Author: Bisnis.com

  • OTT KPK di Kantor Pajak Jakarta Utara, DJP Pastikan Pihaknya akan Kooperatif

    OTT KPK di Kantor Pajak Jakarta Utara, DJP Pastikan Pihaknya akan Kooperatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan angkat bicara terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pajak Jakarta Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu, Rosmauli mengatakan pihaknya bakal mendukung penegakan hukum oleh KPK terkait kasus di kantor pajak Jakarta Utara.

    “Direktorat Jenderal Pajak menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum,” ujar Rosmauli saat dihubungi, Sabtu (10/1/2026).

    Dia menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh terhadap integritas, akuntabilitas, dan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik. 

    Oleh sebab itu, kata Rosmauli, DJP siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Pimpinan DJP berkomitmen memastikan penegakan disiplin internal dilakukan secara tegas dan konsisten. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian,” imbuhnya.

    Adapun, DJP mengimbau kepada seluruh pegawai pajak agar bisa mematuhi kode etik dan menjauhi segala bentuk korupsi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan.

    Sekadar informasi, KPK menyatakan telah menggelar operasi senyap di kantor pajak Jakarta Utara. Dari OTT itu, KPK telah mengamankan delapan orang yang terdiri dari pegawai pajak hingga wajib pajak.

    Belum diketahui secara pasti duduk perkara dari kasus ini. Namun, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa kasus ini berkaitan dengan suap pengurangan pajak.

    “Suap terkait pengurangan nilai pajak,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).

  • Bos Pertamina Bertemu Purbaya, Bahas Merger 3 Subholdig Migas

    Bos Pertamina Bertemu Purbaya, Bahas Merger 3 Subholdig Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan dari jajaran direksi PT Pertamina (Persero) di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (9/1/2026).

    Pertemuan itu membahas rencana penggabungan atau merger tiga subholding hilir migas dari perusahaan pelat merah tersebut. Adapun, ketiga subholding itu yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

    “Menkeu Purbaya menerima jajaran direksi Pertamina di Kantor Kemenkeu sore ini. Integrasi bisnis hilir Pertamina menjadi topik pembahasan utama,” demikian tulis akun Instagram resmi Purbaya, @menkeuri seperti dikutip Sabtu (10/1/2026).

    Purbaya mengaku menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan Pertamina, khususnya dalam menciptakan efisiensi bisnis, termasuk melalui integrasi bisnis hilir yang akan dilakukan.

    “Dalam pertemuan tersebut, Menkeu Purbaya juga menyampaikan dukungan penuh bagi Pertamina untuk semakin berkontribusi mewujudkan ketahanan energi nasional,” tulis akun tersebut.

    Asal tahu saja, rencana merger tiga anak usaha hilir migas Pertamina mulanya direncanakan rampung pada 1 Januari 2026. Namun, hingga saat ini rencana itu belum terealisasi.

    Pada akhir 202, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa rencana merger tiga anak usaha tersebut sudah sampai di tahap finalisasi dan akan dilaporkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Pelaporan ke Danantara, tutur Simon, bertujuan untuk memperoleh persetujuan.

    “Kita sih kejarnya mudah-mudahan per 1 Januari 2026 sudah terlaksana [merger] gitu,” ujar Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dikutip dari Antara, Selasa (11/11/2025) lalu.

    Berdasarkan catatan Bisnis, rencana penggabungan ketiga anak usaha itu pertama kali Simon sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN di Jakarta, Kamis (11/9/2025). 

    Langkah konsolidasi ini tak lepas dari tantangan global, seperti penurunan harga hingga permintaan minyak dunia, yang menekan kinerja subholding perseroan. Sebagai contohnya yang dialami KPI.

    Simon mengungkapkan bahwa margin bisnis kilang semakin kecil seiring turunnya permintaan, sementara kapasitas produksi kilang global meningkat. 

    “Dengan marginnya semakin kecil, tentunya secara keseluruhan, secara konsolidasi kan akan berpengaruh kurang baik ke bottom line perusahaan. Dengan demikian, supaya lebih efektif memang ada beberapa kajian di kita untuk menggabungkan antara kilang, PIS, dan PPN,” ujarnya.

    Simon juga mengatakan bahwa langkah ini juga sebagai upaya penyelarasan strategi bisnis dengan pemegang saham baru, BPI Danantara. 

    “Dulu kan gini, dulu kan kita satu ini juga ya, antara hulu hilir, kemudian kita melakukan saat itu subholding, holdingisasi supaya bergerak lebih hijau. Tetapi sebagai organisasi, sebagai institusi yang tentunya terus berkembang, kita harus menyesuaikan juga perkembangan situasi,” katanya.

  • Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi I Dibuka Gratis hingga 22 Januari 2026

    Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi I Dibuka Gratis hingga 22 Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) resmi memperpanjang periode fungsional Jalan Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum). Langkah ini diambil guna menjamin kelancaran mobilisasi kendaraan logistik dan tanggap darurat pascabencana di Provinsi Aceh.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa perpanjangan masa operasional ini bertujuan untuk menjaga stabilitas distribusi kebutuhan dasar masyarakat agar tidak terganggu oleh kendala aksesibilitas di jalur reguler.

    “Yang paling utama bagi kami adalah menjaga jalur logistik tetap terbuka. Akses masuk untuk bahan kebutuhan masyarakat dan kegiatan industri tidak boleh terputus. Masyarakat tidak boleh sampai mengalami kesulitan akibat terhambatnya distribusi,” ujar Dody dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (10/1/2026).

    Berdasarkan kebijakan terbaru, masa operasional fungsional ruas tersebut diperpanjang hingga 22 Januari 2026. Selain durasi hari yang ditambah, jam operasional yang semula terbatas pukul 08.00–18.00 WIB, kini diperluas menjadi 24 jam penuh setiap hari.

    Sementara itu, secara teknis ruas tol sepanjang seksi Padang Tiji–Seulimeum ini dibuka untuk dua arah dan dikhususkan bagi Kendaraan Golongan I serta armada angkutan logistik pembawa bantuan. 

    Mengingat statusnya yang masih dalam tahap konstruksi, pemerintah menerapkan sistem filtrasi kendaraan di Interchange (IC) Seulimeum Jalur B dan akses masuk Padang Tiji.

    Kementerian PU dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga telah melakukan penguatan aspek keselamatan dengan penambahan rambu dan penempatan petugas siaga. Pengguna jalan juga diminta mewaspadai titik-titik penyempitan lajur akibat potensi longsoran di beberapa area tertentu.

    Meskipun masih berstatus fungsional, para pengguna jalan tetap diwajibkan melakukan tapping kartu uang elektronik di gerbang tol untuk pendataan arus lalu lintas. 

    Adapun batas kecepatan maksimal yang ditetapkan adalah 60 km/jam demi menjaga keamanan di area yang masih dalam pengerjaan fisik tersebut.

  • Kilang Raksasa di Balikpapan Rp123 Triliun Siap Diresmikan Prabowo

    Kilang Raksasa di Balikpapan Rp123 Triliun Siap Diresmikan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Proyek kilang raksasa atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan bakal diresmikan dalam waktu dekat.

    Proyek besutan PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI) itu mencakup sistem penerimaan minyak mentah, pengolahan, hingga penunjang keandalan rantai pasok energi secara menyeluruh.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, RDMP Balikpapan bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Iya [diresmikan dalam waktu] sangat dekat ini. Insya Allah [diresmikan Presiden Prabowo],” kata Loade di Jakarta, Jumat (10/1/2026) malam.

    Proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun sejak 2019 ini, dinilai menjadi tonggak penting dalam pengembangan infrastruktur energi nasional yang terintegrasi.

    Pasalnya, proyek dengan total investasi setara Rp123 triliun ini untuk memodernisasi kilang eksisting. Oleh karena itu, RDMP Balikpapan akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak, menghasilkan BBM berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, mendorong hilirisasi industri petrokimia, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menuturkan, RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis yang dibangun secara terintegrasi dari penyediaan bahan baku, pipa transfer hingga produksinya.

    “RDMP Balikpapan menjadi fondasi penting penguatan sistem energi nasional. Melalui pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, Pertamina memastikan keandalan pasokan minyak mentah dan operasional kilang yang lebih efisien dan berkelanjutan,” ujarnya melalui keterangan resmi.

    Dia menjelaskan, RDMP Balikpapan dirancang dan dilaksanakan dalam tiga lingkup utama proyek yang saling terhubung dan terintegrasi.

    Lingkup pertama adalah early work, yang mencakup 16 paket pekerjaan pendahuluan. Tahap ini meliputi persiapan dan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan utilitas sementara, serta pembangunan fasilitas penunjang konstruksi. 

    Adapun early work menjadi fondasi penting untuk mendukung kelancaran dan keselamatan seluruh tahapan konstruksi utama RDMP Balikpapan.

    Pada lingkup kedua, Pertamina melaksanakan pengembangan dan pembangunan fasilitas utama kilang yang mencakup 39 unit, terdiri dari 21 unit proses baru serta 13 unit fasilitas utilitas pendukung. 

    Baron mengatakan bahwa tidak hanya membangun unit baru, proyek ini juga melakukan revitalisasi 4 unit fasilitas utama pengolahan, antara lain unit distilasi minyak mentah, unit pengolahan residu, unit hydrocracking dan hydrotreating, serta pemulihan LPG.

    Pembangunan dan revitalisasi unit-unit ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan keandalan pengolahan minyak mentah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas produk BBM sesuai standar yang lebih tinggi.

    Lingkup ketiga merupakan penguatan infrastruktur penerimaan dan penyaluran minyak mentah, yang mencakup pembangunan dua tangki penyimpanan minyak mentah berkapasitas masing-masing 1 juta barel. 

    Pada tahap ini, Pertamina juga membangun jaringan pipa transfer line onshore dan offshore berdiameter 20 inci, unloading line onshore dan offshore berdiameter 52 inci, serta fasilitas Single Point Mooring (SPM) dengan kapasitas sandar kapal hingga 320.000 DWT. 

    Baron mengatakan, infrastruktur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan penerimaan minyak mentah dari kapal tanker berkapasitas besar.

    “Proyek RDMP Balikpapan akan mendukung visi Asta Cita Pemerintah dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional,” pungkas Baron.

  • Mendagri Usul Masyarakat Korban Bencana Sumatra Dapat BLT

    Mendagri Usul Masyarakat Korban Bencana Sumatra Dapat BLT

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian mencanangkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra guna mengungkit kembali daya beli masyarakat.

    Tito menyebut, langkah ini dinilai mendesak untuk menghidupkan kembali denyut ekonomi di wilayah terdampak. Di mana, intervensi pemerintah diperlukan dalam memastikan perputaran uang tetap terjadi di tengah upaya rehabilitasi infrastruktur fisik.

    “Kalau mereka diberikan bantuan BLT, itu otomatis mereka punya daya beli, dan ini akan terjadi putaran uang,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana bersama DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

    Secara lebih rinci, Tito mengusulkan agar masyarakat terdampak bencana Sumatra mendapat akses terhadap BLT Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos.

    Pasalnya, pemerintah telah melakukan cleansing data terhadap 3,97 juta penerima PKH yang selama ini dianggap tidak efektif. Dengan demikian, efisiensi ini diharapkan dapat dialihkan untuk membantu warga korban bencana.

    “Kenapa [BLT] ini nanti ada hubungannya dengan ekonomi? Menteri Perdagangan, Menteri UMKM itu sudah turun menghidupkan pasar [di Sumatra], menghidupkan yang namanya itu warung-warung, tapi yang belinya sedikit akhirnya komoditas busuk,” tandasnya.

    Lebih Lanjutkan, Tito turut menyampaikan usulan dari Menteri Kesehatan (Menkes) yang berencana memberikan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) demi memastikan masyarakat terdampak mendapatkan akses kesehatan gratis.

    Apabila mekanisme kombinasi bantuan tunai dan jaminan sosial benar-benar diadaptasi, pemerintah optimistis, stabilitas ekonomi di Sumatra dapat pulih lebih cepat.

    “Jadi kita harus dorong masyarakat ini untuk menerima bantuan, untuk memperkuat kuat daya beli,” pungkas Tito.

  • Pengusutan Pelaporan Pandji Pragiwaksono di Polda Metro Jaya Pakai KUHP Baru

    Pengusutan Pelaporan Pandji Pragiwaksono di Polda Metro Jaya Pakai KUHP Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menerapkan pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk proses pengusutan kasus Pandji Pragiwaksono.

    Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan Pandji dilaporkan atas dugaan penghasutan atau penistaan agama.

    “Untuk pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah KUHP baru,” ujar Reonald di Polda Metro Jaya, dikutip Sabtu (10/1/2026).

    Reonald menjelaskan Pandji dilaporkan atas materi yang dibawakannya saat acara komedi tunggal alias stand up comedy bertajuk Mens Rea. Acara itu pun disiarkan dalam platform streaming Netflix pada akhir tahun lalu.

    Dalam materi itu, Pandji sempat menyinggung soal tambang yang dikelola ormas NU dan Muhammadiyah terkait politik balas budi. Pelapor pun melaporkan Pandji atas dugaan pelanggaran Pasal 300 atau Pasal 301 UU No.1/2023 tentang KUHP.

    “Tentang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 KUHP, atau Pasal 301 KUHP, dan atau Pasal 242 KUHP, dan atau Pasal 243 KUHP. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini KUHP Baru,” pungkas Reonald.

    Berikut ini bunyi Pasal 300 dan 301 KUHP:

    Bunyi Pasal 300 KUHP:

    “Setiap orang di muka umum yang: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; c. atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama atau kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau dipidana denda paling banyak kategori IV”.

    Pasal 301 berbunyi:

    Ayat (1) “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau mendengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

    Ayat (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.

  • Infinix Note 60 – Huawei Mate 60 Bisa Telpon & SMS via Satelit, Tanpa Menara BTS

    Infinix Note 60 – Huawei Mate 60 Bisa Telpon & SMS via Satelit, Tanpa Menara BTS

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen HP asal China dan Amerika Serikat berlomba merilis ponsel yang bisa digunakan dengan jaringan satelit. Artinya, mereka tidak butuh menara telekomunikasi untuk berkomunikasi dengan pengguna smartphone lainnya. Nama Infinix, Huawei, dan Google masuk dalam daftar.

    Pada acara Consumer Electronics Show (CES) 2026 di Las Vegas, perusahaan itu secara resmi mengumumkan bahwa seri Infinix Note 60 yang terbaru dapat menggunakan fitur panggilan dan pesan satelit.

    Perangkat ini dipastikan menjadi ponsel pertama dari perusahaan yang mengintegrasikan sistem Komunikasi Satelit Infinix dan arsitektur pendingin cair HydroFlow.

    Melansir dari The Tech Outlook Jumat (9/1/2026), seri Infinix Note 60 dijadwalkan hadir di pasar pada tahun ini.

    Fitur unggulan utama pada seri ini adalah sistem Komunikasi Satelit yang mendukung transmisi data sebesar 4kbps. Teknologi tersebut memungkinkan pengguna melakukan panggilan dua arah serta layanan pesan singkat (SMS).

    “Teknologi ini mencakup hampir dua pertiga permukaan Bumi dan diposisikan sebagai koneksi darurat yang selalu aktif,” dikutip dari The Tech Outlook.

    Infinix menegaskan bahwa keunggulan sistem ini terletak pada kemudahan akses bagi pengguna. Konsumen nantinya dapat memanfaatkan konektivitas satelit tanpa perlu melakukan proses registrasi tambahan.

    Selain itu, perangkat lunak yang disematkan memungkinkan peralihan yang lancar (seamless) antara konektivitas seluler standar dan jaringan satelit.

    Dari sisi kinerja hardware, Infinix memperkenalkan inovasi manajemen suhu melalui sistem pendingin cair HydroFlow. Arsitektur baru ini menampilkan pompa keramik piezoelektrik ganda yang mampu mendorong cairan pendingin dengan kecepatan aliran 6,5 ml per menit.

    Sistem tersebut dipadukan dengan kipas piezoelektrik model baru yang menggunakan bilah getar ultra tipis setebal 0,1 mm. Kipas ini dirancang untuk berdenyut hingga 25.000 kali per detik guna memaksimalkan pembuangan panas dari komponen internal.

    Huawei

    Selain Infinix Note 60, Huawei telah lebih dahulu memperkenalkan Mate 60 Pro. Smartphone yang mendukung panggilan suara dan pesan dua arah melalui satelit (Beidou) saat tidak ada sinyal seluler. Fitur ini menjadi penyelamat nyawa untuk komunikasi darurat di area terpencil, meskipun saat ini hanya tersedia di China melalui operator China Telecom dan memerlukan biaya layanan tambahan.

    Fitur ini menjadikannya pesaing kuat iPhone karena menawarkan konektivitas satelit lebih unggul, termasuk kemampuan panggilan suara, selain konektivitas 5G internalnya. 

    Google

    Amerika Serikat memiliki Google Pixel 9 dengan fitur Satelit SOS yang memungkinkan pengguna menghubungi layanan darurat melalui satelit saat tidak ada sinyal seluler atau Wi-Fi. Fitur baru dapat diaktifkan dii AS dan gratis selama dua tahun pertama saat diluncurkan.

    Fitur ini bekerja dengan mengirimkan pesan dan lokasi ke petugas darurat, dan memerlukan aplikasi Google Messages sebagai aplikasi SMS default.  (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • KPK Ungkap OTT di Jakut Terkait Suap Pengurangan Pajak

    KPK Ungkap OTT di Jakut Terkait Suap Pengurangan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pajak Jakarta Utara berkaitan dengan dugaan suap.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan suap itu berkaitan dengan pengurangan nilai pajak terhadap wajib pajak.

    “Suap terkait pengurangan nilai pajak,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).

    Di samping itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan dalam operasi senyap itu pihaknya telah menangkap delapan orang.

    Meskipun tidak menjelaskan detailnya, delapan orang itu berasal dari pegawai pajak hingga pihak wajib pajak.

    “Sampai saat ini, Tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang, beserta barang bukti dalam bentuk uang,” ujar Budi 

    Dia menambahkan saat ini delapan orang itu tengah diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK agar peristiwa ini terungkap secara terang benderang.

    “Para pihak selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Merah Putih,” pungkas Budi.

    Sekadar informasi, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak, apakah menjadi tersangka atau saksi.

  • Serangan Ransomware Makin Ganas, Korban di Global Meningkat 50% pada 2025

    Serangan Ransomware Makin Ganas, Korban di Global Meningkat 50% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Firma keamanan siber Emsisoft mencatat kenaikan serangan ransomware sepanjang 2025 dengan jumlah korban yang terpublikasi di situs pemerasan meningkat lebih dari 50% dibandingkan data 2023.

    Dalam laporan bertajuk 2025 State of Ransomware in the US, Emsisoft mengungkapkan bahwa intensitas serangan terus mendaki meskipun aparat penegak hukum telah melakukan serangkaian penindakan agresif.

    Salah satu keberhasilan aparat adalah penutupan operasi kelompok besar BlackSuit pada Agustus lalu, namun hal tersebut belum cukup membendung tren kenaikan korban.

    Melansir dari The Register Sabtu (10/1/2026), data yang dihimpun dari situs kebocoran data atau leak sites di dark web, seperti Ransomware.live dan RansomLook.io menunjukkan lebih dari 8.000 klaim korban di seluruh dunia pada 2025. Angka ini naik lebih dari setengahnya jika disandingkan dengan statistik dua tahun sebelumnya.

    Emsisoft menegaskan bahwa angka statistik tersebut hanyalah yang nampak dari realitas kejahatan siber yang sebenarnya. Data tersebut hanya mencakup insiden di mana peretas memutuskan untuk mempublikasikan bukti peretasan, sementara banyak korban lain memilih membayar tebusan atau memulihkan sistem secara diam-diam tanpa melapor.

    Laporan tersebut menyoroti adanya pergeseran struktural fundamental dalam ekosistem ransomware yang mempersulit mitigasi. Jumlah kelompok aktif tercatat membengkak dari hanya beberapa lusin pada 2023 menjadi ratusan pada akhir 2025.

    Ekosistem ini kini tidak lagi didominasi oleh segelintir pemain besar atau “mega-brand”, melainkan menjadi lebih terfragmentasi dengan bermunculannya ratusan entitas kecil. 

    Fragmentasi ini menjelaskan mengapa penindakan hukum terhadap infrastruktur geng besar tidak serta-merta menurunkan volume serangan secara agregat.

    Mematikan infrastruktur satu “brand” kejahatan siber dinilai hanya menghentikan operasi merek tersebut, namun jarang berhasil menghentikan individu di baliknya. 

    Para operator ini cenderung muncul kembali dengan identitas baru atau bergabung dengan sindikat lain yang membutuhkan tenaga ahli berpengalaman.

    Di tengah pasar yang makin marak tersebut, beberapa pemain lama seperti Qilin, Akira, Cl0p, dan Play tetap mendominasi daftar korban. 

    Kendati demikian, Emsisoft memperingatkan agar pelaku industri tidak melihat penghitungan ini sebagai klasemen yang mutlak, mengingat beberapa kelompok cenderung lebih agresif dalam mempermalukan korban dibanding yang lain.

    Selain struktur organisasi, taktik inisiasi serangan juga mengalami perubahan yang berdampak pada strategi pertahanan korporasi. 

    Meskipun eksploitasi celah keamanan (bugs) masih menjadi pintu masuk, para geng peretas kini makin mengandalkan metode lama seperti phishing, pencurian kredensial, dan rekayasa sosial.

    Kelompok peretas seperti Scattered Lapsus$ Hunters diketahui lebih menyukai pendekatan yang memotong langsung pertahanan perimeter jaringan melalui manipulasi akses, alih-alih mencoba menembusnya secara teknis. 

    Analis Intelijen Ancaman Emsisoft Luke Connolly menilai perputaran pelaku dan efektivitas taktik non-teknis ini menjadi bahan bakar utama keberlangsungan ekosistem ransomware.

    “Selama afiliasi tetap melimpah dan rekayasa sosial tetap efektif, jumlah korban kemungkinan akan terus meningkat,” kata Connolly dikutip. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • China Ciptakan Teknologi Pembuat ‘Matahari Buatan’, Era Energi Bersih Tiba

    China Ciptakan Teknologi Pembuat ‘Matahari Buatan’, Era Energi Bersih Tiba

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim peneliti dari China di fasilitas Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) mengumumkan terobosan penting dalam teknologi energi masa depan.

    Melansir dari Futursism Sabtu (10/1/2026), disebut sebagai reaktor matahari buatan China, EAST menggunakan medan magnet yang kuat untuk menahan plasma di tempatnya sambil memanaskannya hingga suhu ekstrem.

    Melalui publikasi di jurnal Science Advances, para ilmuwan berhasil membuktikan bahwa reaktor fusi dapat beroperasi stabil dalam kondisi kepadatan plasma yang sangat tinggi. Temuan ini mematahkan batasan teori lama yang selama ini menghambat efisiensi reaktor fusi nuklir.

    Pencapaian ini berpusat pada penemuan “density-free regime”. Dalam istilah teknis, eksperimen ini sukses menembus “Batas Greenwald”. Selama puluhan tahun, batas ini dianggap sebagai titik maksimal kepadatan plasma; jika dilanggar, reaksi fusi biasanya menjadi kacau dan berhenti bekerja. 

    Namun, tim EAST membuktikan bahwa operasional reaktor bisa tetap stabil dan aman meski melampaui batas kecepatan tersebut.

    Kunci keberhasilan ini terletak pada penerapan teori plasma-wall self organization (PWSO). Secara sederhana, para peneliti mengatur tekanan gas dan pemanasan awal dengan sangat presisi menggunakan gelombang mikro (electron cyclotron resonance heating). 

    Strategi ini menciptakan keseimbangan antara plasma panas dan dinding logam reaktor, sehingga meminimalisir gangguan energi yang biasanya terjadi saat kepadatan dinaikkan.

    Dalam reaksi fusi yang membutuhkan suhu hingga 150 juta kelvin, tenaga listrik yang dihasilkan akan meningkat drastis seiring dengan bertambahnya kepadatan plasma.

     Dengan kemampuan beroperasi di densitas tinggi tanpa risiko meledak atau mati, reaktor masa depan dapat memproduksi energi jauh lebih besar dengan infrastruktur yang sama, sehingga menekan biaya produksi listrik fusi 

    Salah satu pimpinan riset, Prof. Ping Zhu, mengatakan bahwa temuan ini membuka peta jalan yang praktis untuk pengembangan reaktor generasi berikutnya. 

    “Temuan ini menyarankan jalur yang praktis dan dapat diskalakan untuk memperluas batas densitas dalam Tokamak,” kata Zhu mengutip laporan riset tersebut.

    Ke depan, tim berencana menerapkan metode ini pada mode operasi berkinerja tinggi di reaktor EAST. 

    Langkah ini bertujuan untuk memvalidasi apakah stabilitas yang sama dapat dipertahankan saat reaktor dipacu pada kapasitas penuhnya menuju tahap ignition atau penyalaan mandiri.

    Optimisme terhadap energi fusi sebagai solusi listrik bersih tanpa limbah radioaktif jangka panjang terus meningkat. Sektor swasta mulai agresif berinvestasi, seperti langkah Microsoft yang telah menyepakati kontrak pembelian listrik fusi dari Helion Energy mulai tahun 2028. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)