Author: Bisnis.com

  • RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI

    RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI

    Bisnis.com, JAKARTA — INSEAD, sekolah bisnis pascasarjana skala global, menekankan urgensi eksperimen secara terus menerus bagi Indonesia untuk menyambut revolusi kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor.

    Makin cepat dini teknologi ini digunakan, manfaat yang dirasakan makin besar.

    Dekan INSEAD Prof. Francisco Veloso mengatakan terdapat dua aspek untuk menyiapkan diri menyambut revolusi AI. Pertama, memikirkan langkah tujuan dan langkah strategis. Negara-negara, seperti dunia, harus memikirkan kemana mereka ingin pergi dengan teknologi ini. 

    Dia menekankan jika tidak ada perencanaan yang jelas, sering kali pengembangan AI terbentur pada masalah teknis, manajerial, hingga kepemimpinan. Oleh sebab itu, lanjutnya, penting untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat bereksperimen dengan alat-alat ini dan memahami bagaimana mereka dapat bereksperimen dengan cara yang aman dan mendukung. 

    “Karena banyak orang tidak melakukan sesuatu karena mereka takut, takut bahwa manajemen tidak akan menyukai itu, takut bahwa data akan bocor dan membahayakan apa yang mereka lakukan,” kata Veloso di Jakarta, Selasa (19/8/2025). 

    Veloso menambahkan para pengambilan keputusan dan pengadopsi juga perlu didukung dengan menciptakan kerangka kerja yang tepat untuk memberitahu mereka apa yang aman dan tidak aman untuk dilakukan. 

    Tanpa kehadiran aturan yang jelas, kata Veloso, orang-orang akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak melakukan apa-apa karena takut melakukan kesalahan.

    “Mereka harus memiliki niat yang strategis dan keterampilan yang tepat,” kata Veloso. 

    Dekan INSEAD Prof. Francisco Veloso

    Dia mengatakan di INSEAD, Veloso dan seluruh pemangku kepentingan melakukan eksperimen yang aman melalui program gelar dan program pendidikan eksekutif yang sangat aktif. INSEAD telah menciptakan serangkaian program tentang AI untuk bisnis, kepemimpinan dengan AI.

    Veloso berharap dapat bekerja sama dengan beberapa pemimpin di Indonesia untuk membantu mereka mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang tepat sehingga mereka dapat memiliki niat yang strategis dan keterampilan yang tepat.

    “Sangat penting bahwa pemerintah memikirkan siapa yang akan dilatih untuk dapat melatih lebih banyak orang tentang keterampilan ini. Apa instrumen yang sedang diterapkan untuk menantang bisnis agar memiliki niat yang strategis? Pada saat yang sama, sangat penting bahwa kami mempromosikan eksperimen karena kami tidak tahu seperti apa masa depan akan terlihat,” kata Veloso. 

    Sebelumnya, Presiden Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Hammam Riza, menegaskan target Indonesia menjadi lima besar ekonomi dunia pada 2045 tidak akan tercapai dengan pendekatan konvensional. 

    Dia  mengungkapkan berdasarkan proyeksi, kontribusi AI terhadap ekonomi Indonesia bisa mencapai US$366 miliar atau setara dengan Rp5.965,8 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS) pada 2030. 

    Namun, untuk menjadi bangsa yang tidak hanya menjadi pasar AI melainkan juga pengembang AI, diperlukan kedaulatan digital yang kuat. 

    Hammam menyebutkan empat tantangan utama yang perlu dijawab dalam perjalanan AI Indonesia menuju 2045. Beberapa di antaranya yakni kesenjangan talenta, infrastruktur dan akses, keamanan dan privasi data, serta regulasi dan etika. 

    “Saat ini kita butuh 9 juta talenta digital pada 2030, tapi jumlahnya baru sekitar 200 ribu. Ini menunjukkan urgensi pengembangan talenta secara inklusif,” katanya.

    Senada dengan Hammam, Ayu Purwarianti, anggota Satuan Tugas Nasional Pengembangan Talenta AI Indonesia, menekankan pentingnya literasi AI bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, AI harus dibagi dalam tiga pendekatan yaitu AI untuk semua, AI untuk banyak orang, dan AI untuk sedikit orang.

    “AI untuk semua berarti setiap orang Indonesia, bahkan yang tidak menggunakan atau mengembangkan AI sekalipun, tetap perlu memiliki literasi tentang AI. Mereka perlu tahu bahwa ada risiko di balik teknologi ini, seperti deepfake atau penipuan digital,” kata Ayu. 

    Ilustrasi kecerdasan buatan

    Sementara itu, CEO DANA Indonesia Vincent Henry Iswara melihat AI sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan. 

    “Inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai lebih dari 80%, tapi pertumbuhan literasi keuangan masih lambat. Banyak orang punya akses, tapi belum tahu apa yang bisa dilakukan dengan layanan keuangan yang tersedia,” kata Vincent.

    Menurutnya, AI dapat membantu masyarakat memahami produk keuangan seperti tabungan, investasi, asuransi mikro, hingga kredit. 

    “Bayangkan jika setiap orang punya semacam penasihat keuangan cerdas berbasis AI yang bisa memberi saran sesuai kemampuan mereka. Ini bukan hal yang terlalu jauh, bahkan bisa terwujud dalam dua atau tiga tahun ke depan,” katanya.

  • Gas Murah Dibatasi, Produsen Keramik Shutdown 50% Produksi

    Gas Murah Dibatasi, Produsen Keramik Shutdown 50% Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyebut, anggotanya terpaksa memilih untuk menghentikan kapasitas produksi 50% jika pemasok gas masih memberlakukan pembatasan volume pemakaian gas 48% dengan harga gas bumi tertentu (HGBT).

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, kelebihan penggunaan gas atau 52% harus dibayarkan dengan tambahan surcharge 120% dari harga dasar gas regasifikasi US$14,8 per MMBtu atau setara US$17,8 per MMBtu dengan alasan keadaan kahar atau tidak terduga.

    “Walaupun supply gas berangsur-angsur mulai membaik, selama surat pembatasan gas tersebut tidak dicabut bisa dipastikan industri terpaksa memilih shutdown 50% kapasitas produksinya,” kata Edy kepada Bisnis, Selasa (19/8/2025).

    Saat ini, tekanan gas mulai pulih dibandingkan pekan lalu yang mana sempat turun drastis. Namun, untuk mengoptimalkan produksi dibutuhkan biaya produksi yang sangat tinggi.

    Terlebih, melalui Kepmen ESDM No. 76/2025 disebutkan bahwa pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per MMBtu (million British thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMBtu. Sementara, implementasinya lebih tinggi dari harga tersebut.

    “Karena lonjakan biaya produksi yang sangat tinggi sehingga hasil produksinya tidak bisa berdaya saing,” tuturnya.

    Untuk diketahui, terhitung mulai 13-31 Agustus 2025, industri di Jawa Barat dan Sumatra dikenai pembatasan pemakaian gas harian oleh PGN. Industri hanya diperbolehkan memanfaatkan volume gas HGBT seharga US$7 MMBtu sebanyak 48%.

    “Selebihnya 52% dikenakan tambahan surcharge 120% dari harga US$14,8 per MMBtu setara US$17,8 per MMBtu dengan alasan force majeure tersebut,” tuturnya.

    Sebelumnya, dalam catatan Asaki, tingkat utilisasi produksi pada semester I/2025 berada di kisaran 70%-71% atau naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 60%. 

    Adapun, secara volume produksi meningkat sekitar 62 juta meter persegi atau bertumbuh 16,5% (year-on-year/yoy). 

    “Kinerja industri keramik nasional di semester I/2025 meskipun bertumbuh, masih di bawah target Asaki yakni tingkat utilisasi 75% untuk semester I/2025 ini,” jelasnya. 

  • Ekonom Sebut Skema Subsidi Tertutup LPG-BBM Paling Efektif Cegah Kebocoran

    Ekonom Sebut Skema Subsidi Tertutup LPG-BBM Paling Efektif Cegah Kebocoran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Ishak mengusulkan penyaluran subsidi BBM dan LPG menggunakan skema tertutup. Namun, basis data yang digunakan mesti transparan dan menyeluruh.

    Untuk menerapkan skema tertutup yang berorientasi langsung ke target penerima, maka Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus dipastikan tersusun dengan benar.

    “Secara teori yang paling efektif subsidi tertutup atau targeted, tapi syaratnya kualitas data penerima riil, transparan serta sosialisasi yang baik,” kata Ishak kepada Bisnis, Selasa (19/8/2025).

    Menurut Ishak, pemerintah saat ini memang tengah menyusun data tersebut. Namun, di sejumlah wilayah masih ada yang tidak memperbarui data tersebut secara memadai.

    Kondisi tersebut lantaran minimnya perhatian dari pemerintah daerah dan keterbatasan anggaran untuk memperbarui data yang bersifat dinamis.

    Tanpa data yang akurat, Ishak menilai penyaluran subsidi yang tepat sasaran akan sulit tercapai. Hal ini pun dapat memicu keresahan di kalangan masyarakat bawah.

    “Oleh karena itu, skema baru penyaluran subsidi BBM sebaiknya dimulai dengan uji coba [pilot project] di wilayah terbatas. Dari uji coba tersebut, kendala-kendala yang muncul dapat diidentifikasi dan diperbaiki,” tuturnya.

    “Selain itu cakupannya dengan kriteria yang jelas dan tidak hanya mencakup rumah tangga miskin tapi juga hampir miskin dan aspiring class, kalau tidak akan menimbulkan resisten dan kekacauan,” jelasnya.

    Sebelumnya, alokasi anggaran subsidi energi diketahui meningkat 14,31% menjadi Rp210,1 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut naik dari outlook TA 2025 senilai Rp183,8 triliun.

    Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, subsidi energi terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg, serta subsidi listrik. Pada 2021-2024, realisasi subsidi energi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada 2021, anggaran subsidi energi tercatat Rp140 triliun, sementara pada 2024 tembus Rp177 triliun.

    Menteri Kemenko Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menerima data dan laporan terkait kebocoran subsidi energi yang tidak tepat sasaran atau dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas atas.

    Airlangga menyebut bahwa saat ini pemerintah menggelontorkan subsidi BBM dan LPG secara terbuka. Untuk itu, pihaknya berencana untuk mengubah mekanismenya seperti subsidi listrik.

    “Nanti pengguna dari yang sekarang, seperti contoh di sektor listrik, yang langganan tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawah dengan mekanisme semacam itu bisa diimplementasikan di sektor energi lain,” kata Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

    Kendati demikian, Airlangga menuturkan bahwa mekanisme tersebut masih dalam pembahasan internal. Pada waktunya, dia memastikan akan menyosialisasikannya kepada masyarakat sebelum diterapkan skema penyaluran subsidi terbaru.

    “Nanti pada waktunya akan disosialisasikan ke masyarakat sebelum dilaksanakan. Namun, sekarang masih dalam penggodokan,” terangnya.

  • Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran ‘Dicaplok’ MBG

    Demokrat Minta Kualitas Pendidikan Tak Turun, Meski Anggaran ‘Dicaplok’ MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari semua fraksi partai dalam rapat pandangan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RABN) 2026.

    DPR RI menggelar Sidang Paripuna ke-2 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun Anggaran 2026 dan Penetapan Keanggotaan Fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan DPR RI tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Selasa (19/8/2025).

    Pada kesempatan itu, Andi Muzaki, yang mewakili partai Demokrat, menyampaikan pandangan partainya tentang hal tersebut. Andi memaparkan Demokrat mengimbau agar besarnya alokasi anggaran pendidikan untuk MBG tidak mengurangi kualitas mutu pendidikan di Indonesia.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas SDM, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan,” paparnya, Selasa (19/8/2025).

    Dia menegaskan bahwa Demokrat menginginkan implementasi program ini dijalankan sesuai rencana yang matang sehingga tidak mengorbankan kebutuhan strategis lainnya.

    Menurutnya, peningkatan kualitas guru, sarana pendidikan, serta riset dan inovasi merupakan tonggak penting mencerahkan masa depan bangsa Indonesia.

    Dalam pemaparan tersebut, Andi menegaskan Partai Demokrat mendukung penuh RAPBN 2026 dengan catatan sumber dan realisasi anggaran tepat sasaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional serta menyejahterakan masyarakat.

    Diketahui, program MBG menyedot anggaran pendidikan hampir 44% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Pada Buku II Nota Keuangan serta RAPBN 2026, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran untuk program MBG senilai Rp335 triliun dalam RAPBN 2026. Lalu, MBG masuk ke dalam anggaran pendidikan di RAPBN 2026.

    Adapun, anggaran pendidikan pada RAPBN 2026 dialokasikan sebesar Rp757,82 triliun.

  • Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga

    Laptop Vivobook hingga Mouse Turun Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen laptop dan komputer, Asus, menawarkan promo 8.8 Agustus Mega Sale, yang dimulai sejak tanggal 8-31 Agustus. 

    Lewat promo ini, mereka menawarkan diskon pada sejumlah produk laptop hingga 15%, serta gratis ongkos kirim, cicilan 0%, dan extra garansi. Diskon-diskon ini hanya berlaku di toko online resmi mereka, Asus Online Store.

    Salah satu produk mereka yang turun harga adalah laptop Vivobook S 15 OLED (S5507) pada varian RAM 32GB-nya. Produk tersebut turun Rp4,6 juta dari harga aslinya yang sebesar Rp25 juta.

    Dengan besarnya diskon serta beragam pilihan produk yang ditawarkan, dapat dikatakan bulan Agustus bisa menjadi waktu yang tepat bagi pelanggan setia Asus, dan juga pelanggan lainnya yang tengah mencari laptop baru.

    Untuk mengetahui rincian lengkap terkait laptop mana saja yang didiskon Asus, berikut ini adalah daftarnya, dikutip dari laman resmi Asus:

    Vivobook S 15 OLED (S5507)

    RAM 16 GB dari Rp15.799.000 jadi Rp13.174.150

    RAM 32 GB dari Rp24.999.000 jadi Rp20.399.000 

    Vivobook S14 OLED (S5406)

    RAM 16 GB dari Rp15.799.000 jadi Rp15.499.000

    RAM 32 GB dari Rp21.499.000 jadi Rp18.449.100

    Zenbook DUO (UX8406) dari Rp30.499.000 jadi Rp25.074.150

    Vivobook S

    RAM 16 GB dari Rp15.799.000 jadi Rp13.174.150

    RAM 32 GB dari Rp24.999.000 jadi Rp20.399.000

    Vivobook S 15 OLED (S5507) – S5507QA-OLEDSP11M dari Rp15.799.000 jadi Rp13.174.150

    Vivobook S 14 OLED (S5406SA) – S5406SA-OLEDS7311M dari Rp21.499.000 jadi Rp18.449.100

    Vivobook S 14 OLED (S5406SA) – S5406SA-OLEDS7312M dari Rp21.499.000 jadi Rp18.449.100

    ProArt PZ13 (HT5306) – HT5306QA-OLEDSP11M dari Rp26.999.000 jadi Rp22.099.150

    Zenbook DUO (UX8406) – UX8406MA-OLEDS711 dari Rp30.499.000 jadi Rp25.074.150

    Selain laptop, Asus pun juga mengadakan diskon untuk sejumlah aksesorisnya, seperti:

    Mouse & Keyboard:

    ASUS Marshmallow Mouse MD100 dari Rp599.000 jadi Rp424.150

    ASUS Wireless Mouse MD102 dari Rp649.000 jadi Rp466.650

    ASUS WT300 RF Mouse dari Rp399.000 jadi Rp254.150

    ASUS Marshmallow Mouse MD100 – Lilac Mist Purple dari Rp599.000 jadi Rp424.150

    Marshmellow Mouse MD100 Oat Milk set with Green Tea Latte dari Rp599.000 jadi Rp424.150

    ASUS Marshmallow Mouse MD100 – Quite Blue dari Rp599.000 jadi Rp424.150

    MD102 MOUSE Beige – MD102 MOUSE/BG dari Rp649.000 jadi Rp466.650

    Keyboard KW100 dari Rp799.000 jadi Rp594.150

    Keyboard U2000 KEYBOARD+MOUSE dari Rp399.000 jadi Rp254.150

    Keyboard KW100 – Oat Milk dari Rp799.000 jadi Rp594.150

    Charger & Lainnya:

    100W Cable Charger C To C – LCA51 USB-C 1.5M CBL/WT/WW dari Rp399.000 jadi Rp254.150

    100W Cable Charger C To C – LCA51 USB-C 1.5M CBL/WT/WW dari Rp699.000 jadi Rp509.150

    ASUS 65 Watt USB-C Gan Charger dari Rp799.000 jadi Rp594.150

    100W Multiport Adapter – AC100-02 CHARGER dari Rp999.000 jadi Rp764.150

    ASUS USB-C Mini Dock Rp929.000 jadi Rp704.650

    Dalam laman resminya, Asus juga menampilkan beberapa syarat dan ketentuan seperti misalnya:

    Program Extra Garansi Internasional 1 tahun hanya berlaku untuk produk seri Zenbook, ProArt, dan Vivobook S

    Penyelenggara berhak mengubah syarat dan ketentuan kapan saja

    Privasi dan penggunaan data pribadi peserta akan digunakan sesuai kebijakan privasi Asus

    (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Kementerian HAM Pantau Kasus Kematian Prada Lucky, 20 Prajurit TNI Tersangka

    Kementerian HAM Pantau Kasus Kematian Prada Lucky, 20 Prajurit TNI Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK HAM) Kementerian Hukum dan HAM RI Munafrizal Manan menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga akibat kekerasan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

    Penyidik Polisi Militer Kodam (Pomdam) Udayana telah menetapkan 20 prajurit sebagai tersangka, termasuk seorang perwira pertama. Munafrizal menilai peristiwa tragis yang merenggut nyawa prajurit muda ini sebagai sinyal serius perlunya reformasi internal di tubuh TNI.

    “Kementerian HAM mengapresiasi komitmen dan kerja TNI AD dalam mengusut kasus ini. Penegakan hukum harus berjalan transparan, sungguh-sungguh, dan adil. Itu merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia,” ujarnya dalam rilisnya, Selasa (19/8/2025).

    Munafrizal mendukung desakan Komisi I DPR RI agar TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pembinaan prajurit, khususnya menghapus budaya senior-junior yang kerap menjadi akar kekerasan.

    “Kematian Prada Lucky harus menjadi momentum TNI untuk mengevaluasi sistem pembinaan prajurit muda secara kritis dan menyeluruh. Evaluasi ini harus mencakup budaya organisasi dan praktik senior-junior,” tegasnya.

    Lebih lanjut, dia mendorong TNI melibatkan Komnas HAM, lembaga independen, serta pakar HAM dalam proses evaluasi untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan reformasi.

    Hasil evaluasi tersebut, katanya, wajib dijadikan dasar perbaikan, seperti revisi kurikulum pelatihan, penguatan mekanisme pengawasan internal yang independen, serta pembentukan tim pemantau eksternal.

    Munafrizal menegaskan bahwa pola pembinaan disiplin TNI tidak boleh mengandung unsur penyiksaan. Dia mengingatkan Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998, yang mewajibkan negara mencegah, menyelidiki, dan menghukum setiap bentuk penyiksaan.

    “Dalam keadaan apapun, baik perang, ancaman perang, instabilitas politik, maupun perintah atasan, tidak boleh ada pembenaran untuk penyiksaan. Jika terbukti, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM serius,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Munafrizal mengutip UUD 1945 Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) yang secara tegas melarang penyiksaan dan menyatakan hak untuk tidak disiksa adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

    “Penyiksaan terhadap prajurit muda tidak bisa disebut pembinaan. Kasus ini harus menjadi momentum TNI untuk membenahi sistem pembinaan agar selaras dengan HAM dan mencegah tragedi serupa terulang,” pungkasnya.

  • Gubernur Sumut Tekankan Pentingnya Kolaborasi BPS dan Pemprov

    Gubernur Sumut Tekankan Pentingnya Kolaborasi BPS dan Pemprov

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyebutkan sinergitas pengelolaan Satu Data antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut adalah keharusan.

    Sebab data dan informasi statistik sangat penting, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

    Hal itu terungkap pada pertemuan Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Kepala BPS Sumut Asim Saputra di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (19/8/2025). Pertemuan ini juga sebagai tindak lanjut, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sumut dengan Kepala BPS Sumut, terkait Sinergi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, baru-baru ini.

    “Pelaksanaan Satu Data Daerah merupakan upaya untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standar data yang seragam, metadata yang jelas, serta keterpaduan antar-perangkat daerah,” ucapnya. Hal itu dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan yaitu Pemerintah daerah dan BPS di daerah.

    Penerapan kebijakan ini sangat penting untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Dengan data yang valid dan terintegrasi, proses perencanaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, terukur, dan akuntabel.

    Sementara, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menyampaikan, dalam waktu dekat akan ada pertemuan seluruh kepala BPS di Provinsi Sumut. Pada pertemuan itu, akan menyinkronkan serta menyelaraskan program Satu Data, termasuk untuk Provinsi Sumut.

    “Kami sudah bangun aplikasinya dengan berkolaborasi bersama Dinas Kominfo Sumut sebagai Walidata. Nantinya semua data bisa diakses melalui program Satu Data, seperti data penerima Bansos, kesehatan, termasuk data infrastruktur,” ucapnya.

    Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Effendy Pohan, Plt Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung, serta pimpinan BPS Sumut.

  • Pakai Anak Usaha untuk Ikut Lelang 1,4 GHz, Bos Yune: Ini Strategi WIFI

    Pakai Anak Usaha untuk Ikut Lelang 1,4 GHz, Bos Yune: Ini Strategi WIFI

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge mengungkapkan alasan menggunakan anak usahanya untuk mengikuti lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bagi layanan akses nirkabel pita lebar (Broadband Wireless Access/BWA). Adapun anak usaha yang digunakan dalam lelang tersebut adalah PT Telemedia Komunikasi Pratama.

    Presiden Direktur Surge Yune Marketatmo menjelaskan keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi yang telah dipersiapkan perusahaan sejak lama.

    “Ini merupakan bagian dari strategi perusahaan yang telah dikaji sebelumnya,” kata Yune kepada Bisnis pada Selasa (19/8/2025).

    Adapun mengenai kabar nilai dasar lelang frekuensi 1,4 GHz senilai Rp230 miliar untuk regional I, Yune enggan menjawab. 

    Dia mengatakan nilai dasar lelang menjadi ranah dan kewenangan Komdigi untuk mengumumkannya.

    Diketahui, PT Telemedia Komunikasi Pratama memang tidak merinci laporan keuangannya, namun mengklaim telah menjangkau lebih dari 150 juta populasi di Pulau Jawa, 18.000 desa, 592 kota, serta menggelar lebih dari 2.800 kilometer jaringan fiber optik.

    Sementara Surge mencatat pendapatan Rp513,4 miliar, tumbuh 66,17% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp309 miliar pada semester I/2025, 

    Pendapatan itu terdiri atas iklan Rp232,8 miliar, bandwidth Rp241,2 miliar, sewa core Rp31,4 miliar, colocation Rp1,15 miliar, serta managed telco service Rp7,5 miliar.

    PT Telemedia Komunikasi Pratama sebelumnya mayoritas dimiliki PT Yelooo Integra Datanet Tbk. (YELO). Namun pada Juni 2025, YELO melepas kepemilikannya kepada PT Dharma Sinar Semesta, anak usaha Surge, dengan nilai transaksi Rp20,6 miliar.

    Melansir laporan keuangan Surge dan entitas anak per 31 Desember 2024, PT Telemedia Komunikasi Pratama masuk dalam lima besar anak usaha dengan saldo piutang usaha terbanyak yakni Rp24,19 miliar.

    Disusul PT Berkat Anugerah Investindo Rp16,3 miliar, PT Mitra Pulau Media Rp14,65 miliar, PT Ads Platform Indonesia Rp13,83 miliar, dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk Rp12,06 miliar. 

    Sebelumnya, Komdigi melalui Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz telah mengumumkan tujuh perusahaan yang mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) untuk seleksi pengguna pita frekuensi tersebut pada 2025.

    Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Tim Seleksi menyampaikan penyelenggara telekomunikasi yang telah memperoleh akun e-auction dapat mengunduh dokumen seleksi hingga 20 Agustus 2025. Selanjutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan tertulis mengenai isi dokumen hingga 21 Agustus 2025.

  • Badai PHK Tekstil Masih Terjadi, Pengusaha Tuding Mafia Impor Biang Keladi

    Badai PHK Tekstil Masih Terjadi, Pengusaha Tuding Mafia Impor Biang Keladi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pegiat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menuding mafia kuota impor sebagai biang kerok keterpurukan sektor tekstil nasional. Kehadiran mafia impor juga menjadi salah satu pemicu badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi.

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mencatat sekitar 250.000 pekerja terkena PHK akibat penutupan 60 pabrik sepanjang 2023-2024.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) baru-baru ini juga merilis data pengurangan tenaga kerja sampai dengan Agustus 2025 sekitar 400.000 orang yang didominasi sektor TPT dan alas kaki.

    Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil menilai hal tersebut terjadi tak lepas dari kehadiran mafia kuota impor. Adapun, kuota impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian setiap tahunnya terus naik.

    “Tapi di sisi lain kita lihat banyak perusahaan tutup dan PHK karena tidak mampu bersaing dengan barang impor. Artinya, kuota impor yang dikeluarkan Kemenperin telah memakan porsi produk lokal di pasar domestik,” kata Agus dalam keterangan resminya, Selasa (19/8/2025).

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), impor benang dan kain pada 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton. Namun, pada 2024, impor kedua produk tersebut masing-masing telah mencapai 462.000 ton dan 939.000 ton.

    Untuk diketahui, kuota impor tekstil diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui pertimbangan teknis (Pertek) berdasarkan peraturan tata niaga impor dari Kementerian Perdagangan.

    Dalam hal ini, Agus menerangkan bahwa tak sedikit keluhan dari industri lokal tentang kuota impor yang
    mereka ajukan umumnya hanya diberikan kurang dari sepertiga kapasitas produksinya per tahun.

    “Kalau kebutuhan industri dari impor hanya diberikan 30%, tapi data impornya naik, lantas kuota impor yang besar diberikan pada siapa?” ungkap Agus.

    Di sisi lain, Sekjen APSyFI Farhan Aqil Syauqi menyoroti kontribusi sektor TPT terhadap produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya terus turun dari 1,16% pada 2016 hingga hanya 0,99% pada 2024.

    Tak hanya itu, neraca perdagangan TPT juga turun dari US$3,6 miliar pada 2016 hingga hanya US$2,4 miliar pada 2024.

    “Bahkan dari sisi volume, perdagangan TPT kita sudah minus 57.000 ton sejak tahun 2017 dan defisitnya terus membesar karena pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekspor,” ungkapnya.

    Terkait dengan data pertumbuhan industri TPT sebesar 4,35% pada kuartal II/2025 secara tahunan yang
    dipublikasikan oleh BPS, dia menjelaskan bahwa data BPS sudah benar sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

    “Tapi memang BPS kan tidak menghitung importasi ilegal yang seharusnya menjadi pengurang dalam perhitungan PDB,” ungkapnya.

    Pihaknya juga mengakui bahwa ada investasi baru yang juga mendongkrak angka pertumbuhan. Namun, di sisi lain,  terdapat investasi mangkrak yang tidak diperhitungkan.

    “Ya memang kan dalam perhitungan PDB yang dihitung hanya tambahan investasinya saja, investasi yang berhenti tidak dihitung sebagai pengurang,” jelasnya.

    Terkait dengan mafia kuota impor tekstil yang dituduhkan, Aqil enggan menanggapinya meskipun anggotanya sangat terpengaruh dengan banjirnya barang impor.

    “Perlu diselidiki lebih lanjut, tapi dengan posisi Kemenperin yang menolak usulan pengenaan bea masuk antidumping [BMAD] untuk benang filamen, sepertinya mafia kuota impor itu memang ada,” pungkasnya.

    Bisnis telah mencoba menghubungi pihak Kemenperin, dalam hal ini Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief, untuk memberikan tanggapan. Namun, tidak ada respons hingga berita ini ditayangkan.

  • Bulog Pastikan Gerai Pegadaian Bakal Ikut Salurkan Beras SPHP

    Bulog Pastikan Gerai Pegadaian Bakal Ikut Salurkan Beras SPHP

    Bisnis.com, BEKASI — PT Pegadaian akan turut melakukan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bertutur bahwa kedua belah pihak telah menggelar rapat maupun pertemuan secara virtual hingga masing-masing perwakilan di tingkat daerah.

    “Dengan harapan dalam waktu dekat, Pegadaian dan outlet-outletnya juga dapat terlibat membantu dalam proses penjualan [beras SPHP] ini,” katanya saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/9/2025).

    Ketika ditanya perihal realisasi waktu rencana tersebut, Rizal hanya menyampaikan bahwa Perum Bulog akan memaksimalkan upaya agar dapat terlaksana secepatnya.

    Menurutnya, Perum Bulog telah bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri dalam mendorong peningkatan penyaluran beras SPHP hingga akhir tahun.

    “Sampai nanti Desember ini kita libatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, termasuk dengan teman-teman BUMN juga kita libatkan,” ujar purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini.

    Rizal lantas menjelaskan bahwa stok cadangan beras hingga akhir tahun ini tetap mencukupi. Hal ini tecermin dari stok beras di gudang Bulog saat ini yang sebesar 4,2 juta ton.

    Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa distribusi beras SPHP diperkirakan mencapai 12.000 ton per hari hingga penghujung 2025.

    I Gusti Ketut Astawa selaku Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas menyatakan bahwa perluasan kanal distribusi melalui berbagai kanal seperti jaringan Kopdes Merah Putih membuat beras SPHP dapat kian dijangkau masyarakat.

    Hingga 8 Agustus 2025, pihaknya mencatat bahwa realisasi pelaksanaan beras SPHP untuk periode kali ini telah mencapai 14.900 ton.

    “Harapannya fluktuasi harga beras dapat ditekan. Begitu juga inflasi. Jadi, ke depannya, pemerintah bersama Bulog akan memasifkan program ini, salah satunya melalui jaringan Kopdes Merah Putih,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (11/8/2025).