Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

    Akhiri Polemik Royalti Musik, Dasco: Masyarakat Bisa Putar dan Bawakan Lagu Lagi Tanpa Takut

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menengahi polemik penarikan royalti musik antara pencipta lagu dan penyanyi.

    Dasco bersama dengan Komisi XIII DPR menggelar pertemuan antara penyanyi dan pencipta lagu untuk menyelesaikan polemik royalti lagu pada Kamis (21/8/2025). Pada pertemuan tersebut telah disepakati bahwa polemik tersebut untuk diakhiri.

    “Untuk itu kepada masyarakat luas diharapkan untuk tetap tenang dan kembali seperti sedia kala memutar lagu tanpa takut, menyanyi tanpa takut karena dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri,” ujar Dasco.

    Dasco menuturkan, seluruh pihak telah setuju untuk mengakhir polemik tersebut dan menunjuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai delegasi penarik royalti.

    Selain itu, seluruh pihak juga menyepakati untuk dapat menyelesaikan Revisi Undang-Undang Hak Cipta yang ditargetkan rampung dalam 2 bulan ke depan.

    “Hasil pertemuan tadi sudah disepakati, bahwa semua pihak akan menjaga suasana iklim dunia permusikan supaya tetap damai, semua pihak sepakat dalam dua bulan ini untuk menyelesaikan UU Hak Cipta,” jelasnya.

    Sebelumnya, Dasco juga menerangkan bahwa revisi UU Hak Cipta sebenarnya telah direncanakan sejak tahun lalu di Badan Legislasi dan Badan Keahlian DPR, namun sempat terkendala tarik-menarik kepentingan.

    “Tapi saya yakin bahwa dengan pertemuan pada hari ini dengan niat baik dari semua dan semua akan masuk ke dalam tim perumus Insya Allah dalam waktu kurang lebih 2 bulan saya pikir bisa selesai dengan baik,” tandas politisi Partai Gerindra tersebut. 

  • Dewan Pers Sebut Ketidakadilan Distribusi Iklan Digital Buat Perusahaan Media Kesulitan

    Dewan Pers Sebut Ketidakadilan Distribusi Iklan Digital Buat Perusahaan Media Kesulitan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pers sebut ada ketidakadilan distribusi iklan yang kini hanya dikuasai oleh platform media sosial dan Google.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat di sela-sela acara Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi yang digelar oleh Bisnis Indonesia di Auditorium Jusuf Ronodiputo Gedung RRI Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Komarudin mengemukakan dampak dari ketidakadilan tersebut membuat media massa saat ini tidak bisa berkembang dan kehabisan darah sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak.

    “Sekarang ini ada ketidakadilan distribusi iklan, sehingga media konvensional itu kan darahnya berkurang. Makanya terjadi PHK di beberapa media, banyak sekali itu PHK,” tuturnya.

    Selain ke media sosial dan Google, menurut Komarudin, iklan digital juga seringkali lari ke sejumlah konten kreator di media sosial yang memiliki banyak pengikut.

    “Kemudian, iklan juga akan mengejar siapa yang paling banyak memiliki follower,” kata Komarudin.

    Komarudin mengemukakan pihaknya bakal berkomunikasi dengan para pejabat negara, Danantara dan BUMN untuk pasang iklan di media konvensional agar bisa tumbuh dan memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat, tidak seperti informasi yang beredar di media sosial.

    “Padahal media sosial ini bagus juga, tapi kan banyak sekali hoaks di sana. Kalau sampai media konvensional ditinggalkan, maka pemerintah yang akan rugi,” ujarnya

  • Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

    Polisi Ungkap Peran 4 Terduga Pelaku Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap peran dari empat pelaku yang ditangkap terkait kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BUMN di Jakarta Pusat, MIP (35).

    Kasat Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy mengatakan empat pelaku itu berinisial AT, RS, RAH dan RW. Keempatnya berperan melakukan penculikan.

    “Empat pelaku yang sudah diamankan ini yang menculik, bukan yang membunuh korban,” ujar Resa kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    Dia menjelaskan, AT, RS, RAH diamankan di Jalan Johar Baru III no. 42, Jakarta Pusat. Sementara, RW diamankan saat tiba di Bandara NTT untuk melarikan diri.

    Adapun, Resa mengemukakan bahwa pihaknya masih mencari keterlibatan tersangka lain dalam peristiwa penculikan. “Ke empatnya merupakan pelaku penculikan, sementara masih dilakukan pendalaman dan masih dilakukan pengejaran terkait keterlibatan tersangka lain,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, kejadian penculikan ini terjadi di parkiran Lotte Grosir Pasar Rebo pada (20/8/2025).

    Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima Bisnis, nampak MIP tengah berdiri di TKP dan hendak masuk ke mobilnya berkelir hitam, namun MIP tiba-tiba disergap oleh sejumlah orang.

    Meskipun sempat melawan, MIP terlihat tak bisa lepas dari penyergapan itu. MIP kemudian diseret ke mobil berwarna putih milik komplotan tersebut dan bergegas meninggalkan lokasi.

    Keesokan harinya, mayat MIP ditemukan di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis (22/8/2024) sekitar 05.30 WIB. Jenazah itu ditemukan dalam kaki dan tangan terikat, serta mata dilakban. 

  • Sayap Pesawat Boeing 737 Milik Maskapai Delta Patah Saat Hendak Mendarat

    Sayap Pesawat Boeing 737 Milik Maskapai Delta Patah Saat Hendak Mendarat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pesawat Boeing 737 milik maskapai Delta Air Lines dikabarkan patah sesaat sebelum melakukan pendaratan di Texas pada Selasa (19/8/2025). 

    Melansir Straits Times, dijelaskan bahwa pesawat yang berangkat dari Bandara Internasional Orlando itu berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Austin-Bergstrom. 

    Pada saat yang sama, Straits Time memastikan Pesawat tersebut saat ini tidak dioperasikan sementara dan tengah dalam tahap pemeliharaan.

    “Tidak ada laporan cedera dan pesawat tersebut telah dikeluarkan dari layanan untuk pemeliharaan,” tulis laporan Straits Times, dikutip Kamis (21/8/2025).

    Untuk diketahui, insiden patahnya sayap bagian kiri pesawat Boeing 737 itu terjadi pada ketinggian sekitar 12.000 kaki. 

    Dalam unggahan yang terlampir, kerusakan pada sayap kiri pesawat itu terekam saat pesawat melakukan maneuver sebelum melakukan pendaratan. Setelah mendarat, kerusakan tampak semakin parah.

    Setidaknya terdapat 62 penumpang dan 6 awak yang berada di pesawat tersebut. Hingga saat ini, belum diketahui pasti apa penyebab patahnya sayap bagian kiri pesawat itu, pihak maskapai juga menekankan proses penyelidikan masih terus berlangsung. 

    Pihak Maskapai juga menyampaikan permohonan maafnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Delta juga memastikan tidak ada satupun dari 62 penumpang dan 6 awak yang terluka dalam insiden tersebut.

  • Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok Disebut Sebagai Kemunduran

    Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok Disebut Sebagai Kemunduran

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian Youth Council for Tactical Changed (IYCTC) mengkritisi usulan anggota DPR, Nasim Khan terkait gerbong khusus merokok. 

    Ketua IYCTC, Manik Marganamahendra mengatakan pemerintah seharusnya memperkuat ruang bebas merokok, khususnya di area publik.

    “Merokok di ruang publik melanggar hak dasar atas udara bersih. Alih-alih memberi ruang untuk merokok, pemerintah seharusnya memperkuat layanan berhenti merokok dan melindungi transportasi publik sebagai kawasan tanpa rokok,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

    Dia menjelaskan KAI harus menjadi pelopor transportasi yang sehat bagi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam PP No.28/2024 dan UU Kesehatan No.17/2023, yang menyebut transportasi umum sebagai Kawasan Tanpa Rokok (TPR).

    Manik berkaca dari kejadian jatuhnya pesawat Varig 820, pada 1973 akibat puntung rokok. Dia mengatakan masih kerap menemui pihak yang merokok di area peron kereta.

    “Membiarkan rokok di ruang transportasi umum adalah bom waktu. Sejarah sudah membuktikan bahwa tragedi bisa terjadi hanya karena puntung rokok. DPR seharusnya belajar dari sejarah, bukan mengulang kebodohan,” ujarnya.

    Senada, Daniel Beltsazar Jacob selaku Advocacy Officer IYCTC mengatakan jika penambahan gerbong khusus rokok diakomodir KAI, maka hanya membuang anggaran.

    “Dari sisi operasional, kalau gerbong rokok itu sampai diakomodir, justru akan menambah cost bagi KAI,” jelasnya.

    Belum lagi, katanya, residu dari asap rokok yang akan menempel di interior gerbong. Belum lagi perawatan gerbong melonjak untuk membersihkan residu tersebut.

    Adapun usulan lain disampaikan oleh Nalsali Ginting, pengurus harian IYCTC bahwa sebaiknya KAI menambahkan gerbong khusus petani dan pedagang karena berpeluang menumbuhkan ekonomi nasional.

    “Jika KAI dapat merancang kereta untuk pedagang dan petani demi mendukung ekonomi masyarakat, maka menciptakan gerbong khusu rokok jelas tidak memiliki urgensi sosial,” pungkasnya.

  • Mentan Soroti soal Anomali Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Mentan Soroti soal Anomali Harga Beras Mahal Lampaui HET

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pihaknya tidak memusuhi pengusaha penggilingan padi besar. Hal tersebut disampaikan menanggapi mahalnya harga beras hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa hukum pasar yang terjadi di pasar saat ini tidak berlaku, lantaran harga gabah di penggilingan turun, tapi harga di konsumen naik.

    Amran menuturkan bahwa kondisi yang terjadi di pasar adalah di saat produksi beras melimpah dan harga gabah di tingkat petani turun. Namun, justru harga beras di konsumen melambung dan melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    “Sehingga kami cek kenapa [harga beras di konsumen] naik, yang kami di sini jelasin adalah bukan persoalan kita musuh [penggilingan] yang besar. Kita butuh investor. Ini kalau investor lari, kita kesulitan,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Kendati begitu, Amran menyatakan pemerintah tidak menentang keberadaan penggilingan padi berskala besar.

    “Kami ingin jelaskan di sini, bukan kami anti pengusaha. Bukan kami anti penggilingan besar. [Penggilingan padi] yang tidak bermasalah, tidak boleh diganggu. Yang kami selesaikan di sini karena ada anomali,” ujarnya.

    Di sisi lain, Amran menyampaikan bahwa ada segelintir penggilingan padi besar telah merugikan konsumen hingga Rp10 triliun. “Rp10 triliun korbannya petani, yang di-bully adalah pemerintah. Padahal yang melakukan hanya 10-20 orang. Apakah kita harus biarkan? Jadi, kami bukan anti ya,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa ke depan pemerintah akan membesarkan penggilingan padi kecil. Hal ini sejalan dengan rapat yang telah dilakukan bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau dari rapat-rapat bersama Pak Presiden, kemudian Rakortas, kita semua sepakat memang mau membesarkan penggilingan padi kecil,” kata Arief.

    Adapun, Arief menyampaikan Perum Bulog akan menggandeng penggilingan padi kecil ke depan untuk menggiling gabah petani. “Jadi nanti ke depan, sebaiknya Bulog itu memang dengan penggiling padi yang kecil, jangan yang besar. Ini seiring sama berjalannya waktu,” pungkasnya.

  • Program MBG Bikin Sweet Sundae Company Cuan hingga Miliaran Rupiah

    Program MBG Bikin Sweet Sundae Company Cuan hingga Miliaran Rupiah

    Bisnis.com, YOGYAKARTA — Produsen es krim, gelato, mozzarella, dan dairy product lainnya, Sweet Sundae, telah mengantongi omzet lebih dari Rp1 miliar sejak pertama kali menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 28 Februari 2025.

    Owner dan Co-Founder of Sweet Sundae Indonesia Yuki Rahmayanti mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah SPPG yang ada di Magelang, Mertoyudan, Pacitan, Purworejo, Cilacap, Kudus, dan Semarang sebagai pemasok susu segar atau susu plain untuk kebutuhan MBG. Hingga kini, Sweet Sundae telah membukukan omzet di atas Rp1 miliar.

    “Kalau nominalnya [omzet] sampai sekarang, ya, di atas Rp1 miliar,” kata Yuki saat ditemui di kantornya di Ngaglik, Yogyakarta, Kamis (21/8/2025).

    Sweet Sundae yang berbasis di Yogyakarta itu dapat memasok hingga 12.000 pcs susu murni ukuran 100 mililiter (ml) per pekan bagi setiap SPPG yang ada, untuk selanjutnya disalurkan ke beberapa sekolah di masing-masing SPPG.

    Awalnya, Yuki menyebut bahwa menjadi mitra program MBG tidak masuk dalam perencanaan Sweet Sundae pada 2025. Pasalnya, pihaknya ingin memfokuskan bisnisnya untuk horeca dan persiapan ekspor.

    Lalu pada akhir 2024, Yuki mengaku banyak SPPG yang datang ke kantornya untuk menjadikan Sweet Sundae sebagai pemasok susu untuk program MBG. Apalagi, kata dia, produk susu yang disyaratkan untuk program ini adalah susu murni.

    “Mereka [SPPG] banyak yang cari [pemasok susu murni]. Memang sumbernya kan banyak, Boyolali, Yogya, kan juga ada. Terus ya sudah pada ke sini. Di sekitar Desember itu banyak banget tamu,” jelasnya.

    Namun, Yuki tak lantas menerima semua tawaran SPPG yang masuk ke Sweet Sundae. Dia menegaskan, Sweet Sundae tetap selektif untuk menjadi mitra SPPG, guna mengantisipasi risiko yang mungkin timbul di masa depan.

    Apalagi, kata dia, kontrak perjanjian berlaku selama 5 tahun mendatang, alias selama Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Kepala Negara. Mengingat, MBG merupakan salah satu program unggulan Prabowo.

    “Kita ada perjanjian mereka harus ngirim LOI [Letter of Intent]. Ngirim LOI ke kita, nanti kita balas dengan surat penawaran. Begitu setuju kita MOU, kita kerjasamanya lima tahun,” ungkapnya. 

    Ke depan, Sweet Sundae berencana untuk memindahkan lokasi operasionalnya ke kawasan yang jauh lebih luas. Mengingat selama ini, bisnis dijalankan Yuki dan suaminya dari rumah, mulai dari pengolahan hingga distribusi.

    “Ini InsyaAllah kita mau pindah juga. Pabrik manufaktur yang besar. Karena memang dulu kan mulai dari sini, rumah,” pungkasnya.

  • Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

    Program MBG Dituding Korbankan Anggaran Pendidikan, Ini Kata Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah program makan bergizi gratis alias MBG menyedot 44,2% dari total anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun.

    Sri Mulyani mengakui bahwa anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun pada tahun depan, seperti yang tercantum dalam RAPBN 2026. Kendati demikian, alokasi anggaran itu tidak semuanya berasal dari dana pendidikan.

    “Yang dikategorikan anggaran pendidikan karena penerimanya adalah para siswa, itu adalah sebesar Rp223,6 triliun. Jadi tidak seluruh Rp335 triliun adalah anggaran pendidikan,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (21/8/2025).

    Dengan demikian, program MBG menyedot 29,5% dari total anggaran pendidikan pada 2026—bukan 44,2%. Sementara itu, porsi anggaran MBG lainnya berasal dari anggaran kesehatan sebesar Rp24,7 triliun.

    Total anggaran kesehatan dalam RAPBN 2026 sendiri ditetapkan sebesar Rp244 triliun. Artinya, program MBG menyedot 10,1% dari total anggaran kesehatan pada tahun depan.

    Kemudian, Rp19,7 triliun akan digunakan untuk fungsi ekonomi. Hanya saja, Sri Mulyani tidak menjelaskan fungsi ekonomi yang dimaksud.

    Sedangkan sisa Rp67 triliun akan masuk ke dana cadangan atau below the line. Menurut Sri Mulyani, dana cadangan yang mencapai 20% dari total anggaran MBG itu untuk memastikan azas kehati-hatian dan efektivitas apabila terjadi hal tak terduga.

    Adapun target sasaran penerima manfaat program MBG pada tahun depan mencapai 82,9 juta orang. 71,9 juta di antara merupakan siswa santri, dan sisanya adalah ibu hamil/menyusui serta balita.

  • Riset BBC: Penyebaran Berita Bohong Berdampak ke Kegiatan Ekonomi dan Bisnis

    Riset BBC: Penyebaran Berita Bohong Berdampak ke Kegiatan Ekonomi dan Bisnis

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyebaran disinformasi dan misinformasi dinilai dapat berdampak langsung pada sektor ekonomi dan bisnis di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Manajer Riset BBC Media Action, Rosiana Eko di sela-sela acara Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi yang digelar oleh Bisnis Indonesia di Auditorium Jusuf Ronodiputo Gedung RRI Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Rosiana mengatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan riset yang dikembangkan pada April 2024 hingga Maret 2025 dan melibatkan survei nasional terhadap 5.036 responden berusia 15 tahun ke atas, analisis media sosial menggunakan Brandwatch, serta wawancara mendalam. 

    Hasilnya, kata Rosiana menunjukkan bahwa 9% responden menganggap bahwa akses terhadap informasi kredibel sebagai salah satu kekhawatiran yang utama, di tengah rendahnya kepercayaan terhadap berita (hanya 39% pada 2023).

    “Informasi disorder dapat mendorong keputusan buruk yang memengaruhi keamanan ekonomi, seperti maraknya skema ‘buy now, pay later’ yang disertai penipuan, serta peningkatan judi online,” tuturnya.

    Dia juga menjelaskan sekitar dua pertiga responden mengkhawatirkan kenaikan biaya hidup dan inflasi di Indonesia. Hal itu juga diperburuk oleh penyebaran informasi palsu seperti penipuan keuangan dan judi online.

    Selain itu, menurut Rosiana, selama Pemilu 2024, disinformasi seperti deepfake berupa video Presiden Joko Widodo yang berbicara dalam bahasa Mandarin juga mengganggu investasi asing di Indonesia.

    Maka dari itu, Rosiana menekankan perlu ada literasi digital yang lebih baik, terutama di kalangan usia muda dan perkotaan yang mendominasi penggunaan TikTok sebesar 55% per hari.

    “Bisnis harus berinvestasi dalam konten kredibel untuk membangun kepercayaan, karena 44% responden memercayai sesama warga sebagai sumber informasi terpercaya,” ujarnya.

  • Pengusaha Tekstil Berharap Insentif Fiskal Sasar Pabrik ‘Nganggur’

    Pengusaha Tekstil Berharap Insentif Fiskal Sasar Pabrik ‘Nganggur’

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengharapkan insentif fiskal yang khusus menyasar pada industri-industri yang sedang sekarat. Pasalnya, sejumlah pabrikan diduga menghentikan produksi karena sejumlah tantangan di pasar domestik. 

    Apalagi, pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun atau naik dari proyeksi realisasi tahun ini Rp137,2 triliun. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, insentif fiskal yang diguyur pemerintah selama ini hanya efektif mendorong angka realisasi investasi baru. Sementara itu, kinerja industri existing tertekan hingga banyak kapasitas idle atau berhenti produksi. 

    “Ini juga sudah cukup bagus [menarik investasi baru], tinggal selanjutnya pemerintah memberikan insentif untuk mengaktivasi kapasitas-kapasitas produksi yang berhenti,” kata Redma kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025). 

    Di sisi lain, Redma juga melihat investasi existing yang saat ini terhenti produksinya tidak dijadikan pertimbangan. Padahal, kapasitas produksi yang menganggur saat ini secara nilai investasi diperkirakan lebih besar dibandingkan investasi baru. 

    Adapun, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi sektor industri tekstil yang masuk pada semester I/2025 mencapai Rp10,2 triliun dengan 5.406 proyek. Pada triwulan II/2025, angka investasinya mencapai Rp4,82 triliun. 

    “Jadi insentif yang diberikan harus langsung menjadi pengurang atau menurunkan biaya produksi di industri dan menurunkan modal kerja,” tuturnya. 

    Menurut dia, sejumlah insentif fiskal yang mesti diprioritaskan untuk mengaktivasi kapasitas produksi tekstil saat ini yaitu potongan PPN, diskon tarif listrik, harga gas bumi tertentu (HGBT) dengan pasokan 100% andal, dan subsidi bunga untuk modal kerja. 

    “Tapi insentif ini semuanya harus dikaitkan untuk pembelian bahan baku lokal agar manfaatnya lebih merata dan memperkuat integrasi hulu hilir sekaligus melakukan substitusi impor,” terangnya. 

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengungkapkan bahwa tren pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut di 2025, meski skalanya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. 

    “Tambahan investasi yang masuk sebesar Rp10,2 triliun patut kita syukuri meski belum bisa menggantikan investasi yang setop, baik dari sisi produksi maupun sisi penyerapan tenaga kerja,” kata Farhan.