Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

    Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan menambah jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kehadiran personel TNI dan Polri sudah menjadi bagian dari skema rutin setiap tahun.

    Hal ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam, petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” ujarnya.

    Ketika dimintai penjelasan mengenai perkiraan persentase penambahan personel, Dahnil menyampaikan bahwa detailnya masih dalam pembahasan internal. 

    “Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” tandas Dahnil.

    Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan jadwal rencana perjalanan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 masehi yang akan dijalani jemaah haji Tanah Air.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

    “Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

    Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.

  • Pemerintah Beri Keringanan Pelunasan Biaya Haji untuk Aceh, Sumut, Sumbar

    Pemerintah Beri Keringanan Pelunasan Biaya Haji untuk Aceh, Sumut, Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberikan relaksasi bagi calon jemaah haji serta proses administrasi haji di tiga provinsi terdampak bencana yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pemerintah menerapkan relaksasi dalam berbagai proses penyelenggaraan haji.

    Kebijakan ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

    “Mungkin juga ada relaksasi nanti dalam proses pelunasan, kemudian proses penentuan petugas, dan sebagainya. Kita akan relaksasi di tiga daerah ini,” ujar Dahnil.

    Dia menjelaskan bahwa batas waktu pelunasan biaya haji yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada 24 Desember akan diperpanjang khusus bagi jemaah dari tiga provinsi terdampak banjir Sumatra. 

    “Kan seharusnya tuntas di pelunasan pembayaran haji itu di bulan Desember ini, tanggal 24. Tapi karena ada musibah di tiga daerah ini, kita relaksasi, kita bisa extend, kita bisa perpanjang,” katanya.

    Relaksasi ini diberlakukan untuk memastikan jemaah haji dari wilayah yang sedang dalam masa pemulihan bencana tidak terbebani dengan tenggat administratif, sekaligus menjaga kelancaran persiapan haji nasional tahun mendatang.

    Ketika ditanya mengenai syarat atau ketentuan khusus untuk mendapatkan relaksasi tersebut, Dahnil menegaskan bahwa mekanismenya tetap sama dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

    “Syarat seperti biasa, ya. Maksudnya normal seperti yang saat ini berlaku. Tapi waktunya kita perpanjang, begitu saja,” tandas Dahnil.

  • IPW Sarankan Wassidik di Bawah Naungan Kapolri-Kapolres

    IPW Sarankan Wassidik di Bawah Naungan Kapolri-Kapolres

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyarankan agar Pengawasan Penyidikan (Wassidik) langsung berada di bawah naungan Kapolri, Kapolda, dan Kapolres.

    Perlu diketahui, Wassidik di Bareskrim berada di bawah naungan Kepala Biro Pengawas Penyidikan, sedangkan di tingkat Polda berada di bawah struktural Ditreskrimum.

    Sugeng menjelaskan, penyelidikan hingga penghentian perkara telah dibahas di ruang lingkup reserse di mana Wassidik berada di ruang lingkup yang sama. Menurutnya, ketika pelapor atau terlapor melaporkan ke Wassidik atas suatu gelar perkara, maka secara umum hasilnya akan sama.

    “Jadi harus di bawah Kapolri, di bawah Kapolda atau di bawah Kapolres. Jadi ditingkatkan Wassidiknya,” kata Sugeng saat rapat bersama Komisi III, Kamis (4/12/2025).

    Selain itu, Sugeng menemukan masih adanya kegiatan transaksional antara pelapor terkait pengumuman perkembangan hasil gelar perkara khusus.

    Dia menyampaikan, pelapor kerap terhambat pada tahap ini untuk mendapatkan hasil yang transparan, apalagi proses berlangsung lama tanpa adanya kepastian yang jelas.

    Bahkan di sejumlah kasus, pelapor mendapati kasusnya dihentikan secara mendadak. Alhasil, di beberapa perkara, pelapor harus ‘melobi’ petugas Wassidik untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

    Upaya ditingkatkannya Wassidik di bawah naungan Kapolri-Kapolda agar reformasi kepolisian berjalan maksimal. Dia mengemukakan, struktural Polri harus menjadi fokus utama untuk diperbaiki.

    Dia menyebutkan bahwa permasalahan internal kepolisian adalah menormalisasi kesalahan baik dari tingkat bawah hingga atas. 

    “Soal mentalitas, penyalahgunaan kewenangan dengan segala aspeknya. Maka obatnya salah satunya ya, ini bukan satu-satunya. Itu reformasi pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas. Termasuk di dalamnya adalah reformasi struktural,” ujarnya.

    Dia menegaskan, permasalahan di tubuh Polri karena sanksi-sanksi yang diberikan kurang tegas. Bahkan, katanya, di beberapa permasalahan, justru anggota Polri masih menjabat hingga naik pangkat.

  • Diplomasi Istimewa Ala Prabowo Libatkan Kucing, Anjing, hingga Panda

    Diplomasi Istimewa Ala Prabowo Libatkan Kucing, Anjing, hingga Panda

    Bisnis.com, JAKARTA — Diplomasi biasanya dibayangkan berlangsung melalui ruang rapat tertutup, naskah perjanjian tebal, atau rangkaian pidato resmi di podium kenegaraan. Namun di era Presiden Prabowo Subianto, pendekatan itu memperlihatkan warna baru lebih hangat, lebih personal, tetapi tetap penuh kalkulasi strategis.

    Saat melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh negara diplomasi dari kucing peliharaan, hadiah untuk anjing kepala pemerintahan negara sahabat, hingga bayi panda hasil kolaborasi konservasi menjadi pintu masuk diplomasi Indonesia yang tak biasa.

    Mulai dari kucing kesayangan Prabowo, Bobby Kertanegara, telah lama menjadi bagian dari keseharian sang presiden. Keberadaan Bobby kerap muncul dalam beberapa percakapan informal Prabowo dengan tamu negara. Kehangatan ini dinilai sebagian analis sebagai bentuk diplomasi personal upaya memperlihatkan sisi manusiawi seorang kepala negara saat membangun keakraban dengan mitra luar negeri.

    Meski tampak sederhana, pendekatan seperti ini memperkuat impresi bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya berjalan di atas protokol, tetapi juga relasi antarmanusia.

    Misalnya, pemilik Gates Foundation Bill Gates memberikan hadiah berupa boneka paus kepada kucing milik Presiden Prabowo Subianto, Bobby Kertanegara saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Lalu, Kedutaan Besar China di Indonesia pernah menghadiahkan rumah kucing berukuran besar tingkat tiga yang dilengkapi dengan tangga panjat, terowongan, tempat bersantai, dan tiang garuk.

    Belum lagi, Ratu Maxima dari Belanda menghadiahkan Bobby boneka dengan jersey oranye khas Belanda, yang diterima dengan baik dalam suasana diplomatik yang hangat.

    Terakhir, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pernah mengalungkan syal kecil untuk Bobby. Ini menunjukkan bahwa aksesori pakaian yang lucu dan nyaman juga bisa menjadi pilihan hadiah.

    Hadiah untuk Toto: Menjalin Persahabatan lewat Anjing Peliharaan

    Momen serupa terjadi ketika Prabowo berkunjung ke Australia. Alih-alih hanya membawa dokumen pertemuan, dia memberikan hadiah khusus untuk Toto yaitu anjing peliharaan Anthony Albanese. Hadiah berupa kaus dan tali harness itu langsung jadi sorotan publik Australia dan Indonesia.

    Gestur ini disambut hangat oleh Albanese dan dipandang sebagai simbol persahabatan. Para pengamat menilai pendekatan tersebut memperhalus berbagai isu bilateral yang sedang dibahas, sambil menciptakan ruang percakapan yang lebih cair antara dua pemimpin.

    “Iya benar, [Presiden memberikan cinderamata untuk Toto, peliharaan kesayangan dari PM Albanese saat kunjungan di Australia],” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Kamis (13/11/2025).

    Dalam unggahannya, Teddy menggambarkan bahwa diplomasi tidak selalu harus dilakukan melalui jalur formal seperti perundingan, negosiasi, atau forum bisnis dan internasional.

    Diplomasi juga bisa hadir melalui berbagai bentuk lain, mulai dari kerja sama di bidang pendidikan, pertahanan, kebudayaan, hingga dalam wujud simbolis yang sarat makna persahabatan.

    Kemudian diplomasi lewat hewan peliharaan bukan sekadar romantika; dia menjadi gestur goodwill yang mampu membangun rasa saling percaya sebelum masuk ke diskusi lebih serius.

    Panda dari China: Simbol Kepercayaan dan Kerja Sama Jangka Panjang

    Jika hadiah untuk Toto adalah diplomasi hangat, maka panda adalah diplomasi strategis. Dalam pertemuan dengan Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025) Prabowo menunjukkan foto bayi panda yang baru lahir di Indonesia, hasil program peminjaman panda dari China.

    Panda telah lama menjadi simbol hubungan kepercayaan China dengan negara mitranya. Fakta bahwa pasangan panda sudah tinggal di Indonesia selama hampir satu dekade dan kini berhasil berkembang biak, dipandang sebagai keberhasilan kerja sama konservasi antara kedua negara.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo menggunakan kisah kelahiran bayi panda sebagai jembatan percakapan untuk membangun kedekatan sebelum membahas isu geopolitik dan ekonomi. Diplomasi panda ini memperlihatkan bagaimana hubungan Indonesia–China tidak lagi semata soal perdagangan dan investasi, tetapi juga kolaborasi ekologi dan soft power.

    Prabowo lalu menceritakan permintaan Taman Safari agar dirinya memberi nama bagi bayi panda tersebut.

    “Habis itu, Taman Safari minta saya kasih nama. Saya kasih nama Satrio Wiratama. Artinya pejuang, mulia, yang berani, dan berbudi luhur. Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio,” tutur Prabowo.

    Dalam pertemuan itu, tampak Kepala Negara memperlihatkan foto bayi panda Rio kepada Ketua Wang usai pertemuan tête-á-tête.

    “Kami dapat laporan, kemarin. Jadi panda ini diberi 10 tahun yang lalu. Baru kemarin melahirkan satu bayi. Sepuluh tahun, lahir waktu saya Presiden,” kata Prabowo sambil menunjukkan foto hewan endemik China itu.

    Bayi panda Rio merupakan keturunan induk Hu Chun dan pejantan Cai Tao, pasangan panda raksasa yang dihadiahkan oleh Presiden China Xi Jinping kepada Indonesia pada 2017 melalui kerja sama konservasi internasional.

    Hingga saat ini, hanya sekitar 20 negara di dunia yang menerima panda melalui mekanisme antarkepala negara, menempatkan Indonesia pada posisi terhormat dalam kolaborasi konservasi global.

    Kelahiran bayi panda ini merupakan hasil proses reproduksi alami yang dimulai sejak Agustus 2025. Tim medis melakukan pengawasan ketat melalui pemeriksaan hormon, analisis urin, dan observasi intensif.

    “Terima kasih banyak. Panda kami bisa melahirkan anak di Indonesia. Karena, tidak mudah sekali,” kata Wang.

    Di bagian akhir percakapan, Wang menyampaikan sebuah pepatah China kepada Prabowo, yakni “Ji ren tian xiang,” atau orang yang akan selalu bertemu dengan hal-hal baik.”

    Kucing, anjing, dan panda mungkin terdengar seperti materi dongeng anak-anak. Namun dalam konteks diplomasi Indonesia, ketiganya menjadi simbol hubungan luar negeri yang dibangun tidak hanya lewat kekuatan atau kepentingan ekonomi, tetapi juga lewat kedekatan emosional dan komunikasi yang lebih manusiawi.

    Dari Istana Merdeka hingga Canberra; dari pusat konservasi panda hingga ruang pertemuan bilateral. Diplomasi hewan ini memperlihatkan bahwa strategi Prabowo terlihat luwes, personal, dan menghargai sisi kemanusiaan.

  • Biang Kerok Adopsi IPv6 RI Kalah Jauh dari Malaysia hingga Thailand

    Biang Kerok Adopsi IPv6 RI Kalah Jauh dari Malaysia hingga Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan sederet hal yang menjadi tantangan dan hambatan, yang berdampak pada lambatnya adopsi Internet Protocol Version 6 atau IPv6 di Indonesia. 

    Per 2025, penetrasi IPv6 secara nasional baru mencapai hampir 18%. Jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 72%, Vietnam sebesar 63%, dan Thailand yang telah 50%.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengungkapkan, capaian tersebut pun baru tampak signifikan usai operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Smart, berbondong-bondong mengimplementasikannya.

    “Ini adalah kemajuan nyata, tetapi tentu saja belum cukup,” ujarnya dalam IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025, Kamis (4/12/2025).

    Pasalnya, sisa alamat IPv4 global yang beredar di pasar sekunder mengalami kenaikan harga. Terkadang dimanipulasi, terkadang disimpan, dan semakin diperlakukan sebagai komoditas spekulatif.

    Arif memandang bahwa dinamika ini merugikan ISP kecil, membatasi inovasi, dan memperlebar ketidaksetaraan. 

    APJII meyakini bahwa keamanan IPv4 tidak boleh dibiarkan menjadi alat monopoli atau kelas aset spekulatif. Satu-satunya solusi etis dan berkelanjutan adalah percepatan adopsi IPv6 secara nasional di Indonesia.

    Melalui keterlibatan dengan ratusan ISP, nyatanya terdapat empat hal yang masih menjadi hambatan dalam adopsi. 

    Pertama, penggunaan IPv6 dilihat tidak memberikan keuntungan bisnis. Saat ini, masih banyak operator melihat IPv6 hanya menambah beban biaya, bukan keuntungan. Kedua, beban biaya yang besar karena keharusan peningkatan infrastruktur dan memerlukan modal yang tentunya tidak sedikit. 

    Ketiga, masih minim tenaga ahli yang memiliki pengalaman praktis soal IPv6. Khususnya soal routing, mekanisme transisi, dan keamanan. Keempat, banyak inisiatif adopsi yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik. 

    Migrasi bagi ISP kecil pun telah dilakukan uji coba, terutama yang mengalami masalah keamanan pada IPv4.

    APJII bersama Indonesia Network Information Center (IDNIC) yang didukung oleh Dana Inovasi Masyarakat Informasi (Information Society Innovation Fund/ISIF), melaksanakan uji coba jaringan FTTX hanya IPv6 menggunakan 464XLAT.

    Hasilnya sangat mencolok, yang menunjukkan lebih dari 50.000 pengguna terhubung. Kemampuan IPv6 meningkat dari 0% menjadi lebih dari 90%. Ketergantungan pada Signet berkurang secara signifikan.

    Sistem operasi modern seperti Android dan Linux beroperasi dengan lancar. Skalabilitas dan efisiensi jaringan meningkat.

    Saat ini, IPv6 hanya diterapkan oleh operator besar dan tidak didukung oleh peningkatan keamanan routing atau pengembangan kapasitas untuk ISP kecil. 

    Prioritas Nasional 

    Untuk menutup kesenjangan antara potensi dan implementasi aktual, APJII mengusulkan lima prioritas nasional.

    Pertama, perangkat IPv6 yang terjangkau seperti CPE, ONT, dan perangkat lain. Kedua, pelatihan teknis yang diperluas dan pengembangan pedagang lokal. Ketiga, model bisnis yang jelas untuk migrasi dual-stack dan IPv6-only. 

    Keempat, integrasi KPI IPv6 ke dalam program nasional seperti NET5, 5G, dan SPBE. Kelima, solusi terintegrasi, perangkat, dan pelatihan. 

    “Ini adalah langkah-langkah nyata dan dapat dilaksanakan yang dapat memberikan dampak nasional yang terukur untuk pertumbuhan IPv6 di masa depan,” tambahnya.

    Di samping itu, Indonesia membutuhkan peta jalan nasional IPv6 yang terkoordinasi, sehingga tak bergerak secara individu.

    Arif menuturkan, peta jalan ini harus mengintegrasikan tiga lapisan. Mulai dari pemberdayaan kebijakan, menyelaraskan kementerian, regulator, dan program nasional untuk memastikan mandat IPv6 sesuai dan insentif strategis.

    Pemerintah juga perlu mematok target adopsi dan mekanisme pendanaan untuk penetrasi IPv6 yang lebih massif. Selain itu, juga mempersiapkan kesiapan ekosistem di Indonesia.

  • XLSmart Sebut Merger XL dan Smartfren Dorong Efisiensi dan Adopsi AI

    XLSmart Sebut Merger XL dan Smartfren Dorong Efisiensi dan Adopsi AI

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) atau XLSmart menyatakan merger antara XL dan Smartfren menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan menghadapi persaingan pasar yang ketat.

    Director & Chief Enterprise & Strategic Relationship Officer XLSmart Andrijanto Muljono menuturkan bahwa merger antara XL dan Smartfren menjadi momentum penting untuk efisiensi di tengah persaingan pasar yang ketat.

    “Kalau merger itu artinya apa? Merger itu artinya keterpaksaan karena nggak ada yang suka merger. Merger adalah suatu keterpaksaan. Keterpaksaan karena apa? Karena dituntut untuk lebih efisien, karena market semakin kompetitif dan persaingannya semakin ketat, substitusi semakin banyak,” kata Andrijanto dalam MarkPlus Conference 2026 di EightyEight Kasablanka, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Menurutnya, merger menjadi keniscayaan yang seharusnya menjadi peringatan penting bagi perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat.

    Dia menilai, ketidakefisienan bisa membuat perusahaan gagal bertahan, sehingga langkah strategis seperti merger menjadi kebutuhan untuk memastikan kelangsungan bisnis.

    Adapun, fokus utama XLSmart adalah bisnis Business to Business (B2B), dengan filosofi menyediakan solusi untuk korporasi sekaligus solusi untuk negeri.

    Andrijanto menjelaskan, penerapan AI dalam bisnis B2B XLSmart yang terbagi dalam empat tahap, yakni proof of qualification, proof of engagement, proof of concept, dan proof of value.

    Seperti diketahui, XLSmart telah merampungkan merger antara PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dengan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) yang resmi efektif pada 17 april 2025.

    Dari sisi kinerja, XLSmart membukukan total pendapatan sebesar Rp11,47 triliun pada kuartal III/2025. Angkanya meningkat 38% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

    Kinerja tersebut mendorong pertumbuhan normalized EBITDA sebesar 24% yoy menjadi Rp5,40 triliun dengan normalized EBITDA margin 47%.

    Di sisi lain, perusahaan juga mencatatkan laba bersih yang dinormalisasi (normalized PAT) melonjak hingga 288% yoy menjadi Rp1,15 triliun.

    Adapun, kontribusi pendapatan dari layanan data dan digital mencapai lebih dari 89,7% terhadap total pendapatan. Secara kumulatif, total pendapatan XLSMART hingga akhir September 2025 mencapai Rp30,57 triliun.

    Sampai dengan kuartal III/2025, XLSMART mengantongi 79,6 juta pelanggan, dengan ARPU campuran (blended) sekitar Rp39.000 meningkat dua digit dibandingkan kuartal sebelumnya yang merupakan fase awal pascamerger.

  • Protokol Lawas Masih Dominan, Miliaran Perangkat Internet Belum Beralih ke IPv6

    Protokol Lawas Masih Dominan, Miliaran Perangkat Internet Belum Beralih ke IPv6

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mendorong penetrasi IPv6 yang saat ini porsinya  kecil yaitu 18%. Mayoritas perangkat internet di RI masih bergantung pada protokol internet lawas yang terbatas, IPv4.

    Sekadar informasi, IPv6 adalah versi terbaru dari Protokol Internet (IP) yang dirancang untuk menggantikan IPv4, dengan menggunakan alamat 128-bit yang memungkinkan jumlah alamat IP yang jauh lebih banyak dan unik.

    Protokol ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) untuk mengatasi masalah kelelahan alamat IPv4 yang semakin terbatas seiring pertumbuhan perangkat terhubung . IPv6 mendukung fitur seperti konfigurasi otomatis, keamanan bawaan melalui IPsec, dan efisiensi routing yang lebih baik .

    Ketua Umum Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) Teguh Prasetya mengatakan saat ini penetrasi IPv6 telah mencapai 15.3% – 18%. Pencapaian ini telah meletakkan dasar bagi pengalaman internet yang lebih stabil dan mendukung awal perkembangan ekosistem Internet of Things (IoT) di Tanah Air.

    “Namun, untuk menghubungkan puluhan miliar perangkat cerdas di masa depan dan merevolusi layanan digital publik, percepatan adopsi harus terus dilakukan,” kata Teguh di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan Indonesia, kata Teguh, adalah mengakselerasi adopsi ini bersama teknologi pendukung dalam kerangka Net5.5G, seperti SRv6 Slicing, 400/800GE, dan Wi-Fi 7, serta memanfaatkan AI untuk mengelola jaringan yang otonom termasuk jaringan area luas (Wide Access Networks atau WAN), jaringan kampus (campus network), dan jaringan distribusi pusat data (Data Center Network atau DCN).

    Teguh mendorong regulator, operator, pelaku industri, dan pemerintah daerah untuk menerapkan rekomendasi tersebut secara nyata, karena yang dibutuhkan kini adalah eksekusi terkoordinasi agar Indonesia dapat menjadi bangsa digital yang kuat, inklusif, dan kompetitif secara global.

    Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS Vivi Yulaswati mengatakan transformasi digital adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Visi 2045.

    Saat ini, menurutnya, Indonesia merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan proyeksi Gross Merchandise Value (GMV) mencapai US$360 miliaratau sekitar Rp6 kuadriliun. Meski peluang di masa depan begitu besar, tantangan yang dihadapi juga signifikan. 

    “Net5.5G dan IPv6 Enhanced menjadi infrastruktur strategis yang akan mengakselerasi produktivitas nasional dan menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi.” 

    Salah satunya, adalah tingkat literasi digital Indonesia yang masih menduduki paling rendah di ASEAN, yaitu sekitar 62% dari rata-rata di kawasan adalah 70%. Selain itu, masih tingginya risiko kebocoran data, juga masih menjadi tantangan tersendiri. 

    Ilustrasi konektivitas

    Mendukung

    Dari sisi regulasi, Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian  Komunikasi dan Digital (Komdigi) Raden Wijaya Kusumawardhana mengatakan migrasi ke IPv6 Enhanced dan Net5.5G memberikan landasan untuk membangun arsitektur jaringan yang lebih aman secara native, yang krusial bagi kedaulatan data dan keamanan siber nasional.

    “Pemerintah berkomitmen menciptakan yang mendukung inovasi lokal dalam ekonomi gigabit ini,” kata Raden.

    Menurutnya, kehadiran teknologi IPv6 dan Net 5.5G memiliki kemampuan untuk memperluas kapasitas jaringan lewat ruang alamat yang jauh lebih besar, peningkatan keandalan, serta kemampuan untuk mendukung aplikasi digital tingkat lanjut. Kombinasi keduanya juga membuka peluang besar bagi IoT dan ekonomi digital, terutama dalam hal pengelolaan data dan pertumbuhan layanan berbasis konektivitas.

    “Indonesia menunjukkan perkembangan positif, dimana adopsi IPv6 naik dari 6% pada 2022 menjadi 16% pada 2024. Pemerintah menargetkan 31% adopsi pada 2030, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya penetrasi 5G yang baru 4,4% populasi mengakses 5G/Net5.5G, serta kurangnya infrastruktur pemancar, keterbatasan perangkat, dan masalah alokasi spektrum,” kata Raden. 

    Di sisi lain, pemanfaatan 5G juga masih tertinggal secara regional, dengan kecepatan rata-rata 58,3 Mbps dan waktu penggunaan yang rendah. Namun potensi masa depannya tetap besar, dimana Net5.5G menawarkan latensi ultra rendah, jaringan lebih cerdas, dan dukungan penuh untuk smart city hingga kendaraan otonom. 

    Wijaya pun menegaskan kehadiran teknologi IPv6 mampu membawa manfaat pada ekspansi IoT, keamanan jaringan, efisiensi routing, dan masa depan digital Indonesia.

    Respons Operator

    Sementara itu, Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna menjelaskan, bagi para operator seluler adopsi IPv6 membawa peningkatan keamanan signifikan karena IPsec menjadi komponen wajib dalam arsitektur IPv6, dan memungkinkan enkripsi end-to-end.

    “IPv6 juga menghapus fragmentasi oleh router, sehingga hanya pengirim yang dapat melakukan fragmentasi, yang pada akhirnya menekan risiko serangan, sekaligus menuntut firewall IPv6 yang lebih kuat,” ujarnya. 

    Selain itu, IPv6 membantu mengatasi kebutuhan skalabilitas dan efisiensi routing dengan menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar. Peralihan dari manajemen routing manual ke sistem yang lebih terprogram membuka jalan bagi otomatisasi jaringan yang lebih fleksibel dan adaptif, terutama menghadapi beban trafik yang terus meningkat.

    Lebih jauh Indra mengungkapkan, IPv6 juga menawarkan efisiensi performa dan biaya, salah satunya melalui pengurangan ketergantungan pada CGNAT yang sebelumnya menjadi bottleneck. “Telkomsel menegaskan, telah membangun fondasi IPv6 sebagai default yang kuat pada core, transport, dan layanan untuk mendukung Net5.5G dan teknologi masa depan,” ujarnya. 

    President, Carrier IP Marketing & Solution Department Huawei Li Haifeng mengatakan seiring dengan makin pentingnya AI dalam strategi operator, IPv6 Enhanced Net5.5G mendorong integrasi mendalam antara jaringan dan AI. “Solusi AI WAN Huawei dengan arsitektur tiga-lapis yang terdiri dari router AI, koneksi, dan otak,” kata Li.

    Sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan melakukan upaya kolaboratif besar untuk mempercepat transformasi digital Indonesia diluncurkan hari ini dalam konferensi “IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025” di Jakarta. Konferensi ini mempertemukan pemerintah, asosiasi industri, operator, akademisi, serta penyedia teknologi dan pelaku sektor swasta lainnya untuk menyepakati sebuah strategi nasional dalam pengembangan konektivitas generasi berikutnya.

    Konferensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Universitas Indonesia, dan Telkom University (Tel-U) ini, menjadi bukti nyata pendekatan kolaboratif multipihak. 

    Puncak dari semangat kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran resmi whitepaper “Building Indonesia’s Connection Highway Based on IPv6 and Net5.5G” yang disusun bersama oleh BAPPENAS dan KOMDIGI.

  • Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Pakar Unair: Curah Hujan Ekstrem Bukan Satu-satunya Faktor Penyebab Banjir Sumatra

    Bisnis.com, SURABAYA – Bencana ekologis, yakni banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di pulau Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengundang sorotan dari pakar kebencanaan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hijrah Saputra.

    Hijrah menuturkan bencana yang terjadi di pulau Sumatra tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem yang tengah melanda Asia Tenggara dan berhubungan dengan perubahan pola hujan. Hal tersebut dibuktikan dengan banjir yang juga terjadi di Malaysia hingga Thailand.

    “Pemicu utamanya yaitu curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar dan bibit siklon di Selat Malaka yang juga memicu banjir besar di beberapa negara bagian Malaysia,” ujar Hijrah, Kamis (4/12/2025).

    Namun, ia menyebut bahwa terdapat faktor lain yang turut andil memperparah bencana di Sumatra, hingga merenggut ratusan korban jiwa, berbagai fasilitas umum rusak parah, hingga menyebabkan ribuan orang harus kehilangan tempat tinggal. Faktor tersebut ialah kondisi lingkungan yang telah rusak.

    “Faktor penyebab banjir di Sumatra adalah kondisi lingkungan, seperti lereng gundul, permukiman di sekitar sungai, drainase terbatas, dan infrastruktur vital yang belum adaptif,” bebernya.

    Menurutnya, aktivitas penebangan kayu di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah faktor yang memperparah bencana tersebut. Dalam ekosistem, pohon berperan vital sebagai penyimpanan cadangan air tanah dan berfungsi menahan struktur tanah agar tidak terjadi longsor.

    “Video dan foto yang beredar menunjukkan banyak kayu terdampar di sungai dan pesisir. Itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan bukti adanya aktivitas penebangan yang tidak terkendali. Penebangan hutan membuat daya serap berkurang, memperbesar limpasan air, dan meningkatkan risiko longsor,” tegasnya.

    Dalam upaya penanganan bencana, Hijrah mengapresiasi langkah cepat pemerintah, seperti evakuasi menggunakan helikopter dan kapal perang, distribusi logistik, pemulihan listrik, hingga operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut menunjukkan respon darurat yang berjalan cukup baik. Namun, menurutnya pemerintah masih perlu meningkatkan antisipasi untuk meminimalisasi kejadian serupa terjadi kembali.

    “Antisipasi jangka panjang masih lemah, sistem peringatan dini belum menjangkau desa terpencil, tata ruang belum disiplin, dan rehabilitasi lingkungan masih sporadis. Antisipasi jangka pendek mungkin sudah cepat walaupun ada beberapa titik yang sulit dijangkau secara geografis agak sedikit terlambat,” ucapnya.

    Hijrah mengungkapkan terdapat tiga tahapan langkah konkret yang dapat dijalankan. Pertama, langkah jangka pendek, yakni fokuskan SAR dalam 72 jam pertama usai terjadinya bencana, suplai logistik, dan layanan kesehatan. 

    Langkah kedua, yakni jangka menengah adalah melakukan audit kerusakan, perbaikan infrastruktur, dan relokasi warga dari zona merah. Terakhir, jangka panjang, dengan rehabilitasi DAS, reboisasi lereng, normalisasi sungai, hingga integrasi mitigasi bencana ke RPJMD. 

    “Ini bukan sekadar takdir, tapi konsekuensi dari cara kita mengelola alam dan kesiapan sistem kita. Kalau kita ingin mengurangi korban di masa depan, maka ketahanan harus dibangun dari disiplin tata ruang, ekologi DAS, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara regional,” pungkasnya.

  • Prabowo Beri Nama Bayi Panda yang Lahir di Taman Safari Satrio ‘Rio’ Wiratama

    Prabowo Beri Nama Bayi Panda yang Lahir di Taman Safari Satrio ‘Rio’ Wiratama

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar bahagia hadir dari dunia konservasi Indonesia saat menyambut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Rakyat China (RRC) Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Prabowo menjelaskan bahwa lahir seekor bayi panda lahir pada Rabu (27/11/2025) pukul 17.31 WIB yang menjadi simbol optimisme dan keberhasilan upaya pelestarian satwa langka.

    Pada usia lima hari, berat tubuhnya tercatat 228 gram. Berdasarkan pemeriksaan awal tim medis, bayi panda ini diduga berjenis kelamin jantan, meskipun penentuan final masih akan dilakukan beberapa minggu ke depan.

    Prabowo lalu menceritakan permintaan Taman Safari agar dirinya memberi nama bagi bayi panda tersebut.

    “Habis itu, Taman Safari minta saya kasih nama. Saya kasih nama Satrio Wiratama. Artinya pejuang, mulia, yang berani, dan berbudi luhur. Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio,” tutur Prabowo.

    Dalam pertemuan itu, tampak Kepala Negara memperlihatkan foto bayi panda Rio kepada Ketua Wang usai pertemuan tête-á-tête

    “Kami dapat laporan, kemarin. Jadi panda ini diberi 10 tahun yang lalu. Baru kemarin melahirkan satu bayi,” kata Prabowo sambil menunjukkan foto hewan endemik China itu.

    Bayi panda Rio merupakan keturunan induk Hu Chun dan pejantan Cai Tao, pasangan panda raksasa yang dihadiahkan oleh Presiden China Xi Jinping kepada Indonesia pada 2017 melalui kerja sama konservasi internasional.

    Hingga saat ini, hanya sekitar 20 negara di dunia yang menerima panda melalui mekanisme antarkepala negara, menempatkan Indonesia pada posisi terhormat dalam kolaborasi konservasi global.

    Kelahiran bayi panda ini merupakan hasil proses reproduksi alami yang dimulai sejak Agustus 2025. Tim medis melakukan pengawasan ketat melalui pemeriksaan hormon, analisis urin, dan observasi intensif.

  • IPW: Banyak Masyarakat Kecewa dengan Proses Hukum oleh Polisi

    IPW: Banyak Masyarakat Kecewa dengan Proses Hukum oleh Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia Police Watch  (IPW) mengungkapkan banyak masyarakat kecewa dengan proses penegakan hukum oleh polisi. IPW menyampaikan proses hukum kepolisian terlalu berbelit.

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso saat Rapat Panja bersama Komisi XII terkait Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, Kamis (4/12/2025). Sugeng menjelaskan permasalahan tersebut berasal dari laporan masyarakat ke IPW.

    “Pengaduan kepada IPW terbanyak adalah soal kekecewaan masyarakat terkait dengan penegakan hukum,” kata Sugeng.

    Dia menyampaikan masyarakat kerap mengeluh pada tahap pelaporan di SPKT karena banyaknya pertanyaan kepada pelapor. Permasalahan kedua adalah proses administrasi yang lambat.

    Sugeng menambahkan pelapor kerap terhambat karena banyaknya biaya tidak terduga dalam proses pengusutan suatu perkara. Selain itu, tantangan lainnya adalah pemberitahuan hasil penyidikan kepada pelapor maupun terlapor.

    Menurutnya, pemberitahuan hasil penyidikan erat dengan kegiatan transaksional untuk menentukan apakah suatu perkara perlu dilanjutkan atau tidak. Apalagi, hasil gelar perkara hanya disampaikan kepada atasan atau dalam hal ini adalah kepala reserse, termasuk penanganan gelar perkara khusus.

    “Gelar perkara khusus ini juga problem untuk pencari keadilan. Karena tidak ada kepastian kapan mereka bisa mendapatkan gelar perkara khusus. Jangka waktu yang lama tidak jelas sementara perkara nasib mereka sudah jalan tiba-tiba P21 atau dihentikan,” ujarnya.

    Sugeng mengemukakan bahwa jika seseorang ingin mendapatkan hasil gelar perkara, maka perlu “melobi” Pengawas Penyidikan (Wassidik). Temuan lainnya dari IPW adalah normalisasi kesalahan di internal kepolisian baik dari tingkat bawah hingga atas. Sehingga menurutnya struktural Polri perlu dibenahi.

    “Ada satu praktek yang disebut Silent Blue Coat. Silent Blue Coat ini adalah satu praktek yang mentolerir adanya pelanggaran di internal,” pungkasnya.