Author: Bisnis.com

  • Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan hilirisasi komoditas kelapa dalam negeri bisa melompat hingga 10.000% dari Rp26 triliun menjadi Rp2.600 triliun.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Menurut Amran, kelapa memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar jika Indonesia tidak mengekspor kelapa secara mentah. Apalagi, kata dia, harga kelapa mentah yang dijual dalam negeri hanya sekitar Rp1.300 per kilogram.

    Padahal, Amran menyebut kelapa merupakan salah satu komoditas yang bisa membawa Indonesia menjadi negara super power.

    Di sisi lain, Indonesia justru hanya mengekspor kelapa mentah dengan nilai sekitar Rp26 triliun. Nilainya lebih rendah lantaran tidak dilakukan hilirisasi.

    Padahal, lanjut dia, jika pemerintah melakukan hilirisasi maka nilai ekspor komoditas ini akan jauh lebih tinggi, salah satunya disulap menjadi santan kelapa (coconut milk) dan minyak kelapa dara (virgin coconut oil/VCO).

    “Kita ekspor mentah [kelapa]. Kurang lebih Rp26 triliun sekarang, kalau kita olah ini yang kita ekspor adalah coconut milk dengan VCO. Ini 100 kali lipat 10.000%. Artinya apa? Kalau Rp26 triliun yang kita ekspor sekarang, kemudian kita hilirisasi itu menjadi Rp2.600 triliun, baru kelapa,” beber Amran.

    Amran menilai, untuk mendukung hilirisasi kelapa, maka diperlukan pabrik pengolahan kelapa. Amran menyebut harga pabrik pengolahan kelapa terjangkau dan dapat dibeli oleh UMKM.

    “Murah pabriknya. Itu cuma berapa? Rp30 miliar satu biji, murah. Kalau Rp30 miliar, UMKM berkumpul 100–1.000, omzetnya sisihkan 1 bulan. Ini selesai,” ujarnya.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya pernah mengungkap, salah satu perusahaan pengolahan kelapa asal China baru-baru ini membangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi awal yang dikucurkan mencapai US$100 juta atau setara Rp1,64 triliun (asumsi kurs Rp16.480 per dolar AS).

    “Baru saja pengelolaan kelapa yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China tanpa diolah, sekarang akan diolah di sini. Dan mereka adalah perusahaan nomor satu pengelolaan kelapa terbesar di dunia,” ujar Rosan di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Namun, Rosan enggan mengungkap nama perusahaan yang menggelontorkan investasi hilirisasi kelapa di dalam negeri. “Nanti mereka akan investasi di beberapa kota, tapi satu plan itu US$100 juta dan selama ini ternyata baru tahu angkanya diekspor kelapa kita murah benar harganya,” ucapnya.

    Menurutnya, kucuran investasi itu akan mendatangkan hilirisasi perkebunan, termasuk kelapa di Indonesia. “Tapi nanti di sini diolah sehingga hilirisasi kita ini sekarang masuk juga ke hilirisasi perkebunan, dan tidak hanya misalnya di kelapa sawit, tapi di industri-industri lainnya yang memang kita punya potensi yang sangat tinggi,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, pengamat menilai masuknya investasi asing di industri hilirisasi kelapa bulat bisa mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi asing ke industri hilirisasi kelapa akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) di dalam negeri.

    Faisal menyebut pemerintah harus sudah mulai mendorong hilirisasi kelapa dengan memperkuat industri hulu terlebih dahulu, yakni meningkatkan bahan baku kelapa di dalam negeri.

    Untuk itu, lanjut Faisal, pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas kelapa nasional di sentra-sentra produksi dengan melakukan peremajaan lahan-lahan yang tidak produktif.

    Sebab, dia mengatakan bahwa selama ini cukup besar luas lahan kelapa yang tidak produktif. “Nah ini harus didorong kalau ingin melakukan hilirisasi karena kalau tidak kita akan kekurangan bahan baku. Jadi justru malah hilirisasi yang terhambat karena bahan bakunya yang kurang,” kata Faisal kepada Bisnis.

  • Gibran Beberkan Percakapan Saat Pertemuan Empat Mata dengan Dasco

    Gibran Beberkan Percakapan Saat Pertemuan Empat Mata dengan Dasco

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR  Sufmi Dasco Ahmad merupakan hal biasa untuk membangun sinergitas pemerintah dari eksekutif dan legislatif.

    Momen pertemuan dengan Dasco itu terjadi pada saat makan siang yang diunggah oleh Gibran melalui akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming, pada Sabtu (9/8/2025) pekan lalu.

    “Ya saya kira itu hal biasa ya. Saya sebagai pembantu Presiden, beliau sebagai Wakil Ketua DPR, ini hal biasa. Jadi sinergitas antara eksekutif dan legislatif,” kata Gibran dilansir dari Antara, Rabu (20/8/2025).

    Gibran menjelaskan bahwa pertemuan dengan Dasco yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu merupakan pertemuan biasa yang membicarakan visi-misi, serta program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai perwakilan bidang eksekutif dan legislatif, Gibran mengatakan pembicaraan bersama Dasco juga ingin memastikan program prioritas Presiden berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang besar untuk masyarakat.

    “Kita berdua memastikan program-program dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan ‘impact’ yang baik untuk warga,” kata Gibran.

    Wapres melanjutkan bahwa setelah momen itu diunggah, ia juga melakukan pertemuan beberapa kali dengan Dasco, guna menunjukkan kekompakan legislatif dan eksekutif pemerintahan.

    Gibran menegaskan bahwa pertemuan dengan Dasco sudah beberapa kali dilakukan, namun baru diunggahnya (posting) di media sosial.

    “Sudah sering saya bertemu dengan Pak Wakil Ketua DPR dan ya, mungkin baru kali ini kami posting. Setelah postingan itu, beberapa hari kemudian saya juga ketemu lagi dua hari, tiga hari setelahnya. Jadi itu hal yang biasa, jadi legislatif, eksekutif harus selalu kompak,” kata Gibran.

    Adapun melalui media sosialnya, Gibran membagikan momen kebersamaan saat makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco,” tulis Wapres Gibran dalam unggahan tersebut.

    Gibran tidak menjelaskan lebih jauh isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. wapres hanya mengungkapkan menu makan siang yang disantap keduanya.

    “Menunya mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya,” ujarnya.

    Dalam foto yang diunggah, Gibran terlihat duduk di meja makan panjang bersama Dasco.

    Keduanya duduk saling berhadapan di meja yang tertata rapi, lengkap dengan peralatan makan, lilin hias, dan bunga mawar merah sebagai dekorasi. Suasana pertemuan tampak santai namun hangat.

  • Diperiksa KPK 8,5 Jam, Ahmadi Noor Sebut Tidak Ditanya Soal Pengurangan Audit BJB

    Diperiksa KPK 8,5 Jam, Ahmadi Noor Sebut Tidak Ditanya Soal Pengurangan Audit BJB

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmadi Noor Supit telah diperiksa KPK sebagai saksi dugaan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    Dia memasuki Gedung Merah Putih KPK pukul 09.57 WIB dan terpantau Keluar pukul 18.26 WIB. Ahmadi tampak mengenakan kemeja putih.

    Dia mengaku tidak ditanyakan perihal dugaan pengurangan temuan audit BJB dari temuan seharusnya oleh BPK.

    “Saya tidak ditanyakan itu,” jawabnya, Rabu (20/8/2025).

    Ahmadi menyampaikan penyidik tidak banyak memberikan pertanyaan. Meski begitu, dia siap jika dipanggil kembali untuk memberikan informasi terkait kasus tersebut.

    “Jika memang dibutuhkan, saya siap hadir karena itu kan harus kewajiban saya sebagai warga negara,” jelasnya.

    Dia tidak menjelaskan detail materi apa saja yang ditanyakan penyidik kepada dirinya. Sebelumnya, dia sempat dipanggil KPK dalam kasus yang sama pada Kamis (7/8/2025).

    Dalam kasus ini, KPK tengah mendalami aliran dana non-budgeter tentang dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Adapun dugaan dana mengalir ke mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Selain itu, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar.

    Lalu lima tersangka tersebut adalah Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB;

    Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

    KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan di sejumlah media massa yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp222 miliar.

    Dalam praktiknya, BJB menyalurkan dana iklan sekitar Rp409 miliar melalui enam agensi periklanan: PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

    Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

  • APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

    APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai harga dasar lelang frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar atau Broadband Wireless Access (BWA) pada 2025 masih terlalu tinggi.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan harga dasar yang ditetapkan pemerintah belum sejalan dengan misi menghadirkan internet murah bagi masyarakat.

    Harga dasar lelang frekuensi masih terlalu mahal untuk menghadirkan internet cepat 100 Mbps seharga Rp100.000. 

    Logikanya, dengan harga frekuensi yang tinggi maka harga layanan yang diberikan ke masyarakat relatif cukup tinggi terlebih jika ekosistem belum mendukung.

    “APJII menilai harga dasar lelang frekuensi 1.4 GHz sebesar Rp233 miliar di Region 1 terlalu tinggi untuk tujuan pemerataan akses,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Rabu (20/8/2025).

    Adapun untuk Region 1, objek seleksi mencakup wilayah pada Zona 4 hingga Zona 10. Zona 4 meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, serta Kabupaten Bekasi. Zona 5 mencakup Provinsi Jawa Barat (kecuali wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi). 

    Zona 6 meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Zona 7 adalah Provinsi Jawa Timur. Zona 9 meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sementara Zona 10 mencakup Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

    Arif menekankan pita frekuensi 1,4 GHz dirancang untuk mendukung penyediaan internet murah hingga ke pelosok negeri, sehingga harga dasar lelang seharusnya mempertimbangkan fungsi strategis tersebut. 

    Pihaknya pun mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meninjau kembali agar harga dasar lelang sesuai dengan misi internet terjangkau bagi semua.

    Lebih lanjut, dia berharap para peserta lelang tidak semata-mata bersaing untuk memberikan harga setinggi-tingginya. Dia ingin penyelenggara fokus pada tujuan akhirnya. 

    “Yaitu percepatan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan internet di Indonesia,” ungkapnya.

    Adapun kabar yang bererdar, nilai dasar lelang frekuensi 1,4 GHz mencapai Rp400 miliar per regional untuk 80 MHz. Dengan perkiraan harga per MHz sebesar Rp5 miliar. Informasi lain menyebut nilai dasar lelang 1,4 GHz sebesar Rp230 miliar per regional, yang berarti lebih murah. 

    Dalam skema nilai dasar lelang diambil yang terendah sebesar Rp230 miliar untuk harga dasar, maka pada tahun pertama pemenang akan membayar up front free 2x dari nilai yang mereka tawarkan, ditambah 1x pembayaran untuk tahun tersebut. Artinya, pemenang harus membayar sekitar Rp690 miliar. Nilai tersebut berpotensi berubah karena ada proses tawar-menawar. 

    Jika menggunakan skema Rp400 miliar per regional, maka pada tahun pertama nilai yang dibayarkan mencapai Rp1,2 triliun. Nilai tersebut lebih mendekati nilai yang dibayarkan pemenang lelang pada lelang terakhir pita 2,1 GHz. 

    Bisnis coba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga berita ini diturunkan Komdigi tak memberi jawaban.

    Sebelumnya, Komdigi resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman itu disebutkan, pemerintah akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) sebagai syarat mengikuti seleksi pita frekuensi tersebut.

    Ketujuh perusahaan itu adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

  • Silfester Matutina Absen, Hakim PN Jaksel Tunda Sidang PK Pekan Depan

    Silfester Matutina Absen, Hakim PN Jaksel Tunda Sidang PK Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim PN Jakarta Selatan telah menunda sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Silfester Matutina terkait kasus pencemaran nama baik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.

    Humas PN Jakarta Selatan, Rio Barten mengatakan alasan ditundanya sidang ini lantaran terpidana Silfester tak hadir dalam persidangan.

    Rio mengemukakan bahwa alasan Silfester absen dalam persidangan kali ini lantaran kondisi kesehatannya kurang sehat.

    “Bahwa yang bersangkutan menderita sakit chest pain dan membutuhkan waktu istirahat selama lima hari,” kata Rio kepada wartawan, Rabu (20/5/2025).

    Atas dasar itu, kata Rio, pihaknya memutuskan menunda sidang PK. Adapun, sidang PK Silfester atas kasus pencemaran nama baik itu kembali digelar pada Rabu (27/8/2025).

    Rio juga mengemukakan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No.1/2012, sidang PK ini harus dihadiri langsung pemohon dan tidak bisa diwakilkan oleh kuasa hukum.

    “Jadi sesuai dengan ketentuan bahwa permohonan PK harus dihadiri langsung maka apabila tidak dihadiri langsung maka tidak memenuhi persyaratan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Silfester dilaporkan tim Jusuf Kalla ke Bareskrim Polri pada Mei 2017. Kala itu, Silfester dilaporkan atas orasinya yang menuding Jusuf Kalla sebagai akar permasalahan bangsa hingga menggunakan isu rasial dalam Pilkada Jakarta 2017.

    Singkatnya, Silfester dinyatakan sah dan bersalah atas perkara itu. Kemudian, Silfester Matutina divonis 1 tahun pada 2018. Vonis itu kemudian dikuatkan pada sidang banding di PT Jakarta pada (29/10/2025). 

    Selain itu, upaya hukum Silfester di tingkat kasasi juga ditolak dan bahkan diperberat menjadi pidana 1,5 bulan pada 2019. Namun, hingga saat ini Silfester belum mendekam dipenjara.

  • Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menyatakan masih melakukan kajian komprehensif terkait partisipasinya dalam lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Mereka menegaskan tidak mempermasalahkan harga dasar lelang. 

    Mengenai nilai dasar lelang 1,4 GHz, Presiden Direktur Surge Yune Marketatmo mengatakan perusahaan menyerahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    Perusahaan optimistis kehadiran frekuensi ini sejalan dengan misi menghadirkan internet cepat dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

    Surge menjadi salah satu dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction), yang merupakan syarat awal untuk mengikuti seleksi frekuensi tersebut. Surge berpartisipasi melalui anak usahanya, PT Telemedia Komunikasi Pratama. 

    “Sementara mengenai penetapan nilai dasar lelang itu merupakan kewenangan penuh regulator,” kata Yune saat dihubungi Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Menurut Yune, hal terpenting bagi perusahaan adalah bagaimana hasil lelang dapat mendorong pemerataan akses internet sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

    Diketahui Surge mencatat pendapatan Rp513,4 miliar, tumbuh 66,17% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp309 miliar pada semester I/2025,.

    Pendapatan itu terdiri atas iklan Rp232,8 miliar, bandwidth Rp241,2 miliar, sewa core Rp31,4 miliar, colocation Rp1,15 miliar, serta managed telco service Rp7,5 miliar. Sementara itu, laba bersih perusahaan sebesar Rp227 miliar.

    Pekerja memperbaiki sinyal internet

    Adapun kabar yang bererdar, nilai dasar lelang frekuensi 1,4 GHz mencapai Rp400 miliar per regional untuk 80 MHz. Dengan perkiraan harga per MHz sebesar Rp5 miliar. 

    Informasi lain menyebut nilai dasar lelang 1,4 GHz sebesar Rp230 miliar per regional, yang berarti lebih murah. 

    Dalam skema nilai dasar lelang diambil yang terendah sebesar Rp230 miliar untuk harga dasar, maka pada tahun pertama pemenang akan membayar up front free 2x dari nilai yang mereka tawarkan, ditambah 1x pembayaran untuk tahun tersebut. Artinya, pemenang harus membayar sekitar Rp690 miliar. Nilai tersebut berpotensi berubah karena ada proses tawar-menawar. 

    Jika menggunakan skema Rp400 miliar per regional, maka pada tahun pertama nilai yang dibayarkan mencapai Rp1,2 triliun. Nilai tersebut lebih mendekati nilai yang dibayarkan pemenang lelang pada lelang terakhir pita 2,1 GHz. 

    Bisnis coba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga berita ini diturunkan Komdigi tak memberi jawaban.

    Sebelumnya, Komdigi secara resmi membuka seleksi pengguna pita frekuensi 1,4 GHz melalui Pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 pada 28 Juli 2025. Frekuensi yang dilelang berada pada rentang 1.432–1.512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan, yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Sementara itu, dokumen seleksi dapat diunduh secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan untuk menentukan pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz. Seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar.

    Melalui lelang ini, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband), menghadirkan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

  • Habiburokhman Ungkap Alasan Inosentius jadi Calon Tunggal Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

    Habiburokhman Ungkap Alasan Inosentius jadi Calon Tunggal Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

    Bisnis.com, JAKARTA – Inosentius Samsul merupakan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diusul oleh DPR, menggantikan hakim Arief Hidayat. Dia satu-satunya calon yang menjalani fit and proper test, Rabu (20/8/2025). 

    Ketua Komisi III Habiburokhman mengungkapkan DPR memiliki wewenang untuk mengajukan calon hakim MK. Menurutnya ini merupakan hak konstitusional DPR.

    Pernyataan itu bukan tanpa sebab, karena pengujian Inosentius dinilai terlalu terburu-buru dan diduga ‘titipan’ dari DPR.

    “Ini calon yang diusulkan oleh DPR, bukan titipan. Memang usulan kami, usulan DPR. Apakah calonnya satu atau dua, kami kan melaksanakan hak konstitusional kami,” katanya kepada wartawan di Gedung Nusantara II DPR, Rabu (20/8/2025).

    Dia mengatakan mekanisme perekrutan ini lazim digunakan dan dapat dilakukan oleh siapapun. Dia mencontohkan ketika mengadakan Pansel (panita seleksi) bersama KPK atau KY, mendorong melakukan perekrutan aktif serta merekomendasikan calon-calon yang berkompeten.

    Habiburokhman juga menilai usulan tersebut merupakan keinginan rakyat karena DPR adalah wakil rakyat.

    “Kami wakil rakyat, kami dipilih oleh rakyat. Jadi kalau kami bersuara memilih ya itulah juga pilihan rakyat,” sebutnya.

    Artinya, kata dia, DPR membawa kepentingan rakyat dalam mengusulkan Inosentius. 

    Diketahui, Inosentius telah disetujui sebagai hakim MK atas usulan Komisi III DPR RI. Persetujuan ini setelah Inosentius memenuhi syarat administrasi dan lolos fit and proper test.

    “Komisi III DPR RI menyetujui Saudara Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., sebagai hakim konstitusi usulan DPR dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” tulis kesimpulan Rapat Komisi III DPR terkait Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Masa Persidangan I tahun Sidang 2025-2025.

  • XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menyatakan masih berminat mengikuti seleksi frekuensi 1,4 GHz. Perseroan menjadi salah satu dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction), yang merupakan syarat awal untuk ikut serta dalam seleksi pita frekuensi tersebut

    Head of External Communications XLSMART Henry Wijayanto mengatakan, perusahaan bahkan telah mengunduh dokumen kepesertaan tender.

    “Dan saat ini kami masih melakukan assessment terkait hal tersebut. Selebihnya kami belum bisa sampaikan,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz melalui pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman tersebut, pemerintah menetapkan akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan time division duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan seleksi. Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Adapun, pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz di seluruh regional sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita frekuensi radio 1,4 GHz. Selain itu, seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi bagi layanan akses nirkabel pitalebar.

    Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband), menyediakan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta memperluas penggelaran jaringan fiber optik.

  • Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

    Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 104 daerah membuat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100%.

    “Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (20/8/2025). 

    Dia mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.

    Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.

    “Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” kata Bima.

    Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.

  • Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK

    Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Bakal Libatkan Tenaga PPPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa operasional Koperasi Desa Merah Putih akan melibatkan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa teknis penempatan PPPK tersebut akan diatur secara terperinci oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    “Dari PPPK, dua atau tiga orang per koperasi, tentu dari kabupaten/kota nanti ditempatkan di yang terdekat,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

    Selain itu, dia menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan sistem kerja di Kopdes Merah Putih berserta ragam pelatihan yang akan diberikan bagi petugas.

    Menurutnya, Satgas Nasional Kopdes Merah Putih telah rampung membahas penyusunan aturan terkait program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

    Aturan yang dinyatakan siap antara lain Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, meskipun tidak diperinci lebih lanjut.

    Zulhas lantas menyampaikan bahwa berbagai regulasi tersebut telah mencakup ketentuan model bisnis Kopdes Merah Putih.

    “Seluruh aturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan sudah selesai. Aturan turunannya hari ini selesai,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini).

    Itu sebabnya, Zulhas menargetkan 15.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi menjelang akhir Agustus 2025. Koordinasi dengan sejumlah kementerian pun terus dilakukan.

    Pada perkembangan sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut setiap Koperasi Desa Merah Putih bisa mengantongi keuntungan hingga Rp1 miliar setiap tahunnya. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan target keuntungan itu merupakan kalkulasi dengan mengacu pada keenam unit bisnis usaha yang dijalankan koperasi.

    “Target keuntungan sekitar Rp1 miliar per tahun per kopdes adalah proyeksi yang dihitung berdasarkan model bisnis yang terintegrasi, meliputi unit usaha sembako, apotek desa, klinik, pergudangan, hingga simpan pinjam,” kata Budi Arie kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (29/7/2025).