Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China

    idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanggapi langkah China yang mengusulkan aturan mengenai penetapan harga biaya aplikasi dalam platform e-commerce. 

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, menilai isu biaya aplikasi atau komisi di e-commerce memang menjadi sorotan di banyak negara, termasuk Indonesia. 

    Prinsipnya, lanjut dia, transparansi dan keadilan dalam penetapan biaya itu penting supaya seller nyaman berusaha dan konsumen juga merasa dilindungi. 

    Menurutnya, langkah yang ditempuh negara lain bisa menjadi bahan pertimbangan, tetapi Indonesia tetap memiliki dinamika sendiri yang harus diperhatikan.

    “Langkah yang diambil China bisa jadi referensi, tapi Indonesia tentu punya dinamika sendiri,” kata Budi saat dihubungi Bisnis pada Senin (25/8/2025). 

    Budi mengatakan terpenting adalah ada ruang dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan platform, supaya biaya yang dikenakan tetap proporsional dan tidak memberatkan salah satu pihak.

    Selain itu, dia berharap  platform e-commerce tetap menjaga kualitas dan pengalaman berbelanja bagi konsumen. 

    Budi menambahkan asosiasi juga tidak mendorong adanya aturan baru yang justru bisa menambah beban.

    “Buat asosiasi, kuncinya bukan menambah aturan yang memberatkan, tapi mendorong komunikasi dan kesepahaman bersama. Dengan begitu, seller bisa tetap berkembang, konsumen tenang, dan platform juga bisa terus berinovasi,” ungkap Budi.

    Sebelumnya, China mengusulkan aturan mengenai penetapan harga untuk biaya aplikasi dalam platform e-commerce pada Sabtu (23/8/2025). Mereka meminta masukan publik setelah banyaknya keluhan dari pedagang dan konsumen terkait penetapan harga yang tidak adil atau semena-mena oleh platform besar. 

    Melansir dari Reuters, Minggu (24/8/2024), Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dalam sebuah pernyataan menyampaikan bahwa draf aturan untuk platform yang menjual barang atau jasa bertujuan untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam penetapan harga.  

    “Operator platform dan pedagang harus menyetujui dan mengubah harga melalui cara-cara standar seperti kontrak dan pesanan,” kata komisi tersebut. 

    Aturan tersebut mewajibkan operator platform dan pedagang untuk mematuhi peraturan harga yang jelas, meningkatkan transparansi aturan harga, dan segera mengumumkan perubahan biaya untuk menerima pengawasan publik dengan lebih baik. 

    Sebelumnya, pedagang menuduh platform besar memanipulasi harga secara tidak adil untuk meningkatkan penjualan, sementara konsumen mengeluhkan harga yang semena-mena. 

    Pada 2021, Alibaba didenda rekor US$2,75 miliar karena pelanggaran anti-monopoli, keputusan yang diterima oleh perusahaan tersebut, sementara pemimpin e-commerce tahun ini mengabaikan risiko regulasi saat mereka bersaing dalam perang harga di “retail instan,” di mana pengiriman dapat dilakukan dalam waktu setengah jam.

    Aturan tersebut akan dibuka untuk masukan publik selama satu bulan ke depan. 

    Sementara di Indonesia sendiri, platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sejumlah Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB. 

    Langkah serupa telah dilakukan Shopee.  Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia. 

  • Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee

    Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA— Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Indonesia dapat mengambil pelajaran dari langkah China yang mengusulkan aturan mengenai penetapan harga biaya aplikasi dalam platform e-commerce. 

    Aturan tersebut bertujuan mendorong transparansi dan keadilan setelah banyak keluhan dari pedagang maupun konsumen terhadap praktik penetapan harga oleh platform besar.

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kasus di China bisa menjadi acuan bagi Indonesia untuk meredam praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk dugaan predatory pricing yang merugikan seller maupun konsumen.

    “Kasus di China bisa menjadi contoh dari solusi predatory pricing yang merugikan seller dan konsumen e-commerce. Selama ini banyaknya pungutan yang dibebankan ke penjual daring seringkali tidak transparan,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis pada Senin (25/8/2025). 

    Dia mendorong agar Kementerian  Komunikasi Digital (Komdigi) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencari solusi guna mengatasi potensi beban biaya yang kian memberatkan.

    “Khawatir pungutan yang makin memberatkan membuat persaingan usaha tidak sehat, dan merugikan pelaku usaha UMKM,” tambah Bhima.

    Sebelumnya, China mengusulkan aturan mengenai penetapan harga untuk biaya aplikasi dalam platform e-commerce pada Sabtu (23/8/2025).

    Melansir dari Reuters, Minggu (24/8/2024), Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dalam sebuah pernyataan menyampaikan draf aturan untuk platform yang menjual barang atau jasa bertujuan untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam penetapan harga.  

    “Operator platform dan pedagang harus menyetujui dan mengubah harga melalui cara-cara standar seperti kontrak dan pesanan,” kata komisi tersebut. 

    Aturan tersebut mewajibkan operator platform dan pedagang untuk mematuhi peraturan harga yang jelas, meningkatkan transparansi aturan harga, dan segera mengumumkan perubahan biaya untuk menerima pengawasan publik dengan lebih baik. 

    Sebelumnya, pedagang menuduh platform besar memanipulasi harga secara tidak adil untuk meningkatkan penjualan, sementara konsumen mengeluhkan harga yang semena-mena. 

    Pada 2021, Alibaba didenda rekor US$2,75 miliar karena pelanggaran anti-monopoli, keputusan yang diterima oleh perusahaan tersebut, sementara pemimpin e-commerce tahun ini mengabaikan risiko regulasi saat mereka bersaing dalam perang harga di “retail instan,” di mana pengiriman dapat dilakukan dalam waktu setengah jam.

    Aturan tersebut akan dibuka untuk masukan publik selama satu bulan ke depan. Sementara di Indonesia sendiri, platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sejumlah Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB. 

    Langkah serupa telah dilakukan Shopee. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia. 

  • Pansus DPRD Hadirkan Bivitri Susanti Terkait Pemakzulan Bupati Pati

    Pansus DPRD Hadirkan Bivitri Susanti Terkait Pemakzulan Bupati Pati

    Bisnis.com, JAKARTA – Tuntutan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo masih terus bergulir hingga hari ini. Terbaru, panitia khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati menghadirkan dua pakar hukum tata negara untuk memperkuat landasan hukum dalam proses pemakzulan Bupati Sudewo.

    Salah satu pakar hukum yang dihadirkan yakni Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

    Kemudian, DPRD Pati juga memanggil ahli hukum yang lain yakni Dr. Muhammad Junaidi SH MH, dosen Universitas Semarang (USM).

    “Kami perlu konsultasi dengan pakar tata negara agar setiap langkah yang ditempuh tidak menyalahi prosedur. Kehadiran ahli dari Jakarta ini menjadi langkah strategis dewan guna memastikan seluruh tahapan yang dijalankan sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo di Pati, Senin, setelah rapat pansus di ruang Badan Anggaran DPRD Pati, dikutip dari Antaranews.

    Dengan kehadiran kedua pakar atau ahli tata negara, dia berharap keduanya menilai tahapan yang dijalani sudah benar atau belum.

    Ia menegaskan kehadiran pakar tersebut menjadi kesempatan berharga untuk menguji temuan-temuan Pansus DPRD Pati, sekaligus memperkuat dasar hukum yang akan dibawa ke tahapan selanjutnya.

    “Kami berharap masyarakat Pati kawal proses ini, jangan sampai kendor,” tegasnya.

    Dari 12 poin pembahasan, dia menyebutkan, hingga kini baru empat poin yang dibahas. Pansus juga membuka opsi untuk memanggil Bupati Pati dalam waktu dekat, guna dimintai keterangan langsung.

    Selain itu, menurut Teguh, Pansus akan menghadirkan pakar hukum lain, termasuk ahli pidana dan sejumlah pengacara, untuk mengkaji aspek kepidanaan yang mungkin terkait dengan kasus ini.

    Kata Bivitri Susanti

    Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara yang dihadirkan oleh pansus DPRD Pati mengatakan bahwa perlu kehati-hatian dalam menyusun dasar hukum agar tidak ditolak Mahkamah Agung.

    “Masukan kami agar lebih detail, supaya tidak ditolak oleh Mahkamah Agung. Saya bahkan membawa putusan-putusan lama untuk mencegah penolakan. Pegangan utamanya ada atau tidak pelanggaran sumpah jabatan,” ujarnya.

    Ia mencontohkan dugaan pelanggaran dalam penerbitan Peraturan Bupati tentang PBB-P2 yang dinilai tidak partisipatif, serta mutasi dan demosi pejabat yang tidak sesuai aturan, bisa dijadikan dasar ke Mahkamah Agung agar peluangnya besar.

    Ia menilai pemanggilan Bupati Pati Sudewo ke DPRD penting dilakukan. Namun, dewan juga perlu menyiapkan pertanyaan tajam dan berbasis data agar bupati tidak mudah mengelak karena tentunya akan membela diri.

    Terkait dugaan kasus lain yang menjerat bupati di KPK, kata Fitri, hal itu tidak bisa langsung dikaitkan dengan hak angket, meski bisa menjadi penguat.

    Hal tersebut juga senada dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Junaidi. Menurutnya, sah-sah saja jika DPRD memanggil bupati untuk melengkapi dokumen dan bukti.

    Dengan dukungan para pakar, Pansus Hak Angket DPRD Pati diharapkan mampu menuntaskan tugasnya secara profesional dan transparan, sehingga publik dapat menilai siapa yang sungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan rakyat.

  • Bos Eramet Ungkap Progres Kerja Sama Proyek Nikel Bareng Danantara

    Bos Eramet Ungkap Progres Kerja Sama Proyek Nikel Bareng Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Eramet Indonesia mengungkap progres rencana investasi bersama BPI Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) di sektor mineral, khususnya nikel. Proyek ini berfokus pada pengembangan ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet mengatakan, memorandum of understanding (MoU) dengan Danantara itu masih dalam pembahasan. Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya masih terus membahas proyek-proyek yang dapat dikembangkan bersama. 

    Jerome pun menyebut, pihaknya ikut melibatkan PT Weda Bay Nickel (WBN) dalam pembahasan proyek yang dimaksud.

    “Maksud saya, partisipasi kami di WBN, tepatnya, dan kemudian proyek-proyek lain yang bisa kami kembangkan bersama, tapi saya tidak bisa mengatakan lebih banyak. Maksud saya, ini masih tahap awal diskusi,” ucap Jerome di Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Asal tahu saja, saham WBN dimiliki 90% oleh Strand Minerals dan 10% oleh PT Antam Tbk. Adapun, Eramet Group (Prancis) menggenggam 43% saham dari Strand Minerals, sementara 57% sisanya dimiliki oleh Tsingshan Group (China).

    Jerome pun mengungkapkan, terdapat beberapa informasi yang masih belum bisa diungkapkan ke publik terkait kelanjutan kerja sama dengan Danantara. Namun, dia memastikan progres kerja sama itu telah mengalami kemajuan.

    Menurutnya, sejak didirikan beberapa bulan lalu, Danantara telah menunjukkan minat besar untuk berinvestasi di rantai nilai mineral kritis di Indonesia.

    “INA dan Danantara adalah mitra yang sangat baik. Jadi ya, maksud saya, kami mengalami kemajuan. Itulah yang bisa saya katakan,” kata Jerome.

    Sebelumnya, Danantara dan INA menjajaki pembentukan platform investasi strategis di sektor nikel dari operasi hulu hingga hilir dengan Eramet. 

    Penjajakan kemitraan tersebut dituangkan dalam penandatanganan MoU yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (28/5/2025) lalu.

    Kemitraan ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem bahan baku baterai EV yang berkelanjutan dan terintegrasi di Indonesia. 

    Para pihak akan melakukan penilaian awal guna mengidentifikasi proyek paling tepat untuk memaksimalkan potensi ekosistem EV nasional, sekaligus menyiapkan peta jalan untuk kolaborasi ke depan. 

    Dalam penerapan kerja sama ini, para pihak sepakat bahwa pengelolaan aset tidak hanya harus mengedepankan efisiensi dan nilai ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan standar internasional yang ketat.

  • Didit Herdiawan Ungkap Tugas dan Fungsi Badan Otorita Pantura Jawa

    Didit Herdiawan Ungkap Tugas dan Fungsi Badan Otorita Pantura Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (Pantura) Jawa. Pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (22/8/2025), bersamaan dengan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) itu menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) badan ini adalah melaksanakan pembangunan tanggul laut atau giant sea wall di kawasan Pantura Jawa. 

    Menurutnya, proyek tersebut diharapkan mampu mengantisipasi persoalan ekosistem dan melindungi masyarakat pesisir dari ancaman banjir rob dan kerusakan lingkungan.

    “Tupoksi tentunya melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul laut di Pantura Jawa untuk menghindari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan ekosistem, terutama dengan masyarakat di daerah sana,” ujar Didit kepada Bisnis usai dilantik di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

    Terkait fokus kerja awal, Didit menyebut pihaknya akan melakukan konsolidasi internal sebelum melangkah ke tahap pencarian investasi.

    “InshaAllah nanti setelah ini, kita [saat ini] baru konsolidasi,” katanya.

    Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa konsolidasi akan dilakukan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Pasti [koordinasi], makasih,” ujarnya singkat.

    Pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 76P Tahun 2025. Badan ini diproyeksikan menjadi lembaga khusus yang mengoordinasikan pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa.

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Didit Herdiawan Ashaf menjadi Kepala Otorita Pengelola Pantura di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Sebagai informasi, Didit Herdiawan Ashaf adalah tokoh militer Indonesia dan pernah menjadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih. Didit merupakan putra daerah Sulawesi Selatan yang berasal dari Bulukumba.

    Pelantikan Didit yang juga merupakan Wakil Menteri (Wamen) KKP ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola wilayah pesisir utara Jawa.

    Sementara itu, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Dyantoro turut ditunjuk menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

  • TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

    TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

    Bisnis.com, JAKARTA— TikTok dilaporkan kembali memangkas ratusan karyawan di tim moderasi konten seiring dengan pergeseran perusahaan ke teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    Melansir laman PC Mag pada Senin (25/8/205) langkah tersebut mengikuti tren sejumlah raksasa media sosial lain, seperti Meta yang mengurangi jumlah karyawan moderasi konten dan menggantinya dengan sistem moderasi berbasis komunitas.

    Tak hanya itu, X milik Elon Musk juga kini hanya memiliki tim moderasi konten jauh lebih kecil dibandingkan era Twitter. Menurut laporan The Wall Street Journal, kebijakan TikTok kali ini terutama berdampak pada anggota tim moderasi konten berjumlah 2.500 orang yang berbasis di Inggris. 

    Namun, sejumlah karyawan moderasi konten dari Asia Selatan dan Asia Tenggara juga diperkirakan ikut terkena dampak, meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan. TikTok mengklaim lebih dari 85% konten yang dihapus karena melanggar pedoman komunitas sudah diidentifikasi dan diturunkan oleh AI. 

    Ini bukan kali pertama ByteDance, induk usaha TikTok, memangkas tim moderasinya demi otomatisasi. Pada akhir 2024, perusahaan mem-PHK sekitar 500 karyawan di Malaysia. Sementara pada Juli lalu, serikat pekerja ver.di menyebut sekitar 150 pegawai di kantor TikTok Berlin, Jerman juga akan digantikan AI.

    Belum jelas alasan TikTok memilih saat ini untuk mengurangi tim moderasi konten di Inggris. Namun, keputusan itu muncul tepat setelah Online Safety Act mulai berlaku bulan lalu. 

    Regulasi tersebut mengatur platform daring yang beroperasi di Inggris dapat dikenakan denda hingga 10% dari omzet global, atau sebesar £18 juta (sekitar Rp294,3 miliar). 

    Di sisi lain, Financial Times (FT) mencatat PHK dilakukan hanya sepekan sebelum para pegawai di London menggelar pemungutan suara terkait rencana pembentukan serikat pekerja, yang menurut sumber internal perusahaan kerap mendapat penolakan dari manajemen.

    Juru bicara resmi TikTok kepada FT, mengatakan pihaknya melanjutkan reorganisasi yang telah dimulai sejak tahun lalu untuk memperkuat model operasional global Trust and Safety. 

    “Termasuk dengan memusatkan operasi di lebih sedikit lokasi agar lebih efektif dan cepat, sambil memanfaatkan kemajuan teknologi,” katanya. 

    Namun, John Chadfield, pengurus nasional di Communication Workers Union, menilai langkah TikTok menunjukkan perusahaan sebenarnya ingin menghapus peran moderator manusia.

    “Mereka ingin semuanya ditangani AI. AI membuat mereka terlihat pintar dan mutakhir, tapi kenyataannya mereka hanya ingin mengalihkan pekerjaan itu ke luar negeri,” katanya.

  • Pakar Ingatkan Potensi Tumpang Tindih Tupoksi Badan Industri Mineral

    Pakar Ingatkan Potensi Tumpang Tindih Tupoksi Badan Industri Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) menilai pembentukan Badan Industri Mineral oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berpotensi tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berbagai lembaga yang juga berperan dalam sektor tersebut. 

    Di satu sisi, Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar mengatakan, kehadiran Badan Industri Mineral dapat dilihat sebagai wujud komitmen serius pemerintah untuk membangun industri hilirisasi. 

    Artinya, dengan dibentuknya lembaga ini maka pemangku kepentingan dapat lebih fokus membangun ekosistem industri hilirisasi, peningkatan tata kelola dan nilai tambah, serta tentunya inovasi yang jauh lebih maju. 

    “Namun, lembaga ini juga potensi tumpang tindih dengan berbagai lembaga yang sudah ada, misalnya hal ini juga sudah dikerjakan oleh MIND ID,” kata Bisman kepada Bisnis, Senin (25/8/2025). 

    Pasalnya, holding BUMN industri pertambangan itu juga berperan untuk mengelola sumber daya mineral strategis hingga mendukung percepatan hilirisasi industri. Bahkan, perusahaan-perusahaan tambang tergabung dalam MIND ID. 

    “Selain itu juga potensi menciptakan birokrasi baru, lebih-lebih jika ternyata tidak punya kewenangan yang signifikan, maka hanya akan jadi lembaga yang tidak efektif,” tuturnya. 

    Untuk itu, pakar sektor energi dan pertambangan ini juga berharap agar lembaga ini fokus pada penguatan tata kelola dan regulasi, serta mempercepat membangun ekosistem industri hilir berbasis mineral. 

    “Tak kalah penting juga mengonsolidasikan BUMN dan badan usaha untuk sinergi, serta mampu melakukan inovasi yang jauh lebih baik,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diberitakan Bisnis sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto menjadi Kepala Badan Industri Mineral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025). 

    Pelantikan tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor hilirisasi mineral nasional. 

    Brian Yuliarto yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) itu resmi mendapat amanat atau jabatan baru seusai pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 77P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral. 

    “Presiden RI memutuskan menetapkan Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral terhitung pengucapan sumpah janji,” demikian isi Keppres tersebut.

  • idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

    idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan Tokopedia-TikTok Shop.

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, mengatakan setiap keputusan efisiensi biasanya melalui pertimbangan bisnis yang kompleks, termasuk penyesuaian strategi setelah adanya dinamika industri dan perubahan model operasi.

    “Namun mengenai informasi jumlah karyawan yang terdampak di Tokopedia, asosiasi tidak dalam posisi untuk mengonfirmasi angka pasti karena hal tersebut merupakan kewenangan internal perusahaan,” kata Budi kepada Bisnis pada Senin (25/8/2025).

    Lebih jauh, Budi menekankan tren efisiensi atau PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Menurutnya, industri digital dan e-commerce sangat dinamis sehingga perusahaan harus terus menyesuaikan struktur, fokus investasi, dan pengelolaan sumber daya agar tetap kompetitif.

    Dia menambahkan, faktor yang kerap memengaruhi keputusan efisiensi antara lain penyesuaian strategi bisnis pasca konsolidasi, integrasi teknologi dan otomasi, serta kebutuhan menjaga profitabilitas.

    “Dampaknya dalam jangka pendek tentu dirasakan pada ketenagakerjaan, namun di sisi lain langkah ini juga sering dipandang positif oleh investor sebagai upaya perusahaan menjaga kesehatan finansial,” katanya.

    Meski demikian, Budi menilai selama potensi pasar Indonesia masih besar, sektor e-commerce tetap menjadi daya tarik utama bagi investor.

    Sebelumnya, Tokopedia dikabarkan melakukan PHK terhadap sekitar 420 karyawan dalam dua bulan terakhir sejak Juli 2025. Menanggapi kabar tersebut, juru bicara TikTok Shop enggan menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak. Namun, pihaknya menegaskan secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi perusahaan serta meningkatkan layanan kepada pengguna.

    “Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia, sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” kata juru bicara TikTok saat dikonfirmasi Bisnis pada Senin (25/8/2025).

    Kabar PHK pada ratusan karyawan  Tokopedia-TikTok di Indonesia sudah mencuat sejak Mei silam.  Melansir Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), rencana PHK tersebut dilakukan guna memangkas biaya setelah mengambil alih operasi Tokopedia tahun lalu. 

    Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, raksasa media sosial China itu memangkas staf di seluruh tim e-commerce termasuk logistik, operasi, pemasaran, dan pergudangan. 

    Seorang sumber menyebut  PHK direncanakan pada Juli 2025. Pengurangan tersebut membuat Tokopedia dan TikTok Shop memiliki sekitar 2.500 karyawan secara total di Indonesia.  

    Menurut laporan Bloomberg, setelah penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia selesai awal tahun lalu, bisnis e-commerce ByteDance di Indonesia memiliki sekitar 5.000 karyawan. Jumlah yang ada saat ini berarti setengah dari jumlah karyawan tahun lalu. 

    Tahun lalu, perusahaan juga melakukan perampingan. Sepanjang 2024 hingga Mei 2025, Tokopedia tercatat melakukan satu kali gelombang PHK besar-besaran, yaitu pada Juni 2024.

    Kala itu, TikTok—Tokopedia melakukan perampingan terhadap 450 karyawannya, setelah ByteDance mengakuisisi 75% saham Tokopedia.  

    ByteDance banyak bergantung dari TikTok. Pada 2024, pendapatan ByteDance tumbuh 29% secara tahunan atau menyentuh US$155 miliar. Lebih dari seperempat pendapatan disumbangkan dari bisnis penjualan internasional TikTok Shop. 

    Ironinya, di tengah pertumbuhan pendapatan, ByteDance justru melakukan perampingan.  Adapun Indonesia menjadi negara pengguna TikTok terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat. Pada Juli 2024, Statista melaporkan Indonesia memiliki sekitar 157,6 juta pengguna, melampaui Amerika Serikat yang memiliki 120,5 juta pengguna.

  • RI Menang Sengketa Biodiesel di WTO, Aprobi Tetap Waspadai Langkah Eropa

    RI Menang Sengketa Biodiesel di WTO, Aprobi Tetap Waspadai Langkah Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengimbau pemangku kepentingan tetap mewaspadai langkah Uni Eropa setelah putusan World Trade Organization (WTO) memenangkan Indonesia dalam kasus sengketa bea masuk imbalan/countervailing duties terhadap impor produk biodiesel asal Indonesia.

    Wakil Ketua Umum Aprobi Catra de Thouars menilai putusan WTO tersebut sebagai angin segar untuk akses perdagangan yang adil, khususnya terhadap produk biodiesel Indonesia ke luar negeri. 

    ”Tentu, kami senang adanya market baru bagi ekspor biodiesel Indonesia sebagai upaya menopang devisa ekspor Indonesia,” kata Catra dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025). 

    Di satu sisi, Catra menilai putusan WTO tersebut dapat membuka akses pasar ekspor bagi sawit dan turunannya seperti biodiesel.

    Namun, dia menegaskan bahwa pelaku industri biodiesel masih fokus untuk menyukseskan program mandatory campuran bahan bakar biodiesel B40 dan mendukung persiapan B50 mendatang.

    Aprobi menyambut baik atas putusan tersebut dan berterima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia, pelaku industri, dan pakar hukum yang bekerjasama dengan baik dalam sidang WTO. 

    Apalagi, menurut dia, industri sawit menghadapi banyak tekanan dalam bentuk isu negatif dan kampanye hitam di luar negeri. Oleh karena itu, putusan panel WTO ini menjadi momentum baik bagi industri sawit termasuk biodiesel untuk melakukan kampanye positif. 

    “Tanpa kerja sama dan kolaborasi yang baik, maka tidak mudah bagi Indonesia untuk menghadapi Uni Eropa terkait sengketa biodiesel. Tentu saja putusan ini juga memberikan napas baru dan semangat bagi stakeholder karena masih ada tantangan lain seperti EUDR,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, dalam catatan Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) pada periode tahun 2009-2022, volume ekspor biodiesel Indonesia meningkat dari 70.000 kiloliter menjadi 419.000 kiloliter.

    Adapun, Uni Eropa menyerap porsi pasar terbesar yakni 40%, disusul China 29%, Amerika Serikat 11%, Malaysia 9%, dan Singapura 6%. 

    Pada Jumat (22/5/2025), WTO mengumumkan bahwa UE telah bertindak inkonsisten terhadap ketentuan WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (WTO ASCM)/Perjanjian Subsidi dan Anti Subsidi WTO pada sejumlah aspek kunci. 

    Panel WTO juga menyatakan bahwa kebijakan pengenaan bea imbalan oleh Komisi UE melanggar perjanjian tersebut. Sebelumnya, Komisi UE menerapkan kebijakan pengenaan bea imbalan berdasarkan penilaian bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan subsidi kepada produsen biodiesel.

    Panel WTO merekomendasikan agar Uni Eropa menyelaraskan langkah-langkahnya dengan kewajiban yang berlaku berdasarkan WTO ASCM.

    Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia mendesak UE untuk segera mencabut bea masuk imbalan/countervailing duties terhadap impor produk biodiesel dari Indonesia.

    “Kemenangan ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia konsisten mematuhi aturan perdagangan internasional tanpa memberlakukan kebijakan perdagangan yang distortif bagi perdagangan internasional, sebagaimana dituduhkan oleh UE. Kami mendesak UE untuk segera mencabut bea masuk imbalan yang tidak sesuai dengan aturan WTO ini,” tegas Busan melalui siaran pers, Senin (25/8/2025).

  • Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 5,3%, Bulog Diminta Aktif Turun ke Desa

    Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 5,3%, Bulog Diminta Aktif Turun ke Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar Perum Bulog mempercepat distribusi penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) hingga ke tingkat desa.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan percepatan itu diperlukan mengingat jumlah pasar di tingkat desa sangat banyak. Di sisi lain, ungkap dia, penanggung jawab Bulog yang tersebar di setiap daerah sangat terbatas.

    “Saya mendapatkan laporan dari daerah, PIC [person in charge] dari Bulog itu jumlahnya enggak banyak. Sementara pasar kita banyak,,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Senin (25/8/2025).

    Alhasil, Tomsi meminta agar Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke tingkat desa. 

    “Kenapa? Teman-teman Bulog jumlahnya sedikit dan tidak tersebar sampai ke ujung-ujung desa tadi,” jelasnya.

    Selain itu, lanjut dia, setiap Pemda untuk segera melakukan jemput bola dalam penyaluran program SPHP. Menurutnya, sejumlah langkah ini diperlukan untuk mengatasi kendala teknis di lapangan, sehingga penyaluran bisa berjalan optimal.

    Dalam kesempatan itu, Tomsi juga menyampaikan bahwa para pedagang di pasar tradisional sulit mengakses aplikasi Klik SPHP sebagai syarat wajib membeli SPHP. Namun, jaringan internet, keterbatasan perangkat, hingga tidak tidak terbiasa mengoperasikan sistem Klik SPHP menjadi kendala bagi pedagang.

    Tomsi mengusulkan agar Bulog mengambil kebijakan dengan membuat pernyataan manual agar pedagang bisa membeli beras SPHP dan mengimbau agar Bulog segera melakukan sosialisasi terkait petunjuk teknis (juknis).

    “Sehingga semua persyaratan yang tadinya online tetap berjalan, tapi sekarang bisa dimanualkan. Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak,” jelasnya.

    Data Bulog menunjukkan, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 70.519 ton atau setara dengan 5,35% dari target penyaluran SPHP Juli—Desember 2025 sebanyak 1,31 juta ton. Ini artinya, masih ada 1,24 juta ton beras SPHP yang harus segera disalurkan Bulog hingga akhir Desember 2025.

    Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida mengatakan penanggung jawab Bulog di setiap daerah telah ditugasi untuk membantu pedagang pasar dalam membeli beras SPHP.

    “Jadi PIC tersebut akan membantu pedagang secara offline, dan kemudian dikembalikan akunnya kepada pedagang, dan membuat surat pernyataan bahwa dia adalah PIC yang ditunjuk,” ujar Rini.

    beras bulog

    Rini memastikan, kegiatan yang dilakukan penanggung jawab Bulog ini tetap mematuhi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan juknis.

    Sementara itu, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengakui penyaluran program beras SPHP belum berjalan optimal.

    “Kalau berdasarkan Juli—Desember penyalurannya dari Bulog sekitar 70.519 atau 5,33%. Jadi memang per hari penyaluran SPHP ini masih sangat rendah,” kata Andriko.

    Namun, Bapanas menargetkan penyaluran SPHP dapat mencapai di kisaran 7.000–9.000 ton per hari agar harga beras segera di pasar terkendali.

    Untuk meningkatkan penyaluran beras SPHP, Bapanas mengimbau agar Perum Bulog untuk memperbanyak outlet saluran, mulai dari jumlah pasar dan pedagang pasar di seluruh Indonesia, jumlah ritel modern, dan jangkauan semua wilayah.

    Selain itu, sambung dia, Bulog juga diminta untuk memasifkan gerakan pangan murah (GPM) setiap minggu atau setiap hari oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia, TNI dan Polri, serta instansi pemerintah lainnya.

    Berikutnya, tambah Andriko, mempercepat proses verifikasi mitra penyalur beras SPHP yang dapat dibantu dinas pangan atau perdagangan dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    “Pak Sekjen menggarisbawahi PIC kita [Bulog] terbatas, tetapi ini harus dilaksanakan agar yang sulit untuk melakukan aplikasi dapat didampingi oleh mitra,” ujarnya.

    Upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan pendampingan dan sosialisasi kepada mitra penyalur beras SPHP, terutama terkait aplikasi klik SPHP.

    “Mengingat keterbatasan sarana-prasarana kendaraan dan SDM, Bulog dapat bekerja sama dengan pihak ekspedisi untuk pendistribusian beras SPHP ke mitra penyalur beras SPHP,” lanjutnya.

    Lalu, sambung dia, melakukan publikasi penyaluran SPHP beras secara luas dan berkelanjutan agar dapat diketahui publik. Serta, segera menyusun juknis terkait pembelian SPHP oleh pedagang pasar secara manual.

    “Ini mungkin juknisnya nanti akan kita susun Pak Sekjen dan kita akan bawa ke rakortas karena juknisnya harus disetujui dalam rakortas [rapat koordinasi terbatas],” pungkasnya.