Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

    Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

    Bisnbbis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu (20/8/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama lebih dari empat jam. Menurut Seskab Teddy, agenda pertemuan membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

    “Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari empat jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” ujar Teddy melalui rilisnya, Kamis (21/8/2025).

    Teddy pun menegaskan bahwa arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Ke-8 RI yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan saat HUT ke-80 RI. 

    Saat itu, kata Teddy, Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan dan aparat penegak hukum. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

    Selain para menteri, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

  • Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

    Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak

    Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan resmi memberikan stimulus pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 90 persen dari ketetapan pokok, sebagai langkah strategis menghadapi tekanan ekonomi yang tengah melanda masyarakat. 

    Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan Idham menyatakan kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini dan dapat diakses oleh seluruh wajib pajak yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

    “Diskon PBB bisa sampai 90 persen dari ketetapan. Bagi masyarakat yang sudah membayar sebelum kebijakan ini keluar, akan diberikan kompensasi pada PBB tahun 2026,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

    Dia menambahkan, pemerintah kota juga menghadirkan mekanisme perlindungan khusus bagi segmen masyarakat rentan. 

    Pensiunan, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan masyarakat kurang mampu dapat mengajukan keringanan tambahan di luar stimulus yang telah diberikan. 

    Lebih lanjut, Idham mengungkapkan bahwa wajib pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp100 juta akan sepenuhnya dibebaskan dari kewajiban PBB. 

    “Untuk NJOP di bawah Rp100 juta, ketetapan PBB-nya kami nolkan. Jadi yang nilai NJOP Bumi dan Bangunannya di bawah Rp100 juta, tidak dikenakan PBB sama sekali,” ungkapnya. 

    Di sisi lain, pemkot berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan dengan membuka perbaikan data 24 jam, baik secara offline di kantor BPPDRD maupun melalui platform digital. 

    Inovasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan koreksi data terkait lokasi, zonasi, maupun nilai objek pajak secara real-time.

    Adapun, dia menuturkan sebagian wajib pajak telah mengalami penurunan nilai PBB pada tahun berjalan. 

  • DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional

    DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA — DHL Express Indonesia merelokasi pusat layanan di Cihampelas, Jawa Barat ke Kota Bandung untuk meningkatkan efisiensi operasional.

    Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengatakan investasi strategis ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan efisiensi operasional.

    “Dengan merelokasi pusat layanan ini kami menargetkan agar setiap proses logistik lebih cepat, lebih mudah, dan lebih andal dari sebelumnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

    Ahmad Mohamad memaparkan selama ini ketahanan rantai pasok global lebih banyak tertuju pada negara-negara tetangga Indonesia.

    Padahal, kata Ahmad, Indonesia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergali. Indonesia memiliki pasar domestik yang luas, talenta yang kompeten, serta dukungan pemerintah yang terus berinvestasi dalam mendorong modernisasi sektor logistik melalui inisiatif National Logistics Ecosystem.

    Dia juga melihat peluang pertumbuhan yang menjanjikan di luar wilayah Jakarta, seperti di Surabaya, Semarang, Batam, dan Bali yang kini menjadi alternatif strategis bagi bisnis yang ingin mendiversifikasi rantai pasok mereka. 

    Selain masuknya merek-merek internasional ke Indonesia, kini juga banyak brand lokal yang semakin mendunia. Lokasi strategis dan kedekatan Indonesia dengan pasar-pasar utama di kawasan ini menjadikannya lokasi yang menarik sebagai pusat perdagangan global.

    Selain itu, dia menyebut Indonesia merupakan bagian aktif dari setidaknya 12 perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral utama, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang saat ini merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia.

    Nicholas Bongsosartono, President Director DHL Global Forwarding menyampaikan Indonesia diperkirakan masuk dalam 30 besar negara dengan pertumbuhan perdagangan tercepat dan terbesar dalam lima tahun ke depan.

    “Perekonomian Indonesia yang dinamis, didorong oleh transformasi digital yang pesat dan investasi infrastruktur strategis, menghadirkan peluang besar bagi dunia usaha,” jelasnya.

    Namun, di sisi lain lingkungan bisnis yang serba tidak stabil, ditandai oleh ketegangan geopolitik dan perubahan pola perdagangan global menyisakan tantangan dan ketidakpastian dalam proses pertumbuhan bisnis.

     

  • Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku

    Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan tingkat penukaran valuta asing (valas) ke rupiah oleh eksportir sudah mencapai 80% usai berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA. 

    Untuk diketahui, PP yang berlaku Mei 2025 lalu itu mengatur bahwa setoran devisa hasil ekspor komoditas SDA wajib disimpan 100% selama 12 bulan.

    Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, dana yang masuk ke bank sentral usai pemberlakuan PP No.8/2025 sejalan dengan performa ekspor beberapa bulan belakangan. Dia menyebut jumlahnya besar lantaran eksportir dimungkinkan untuk mengonversi dananya ke denominasi rupiah sejalan dengan kebutuhan operasional mereka di dalam negeri. 

    “Conversion rate-nya [tingkat konversi] mereka sekarang sudah mencapai 79,9%, jadi hampir 80% dari net export atau ekspor yang mereka terima, mereka konversikan ke rupiah,” jelas Destry pada Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring, Rabu (20/8/2025). 

    Hal itu, lanjutnya, turut dirasakan oleh bank sentral di pasar valas. Dia menyebut banyak suplau valas dari korporasi. 

    Menurut Destry, eksportir khususnya yang bergerak di pertambangan membutuhkan rupiah untuk operasional mereka di dalam negeri. Oleh karena itu, tingkat konversi valas ke rupiah oleh mereka mencapai 70% hingga 80%. 

    Sejalan dengan hal tersebut, BI menyatakan masih optimistis dengan kinerja ekspor setelah berlakunya tarif impor oleh Amerika Serikat (AS) sebesar 19%. Dia menilai tarif itu masih masuk akal dibandingkan dengan negara-negara. 

    “Sehingga ruang ekspor untuk tumbuh masih ada cukup besar. Ini kenapa net supply dari valas kita meningkat. Transaksi valas sudah mencapai US$9 million to US$10 million [red],” jelas Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 itu. 

    Di sisi lain, Destry turut melihat adanya peningkatan transaksi valas berupa dana-dana perbankan yang masuk ke instrumen BI yakni ke Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dengan dana outstanding di atas US$4 miliar. 

    “Mencapai US$4,6 miliar. Ini bagus karena akan menambah cadangan devisa kita,” pungkasnya.

    Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan neraca pembayaran Indonesia 2025 tetap baik ditopang oleh defisit transaksi berjalan di level rendah atau di kisaran 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. 

    “Dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” ujarnya. 

    Sebelumnya, BI melaporkan cadangan devisa Juli 2025 mencapai US$152 miliar atau turun tipis dari Juni 2025 yakni US$152,6 miliar. Cadangan devisa pada awal kuartal III/2025 itu setara dengan 6,3 bulan pembiayaan impor atau 6,2 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri pemerintah. 

  • Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

    Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

    Bisnis.com, PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melihat hadirnya Koperasi Desa Merah Putih akan dapat memperkuat peran Badan Usaha Milik Nagari/Desa (BUMNag/BUMDes) untuk menumbuhkan ekonomi di pedesaan.

    Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumbar Andri Pramuharda mengatakan sejauh ini keberadaan BUMNag di pedesaan telah memberikan dampak yang baik bagi perekonomian di desa, namun tidak dapat dipungkiri juga ada BUMNag yang dikelola tidak sejalan dengan potensi desanya.

    “Kami di Pemprov tidak bisa mengintervensi BUMNag itu, karena nagari atau desa lah yang punya badan usahanya melalui musyawarah desa,” kata Andri, Rabu (20/8/2025).

    Dia menyebut tidak sedikit juga PMD Sumbar menemukan BUMNag yang berjalan sukses dan memberikan dampak ekonomi yang nyata di pedesaan. 

    Seperti yang ada di salah satu desa di Kabupaten Dharmasraya, dari potensi hamparan perkebunan kelapa sawit, muncul sebuah objek wisata di kawasan embung yang dikelola oleh BUMNag, dan hal itu telah membuat rantai perekonomian.

    “Kenapa itu bisa terjadi? Karena masyarakatnya telah memiliki pemetaan potensi desa yang bisa diolah untuk mendatangkan uang,” ujarnya.

    Andri menyampaikan persoalan yang terlihat sejauh ini, ada BUMNag yang didirikan hasil musyawarah desa tidak sejalan dengan potensi desanya. 

    Akibat yang terjadi terlihat di kemudian hari, dari keberadaan BUMNag yang sejatinya diharapkan untuk membuat geliat ekonomi di pedesaan berkembang, malah membuat BUMNag tidak mampu tumbuh, dan bahkan ada yang tidak aktif BUMNag-nya.

    Oleh karena itu, dengan hadirnya Kopdes Merah Putih yang juga sama-sama didirikan di masing-masing desa, dapat bersinergi dengan BUMNag, sehingga bisa lebih cepat dan kuat untuk mengangkat perekonomian di pedesaan.

    “Kalau BUMNag kan punya pemerintah desanya, jadi asetnya di desa itu. Sementara Kopdes Merah Putih lahir dari masyarakat yang dilandasi dari program pemerintah pusat, dan kedua lembaga ini bisa berkolaborasi,” jelasnya.

    Dikatakannya untuk di Kopdes Merah Putih ini, kewenangan dari PMD hanya sampai pada musyawarah desa yang membahas mau menggarap potensi ekonomi apa saja pada kopdes. Selanjutnya bila sudah ada kopdes dan urusan berbadan hukum, berada pada wewenangnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar.

    “Makanya kami dari PMD tidak bisa ikut berperan terlalu jauh. Padahal jika kopdes yang dibentuk tidak sejalan dengan potensi ekonomi desa itu, yang menjadi angunan untuk kopdes adalah aset desa, salah satu aset desa adalah BUMNag,” sebutnya.

    Andri menjelaskan meski konsep atau skema menjalankan kopdes belum sepenuhnya difinalkan sejauh ini, namun dari informasi saat ini, pembiayaan kopdes akan bekerjasama dengan Himbara (himpunan bank negara), yang artinya ada sumber dana dari perbankan, dan sistem perbankan untuk mencairkan dana harus ada angunannya.

    “Nah angunannya itu adalah aset nagari/desa. Jadi bila sewaktu-waktu kopdes tidak bisa mengembalikan pinjaman dari perbankan, karena ada kesepakatan bungan dan lainnya itu, maka akan ada penarikan aset dari desa,” ungkapnya.

  • BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

    BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

    Bisnis.com, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menganggarkan Rp26 miliar untuk merampungkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sei Ladi tahun depan. Dengan rampungnya proyek fisik tersebut, BP Batam optimis Batam akan terbebas dari krisis air bersih.

    Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan saat ini wilayah sulit air atau stres area sudah berkurang dari 24 menjadi 18 titik.

    “Penurunan terjadi karena beroperasinya IPA Duriangkang dan IPA Tembesi yang memperkuat suplai distribusi air ke rumah warga di sekitarnya,” katanya di Batam, Rabu (20/8/2025).

    Untuk memperkuat suplai air ke seluruh wilayah di Batam, BP Batam akan menggesa pembangunan IPA Sei Ladi, yang ditargetkan rampung pada Juni 2026.

    “Proyek IPA Sei Ladi senilai Rp 26 miliar bertujuan memperkuat sistem distribusi dan diharapkan mengurangi ketergantungan pada suplai darurat,” katanya lagi.

    Sambil menunggu proyek besar tersebut selesai, BP Batam menyiapkan langkah darurat berupa penyediaan tandon air sementara di permukiman serta pengiriman truk tangki ke kawasan yang masih kesulitan air.

    “Walaupun belum 24 jam penuh, akses warga terhadap air bersih tetap kami upayakan dengan distribusi tandon dan truk tangki,” ungkapnya.

    Dengan berbagai langkah itu, BP Batam optimistis target bebas krisis air bersih bisa tercapai pada 2026. “Kami berkomitmen agar semua masyarakat Batam mendapatkan akses air bersih yang layak dan merata,” pungkasnya.(239)

  • Mastel Sebut Pertumbuhan Ekonomi Sentuh 8% Jika Digitalisasi Tumbuh 16%

    Mastel Sebut Pertumbuhan Ekonomi Sentuh 8% Jika Digitalisasi Tumbuh 16%

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai digitalisasi harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5–8% hanya akan tercapai jika pertumbuhan digitalisasi dapat bergerak lebih cepat.

    “Mastel meyakini syarat pertumbuhan GDP 5–8% tercapai bila digitalisasi tumbuh 10–16%,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Rabu (20/8/2025). 

    Pernyataan Mastel ini sekaligus menjadi respons atas tidak masuknya sektor digitalisasi dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan pemerintah. Menurut Sarwoto, digitalisasi bukan sekadar sektor tambahan, melainkan pengampu (enabler) bagi seluruh sektor lain, baik ekonomi maupun layanan publik.

    Dia menekankan bahwa visi digital Indonesia menuju tahun emas 2045 masih relevan dan tetap valid.

    Sarwoto menambahkan, pembangunan konektivitas dan aplikasi digital baik untuk bisnis personal, antar-bisnis (business to business), maupun sektor pemerintaha akan menjadi faktor penting dalam mendukung suksesnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Konektivitas dan aplikasi untuk bisnis personal, bisnis ke bisnis dan sektor pemerintahan tetap penting untuk suksesnya pemerintahan Prabowo–Gibran,” katanya.

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai sektor digital tetap perlu menjadi prioritas, meskipun tidak tercantum dalam delapan agenda prioritas RAPBN 2026.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, ke depan di era digital, seluruh aspek kehidupan akan terkoneksi dengan inovasi digital. Karena itu, APJII akan terus memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi I DPR yang membidangi industri komunikasi dan informatika. 

    “Saya rasa bukan hanya anggaran, tapi sebenarnya untuk mendukung digitalisasi ini perlu kebijakan-kebijakan baru oleh Komdigi di mana memang APJII sendiri fokus pada keberlangsungan dari industri internet di Indonesia, khususnya pemerataan dan juga peningkatan kualitas dari jaringan yang ada,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Selasa (19/8/2025). 

    Arif menambahkan, pihaknya juga mendorong Komdigi untuk membenahi sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia telekomunikasi. 

    Salah satunya adalah usulan moratorium penyelenggara ISP di Indonesia, karena jumlahnya saat ini dinilai terlalu banyak. “Bukan selamanya tentu, tapi dalam artian untuk merapikan dulu regulasi-regulasi yang ada,” imbuhnya.

    Menurut Arif, langkah tersebut diharapkan dapat menata industri telekomunikasi, khususnya bisnis ISP, sehingga para penyelenggara mampu meningkatkan kualitas layanan.

    “Dan juga kualitas dari servisnya kepada konsumen dalam hal ini masyarakat,” pungkasnya.

    Ilustrasi konektivitas

    Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025). 

    Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

    Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

    Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. 

    Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

    Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui  KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

    Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

  • Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)

    Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan tim internal khusus yang akan bertugas mengawal penyelenggaraan program Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat nasional.

    Tim internal ini terdiri atas Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Direktur Infrastruktur Pemerintahan Digital, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital.

    Kemudian, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, serta Direktur Pengendalian Ruang Digital dalam kelompok kerja keamanan data.

    Menteri Komunikasi dan Digital (menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan tim ini akan membantu meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keamanan terhadap data yang dikelola oleh SDI.

    “Kami telah menyiapkan tim dari Kemkomdigi untuk memperkuat kinerja Satu Data Indonesia. Data SDI harus terjamin kemudahan berbagi pakainya, serta harus menjunjung norma pelindungan data pribadi,” kata Meutya dalam siaran pers, dikutip Bisnis pada Rabu (20/8/2025). 

    Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah. 

    SDI juga mendorong penggunaan data dalam pengambilan kebijakan.Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39/2019. 

    Sementara itu, untuk memastikan SDI memiliki kualitas yang baik dan aktual, dia mengajak instansi pusat dan pemerintah daerah yang memiliki data di SDI agar selalu melakukan pengkinian data.

    Peran aktif setiap instansi pusat maupun daerah dalam memperbarui data dinilai menjadi sangat krusial. 

    Ke depan, kata Meutya, Kemkomdigi terus mendukung SDI agar dapat menjadi rujukan nasional yang kredibel, sekaligus menjadi fondasi bagi transformasi digital pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

  • PU Targetkan Bendungan Cabean di Blora Rampung 2026, Begini Progresnya

    PU Targetkan Bendungan Cabean di Blora Rampung 2026, Begini Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan konstruksi Bendungan Cabean yang terletak di Desa Karanganyar Dan Desa Todanan Kabupaten Blora bakal rampung pada Desember 2026.

    Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa bendungan tersebut berada di wilayah kering Blora. Sehingga, diharapkan kehadiran Bendungan Cabean bakal menyelesaikan persoalan kekeringan yang sering terjadi saat musim kemarau datang.

    “Infrastruktur sumber daya air ini dibangun di wilayah rawan kekeringan, sehingga diharapkan dapat terus memenuhi kebutuhan air masyarakat secara berkelanjutan, khususnya saat musim kemarau panjang,” kata Dody dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

    Nantinya, Bendungan Cabean membendung aliran Sungai Galuk. Secara teknis,  bendungan ini memiliki volume tampungan efektif mencapai 2,58 juta meter kubik (m³) yang dapat dimanfaatkan untuk menyuplai air irigasi, air baku, pengendalian banjir, sekaligus mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 10 Megawatt (MW).

    Adapun, sumber air dari Bendungan Cabean akan dimanfaatkan untuk mengembangkan Daerah Irigasi Karanganyar seluas 80 hektare (Ha). 

    Dody menyebut, bendungan ini diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 175% menjadi 275%. Artinya, dalam satu tahun petani dapat menanam dengan pola padi – padi – palawija, sehingga panen menjadi lebih sering dan lebih optimal. 

    “Fokus kami adalah air, utamanya untuk mendukung swasembada pangan sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo. Dengan mengatur air sehingga tidak terjadi kekeringan di musim kemarau dan tidak terjadi banjir di musim penghujan,” tambah Dody.

    Selain pertanian, Bendungan Cabean juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 127 liter/detik bagi Kabupaten Pati (100 liter/detik) dan Blora (27 liter/detik). 

    Ketersediaan air ini diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan domestik sekitar 154.628 jiwa, atau setara 59,14% dari kebutuhan air di tiga kecamatan yakni Todanan (Blora), Winong, dan Pucakwangi (Pati). 

    Kehadiran bendungan ini juga diharapkan dapat sebagai pengendali banjir di wilayah hilir, terutama di Kecamatan Todanan seluas 5,32 hektar serta potensi pariwisata di Blora yang dapat menumbuhkan ekonomi lokal.

    Untuk diketahui sebelumnya, Bendungan Cabean mulai dilaksanakan pembangunannya pada 20 Desember 2023 dengan progres fisik secara keseluruhan (MYC) hingga 29 Juli 2025 sebesar 14,6% dan ditargetkan selesai 31 Desember 2026. 

    Pekerjaan konstruksi bendungan berada di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU, dengan penyedia jasa kontraktor PT Brantas Abipraya (Persero) – PT Marfrijaya Abadi (KSO). 

    “Dengan selesainya pembangunan Bendungan Cabean diharapkan menjadi solusi wilayah Blora yang selama ini dikenal akrab dengan kekeringan saat musim kemarau. Dengan suplai air yang berkelanjutan, petani dapat meningkatkan produktivitas pertanian, akses air bersih lebih terjamin, dan wilayah hilir mendapat perlindungan dari ancaman banjir,” pungkasnya.

  • DPR Usul KAI Sediakan Gerbong Bebas Merokok di Kereta

    DPR Usul KAI Sediakan Gerbong Bebas Merokok di Kereta

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyediakan gerbong khusus untuk merokok (smoking area) di kereta api.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi PT KAI pada Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, KAI perlu mempertimbangkan kembali penyediaan satu gerbong khusus untuk merokok dalam rangkaian kereta jarak jauh, dengan tujuan mengakomodasi penumpang perokok dan menjadikannya area yang sekaligus bisa berfungsi seperti kafe.

    “Paling tidak, ini ada masukan, Pak, gerbong yang selama ini, dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ngopi, dan untuk smoking area,” ujar Nasim pada Rabu (20/8).

    Menurutnya, hal itu berpotensi akan menimbulkan manfaat bagi masyarakat sekaligus keuntungan untuk PT KAI.

    “Karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, paling tidak ada lah satu gerbong, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan untuk kereta api,” jelasnya.

    Lebih lanjut dia pun membandingkan dengan bus yang biasanya terdapat smoking area di bagian belakang, untuk mengakomodasi para perokok selama di perjalanan.

    “Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bus saja, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area. Masa kereta sepanjang itu, satu gerbong, Pak, saya yakin bisa itu ya,” ujar Nasim.

    Sebagai informasi, saat ini KAI memberlakukan aturan tegas terkait larangan merokok bagi para penumpang. Sebab, semua perjalanan kereta api adalah perjalanan bebas asap rokok tembakau, rokok elektrik maupun uap vape e-liquid.

    “Tidak diperkenankan merokok ataupun vaping di seluruh rangkaian Kereta Api. Kedapatan merokok ataupun vaping di dalam rangkaian Kereta Api, maka penumpang diturunkan di stasiun pertama kereta api berhenti,” demikian bunyi peringatan di laman resmi KAI.