Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi Dapat Remisi 9 Bulan dari Pemerintah

    Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi Dapat Remisi 9 Bulan dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Istri terdakwa pembuhnuhan Brigadir J, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi mendapatkan remisi sembilan bulan dari pemerintah dalam rangka HUT ke-80 RI.

    Kepala Humas Lapas Kelas 2 Tangerang Ratmin mengungkapkan pengurangan hukuman itu berdasarkan remisi umum empat bulan, remisi dasawarsa 90 hari dan remisi tambahan lain dua bulan.

    “Remisi umum empat bulan, remisi dasawarsa 90 hari dan remisi tambahan donor darah dua bulan,” ujar Ratmin saat dikonfirmasi, Selasa (19/8/2025).

    Dia menjelaskan pertimbangan Putri mendapatkan remisi lantaran dinilai telah berbuat baik dan tidak melanggar tata tertib selama menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

    Alhasil, kata Ratmin, Putri berhak mendapatkan remisi dari pemerintah terkait HUT ke-80 RI.

    “Ya pertimbangannya seluruh WBP yang selama di dalam Lapas berbuat baik dan tidak ada pelanggaran tata tertib WBP tersebut berhak mendapatkan remisi,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Putri merupakan terpidana setelah terbukti membunuh ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

    Putri awalnya menghuni Lapas perempuan atau Lapas Pondok Bambu. Namun, kini dia dijebloskan ke Lapas Kelas 2 A Tangerang.

    Adapun, hukuman Putri juga telah dipangkas oleh Mahkamah Agung (MA) dari awalnya dihukum 20 tahun pidana, kini istri Ferdy Sambo itu harus menjalani hukuman 10 tahun.

  • Ketua MPR Muzani Tepis Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden jadi 8 Tahun

    Ketua MPR Muzani Tepis Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden jadi 8 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir kompak menepis isu perpanjangan masa jabatan presiden Indonesia yang menjadi 8 tahun dalam satu periode.

    Muzani mengatakan MPR tidak pernah membahas dan memikirkan perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana isu yang sedang ramai diperbincangkan.

    “Enggak ada pembahasan, enggak ada pemikiran. Di MPR enggak ada pandangan, pemikiran, enggak ada sama sekali,” ungkapnya di Gedung Nusantara II DPR, Selasa (19/8/2025).

    Muzani menegaskan agar masyarakat tidak mengembangkan informasi yang memantik kegaduhan, salah satunya soal perpanjangan masa jabatan Presiden. 

    “Itu jangan mengembangkan sesuatu yang dalam pikiran kami saja enggak terpikir sama sekali,” kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra itu.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Adies juga menegaskan tidak ada pembahasan terkait masa perpanjangan jabatan presiden.

    “Itu masih jauh. Jangan berandai-andai,” jelasnya kepada wartawan.

    Adies turut mempertanyakan asal informasi tersebut. Menurutnya masyarakat jangan melempar “bola panas” kepada presiden mengenai isu tersebut.

    “Waduh jangan begitu, kashian Pak Presiden. Biar beliau sibuk kerja,” pungkas politisi Golkar tersebut.

  • Nasdem Minta RAPBN 2026 Fokus ke Sektor Padat Karya hingga Perluasan Hilirisasi

    Nasdem Minta RAPBN 2026 Fokus ke Sektor Padat Karya hingga Perluasan Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Ratih Megasari mengatakan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RABN) 2026 fokus dalam meningkatkan sektor padat karya hingga memperluas hilirisasi di berbagai sektor.

    Hal itu dia sampaikan saat Sidang Paripuna ke-2 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun Anggaran 2026 dan penetapan Keanggotaan Fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan DPR RI tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Selasa (19/8/2025).

    “Nasdem menekankan pentingnya mengarahkan investasi ke sektor padat karya, pembangunan infrastruktur publik, serta penguatan industri dalam negeri agar manfaat lebih merata,” kata Ratih.

    Selain itu, dia menjelaskan hilirisasi tidak hanya di sektor tambang tetapi juga di pertanian, perikanan, dan kehutanan guna menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang mampu bersaing pasar global.

    Dia mengimbau pemerintah mewaspadai tantangan berupa lambatnya pertumbuhan permintaan komoditas ekspor serta moderasi harga komoditas unggulan di pasar internasional.

    Dia menuturkan RAPBN 2026 tidak hanya dirancang berorientasi pada hasil jangka pendek, tapi perlu diarahkan untuk mengatasi akar-akar struktural kemiskinan.

    Di sisi lain, fraksi Nasdem sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun 2026 merupakan sasaran yang optimis. Begitupun target penurunan kemiskinan yang mencapai 0,5% hingga 0%.

    “Tingkat pengangguran terbuka di 2026 yang berada di kisaran 4,44% sampai 4,96% merupakan target yang realistis,” jelasnya.

    Nasdem turut menyambut baik proporsi penciptaan lapangan kerja sebagai indikator baru di tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 37,95%.

    Ratih juga menyampaikan bahwa Nasdem mengapresiasi subsidi pupuk, dana desa, KUR, hingga pembangunan lumbung pangan sehingga memerlkuat sektor pangan.

    Adapun Ratih sebagai perwakilan Nasdem memahami bahwa penurunan transfer dana ke desa merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang memperbesar alokasi belanja kementerian/lembaga hingga Rp1.498,3 triliun dengan porsi signifikan diarahkan langsung untuk mendukung program di daerah.

    “Penyesuaian kebijakan fiskal yang progresif, di mana alokasi belanja pemerintah pusat lebih diarahkan untuk menyentuh masyarakat secara langsung tanpa mengurangi komitmen terhadap pengembangan daerah,” pungkasnya

  • Pasokan Gas Dibatasi, Produksi Industri Gelas Kaca Tak Optimal

    Pasokan Gas Dibatasi, Produksi Industri Gelas Kaca Tak Optimal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Gelas/Kaca Indonesia (APGI) menyebut, kondisi pasokan gas yang diterima industri saat ini masih dibatasi 48% pemakaian maksimum. Untuk itu, industri terpaksa menggunakan sumber energi alternatif.

    Sejak 13 Agustus 2025, pelaku industri di wilayah Sumatra dan Jawa Barat mengeluhkan tekanan gas yang turun sehingga pabrik tidak dapat berproduksi normal. Namun, saat ini tekanan penyaluran gas disebut sudah membaik dibandingkan pekan lalu.

    Ketua Umum APGI Henry T Susanto mengatakan, pelaku industri juga dikenakan harga gas regasifikasi jika melebihi penggunaan volume 48% senilai US$14,8 per MMBtu. Hal ini meningkatkan ongkos produksi di industri pengolahan.

    “Pada 13 Agustus 2025, supply gas sampai terhenti di beberapa pabrik anggota kami. Sekarang sebagian tekanan penyaluran gas ke anggota kami sudah membaik dan kembali normal, tetapi sebagian masih belum membaik,” kata Henry kepada Bisnis, Selasa (19/8/2025).

    Meski saat ini tekanan gas berangsur normal, pembatasan volume 48% masih berjalan. Padahal, 50%-60% pemakaian gas di pabrik gelas untuk menyalakan tungku pembakaran.

    Dengan kuota pemakaian gas 48%, pihaknya hanya dapat menyalakan tungku pembakaran tanpa bisa berproduksi. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka anggota APGI akan terpaksa merumahkan karyawan.

    “Sebagian pabrik yang mempunyai fasilitas dual fuel terpaksa memakai bahan bakar alternatif seperti residu atau solar. Walaupun hasilnya tidak optimal,” tuturnya.

    Untuk diketahui, industri gelas atau kaca mestinya mendapatkan volume gas dengan harga gas bumi tertentu (HGBT) sesuai dengan Kepmen ESDM No 76 K/2025 yakni US$7 per MMBtu.

    Namun, terjadi pembatasan pemakaian gas murah tersebut oleh pemasok sehingga kelebihan penggunaan harus membayar surcharge 120% dari harga gas regasifikasi yang besarnya US$14,8 per MMBtu.

    “Dampak terhentinya atau kurangnya supply gas ke anggota kami menyebabkan terhentinya produksi. Tungku pembakaran tidak mendapatkan gas sehingga temperatur turun dan mengancam robohnya tungku pembakaran yang biaya pembuatannya mahal dan merupakan investasi utama,” pungkasnya.

  • Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

    Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

    Bisnis.com, BEKASI — Perum Bulog menyiapkan sejumlah langkah terkait percepatan target swasembada beras oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada tahun ini.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memaparkan bahwa dirinya telah menginstruksikan jajarannya untuk menata kembali pengelolaan beras, mulai dari proses penyerapan hingga penyaluran.

    “Kaitan dengan percepatan ini Bulog akan menata, mulai dari penyerapannya, kemudian nanti penyimpanan dan pergudangannya,” kata Rizal saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025).

    Terkait penyaluran beras, purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini menjelaskan bahwa Bulog juga berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti TNI, Polri, hingga Kejaksaan Agung.

    Rizal menyampaikan ketiga instansi itu juga menerima tugas untuk terlibat dalam mendorong ketahanan pangan dalam negeri, sehingga sinergi perlu dilakukan.

    Ketika ditanya perihal penyesuaian target serapan dan penyaluran beras dalam lingkup Bulog, dia menyampaikan masing-masing tetap dipatok sebanyak 4 juta ton penyerapan dan 1,5 juta ton penyaluran.

    Menurut Rizal, jumlah tersebut dipastikan cukup sebagai beras cadangan bagi masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi kontingensi maupun hal darurat lainnya.

    “Stok kita kan 4,2 juta ton, kemudian serapan kami selama ini sudah 4 juta ton. Yang sudah keluar barang untuk beras SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan] maupun bantuan pangan rencananya adalah 1,5 juta ton,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeklaim bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun ini dengan sejumlah syarat, antara lain terkait impor beras dan kondisi iklim.

    Dia menjelaskan bahwa syarat pertama yang telah dipenuhi berkaitan dengan stok beras yang saat ini berkisar 4 juta ton di Perum Bulog, mengungguli capaian tahun lalu yang berkisar 1 juta ton.

    “Kata kunci pertama stok [beras] kita tertinggi, dulu 1 juta ton lebih, sekarang 4 juta ton. Kedua adalah [beras] tidak diimpor, mudah-mudahan 4 bulan lagi bertahan tidak diimpor,” katanya di tempat yang sama.

    Dia kemudian menyinggung perihal faktor iklim. Amran berharap tidak ada keadaan cuaca yang dapat mengguncang produksi beras hingga akhir tahun ini.

    Jika sesuai skenario tersebut, dia meyakini bahwa swasembada beras akan tercapai dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target empat tahun yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

  • PU Bidik 100 Sekolah Rakyat Rampung 2026, Butuh Anggaran Rp24,9 Triliun

    PU Bidik 100 Sekolah Rakyat Rampung 2026, Butuh Anggaran Rp24,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan konstruksi Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat Tahap II bakal dimulai pada September 2025.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa konstruksi tersebut bakal dipercepat lantaran 100 Sekolah Rakyat tersebut dibidik rampung pada Juni 2026, atau tepat sebulan sebelum tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai.

    “Kita mulai [konstruksi] September 2025 mulai tahap kedua,” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (19/8/2025).

    Sementara itu, mengacu pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2026 anggaran pembangunan 100 Sekolah Rakyat tahun Depan ditetapkan sebesar Rp24,9 triliun. Di mana, alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen.

    Sebagai informasi, pada 2025 pemerintah menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada 200 lokasi dengan rincian tahap I 100 lokasi dan tahap II 100 lokasi.

    Konstruksi Sekolah Rakyat tahap I telah rampung dilaksanakan dengan biaya sebesar Rp1,76 triliun untuk belanja operasional Kementerian Sosial (Kemensos) dan sebesar Rp1,19 triliun untuk belanja fisik Kementerian PU.

    Kemudian, konstruksi tahap II dianggarkan sebesar Rp24,9 triliun dengan perincian sebanyak Rp20 triliun dialokasikan kepada Kementerian PU untuk pembangunan 200 SR. Sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR dialihkan kepada Kemensos.

    “Target kita itu 2026 Juni selesai semua 200 sekolah karena masuk sekolah kan Juli,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membentuk 100 unit sekolah rakyat (SR) setiap tahunnya untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Tanah Air.

    Prabowo mengeklaim hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 sekolah rakyat. Dia menargetkan pembentukan sekolah rakyat akan terus bertambah setiap tahun dengan kelipatan 100 unit ke depan.

    “Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200 [sekolah rakyat], tahun selanjutnya akan menjadi 300 [sekolah rakyat], dan seterusnya,” kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).

    Kepala Negara ke-8 RI itu menegaskan sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk masyarakat dari desil 1 dan desil 2 dengan penghasilan yang sangat rendah.

  • Kilang Pertamina Akuisisi 14% Saham Produsen Pelumas Patra SK

    Kilang Pertamina Akuisisi 14% Saham Produsen Pelumas Patra SK

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) resmi mengakuisisi saham PT Patra SK sebesar 14% dari SK Enmove Co., Ltd. Aksi korporasi ini diambil untuk memperkuat bisnis perseroan di industri pengolahan minyak.

    Dengan akuisisi saham ini, maka saat ini Patra SK dimiliki oleh tiga entitas bisnis, yaitu KPI, Pertamina Patra Niaga, dan SK Enmove Co., Ltd..

    Pjs. Corporate Secretary KPI Milla Suciyani menjelaskan bahwa akuisisi ini merupakan langkah strategis KPI untuk memperkuat rantai bisnis yang dijalankan KPI. Selain memperkuat bisnis existing melalui peningkatan kapasitas kilang-kilang existing, membangun kilang baru, KPI juga menjalankan strategi akuisisi. Akuisisi ini menjadi langkah pertumbuhan yang dilakukan KPI.

    “Akuisisi ini bertujuan untuk menciptakan integrasi yang lebih kuat dalam rantai pasok dan produksi. KPI selama ini memang memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku dan utilitas pendukung bagi PT Patra SK, yang bergerak di bidang produksi bahan dasar utama yang digunakan untuk membuat pelumas atau lube base oil. Dengan masuknya KPI sebagai pemilik, tentu akan semakin memperkuat portofolio bisnis KPI,” ujar Milla melalui keterangan resminya, Selasa (19/8/2025). 

    Milla menambahkan bahwa akuisisi ini merupakan salah satu rencana strategis yang telah disusun KPI. Tak hanya sekadar transaksi bisnis, akuisisi ini juga bagian dari strategi besar KPI untuk memaksimalkan nilai dan sinergi dalam industri kilang dan mendukung kemandirian energi nasional.

    Dengan masuknya KPI sebagai pemegang saham, kolaborasi di Patra SK ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina secara keseluruhan, baik dari sisi operasional maupun finansial. Milla menambahkan, pembelian saham ini juga memberikan dampak signifikan bagi KPI, maupun Pertamina. Salah satunya adalah terbukanya peluang untuk memperluas pasarnya, tak hanya di dalam negeri, melainkan juga ke mancanegara.

    “Dengan akuisisi ini, KPI memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi, meningkatkan nilai produk yang kita punya dan kemudian secara bersama-sama memasuki market, baik domestik maupun go international,” tutur Milla.

    Sebelumnya, KPI dan Patra SK juga telah menjalin kerja sama di sejumlah bidang teknis, di antaranya yang terkait dengan peningkatan reliability di kilang dan optimasi katalis, untuk meningkatkan mutu produk dengan kualitas tinggi. Karena itulah, Milla optimistis, kolaborasi ini ke depannya akan semakin memperkuat posisi masing-masing perusahaan, terlebih dengan dukungan teknologi dari Korea Selatan yang dibawa oleh SK Enmove.

    “Kami berharap kolaborasi ini mampu memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak, sekaligus memperkuat posisi KPI sebagai perusahaan energi terdepan di Asia Tenggara. Kami juga berharap kerja sama ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia,” kata Milla.

    Patra SK adalah perusahaan yang bergerak di industri minyak pelumas dasar (lube base oil). Perusahaan ini merupakan hasil kerja sama antara PT Pertamina Patra Niaga dan SK Enmove yang berasal dari Korea Selatan. Berdiri sejak 2006, Patra SK memiliki pabrik produksi di Dumai, Provinsi Riau yang telah beroperasi sejak 2008.

    Adapun, produk pelumas yang dihasilkan Patra SK digunakan untuk mesin bensin dan diesel, turbin dan kompresor, oli bearing, fluida tractor, dan pelumas industri lainnya.

  • Sektor UKM Negara Tetangga Masih Suram, Penyaluran Kredit Kian Terkikis

    Sektor UKM Negara Tetangga Masih Suram, Penyaluran Kredit Kian Terkikis

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank-bank komersial Thailand menghadapi kontraksi penyaluran kredit dalam empat kuartal berturut-turut, seiring dengan segmen usaha kecil dan konsumer terhambat oleh peningkatan risiko kredit di tengah perlambatan ekonomi.

    Dilansir dari Bloomberg, Selasa (19/8/2025), Bank of Thailand menyampaikan portofolio pinjaman menyusut 0,9% pada periode April-Juni 2025, lebih lambat dari kontraksi 1,3% pada kuartal pertama. Rasio kredit bermasalah sedikit meningkat menjadi 2,91%, atau 554,9 miliar baht, pada akhir kuartal kedua. Sementara pada kuartal pertama tercatat 2,9%, atau 548,1 miliar baht.

    Bank-bank Thailand telah memperketat aturan penyaluran kredit ke usaha kecil dan menengah dan pinjaman konsumen untuk mengendalikan utang macet karena negara tersebut mencatatkan rasio utang rumah tangga tertinggi di Asia Tenggara. “Permintaan pinjaman tidak mungkin berubah positif pada kuartal ketiga karena bank-bank terus berhati-hati dalam memberikan pinjaman,” ujar Asisten Gubernur BOT Suwannee Jatsadasak mengatakan kepada wartawan di Bangkok.

    Menurutnya, perusahaan-perusahaan Thailand masih berhati-hati dalam melakukan investasi baru dan terus mengurangi utang. Meskipun tarif AS telah ditetapkan, lanjutnya, ketidakpastian mengenai pungutan transshipment dan masalah lainnya terus menghambat pemulihan operasi normal.

    Bank Sentral Thailand telah memangkas suku bunga acuan sebesar 100 basis poin sejak Oktober untuk membantu menopang perekonomian yang diperkirakan melemah akibat dampak tarif AS terhadap ekspor dan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Data yang dirilis pada hari Senin menunjukkan pertumbuhan ekonomi Thailand melambat menjadi 2,8% pada kuartal kedua dari 3,2% pada tiga bulan sebelumnya.

    Bank of Thailand menyampaikan meskipun terjadi kontraksi kredit dan peningkatan rasio kredit macet, sistem perbankan Thailand tetap tangguh dengan tingkat permodalan, pencadangan kerugian kredit, dan likuiditas yang kuat. Penyaluran kredit kepada perusahaan besar terus meningkat pada kuartal kedua dan profitabilitas bank meningkat dari kuartal sebelumnya karena pendapatan dividen musiman, menurut BOT.

    Adapun, bank-bank komersial Thailand telah meningkatkan pencadangan sebagai penyangga terhadap potensi ketidakpastian yang timbul dari risiko kebijakan perdagangan global. “Pendapatan bunga bersih perbankan menurun selama periode April-Juni sebagai akibat dari pemotongan suku bunga, penurunan volume kredit, dan penerapan berbagai langkah keringanan utang,” jelas Bank Sentral.

  • 2,5 Miliar Data Gmail Bocor, Google Perkuat Keamanan dan Minta Pengguna Waspada

    2,5 Miliar Data Gmail Bocor, Google Perkuat Keamanan dan Minta Pengguna Waspada

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna Gmail perlu berhati-hati ditengah rumor kebocoran data Google. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan akun.

    Menurut laporan Forbes, sekitar hari Sabtu (9/8/2025), peretas dari kelompok bernama ShinyHunters telah mengakses sistem basis data Salesforce Google.

    Pihak Google juga sudah mengkonfirmasi serangan tersebut dan menyatakan, data umum seperti nama pelanggan dan perusahaan telah bocor, tetapi untuk kata sandi tidak.

    Dengan kebocoran data tersebut, artinya pengguna layanan Google termasuk Gmail dan Google Cloud kini berisiko menjadi korban upaya phising.

    Laporan awal tentang upaya serangan tersebut telah terlihat di Reddit, yang kemungkinan terkait dengan kebocoran data. Sejumlah pengguna menjelaskan dugaan karyawan Google telah menghubungi mereka melalui telepon untuk memberitahu adanya pelanggaran keamanan di akun mereka.

    Dalam upaya penipuan itu, penyerang mencoba mengambil alih akun Gmail dengan memicu “Pengaturan ulang akun” dan kemudian mencegat kata sandi, lalu mengunci pemegang akun. 

    Metode serangan lainnya melibatkan “Dangling Buckets”, atau secara sederhananya alamat akses yang sudah usang, untuk kemudian peretas mencuri data atau menyuntikkan malware ke Google Cloud.

    Kedua metode tersebut sangat berbahaya, dan mengancam pengguna Gmail dan Google Cloud, sekitar 2,5 miliar orang di seluruh dunia.

    Sebetulnya, secara teori, yang menjadi target incaran peretasan memang perusahaan, tetapi itu tidak menutup kemungkinan individu juga dapat dengan mudah menjadi target.

    Demi keamanan, maka pengguna perlu memastikan akun Google mereka terlindungi dari akses tidak sah. Dikutip dari PCWorld, Google telah menyediakan langkah-langkah keamanan berikut ini.

    -Pemeriksaan Keamanan Google, digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan secara otomatis, serta mendapatkan rekomendasi keamanan akun

    -Program Perlindungan Lanjutan Google, digunakan untuk mendapatkan penghalang keamanan tambahan yang memblokir pengunduhan file yang berpotensi berbahaya dan membatasi aplikasi non-Google mengakses data Gmail

    -Kunci sandi, digunakan agar tetap terlindungi dari serangan peretasan dan upaya phising

    Paling penting, pengguna juga perlu untuk selalu waspada. Selalu bersikap skeptis terutama jika dihubungi oleh “Staf Support” yang tidak dapat mengkonfirmasi identitas mereka.

    Karyawan Google tidak akan pernah menghubungi pengguna melalui telepon atau email untuk mengatur ulang kata sandi atau membuat perubahan lain pada akun. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

    Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap komposisi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan mayoritas anggaran yang akan diterima oleh BGN dalam program MBG 2026 untuk mengintervensi makan bergizi.

    “Jadi sebagian besar sih uangnya mungkin hampir 75% itu untuk intervensi makan bergizi, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” kata Dadan dalam Talkshow Potret 1 Tahun BGN di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Dia menjelaskan bahwa dari total anggaran jumbo itu, sekitar Rp1,2 triliun per hari atau Rp25 triliun per bulan pada 2026 akan digunakan untuk mengintervensi penyediaan MBG yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

    Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa sebanyak 95% pemenuhan bahan baku untuk MBG berasal dari produk pertanian, sehingga pelaksanaan program ini diharapkan akan mendorong sektor pertanian di Tanah Air.

    “Dan untuk dana Rp335 triliun tahun depan itu lebih banyak untuk intervensi makan bergizi. Karena untuk intervensinya saja kami akan menggunakan kurang lebih Rp1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp25 triliun per bulan, karena penerima manfaatnya sudah kami asumsikan mencakup 82,9 juta,” terangnya.

    Di samping itu, anggaran jumbo senilai Rp335 triliun itu akan digunakan untuk mendukung manajemen operasional, termasuk gaji pegawai BGN. Anggaran ini juga mencakup digitalisasi data penerima manfaat MBG. Dalam hal ini, BGN menginginkan agar setiap penerima manfaat terdata dalam sistem.

    Dia menjelaskan pendataan ini dilakukan seiring dengan masih adanya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tertinggal dari sisi digitalisasi.

    “Jadi anak-anak itu pada saat masuk di sekolah itu harus kita scan, sehingga anak itu ketika datang ke sekolah langsung terdata di SPPG,” jelasnya.

    Dia juga memastikan hingga kini pemerintah belum membidik target tambahan penerima manfaat MBG untuk tahun depan. Dengan kata lain, jumlah penerima MBG pada 2026 diperkirakan masih sama dengan target Desember tahun ini, yakni 82,9 juta penerima manfaat.

    “Karena ada yang lahir, ada yang lulus SMA, jadi pasti akan tetap sama. Masih [sama dengan tahun ini], asumsi kami 82,9 juta, nanti realitasnya lihat tahun depan, ya,” tandasnya.