Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • KRL dan LRT Beroperasi Lebih Lama saat Malam Tahun Baru, Cek Jadwalnya!

    KRL dan LRT Beroperasi Lebih Lama saat Malam Tahun Baru, Cek Jadwalnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberlakukan perpanjangan jam operasional untuk KAI Commuter (KRL) dan LRT Jabodebek pada malam Tahun Baru 2026. 

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, hal tersebut dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat pada malam pergantian tahun, khususnya di wilayah Jabodetabek. 

    “KAI Commuter mengoperasikan 45 perjalanan tambahan pada 31 Desember 2025 hingga dini hari 1 Januari 2026, dengan jam layanan berlangsung hingga pukul 03.00 WIB,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (30/12/2025). 

    Tambahan perjalanan ini tersebar di lintas Bogor, Cikarang, Rangkasbitung, Tanjung Priok, dan Tangerang. Pengaturan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi publik yang aman dan terjangkau setelah kegiatan perayaan, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas jalan raya.

    Sementara itu, LRT Jabodebek memperpanjang jam operasional pada 31 Desember 2025 hingga pukul 01.44 WIB dini hari, 1 Januari 2026. 

    Perpanjangan layanan ini disiapkan untuk mengakomodasi arus balik penumpang setelah perayaan malam tahun baru, dengan dukungan puluhan rangkaian kereta dan 1.419 petugas dari unsur operasional, keamanan, serta pelayanan. 

    KAI juga menerapkan tarif off peak untuk LRT Jabodebek mulai 31 Desember 2025 pukul 20.00 WIB hingga selesainya jam operasional dini hari 1 Januari 2026. Pada 1 Januari 2026, tarif off peak juga berlaku sepanjang jam operasional. 

    Dengan skema ini, penumpang dikenakan ⁠Rp5.000 pada saat tap in, kemudian ⁠Rp700 per kilometer dengan ⁠tarif maksimal Rp10.000 per perjalanan.

    “Bersama seluruh entitas, KAI Group memastikan kesiapan penuh layanan transportasi publik dalam menyambut Tahun Baru 2026,” tambah Anne. 

    Kesiapan ini difokuskan pada penguatan aspek keselamatan, keandalan operasional, serta peningkatan kebermanfaatan layanan bagi masyarakat melalui penambahan kapasitas angkut, penyesuaian frekuensi perjalanan, dan pengaturan layanan khusus pada malam pergantian tahun.

    Sejalan dengan kesiapan tersebut, KAI Group meningkatkan kapasitas di hampir seluruh layanan. 

    Kereta api jarak jauh dan lokal yang dikelola KAI menyiapkan 3.506.104 tempat duduk, meningkat sekitar 3% dibandingkan periode sebelumnya. 

    KAI Commuter menyediakan 40.599.672 tempat duduk atau meningkat 10%, KAI Bandara menyiapkan 487.728 tempat duduk, dan KAI Wisata mencatat peningkatan signifikan menjadi 20.736 tempat duduk atau naik 179%. 

    Pada layanan perkotaan, LRT Sumsel menyiapkan 585.648 tempat duduk, sementara LRT Jabodebek menyediakan 4.435.560 tempat duduk atau meningkat 7,7%. 

    Secara keseluruhan, kapasitas angkut KAI Group, di luar layanan Whoosh dan KA Makassar–Parepare, mencapai 49.635.448 tempat duduk atau meningkat 8,9% dibandingkan Angkutan Nataru tahun sebelumnya.

    Peningkatan kapasitas tersebut diikuti dengan penyesuaian frekuensi perjalanan untuk memastikan distribusi penumpang tetap terkendali dan perjalanan berlangsung aman. 

    “KAI Group akan terus memantau dinamika pergerakan penumpang hingga puncak libur Tahun Baru 2026,” tutup Anne. 

    Jadwal Keberangkatan LRT Jabodebek Malam Tahun Baru 2026

    Periode 31 Desember 2025 malam – 1 Januari 2026 dini hari

    Keberangkatan Stasiun Dukuh Atas – Jatimulya

    31 Desember : 22.07 | 22.19 | 22.32 | 22.44 | 22.57 | 23.09 | 23.22 | 23.34 | 23.47 | 23.59

    1 Januari : 00.12 | 00.24 | 00.37 | 00.49

    Keberangkatan Stasiun Dukuh Atas – Harjamukti

    31 Desember : 22.01 | 22.13 | 22.26 | 22.38 | 22.51 | 23.03 | 23.16 | 23.28 | 23.41 | 23.53

    1 Januari : 00.06 | 00.18 | 00.31 | 00.43 | 00.56

    Keberangkatan Stasiun Harjamukti – Dukuh Atas

    31 Desember : 22.11 | 22.24 | 22.36 | 22.49 | 23.01 | 23.14 | 23.26 | 23.39 | 23.51

    1 Januari : 00.04 | 00.16

    Keberangkatan Stasiun Jatimulya – Dukuh Atas

    31 Desember : 22.02 | 22.15 | 22.27 | 22.40 | 22.52 | 23.05 | 23.17 | 23.30 | 23.42 | 23.55

    1 Januari : 00.07

    Setelah layanan dini hari selesai, operasional akan kembali berjalan normal pada pagi hari sesuai jadwal yang berlaku. 

  • Dasco Minta Semua Pihak Sinergi untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Dasco Minta Semua Pihak Sinergi untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.

    Hal tersebut disampaikan Dasco saat memberikan laporan dalam pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta gubernur dan para bupati di Aceh, Selasa (30/12/2025).

    Dasco menjelaskan pertemuan tersebut sengaja difasilitasi DPR RI sebagai forum koordinasi lanjutan setelah fase penanganan darurat bencana. Dia mengapresiasi kerja keras berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga relawan, yang terlibat langsung dalam penanganan bencana beberapa waktu lalu.

    “Setelah penanganan bencana kemarin, kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap apa yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujar Dasco. 

    Menurutnya, koordinasi yang kuat antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN menjadi kunci agar program pemulihan berjalan efektif dan efisien. Penyamaan persepsi dinilai penting agar pelaksanaan di lapangan tidak tumpang tindih, baik dari sisi program maupun anggaran.

    “Sehingga dari sisi anggaran dan pelaksanaan bisa fokus, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih,” katanya.

    Dasco juga mengungkapkan bahwa DPR RI telah menyampaikan kepada Presiden terkait pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Ia menyebutkan, Presiden dijadwalkan berkunjung ke Aceh pada keesokan harinya, dan hasil koordinasi ini diharapkan menjadi landasan awal agar pemulihan pascabencana dapat masuk dan berjalan optimal dalam anggaran tahun 2026.

    “Supaya pada tahun depan, di anggaran 2026, pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dasco.

    Dalam kesempatan itu, Dasco meminta Gubernur Aceh beserta sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak paling berat untuk hadir langsung.

    Dia menilai komunikasi yang selama ini dilakukan melalui pesan singkat dan telepon perlu dituntaskan dalam forum resmi agar dapat segera direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan program konkret.

    “Komunikasi dengan kepala daerah melalui WhatsApp maupun telepon, saya pikir hari ini harus kita tuntaskan untuk kemudian bisa kita realisasikan,” tandas Dasco.

  • Masih Dibahas, Bea Keluar Batu Bara Batal Berlaku Awal Tahun?

    Masih Dibahas, Bea Keluar Batu Bara Batal Berlaku Awal Tahun?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sepertinya belum akan mengenakan bea keluar untuk batu bara pada awal 2026 karena peraturannya masih dibahas di level antar kementerian dan lembaga.

    “Saat ini, pengaturan bea keluar batu bara masih berada dalam tahap pembahasan lintas kementerian/lembaga, khususnya dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, serta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, termasuk pembahasan mengenai penetapan HS komoditas, tarif Bea Keluar, dan Harga Patokan Ekspor (HPE),” terang Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto melalui keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

    Adapun Bea Cukai telah melaksanakan fact finding di sejumlah satuan kerja yang melakukan pengawasan ekspor batu bara. Hal itu dilakukan sebagai persiapan dari implementasi kebijakan tersebut. 

    Kegiatan fact finding itu meliputi pemetaan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta kebutuhan anggaran.

    Di sisi lain, persiapan pengenaan bea keluar emas sudah lebih maju daripada batu bara. Bea Cukai telah melakukan internalisasi kepada kantor-kantor terkait mengenani penerapan PMK No.80/2025 agar penerapannya seragam. 

    “Dari sisi teknis dan pengawasan, Bea Cukai juga telah melakukan pengadaan instrumen pengujian komoditas emas serta mendistribusikannya ke Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) dan kantor pelayanan terkait guna mendukung penelitian dan pemeriksaan barang,” lanjut Nirwala. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bea keluar untuk ekspor batu bara ditargetkan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas yakni pada 1 Januari 2026.  

    “Saya target sama [dengan bea keluar emas] 1 Januari,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

  • Polri Pecat 684 Anggota Secara Tidak Hormat Sepanjang 2025

    Polri Pecat 684 Anggota Secara Tidak Hormat Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri telah menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 689 anggota sepanjang 2025.

    Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan ratusan anggota itu telah menjalani sidang etik profesi sebelum dipecat oleh kepolisian.

    “689 sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat,” ujar Wahyu dalam kegiatan Rilis Akhir Tahun (RAT) Polri di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

    Dia menambahkan Polri telah menggelar ribuan sidang etik sepanjang 2025. Dari sidang itu, terdapat 2.707 sanksi etik berupa perbuatan tercela.

    Kemudian, 1.951 permintaan maaf secara lisan dan tertulis; 1.709 sanksi penempatan khusus selama 30 hari; dan 1.196 sanksi demosi 

    “Selanjutnya 637 sanksi tunda pangkat dan tunda pendidikan, dan 44 sanksi lainnya,” tambah Wahyu.

    Selain sidang etik, Wahyu juga telah menjatuhkan 5.061 putusan pada sidang disiplin dengan rincian 1.711 Patsus; 1.289 teguran tertulis; 804 sanksi tunda pendidikan; 364 demosi dan 393 sanksi lainnya.

    Di lain sisi, eks Kabareskrim Polri ini menyampaikan ada peningkatan tren pelanggaran pada 2025 sebanyak 1.730 kasus dibandingkan dengan 2024 sebanyak 1.324 kasus.

    Dia mengungkapkan pelanggaran terbanyak pada 2024 berkaitan dengan tugas kedinasan di Polri. Namun, pada 2025 kebanyakan terkait pelanggaran kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

    “Disusul norma hukum, penanganan perkara pidana, dan pelayanan kepolisian,” imbuhnya.

    Dari data itu, kata Wahyu, telah menunjukkan kemudahan pelaporan masyarakat terhadap anggota Polri yang nakal. Dengan demikian, data ini juga menunjukkan transparansi masyarakat untuk sistem pengawasan internal kepolisian.

    “Mekanisme kontrol dan akuntabilitas organisasi berjalan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika di lapangan,” pungkasnya.

  • Bupati Aceh Tamiang Minta 14 Perusahaan Cabut HGU untuk Bangun Hunian

    Bupati Aceh Tamiang Minta 14 Perusahaan Cabut HGU untuk Bangun Hunian

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi mengirimkan surat ke 14 perusahaan untuk meminta Hak Guna Usaha (HGU) dicabut guna membangun hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).

    Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi dengan satgas Pemulihan Pasca Bencana dan Pimpinan DPR RI, Selasa (30/12/2025). Sebab, berdasarkan hasil perhitungan, Aceh Tamiang membutuhkan 15 ribu huntap bagi masyarakat yang terdampak.

    Pembangunan hunian ini, katanya, juga melibatkan aset pemerintah daerah setempat.

    “Kami sudah menyiapkan untuk pembangunan huntara dan huntap, baik itu tanah yang merupakan aset Pemda dan juga kami sudah menyurati beberapa perusahan HGU ada 14 perusahaan HGU yang kami mintakan untuk bisa dilepaskan sebagai nantinya tempat dibangunkan huntara atau huntap,” jelasnya.

    Dari data yang dipaparkan Armia, sebanyak 4.800 rumah hilang terutama yang dibangun di pinggir sungai. Kemudian 8.509 rumah rusak berat, 9.396 rusak sedang, serta 15.174 rumah rusak ringan.

    Selain itu, pihaknya juga sudah mengusulkan ke Bapanas untuk menyalurkan sembako selama 6 bulan kedepan mulai dari Januari hingga Juni 2026 yang meliputi beras, telur, minyak, dan kebutuhan pangan pokok lainnya. Dia menyampaikan bahwa saat ini kondisi masyarakat sudah memprihatinkan.

    “Kita punya masyarakat 313,245 jiwa jadi estimasi enam bulan ke depan kami sudah meminta rumusan ke Bapanas per orang mendapatkan sembako ini dalam sebulan,” ujarnya.

    Kondisi serupa juga diungkapkan oleh Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi bahwa daerah yang dipimpinnya membutuhkan bantuan logistik sampai pembangunan huntara-huntap.

    Dia menyebutkan telah menyiapkan 11 hektare lahan untuk dibangun huntara-huntap. Menurutnya, kehidupan masyarakat di pengungsian sudah tidak kondusif, terutama penggunaan toilet.

    Keprihatinan lainnya adalah sulitnya air bersih. Dia menjelaskan tujuh bendungan sudah tidak bisa digunakan karena dampak dari bencana alam. Alhasil menyebabkan kelangkaan air bersih.

    “Kemudian kami ada bendungan irigasi di Pidie Jaya itu sebanyak tujuh bendungan. Namun, bendungan irigasi ini semuanya sudah dibawa arus. Tidak ada satupun yang bisa berfungsi,” terangnya.

    Dia berharap penanganan bencana ini segera membaik mengingat bulan suci ramadhan segera tiba. Dia khawatir banyak masyarakat tidak dapat menjalankan ibadah puasa karena banjir Sumatra. 

  • Mendagri: Total Biaya Pemulihan Banjir Sumatra-Aceh Rp59,25 Triliun

    Mendagri: Total Biaya Pemulihan Banjir Sumatra-Aceh Rp59,25 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang mempercepat pemulihan bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp59,25 triliun.

    Tito mengatakan penanganan terberat berada di Aceh Tamiang karena pemerintahan belum berjalan efektif begitupun pergerakan ekonomi belum berjalan maksimal.

    “Kalau untuk pemulihan sampai selesai diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun. Masing-masing Rp33,75 untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatra Utara,” kata Tito saat rapat bersama pimpinan DPR dan Satgas Pemulihan Pascabencana, Selasa (30/12/2025).

    Sedangkan, katanya, di Sumatra Utara pemulihan berangsur cepat di mana hanya tersisa 5 wilayah yang harus dipulihkan. Sementara di Sumatra Barat terdapat 3 wilayah mendapatkan perhatian intens.

    Penyaluran uang pascabencana diperuntukan untuk memperbaiki kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, sampai jembatan. Menurutnya, fokus penanganan adalah pembersihan di sejumlah wilayah, salah satunya dengan menambah pasukan TNI-Polri.

    “Nomor satu sekali terutama di Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, pembersihan harus betul-betul dimobilisasi. Kemudian TNI sudah nambah pasukan, Polri juga sudah nambah pasukan, dan kemudian menghidupkan kembali pemerintahan, terutama Tamiang,” jelasnya.

    Dia menilai Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang harus mendapatkan atensi lebih. Terlebih, katanya, presiden direncanakan hadir pada awal tahun 2026.

    Sementara itu, bantuan bagi rumah terdampak mendapatkan bantuan Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta rusak berat atau hilang. Untuk skema penyaluran bantuan tersebut, dia menyarankan agar satu pintu melalui BNPB.

    “Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB, karena BNPB yang akan membayarkan. BNPB menjadi leading untuk data ini, mengambil data dari Pemda, kemudian data dari BPS, setelah itu divalidasi cepat oleh Polri, Kejaksaan, dan BPKP Perwakilan,” tandasnya.

  • Wajib Pajak Perlu Cermati Hal ini Jika Tak Bisa Aktivasi Akun Coretax

    Wajib Pajak Perlu Cermati Hal ini Jika Tak Bisa Aktivasi Akun Coretax

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias DJP memberikan relaksasi aktivasi akun wajib pajak (WP) di sistem inti perjajakan (coretax). Wajib pajak (WP) tetap bisa melakukan aktivasi selama masa pelaporan surat pemberitahuan alias SPT Tahunan.

    Dalam rilis terbarunya, otoritas pajak memaparkan bahwa aktivasi akun dan pembuatan KO/SE Wajib Pajak pada Coretax pada dasarnya dapat dilakukan sebelum WP memanfaatkan layanan perpajakan coretax.

    “Imbauan agar aktivasi akun dan pembuatan KO/SE pada coretax segera dilakukan merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan proses aktivasi pada periode pelaporan SPT Tahunan,” tulis pengumuman DJP, Selasa (30/12/2025). 

    Adapun, WP tetap dapat melakukan aktivasi akun coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan tutorial resmi yang tersedia melalui situs web https://pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP (@DitjenPajakRI), serta pohon tautan khusus aktivasi coretax pada https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

    Sementara itu, bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis terkait perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor pajak, diimbau untuk mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak, agar pelayanan dapat berjalan lancar dan antrean dapat terkelola dengan baik.

    “Seluruh layanan perpajakan di kantor pajak tidak dipungut biaya (gratis). Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo, serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu.”

    4,6 Juta Wajib Pajak Belum Lapor 

    Sekitar 4,68 juta wajib pajak (WP) yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada tahun depan belum melakukan aktivitas akun Coretax. 

    Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per Selasa (30/12/2025) pukul 12.52 WIB, total WP yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 10,22 juta akun. 

    Secara terperinci, capaian tersebut didominasi oleh WP orang pribadi yang mencapai angka 9,33 juta akun. Sementara itu, WP badan tercatat sebanyak 805.607 akun, diikuti oleh instansi pemerintah sebanyak 88.208 akun, dan pemungut Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 221 akun.

    Adapun, total 14,9 juta WP yang wajib lapor SPT tahun pajak 2025 pada tahun depan. Artinya, masih ada sekitar 4,68 juta WP yang belum aktivasi akun Coretax.

    Sebagai catatan, masa pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Sementara itu, periode pelaporan WP Badan yaitu 1 Januari hingga 30 April 2026.

  • Petrogas Terapkan CEOR Dongkrak Produksi Minyak WK Kepala Burung Papua

    Petrogas Terapkan CEOR Dongkrak Produksi Minyak WK Kepala Burung Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas bersama Petrogas (Basin) Ltd. melaksanakan prosesi Proyek Pilot Walio Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di Lapangan Walio, Wilayah Kerja (WK) Kepala Burung, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. 

    CEOR merupakan metode peningkatan perolehan minyak dengan cara menyuntikkan bahan kimia tertentu ke dalam reservoir atau lapisan batuan di bawah permukaan bumi. Ini dilakukan membantu mendorong minyak yang tersisa agar bisa mengalir dan diproduksikan.

    Deputi Eksplorasi, Pengembangan, Dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menuturkan, proyek ini merupakan bagian dari pemenuhan komitmen kerja pasti (KKP) Wilayah Kerja Kepala Burung.

    Rikky menyebut, injeksi perdana ini merupakan milestone penting rencana pengembangan CEOR di Lapangan Walio. Lebih dari sekadar pemenuhan KKP, hasil positif dari pilot project ini diharapkan dapat diperoleh dan memenuhi kriteria sukses pilot CEOR.

    Dengan begitu, proyek ini nantinya dapat dilanjutkan dengan pengembangan CEOR skala komersial. Proyek pengembangan CEOR Walio skala komersial tersebut bersama dengan pengembangan-pengembangan struktur baru hasil eksplorasi diharapkan dapat menambah cadangan baru, meningkatkan produksi dan memperpanjang usia produksi dari WK Kepala Burung. 

    Sebagai dampaknya, kata Rikky, akan menghasilkan profit untuk Petrogas sebagai operator juga revenue untuk pemerintah dan menggerakkan industri/jasa pendukung di sektor hulu migas. 

    “Proyek membuktikan bahwa lokasi remote dan jauh bukan menjadi hambatan karena dengan komitmen, dedikasi dan kerja keras, semua persiapan proyek dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Rikky melalui keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

    Dia berharap proyek ini juga menjadi inspirasi bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain yang mengoperasikan lapangan potensial EOR di area yang infrastruktur hulu migasnya lebih established seperti di area Jawa, Sumatra dan Kalimantan.

    Sementara itu, President RH Petrogas Companies in Indonesia Ferry Hakim menyampaikan bahwa pilot project EOR ini merupakan salah satu pelaksanaan komitmen kerja pasti Wilayah Kerja Kepala Burung dan upaya Petrogas (Basin) Ltd. dalam mengoptimalkan produksi minyak di Lapangan Walio. 

    “Kesuksesan proyek ini akan membuka peluang besar bagi Petrogas (Basin) Ltd. dalam mengembangkan penerapan CEOR di area yang lebih luas, memperkuat rencana jangka panjang untuk meningkatkan produksi minyak dan memaksimalkan oil recovery,” jelasnya. 

    Proyek CEOR Walio dilaksanakan dengan pola injeksi lima titik yang terdiri atas satu sumur injeksi dan empat sumur produksi. Injeksi diarahkan ke zona reservoir Kais, yaitu reservoir karbonat yang telah memasuki tahap mature dan telah berproduksi selama lebih dari empat dekade, serta merupakan reservoir utama penghasil minyak di WK Kepala Burung. 

    Dia mengatakan, pelaksanaan pilot project didukung oleh pengoperasian fasilitas permukaan khusus, termasuk unit injeksi surfaktan–polimer, sistem pengolahan air, serta jaringan flowline pendukung. 

    Secara keseluruhan, implementasi pilot project ini diperkirakan berlangsung selama sekitar 30 hingga 35 bulan sejak dimulainya injeksi hingga penyelesaian evaluasi teknis akhir.

    Lapangan Walio dikenal sebagai lapangan minyak terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia bagian timur. Lapangan ini berlokasi sekitar 3 km dari fasilitas Kasim Marine Terminal dan merupakan salah satu area produksi utama di dalam Wilayah Kerja Kepala Burung PSC.

  • Pesawat Terbatas, Kinerja Industri Penerbangan Masih Lesu Sepanjang 2025

    Pesawat Terbatas, Kinerja Industri Penerbangan Masih Lesu Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini, industri penerbangan masih kembang kempis untuk bangkit dari situasi pandemi Covid-19. 

    Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja melihat bukan pemulihan yang terjadi, justru adanya kemunduran dalam industri penerbangan Tanah Air sepanjang 2025 akibat keterbatasan jumlah pesawat yang serviceable atau laik terbang. 

    Tercermin dari statistik industri transportasi udara nasional, terutama dari sisi maskapai penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal (carter) pada 2025 menunjukkan kecenderungan menurun dari 2024 dan masih belum dapat kembali (rebound) seperti kondisi normal sebelum pandemi Covid-19. 

    “Berkurangnya jumlah penumpang dan kargo yang diangkut serta berkurangnya jumlah penerbangan dikarenakan jumlah pesawat yang serviceable juga berkurang,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

    Sampai dengan Desember 2025, jumlah pesawat yang terdaftar sebanyak 568 unit. Namun, yang serviceable hanya 368 unit dan 200 unit pesawat tidak bisa digunakan karena masih dalam perawatan.

    Jumlah tersebut hanya 74% dibanding tahun 2024 yang sebanyak 500 unit, sedangkan jumlah pesawat dalam perawatan meningkat 244% dibanding tahun 2024 yang hanya sebanyak 82 unit.

    Keterbatasan pesawat tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah penerbangan. Sampai dengan akhir tahun hanya akan mencapai 440.000 penerbangan atau 88% dari 2019, sementara sampai dengan September jumlah penerbangan domestik sebanyak 359.504 kali atau 72% dibanding tahun 2024.  

    Begitu juga jumlah penerbangan internasional sampai September 2025 sebanyak 165.235 kali atau 80% dibandingkan 2024 dan diprediksi sampai dengan tahun 2025 hanya akan mencapai 196.000 penerbangan atau 95%. Jika dibandingkan dengan 2019 (226.870 kali), maka recovery rate penerbangan internasional baru sekitar 87%.

    “Hal ini mengakibatkan konektivitas nasional yang ditopang oleh transportasi udara dalam menghubungkan masyarakat dan pengiriman logistik antarpulau menjadi tidak maksimal,” lanjutnya. 

    Denon memandang, kondisi tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial dan butuh political will dari pemerintah untuk menyehatkan industri penerbangan secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

    Dalam data yang Denon paparkan, prediksi recovery rate penumpang sampai dengan akhir tahun hanya akan mencapai 77% atau 61,2 juta penumpang dari periode 2019 yang mencapai 79,5 juta penumpang. 

    Data statistik penerbangan berjadwal periode Januari—September 2025 pun menunjukkan penumpang domestik berjumlah 46,7 juta penumpang atau 71% dibanding tahun 2024 yang sebanyak 65,8 juta penumpang. 

    Berbanding jauh dari jumlah penumpang internasional yang diprediksi akan mencapai 34,7 juta orang atau 93% dari realisasi 2019 yang mencapai 37,3 juta orang. 

    Bukan hanya penumpang yang belum ‘sembuh’. Tingkat pemulihan atau recovery rate kargo domestik diprediksi hanya mencapai 90% pada akhir tahun atau sebanyak 541.900 ton dari 2019 yang sebanyak 577.806 ton. 

    Sementara pemulihan kargo internasional diprediksi mencapai 77% atau sebanyak 398.000 ton dari 2019 yang sebanyak 516.629 ton. 

    Pemerintah pun mengamini bahwa industri penerbangan memang belum sepenuhnya pulih, sekalipun pada masa peak season Nataru 2025/2026. 

    PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melaporkan tingkat pemulihan atau recovery rate jumlah penumpang selama periode 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 pun diprediksi sebesar 95% atau mencapai 10,52 juta penumpang. Masih lebih rendah dari 2019 yang tercatat sebanyak 11,07 juta penumpang. 

    “Jadi sejujurnya memang hari ini maskapai masih belum [pulih] dibanding 2019,” ujar Direktur Utama InJourney Airports Mohammad Rizal Pahlevi dalam konferensi pers, dikutip pada Kamis (18/12/2025). 

  • Dua Fokus Bea Cukai Kejar Target Setoran Rp336 Triliun Tahun Depan

    Dua Fokus Bea Cukai Kejar Target Setoran Rp336 Triliun Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengandalkan pengawasan dan penindakan dalam mengejar target penerimaan negara senilai Rp336 triliun pada 2026. 

    Adapun target penerimaan naik dari versi Nota Keuangan yakni Rp334 triliun. Target tersebut sudah memasukkan asumsi penerimaan dari bea keluar batu bara dan emas yang rencananya berlaku mulai awal tahun depan. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pemerintah menargetkan setoran bea keluar dari ekspor batu bara dalam setahun sekitar Rp25 triliun, sedangkan emas senilai Rp3 triliun.  

    “Penyesuaian target tersebut dilakukan seiring dengan dinamika kebijakan fiskal,” terang Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

    Apabila mengacu pada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, target penerimaan yang akan dikumpulkan oleh DJBC terbesar berasal dari cukai yakni senilai Rp241,8 triliun. Ini sudah meningkat dari outlook 2025 yakni Rp228,7 triliun. 

    Usai dilantik September 2025 lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memutuskan untuk mengambil kebijakan cukup berbeda dari pendahulunya yakni Sri Mulyani Indrawati. Selain memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok, Purbaya memutuskan untuk tidak menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) kendati sudah disetujui saat penyusunan RAPBN di DPR Agustus 2025 lalu. 

    Dari sisi kepabeanan, apabila merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, setoran dari bea masuk ditargetkan sebesar Rp49,9 triliun dan bea keluar sebesar Rp42,6 triliun. Nirwala menyebut pihaknya sudah memasukkan asumsi penerimaan bea keluar ekspor batu bara dan emas pada APBN 2026. 

    Dalam menghadapi target tersebut, lanjut Nirwala, Bea Cukai melakukan pengaturan ulang strategi pencapaian penerimaan dengan mengoptimalkan berbagai instrumen yang ada. Upaya tersebut antara lain melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) guna memperkuat penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang, sekaligus mendorong percepatan dan kepastian layanan.

    Tidak hanya itu, peningkatan upaya pengawasan turut dilakukan dengan memperkuat modernisasi laboratorium kepabeanan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia guna mendukung akurasi pengawasan dan pelayanan. 

    “Di sisi pengawasan, strategi penerimaan turut didukung melalui penguatan operasi penindakan yang dilaksanakan secara serentak dan terpadu, sebagai bagian dari upaya menjaga kepatuhan dan mengamankan penerimaan negara,” pungkas Nirwala.