Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • PGN Gandeng PGAS Solution Genjot Pengembangan Jargas di Surabaya dan Batam

    PGN Gandeng PGAS Solution Genjot Pengembangan Jargas di Surabaya dan Batam

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) menegaskan komitmennya dalam pengembangan jaringan gas bumi (jargas) di berbagai wilayah Indonesia.

    Komitmen Subholding Gas Pertamina berkode saham PGAS tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama bersama anak usahanya, PT PGAS Solution, sebagai mitra pembangunan jargas, Selasa (19/8/2025).

    Pth. Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Rosa Permata Sari menyebut, penandatanganan tersebut menjadi langkah nyata PGN dalam penyediaan energi rendah emisi yang lebih merata ke masyarakat, sebagai bagian tahapan RPJMN 2025–2029 dengan target tambahan 100.000 sambungan rumah (SR) pada tahun ini.

    Adapun, area pengembangan jargas yang masuk dalam ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup wilayah Surabaya, Jawa Timur dan Batam, Kepulauan Riau.

    Rosa berharap agar proyek jargas tersebut dapat dijalankan dengan kinerja optimal, sehingga mampu memberikan hasil berkualitas sekaligus memastikan kepuasan pelanggan dan stakeholder terkait.

    “Kami berharap, utilisasi infrastruktur tidak hanya terbatas pada sektor kelistrikan, pupuk, dan industri, tetapi juga dapat menjangkau pelanggan akhir, termasuk UMKM dan segmen rumah tangga,” kata Rosa dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Dia menegaskan bahwa PGN selalu menggaungkan aspirasi untuk menjadi agregator gas bumi Indonesia, tidak semata-mata demi pertumbuhan perusahaan tetapi juga untuk mendukung keselarasan dengan Asta Cita Presiden dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

    Dengan peran PGN tersebut, imbuhnya, pemenuhan pasokan hingga pemanfaatan infrastruktur dapat dioptimalkan secara lebih efisien.

    Adapun, acara penandatanganan kerja sama PGN bersama PT PGAS Solution turut dihadiri oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

    Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan jargas di masa transisi energi, mengingat energi gas bumi memiliki karakteristik yang lebih bersih dibandingkan dengan energi fosil lainnya.

    “Penandatanganan ini menjadi satu tonggak penting. Harapannya, pembangunan tidak hanya berlangsung di Surabaya dan Batam, tetapi juga berlanjut ke lokasi lainnya. Selain itu, fokusnya bukan hanya pada pembangunan, tetapi juga pada utilisasi dan pemanfaatannya bagi masyarakat,” ujar Erika.

    Erika meyakini hal ini dapat mendorong implementasi komitmen pengembangan infrastruktur, khususnya di Batam, di mana PGN menjadi pemenang lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD).

    Dengan begitu, pembangunan bisa berlangsung lebih cepat dari target yang ditetapkan dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

  • BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK

    BREAKING NEWS! Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan atau melakukan pemecatan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dari jabatannya.

    Keputusan ini diambil segera setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Immanuel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait proses sertifikasi ketenagakerjaan, Jumat (22/8/2025).

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Immanuel Ebenezer pada sore hari ini.

    “Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Baru saja, untuk menindaklanjuti berita tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Prasetyo menegaskan, pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut kepada KPK.

    “Selanjutnya kami melanjutkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan pejabat pemerintahan,” tuturnya.

    Dia juga menekankan kembali pesan Presiden Prabowo agar seluruh pejabat negara menjauhi praktik-praktik korupsi. Presiden disebut ingin memberi contoh bahwa pemerintah serius dalam menegakkan integritas.

    “Bapak Presiden benar-benar ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi,” kata Prasetyo.

  • Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

    Lisa Mariana Akui Terima Uang dari Ridwan Kamil

    Bisnis.com, Jakarta — Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut-sebut mengalirkan uang kepada Selebgram Lisa Mariana.

    Hal tersebut disampaikan Lisa Mariana usai diperiksa oleh penyidik KPK dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) di Gedung KPK Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025

    Sayangnya, Lisa tidak menjelaskan lebih rinci mengenai aliran uang dari Ridwan Kamil tersebut berasal dari mana, apakah dari hasil korupsi atau uang pribadi. Lisa hanya menegaskan bahwa dirinya terima uang tersebut untuk kebutuhan anaknya.

    “Iya benar ada aliran dana, tapi kan buat anak saya. Saya belum mau sebut berapa nominalnya,” tuturnya.

    Lisa membeberkan pemeriksaan yang telah berlangsung selama 2 jam tersebut hanya mengklarifikasi aliran dana perkara korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    “Saya gak hitung berapa pertanyaannya, tapi fokus soal aliran dana,” katanya.

    Lisa pun mengaku sudah siap beberkan bukti aliran dana kepada dirinya dari eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan Lisa meminta penyidik KPK agar memeriksa dirinya kembali sebagai saksi.

    “Kita tunggu saja dari KPK kapan mau kirim surat pemanggilan lagi,” ujarnya.

  • DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

    DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR kembali menyepakati untuk penerapan kebijakan pengenaan cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Hal itu disepakati oleh pemerintah dan DPR pada Rapat Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar RAPBN TA 2026, Jumat (22/8/2025).

    Dalam kesimpulan rapat pengambilan keputusan itu, Ketua Komisi XI Misbakhun menyebut pemberlakuan cukai MBDK harus diterapkan pada APBN 2026 sejalan dengan kenaikan target penerimaaan kepabeanan dan cukai.

    “Ekstensifikasi barang kena cukai antara lain melalui program penambahan obyek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan untuk diterapkan dalam APBN 2026 di mana pengenaan tarifnya harus dikonsultasikan dengan DPR,” ujarnya di Gedung DPR.

    Untuk diketahui, target penerimaan kepabeanan dan cukai naik menjadi Rp334,3 triliun pada RAPBN 2026. Itu akan menopang target pendapatan negara sebesar Rp3.786,5 triliun.

    Selain bea cukai, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, PNBP Rp455 triliun dan Hibah Rp0,7 triliun.

    Adapun pemerintah dan DPR menyepakati Asumsi Dasar Makro untuk RAPBN 2026 pada rapat pengambilan keputusan tentang RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2026, Jumat (22/8/2025).

    Rapat itu dihadiri oleh Komisi XI DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rohmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar.

    Rapat didahului oleh laporan Panja Pertumbuhan, Panja Penerimaan dan Panja Defisit yang dibacakan oleh tiga orang pimpinan Komisi XI DPR termasuk Misbakhun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai perwakilan pemerintah pun menyepakati laporan dari tiga panja itu. Kemudian, pemerintah dan DPR menyepakati asumsi dasar makro RAPBN 2026 itu.

    “Disepakati biaya asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan pada RAPBN 2026, saya nyatakan disepakati dan disetujui,” ujar Misbakhun.

  • Bulog Didesak Kebut Distribusi Beras Buntut Harga Melambung

    Bulog Didesak Kebut Distribusi Beras Buntut Harga Melambung

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyoroti kenaikan harga beras yang belakangan ini dirasakan masyarakat meski Indonesia tengah mencatat rekor stok beras nasional terbesar dalam sejarah.

    Menurutnya, situasi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara ketersediaan pangan dengan keterjangkauan harga di pasar.

    “Stok beras kita mencetak sejarah, tetapi ada kontradiksi ketika harga tetap naik. Stok yang melimpah itu tidak boleh hanya menjadi angka di gudang, melainkan harus segera digelontorkan ke pasar untuk menekan harga,” kata Sarmuji lewat rilisnya, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah bersama Perum Bulog dalam memastikan distribusi beras dari gudang ke pasar berjalan lebih agresif, tepat sasaran, dan merata. Mekanisme operasi pasar, kata Sarmuji, perlu diperluas terutama di daerah dengan tren harga tinggi.

    “Ketersediaan pangan adalah satu hal, keterjangkauan harga adalah hal lain. Keduanya harus berjalan seiring agar masyarakat terlindungi,” ujarnya.

    Anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan, percepatan distribusi menjadi kunci utama agar cadangan beras nasional benar-benar memberi dampak nyata bagi stabilitas harga.

    “Jangan sampai rekor cadangan pangan ini hanya tercatat di laporan, tapi rakyat masih menjerit karena harga beras tinggi. Bulog punya kapasitas dan instrumen, tinggal dipercepat dan dimaksimalkan,” katanya.

    Dengan cadangan beras terbesar sepanjang sejarah, lanjut Sarmuji, pemerintah memiliki peluang emas untuk menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas pangan.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan. Jangan biarkan masyarakat bingung dengan ironi: beras melimpah di gudang, tapi mahal di pasar,” pungkasnya.

    Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras nasional Indonesia mencapai 4.251.259 ton, terdiri dari cadangan pemerintah sekitar 4.237.120 ton dan stok komersial sekitar 14.139 ton. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi sejak Bulog didirikan pada 1969, sekaligus mencetak rekor cadangan pangan nasional.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah menyalurkan sekitar 45.000 ton beras SPHP per Rabu (20/8). Penyaluran dilakukan bertahap untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar.

    Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP dilakukan secara bertahap dengan harapan bisa mencapai hampir 7.000 ton per hari.

    Rizal memastikan penjualan beras SPHP akan dilakukan terkontrol melalui aplikasi, di mana seluruh pengecer wajib menggunakan aplikasi khusus yang disiapkan Bulog.

    Selain itu, Rizal menegaskan pihaknya juga akan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencegah praktik penimbunan beras SPHP di berbagai wilayah.

    Rizal menjelaskan langkah ini dilakukan agar penyaluran beras SPHP tetap terkendali. Bulog juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar.

    “Kita dengan teman-teman Bulog yang ada di daerah bersinergi dengan teman-teman BUMD yang ada di masing-masing kawasan kota maupun provinsi. Ini kita sinergikan, alhamdulillah sudah berjalan, dan ini sudah rutin kami laksanakan seperti itu,” ujar Rizal.

    Rizal mengaku tidak menemukan adanya praktik penimbunan beras SPHP di lapangan. Ia menekankan stok beras yang ada di Gudang Bulog hanya berupa cadangan pemerintah yang memang disiapkan guna menjaga stabilitas harga di pasar.

    “Pengawasan [terkait] yang ditimbun tidak ada. Yang ditimbun itu yang ada di stok gudang Bulog, itulah cadangan beras nasional. Jadi yang kita siapkan 3,9 juta ton [untuk cadangan],” ungkapnya.

  • Catat! Syarat, Alur, Biaya Sertifikasi K3 yang Disorot Usai OTT Wamenaker

    Catat! Syarat, Alur, Biaya Sertifikasi K3 yang Disorot Usai OTT Wamenaker

    Bisnis.com, JAKARTA— Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) tersandung kasus korupsi pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

    Sertifikasi ini menjadi salah satu syarat bagi pekerja maupun perusahaan dalam menjamin keselamatan kerja di berbagai sektor industri.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

    Noel kini ditahan di Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025.

    Lantas, bagaimana sebenarnya syarat, alur pendaftaran dan biaya sertifikasi K3? Berikut penjelasannya.

    Syarat Sertifikasi K3

    Sertifikasi K3 dapat diperoleh oleh pekerja yang telah mengikuti pelatihan resmi dan lulus uji kompetensi. Syarat umum bagi peserta pelatihan Ahli K3 Umum, misalnya, meliputi ijazah minimal D3/S1, curriculum vitae, fotokopi KTP, pas foto berlatar merah, serta surat keterangan kerja bagi peserta yang merupakan utusan perusahaan. 

    Selain itu, peserta diwajibkan menandatangani pakta integritas sebelum mengikuti pelatihan. Sejumlah lembaga penyelenggara pelatihan K3, seperti PT Garuda Systrain Interindo (GSI) dan PT Centra Artha Prima Indonesia, juga mensyaratkan pengalaman kerja minimal satu tahun di bidang terkait, serta kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang memadai.

    Alur Pendaftaran Sertifikasi K3

    Proses sertifikasi K3 umumnya dimulai dengan pendaftaran di lembaga pelatihan resmi yang ditunjuk Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta harus melengkapi dokumen administrasi, mengisi formulir, serta membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan.

    Setelah pendaftaran, peserta akan mengikuti pelatihan sesuai kurikulum yang ditetapkan, mencakup materi peraturan dan perundangan K3, identifikasi serta pengendalian bahaya di tempat kerja, sistem manajemen K3, higiene industri, ergonomi, hingga kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.

    Pelatihan dilanjutkan dengan ujian, baik tertulis maupun praktik, untuk menilai kompetensi peserta. Peserta yang lulus berhak memperoleh sertifikat Ahli K3 Umum dari Kementerian Ketenagakerjaan. Bagi utusan perusahaan, sertifikat tersebut dilengkapi dengan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) serta kartu lisensi kewenangan Ahli K3 Umum (AK3U).

    Biaya Sertifikasi K3

    Mengutip laman GSI, biaya pelatihan K3 bervariasi tergantung jenis, lokasi, dan lembaga penyelenggaranya. Untuk pelatihan Ahli K3 Umum, biaya online training umumnya sekitar Rp4 juta. Sementara untuk pelatihan offline, biayanya berkisar Rp5,25 juta hingga Rp6 juta, bergantung pada kota dan regional penyelenggaraan.

    Selain biaya pelatihan, peserta juga perlu memperhitungkan biaya administrasi tambahan, seperti pengurusan dokumen serta biaya sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk uji kompetensi.

    Sebelumnya, Mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono, menegaskan pentingnya sertifikasi K3 bagi semua perusahaan, sesuai regulasi yang mewajibkan keberadaan Ahli K3 di tempat kerja. 

    “Semua perusahaan membutuhkan ahli K3 sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Makanya, peluang alumni kesehatan masyarakat yang mengambil konsentrasi K3 sangat besar karena perusahaan membutuhkan ahli K3,” kata Caswiyono dalam kegiatan National Seminar of Public Health “Tenaga Kesmas Profesional di Era Smart Society 5.0”, berlangsung di GOR Universitas Pekalongan, Rabu siang (14/6/2023) dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Pekalongan. 

  • Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat Beroperasi pada 2026

    Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat Beroperasi pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan rakyat dengan menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat pada 2026.

    Hingga Agustus 2025, Kepala negara mengatakan bahwa sudah berdiri 100 sekolah rakyat dan akan bertambah 65 sekolah lagi pada September mendatang.

    “100 sekolah rakyat bertambah 65 sekolah lagi di bulan September. Saya kira ini suatu prestasi luar biasa,” kata Prabowo saat memberikan arahan kepada guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JiExpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

    Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa, membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. 

    Dia menekankan, sejarah panjang perjuangan bangsa harus menjadi pengingat bahwa hanya dengan pemimpin yang kuat, cakap, dan berkomitmen, Indonesia dapat terbebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

    “Sekolah rakyat ini adalah bagian dari usaha besar kita. Dunia sekarang berlomba-lomba. Karena itu, kita juga harus memperbaiki pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi,” kata Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu pun mengungkapkan apresiasi kepada jajaran kementerian yang mampu mempercepat realisasi program tersebut. Awalnya, dia memperkirakan pembukaan sekolah rakyat baru dapat dimulai pada akhir 2025 atau awal 2026. Namun, dia mengaku kaget lantaran kabinet bergerak cepat sehingga Juli lalu 100 sekolah sudah resmi beroperasi.

    “Terus terang, ini di luar harapan saya. Waktu saya beri arahan Februari lalu, saya kira baru siap Oktober atau November. Ternyata Juli sudah berdiri 100 sekolah, September menjadi 165 [sekolah rakyat]. Ini luar biasa,” tuturnya.

    Prabowo menekankan bahwa target 200 sekolah rakyat pada 2026 bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan absolut. 

    Dia menyebutkan, anak-anak penerima manfaat sudah mulai menunjukkan semangat dan rasa percaya diri baru sejak masuk program ini.

    “Kita sudah mulai melihat titik-titik harapan. Anak-anak yang tadinya risau, kini penuh senyum dan percaya diri. Para guru yang bertugas di sekolah rakyat punya tanggung jawab besar: membantu anak-anak ini mengeluarkan keluarganya dari kemiskinan,” ujar Prabowo.

    Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa upaya pendidikan ini sejalan dengan visinya membangun Indonesia sebagai bangsa mandiri, yang mampu menguasai teknologi dan industri sendiri.

    “Kita harus optimis Indonesia bisa punya pabrik mobil, kapal, kereta api, bahkan jam tangan sendiri. Seluruh rakyat harus menikmati kekayaan bangsa, bukan hanya segelintir orang,” tegasnya.

    Di akhir arahannya, Prabowo mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga semangat dan optimisme dalam membangun bangsa.

    “Kalau kalian semangat, saya lebih semangat. Bersama-sama kita bangun Indonesia yang kita cintai ini,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.

    “Anggaran Sekolah Rakyat tahun depan akan mencapai Rp24,9 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Kenaikan anggaran yang cukup besar ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan bahwa anggaran untuk SR pada 2026 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini.

    Adapun, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR, sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR.

  • Kementerian PU Bidik Serapan Anggaran Tembus 95% di Akhir 2025

    Kementerian PU Bidik Serapan Anggaran Tembus 95% di Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan serapan anggaran Kementerian PU hingga Desember 2025 dapat mencapai lebih dari 95%.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengaku terus mendorong percepatan realisasi keuangan tahun 2025 sebesar Rp84,1 triliun dengan progres fisik sebesar 43,65%. Dari target tersebut, hingga 21 Agustus 2025, realisasi serapan anggaran mencapai Rp31,06 triliun atau 37,60%.

    Dody mengungkapkan saat ini, Kementerian PU juga tengah melakukan percepatan penyelesaian proyek agar realisasi anggaran itu dapat terakselerasi.

    “Setiap minggu kita diskusi dengan seluruh unor dan setiap bulan kita review bersama-sama mana yang masih bermasalah, mana yang menyebabkan hambatan sana-sini. Targetnya tetap 95 persen plus di akhir 2025 ini, Insya Allah bisa,” kata Dody dikutip dari laman resmi Kementerian PU, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Dody menjelaskan porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air realisasi sebesar Rp10 triliun dari alokasi Rp34 triliun (29,35%) yang digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, mitigasi bencana hidrometeorologi, dan pelayanan air irigasi seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

    Selanjutnya, Ditjen Bina Marga realisasi sebesar Rp15 triliun dari alokasi Rp31,2 triliun (48,11%) yang digunakan untuk pemerataan dan efesiensi logistik nasional melalui peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan jalan baru dan preservasi jalan. 

    Kemudian Ditjen Cipta Karya sebesar Rp3,8 triliun dari alokasi Rp11,2 triliun (34,17%) yang digunakan untuk penyediaan air minum, sanitasi, dan permukiman. Berikutnya, Ditjen Prasarana Strategis realisasi sebesar Rp1,4 triliun dari alokasi Rp5,9 triliun (22,69%) yang digunakan untuk mendukung program Inpres Irigasi, Sekolah Rakyat (SR), renovasi madrasah, DOB, dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).

    Kementerian PU dengan pagu efektif Rp84,1 triliun, mempunyai program strategis yang mendukung prioritas nasional mencakup ketahanan air dan pangan melalui pembangunan jaringan irigasi 13.000 hektare, dan merehabilitasi jaringan irigasi 418 ribu hektare, serta menjalankan program P3TGAI di 8.000 lokasi.

    Selain itu, PU juga menjalankan program peningkatan konektivitas melalui pembangunan 83 km jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 582 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.383 m dan pembangunan jalan tol sepanjang 24,77 km.

    Dalam layanan air minum layak dan sanitasi aman, Kementerian PU melakukan peningkatan kapasitas SPAM sebesar 1.250 l/det, perluasan 1.702 SR, pengelolaan air limbah dengan cakupan layanan 4.001 KK, sistem pengelolaan persampahan 700 KK.

    Sementara itu, untuk pembangunan prasarana pendidikan dan ekonomi rakyat melalui pembangunan 263 unit Sekolah Rakyat, pembangunan 1.408 unit PHTC Madrasah, rehabilitasi 10 unit pasar, renovasi 3 unit prasarana olahraga. 

  • Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS 2025

    Ini Besaran Gaji Pensiunan PNS 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Berbeda dengan wirausaha maupun wiraswasta, PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan profesi yang memiliki jaminan dana pensiun.

    Pada dasarnya, gaji pensiunan PNS merupakan upah yang diperoleh atas pengabdian diri selama bekerja di dinas pemerintahan.

    Pada awal 2025, Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan besaran gaji pensiunan PNS. Penetapannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024.

    Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa rincian gaji pensiunan PNS 2025 diklasifikasikan berdasarkan golongan I-IV.

    Adapun besaran gaji PNS ketika pensiun menurut golongan yang mulai berlaku pada 2025 adalah sebagai berikut:

    Golongan I
    Rincian Gaji Pensiunan

    Golongan Ia
    Rp1.748.100-Rp1.962.200

    Golongan Ib
    Rp1.748.100-Rp2.077.300

    Golongan Ic
    Rp1.748.100-Rp2.165.200

    Golongan Id
    Rp1.748.100-Rp2.256.700

    Golongan II
    Rincian Gaji Pensiunan

    Golongan IIa
    Rp1.748.100-Rp2.833.900

    Golongan IIb
    Rp1.748.100-Rp2.953.800

    Golongan IIc
    Rp1.748.100-Rp3.078.700

    Golongan IId
    Rp1.748.100-Rp3.208.800

    Golongan III
    Rincian Gaji Pensiunan

    Golongan IIIa
    Rp1.748.100-Rp3.558.800

    Golongan IIIb
    Rp1.748.100-Rp3.709.200

    Golongan IIIc
    Rp1.748.100-Rp3.866.100

    Golongan IIId
    Rp1.748.100-Rp4.029.600

    Golongan IV
    Rincian Gaji Pensiunan

    Golongan IVa
    Rp1.748.100-Rp4.200.000

    Golongan IVb
    Rp1.748.100-Rp4.377.800

    Golongan IVc
    Rp1.748.100-Rp4.562.900

    Golongan IVd
    Rp1.748.100-Rp4.755.900

    Golongan IVe
    Rp1.748.100-Rp4.957.100

    Pencairan gaji pensiunan PNS biasanya disalurkan melalui PT Taspen (Persero) setiap bulan yang mulai dijadwalkan kembali pada 1 Juni 2025.

    Bagi pensiunan ASN yang sudah mendapatkan haknya per 1 Mei 2025, proses pencairan gaji ke-13 pensiunan akan langsung disalurkan oleh PT Taspen ke rekening masing-masing.

    Dana akan dikirimkan secara otomatis tanpa pengajuan tambahan terlebih dahulu. Jadi, penerima hanya perlu menunggu pemberitahuan masuknya dana ke rekening sesuai jadwal.

  • Wamenaker Noel Minta Maaf ke Prabowo Usai Jadi Tersangka Pemerasan

    Wamenaker Noel Minta Maaf ke Prabowo Usai Jadi Tersangka Pemerasan

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer minta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Selain minta maaf ke Presiden Prabowo, pria yang akrab disapa Noel itu juga menyampaikan permintaan maaf ke keluarganya dan rakyat Indonesia.

    “Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Lalu kedua saya minta maaf kepada anak dan istri saya,” kata Noel sebelum digiring ke mobil tahanan KPK Jakarta, Jumat (22/8).

    Noel pun mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Sayangnya, Noel tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal hal tersebut.

    “Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah di OTT,” katanya

    Tersangka Noel juga membantah bahwa kasus yang menjerat dirinya adalah kasus pemerasan seperti yang disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto. Menurut Noel, narasi pemerasan yang disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada media massa merupakan narasi kotor yang memberatkan dirinya.

    “Intinya kasus saya itu bukanlah kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak jadi narasi yang kotor dan memberatkan saya,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel ‘Noel’ Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

    KPK menyebut Wamenaker Noel telah melakukan mark up tarif sertifikasi K3 dari yang seharusnya Rp275.000 menjadi Rp6.000.000.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan jika uang sebesar Rp6.000.000 itu tidak diberikan, tersangka Noel mengancam akan mempersulit, memperlambat, bahkan tidak memproses sertifikasi K3 yang diajukan oleh pihak perorangan.

    Padahal, menurut Setyo, biaya pengurusan sertifikasi K3 yang resmi hanya sebesar Rp275.000 sesuai aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun dilakukan mark up oleh tersangka Noel sehingga biayanya menjadi Rp6.000.000.

    “Kegiatan tangkap tangan KPK ini telah mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6.000.000,” kata di Gedung KPK Jakarta, Jumat (22/8).

    Setyo mengungkapkan aksi pemerasan itu sudah berjalan sejak 2019 di mana tersangka Noel belum menjadi wakil menteri, alih-alih mencegah tindak pidana pemerasan, Noel malah ikut menikmatinya usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi wakil menteri ketenagakerjaan.

    Selain Noel, ada 13 tersangka lainnya yang turut menikmati hasil pemerasan tersebut. Para tersangka itu berinisial IBM atau Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator bidang Kelembagaan dan Personil K3 2022-2025, GAH atau Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-2025.

    Kemudian tersangka ketiga berinisial SB atau Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 tahun 2020-2025, AK atau Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-2025.

    Lalu tersangka kelima FRZ atau Fahrurrozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Maret 2025. Selanjutnya keenam yaitu HS atau Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025.

    Tersangka ketujuh SKP atau Sekarsari Kartika Putri Sub Koordinator, tersangka kedelapan yaitu SUP atau Supriadi selaku koordinator, kesembilan berinisial TEM atau Temurila selaku pihak KEM Indonesia, lalu kesepuluh MM atau Miki Mahfud dari pihak KEM Indonesia dan terakhir Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

    “Lalu tiga tersangka terakhir tidak terkait dan tidak dilakukan pemeriksaan, jadi total yang diamankan ada 14 orang,” ujarnya.