Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

    Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mematok rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto di rentang 11,52%—15,01% pada 2029 alias tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Target tax ratio itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan kerangka perpajakan (pajak + kepabeanan dan cukai) ke depan akan menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan, pengendalian eksternalitas negatif, redistribusi pendapatan, serta mendorong daya saing lewat insentif fiskal.

    “Di tengah lanskap global yang terus berubah, menjaga momentum reformasi perpajakan menjadi hal yang penting untuk memperkuat peran dan fungsi penerimaan negara,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Disampaikan, transformasi itu akan didukung oleh modernisasi administrasi perpajakan secara komprehensif (sistem Coretax) yang mencakup penyederhanaan proses bisnis, pembaruan kerangka regulasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi teknologi digital yang lebih maju.

    Di sisi lain, pemerintah berupaya menyelaraskan sistem perpajakan yang cocok dengan perkembangan dunia digital dan dinamika sistem perpajakan global.

    “Penerimaan perpajakan pada akhir tahun 2029 diperkirakan akan mampu mencapai 11,52 – 15,01% terhadap PDB [Rp3.500 triliun sampai dengan Rp5.000 triliun],” jelas pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.

    1756021445_8de079d1-dba8-4c64-beb8-770c02a50238.

    Pajak

    Khusus untuk penerimaan pajak, otoritas fiskal akan mengupayakan mencapai tax buoyancy di atas 1 hingga 2029.

    Pemerintah menyatakan akan terus menjalankan transformasi fundamental yang berfokus pada tiga pilar utama yakni penguatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi data dan sistem informasi.

    Caranya dengan mobilisasi sumber daya manusia untuk mendukung layanan, penguatan strategi komunikasi dan penanganan krisis, serta optimalisasi kanal komunikasi untuk sosialisasi dan umpan balik sistem Coretax 

    Selain itu, pemerintah mendorong profesionalisme dan pendekatan yang humanis. Sementara itu, dari aspek data dan sistem informasi, transformasi ditujukan pada percepatan regulasi turunan UU HPP dan UU KUP untuk membuka akses data, pengumpulan data prioritas yang berdampak tinggi, serta perbaikan tata kelola data menuju pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    “Ketiga pilar ini menjadi fondasi sistem perpajakan yang kredibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan

    Berdasarkan strategi tersebut, penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai 10,48%—13,95% terhadap PDB pada akhir 2029.

    Kepabeanan dan Cukai

    Sementara itu, pemerintah menyatakan peran kepabeanan dan cukai akan dioptimalkan guna mendukung pengelolaan fiskal yang sehat, perekonomian yang efektif, dan penerimaan yang optimal.

    Otoritas menyampaikan akan melanjutkan digitalisasi dan reformasi sistem kepabeanan, sebagai upaya peningkatan efisiensi dan integritas tata kelola penerimaan negara. Oleh sebab itu, Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 dan penguatan National Logistic Ecosystem (NLE) terus dioptimalkan sebagai bagian dari agenda transformasi digital nasional

    CEISA 4.0 dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses customs clearance, memperkuat integrasi data, serta meningkatkan transparansi layanan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, NLE berfungsi sebagai platform kolaboratif lintas kementerian negara, lembaga, dan pelaku logistik untuk menyatukan proses bisnis secara end-to-end dalam satu ekosistem digital yang efisien.

    “Sinergi antara CEISA 4.0 dan NLE secara strategis mendukung audit berbasis risiko [risk-based audit] yang lebih akurat, mempercepat arus barang, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara melalui otomatisasi pengawasan dan pelacakan yang lebih andal,” jelas pemerintah.

    Disampaikan bahwa upaya tersebut didukung dengan intensifikasi dan ekstensifikasi barang kena cukai.

    Dengan memperhatikan strategi dan faktor-faktor tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya memperkirakan penerimaan kepabeanan dan cukai terus meningkat dan dijaga rasio di atas 1% terhadap PDB pada 2029.

    Target Rasio Pajak Prabowo: 16% dari PDB

    Adapun proyeksi rasio perpajakan di rentang 11,52%—15,01% pada akhir 2029 seperti dalam perhitungan Sri Mulyani dan jajarannya masih berada di bawah target Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Prabowo sempat mengungkapkan ambisinya agar rasio pajak mencapai 16% terhadap PDB. Dia menjelaskan, rasio pajak Indonesia yang kerap berada di angka 10% tergolong kecil.

    Prabowo membandingkan rasio pajak Indonesia tersebut dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Kamboja yang rasio pajaknya jauh lebih besar yaitu di kisaran 16%—18% terhadap PDB.

    Dia mengungkapkan salah satu upaya yang bakal dilakukannya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran hingga memperluas wajib pajak.

    “Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar,” kata Prabowo di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3/2024).

  • Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat

    Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) mencatat peningkatan ekspansi pengembang lahan industri pada 2025 di tengah momentum perang tarif global. Perluasan itu pun merata ke seluruh wilayah, baik itu bagian barat maupun timur Indonesia.

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan kondisi itu memicu peningkatan relokasi dan ekspansi sejumlah pabrik dari China serta negara lainnya seperti Jepang, Korea, hingga Uni Eropa. 

    “Sekarang banyak juga ke luar Jawa, seperti Kepulauan Riau (Kepri) kawasan industri di sana rata-rata ekspansi dan begitu pula di Indonesia timur semua ekspansi,” kata Ma’ruf kepada Bisnis, Minggu (24/8/2025). 

    Jika merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi perumahan, kawasan industri, dan perkantoran tumbuh 19,2% (year-on-year/YoY) menjadi Rp75 triliun pada semester I/2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp62,9 triliun. 

    Kendati demikian, HKI tak memberikan data spesifik terkait realisasi investasi khusus kawasan industri hingga pertengahan tahun ini. Akhmad hanya mengungkapkan, peningkatan penjualan dan sewa lahan cukup pesat dibandingkan tahun lalu. 

    “Bukan hanya beli [lahan industri], ada yang sewa dan ini peningkatannya sangat luar biasa bahkan semua pemilik kawasan di seluruh Indonesia ekspansi,” tuturnya. 

    Tak hanya itu, HKI juga melihat ekspansi kawasan industri ditopang oleh kinerja industri pengolahan yang menunjukkan pertumbuhan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor manufaktur tumbuh 5,6% pada triwulan II/2025 atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 5,12% periode yang sama tahun lalu. 

    Secara terperinci, sektor industri makanan dan minuman, logam dasar, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan manufaktur dengan kontribusi 5,68% YoY. 

    “Kami mengapresiasi capaian ini karena menunjukkan sektor industri terus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian tersebut juga memberikan sinyal positif bagi investor, bahwa Indonesia adalah destinasi investasi yang prospektif dan kompetitif,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, pihaknya menyadari peran strategis pengembang kawasan industri untuk menarik investor. Maka, penyediaan infrastruktur dan lahan siap pakai menjadi fokus, serta kepastian efisiensi lewat utilitas, pengelolaan lingkungan, hingga fasilitas logistik yang terintegrasi. 

    “Kami percaya, apabila seluruh investasi yang masuk dapat difasilitasi dengan baik, perizinan dipercepat, dan dukungan lintas kementerian serta pemerintah daerah terus terjalin, maka target pertumbuhan ekonomi 8% bukan hanya sekadar harapan, tetapi dapat menjadi kenyataan,” pungkasnya.

  • APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

    APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berambisi menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai titik nol, paling lambat pada 2028. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati punya perhitungan berbeda.

    Ambisi Prabowo itu sendiri disampaikan ketika memberikan pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di hadapan DPR pada Jumat (15/8/2025). Kepala negara menyatakan pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi belanja negara secara konsisten.

    “Defisit ini ingin kami tekan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, suatu saat—apakah dalam 2027 atau 2028—saya ingin berdiri di majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Menanggapi ambisi Prabowo, Sri Mulyani menyatakan Kementerian Keuangan masih akan melihat terlebih dahulu perkembangan APBN 2026, baru memikirkan defisit tahun-tahun setelahnya, termasuk soal tak ada lagi defisit atau anggaran berimbang (balance budget) APBN.

    Dia menyebut bahwa selaku anak buah Prabowo, jajaran Kemenkeu akan tetap mengkaji strategi untuk bisa mencapai balance budget, yakni defisit APBN menjadi 0% dari PDB atau bahkan menjadi surplus.

    “Direction [arah] yang dimintakan tadi oleh Bapak Presiden untuk suatu saat Indonesia balance budget saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung, dan nanti pasti dilaporkan kepada presiden,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

    Perhitungan Sri Mulyani Cs

    Notabenenya, Sri Mulyani dan jajarannya sudah melakukan perhitungan terkait proyeksi defisit APBN jangka menengah alias 2026—2029. Proyeksi itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.

    Dalam dokumen itu, dijelaskan pentingnya peran utang alias pembiayaan anggaran dalam menjaga keseimbangan keuangan negara melalui APBN.

    “Salah satu peran pembiayaan anggaran adalah menutup financing gap, yaitu selisih antara pendapatan negara negara yang belum cukup dengan kebutuhan belanja untuk melaksanakan agenda pembangunan pemerintah dengan tetap menjaga koridor defisit di bawah 3% terhadap PDB sebagaimana amanat peraturan perundangan yang berlaku,” tulis dokumen tersebut.

    Dalam grafis proyeksi, Sri Mulyani dan jajarannya melihat besaran nominal defisit akan terus meningkat hingga 2029, di kisaran Rp600 triliun hingga Rp800 triliun. Besaran itu berada di rentang 2%—2,5% dari PDB.

    1756019513_85b7e0cc-003d-41a9-884b-eb20a7c1a4e9.

  • Gapki Sebut Putusan WTO Bakal Perkuat Posisi RI, Angin Segar Industri Biodiesel

    Gapki Sebut Putusan WTO Bakal Perkuat Posisi RI, Angin Segar Industri Biodiesel

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut baik putusan Panel Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang mendukung posisi Indonesia dalam sengketa dengan Uni Eropa terkait pengenaan bea imbalan (countervailing duties) atas impor biodiesel asal Indonesia.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan putusan Panel WTO semakin memperkuat posisi Indonesia. Terlebih, ungkap dia, Indonesia bisa mendongkrak ekspor ke Uni Eropa melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Uni Eropa (Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA).

    “Sebenarnya dengan IEU—CEPA, Indonesia sudah sangat diuntungkan, artinya hambatan tarif sudah tidak ada. Ini juga dapat mendorong ekspor Indonesia ke EU,” kata Eddy kepada Bisnis, Minggu (24/8/2025).

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menyelesaikan IEU—CEPA usai 10 tahun lamanya perjanjian ini tak kunjung rampung. Hal itu disampaikan Kepala Negara RI dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Untuk itu, Eddy menilai, putusan WTO justru menjadi angin segar lantaran berpotensi menghapus hambatan nontariff terhadap biodiesel, jika Uni Eropa memilih untuk tidak mengajukan banding.

    “Dengan putusan WTO tersebut lebih bagus, artinya hambatan nontariff pada kasus yang tersebut bisa hilang apabila EU menerima putusan tersebut dan tidak melakukan banding,” ujarnya.

    Di sisi lain, Eddy menyebut Uni Eropa sangat menyoroti isu lingkungan yang menjadi tantangan bagi Indonesia, yakni kebijakan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR) yang akan mulai berlaku pada akhir 2025.

    “Ini [EUDR] sebenarnya juga hambatan nontariff yang akan diberlakukan akhir 2025 ini, sehingga pemerintah perlu concern agar ekspor Indonesia ke EU tidak terhambat dengan UU ini,” tuturnya.

    Untuk itu, Eddy memandang, ekspor minyak sawit Indonesia belum tentu meningkat meski WTO mendukung putusan terkait pengenaan bea masuk imbalan oleh Uni Eropa atas impor biodiesel.

    “Untuk ekspor minyak sawit karena masuk dalam EUDR belum tentu, kecuali kita comply dengan aturan EUDR,” terangnya.

    Meski begitu, Eddy menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tengah mengupayakan agar tidak ada diskriminasi dan pihak Uni Eropa juga harus menerima kebijakan tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengapresiasi putusan WTO yang telah mengeluarkan putusan yang mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim utama dalam pengaduan terkait pengenaan bea masuk imbalan oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel asal Indonesia.

    Hal itu disampaikan Menko Airlangga dalam unggahan di Instagram resminya @airlanggahartarto_official pada Minggu (24/8/2025).

    “Puji syukur alhamdulillah, kabar baik untuk Indonesia. Panel World Trade Organization [WTO] telah mengeluarkan putusan yang mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim utama dalam pengaduan terkait pengenaan bea masuk imbalan [countervailing duties] oleh Uni Eropa terhadap impor biodiesel asal Indonesia,” kata Airlangga.

    Airlangga mengungkap, pengajuan sengketa dilakukan sejak 2023 atas pengenaan bea masuk oleh Uni Eropa atas biodiesel dari negara Asia Tenggara yang tidak sejalan dengan aturan WTO.

    Dalam putusannya, lanjut Airlangga, Panel WTO merekomendasikan agar Uni Eropa menyelaraskan langkah-langkahnya dengan kewajiban yang berlaku berdasarkan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement).

    “Uni Eropa merupakan pasar penting bagi produk minyak sawit dan biodiesel Indonesia, di mana Indonesia sendiri merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia,” ujarnya.

    Airlangga menyatakan keputusan Panel WTO menegaskan posisi Indonesia dalam memperjuangkan akses pasar yang adil bagi produk-produk unggulan nasional.

    “Saya mengapresiasi putusan WTO ini, selanjutnya kita akan mempersiapkan langkah-langkah implementasi yang diperlukan secara terukur,” tuturnya.

    Dia menilai, keputusan ini menjadi katalisator bagi perkembangan komoditas andalan ekspor Indonesia. Ke depan, pemerintah berkomitmen akan terus mengawal keputusan tersebut dengan pendekatan yang solutif. “Mengutamakan kolaborasi internasional, sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional pada kancah perdagangan global,” pungkasnya.

  • BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

    BP Haji Bakal Menjadi Kementerian, Istana: Semoga Pelaksanaan Haji Jauh Lebih Baik

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) akan ‘naik kelas’ menjadi kementerian. Transformasi ini setelah Komisi VIII bersama pemerintah membahas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan perubahan BP Haji tengah dimatangkan di DPR dan direncanakan dibahas dalam rapat paripurna, Selasa (26/8/2025).

    Menurutnya perubahan itu diharapkan membawa dampak positif bagi pelaksanaan haji Indonesia ke depannya.

    “Harapannya jelas hanya satu pelaksanaan haji semakin lebih baik lagi,” katanya kepada wartawan, Minggu (24/8/2025).

    Ketika ditanya mengenai apakah akan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) baru, Prasetyo menegaskan presiden akan mengeluarkan aturan tersebut.

    “Pasti,” tegas Prasetyo.

    Adapun alasan pembentukan kementerian baru ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun lalu yang masih memiliki banyak permasalahan.

    Diketahui, pada Jumat (25/8/2025), Komisi VIII DPR menggelar rapat yang salah satu poin pembahasan adalah perubahan BP Haji menjadi kementerian. 

    Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang perubahan telah sesuai keinginan DPR RI dan disepakati Panitia Kerja (Panja) RUU Haji.

    Dia mengatakan pembahasan RUU akan terus dipercepat agar bisa diselesaikan. Meski begitu, panja masih belum membahas bab mengenai kelembagaan dan strukturnya.

    “Ya pokoknya strukturnya sampai di situ. Sekali pun di kecamatan butuh, tapi sifatnya sudah fungsional,” jelasnya seperti dilansir Bisnis.com.

    Nantinya, berbagai usulan DPR terhadap RUU ini masih perlu ditinjau dan menunggu tanggapan dari pemerintah lebih lanjut. 

  • Pengusaha Tekstil Butuh Dukungan Regulasi, Tak Cukup Insentif Pajak

    Pengusaha Tekstil Butuh Dukungan Regulasi, Tak Cukup Insentif Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut insentif fiskal saja tidak mampu mengerek pertumbuhan industri. Guyuran insentif perpajakan perlu didukung stimulus lain dari segi regulasi hingga pengurangan ongkos produksi. 

    Wakil Ketua API David Leonardi mengatakan kinerja manufaktur nasional tidak bisa hanya bertumpu pada insentif fiskal. Selama ini, industri padat karya memang banyak diguyur stimulus, kendati efektivitasnya belum optimal. 

     “Kebijakan tersebut [insentif fiskal] penting, namun harus berjalan seiring dengan paket kebijakan lain yang mendukung iklim usaha,” jelas David kepada Bisnis, dikutip Minggu (24/8/2025). 

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh di angka 4,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal kedua. Laju pertumbuhannya turun tipis dari periode kuartal I/2025 4,64% yoy. Namun, tumbuh dari 0,03% pada periode kuartal II/2024. 

    Meski masih tumbuh positif, kinerja sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) harus terus dijaga guna menekan laju pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. 

    Dalam hal ini, David menerangkan bahwa tak hanya insentif fiskal, industri juga menantikan deregulasi impor yang didorong oleh pemerintah. Kendati demikian, implementasinya belum terlihat dan masih dinantikan oleh pelaku industri. 

    “Jika deregulasi impor benar-benar berjalan bersamaan dengan insentif fiskal, daya dorong terhadap pertumbuhan manufaktur akan lebih terasa,” tuturnya. 

    Di sisi lain, faktor lain juga tidak kalah penting yakni arga dan ketersediaan gas, biaya logistik yang kompetitif. David juga menyebut produsen membutuhkan penghapusan beban puncak listrik merupakan elemen vital yang menentukan daya saing industri TPT. 

    “Tanpa pembenahan di sektor-sektor tersebut, industri TPT akan sulit untuk kembali menjadi motor penggerak ekonomi,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, pemerintah akan meningkatkan belanja perpajakan untuk industri pengolahan, maka pihaknya berharap insentif yang diberikan dalam bentuk pengurangan bea masuk dan pajak impor untuk bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri.

    Kemudian, pemberian super deduction tax bagi industri padat karya yang melakukan ekspor, investasi mesin, subsidi bunga kredit atau penjaminan pembiayaan bagi industri kecil-menengah, tax holiday terbatas untuk investasi di sektor hulu seperti serat sintetis dan technical textile. 

    “Serta dukungan fiskal bagi investasi mesin hemat energi dan ramah lingkungan agar industri TPT bisa memenuhi standar ekspor global,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah kembali menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun pada 2026 atau naik dari proyeksi tahun ini yang mencapai Rp137,2 triliun.  

    Kenaikan belanja pajak sektor industri pengolahan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, insentif pajak yang diberikan pemerintah ke sektor manufaktur mencapai Rp72,3 triliun.  

    Stimulus yang diberikan meningkat pada 2022 menjadi Rp82,2 triliun, kemudian naik menjadi Rp88,8 triliun pada 2023 dan mencapai Rp98,9 triliun pada 2024. 

  • Prabowo Butuh 24.000 Dapur MBG Lagi hingga Akhir 2025

    Prabowo Butuh 24.000 Dapur MBG Lagi hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengoperasikan sekitar 6.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Agustus 2025. 

    Pemerintah bakal mengejar 24.000 dapur MBG sisanya dalam 4 bulan terakhir 2025. 

    Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo  menjelaskan bahwa saat ini total Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG yang telah beroperasi mencapai 6.096 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Adapun, hingga akhir 2025 pemerintah menargetkan mengoperasikan 30.000 unit dapur MBG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat.

    “Bapak Presiden Republik Indonesia telah menegaskan, kami diminta untuk menghadirkan sebanyak 30.000 satuan pelayanan konsumen ini untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Dan ini harus tuntas di tahun 2025 infrastrukturnya,” kata Nyoto dalam agenda Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot yang digelar Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Minggu (24/8/2025).

    Dia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengebut penyaluran guna memastikan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta dapat tercapai pada akhir tahun ini.

    “Penerima manfaat secara nasional sampai tanggal 24 Agustus itu adalah potensinya mencapai 75,22 juta penerima manfaat dan terima saat ini kami mencapai [penyaluran kepada] 20,02 juta penerima manfaat,” jelasnya.

    Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut baru menyerap pagu anggaran mencapai Rp10,3 triliun dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp71 triliun 

     “Badan Gizi sampai hari ini kami baru menyerap Rp10,3 triliun uang yang dianggarkan dari Rp71 triliun, belum ada menyentuh yang di-standby-kan Rp100 triliun,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Adapun di sisa tahun ini, Dadan mengaku pihaknya tengah mengoptimalkan untuk menyerap anggaran APBN 2025 senilai Rp71 triliun. 

    Dadan mengaku optimistis, pasalnya dana MBG yang terserap diproyeksi akan terus meningkat ke depan, seiring dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat.

  • Cukai Minuman Manis di Antara Isu Kesehatan dan Pendapatan Negara

    Cukai Minuman Manis di Antara Isu Kesehatan dan Pendapatan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekali lagi, pemerintah dan DPR sepakat untuk segera mengimplementasikan cukai minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK.

    Pemerintah menilai penerapan kebijakan itu perlu untuk menjaga kesehatan masyarakat, namun pelaku usaha merasa tujuan utama otoritas fiskal hanya demi mengerek pendapatan negara.

    Notabenenya, wacana penerapan cukai MBDK sudah ada sejak 2020. Kendati demikian, penerapannya terus diundur dari tahun ke tahun.

    Terbaru, rencana penerapan cukai MBDK kembali ditetapkan dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam rapat dengan pemerintah pada Jumat (22/8/2025), Komisi XI DPR juga sepakat dengan penerapan cukai MBDK pada tahun depan.

    “Pengaturan pengenaan cukai atas MBDK bertujuan untuk mendukung upaya pengendalian konsumsi atas produk yang memiliki eksternalitas negatif terhadap kesehatan sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelas pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Kendati demikian, otoritas fiskal mengakui implementasi kebijakan itu berpotensi menghadapi risiko dari sisi kesiapan pelaku usaha, terutama bersumber dari keberagaman produk dan rantai distribusi yang berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam pelaksanaan.

    Selain itu, pemerintah mengidentifikasi risiko dari masyarakat yang menyadari pentingnya kebijakan cukai minuman manis. Oleh sebab itu, pemerintah menyatakan siap menumbuhkan kesadaran dari masyarakat secara terus-menerus atas efek negatif dari konsumsi gula berlebih bagi kesehatan.

    “Hal lain yang perlu diantisipasi adalah kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administrasi cukai MBDK, mulai dari penerapan cukai dan pelaporannya. Pemerintah akan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi serta edukasi lainnya yang relevan,” jelas Nota Keuangan.

    Produsen Belum Siap

    Asosiasi Industri Minuman Ringan alias Asrim menyatakan belum siap dengan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK pada tahun depan.

    Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengaku tidak kaget dengan rencana implementasi cukai MBDK dalam RAPBN 2026. Menurutnya, rencana tersebut sudah masuk ke dalam APBN beberapa tahun terakhir meski tak kunjung terealisasi.

    Hanya saja, Triyono berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan dampak penerapan cukai MBDK ke industri. Dia berpendapat, cukai MBDK hanya akan menambah beban bagi industri yang ujungnya akan menjadi beban bagi konsumen/masyarakat.

    Cukai MBDK, sambungnya, akan mengakibatkan kenaikan harga produk yang akan berdampak pada penurunan penjualan. Apalagi, Asrim mencatat kinerja industri minuman siap saji dalam kemasan masih dalam tekanan besar. 

    “Pertumbuhan sejak 2023 terus menurun. 2023 pertumbuhan di kisaran 3,1%, kemudian menurun ke 1,2% di 2024. Bahkan kuartal I/2025, terus turun menjadi -1,3%. Ini perlu menjadi perhatian kita semua termasuk pemerintah,” kata Triyono kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Dia menilai implementasi cukai MBDK sekedar upaya menambah jenis pajak baru guna menaikkan tax ratio atau rasio pajak terhadap produk domestik bruto. Menurut Triyono, otoritas fiskal seperti berburu di kebun binatang karena subjek pajak/cukai MBDK adalah perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah membayar beragam jenis pajak.

    Tak hanya itu, klaimnya, penerapan cukai minuman manis terbukti di berbagai negara tidak efektif untuk menurunkan tingkat prevalensi penyakit tidak menular/obesitas.

    “Bagi Indonesia, kami meyakini hal yang sama akan terjadi. MBDK bukan kontributor utama sumber kalori bagi masyarakat Indonesia. Data BPS 2022 menunjukkan bahwa kontributor utama konsumsi kalori dalam pangan [makanan dan minuman] datang dari pangan yang disiapkan di rumah, sebesar 79%,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, Triyono meyakini penerapan cukai MBDK hanya menyasar sebagian kecil sumber pasokan gula/kalori bagi masyarakat sehingga dampaknya ke penambahan beban industri dalam negeri.

    Target Penerimaan dari Cukai MBDK

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbhakun menjelaskan besaran tarif cukai MBDK masih akan dibahas bersama-sama antara parlemen dan pemerintah. Selain itu, sambungnya, akan ada pembahasan mengenai ambang batas atau threshold persentase kadar gula dalam MBDK yang akan dikenakan cukai.

    “Misalnya dalam kandungan per miligram itu 0,5 atau 0,3. Kita sepakat di threshold-nya. Jangan sampai kemudian dinolkan, kan enggak,” kata Misbakhun usai Rapat Pengambilan Keputusan atas Asumsi Dasar RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Adapun dalam APBN 2025, pemerintah sudah sempat menetapkan target penerimaan dari cukai MBDK yaitu sebesar Rp3,8 triliun—meski realisasinya masih nol karena kebijakannya belum terealisasi. Besaran target itu hanya setara 1,56% dari total target penerimaan cukai 2026 sebesar Rp244,2 triliun.

  • BMKG Tegaskan Gempa Tidak Bisa Diprediksi, Ini Alasannya

    BMKG Tegaskan Gempa Tidak Bisa Diprediksi, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono menegaskan para ahli dan para pakar gempa dunia belum bisa memprediksi gempa?

    Menurutnya, para ahli dan pakar gempa di seluruh dunia hingga saat ini BELUM ADA YANG MAMPU MEMPREDIKSI GEMPA SECARA PASTI  dalam arti menentukan kapan, di mana (koordinat), dan berapa besar magnitudonya.

    Yang bisa dilakukan baru sebatas:

    1. Memetakan sumber gempa
    Menentukan daerah rawan gempa (zona subduksi, sesar aktif, megathrust).
    2. Menghitung potensi magnitudo maksimum
    Misalnya Sesar Lembang bisa M~7, Megathrust Mentawai bisa >M8.
    3. Membuat perhitungan probabilitas (forecasting)
    Misalnya peluang terjadinya gempa besar dalam 30 tahun ke depan di suatu zona adalah sekian persen.
    4. Membangun sistem peringatan dini gempa dan tsunami
    Bukan memprediksi gempa, tapi merespons cepat setelah gempa terjadi.

    Kenapa belum bisa diprediksi?
    • Proses patahnya batuan di kedalaman bumi sangat kompleks dan tidak meninggalkan sinyal yang konsisten.
    • Gejala-gejala yang sering dikaitkan dengan “tanda-tanda gempa” (misalnya hewan gelisah, perubahan gas, atau anomali medan magnet) belum terbukti konsisten secara empirik dan belum bisa dijadikan dasar prediksi.

  • Pengusaha Kawasan Industri RI Tadah Berkah Relokasi Pabrik Efek Tarif Trump

    Pengusaha Kawasan Industri RI Tadah Berkah Relokasi Pabrik Efek Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) bersiap menadah berkah relokasi pabrik dari sejumlah negara yang didorong momentum penerapan tarif tinggi hasil kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk dari sejumlah negara.

    HKI sendiri mengklaim adanya peningkatan relokasi pabrik industri dari China dan sejumlah negara lainnya. Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan tak hanya China, banyak pabrikan asal negara-negara lain seperti Jepang, Korea, Uni Eropa, hingga Amerika Serikat yang mengalihkan produksinya ke Indonesia. 

    “Bukan hanya beli [lahan industri], tetapi ada yang sewa dan ini peningkatannya sangat luar biasa bahkan semua pemilik kawasan di seluruh Indonesia ekspansi,” jelas Ma’ruf kepada Bisnis, Minggu (24/8/2025). 

    Dia menerangkan, banyak pabrikan asing yang saat ini berminat membangun industri di luar Jawa, salah satunya di Kepulauan Riau. Bahkan, ekspansi kawasan industri di wilayah timur Indonesia juga tengah meningkat. 

    Ma’ruf memerinci, relokasi itu antara lain akan direalisasikan oleh pabrikan dari sektor pengolahan baterai lithium, solar photovoltaic (PV), hilirisasi pasir silika, kosmetik, hingga farmasi. 

    “Untuk itu, kami butuh dukungan dari pemerintah mempermudah perizinan dari pemerintah pusat dan daerah karena ini momentum untuk tumbuhnya ekonomi Indonesia menuju 8%. Kami optimistis dan yakin kalau ini dipermudah akan tercapai target Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya. 

    Pemerintah pusat diharapkan mempercepat harmonisasi regulasi dan penyederhanaan perizinan sementara Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan infrastruktur dasar dan keamanan.

    Pihaknya  siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja. Dengan sinergi yang baik, percepatan perizinan, serta dukungan infrastruktur, kawasan industri dapat menjadi lokomotif nyata bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Lebih lanjut, menurut Ma’ruf ekspansi kawasan industri juga didorong pertumbuhan sektor manufaktur pada kuartal II/2025, sektor industri pengolahan nonmigas mencatat pertumbuhan sebesar 5,60% (year-on-year/YoY). 

    Angka tersebut dinilai lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12% YoY. Secara lebih spesifik, subsektor industri makanan & minuman, logam dasar, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh hingga 5,68%, mengukuhkan peran industri pengolahan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi.