Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Korupsi BJB, KPK Ungkap Fakta Mobil Milik BJ Habibie yang Dijual ke Ridwan Kamil

    Korupsi BJB, KPK Ungkap Fakta Mobil Milik BJ Habibie yang Dijual ke Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami mobil merek Mercedes-Benz milik Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie, yang dijual oleh Ilham Akbar Habibie kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    “Yang menjadikannya bernilai, kalau tidak salah, STNK-nya [surat tanda nomor kendaraan] masih STNK atas nama papanya [ayah Ilham Akbar Habibie, atau B. J. Habibie] ya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dilansir dari Antara, Selasa (26/8/2025).  

    Asep menjelaskan pendalaman penjualan mobil milik mantan Presiden RI tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023. 

    Dia menjelaskan pendalaman tersebut seharusnya sudah dilakukan pada Jumat (22/8). Namun, Ilham Akbar Habibie berhalangan hadir.

    “Kalau tidak salah, [Ilham] ada acara di Malaysia, sehingga minta untuk dijadwalkan ulang. Saya agak lupa, apakah minggu depan atau di minggu depannya lagi, tetapi yang jelas beliau sudah memberikan waktu ya untuk dimintai keterangan sama kami,” ujarnya.

    Sementara itu, dia mengatakan KPK saat ini sedang menelusuri aliran dana terkait kasus tersebut, terutama sebelum memanggil Ridwan Kamil.

    “Nantinya, pada saat yang bersangkutan kami panggil, ya keterangannya, informasinya, sudah banyak yang akan kami tanyakan,” jelasnya.

    Sebelumnya pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Penyidik turut menyita sepeda motor hingga mobil dari penggeledahan tersebut.

    Hingga Senin (25/8), tercatat sudah 168 hari Ridwan Kamil belum dipanggil oleh KPK setelah penggeledahan tersebut.

    Dalam perkara itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

    Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

    Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.

  • Internet Murah 100 Mbps Bukan Hal Mustahil, Telkomsel: Selama Didukung Ekosistem

    Internet Murah 100 Mbps Bukan Hal Mustahil, Telkomsel: Selama Didukung Ekosistem

    Bisnis.com, JAKARTA —  PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menilai wacana internet murah seharga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps di pita 1,4 GHz bukanlah hal yang mustahil jika didukung dengan ekosistem yang kuat.

    Perusahaan menjadi salah satu dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction), yang merupakan syarat awal untuk ikut serta dalam seleksi pita frekuensi tersebut.

    VP Corporate Strategy, Innovation, Sustainability & Marketing Telkomsel, Jockie Heruseon, mengatakan Telkomsel terbuka dengan peluang penggelaran internet murah 100 Mbps yang terdapat di pita 1,4 GHz.

    Menurutnya internet cepat 100 Mbps seharga Rp100.000 dapat terjadi selama infrastruktur pendukung dan ekosistem yang ada telah tersedia.

    “Jadi selama ekosistemnya dan infrastrukturnya memang memungkinkan, ya kenapa tidak,” kata Jockie dalam sesi diskusi Digital Transformation Summit 2025 di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Menurut Jockie, kehadiran layanan dengan kecepatan 100 Mbps sebagai baseline di seluruh Indonesia justru akan menjadi capaian positif bagi industri telekomunikasi nasional. 

    Dia menekankan pentingnya peningkatan kualitas agar Indonesia tidak tertinggal dibandingkan negara lain dalam hal kecepatan internet.

    “Kita [Indonesia] pengen tetap lebih unggul, termasuk masalah beban harga per giganya gitu ya,” katanya.

    Kendati demikian, Jockie menekankan Telkomsel masih melakukan kajian komprehensif terkait peluang internet murah 100 Mbps. Kajian tersebut mencakup aspek infrastruktur, ekosistem, hingga perhitungan bisnis.

    “Jadi buat kami ini masih dalam kajian sebenarnya, selama infrastruktur, ekosistemnya, semuanya mendukung, itung-itungannya mendukung, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kita akan selalu ikut regulasi,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai layanan internet murah seharga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps dimungkinkan. 

    Terlebih, Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, harga maupun kualitas layanan internet sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar.

    Arif menambahkan, APJII maupun Komdigi tidak menetapkan batas atas maupun bawah harga internet. Namun, di tengah wacana internet murah, dia menekankan masih ada pekerjaan rumah penting agar industri tetap berkelanjutan.

    Salah satunya, APJII mendorong adanya moratorium izin bagi penyedia jasa internet (ISP) untuk merapikan tata kelola industri.

    Petugas memperbaiki alat pemancar internet

    Dari sisi penyedia infrastruktur, Principal Telecom Architect and Business Consultant ZTE Indonesia, Iman Hirawadi, menyoroti aspek teknis rencana lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Dia menjelaskan Indonesia akan mengimplementasikan Time Division Duplex (TDD) pada pita tersebut, meskipun ekosistem teknologinya masih dalam tahap awal.

    “Nah jadi yang akan dilelang itu modelnya TDD, intinya ekosistemnya baru akan dibangun di Indonesia. Kalau dari sisi vendor sih, kalau ada yang beli kita buat gitu kan,” kata Iman.

    Menurutnya, secara teknologi tidak ada kendala berarti dalam penerapan frekuensi tersebut. “Jadi secara teknologi sih no issue ya, kita akan support selama customer kita require produk 1,4 GHz berbasis TDD,” katanya. 

    Sebelumnya, Komdigi resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz melalui pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman tersebut, pemerintah menetapkan akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan seleksi. Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Adapun pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan menentukan pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di seluruh regional sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz. Selain itu, seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi bagi layanan akses nirkabel pitalebar.

    Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pitalebar tetap (fixed broadband), menyediakan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta memperluas penggelaran jaringan fiber optik.

  • Keberhasilan Internet 100 Mbps seharga Rp100.000 Tergantung Kesiapan Pasar

    Keberhasilan Internet 100 Mbps seharga Rp100.000 Tergantung Kesiapan Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai layanan internet murah seharga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps dimungkinkan. Keberhasilan dari program tersebut akan ditentukan oleh pasar. 

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif menegaskan, harga maupun kualitas layanan internet sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar.

    Wacana internet cepat 100 Mbps seharga Rp100.000 muncul seiring dengan hadirnya pita frekuensi 1,4 GHz yang saat ini memasukan tahap lelang. 

    Rencananya, salah satu tujuan digelar lelang tersebut adalah menghadirkan layanan internet tetap nirkabel dengan harapan dapat menyentuh kecepatan 100 mbps dengan harga Rp100.000.

    “Di industri kita ini kan kita dapat menetapkan batas harga atas, bawah, maupun juga menetapkan speed juga dari kecepatannya. Jadi kalau itu back to market juga,” kata Arif dalam sesi diskusi Digital Transformation Summit 2025 di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Arif menambahkan, APJII maupun Komdigi tidak menetapkan batas atas maupun bawah harga internet. Namun, di tengah wacana internet murah, dia menekankan masih ada pekerjaan rumah penting agar industri tetap berkelanjutan.

    Salah satunya, APJII mendorong adanya moratorium izin bagi penyedia jasa internet (ISP) untuk merapikan tata kelola industri.

    “Karena bagaimanapun juga kalau izin ini terus dibuka, sedangkan lain sisi kita harus memperbaiki tata kelola industri, ini agak sulit ya,” kata Arif. 

    Lelang 1,4 GHz

    Dari sisi penyedia infrastruktur, Principal Telecom Architect and Business Consultant ZTE Indonesia, Iman Hirawadi, menyoroti aspek teknis rencana lelang pita frekuensi 1,4 GHz.

    Dia menjelaskan Indonesia akan mengimplementasikan Time Division Duplex (TDD) pada pita tersebut, meskipun ekosistem teknologinya masih dalam tahap awal.

    “Nah jadi yang akan dilelang itu modelnya TDD, intinya ekosistemnya baru akan dibangun di Indonesia. Kalau dari sisi vendor sih, kalau ada yang beli kita buat gitu kan,” kata Iman.

    Menurutnya, secara teknologi tidak ada kendala berarti dalam penerapan frekuensi tersebut. “Jadi secara teknologi sih no issue ya, kita akan support selama customer kita require produk 1,4 GHz berbasis TDD,” katanya. 

    Sebelumnya, Komdigi resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz melalui pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Ilustrasi konektivitas internet

    Dalam pengumuman tersebut, pemerintah menetapkan akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan seleksi. Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Adapun pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan menentukan pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di seluruh regional sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz. Selain itu, seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi bagi layanan akses nirkabel pitalebar.

    Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pitalebar tetap (fixed broadband), menyediakan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta memperluas penggelaran jaringan fiber optik.

  • Ekonom Prihatin Soal Isu PHK Ratusan Karyawan Tokopedia

    Ekonom Prihatin Soal Isu PHK Ratusan Karyawan Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menyayangkan sekaligus prihatin atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa ratusan karyawan Tokopedia.

    Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menilai kasus ini menambah panjang daftar PHK di Indonesia, khususnya di sektor ekonomi digital. Sebelumnya, efisiensi serupa juga terjadi di Tokopedia setelah merger dengan TikTok pada 2024.

    “Setelah merger, isu PHK masih akan tetap terjadi karena mereka akan menggabungkan unit bisnis yang sama yang ada di Tokopedia dan TikTok,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Huda menjelaskan, sebelum merger TikTok juga telah memiliki TikTok Shop dengan beberapa divisi yang memiliki fungsi serupa dengan Tokopedia. Salah satu motif umum perusahaan melakukan merger atau akuisisi, menurutnya, memang untuk efisiensi.

    Selain efisiensi, Huda menyebut PHK juga dapat dipicu kebutuhan ruang pendanaan guna mendukung strategi promosi. Persaingan e-commerce yang semakin ketat dengan dua pemain besar, yakni Shopee dan gabungan Tokopedia–TikTok Shop, membuat perang promo kian gencar.

    “Keduanya saling bakar uang, terutama untuk meningkatkan GMV [Gross Merchandise Value]. GMV Shopee tahun 2024 mampu meningkat tajam sehingga menggendong pendapatan perusahaan induk [SEA Limited],” katanya.

    Dia menambahkan, perang promo itu pula yang mendorong kedua platform mengenakan processing fee kepada penjual. Tujuannya untuk memperbesar ruang pendanaan promosi.

    “Jika terus demikian [gencar promo], maka kebutuhan ruang pendanaan akan semakin tinggi. Maka, PHK bisa menjadi semakin masif dan itu tidak baik bagi keberlangsungan bisnis serta ekonomi secara umum,” kata Huda.

    Sebelumnya, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) juga mengomentari kabar PHK di Tokopedia. Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, mengatakan keputusan efisiensi biasanya didasari pertimbangan bisnis yang kompleks, termasuk penyesuaian strategi akibat dinamika industri dan perubahan model operasi.

    “Namun mengenai informasi jumlah karyawan yang terdampak di Tokopedia, asosiasi tidak dalam posisi untuk mengonfirmasi angka pasti karena hal tersebut merupakan kewenangan internal perusahaan,” kata Budi kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Budi menegaskan, tren efisiensi atau PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Menurutnya, industri digital dan e-commerce bersifat sangat dinamis sehingga perusahaan perlu menyesuaikan struktur, fokus investasi, dan pengelolaan sumber daya agar tetap kompetitif.

    Dia menambahkan, faktor yang sering menjadi pertimbangan efisiensi antara lain konsolidasi bisnis, integrasi teknologi dan otomasi, serta kebutuhan menjaga profitabilitas.

    “Dampaknya dalam jangka pendek tentu dirasakan pada ketenagakerjaan, namun di sisi lain langkah ini juga sering dipandang positif oleh investor sebagai upaya perusahaan menjaga kesehatan finansial,” ujarnya.

    Meski demikian, Budi menilai potensi pasar Indonesia masih sangat besar sehingga e-commerce tetap menjadi sektor yang menarik bagi investor. Sebelumnya, Tokopedia dikabarkan melakukan PHK terhadap sekitar 420 karyawan dalam dua bulan terakhir sejak Juli 2025. Menanggapi kabar tersebut, juru bicara TikTok Shop enggan menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak. 

    Namun, pihaknya menegaskan secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi perusahaan serta meningkatkan layanan kepada pengguna.

    “Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia, sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” kata juru bicara TikTok saat dikonfirmasi Bisnis pada Senin (25/8/2025).

    Kabar PHK pada ratusan karyawan Tokopedia-TikTok di Indonesia sudah mencuat sejak Mei silam.  

    Melansir Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), rencana PHK tersebut dilakukan guna memangkas biaya setelah mengambil alih operasi Tokopedia tahun lalu. Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, raksasa media sosial China itu memangkas staf di seluruh tim e-commerce termasuk logistik, operasi, pemasaran, dan pergudangan. 

    Seorang sumber menyebut  PHK direncanakan pada Juli 2025. Pengurangan tersebut membuat Tokopedia dan TikTok Shop memiliki sekitar 2.500 karyawan secara total di Indonesia.

    Menurut laporan Bloomberg, setelah penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia selesai awal tahun lalu, bisnis e-commerce ByteDance di Indonesia memiliki sekitar 5.000 karyawan. Jumlah yang ada saat ini berarti setengah dari jumlah karyawan tahun lalu. 

    Tahun lalu, perusahaan juga melakukan perampingan. Sepanjang 2024 hingga Mei 2025, Tokopedia tercatat melakukan satu kali gelombang PHK besar-besaran, yaitu pada Juni 2024. Kala itu, TikTok—Tokopedia melakukan perampingan terhadap 450 karyawannya, setelah ByteDance mengakuisisi 75% saham Tokopedia.

    ByteDance banyak bergantung dari TikTok. Pada 2024, pendapatan ByteDance tumbuh 29% secara tahunan atau menyentuh US$155 miliar. Lebih dari seperempat pendapatan disumbangkan dari bisnis penjualan internasional TikTok Shop. 

    Adapun Indonesia menjadi negara pengguna TikTok terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat. Pada Juli 2024, Statista melaporkan Indonesia memiliki sekitar 157,6 juta pengguna, melampaui Amerika Serikat yang memiliki 120,5 juta pengguna.

  • Mobil Plat ZZH Dirusak Pendemo, ASN Lapor Polisi

    Mobil Plat ZZH Dirusak Pendemo, ASN Lapor Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari aparatur sipil negara (ASN) soal pengrusakan mobil Hyundai Palisade dalam peristiwa demo di DPR, Selasa (26/8/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa saat ini persis dugaan pengrusakan itu tengah didalami pihaknya.

    “Pelapor T dengan korban BB [pekerja ASN]. Adapun, untuk terlapor dalam lidik,” ujar Ade Ary kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

    Dia menjelaskan, kasus ini bermula saat pelapor hendak pergi dari Gedung DPR RI ke kantor Kementerian sekitar 15.00 WIB. Kala itu, pelapor menganakan Hyundai Palisade berkelir hitam dengan nopol B-XXXX-ZZH.

    Kemudian, saat melakukan putar balik di bawah flyover sekitaran DPR, pelapor langsung diadang oleh pengunjuk rasa yang telah melakukan aksi demonstrasi di sekitar DPR RI.

    “Korban dihadang oleh para pendemo dan melakukan pengrusakan secara bersama sama terhadap mobil korban,” imbuhnya.

    Ade menambahkan, pengrusakan mobil itu dilakukan pendemo dengan kayu serta melempari batu. Atas perbuatan itu, mobil pelapor mengalami kerusakan pada kaca hingga body mobil.

    “Dengan memukul mobil menggunakan kayu dan melempari mobil dengan batu, hingga mengakibatkan mobil korban mengalami rusak pada bagian kaca mobil dan body mobil,” pungkasnya.

    Harga mobil Hyundai Palisade pada Agustus 2025 sekitar Rp950 juta-Rp1 miliar. Adapun plat polisi RF kini berganti menjadi ZZ.

    Biasanya, mobil dengan plat polisi ZZH adalah salah satu kode dalam seri ZZ yang digunakan untuk kendaraan pejabat negara, khususnya untuk pejabat eselon II atau setingkat dengan direktur kementerian.

    Sebagai informasi, pelat nomor khusus ZZ, termasuk ZZH, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas dan tidak bisa digunakan untuk kendaraan pribadi atau keluarga pejabat.

  • Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan

    Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta untuk Setahun, Bukan Sebulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tunjangan rumah Rp50 juta bagi anggota DPR hanya diberikan untuk satu tahun sejak Oktober 2024-Oktober 2025.

    Dia menuturkan pemberian tunjangan dilakukan secara berkala sejak anggota DPR dilantik dari periode tersebut.

    “Sehingga anggota DPR diberikan setiap bulan dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, yang mana yang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR,” katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Selasa (26/8/2025).

    Setelah Oktober 2025, lanjutnya, anggota DPR tidak lagi mendapatkan tunjangan rumah.

    “Itu akan dipakai untuk selama 5 tahun periode 2024-2029. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya Rp50 juta, dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025,” tegasnya

    Dasco mengatakan pemberian tunjangan yang diangsur karena saat 2024 anggaran belum tersedia.

    “Jadi setiap bulannya Rp50 juga yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun,” jelasnya.

    Dia menyampaikan tunjangan rumah tidak akan masuk daftar anggaran sejak bulan November 2025.

    Menurutnya, penjelasan terkait tunjangan rumah Rp50 juta tidak disampaikan secara detail sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas.

  • Menkomdigi Minta Platform Terapkan Sistem Pengamanan Anak, Sanksi Tutup Aplikasi

    Menkomdigi Minta Platform Terapkan Sistem Pengamanan Anak, Sanksi Tutup Aplikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta kepada platform gim untuk menerapkan sistem pengamanan anak. Bagi perusahaan yang melanggar, Komdigi bakal berikan sanksi tegas mulai dari teguran hingga penutupan aplikasi.

    Menkomdigi ingin ruang digital Indonesia ramah bagi anak-anak. 

    Meutya mengatakan peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Tunas Bangsa di Ranah Digital (PP Tunas) yang lahir tahun ini menjadi landasan penting untuk memastikan platform digital ramah bagi anak.

     Komdigi memberi waktu kepada seluruh platform, termasuk platform gim, untuk menerapkan sistem pengamanan yang dapat menjamin pengguna anak yang bermain gim tersebut dapat dilindungi dari berbagai ancaman. 

    “Saat ini sifatnya masih konsultatif: kita panggil, kita tegur, lalu diperbaiki. Namun ke depan, setelah waktu yang cukup diberikan, sanksi tegas akan diterapkan,” kata Meutya, Senin (25/8/2025). 

     Meutya menyebut sanksi yang disiapkan tidak hanya berupa teguran administratif, tetapi juga bisa berupa penutupan aplikasi yang terbukti berbahaya bagi anak-anak.

    Dengan langkah tersebut, Menkomdigi berharap tercipta ekosistem digital yang lebih aman, baik dalam melindungi data pribadi masyarakat maupun menjaga anak-anak dari dampak negatif teknologi.

    “Kalau memang tidak ada perbaikan, kami tidak akan ragu memberikan sanksi keras, termasuk kemungkinan penutupan aplikasi,” tegasnya.

    Dia mengatakan perlunya langkah ekstra hati-hati dalam menghadapi ancaman kebocoran data dan penyalahgunaan data digital di Indonesia 

    Dia menekankan, pihaknya terus bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat sistem keamanan. Namun, Meutya mengingatkan bahwa keamanan data tidak hanya ditentukan oleh teknologi pemerintah, tetapi juga perilaku masyarakat.

    “Kami juga selalu memperbaiki sistem-sistem keamanan data, termasuk Pusat Data Nasional (PDN) yang baru akan dijalankan setelah benar-benar dinyatakan lolos uji keamanan oleh PSSN,” jelasnya.

  • Mabes Polri Blak-blakan soal Gugatan Pendidikan Anggota Minimal S1 di MK

    Mabes Polri Blak-blakan soal Gugatan Pendidikan Anggota Minimal S1 di MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri merespons soal adanya gugatan warga ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar perekrutan anggota Polri ditingkatkan dengan minimal lulusan sarjana (S1).

    Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menilai setiap gugatan melalui konstitusi telah mencerminkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap institusi.

    Dengan demikian, Trunoyudo menyatakan bahwa pihaknya bakal menghargai setiap masukan atau kritik yang ada terhadap Polri. Apalagi, gugatan itu merupakan hak dari setiap warga.

    “Artinya semua ada mekanismenya dan itu menjadi hak konstitusi. Kita tunggu saja,” ujar Trunoyudo di Divhumas Polri, Senin (25/8/2025).

    Dia juga menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat merespons soal gugatan MK ini. Menurutnya, Kapolri Listyo Sigit selalu meminta agar seluruh jajarannya bisa menerima kritikan dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat.

    Menurutnya, sikap menerima kritikan dan masukan itu bisa membuat institusi Polri menjadi lembaga modern yang mendengarkan tuntutan masyarakat.

    “Pak Kapolri sudah sampaikan Apa-apa yang menjadi kritikan masukan terkait dengan lembaga yang modern juga Polri berusaha menjadi lembaga yang modern,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, dua warga yang memohon agar aturan minimal pendidikan jadi anggota Polri adalah Leon Maulana Mirza Pasha dan Zidane Azharia.

    Pada intinya, pemohon menilai bahwa minimal pendidikan anggota Polri setingkat SMA sederajat dinilai mengabaikan korelasi esensial antara latar belakang pendidikan dan kompetensi substantif yang diperlukan dalam menjalankan fungsi kepolisian secara profesional dan bertanggung jawab.

    Adapun, pemohon juga berpandangan bahwa fungsi kepolisian tidak lagi hanya bersifat fisik dan administratif, tetapi juga menuntut penguasaan keilmuan yang bersifat khusus, seperti ilmu hukum, kriminologi, psikologi, sosiologi, teknologi informasi, hingga komunikasi publik sebagaimana yang ditemukan dalam pendidikan S1.

  • Bahlil Bidik 5.700 Desa dan 4.400 Dusun Teraliri Listrik hingga 2030

    Bahlil Bidik 5.700 Desa dan 4.400 Dusun Teraliri Listrik hingga 2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses energi ke seluruh pelosok Indonesia.

    Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang hingga kini belum teraliri listrik, dengan penyelesaian maksimal pada 2029–2030. 

    “Kita akan coba membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai 2029–2030, itu harus selesai,” ujar Bahlil usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (25/8/2025). 

    Menurutnya, pendanaan program elektrifikasi desa tersebut akan bersumber dari APBN, mengingat sifatnya adalah pelayanan publik.

    “Anggarannya kurang lebih masih dihitung, tapi di 2025 perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan. Karena ini urusan rakyat kecil, tidak bisa hanya dihitung secara ekonomi, tapi harus dilihat dari kebutuhan kehadiran negara,” jelasnya. 

    Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo secara tegas memerintahkan agar program tersebut segera dijalankan tanpa menunda.

    Apalagi, dia melanjutkan bahwa program elektrifikasi desa ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi 2026 sekaligus memastikan keadilan energi hingga ke daerah terpencil.

    “Presiden perintahkan, dan langsung dianggarkan,” tegas Bahlil.

  • Trump Ancam Tarif Tambahan Bagi Negara yang Terapkan Pajak Digital

    Trump Ancam Tarif Tambahan Bagi Negara yang Terapkan Pajak Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan pada negara-negara yang memberlakukan pajak digital, kecuali aturan tersebut segera dicabut.

    “Dengan ini, saya menegaskan kepada semua negara dengan Pajak Digital, Undang-Undang, Aturan, atau Regulasi, bahwa kecuali tindakan diskriminatif ini dihapuskan, saya sebagai Presiden AS akan mengenakan tarif tambahan yang substansial atas ekspor negara tersebut ke AS, serta membatasi ekspor teknologi dan chip berstandar tinggi milik kami,” tulis Trump dalam unggahan di media sosialnya dikutip dari Reuters, Selasa (26/8/2025).

    Trump menilai aturan pajak digital dirancang untuk merugikan dan mendiskriminasi perusahaan teknologi AS, sembari memberi kelonggaran kepada perusahaan asal China yang menjadi pesaing utama.

    Sejumlah negara, khususnya di Eropa, selama ini mengenakan pajak atas pendapatan penjualan perusahaan penyedia layanan digital, termasuk Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple, dan Amazon. Isu ini telah lama menjadi sumber ketegangan dagang lintas pemerintahan AS.

    Sebelumnya, Trump juga pernah mengancam Kanada dan Prancis terkait perselisihan pajak digital. Pada Februari lalu, dia bahkan memerintahkan Perwakilan Dagang AS untuk melanjutkan investigasi dengan tujuan mengenakan tarif atas impor dari negara-negara yang menerapkan pajak digital terhadap perusahaan teknologi Amerika.

    Seorang sumber juga menyebutkan bahwa pemerintahan Trump juga mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat Uni Eropa maupun negara anggotanya yang terlibat dalam penerapan Digital Services Act, aturan yang menjadi dasar pungutan pajak digital di kawasan tersebut.

    Pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) belum mengambil keputusan akhir terkait rencana sanksi terhadap pejabat Uni Eropa (UE) atau negara anggotanya yang memberlakukan pajak digital, menurut sejumlah sumber yang mengetahui isu tersebut.

    Sumber itu menyebutkan, sanksi tersebut kemungkinan besar akan berbentuk pembatasan visa, meskipun belum jelas pejabat mana yang akan menjadi target. Pejabat AS dilaporkan telah menggelar rapat internal pekan lalu untuk membahas langkah tersebut.

    Meski mitra dagang kerap mengeluhkan regulasi domestik yang dinilai merugikan, penggunaan sanksi terhadap pejabat pemerintah karena sebuah kebijakan fiskal merupakan langkah yang sangat jarang terjadi.

    Hubungan pemerintahan Trump dan Uni Eropa sendiri sudah terjalin renggang akibat ancaman tarif, negosiasi perdagangan yang alot, serta kritik Washington atas perlakuan terhadap perusahaan teknologi AS.