Author: Bisnis.com

  • Mangkir Panggilan Pertama, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Bupati Pati Sudewo

    Mangkir Panggilan Pertama, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Bupati Pati Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan itu karena Sudewo absen dari jadwal pemeriksaan sebelumnya.

    “SDW [Sudewo] ada keperluan lain yang sudah dijadwalkan, akan dijadwalkan ulang pemeriksaannya,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8/2025).

    Namun, Budi belum merincikan kapan jadwal pemeriksaan tersebut dilakukan.

    Diketahui, Sudewo seharusnya dipanggil KPK pada hari Jumat kemarin (23/8/2025). Akan tetapi, dia absen dari panggilan tersebut. Di diduga menerima commitment fee dari proyek DJKA.

    “Hari ini Jumat (22/8), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Tahun Anggaran 2018-2022,” tulis Budi, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama Sudewa alias Sudewo, Bupati Pati. 

  • Harga Mobil dan Motor Sitaan OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Paling Murah Rp50 Juta

    Harga Mobil dan Motor Sitaan OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Paling Murah Rp50 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita puluhan mobil dan motor sebagai barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Dalam perkara ini terjadi penggelembungan dana dari yang seharusnya mengurus sertifikat K3 sebesar Rp275.000 menjadi Rp6.000.000.

    “Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    Total uang dari hasil mark up tersebut sebesar Rp81 miliar. Penetapan para tersangka setelah lembaga antirasuah itu menerima laporan dari masyarakat dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan biaya seharusnya sesuai dengan tarif PNBP,” jelasnya.

    Mereka diduga telah melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

    Selain mengamankan para tersangka, KPK juga menyita 15 mobil dan 7 motor dari para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Adapun salah satu merek mobil yang disita adalah Nissan GT-R dan motor Ducati.

    Bisnis telah menelusuri harga mobil dan motor yang disita KPK tersebut di sejumlah laman resmi dan pasar jual beli mobil dna motor daring sesuai dengan mereknya. Berikut harga yang berhasil dihimpun untuk mobil dan motor sitaan tersebut:

    Mobil

    1.      Nissan GT-R R35 (D-1261-QGK): Rp3 miliar

    2.      Toyota Corolla Cross (B-1119-DFZ): Rp568 juta

    3.      Mobil Palisade Hitam (B-1173-DZQ): Rp1,2 miliar

    4.      Mobil Suzuki Jimny (B-2848-SMD): Rp550 juta

    5.      Mobil Palisade Hitam (B-2702-JJ): Rp1,2 miliar

    6.      Mobil Honda CRV (B-1248-SJU): Rp350 juta

    7.      Mobil Jeep Cherokee XJ (DK-1621-ADJ): Rp225 juta

    8.      Hilux (B-9008-SBM): Rp539 juta

    9.      Expander (B-1121-MXM): Rp337 juta

    10.  Hyundai Stargazer (B-1727-WIM): Rp320 juta.

    11.  CRV (B-1689-IFF): Rp350 juta

    12.  BMW 330i (B-1535-BAI): Rp1,2 miliar

    13.  CRV (B-920-BAP): Rp350 juta

    14.  Expander Hitam (F-1044-AAP): Rp337 juta

    15.  Pajero Sport (B-1861-KJ): Rp740 juta

     

    Motor

    1. Vespa Sprint S 150 Putih 2024 (B-5853-SBN): Rp60 juta

    2. Vespa (B-3479-BAI): Rp57 juta

    3. Motor Scrambler Ducati (B-4225-SUQ): Rp179 juta

    4. Ducati Hypermotard 950: Rp255 juta

    5. Ducati Xdiavel 1200: Rp878 juta

    6. Ducati Multistrada: Rp700 juta      

    7. Ducati Street fighter:Rp809 juta

     

  • Apple Gugat Oppo dan Eks Karyawannya atas Dugaan Pencurian Data

    Apple Gugat Oppo dan Eks Karyawannya atas Dugaan Pencurian Data

    Bisnis.com, JAKARTA – Apple Inc. menggugat produsen smartphone asal China, Oppo, atas dugaan merekrut paksa salah satu insinyur senior Apple Watch dan mendorong pencurian rahasia dagang untuk kepentingan pengembangan perangkat wearable pesaing.

    Dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan federal di San Jose, California, Apple menuduh Chen Shi, arsitek sistem sensor di tim Apple Watch, secara diam-diam mengakses dokumen rahasia terkait teknologi pendeteksi kesehatan milik Apple sebelum meninggalkan perusahaan pada Juni lalu.

    “Tanpa memberi tahu bahwa dirinya akan bekerja untuk kompetitor langsung, Dr. Shi mengatur dan menghadiri puluhan pertemuan pribadi dengan anggota tim teknis Apple Watch untuk menggali informasi riset yang sedang berjalan,” tulis Apple dalam dokumen gugatan dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (23/8/2025).

    Lebih lanjut, Apple menyebut bahwa hanya tiga hari sebelum mengundurkan diri, tepatnya pada malam hari, Shi mengunduh 63 dokumen dari folder Box yang dilindungi, lalu mentransfernya ke USB satu hari sebelum resmi keluar dari perusahaan.

    Apple menyatakan Shi telah melanggar perjanjian kerahasiaan serta perjanjian kekayaan intelektual, dan bahwa Oppo mengetahui serta mendukung tindakannya tersebut.

    Dalam dokumen gugatan, Apple menyebut bahwa Shi menipu rekan-rekannya di Cupertino dengan mengatakan bahwa dia kembali ke China untuk merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia. Namun, nyatanya dia bergabung dengan pusat riset Oppo di Silicon Valley yang beroperasi di bawah nama Oppo dan InnoPeak.

    Apple juga mengungkapkan bukti komunikasi antara Shi dan salah satu eksekutif Oppo yang menjabat sebagai wakil presiden bidang kesehatan. Dalam pesan berbahasa Mandarin yang dikirim sebelum Shi meninggalkan Apple, dia menyebut tengah mengulas berbagai materi internal dan melakukan banyak pertemuan 1:1 untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi.

    Eksekutif tersebut merespons dengan kata “baik” dan emoji “OK”, sebagaimana tercantum dalam gugatan.

    Apple menegaskan bahwa membiarkan tindakan Shi dan Oppo tanpa konsekuensi hukum akan merusak komitmen perusahaan terhadap inovasi dan investasi besar dalam pengembangan teknologi mutakhir seperti Apple Watch. Perusahaan juga menilai tindakan ini memberikan keuntungan tidak adil bagi pesaing dan berpotensi menghancurkan nilai rahasia dagangnya.

    Oppo Tahu Gugatan Apple

    Oppo, yang secara resmi dikenal sebagai Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., menyatakan telah mengetahui gugatan tersebut dan telah meninjau tuduhan yang diajukan Apple.

    “Kami tidak menemukan bukti adanya keterkaitan antara tuduhan tersebut dengan perilaku karyawan kami selama bekerja di Oppo,” ujar perwakilan perusahaan melalui pesan di WeChat.

    Perwakilan Oppo menyebut, pihaknya menghormati rahasia dagang semua perusahaan, termasuk Apple, dan tidak pernah menyalahgunakan rahasia dagang milik Apple. Oppo juga menegaskan akan kooperatif dalam proses hukum dan yakin bahwa proses pengadilan yang adil akan mengungkap fakta sebenarnya.

    Sementara itu, Apple dan Shi belum memberikan tanggapan resmi atas gugatan ini. Profil LinkedIn yang diyakini milik Shi mencantumkan bahwa ia bekerja di Apple sejak 2020.

    Adapun kasus ini terdaftar dengan nomor Apple Inc. v. Chen Shi, Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd., dan InnoPeak Technology Inc., 5:25-cv-7105 di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California, San Jose.

  • Jaga Harga dan Pasokan, Mentan Pastikan Perbaikan Komoditas Beras dari Hulu ke Hilir

    Jaga Harga dan Pasokan, Mentan Pastikan Perbaikan Komoditas Beras dari Hulu ke Hilir

    Bisnis.com, SEMARANG – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan akan melakukan perbaikan hulu-hilir untuk komoditas beras.

    Andi Amran menyebut langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di Tanah Air.

    “Kita tata mulai dair hulu, pupuk, benih, traktor sudah beres. irigasi sementara proses tinggal di hilir. Inilah milestones untuk RI,” ucap Amran usai melakukan kunjungan ke Pasar Bulu, Kota Semarang, pada Sabtu (23/8/2025) pagi.

    Amran mengungkapkan bahwa langkah perbaikan secara menyeluruh itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Namun demikian, perlahan, penataan ulang alur produksi hingga distribusi beras mulai menunjukkan hasil yang positif.

    Stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dilaporkan masih mencukupi. Amran menyebut, ada 4 juta ton beras yang masuk dalam cadangan pemerintah. Stok tersebut akan didistribusikan oleh Bulog melalui mitra pedagang beras SPHP serta program operasi pasar yang akan terus dijalankan hingga Desember nanti. “Yang kita syukuri, tidak ada impor sampai hari ini. Kemudian harganya sudah turun,” ucap Amran.

    Tak hanya di sisi hilir, Amran juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk mempertahankan harga beli gabah di tingkat petani agar sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500/kg. “Harus minimal [HPP], wajib Rp6.500. Jadi dua kita jaga, memang tidak mudah. Karena kami ingin petani sejahtera, konsumennya juga bahagia,” jelasnya.

    Amran menyebut, usaha itu telah menunjukkan keberhasilan lewat indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Per Juli 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP di tingkat nasional berada di angka 122,64 poin. Naik 0,76% dibanding bulan Juni 2025.

    Di Jawa Tengah sendiri, NTP pada Juli 2025 berada di angka 115,59 atau naik 1,65% secara month-to-month (mtm). Untuk sektor tanaman pangan, NTP berada di angka 118,56 dengan kenaikan 1,74% (mtm).

    Ke depan, perbaikan serupa akan coba diperluas oleh Kementerian Pertanian. Jika ketersediaan dan harga beras dapat dikendalikan secara efisien, Amran menyebut langkah itu akan direplikasi untuk komoditas lain. “Kita selesaikan di hilir, jadi penyelesaian holistik. Enggak bisa sehari diselesaikan persoalan ini. Nanti kalau hilir aman, ini [beras] sudah, kemudian komoditas lainnya. Ini menjadi role model. Kalau [beras] ini sudah oke, inflasi aman, daya beli membaik, kemudian kesejahteraan petani naik, itulah tujuan kita,” jelasnya.

  • KPK Ungkap Immanuel Ebenezer Sebut Sosok Sultan pada Kasus Pemerasan Kemenaker

    KPK Ungkap Immanuel Ebenezer Sebut Sosok Sultan pada Kasus Pemerasan Kemenaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan peran salah satu tersangka pemerasan yang disebut sebagai sultan oleh tersangka Wakil Menteri Kenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan bahwa dari 14 orang tersangka yang telah ditangkap tangan oleh KPK beberapa hari lalu, ada satu tersangka yang seringkali dipanggil sultan karena kekayaannya yang fantastis yaitu tersangka IBM atau Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator bidang Kelembagaan dan Personil K3 2022-2025.

    “IEG (Immanuel Ebenezer) menyebut IBM sebagai sultan,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (23/8).

    Menurut Setyo, berdasarkan pengakuan tersangka Noel, tersangka Irvian Bobby Mahendro dipanggil sultan karena sangat kaya raya memiliki banyak uang dan aset terutama di Ditjen Binwasnaker dan K3.

    Bahkan, kata Setyo, tersangka Noel juga pernah diberi uang secara cuma-cuma oleh tersangka Irvian Bobby Mahendro karena Noel ingin merenovasi rumah di Cimanggis, Depok Jawa Barat.

    “Maksudnya orang yang banyak uang di Ditjen Binwas K3. IEG minta untuk renovasi rumah Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar,” kata Setyo.

    Seperti diketahui, Selain Noel, ada 13 tersangka lainnya yang turut menikmati hasil pemerasan tersebut. Para tersangka itu berinisial IBM atau Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator bidang Kelembagaan dan Personil K3 2022-2025, GAH atau Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-2025.

    Kemudian tersangka ketiga berinisial SB atau Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 tahun 2020-2025, AK atau Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-2025.

    Lalu tersangka kelima FRZ atau Fahrurrozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Maret 2025. Selanjutnya keenam yaitu HS atau Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021-Februari 2025.

    Tersangka lainnya adalah SKP atau Sekarsari Kartika Putri Sub Koordinator, tersangka kedelapan yaitu SUP atau Supriadi selaku koordinator, kesembilan berinisial TEM atau Temurila selaku pihak KEM Indonesia, lalu kesepuluh MM atau Miki Mahfud dari pihak KEM Indonesia dan terakhir Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

    “Lalu tiga tersangka terakhir tidak terkait dan tidak dilakukan pemeriksaan, jadi total yang diamankan ada 14 orang,” ujarnya.

  • Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS

    Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut pihaknya akan mencabut sebagian besar tarif balasan atas produk impor Amerika Serikat (AS) dan mempercepat pembicaraan dengan Washington untuk mencapai kesepakatan baru terkait perdagangan dan keamanan.

    “Sejalan dengan komitmen Kanada pada USMCA, saya umumkan hari ini bahwa pemerintah Kanada akan menyesuaikan dengan Amerika Serikat dengan mencabut seluruh tarif Kanada atas barang-barang AS yang tercakup dalam USMCA,” kata Carney dalam konferensi pers dikutip dari Reuters, Sabtu (23/8/2025).

    Meski demikian, Carney menegaskan tarif Kanada atas impor mobil, baja, dan aluminium asal AS tetap berlaku untuk saat ini.

    Dia menyebut, AS baru-baru ini menegaskan tidak akan mengenakan tarif pada barang-barang Kanada yang sesuai dengan perjanjian perdagangan bebas trilateral AS-Meksiko-Kanada (USMCA), yang menurutnya merupakan perkembangan positif.

    “Dengan langkah ini, Kanada dan AS kini kembali menerapkan perdagangan bebas untuk sebagian besar barang,” tambahnya, seraya menegaskan bahwa tarif AS terhadap ekspor Kanada relatif rendah dibandingkan mitra dagang lain.

    Kanada dan AS telah menggelar pembicaraan terkait hubungan ekonomi dan keamanan baru selama beberapa bulan, meski keduanya masih jauh dari kesepakatan. Kanada dan China sejauh ini menjadi dua negara yang melakukan aksi balasan tarif terhadap AS, yang kerap memicu ketegangan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Carney mengaku berbicara dengan Trump sehari sebelumnya. Dia juga mengkonfirmasi perundingan antara kedua negara akan kembali dimulai setelah pencabutan tarif ini. Adapun, Trump juga menanggapi keputusan Kanada dengan nada positif. 

    “Kami sedang mengerjakan sesuatu. Kami ingin bersikap baik pada Kanada. Saya suka Carney,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Putih.

    Carney, yang terpilih sebagai perdana menteri pada April dengan janji keras melawan tarif Trump, kini menunjukkan sikap yang lebih moderat. Ia sebelumnya membatalkan rencana penerapan pajak layanan digital yang ditentang perusahaan AS pada Juni, serta menghapus ancaman sanksi tambahan pada Juli jika kesepakatan dengan AS tidak tercapai.

    Meski begitu, dia tetap mempertahankan tarif 25% atas baja dan aluminium AS, meskipun Trump menggandakan tarif atas produk serupa asal Kanada menjadi 50%.

    Langkah Carney berbeda dengan pendahulunya, Justin Trudeau, yang pada Maret 2024 memberlakukan tarif 25% atas barang impor AS senilai C$30 miliar (US$21 miliar) sebagai respons awal terhadap bea masuk Trump. Dari total rencana balasan senilai C$155 miliar, sisanya C$125 miliar masih ditunda.

    Sejumlah mantan pejabat menilai kesepakatan baru dengan AS tetap sulit tercapai. 

    “Mencapai kesepakatan final tidak akan mudah. Daftar tuntutan AS sangat panjang,” kata Brian Clow, mantan pejabat di kantor Trudeau yang mengurusi hubungan dengan AS.

    Pendekatan Moderat

    Carney menegaskan sudah saatnya Kanada mengambil pendekatan lebih moderat. “Mari kita perjelas, kita punya kesepakatan terbaik dibandingkan siapa pun di dunia saat ini. Tidak ada negara lain yang memiliki perjanjian dengan AS seperti yang kita miliki,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Kanada akan fokus pada sektor strategis yang masih terkena tarif, termasuk baja, aluminium, otomotif, dan kayu, sekaligus mempersiapkan proses peninjauan USMCA (dikenal sebagai CUSMA di Kanada).

    USMCA secara resmi dijadwalkan ditinjau pada Juli 2026, enam tahun setelah berlaku pada 1 Juli 2020. Carney memperkirakan proses peninjauan dimulai musim semi mendatang, dengan persiapan segera dilakukan.

    Kalangan pengusaha menekankan pentingnya keberhasilan peninjauan USMCA untuk melindungi perusahaan dan perekonomian Kanada dari dampak tarif yang lebih luas.

    “Meski masih ada pekerjaan rumah untuk menyelesaikan isu tarif di sektor strategis, prioritas utama Kanada adalah memastikan tinjauan dan pembaruan USMCA berjalan sukses,” ujar Goldy Hyder, Presiden dan CEO Business Council of Canada.

    Namun, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan politik bagi Carney. Partai Liberal yang dipimpinnya hanya memiliki kursi minoritas di parlemen dan harus bergantung pada dukungan oposisi untuk lolos dari mosi tidak percaya.

    Pemimpin Partai Konservatif, oposisi terbesar, pekan ini menuduh Carney terlalu lunak terhadap AS.

  • Siap-Siap Kopdes Bisa Segera Akses Pembiayaan ke Bank Himbara

    Siap-Siap Kopdes Bisa Segera Akses Pembiayaan ke Bank Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi menyatakan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat segera mengakses pembiayaan kepada bank-bank pelat merah alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono berujar bahwa proses harmonisasi pembiayaan Kopdes telah rampung dibahas dengan kementerian dan lembaga terkait. Pihaknya menargetkan bahwa petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait pembiayaan bisa diterbitkan dalam pekan depan.

    “Kami akan segera keluarkan juklak dan juknis dari satgas nasional untuk digunakan oleh Koperasi Desa Merah Putih dan menjadi pedoman kepada satgas di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” katanya dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, dikutip pada Sabtu (23/8/2025).

    Menurutnya, harmonisasi diperlukan mengingat prosedur pembiayaan Kopdes didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2025 Tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Kopdes dan Peraturan Menteri Desa dan PDT No. 10/2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Kopdes.

    Dia lantas memaparkan bahwa juklak dan juknis ini memuat kriteria dan prosedur dasar Kopdes penerima pinjaman, berdasarkan masukan dari DPR maupun perbankan.

    Selain itu, Ferry menggarisbawahi bahwa aturan tersebut akan menjadi acuan dalam percepatan operasionalisasi ribuan Kopdes di Tanah Air.

    Saat ini, pihaknya memproyeksikan sekitar 7.000 dari 16.000 Kopdes yang sudah terdaftar melalui microsite untuk dapat segera mengakses pembiayaan tahap awal ke bank Himbara.

    Tahap ini mencakup Kopdes yang telah memiliki sarana fisik yang memadai, juga ekosistem bisnis yang sudah berjalan.

    “Mereka bisa mengakses untuk tahap awal, mulai dari akhir Agustus-September ini secara bertahap. Verifikasi terhadap Kopdes yang memenuhi kriteria sedang kita lakukan,” pungkas Ferry.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa 15.000 Koperasi Desa Merah Putih siap beroperasi pada bulan Agustus ini.

    Menurutnya, hal ini merupakan hasil dari rapat konsolidasi yang digelar Satgas Nasional Kopdes Merah Putih terkait percepatan operasional program prioritas pemerintah itu.

    “Kami sudah membuat agenda agar bulan ini bisa selesai lebih kurang 15.000 [Kopdes] yang sudah operasional,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

  • Daftar 11 Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3 yang Menyeret Wamenaker Noel

    Daftar 11 Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3 yang Menyeret Wamenaker Noel

    Bisnis.com, JAKARTA – Para tersangka dugaan kasus pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan telah ditahan dalam penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (23/8/2025).

    Mereka terdiri dari pihak swasta dan pegawai negeri sipil yang melakukan penggelembungan dana dari yang seharusnya mengurus sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

    “Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025).

    Kasus yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berlangsung sejak 2019 hingga 2024. Dari praktik tersebut, total dana yang berhasil dikumpulkan para pelaku mencapai Rp81 miliar.

    “Atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan biaya seharusnya sesuai dengan tarif PNBP,” jelasnya.

    Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menerima laporan dari masyarakat serta analisis transaksi mencurigakan yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan 11 orang tersangka. Sebanyak 9 orang diduga sebagai penerima, dan 2 orang sebagai pemberi.

    Penerima:

    Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wakil Menteri Ketenagakerjaan 2024–2025
    Fahrurozi (FEZ), Dirjen Binwasnaker dan K3 tahun 2025
    Hery Susanto, Direktur Bina Kelembagaan 2021–2025
    Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan & Personil K3 2022–2025
    Gerry Aditya Herwanto Putera (GAH), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022–2025
    Subhan (SB), Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 2020–2025
    Anitasari Kusumawati (AK), Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020–2025
    Supriadi (SUP), Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3
    Sekarsari Kartika Putri (SKP), Sub Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3

    Pemberi:

    Temurila (TEM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia
    Miki Mahfud (MM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia

    Para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

  • Daftar 11 Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3 yang Menyeret Wamenaker Noel

    Daftar Nama 11 Tersangka Kasus Kemenaker yang Menyeret Wamen Noel

    Bisnis.com, JAKARTA – Para tersangka dugaan kasus pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan telah ditahan dalam penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (23/8/2025).

    Mereka terdiri dari pihak swasta dan pegawai negeri sipil yang melakukan penggelembungan dana dari yang seharusnya mengurus sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

    “Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025).

    Kasus yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berlangsung sejak 2019 hingga 2024. Dari praktik tersebut, total dana yang berhasil dikumpulkan para pelaku mencapai Rp81 miliar.

    “Atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan biaya seharusnya sesuai dengan tarif PNBP,” jelasnya.

    Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menerima laporan dari masyarakat serta analisis transaksi mencurigakan yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan 11 orang tersangka. Sebanyak 9 orang diduga sebagai penerima, dan 2 orang sebagai pemberi.

    Penerima:

    Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), Wakil Menteri Ketenagakerjaan 2024–2025
    Fahrurozi (FEZ), Dirjen Binwasnaker dan K3 tahun 2025
    Hery Susanto, Direktur Bina Kelembagaan 2021–2025
    Irvian Bobby Mahendro (IBM), Koordinator Bidang Kelembagaan & Personil K3 2022–2025
    Gerry Aditya Herwanto Putera (GAH), Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja 2022–2025
    Subhan (SB), Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 2020–2025
    Anitasari Kusumawati (AK), Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020–2025
    Supriadi (SUP), Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3
    Sekarsari Kartika Putri (SKP), Sub Koordinator di Ditjen Binwasnaker dan K3

    Pemberi:

    Temurila (TEM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia
    Miki Mahfud (MM), pihak swasta dari PT KEM Indonesia

    Para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

  • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) jadi Kunci Buka Akses Kawasan Pawitandirogo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sorak-sorai warga bergemuruh saat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono tiba di lokasi Merdeka Run, Komplek Museum Reog, Ponorogo, yang masih dalam proses pembangunan.

    Jalan menuju lokasi museum itu masih berupa batu dan tanah. Derap kaki ribuan pelari saat melintas membuat debu berterbangan memenuhi udara. Antusias warga cukup tinggi untuk mengikuti hajatan Merdeka Run. Dari 2.000 kuota yang disediakan panitia, sebanyak 32.000 orang menyerbu pendaftaran secara online.

    Museum Reog diharapkan menjadi magnet baru pariwisata Ponorogo, setelah kesenian daerah itu diganjar warisan budaya tak benda oleh Unesco pada pengujung tahun lalu. Namun, lokasi wisata yang terpencil dan infrastruktur yang buruk menjadi masalah baru.

    “Saya mau di ajak ke situ [Merdeka Run] biar melihat akses jalan yang masih berbatu. Biar ada perhatian dari Menko IPK,” ujar menteri yang biasa disapa AHY tersebut dalam Sarasehan Pengembangan Kawasan Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo (Pawitandirogo) di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8/2025).

    Sarasehan menjadi acara penutup rangkaian acara Paguyuban Pawitandirogo, wadah bagi diaspora dari daerah tersebut, untuk sumbangsih membangun kawasan Mataraman itu.

    Adapun rangkaian acara dimulai dengan Merdeka Run di Ponorogo pada pagi hari. Kemudian dilanjutkan peresmian bukit sampah yang disulap menjadi tempat wisata di Desa Winongo, Madiun. Selanjutnya peresmian Kopdes Merah Putih di Nambangan Lor, Madiun.

    Dalam acara sarasehan, disampaikan kawasan Pawitandirogo dalam kondisi perkembangan ekonomi yang lambat terutama karena akses terkunci. Meskipun demikian, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lewat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Ketua Paguyuban Pawitandirogo yang juga Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Sekjen KEK Edwin Manangsang hingga para kepala daerah dari kawasan Mataraman, mengharapkan ada sinergi ekosistem wilayah.

    Kabupaten Ngawi yang memiliki ikon kawasan industri agrowisata, Magetan identik dengan UMKM, Madiun sebagai kota jasa, Ponorogo memiliki budaya adiluhung dan Pacitan terkenal dengan pantai serta goa perlu bersinergi dalam mengembangkan kawasan.

    “Perlu ada kolaborasi untuk mengembangkan kawasan ini. Apalagi tiap daerah memiliki kekhasan tersendiri, mari kita dorong bersama-sama,” kata AHY, anak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang sebagai penggagas Paguyuban Pawitandirogo.

    Sementara itu, Emil Dardak menambahkan bahwa kawasan Pawitandirogo memiliki kontribusi ekonomi cukup signifikan bagi Jawa Timur. Apalagi, sambungnya, jumlah penduduk di kawasan itu mencapai 4,09 juta jiwa.

    “Dari enam daerah ini rata-rata PDRB-nya Rp20 triliun. Total lebih dari Rp100 triliun. Potensinya sangat besar dengan jumlah penduduk sebanyak itu,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah provinsi terus mengembangkan akses ke kawasan Pawitandirogo itu. “Kami mau melakukan reaktivasi jalur kereta Madiun-Ponorogo yang mencapai Slahung. Ini sudah mendekati Pacitan.”

    Perlu Dukungan Pusat

    Kawasan Pawitandirogo ini memiliki luas lebih dari 6.000 km2, dengan sebagian besar wilayah berada di posisi geografis yang ‘kurang strategis’ karena berada di tengah pulau (land-lock), kecuali Pacitan di pinggir laut selatan, dan beberapa kabupaten tidak berada di jalur logistik utama Pulau Jawa, hanya Madiun dan Ngawi yang dilewati Tol Trans Jawa.

    Susiwijono menyampaikan dengan karakteristik seperti itu, pilihan terbaik adalah mengoptimalkan sektor pariwisata. Apalagi kawasan Pawitandirogo memiliki  banyak destinasi wisata, tetapi perlu infrastruktur dan integrasi destinasi.

    “Perlu dukungan infrastruktur dan konektivitas antar destinasi wisata, dan perlu integrasi antar lokasi wisata sehingga bisa lebih menarik wisatawan,” ujarnya.

    Selain itu, sambungnya, perlu dukungan program dan event dari pemerintah pusat untuk pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, seperti program kegiatan dari Kementerian Pariwisata, untuk menjaga agar obyek wisata tetap hidup dan berkegiatan.

    “Perlu dukungan adanya event-event bertaraf nasional dan global yang bisa masuk di KEN [Karisma Event Nusantara] di Kementerian Pariwisata.”

    Dia menambahkan kawasan khusus juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, seperti KEK di Gresik dan di Singhasari. Hal itu dapat mendorong perekonomian daerah dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

    Sependapat dengan Susiwijono, Edwin Manangsang menyampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus bakal mendapatkan keringanan fasilitas fiskal dan non-fiskal dari pemerintah, sehingga mempunyai daya saing untuk menarik investasi.

    “Perlu dikembangkan juga kawasan khusus yang tidak hanya berbasis industri, tetapi bisa sektor jasa pariwisata, saya tantang kepala daerah di sini untuk mewujudkan itu,” ujarnya.