Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Jumlah Pengunduh Platform X Turun 44%, Elon Musk Kesulitan Kerek Pendapatan

    Jumlah Pengunduh Platform X Turun 44%, Elon Musk Kesulitan Kerek Pendapatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi X milik Elon Musk mengalami penurunan jumlah penginstalan pada perangkat Android. Hal tersebut turut memukul pendapatan perusahaan.

    Menurut data dari penyedia intelijen aplikasi, Appfigures, pada Juli 2025, jumlah penginstalan X di Google Play turun 44% year-on-year di seluruh dunia, berbanding terbalik dengan unduhan di iOS yang justru meningkat 15%.

    Penurunan tajam dalam jumlah penginstalan itu menurunkan rata-rata keseluruhan aplikasi X, yang menyebabkan penurunan total unduhan seluler sebesar 26% dari tahun ke tahun hingga Juli.

    Angka tersebut masih sedikit lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, ketika total unduhan turun 35%, berkat penurunan tajam lainnya dalam unduhan Android, yang kemudian turun hampir setengahnya (49%) dari tahun ke tahun.

    Perusahaan tidak berspekulasi terkait penyebab penurunan pada perangkat Android selain menyatakan bahwa aplikasi X di Android memang dikenal sebagai sumber masalah bagi mereka.

    Kepala produk X yang baru direkrut, Nikita Bier telah mengisyaratkan X sedang berupaya mengatasi masalah pada aplikasinya di Android, yang terkenal bermasalah dan sering macet.

    Dikutip dari TechCrunch (19/8/2025), Bier tengah merekrut anggota untuk “Tim Impian Android” guna membangun kembali aplikasi android X. 

    Pengusaha yang juga mengembangkan aplikasi sosial remaja seperti Gas dan TBH itu juga baru-baru ini mengunggah soal aplikasi X di iOS yang baru saja mencatat rekor pekan ini dalam jumlah penginstalan, kemungkinannya itu dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari kemerosotan Android yang parah.

    Selain penurunan dalam jumlah penginstalan di Google Play, ternyata X juga kesulitan untuk meningkatkan pendapatan langganannya.

    Di sisi lain, Bluesky sebagai saingannya, juga mengalami perlambatan pertumbuhan dalam beberapa bulan terakhir, dengan aplikasi Google Play-nya yang hanya diunduh 119.000 kali pada Juli. Jumlah itu jauh dari jutaan orang yang menginstal X di iOS atau Android setiap bulan.

    Namun, pengguna aktif harian Threads di Meta telah mengejar X di perangkat seluler, sehingga ada kemungkinannya beberapa pengguna Android juga dapat ditemukan di sana.

    Pada Juli, X memperoleh pendapatan bersih sebesar US$16,9 juta atau sekitar Rp274,3 miliar, turun dari US$ 18,8 juta atau sekitar Rp305,2 miliar (Kurs: Rp16.233) pada Maret lalu.

    Dari jumlah tersebut, dapat diketahui kalau X masih memperoleh sebagian besar pendapatannya dari iklan, bukan dari langganan premium dalam aplikasi.

    Meskipun penurunan permintaan X di Android turut menjadi penyebab penurunan pendapatan, ini juga berkemungkinan besar menyebabkan hilangnya pelanggan X berbayar karena berpindah ke Grok.

    Grok kini menawarkan aplikasi mandiri yang menarik pelanggan yang sebelumnya membeli langganan X, terutama karena keunggulan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI)-nya. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025

    Tantangan Optimalkan Dana Haji, Target Rp188,86 Triliun 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Penasihat Center for Sharia Economic Development, Institute for Development of Economics and Finance (CSED-INDEF) mengemukakan sejumlah tantangan mengoptimalkan dana kelolaan haji yang ditargetkan mencapai Rp188,86 triliun pada 2025.

    Profesor Murniati Mukhlisin, penasihat CSED-INDEF menyampaikan dana haji dan umrah yang dikelola Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi umat. Namun, sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan dinilai masih menghambat optimalisasi dana haji yang ditargetkan mencapai Rp188,86 triliun di bawah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2025.

    Saat ini, ada sekitar 4,2 juta pekerja sektor haji dan umrah, termasuk travel, katering, logistik, hingga UMKM, sangat bergantung pada tata kelola dana ini. Namun, investasi dana haji masih didominasi sektor konservatif, seperti deposito syariah, dengan imbal hasil yang relatif rendah.

    “Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi defisit pembiayaan operasional penyelenggaraan haji yang pada 2024 tercatat Rp7,5 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

    CSED-INDEF menyoroti lemahnya koordinasi kelembagaan akibat tumpang tindih peran antara Kementerian Agama, BPKH, dan operator haji. Selain itu, belum adanya roadmap nasional haji dan umrah hingga 2045 juga dinilai membuat arah pengelolaan dana dan pelayanan haji tidak terintegrasi.

    “Investasi dana haji perlu diarahkan ke sektor riil yang berdampak tinggi, seperti real estat halal, rumah sakit syariah, dan energi bersih,” jelasnya.

    Pihaknya juga merekomendasikan agar pemerintah segera membentuk lembaga setingkat kementerian yang mengintegrasikan kebijakan regulasi, pelayanan, dan pengelolaan dana haji

    Murniati Mukhlisin juga menyoroti tentang langkah pemerintah terutama dalam penguatan tata kelola dana haji dan umrah. Hal ini penting karena menuntut peningkatan akuntabilitas publik.

    “Selama ini, informasi yang diberikan kepada publik bersifat terbatas dan teknokratik, sulit dipahami oleh masyarakat awam. Padahal dana haji bukan milik negara ataupun lembaga, melainkan milik jutaan rakyat Muslim yang mempercayakan pengelolaannya dengan penuh harap dan iman. Keterbukaan informasi menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi,” ujarnya.

    Menurutnya, karut-marut penyelenggaraan haji tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Pemerintah harus benar-benar serius dalam pengelolaan melalui Badan Penyelenggara Haji (BPH). Dengan dibatalkannya kuota haji Furoda pada 2025 bagi Indonesia bisa dibilang sebagai kegagalan pemerintah.

    “Kuncinya memang terletak pada kemampuan negosiasi, terutama untuk haji dan umrah harus lebih kuat. Dengan adanya BP Haji, ada harapan besar bahwa tingkat negosiasi haji dan umrah akan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

  • Belanja Perpajakan Sektor TIK Capai Rp4,7 Triliun, Masuk 5 Terendah pada 2026

    Belanja Perpajakan Sektor TIK Capai Rp4,7 Triliun, Masuk 5 Terendah pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA— Belanja perpajakan sektor informasi dan komunikasi diproyeksikan mencapai Rp4,7 triliun pada 2026. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan proyeksi 2025 yang sebesar Rp4,5 triliun.

    Mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, belanja perpajakan sektor ini sempat mengalami fluktuasi sejak 2021. Pada tahun tersebut, nilainya diperkirakan Rp2,3 triliun, lalu turun menjadi Rp2 triliun pada 2022 dan 2023. 

    Selanjutnya, pada 2024, estimasi belanja naik menjadi Rp2,4 triliun. Meski tumbuh, sektor informasi dan komunikasi masih berada di jajaran lima terbawah belanja perpajakan. 

    Sektor lain dengan estimasi belanja perpajakan terendah yaitu multi sektor Rp2 triliun, pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah Rp2,8 triliun, pertambangan dan penggalian Rp3,2 triliun, serta penyediaan akomodasi dan makanan-minuman Rp3,5 triliun.

    Secara total, belanja perpajakan seluruh sektor ekonomi diperkirakan mencapai Rp563,6 triliun pada 2026. Nilai terbesar disumbang industri pengolahan sebesar Rp141,7 triliun, disusul pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp63,8 triliun, perdagangan Rp59,3 triliun, jasa keuangan dan asuransi Rp54,4 triliun, serta transportasi dan pergudangan mencapai rekor Rp43,6 triliun.

    Belanja perpajakan nasional terus naik seiring pertumbuhan ekonomi. Pada 2024, nilainya diperkirakan mencapai Rp400.133,1 miliar atau 1,81% dari PDB, naik 11,1% dibandingkan realisasi 2023 sebesar Rp360.007,0 miliar atau 1,72% dari PDB. Kenaikan ini sejalan dengan kondisi ekonomi nasional yang tetap terjaga di tengah dinamika global.

    Belanja perpajakan dialokasikan sesuai kebutuhan sektor, antara lain untuk menjaga daya beli masyarakat, menarik investasi, meningkatkan kualitas SDM, serta mendukung pengembangan UMKM.

    Sementara itu, berdasarkan Laporan Belanja Perpajakan 2023, sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan cukup besar. 

    Peningkatan ini didorong pesatnya perkembangan ekonomi digital, khususnya melalui pemanfaatan fasilitas pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP) terkait jasa pemasaran berbasis voucer, layanan transaksi pembayaran distribusi voucher, serta program loyalitas dan penghargaan pelanggan.

  • Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog

    Aplikasi Klik SPHP Persulit Pedagang Akses Beras, Kemendagri Peringatkan Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pedagang beras tradisional mengalami kesulitan ketika mengakses Klik SPHP untuk menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Perum Bulog.

    Aplikasi Klik SPHP dikembangkan oleh Tim IT Bulog merujuk data di Google Play Store. 

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mendapat laporan bahwa para pedagang beras di pasar tradisional mengalami hambatan saat mengakses Klik SPHP. Untuk diketahui, pemesanan beras SPHP dilakukan melalui aplikasi atau Klik SPHP.

    “Ini juga tolong diperhatikan,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (19/8/2025).

    Untuk itu, Tomsi meminta agar ke depan pemerintah daerah (Pemda) membantu para pedagang pasar tradisional agar bisa mengakses Klik SPHP milik Bulog.

    “Kami mohon ada rapat dengan pemerintah daerah sama-sama datangin dulu itu tukang, yang jualan tadi, yang jualan beras [di] pasar tradisional, dibantu untuk masuk ngeklik-nya [ke Klik SPHP], sehingga dia bisa dapat jatah untuk ngejual beras Bulog,” ujarnya.

    Menurut Tomsi, penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional kurang mendapatkan perhatian. Alhasil, harga beras yang dijual di pasar tradisional masih merangkak naik.

    “Pasar-pasar tradisional belum terisi dengan baik. Nah inilah yang menyebabkan masyarakat kita ngebeli di pasar tradisional dengan harga yang masih tinggi, bahkan cenderung naik terus,” tuturnya.

    Senada, Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan pihaknya menemukan beberapa pengecer kesulitan untuk masuk ke Klik SPHP Perum Bulog. Menurutnya, kondisi ini terjadi lantaran para pedagang dan pengecer belum familiar dengan aplikasi tersebut.

    “Minggu lalu kami kirim tim ke lapangan. Kami mendapat informasi bahwa beberapa pengecer kesulitan untuk masuk ke Klik SPHP. Mungkin mereka belum familiar atau apa,” ujar Edy.

    Terlebih, Edy menilai, tidak semua para pedagang familiar dengan gawai. 

    Untuk itu, dia menyebut perlu adanya kerja sama yang didorong pemda untuk memasifkan penjualan beras SPHP ke pengecer.

    “Karena sayang sekali kan, sayang sekali kalau para pengecer tidak bisa menyalurkan hanya karena persoalan teknis seperti itu. Oleh karena itu, ini juga mohon perhatian,” terangnya.

    Untuk diketahui, program SPHP dilaksanakan mulai Juli—Desember 2025 dengan pagu penyaluran SPHP sebanyak 1,3 juta ton.

    Sementara itu, data Perum Bulog menunjukkan sampai saat ini, volume realisasi SPHP baru mencapai 38.811 ton atau setara 2,94% dari target 1,3 juta ton.

    Perinciannya, mayoritas penjualan beras SPHP disalurkan ke pengecer di pasar rakyat sebanyak 13.528 ton atau dengan persentase 34,86%. Kemudian, melalui instansi pemerintah atau gerakan pangan murah (GPM) sebanyak 13.115 ton dan Pemda/GPM sebanyak 4.114 ton.

  • Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda Baru, Ada Kapolda Metro Jaya hingga Aceh

    Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda Baru, Ada Kapolda Metro Jaya hingga Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik tujuh Kepala Kepolisian Daerah alias Kapolda baru hari ini, Selasa (19/8/2025).

    Pelantikan ini berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Selain pelantikan, total ada enam Kapolda yang melakukan serah terima jabatan (Sertijab).

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan agenda ini berbarengan dengan pelantikan dan sertijab pejabat utama (PJU) Mabes Polri.

    “Hari ini Bapak Kapolri melantik Bapak Irwasum dan Kapolda Sulbar, kemudian ada sertijab untuk 6 PJU Mabes Polri dan 6 jabatan kapolda,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

    Dia merincikan untuk Kapolda yang dilantik dalam agenda ini yaitu Irjen Adi Deriyan Jayamarta menjadi Kapolda Sulbar menggantikan Irjen Adang Ginanjar dalam rangka pensiun.

    Selanjutnya, enam Kapolda telah melakukan sertijab mulai dari Irjen Asep Edi Suheri selaku Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Karyoto yang naik jabatan menjadi Kabaharkam Polri.

    Kemudian, sertijab sekaligus pelantikan dilakukan juga untuk Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Djati Wiyoto Abadhy; Kapolda Gorontalo Irjen Widodo; Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto; Kapolda Banten Brigjen Hengki; dan Kapolda Aceh Brigjen Pol. Marzuki Ali Basyah.

    Adapun, Sandi menekankan bahwa pelantikan dan sertijab ini merupakan bentuk penyegaran di institusi Polri.

    “Hal ini bentuk penyegaran organisasi dan bentuk tour of duty and tour of area,” pungkas Sandi.

    Sekadar informasi, Kapolri telah melantik enam PJU Mabes Polri di antaranya Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada; Kabareskrim Komjen Syahardiantono; dan Kabaintelkam Polri Komjen Akhmad Wiyagus.

    Selanjutnya, Astamaops Polri Komjen M. Fadil Imran; Kabaharkam Polri Irjen Karyoto; Kadivhubinter Polri Brigjen Amur Chandra Juli Buana; dan Kapusjarah Polri Kombes Pol Bagas Uji Nugroho.

  • Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

    Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menekankan sektor digital perlu regulasi baru, meskipun tidak tercantum dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, ke depan di era digital, seluruh aspek kehidupan akan terkoneksi dengan inovasi digital. Karena itu, APJII akan terus memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi I DPR yang membidangi industri komunikasi dan informatika. 

    “Sebenarnya untuk mendukung digitalisasi ini perlu kebijakan-kebijakan baru oleh Komdigi di mana memang APJII sendiri fokus pada keberlangsungan dari industri internet di Indonesia,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Selasa (19/8/2025). 

    Arif menambahkan, pihaknya juga mendorong Komdigi untuk membenahi sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia telekomunikasi. 

    Salah satunya adalah usulan moratorium penyelenggara ISP di Indonesia, karena jumlahnya saat ini dinilai terlalu banyak. 

    “Bukan selamanya tentu, tapi dalam artian untuk merapikan dulu regulasi-regulasi yang ada,” imbuhnya.

    Menurut Arif, langkah tersebut diharapkan dapat menata industri telekomunikasi, khususnya bisnis ISP, sehingga para penyelenggara mampu meningkatkan kualitas layanan.

    “Dan juga kualitas dari servisnya kepada konsumen dalam hal ini masyarakat,” pungkasnya.

    Menyatu dengan Pembangunan

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo menilai, sektor teknologi komunikasi dan informasi telah menyatu dengan seluruh sektor pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, hingga evaluasi, semuanya melibatkan teknologi digital.

    “Pembangunan infrastruktur digital akan tetap dilakukan oleh penyelenggara jaringan maupun jasa. Jadi, meski tidak secara spesifik disebut [dalam program prioritas], industri ini akan tumbuh seiring dibangunnya sektor-sektor lain,” ungkap Agung.

    Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025). 

    Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

    Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

    Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. 

    Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

    Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui  KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

    Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

  • Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per bulan, Adies Kadir: Masih Nombok!

    Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta per bulan, Adies Kadir: Masih Nombok!

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Adies Kadir buka suara soal tunjangan rumah bagi anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan.

    Adies mengatakan tunjangan yang diberikan berdasarkan harga kontrakan atau kos-kosan yang berada di sekitar Senayan dengan besar 4×6 meter. Dalam perhitungannya, total harga sewa rumah di daerah tersebut adalah 78 juta/bulan.

    “Kalau Rp3 juta dikalikan 26 hari kerja berarti Rp78 juta per bulan, padahal yang didapat sekitar Rp50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi,” katanya di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (19/8/2025).

    Artinya, kata dia, dari tunjangan rumah yang diberikan, anggota DPR masih perlu mengeluarkan kocek sekitar Rp28 juta.

    Dia mengatakan tunjangan itu masih masuk akal untuk diberikan. Sebab, menurutnya kerja anggota DPR tidak hanya rapat, tetapi membahas rancangan anggaran yang kompleks.

    Dia menambahkan kehidupan anggota DPR yang banyak tanggungan mulai dari istri hingga supir pribadi.

    “Jadi belum itu kalau bawa istri dan anak-anak, kita bisa bayangkan pembantu 1 dan supir 1 yang pasti sudah tidak bisa tinggal dengan cukup baik kalau di dalam ruangan sekitar 4×6 meter,” ujarnya.

    Dia menegaskan pemberian tunjangan rumah hanya diterima oleh anggota DPR RI dan bukan untuk para pimpinan.

    “Setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas,” kata Adies.

    Meski begitu, dia menilai jika tunjangan rumah memberatkan di tengah efisiensi anggaran, dia mengimbau ke jajarannya untuk mencari harga sewa sekitar Rp1 juta.

    Adies juga menyampaikan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi jajaran DPR RI. Namun ada kenaikan tunjangan makan karena perhitungan berdasarkan kenaikan harga pangan.

    “Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras-telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR,” jelasnya.

    Dia turut menyinggung gaji anggota DPR yang selama 20 tahun tidak naik. Namun, Adies memahami kondisi negara yang sedang menerapkan efisiensi anggaran.

  • Google Gelontorkan Rp48,59 Triliun untuk Amankan Energi Data Center 3.000 MW

    Google Gelontorkan Rp48,59 Triliun untuk Amankan Energi Data Center 3.000 MW

    Bisnis.com, JAKARTA— Google meneken kesepakatan senilai US$3 miliar atau sekitar Rp48,59 triliun (kurs Rp16.198/US$) dengan Brookfield Asset Management guna mengamankan pasokan listrik tenaga air sebesar 3.000 megawatt (MW) untuk data center atau pusat data.

    Langkah ini dilakukan untuk menopang kebutuhan energi yang kian melonjak akibat pertumbuhan platform kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan komputasi awan (cloud).

    Brookfield Renewable, divisi energi terbarukan perusahaan asal Kanada tersebut, menyebut kesepakatan ini sebagai kontrak terbesar di dunia yang melibatkan tenaga air. 

    Pada tahap awal, Google akan memperoleh 670 MW listrik bebas karbon dari dua pembangkit milik Brookfield, yakni Holtwood dan Safe Harbor, di Pennsylvania, Amerika Serikat. 

    Melalui skema Hydro Framework Agreement (HFA), Google berhak melakukan pengembangan maupun peningkatan fasilitas yang sudah ada sebagai bentuk komitmen menambah kapasitas energi bersih di jaringan listrik. 

    Fokus awal kerja sama ini adalah pada jaringan PJM Interconnection, operator grid terbesar di AS yang melayani 65 juta pelanggan. PJM saat ini menghadapi tantangan untuk memenuhi permintaan listrik yang meningkat tajam, terutama dari proyek AI perusahaan teknologi besar. Ke depan, Google dan Brookfield membuka peluang ekspansi ke wilayah lain di Amerika.

    “Google berkomitmen untuk secara bertanggung jawab mengembangkan infrastruktur digital yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat, komunitas, dan bisnis,” tulis perusahaan dalam pernyataannya.

    Kesepakatan energi ini diumumkan di minggu yang sama saat pesaing Google, Meta, mengumumkan rencana investasi ratusan miliar dolar AS atau setidaknya Rp1.619 triliun untuk membangun sejumlah pusat data berkapasitas gigawatt. 

    Proyek tersebut digadang-gadang akan mendukung ambisi Meta dalam mengembangkan kecerdasan buatan setingkat “superintelligence”. Kompleks pertama, bernama Prometheus, akan dibangun di Ohio dan diperkirakan mulai beroperasi tahun depan.

    Seiring ekspansi masif pusat data, tantangan lingkungan pun semakin mengemuka. Rata-rata sebuah pusat data mengonsumsi sekitar 500.000 galon air per hari. 

    Namun, menurut laporan The New York Times, kompleks baru berbasis AI bisa menyerap jutaan galon air harian. Ketika kebutuhan air melampaui ketersediaan di wilayah setempat, komunitas lokal berisiko menanggung dampaknya berupa kenaikan harga maupun potensi krisis air di masa depan.

  • Dukung Program Ketahanan Pangan, Jaksa Agung Bakal ‘Sulap’ Lahan Sitaan jadi Lahan Pertanian

    Dukung Program Ketahanan Pangan, Jaksa Agung Bakal ‘Sulap’ Lahan Sitaan jadi Lahan Pertanian

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin bakal mengubah lahan-lahan sitaan yang terbengkalai untuk menjadi lahan pertanian produktif.

    Burhanuddin menyatakan pengubahan lahan sitaan itu termasuk dalam program “jaksa mandiri pangan”. Program itu diluncurkan untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional.

    “Melalui Jaksa Mandiri Pangan lahan-lahan sitaan yang selama ini terbengkalai akan diubah menjadi lahan pertanian produktif,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).

    Selain untuk ketahanan pangan nasional, kata Burhanuddin, program jaksa mandiri pangan ini diharapkan bisa juga menciptakan lapangan kerja lebih luas.

    Adapun, dia menekankan, bahwa tugas pihaknya tidak selalu berkutat pada penegakan hukum, namun juga memastikan agar aset negara hasil sitaan dari tindak pidana dapat dimanfaatkan.

    “Penegakan hukum tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga bagaimana hukum dapat menjadi instrumen pembangunan,” tutur Burhanuddin.

    Adapun, Kejagung telah menggandeng sejumlah pihak terkait seperti Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, Perum BULOG, Pemerintah Daerah, serta kelompok tani agar bisa mengoptimalkan program ini.

    Dengan demikian, menurut Burhanuddin, kerja sama ini diharapkan bisa menciptakan ekosistem ketahanan pangan nasional sesuai dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Prabowo-Gibran dalam Asta Cita Kedua, khususnya mewujudkan swasembada pangan,” pungkas Burhanuddin.

  • SoftBank Guyur Rp32,4 Triliun, Masayoshi Ingin Intel Kuasai Pasar AS

    SoftBank Guyur Rp32,4 Triliun, Masayoshi Ingin Intel Kuasai Pasar AS

    Bisnis.com, JAKARTA— SoftBank dilaporkan melakukan investasi senilai US$2 miliar atau sekitar Rp32,4 triliun di Intel. Langkah ini disebut sebagai komitmen untuk memperkuat teknologi canggih dan industri semikonduktor di Amerika Serikat.

    Melansir laman Tech Crunch pada Selasa (19/8/2025) kesepakatan tersebut diumumkan pada Senin (waktu setempat) setelah pasar ditutup. SoftBank akan membeli saham biasa Intel dengan harga US$23 per lembar atau sekitar Rp372.554.

    Saham Intel yang ditutup di level US$23,66 per lembar langsung melonjak lebih dari 5% pada perdagangan setelah jam bursa.

    Ketua sekaligus CEO SoftBank Group, Masayoshi Son, mengatakan investasi strategis ini mencerminkan keyakinan manufaktur dan pasokan semikonduktor canggih di AS akan terus berkembang.

    “Investasi strategis ini mencerminkan keyakinan kami bahwa manufaktur dan pasokan semikonduktor canggih akan semakin berkembang di Amerika Serikat, dengan Intel memainkan peran penting,” kata Masayoshi.

    Bagi Intel, suntikan modal ini menjadi validasi penting setelah dalam beberapa tahun terakhir posisinya kalah bersinar dibandingkan pesaing seperti Nvidia. Investasi ini juga menegaskan minat baru SoftBank di pasar AS, khususnya pada chip untuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    Belum lama ini, SoftBank juga membeli pabrik milik Foxconn di Lordstown, Ohio, yang akan dialihfungsikan menjadi pusat data AI.

    Di bawah kepemimpinan CEO baru, Lip-Bu Tan, Intel tengah melakukan restrukturisasi untuk merampingkan bisnis semikonduktor dan fokus pada portofolio inti, yaitu klien serta pusat data.

    Pada musim panas tahun ini, Intel menutup divisi arsitektur otomotif dan memberhentikan sebagian besar karyawannya. Perusahaan juga berencana memangkas tenaga kerja di divisi Intel Foundry sebesar 15–20%.

    Tan sendiri harus menghadapi tekanan politik dalam beberapa pekan terakhir setelah Presiden Donald Trump meminta dirinya mundur dengan tuduhan konflik kepentingan.

    Selain itu, pemerintahan Trump juga dikabarkan sempat membahas rencana untuk mengambil porsi kepemilikan di Intel.

    Kesepakatan antara SoftBank dan Intel ini terjadi hanya beberapa hari setelah pemerintah AS mengancam akan mengenakan tarif baru pada chip semikonduktor impor sebagai bagian dari strategi meningkatkan produksi dalam negeri.