar matahari.

    Sang Merah Putih, dilipat rapi dan dijaga dengan penuh kehormatan, perlahan dibawa menuju tiang utama. Ketika bendera mulai ditarik ke atas, hembusan angin membuatnya terbentang sempurna. Tepuk tangan bergemuruh.

    Bagi rakyat biasa yang lebih sering melihat megah dengan menonton dari luar pagar Istana, momen itu juga tak kalah emosional. Para pengunjung pun tampak tertib dan kooperatif, meski harus melewati beberapa lapisan pemeriksaan sebelum masuk ke area istana.

    “Ini pertama kalinya saya ikut upacara di Istana. Tak sabar sekali saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera Merah Putih dikibarkan. Saya menangis,” ujar Clorinda Rahmania Revan, seorang siswi asal Padang yang datang bersama orang tuanya.

    Sejak beberapa tahun terakhir, setiap peringatan HUT RI di Istana selalu menghadirkan parade busana adat. Tradisi itu kembali hadir, dengan Presiden Prabowo tampil mengenakan pakaian adat Melayu berwarna hitam dengan berkalung melati.

    Salah satu momen paling menyentuh datang dari Presiden Prabowo sendiri. Sebelum bendera dikibarkan, ia terlihat menundukkan badan dan mencium Sang Merah Putih.

    Gerakan sederhana itu sontak mengundang decak kagum. Banyak yang menilai, ciuman tersebut melambangkan penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

    “Saya sangat terharu. Itu simbol kecintaan pada bangsa, penghormatan pada sejarah,” ujar Utusan Khusus Presiden untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

    Upacara kenegaraan tahun ini juga mencatat pertemuan bersejarah: tiga presiden hadir dalam satu panggung. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto duduk berdampingan.

    Kebersamaan itu mengingatkan publik pada pentingnya kesinambungan kepemimpinan. Meski berbeda latar belakang politik, ketiga presiden itu tampil akrab dan saling melempar senyum.

    Meski begitu, ada satu kursi kosong yang menyita perhatian. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri absen dari upacara.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapinya santai. Saat ditanya mengenai absennya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Luhut menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan.

    “Ya memang kita berharap lengkap, tapi mungkin Ibu Mega berhalangan, enggak apa-apa,” tandas Luhut.

    Dari Istana ke Jalanan

    Seiring matahari bergeser ke barat, suasana berubah. Jika pagi hari khidmat, maka sore hingga malam hari adalah pesta rakyat. Ribuan warga berbondong-bondong menuju kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk menyaksikan karnaval rakyat.

    Mobil hias dari setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berparade dengan dekorasi khas. Ada yang menampilkan kapal phinisi, ada yang menghadirkan ondel-ondel raksasa, hingga miniatur naga barongsai.

    Anak-anak kecil bersorak gembira melihat pertunjukan tari daerah. Orang dewasa sibuk mengabadikan momen dengan kamera ponsel.

    Di tengah keriuhan karnaval, suara rakyat tetap menjadi inti perayaan. Bagi sebagian orang, HUT ke-80 RI bukan sekadar pesta, melainkan ruang untuk merenung. Namun, bagi generasi muda, perayaan ini lebih seperti ajang kebanggaan.

    “Seru sekali saya ikut acara dari pagi sampai malam. Capek, tapi seru sekali” kata Irfan warga asal Cibubur.

    Menjaga Api Persatuan

    Perayaan 80 tahun Indonesia bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju masa depan. Pemerintah berjanji akan melanjutkan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, pemerataan pendidikan, hingga transformasi energi.

    Namun, lebih dari sekadar program, peringatan HUT RI adalah ajakan untuk menjaga api persatuan.

    Jelang pergantian hari, di bawah langit Jakarta yang terang benderang dengan lampu malam, ribuan bendera kecil berkibar bersamaan. Di wajah-wajah rakyat, terpancar kebanggaan dan harapan. Delapan dekade Indonesia menjadi pengingat: bahwa kemerdekaan adalah hadiah yang harus dijaga, dan persatuan adalah kunci untuk melangkah lebih jauh.

  • Iwan Kurniawan Klaim Tidak Terlibat Korupsi Sritex, Kejagung: Nanti Diungkap di Sidang

    Iwan Kurniawan Klaim Tidak Terlibat Korupsi Sritex, Kejagung: Nanti Diungkap di Sidang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons soal bantahan bos Sritex (SRIL) Iwan Kurniawan Lukminto terlibat di kasus korupsi kredit.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menyatakan bahwa bantahan itu merupakan hak dari Iwan Kurniawan. Oleh karena itu, pihaknya tidak ambil pusing terkait pernyataan itu.

    “Itu hak. Kan tersangka mempunyai hak juga. Silakan aja. Alibinya seperti apa,” ujar Anang saat dikonfirmasi, dikutip Senin (18/8/2025).

    Namun demikian, kata Anang, Korps Adhyaksa tetap memegang teguh pada fakta hukum yang ada. Artinya, alat bukti kasus pemberian kredit ini tidak hanya bergantung pada pernyataan satu pihak saja.

    Oleh karena itu, Anang meminta agar seluruh pihak bisa menunggu fakta hukum tersebut terungkap di persidangan nantinya.

    “Nanti kan ada fakta-fakta hukum. Nanti akan ke depannya diungkap di persidangan,” pungkasnya.

    Bantahan Iwan Kurniawan Lukminto

    Sebelumnya, Bos Sritex (SRIL) Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) mengklaim dirinya tidak terlibat dalam kasus pemberian kredit Sritex usai ditetapkan sebagai tersangka Rabu (13/8/2025) malam.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Iwan Kurniawan keluar dari Gedung Bundar Kejagung RI sekitar 20.47 WIB.

    Nampak, Iwan sudah diborgol lengkap dengan rompi tahanan khas Kejaksaan RI digiring oleh sejumlah jaksa ke mobil tahanan Kejagung RI.

    Sebelum diangkut ke mobil tahanan, Iwan langsung menuju ke arah kerumunan awak media. Iwan kemudian menyatakan bahwa dirinya hanya diperintah oleh Presiden Direktur untuk meneken dokumen terkait kasus kredit ini.

    “Saya menandatangani dokumen atas perintah presdir dan saya tidak terlibat dalam kasus ini” ujar Iwan.

    Kemudian, saat ditanya awak media soal sosok Presdir yang dimaksud. Iwan tidak mengungkap lebih jelas, dia hanya menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat di kasus Sritex.

    “Saya tidak terlibat,” tutur Iwan saat memasuki mobil tahanan.