Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Bareskrim Blokir 231.517 Situs hingga Sita Rp1,5 Triliun Terkait Judol pada 2025

    Bareskrim Blokir 231.517 Situs hingga Sita Rp1,5 Triliun Terkait Judol pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memblokir total 231.517 situs judi online (Judol) menyita total aset senilai Rp1,5 triliun sepanjang 2025.

    Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengatakan dari penindakan tersebut kepolisian juga telah menetapkan 741 tersangka dari 665 kasus yang ada.

    “Penyitaan uang aset mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Kemudian melakukan pemblokiran terhadap 231.517 situs konten judi online, serta melaksanakan 1.764 kegiatan preemtif dalam mencegah judi online,” ujar Syahar dalam giat Rilis Akhir Tahun (RAT) Mabes Polri, Selasa (30/12/2025).

    Syahar menambahkan dari total kasus judol yang diungkap, Bareskrim juga turut menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para bandar dan telah menyita total aset sebanyak Rp530 miliar.

    Di samping itu, Syahar juga menyebut Satgas Pornografi Anak Online memblokir total 23.506 konten dan menetapkan 53 tersangka terkait konten pornografi anak pada 2025.

    “53 tersangka serta berhasil memblokir 23.506 konten pornografi dan melaksanakan 6.963 kegiatan preemtif,” imbuhnya.

    Kemudian, terkait kinerja Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, total kasus yang berhasil diungkap mencapai 403 kasus dengan menetapkan 505 tersangka. Adapun, korban yang berhasil diselamatkan sebanyak 1.239 orang baik laki-laki maupun perempuan.

    “Direktorat PPA-PPO juga melaksanakan kegiatan yang disebut dengan Risk and Speak. Program ini adalah kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbicara, melaporkan, dan mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, serta perdagangan orang,” pungkasnya.

  • Menteri Pendidikan Siapkan 3 Skenario Kurikulum Semester Genap 2026 untuk Sumatra-Aceh

    Menteri Pendidikan Siapkan 3 Skenario Kurikulum Semester Genap 2026 untuk Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti telah menyiapkan tiga skenario penerapan kurikulum semester genap 2026 untuk wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Abdul menjelaskan skenario terbagi menjadi tiga fase yakni tanggap darurat (0-3 bulan), pemulihan dini (3-12 bulan), dan pemulihan lanjutan (1-3 tahun). Fase ini disesuaikan kesiapan di masing-masing daerah. Pasalnya terdapat 4.149 sekolah yang terdampak.

    Pertama, untuk tanggap darurat bentuk penerapan kurikulumnya disederhanakan menjadi literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana.

    “Kemudian pengembangan bahan belajar darurat, metode pembelajaran yang adaptif. Kemudian dukungan psikososial terintergrasi dalam pembelajaran,” katanya saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025).

    Kemudian asesmen akan disesuaikan pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid. Fase pemulihan dini, siswa/i diajarkan mata pelajaran mitigasi bencana yang relevans serta program pemulihan pembelajaran.

    Pada fase ini, jadwal siswa/i disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang masih mengungsi, penerapan pembelajaran hybrid, serta pengelompokan berdasarkan tingkat capaian murid.

    Selain itu fase pemulihan dini menerapkan sistem transisi berbasis portofolio, remedial berkelanjutan untuk murid terdampak berat, dan penilaian perkembangan sosial-emosional murid. Kemudian fase pemulihan lanjutan, di mana fasilitas sekolah membutuhkan renovasi hingga satu tahun. 

    “Mereka belajar integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat,” terangnya.

    Adapun dukungan psikososial juga diberlakukan bagi para tenaga pengajar. Di sisi lain, Abdul menuturkan telah menyalurkan bantuan peralatan sekolah sebanyak 15.500. Untuk Sumatra Barat disalurkan 5.000 tools kit, Sumatra Utara sebanyak 6.500, dan Aceh 15.500.

    “Kemudian tenda, 78 di Aceh, 22 di Sumbar, dan 47 di Sumut, total 147. Kemudian ruang kelas darurat ada 100 di Aceh, kemudian sumbar ada 30, sumut 30 dan total 160,” pungkasnya.

  • Gibran Pastikan Pembangunan IKN Tetap Lanjut: Sesuai Target Perpres

    Gibran Pastikan Pembangunan IKN Tetap Lanjut: Sesuai Target Perpres

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

    Penegasan tersebut disampaikan Wapres melalui keterangan tertulis saat melakukan kunjungan kerja di IKN Nusantara, Selasa (30/12/2025).

    Wapres Ke-14 RI itu menyatakan, komitmen melanjutkan pembangunan IKN sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kata Gibran, menempatkan pembangunan IKN sebagai salah satu agenda strategis nasional.

    “Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, pemerintahan di bawah kepemimpinan beliau memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hari ini saya meninjau langsung beberapa proyek strategis di IKN untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025,” ujar Gibran.

    Menurutnya, peninjauan langsung ke lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh proyek pembangunan berjalan tepat waktu, terintegrasi, dan sesuai perencanaan. Ia menekankan pentingnya kepastian pelaksanaan agar IKN dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan nasional.

    Selain sebagai pusat pemerintahan, Wapres menilai pembangunan IKN diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Pembangunan tersebut diarahkan tidak hanya pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah sekitar IKN.

    Orang nomor dua di Indonesia itu menegaskan, pemerintah akan terus mengawal pembangunan IKN agar berjalan berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjadi simbol masa depan Indonesia yang modern, hijau, dan berdaya saing.

    “Pembangunan IKN ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar, sekaligus menarik minat anak-anak muda terbaik Indonesia untuk ikut membangun dan mengembangkan IKN,” tandas Gibran.

     

  • APBI Ingatkan Pemangkasan Produksi Batu Bara Harus Terukur dan Berbasis Pasar

    APBI Ingatkan Pemangkasan Produksi Batu Bara Harus Terukur dan Berbasis Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) mengingatkan wacana pemangkasan produksi batu bara perlu diterapkan secara terukur dan berbasis kondisi pasar.

    Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menuturkan, wacana pemangkasan itu akan efektif menjaga harga batu bara jika memperhatikan hal tersebut.

    “Kebijakan pemangkasan produksi akan efektif apabila diterapkan secara terukur dan berbasis kondisi pasar karena pemotongan yang terlalu agresif berisiko berdampak pada penyerapan tenaga kerja, utilisasi alat berat, serta kelanjutan rencana investasi,” tutur Gita kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

    Gita menuturkan, pihaknya memahami tujuan pemerintah memangkas produksi batu bara adalah untuk mengendalikan produksi. Namun, implementasinya juga perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur.

    Kendati demikian, dia mengaku belum mendapat informasi pasti terkait berapa kuota produksi yang bakal dipangkas pemerintah. Gita hanya menekankan bahwa pihaknya bakal berfokus pada efisiensi biaya hingga pendekatan pasar yang lebih adaptif.

    “Ke depan, strateginya akan berfokus pada disiplin biaya, peningkatan efisiensi, serta pendekatan pasar yang lebih selektif dan adaptif,” ucapnya.

    Gita menambahkan bahwa pihaknya memproyeksi pertumbuhan investasi di sektor batu bara sangat terbatas pada tahun depan. Hal ini seiring dengan permintaan global batu bara termal yang cenderung moderat.

    “Pertumbuhan ke depan diperkirakan sangat terbatas, sekitar 0,5% sehingga tidak lagi signifikan,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap langkah pemangkasan target produksi komoditas mineral, termasuk nikel, dan batu bara untuk menjaga keseimbangan di pasar.  

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan mengatur arah produksi komoditas minerba tahun depan sehingga pasokan dan permintaan stabil.  

    “Semuanya kita pangkas [produksi], bukan hanya nikel. Batu bara pun kita pangkas. Kenapa? karena kita akan mengatur supply dan demand,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).  

    Dia mencontohkan, kapasitas produksi batu bara Indonesia saat ini mencapai 500-600 juta ton per tahun. Padahal, batu bara di pasar global telah mencapai 1,3 miliar ton.

    Menurut Bahlil, pasokan batu bara yang berlebih di dalam negeri, membuat harga komoditas tersebut tertekan di pasar. Kondisi ini tak hanya berdampak ke arus kas perusahaan batu bara, tetapi juga berpotensi menggerus penerimaan negara.  

    “Jadi kita akan atur, tujuannya apa? Pengusahanya harus mendapatkan harga yang baik, dan negara juga mendapatkan pendapatan yang baik,” tuturnya.

    Kendati demikian, Bahlil tak memberikan angka pasti target produksi nikel dan mineral lainnya, serta batu bara tahun depan. Pasalnya, pihaknya masih dalam proses perhitungan.

  • Bea Cukai Proses 33 Pegawai Terkait Fraud dan Pelanggaran Disiplin Berat pada 2025

    Bea Cukai Proses 33 Pegawai Terkait Fraud dan Pelanggaran Disiplin Berat pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut sebanyak 33 pegawainya sepanjang 2025 ditemukan melakukan kecurangan (fraud) dan pelanggaran disiplin berat. 

    Pembinaan sumber daya manusia (SDM) di internal Bea Cukai itu dilakukan demi meningkatkan kualitas kinerja, baik di sektor pengawasan maupun penerimaan. 

    Sebelumnya pada 2024, sebanyak 27 pegawai telah diberhentikan berkaitan dengan fraud dan pelanggaran disiplin berat. Jumlahnya meningkat pada sepanjang 2025, di mana 33 orang pegawai sudah diproses untuk dijatuhi hukuman berkaitan dengan fraud dan pelanggaran disiplin berat. 

    “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti secara tegas setiap pelanggaran disiplin, sebagai bagian dari penguatan kualitas dan integritas SDM Bea Cukai,” terang Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto melalui keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025). 

    Di sisi lain, Nirwala menyebut pihaknya sepanjang tahun ini terus mengintensifkan pengawasan guna mengamankan target penerimaan APBN dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp301,6 triliun. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, realisasi penerimaan bea cukai sampai dengan 30 November 2025 sudah mencapai Rp269,4 triliun atau 86,8% terhadap outlook Rp310,4 triliun. 

    Upaya yang dilakukan Bea Cukai untuk mengejar target penerimaan itu meliputi pelaksanaan joint program dengan instansi lain. 

    Adapun pada 2026, Bea Cukai juga mendapat amanat target penerimaan yang lebih tinggi, yakni sebesar Rp336 triliun, termasuk di dalamnya rencana pengenaan bea keluar emas dan batu bara.

    Guna mengejar target penerimaan itu, Bea Cukai menyiapkan sejumlah strategi, antara lain pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk penguatan penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang, modernisasi laboratorium dan penguatan kompetensi SDM, serta penguatan operasi penindakan yang serentak dan terpadu di seluruh wilayah pengawasan.

    Nirwala menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjaga konsistensi kinerja di bidang pengawasan, penindakan, dan penerimaan. “Kami berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui Bea Cukai yang profesional dan berintegritas,” pungkasnya.

  • Komdigi Siagakan Balmon Pantau Kualitas Layanan Komunikasi saat Nataru

    Komdigi Siagakan Balmon Pantau Kualitas Layanan Komunikasi saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menugaskan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) di sejumlah daerah untuk bersiaga selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan meningkatnya kebutuhan akses komunikasi di berbagai wilayah, sekaligus memastikan layanan komunikasi tetap terjaga selama libur akhir tahun.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pengawalan layanan komunikasi tetap dilakukan meskipun bertepatan dengan masa libur.

    “Meskipun ini waktu libur, teman-teman terus bekerja untuk mendukung dan memberikan pelayanan bagi masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan pada Selasa (30/12/2025).

    Dalam pelaksanaannya, Balmon SFR melakukan pemantauan spektrum frekuensi radio sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Pemantauan tersebut difokuskan pada jalur perjalanan, kawasan wisata, serta titik-titik aktivitas publik yang diperkirakan ramai selama libur akhir tahun.

    Upaya ini bertujuan menjaga kualitas layanan komunikasi agar tetap optimal dan andal, sehingga masyarakat dapat tetap terhubung selama melakukan perjalanan maupun beraktivitas.

    Selain itu, Meutya menegaskan Balmon juga melakukan pemantauan tambahan di wilayah yang menghadapi bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Pemantauan tersebut membantu masyarakat tetap terhubung untuk mengakses informasi dan berkomunikasi, khususnya dalam kondisi darurat.

    “Masyarakat dapat berlibur dengan tetap terhubung, tetap terkoneksi, sehingga dapat melakukan perjalanan dan liburan bersama keluarga dengan tenang dan nyaman,” kata Meutya.

    Selama masa Posko Nataru, koordinasi antar-Balmon dilakukan secara nasional. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan layanan komunikasi pada periode libur besar berikutnya agar manfaatnya terus dirasakan oleh publik.

  • Wapres Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berjalan Sesuai Target

    Wapres Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berjalan Sesuai Target

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ritme pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan.

    Dalam peninjauan langsung ke sejumlah proyek strategis di IKN, Selasa (30/12/2025), Gibran menyatakan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan akselerasi infrastruktur berjalan sinkron dengan amanat regulasi terbaru.

    Dalam penjelasannya, pengawasan di lapangan dilakukan untuk menjamin seluruh progres fisik maupun non-fisik sesuai dengan target yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

    “Hari ini, saya meninjau langsung beberapa proyek strategis di IKN untuk memastikan pembangunan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025,” jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

    Gibran menegaskan bahwa estafet pembangunan IKN merupakan prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sekaligus menepis keraguan publik terkait keberlanjutan proyek raksasa di Kalimantan Timur tersebut.

    “Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden, memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan IKN,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan IKN akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028. 

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan. 

    “Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan tengah mempercepat konstruksi proyek IKN tahap 2, mencakup pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif IKN.

    “Konstruksi IKN [Tahap 2] batch 1 sekarang hanya single years, akan selesai Desember ini. Sekarang progresnya 76,1% dan akan diselesaikan akhir Desember 2025,” kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (25/11/2025). 

    Mengacu pada paparan yang disampaikan, konstruksi IKN Tahap 2 Batch 1 senilai Rp3,1 triliun tersebut mencakup 16 paket pekerjaan, terdiri dari 9 paket fisik dan 7 paket nonfisik.

    Perinciannya, terdapat 7 paket konstruksi yang mendukung peningkatan jalan kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub-WP 1B, 1C, sepanjang 12,2 kilometer (Km). Kemudian, OIKN juga tengah melakukan penyelesaian penataan kawasan Pasar Sepaku. 

    Kontrak terakhir yakni mencakup proyek penataan kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau. Selain itu, terdapat 7 paket nonfisik yang mencakup kegiatan pengelolaan gedung perkantoran, hunian, infrastruktur baik jalan, MUT, air minum, sanitasi hingga kawasan.

  • Dasco Sebut Presiden Prabowo Bakal ke Sumatra Lagi, 31 Desember

    Dasco Sebut Presiden Prabowo Bakal ke Sumatra Lagi, 31 Desember

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Aceh pada Rabu (31/12/2025) di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta kepala daerah di Aceh, Selasa (30/12/2025).

    Dasco menjelaskan, pertemuan yang difasilitasi DPR RI tersebut digelar secara khusus untuk memperkuat koordinasi lintas sektor setelah fase tanggap darurat bencana. Dia mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan awal bencana.

    “Setelah penanganan bencana kemarin, kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap apa yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujar Dasco. 

    Dia menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN agar langkah pemulihan berjalan efisien, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih, baik dari sisi program maupun anggaran.

    Menurut Dasco, hasil rapat koordinasi ini juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan Presiden ke Aceh diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan pascabencana, termasuk memastikan perencanaan anggaran berjalan optimal.

    “Kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh bahwa mulai hari ini kita melakukan rapat koordinasi, supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” katanya 

    Dalam rapat tersebut, DPR RI juga meminta kehadiran Gubernur Aceh beserta para bupati dari daerah yang terdampak paling parah. Dasco menilai, komunikasi langsung dengan kepala daerah menjadi penting untuk menuntaskan berbagai persoalan di lapangan yang selama ini hanya dibahas melalui pesan singkat atau telepon.

    “Komunikasi yang dilakukan melalui WhatsApp maupun telepon saya pikir hari ini harus kita tuntaskan, untuk kemudian bisa kita realisasikan,” tandas Dasco.

  • KRL dan LRT Beroperasi Lebih Lama saat Malam Tahun Baru, Cek Jadwalnya!

    KRL dan LRT Beroperasi Lebih Lama saat Malam Tahun Baru, Cek Jadwalnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memberlakukan perpanjangan jam operasional untuk KAI Commuter (KRL) dan LRT Jabodebek pada malam Tahun Baru 2026. 

    Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, hal tersebut dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat pada malam pergantian tahun, khususnya di wilayah Jabodetabek. 

    “KAI Commuter mengoperasikan 45 perjalanan tambahan pada 31 Desember 2025 hingga dini hari 1 Januari 2026, dengan jam layanan berlangsung hingga pukul 03.00 WIB,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (30/12/2025). 

    Tambahan perjalanan ini tersebar di lintas Bogor, Cikarang, Rangkasbitung, Tanjung Priok, dan Tangerang. Pengaturan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi publik yang aman dan terjangkau setelah kegiatan perayaan, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas jalan raya.

    Sementara itu, LRT Jabodebek memperpanjang jam operasional pada 31 Desember 2025 hingga pukul 01.44 WIB dini hari, 1 Januari 2026. 

    Perpanjangan layanan ini disiapkan untuk mengakomodasi arus balik penumpang setelah perayaan malam tahun baru, dengan dukungan puluhan rangkaian kereta dan 1.419 petugas dari unsur operasional, keamanan, serta pelayanan. 

    KAI juga menerapkan tarif off peak untuk LRT Jabodebek mulai 31 Desember 2025 pukul 20.00 WIB hingga selesainya jam operasional dini hari 1 Januari 2026. Pada 1 Januari 2026, tarif off peak juga berlaku sepanjang jam operasional. 

    Dengan skema ini, penumpang dikenakan ⁠Rp5.000 pada saat tap in, kemudian ⁠Rp700 per kilometer dengan ⁠tarif maksimal Rp10.000 per perjalanan.

    “Bersama seluruh entitas, KAI Group memastikan kesiapan penuh layanan transportasi publik dalam menyambut Tahun Baru 2026,” tambah Anne. 

    Kesiapan ini difokuskan pada penguatan aspek keselamatan, keandalan operasional, serta peningkatan kebermanfaatan layanan bagi masyarakat melalui penambahan kapasitas angkut, penyesuaian frekuensi perjalanan, dan pengaturan layanan khusus pada malam pergantian tahun.

    Sejalan dengan kesiapan tersebut, KAI Group meningkatkan kapasitas di hampir seluruh layanan. 

    Kereta api jarak jauh dan lokal yang dikelola KAI menyiapkan 3.506.104 tempat duduk, meningkat sekitar 3% dibandingkan periode sebelumnya. 

    KAI Commuter menyediakan 40.599.672 tempat duduk atau meningkat 10%, KAI Bandara menyiapkan 487.728 tempat duduk, dan KAI Wisata mencatat peningkatan signifikan menjadi 20.736 tempat duduk atau naik 179%. 

    Pada layanan perkotaan, LRT Sumsel menyiapkan 585.648 tempat duduk, sementara LRT Jabodebek menyediakan 4.435.560 tempat duduk atau meningkat 7,7%. 

    Secara keseluruhan, kapasitas angkut KAI Group, di luar layanan Whoosh dan KA Makassar–Parepare, mencapai 49.635.448 tempat duduk atau meningkat 8,9% dibandingkan Angkutan Nataru tahun sebelumnya.

    Peningkatan kapasitas tersebut diikuti dengan penyesuaian frekuensi perjalanan untuk memastikan distribusi penumpang tetap terkendali dan perjalanan berlangsung aman. 

    “KAI Group akan terus memantau dinamika pergerakan penumpang hingga puncak libur Tahun Baru 2026,” tutup Anne. 

    Jadwal Keberangkatan LRT Jabodebek Malam Tahun Baru 2026

    Periode 31 Desember 2025 malam – 1 Januari 2026 dini hari

    Keberangkatan Stasiun Dukuh Atas – Jatimulya

    31 Desember : 22.07 | 22.19 | 22.32 | 22.44 | 22.57 | 23.09 | 23.22 | 23.34 | 23.47 | 23.59

    1 Januari : 00.12 | 00.24 | 00.37 | 00.49

    Keberangkatan Stasiun Dukuh Atas – Harjamukti

    31 Desember : 22.01 | 22.13 | 22.26 | 22.38 | 22.51 | 23.03 | 23.16 | 23.28 | 23.41 | 23.53

    1 Januari : 00.06 | 00.18 | 00.31 | 00.43 | 00.56

    Keberangkatan Stasiun Harjamukti – Dukuh Atas

    31 Desember : 22.11 | 22.24 | 22.36 | 22.49 | 23.01 | 23.14 | 23.26 | 23.39 | 23.51

    1 Januari : 00.04 | 00.16

    Keberangkatan Stasiun Jatimulya – Dukuh Atas

    31 Desember : 22.02 | 22.15 | 22.27 | 22.40 | 22.52 | 23.05 | 23.17 | 23.30 | 23.42 | 23.55

    1 Januari : 00.07

    Setelah layanan dini hari selesai, operasional akan kembali berjalan normal pada pagi hari sesuai jadwal yang berlaku. 

  • Dasco Minta Semua Pihak Sinergi untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Dasco Minta Semua Pihak Sinergi untuk Penanganan Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.

    Hal tersebut disampaikan Dasco saat memberikan laporan dalam pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta gubernur dan para bupati di Aceh, Selasa (30/12/2025).

    Dasco menjelaskan pertemuan tersebut sengaja difasilitasi DPR RI sebagai forum koordinasi lanjutan setelah fase penanganan darurat bencana. Dia mengapresiasi kerja keras berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga relawan, yang terlibat langsung dalam penanganan bencana beberapa waktu lalu.

    “Setelah penanganan bencana kemarin, kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap apa yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujar Dasco. 

    Menurutnya, koordinasi yang kuat antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN menjadi kunci agar program pemulihan berjalan efektif dan efisien. Penyamaan persepsi dinilai penting agar pelaksanaan di lapangan tidak tumpang tindih, baik dari sisi program maupun anggaran.

    “Sehingga dari sisi anggaran dan pelaksanaan bisa fokus, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih,” katanya.

    Dasco juga mengungkapkan bahwa DPR RI telah menyampaikan kepada Presiden terkait pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Ia menyebutkan, Presiden dijadwalkan berkunjung ke Aceh pada keesokan harinya, dan hasil koordinasi ini diharapkan menjadi landasan awal agar pemulihan pascabencana dapat masuk dan berjalan optimal dalam anggaran tahun 2026.

    “Supaya pada tahun depan, di anggaran 2026, pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dasco.

    Dalam kesempatan itu, Dasco meminta Gubernur Aceh beserta sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak paling berat untuk hadir langsung.

    Dia menilai komunikasi yang selama ini dilakukan melalui pesan singkat dan telepon perlu dituntaskan dalam forum resmi agar dapat segera direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan program konkret.

    “Komunikasi dengan kepala daerah melalui WhatsApp maupun telepon, saya pikir hari ini harus kita tuntaskan untuk kemudian bisa kita realisasikan,” tandas Dasco.