Author: Bisnis.com

  • Mendikdasmen Abdul Mu’ti Imbau Siswa Tidak Ikut Aksi Demonstrasi

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti Imbau Siswa Tidak Ikut Aksi Demonstrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengimbau para siswa di seluruh Indonesia agar tidak ikut terprovokasi untuk terlibat dalam aksi demonstrasi.

    Hal itu disampaikan usai menghadiri rapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan program digitalisasi pendidikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/8/2025) malam.

    Abdul Mu’ti menegaskan, para pelajar sebaiknya fokus pada kewajiban utama mereka yaitu belajar, bukan turun ke jalan mengikuti kegiatan yang tidak sesuai dengan tugasnya sebagai pelajar.

    “Yang pertama kami mengimbau kepada para siswa di seluruh Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujarnya. 

    Oleh sebab itu, dia juga meminta para guru dan kepala sekolah meningkatkan perhatian serta pengawasan terhadap murid-muridnya. 

    “Kami mengimbau kepada para guru, para kepala sekolah untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada murid-muridnya untuk mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai para pelajar,” tambahnya.

    Terkait jumlah anak yang ditangkap dalam demonstrasi di DPR, Abdul Mu’ti menyerahkan data resmi kepada pihak kepolisian.

     “Soal datanya berapa itu nanti biar Pak Kapolri atau pihak kepolisian yang akan menyampaikan,” katanya.

    Menanggapi fenomena keterlibatan siswa dalam aksi massa, Abdul Mu’ti menyebut pemerintah masih terus mendalami motif yang melatarbelakangi hal tersebut. 

    Namun, dia menegaskan pentingnya menjaga agar para pelajar tetap berada di jalur pendidikan.

    “Kalau namanya pelajar itu ya pelajar, pelajar di kelas, pelajar yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Aspirasi kan ada berbagai macam cara, jadi sebaiknya para murid itu belajar di sekolah,” pungkas Abdul Mu’ti.

  • Wacana Sistem Gaji Tunggal ASN Kembali Mengemuka

    Wacana Sistem Gaji Tunggal ASN Kembali Mengemuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana sistem penggajian tunggal atau single salary bagi ASN kembali mengemuka di tengah sorotan atas gaji pejabat dan anggota DPR, serta berlanjutnya kebijakan efisiensi anggaran.

    Sistem single salary aparatur sipil negara (ASN) itu masih dikaji oleh Kementerian Keuangan. Mekanisme gaji tunggal pun tidak akan berlaku pada 2026.

    Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, sistem penggajian tunggal itu belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

    “Itu kan masih jangka menengah. Itu masih dikaji oleh BKN [Badan Kepegawaian Negara],” ujar Luky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menambahkan bahwa sistem penggajian tunggal ASN itu belum akan berlaku pada tahun depan atau 2026.

    Dia tidak menampik bahwa Kemenkeu dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah membahas sistem penggajian tunggal ASN itu. Hanya saja, dia belum memberi keterangan detail karena pemerintah masih akan melihat perkembangan keadaan.

    “Jadi nanti akan jadi pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan skema gajinya,” ujar Rofyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Wacana sistem gaji tunggal bagi ASN sejatinya bukan isu baru. Isu itu sempat muncul pada 2023, ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.

    Kala itu, Suharso menjelaskan bahwa reformasi single salary masuk dalam prioritas rencana kerja pemerintah 2024, satu paket dengan kebijakan reformasi pensiun PNS. Namun, kebijakan itu tidak berjalan.

    Kini, rencana penerapan single salary ASN kembali muncul dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam bagian intervensi belanja kementerian/lembaga dalam rangka transformasi tata kelola, disebutkan sejumlah kebijakan yang akan dilakukan pada periode jangka menengah.

    “Adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal,” tertulis dalam dokumen tersebut.

    Besaran Gaji PNS saat Ini

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5/2024, gaji PNS dibedakan menjadi empat golongan. Selain itu, ASN juga mendapatkan berbagai tunjangan dan jaminan pensiun.

    Berikut rincian gaji PNS dari golongan I hingga golongan IV beserta tunjangannya:

    Golongan I
    Gaji

    I A
    Rp1.685.700—2.522.600

    I B
    Rp1.840.800—2.670.700

    I C
    Rp1.918.700—2.783.700

    I D
    Rp1.999.900—2.901.400

    Golongan II
    Gaji

    II A
    Rp2.184.000—3.643.400

    II B
    Rp2.385.000—3.797.500

    II C
    Rp2.485.900—3.958.200

    II D
    Rp2.591.100—4.125.600

    Golongan III
    Gaji

    III A
    Rp2.785.700—4.575.200

    III B
    Rp2.903.600—4.768.800

    III C
    Rp3.026.400—4.970.500

    III D
    Rp3.154.400—5.180.700

    Golongan IV
    Gaji

    IV A
    Rp3.287.800—5.399.900

    IV B
    Rp3.426.900—5.628.300

    IV C
    Rp3.571.900—5.866.400

    IV D
    Rp3.723.000—6.114.500

    IV E
    Rp3.880.400—6.373.200

    Berikut rincian tunjangan PNS:

    Tunjangan suami/istri: Sebesar 10% dari gaji pokok. Apabila pasangan juga bekerja sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu dengan gaji yang lebih tinggi.
    Tunjangan anak: Sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Ketentuan ini berlaku untuk maksimal tiga anak yang belum menikah, belum memiliki penghasilan sendiri, dan berusia di bawah 21 tahun.
    Tunjangan jabatan: Diberikan untuk PNS dengan jabatan struktural sesuai dengan tingkatan eselon berikut:

    Eselon IA: Rp5.500.000
    Eselon IB: Rp4.375.000
    Eselon IIA: Rp3.250.000
    Eselon IIB: Rp2.025.000
    Eselon IIIA: Rp1.260.000
    Eselon IIIB: Rp980.000
    Eselon IVA: Rp540.000
    Eselon IVB: Rp490.000

    Tunjangan kinerja: Nilainya bisa bervariasi tergantung pada kelas jabatan dan instansi.
    Tunjangan makan: Diberikan sesuai hari kerja dan nilainya dibedakan berdasarkan golongan sebagai berikut:

    Golongan I dan II: Rp35.000/hari
    Golongan III: Rp37.000/hari
    Golongan IV: Rp41.000/hari

    Tunjangan umum: Diberikan kepada PNS yang tidak mendapatkan tunjangan jabatan dengan jumlah berikut:

    Golongan I: Rp175.000
    Golongan II: Rp180.000
    Golongan III: Rp185.000
    Golongan IV: Rp190.000

    (Mia Chitra Dinisari)

  • Polisi Mulai Bersiaga di Gerbang DPR/MPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Polisi Mulai Bersiaga di Gerbang DPR/MPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dan gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/7/2025). Aparat keamanan yang terdiri dari pasukan gabungan mulai melakukan pengamanan di dua lokasi tersebut. 

    Tuntutan para buruh yang digaungkan pada aksi demo kali ini, antara lain penolakan upah murah hingga pembentukan satgas PHK. Rencananya 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan bergabung untuk mengikuti demo ini.

    Dari pantauan Bisnis pukul 07.50 WIB, pengamanan di depan gerbang DPR/MPR RI mulai diperketat. Personel kepolisian tengah menggelar apel persiapan demo.

    Kendaraan taktis juga sudah mulai bersiap di Komplek Parlemen tersebut, di antaranya mobil komando, water cannon, hingga peralatan barikade. Tampak juga mobil pemadam kebakaran.

    Sementara itu, Barikade beton masih membentang di depan gerbang DPR/MPR RI untuk menghalau massa masuk ke dalam.

    Selain itu, beberapa petugas Satpol PP terlihat sedang berjaga di depan gedung DPR/MPR RI. DI sisi lain, beberapa awak media juga sudah bersiap untuk meliput kegiatan tersebut.

    Belum terlihat kerumunan demonstran sehingga situasi masih tergolong kondusif. Lalu lintas jalan Gatot Subroto dan tol dalam kota masih terpantau lancar serta belum ada penutupan jalan.

    Dilansir Bisnis, Polda Metro Jaya menurunkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh di Gedung DPR RI, Jakarta.

    “Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (27/8/2025).

    Dia menambahkan ribuan personel itu terdiri dari anggota Polda Metro Jaya sebanyak 2.174 personel, tim BKO dari TNI, Brimob Mabes Polri 1.725 personel dan Polres jajaran 632 personel. 

  • Dorong Belanja Pintar, FairPrice Perluas Penggunaan AI Google Cloud

    Dorong Belanja Pintar, FairPrice Perluas Penggunaan AI Google Cloud

    Bisnis.com, SINGAPURA – Peritel terbesar di Singapura FairPrice Group, hari ini Kamis (28/8/2025), mengumumkan perluasan kerja sama pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dengan Google Cloud untuk membantu belanja pelanggan lebih cerdas dan pemberdayaan karyawan.

    Kolaborasi yang merupakan bagian dari program Store of Tomorrow FairPrice Group, meliputi peluncuran serangkaian asisten AI agentis, yang dikembangkan menggunakan Agent Development Kit (ADK) Google Cloud dan standar terbuka seperti Model Context Protocol (MCP).

    Pembeli kini dapat menggunakan asisten tersebut di FairPrice Finest Punggol Digital District. Kemitraan itu juga mencakup pemberdayaan karyawan FPG, dengan dihadirkannya agen AI bagi para frontline workers dan knowledge workers untuk efisiensi dan inovasi yang lebih tinggi.

    “Tujuan FairPrice Group sederhana, yaitu membuat hidup para pelanggan kami lebih baik lagi setiap hari. Kolaborasi kami dengan Google Cloud dan peluncuran Store of Tomorrow menjadi bukti dari komitmen ini,” kata Vipul Chawla, Group Chief Executive Officer FairPrice Group.

    Kehadiran tools berteknologi AI baru ini, yang mencakup asisten belanja cerdas hingga asisten kesehatan yang dipersonalisasi, dirancang untuk membuat pengalaman pembeli lebih lancar dan mudah.

    Inovasi ini tidak hanya membuat para pembeli kagum, tetapi juga memberdayakan staf untuk bekerja lebih efisien, sehingga FairPrice dapat menepati janji untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari yang terjangkau bagi semua orang.

    “Kami percaya bahwa teknologi harus bermanfaat bagi pelanggan, dan kami antusias memanfaatkannya untuk menghadirkan pengalaman berbelanja di toko lebih baik lagi yang kami bangun sebagai yang pertama di Asia Tenggara, dengan kemitraan dan teknologi Google Cloud sebagai powerful enabler,” kata Vipul Chawla.

    FairPrice telah mengintegrasikan asisten belanja multimodal dengan Smart Cart untuk semakin meningkatkan pengalaman belanja di toko. Fitur ini melengkapi fitur awal Smart Cart, seperti navigasi di dalam toko, pemindai barcode bawaan, dan kemampuan untuk menyoroti promosi produk-produk terdekat saat pelanggan berjalan menyusuri lorong toko.

    Di FairPrice Finest Punggol Digital District dan Sengkang Grand Mall, pembeli dapat berinteraksi langsung dengan asisten virtual melalui tablet yang terintegrasi pada troli, sehingga mereka memperoleh rekomendasi produk lebih lengkap dan dipersonalisasi.

    Pengalaman ini dimungkinkan oleh beberapa agen AI yang bekerja saling mendukung. Pertama, agen percakapan multi-turn yang dibangun menggunakan Chirp 2, speech recognition model tercanggih Google Cloud, dan Gemini API multimodal.

    Kedua, agen penelusuran inventaris dan katalog produk, yang dibangun menggunakan Vertex AI Search dan Gemini API, untuk mengambil dan meringkas informasi produk.

    Ketiga, agen pengetahuan yang dibangun menggunakan Gemini API, Mesin RAG Vertex AI, dan Grounding with Google Search API, untuk memproses informasi barcode dan menyarankan produk pelengkap berdasarkan resep makanan dan menu pasangannya yang diambil dari sumber tepercaya.

    Mark Micallef, Managing Director, Southeast Asia, Google Cloud, mengatakan bahwa perluasan kolaborasi dengan FairPrice Group merupakan momentum penting bagi penerapan AI agentic di sektor ritel.

    “Upaya bersama kami telah menghasilkan berbagai solusi yang merupakan yang pertama di Asia Tenggara, didukung oleh kombinasi platform terbuka Google Cloud, Google-quality search, serta model penalaran dan media generatif canggih Google yang cukup unik,” ujarnya.

    Ia memandang transformasi AI FairPrice Group sebagai blueprint yang terbukti untuk mewujudkan masa depan ritel.

  • Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

    Menanti Langkah Prabowo Reshuffle Kabinet Usai Noel Ebenezer jadi Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pekan lalu. 

    Imbasnya, kursi Wamenaker yang sebelumnya diisi Noel, panggilan akrab Immanuel, masih kosong hingga saat ini. Meski demikian, pucuk Kementerian Tenaga Kerja yang kini dipimpin oleh Yassierli. 

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya perihal perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.

    “Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

    Bahlil menekankan bahwa Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpegang pada konstitusi serta mekanisme yang berlaku.

    Dia menyebut reshuffle kabinet, termasuk pengangkatan maupun pemberhentian pejabat, merupakan kewenangan penuh Kepala Negara.

    “Untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden,” kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu.

    Presiden Prabowo memastikan posisi kursi wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer akan segera diisi. Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kekosongan tersebut berlarut-larut.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa isu perombakan (reshuffle) kabinet Merah Putih tidak perlu disikapi dengan spekulasi.

    Dia menyatakan perombakan kabinet hanya akan terjadi apabila telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Reshuffle ini hanya terjadi kalau diumumkan oleh Presiden. Jadi selama tidak diumumkan oleh Presiden, tentu kita tidak perlu berspekulasi,” ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

    Jika nantinya perombakan kabinet benar-benar dilakukan, dia mengatakan masyarakat dan jajaran pemerintahan akan mengetahui langsung dari pengumuman Presiden.

    “Mari kita fokus saja bekerja menjalankan perintah-perintah dari Presiden dan menjalankan program-program pemerintahan. Kalaupun itu ada nanti, ya kita akan tahu begitu diumumkan oleh Presiden,” pungkas dia.

    Evaluasi Kinerja Menteri 

    Peneliti Lembaga Constra Revan Fauzano menilai pergantian Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang ditinggal Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja personel di pemerintahannya.

    “Bisa saja dengan kasus pemecatan Noel ini, membuat Presiden melakukan langkah-langkah radikal dengan reshuffle total anggota-anggota kabinet yang dianggap tidak maksimal dan mengganggu visi misinya,” kata Revan dalam keterangan tertulis, Selasa.

    Akademisi Universitas Andalas itu juga mengomentari amnesti yang diajukan Noel. Revan meyakini Presiden Prabowo tak akan mengabulkannya. Revan berpendapat pemberian amnesti terhadap Noel, justru akan menjatuhkan kredibilitas Prabowo. Selain tertuang dalam poin tujuh Astacita, isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu sorotan publik di pemerintahan Prabowo.

    “Isu korupsi ini menjadi salah satu yang diperhatikan publik dan akan memengaruhi kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Terlebih setelah di akhir tahun 2024 lalu, presiden melontarkan wacana pemaafan atas koruptor yang mengembalikan kerugian negara sebelum penegakan hukum berlangsung,” ungkapnya dilansir dari Antara. 

    Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Agustus 2025 lalu menangkap Noel atas dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tak hanya menemukan barang bukti uang tunai, KPK turut mengamankan puluhan kendaraan mewah milik Noel. Dari total aliran dana yang disebut dugaan yang disebutkan oleh ketua KPK mencapai Rp81 miliar, Noel diduga mendapat Rp3 miliar.

    Setelah penetapan tersangka, Noel berharap dirinya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Tak hanya dipecat dari jabatan Wamenaker, Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga terdepak dari Partai Gerindra.

    “Pemecatan Noel, sudah bisa kita lihat adalah jawaban Presiden atas kasus ini, yang artinya tidak ada amnesti bagi dia. Dan ini adalah hal yang bagus bagi Presiden terhadap legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Seolah mengatakan bahwa amnesti bukanlah hadiah yang bisa diberikan bahkan ke anggota partainya sendiri,” ujar Revan.

    Lebih jauh Revan beranggapan Presiden Prabowo memiliki kompleksitas atas Noel. Dikenal publik dengan identitas sebagai pendukung keras Jokowi, Noel di tahun 2022 memberikan dukungannya pada Ganjar.

    Ketika itu Noel membentuk Ganjar Pranowo Mania (GP Mania). Namun Noel kemudian membubarkan GP Mania dan berbalik mendukung Prabowo. Buah Noel berbalik badan dan masuk ke Partai Gerindra kemudian mengantarnya menempati posisi Wamenaker.

    “Kemesraan antara Prabowo dan Megawati juga berpotensi terusik bila amnesti diberikan kepada Noel. Pemecatan jabatan Wamenaker, pencopotan sebagai kader Gerindra dan penolakan amnesti juga akan memperlihatkan komitmen Prabowo atas pemberantasan korupsi. Hal ini akan tetap menjaga tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo maupun Gerindra,” tutur Revan.

    Mengenai siapa sosok yang diprediksi akan mengisi kursi Wamenaker, Ravan menilai kursi tersebut akan diberikan kepada partai lain yang memutuskan berkoalisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Analisa kami menduga bahwa nantinya diisi bukan dari Gerindra. Karena, kursi Wamenaker bukan kursi yang strategis untuk diisi oleh loyalis Prabowo dari Gerindra, mengingat Prabowo sedikit royal untuk memberikan jabatan,” ujarnya.

  • Rekam Jejak Arief Kurnia Risdianto, Direktur Utama Baru PGN

    Rekam Jejak Arief Kurnia Risdianto, Direktur Utama Baru PGN

    Bisnis.com, JAKARTA — Arief Kurnia Risdianto ditetapkan sebagai direktur utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN. Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (27/8/2025).

    Adapun, RUPSLB tersebut memiliki agenda tunggal yakni perubahan pengurus perusahaan. Keputusan RUPSLB yang berdasarkan sekitar 77,98% dari hasil pemungutan suara pemegang saham yang hadir, menetapkan perubahan pengurus anak usaha PT Pertamina (persero) itu.

    Arief Kurnia Risdianto pun kini secara resmi menggantikan Arief Setiawan Handoko di pucuk pimpinan PGN. Adapun, Arief Kurnia Risdianto sebelumnya menjabat sebagai direktur manajemen risiko PGN.

    Profil Arief Kurnia Risdianto

    Dilansir dari laman PGN, Arief Kurnia bukan orang baru di sektor minyak dan gas bumi (migas). Dia sudah berkecimpung di sektor tersebut sejak 2003.

    Lulusan Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran (2000) itu, memulai karier di sektor BUMN sejak 2003 sebagai staf legal di Pertamina International Shipping (PIS). 

    Selama hampir 20 tahun, dia menempati pelbagai posisi, termasuk Chartering Assistant Manager, Marine Region 1 Manager di Dumai, dan Ship Operation Manager.

    Selama masa tersebut, Arief mengambil Magister (S2) Teknologi Kelautan di World Maritime University. Dia lulus pada 2010.

    Karier Arief pun semakin moncer. Dia pernah menjabat sebagai Manager Planning & Tonnage di PT Pertamina (Persero) sepanjang 2017 hingga 2020.

    Setelah itu, Arief menjabat sebagai Direktur Operasi di PT Pertamina International Shipping sepanjang 2020 hingga 2022.

    Adapun, sebelum menjabat sebagai direktur PGN, Arief mengemban amanah sebagai SVP President Logistics Integration & Optimization di PT Pertamina (Persero) sepanjang 2022 hingga Mei 2024.

  • Rute KRL Alternatif untuk Antisipasi Demo Buruh Hari Ini (28/8)

    Rute KRL Alternatif untuk Antisipasi Demo Buruh Hari Ini (28/8)

    Bisnis.com, JAKARTA – KAI Commuter mengambil berbagai langkah antisipasi dalam operasional dan layanan perjalanan Commuter Line atau KRL di tengah kabar rencana aksi penyampaian aspirasi massa yang akan kembali dilakukan di Jakarta pada hari ini, Kamis (28/8/2025).

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah antisipasi agar pengguna tetap nyaman dan stasiun tetap aman.

    KAI Commuter akan melakukan rekayasa pola operasi perjalanan KRL, khususnya pada lintas Rangkasbitung, jika kondisi di lintas jalur rel antara Tanah Abang–Palmerah tidak kondusif dan membahayakan perjalanan kereta api seperti pada Senin, 25 Agustus 2025.

    “KAI Commuter akan menutup layanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung mulai dari Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Palmerah jika kondisi jalur tersebut tidak kondusif. Dengan demikian, pelayanan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung hanya akan berlangsung hingga Stasiun Kebayoran atau Stasiun Palmerah untuk kembali ke arah Serpong, Parungpanjang, dan Rangkasbitung,” ujar Joni melalui siaran pers, dikutip Kamis (28/8/2025).

    Selain itu, KAI Commuter juga akan merekayasa jadwal perjalanan KRL pada sore hingga malam hari secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas. KAI Commuter akan memfokuskan perjalanan pada waktu tersebut untuk mengurai kepadatan pengguna, khususnya pada layanan Commuter Line Rangkasbitung.

    Seluruh pengguna KRL, diimbau untuk mencari alternatif stasiun keberangkatan dan kedatangan lain selain Stasiun Palmerah. Untuk pengguna tujuan Serpong/Rangkasbitung, dapat naik dan turun di Stasiun Kebayoran, sedangkan pengguna tujuan Cikarang, Bogor, dan Tangerang, dapat naik dan turun di Stasiun Karet.

    Selain itu, KAI Commuter akan melakukan penambahan atau penebalan petugas pengamanan di stasiun-stasiun yang berada di sekitar pusat lokasi rencana penyampaian aspirasi massa. Sebanyak 154 petugas pengamanan akan disiagakan di stasiun-stasiun tersebut. Di Stasiun Tanah Abang sebanyak 50 personel, Stasiun Palmerah sebanyak 53 personel, Stasiun Kebayoran 24 personel, dan Stasiun Karet sebanyak 27 personel.

    Penambahan personel pengamanan ini terdiri atas petugas internal KAI Commuter serta unsur TNI/Polri. Selain petugas pengamanan, KAI Commuter juga menyiagakan atau mengerahkan petugas posko dari seluruh pegawai kantor KAI Commuter untuk membantu pelayanan pengguna di area stasiun.

    KAI Commuter juga mengimbau pengguna untuk selalu mengikuti arahan dan instruksi dari petugas di stasiun. Bagi pengguna yang menunggu di area peron, dimohon untuk mendahulukan penumpang yang akan keluar, serta berdiri tidak melewati garis aman dan tidak menghalangi pengguna yang keluar dari dalam kereta.

    “KAI Commuter juga mengimbau masyarakat dan para pengguna untuk selalu menjaga ketertiban dan keselamatan bersama,” kata Joni.

  • Sekolah Rakyat, Vokasi & Tata Kelola Pendidikan

    Sekolah Rakyat, Vokasi & Tata Kelola Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Hubungan an­­­­­­­tara pen­­­di­­­dikan dan per­­­tumbuhan eko­­­­­­­nomi sa­­­­ngat ber­­­ka­­­­itan, pendidikan mem­­­­e­­­­­ngaruhi modal sum­­­­ber daya manusia, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi yang menjadi penggerak eko­nomi. Negara yang se­­­rius dalam membangun pen­­­didikan seperti Korea Se­­­latan, Singapura, dan Jer­­­man—mampu melesat per­­­tumbuhannya. Oleh karena itu, pendidikan adalah pon­­­dasi menuju Indonesia Emas 2045.

    Dengan bonus demografi yang kurang dari dua dekade lagi, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu apakah Indonesia akan menjadi negara maju atau justru terjebak dalam siklus middle income trap. Investasi pendidikan bukan sekadar kewajiban moral, tetapi keharusan strategis.

    Sejak amendemen keempat Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, negara diwajibkan mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Implementasinya baru benar-benar berjalan penuh pada 2009 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itu, belanja pendidikan melonjak—pada 2024, alokasinya dana pendidikan mencapai Rp665 triliun atau 20% APBN. Namun, besar anggaran tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas hasil pendidikan.

    Salah satu terobosan awal adalah pengenalan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan pada 2005. BOS berhasil memperluas akses pendidikan dasar dan menekan angka putus sekolah. Angka Partisipasi Murni SD kini mencapai 99,5% dan SMP di atas 90%. Namun, problem utama berada pada kualitas pembelajaran. Hasil tes PISA 2022 (yang terbit pada tahun 2023) menempatkan Indonesia di peringkat 69 dari 81 negara, menunjukkan bahwa BOS efektif untuk akses, tetapi terbatas didalam peningkatan mutu.

    Di tingkat pendidikan tinggi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diluncurkan pada 2012 menjadi terobosan lanjutan. Hingga 2024, lebih dari 35 ribu mahasiswa dibiayai, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak alumni kembali ke Indonesia mengabdi di birokrasi, kampus, maupun sektor swasta. LPDP bukan hanya beasiswa, tetapi juga simbol kehadiran negara dalam menyiapkan generasi masa depan.

    Baru baru ini, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) untuk membentuk skema pendanaan bagi pengembangan Akademi Kader Bangsa, sebuah jaringan melibatkan lebih dari 10 SMA unggulan berasrama dengan kurikulum International.

    Baccalaureate (IB) di Indonesia, yang di proyeksikan mampu menampung siswa berprestasi dari berbagai daerah untuk kurun waktu 10 tahun ke depan dengan harapan melahirkan generasi muda berstandar global.

    Dalam pemerintahan saat ini, Sekolah Rakyat menjadi terobosan baru. Konsep boarding school untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu memberi harapan bahwa pendidikan menjadi solusi keluar dari kemiskinan. Tidak hanya membangun gedung, tetapi juga menyiapkan guru, kurikulum, hingga pola asrama yang membentuk karakter bagi siswa. Sekolah Rakyat menjadi model inovasi, layaknya charter schools di Amerika atau sekolah berasrama di India, yang menekankan akses sekaligus kualitas.

    Namun, pendidikan bukan hanya soal akademis. Vokasi menjadi kunci menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Sayangnya, data BPS 2023 menunjukkan lulusan SMK justru menyumbang angka pengangguran tertinggi, 10,4 persen. Ini menandakan kesesuaian/link and match dengan industri belum berjalan optimal. Padahal, dengan kerja sama internasional—seperti pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Banda Aceh oleh pemerintah Jerman— pendidikan vokasi bisa menjawab kebutuhan tenaga kerja masa depan.

    Indonesia bisa belajar dari pengalaman global. Jerman sukses dengan sistem dual apprenticeship yang menggabungkan teori di sekolah dengan praktik di industri. Korea Selatan mengembangkan Meister Schools yang membuat lulusan SMK setara dengan universitas. Singapura melalui Institute of Technical Education (ITE) menghasilkan lulusan dengan sertifikasi global dengan kolaborasi bersama industri. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa jika dirancang tepat, pendidikan vokasi bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial.

    Pertanyaannya bagaimana arah tata kelola dana pendidikan Indonesia? Pertama, dana BOS perlu diarahkan lebih tepat sasaran dengan indikator mutu, bukan hanya akses. Kedua, LPDP harus diperluas dengan bidang prioritas strategis, dengan fokus pada sektor sains, teknologi, dan ekonomi. Ketiga, Sekolah Rakyat harus terus di kembangkan agar mencapai jangkauan yang lebih luas. Keempat, memperbanyak sekolah vokasi berstandar internasional yang terhubung dengan industri agar lulusan SMK benar-benar siap kerja.

    Investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terlihat dalam lima tahun politik, tetapi akan menentukan lima dekade bangsa. Jika dana pendidikan dikelola dengan tepat, Indonesia bukan hanya bisa memenuhi amanat konstitusi 20%, tetapi juga memastikan generasi mudanya siap bersaing di panggung global.

    Indonesia Emas 2045 bisa kita raih apabila sekolah rakyat, BOS, LPDP, dan pendidikan vokasi berjalan sebagai sebuah ekosistem yang saling menguatkan. Dari akses dasar hingga kepemimpinan global, pendidikan adalah fondasi utama kebesaran bangsa ini.

  • RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di Ekosistem Gas Bumi

    RUPSLB PGN Pilih Pengurus Baru, Perkuat Strategi di Ekosistem Gas Bumi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Rabu (27/08/25) di Kantor PGN, Jakarta dengan agenda tunggal Perubahan Pengurus Perseroan.

    Keputusan RUPSLB yang berdasarkan sekitar 77,98 % dari hasil pemungutan suara pemegang saham yang hadir, menetapkan perubahan pengurus Perseroan sebagai berikut:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Tony Setia Boedi Hoesodo
    Komisaris : Edward Omar Sharif Hiariej
    Komisaris : Rambe Kamarulzaman
    Komisaris : Thanon Aria Dewangga
    Komisaris Independen : Conny Lolyta Rumondor
    Komisaris Independen : Widjono Hardjanto

    Direksi

    Direktur Utama : Arief Kurnia Risdianto
    Direktur Keuangan : Catur Dermawan
    Direktur Komersial : Aldiansyah Idham
    Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Mirza Mahendra
    Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Hery Murahmanta
    Direktur Manajemen Risiko : Eri Surya Kelana
    Direktur SDM dan Penunjang Bisnis : Rachmat Hutama

    “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengantarkan PGN untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Fajriyah Usman selaku Corporate Secretary PGN.

    Formasi kepemimpinan PGN yang baru diharapkan dapat menahkodai PGN untuk semakin solid dan lincah dalam menghadapi tantangan-tantangan volatilitas perekonomian dan sektor energi. Peran utama PGN dalam menyalurkan gas bumi untuk seluruh sektor pelanggan tentunya terus berkelanjutan.

    PGN juga berkomitmen melanjutkan pengembangan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi demi keterjangkauan masyarakat dengan gas bumi. Inisiatif baru mengiringi langkah PGN dalam menjalankan core bisnis, dengan harapan dapat memberikan added value gas bumi bagi negara dan masyarakat.

    “Diversifikasi bisnis gas bumi juga akan terus berkembang untuk mengoptimalkan peran gas bumi dalam rangka percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission. Dukungan dari Pemerintah dan seluruh stakeholder akan memperkuat PGN untuk mencapai target-target pemanfatan gas bumi untuk ketahanan energi nasional,” tutup Fajriyah.

  • Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Sukabumi Jabar Pagi Ini

    Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Sukabumi Jabar Pagi Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Gempa dengan kekuatan magnitudo 3,9 mengguncang Sukabumi Jabar pagi ini, 28-Agustus-2025 pukul 05:27:21WIB.

    Adapun pusat lokasi gempa yakni 7.44LS, 106.75BT (54 km Tenggara KAB-SUKABUMI-JABAR).

    BMKG melaporkan gempa terjadi di kedalaman 42 Km.

    Selaiin di Sukabumi, berikut kejadian gempa yang terjadi hari ini

    Gempa Mag:3.3, 28-Aug-2025 05:35:34WIB, Lok:3.18LS, 140.09BT (33 km Tenggara KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km

    Gempa Mag:3.3, 28-Aug-2025 04:50:07WIB, Lok:9.49LS, 118.84BT (19 km BaratLaut KODI-SUMBABARATDAYA-NTT), Kedlmn:37 Km

    Gempa Mag:3.0, 28-Aug-2025 03:45:23WIB, Lok:1.23LU, 126.90BT (65 km BaratLaut JAILOLO-MALUT), Kedlmn:22 Km

    Gempa Mag:4.0, 28-Aug-2025 03:14:30WIB, Lok:3.09LS, 141.08BT (45 km TimurLaut KEEROM-PAPUA), Kedlmn:10 Km