Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Cek Penerima BLT Kesra dan Jadwal Pencairan Akhir Desember 2025

    Cek Penerima BLT Kesra dan Jadwal Pencairan Akhir Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan cek penerima BLT Kesra akhir Desember 2025 sekaligus mencairkan bantuan sebelum batas waktu berakhir.

    Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) tahap terakhir tahun ini dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2025. Jika tidak dicairkan hingga tenggat waktu, dana bantuan berpotensi dikembalikan ke kas negara.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pencairan tepat waktu sangat penting agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. BLT Kesra menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga daya beli keluarga miskin dan rentan, khususnya menjelang pergantian tahun.

    “BLT Kesra merupakan instrumen strategis perlindungan sosial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjelang pergantian tahun,” ujar Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta.

    Siapa yang Berhak Mendapatkan BLT Kesra?

    Fokus utama penyaluran BLT Kesra adalah keluarga yang benar-benar masuk dalam kategori miskin dan rentan. Penerima BLT Kesra adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Secara lebih rinci, kelompok yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah:

    Keluarga yang masuk desil 1 hingga desil 4
    Termasuk dalam 40 persen penduduk termiskin secara nasional
    Data telah melalui proses verifikasi dan validasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS)

    Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, dari target sekitar 35 juta jiwa, Kemensos menetapkan 28 juta orang dinyatakan layak menerima bantuan BLT Kesra tahap akhir 2025. Penegasan kriteria ini penting agar masyarakat tidak salah persepsi dan memahami bahwa bantuan diberikan secara selektif dan berbasis data resmi pemerintah.

    Besaran Bantuan BLT Kesra Akhir 2025

    Pada pencairan BLT Kesra akhir Desember 2025, setiap KPM menerima total bantuan sebesar Rp900.000. Nominal ini merupakan akumulasi bantuan untuk tiga bulan, yakni:

    Oktober 2025
    November 2025
    Desember 2025

    Dengan nilai yang cukup signifikan tersebut, pemerintah berharap kebutuhan pokok keluarga penerima dapat terpenuhi dengan baik di penghujung tahun.

    Jadwal dan Syarat Pencairan BLT Kesra Desember 2025

    Adapun jadwal pencairan BLT Kesra akhir Desember 2025 berlangsung hingga 31 Desember 2025. Kemensos mengingatkan bahwa ini sekaligus menjadi batas waktu pencairan BLT Kesra Desember 2025.

    “Segera lakukan pengecekan dan pencairan sebelum operasional perbankan dan kantor pos ditutup pada akhir tahun,” tegas Mensos Saifullah Yusuf.

    Masyarakat diimbau tidak menunda pencairan, terutama mengingat keterbatasan jam operasional bank dan kantor pos menjelang libur akhir tahun.

    Sebelum mencairkan bantuan, KPM perlu memastikan telah memenuhi syarat pencairan BLT Kesra akhir Desember 2025, antara lain:

    Terdaftar sebagai penerima BLT Kesra di DTKS
    Membawa KTP asli
    Membawa Kartu Keluarga (KK)
    Nama penerima tercantum di sistem Kemensos

    Tanpa kelengkapan dokumen tersebut, proses pencairan berpotensi tertunda.

    Cara Mencairkan BLT Kesra Akhir Desember 2025

    Terdapat dua jalur resmi dalam cara mencairkan BLT Kesra akhir Desember 2025, yaitu:

    Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri)
    Jalur ini diperuntukkan bagi KPM yang memiliki rekening bank. Dana akan langsung ditransfer ke rekening penerima.
    PT Pos Indonesia
    Bagi penerima non-rekening, pencairan dilakukan secara tunai di kantor pos dengan membawa KTP dan KK atau surat undangan resmi.

    Cara Cek Nama Penerima BLT Kesra Desember 2025 Lewat KTP

    Masyarakat dapat melakukan cara cek nama penerima BLT Kesra Desember 2025 secara mandiri melalui laman resmi Kemensos:

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
    Masukkan data wilayah sesuai KTP
    Masukkan nama lengkap sesuai KTP
    Isi kode captcha
    Klik “Cari Data”

    Jika terdaftar, sistem akan menampilkan status penerima dan periode bantuan.

    Cara Cek Penerima BLT Kesra Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Selain website, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos:

    Unduh aplikasi di Play Store atau App Store
    Buat akun dan lengkapi data diri
    Unggah foto KTP dan swafoto
    Login dan buka menu Profil

    Informasi bantuan akan otomatis ditampilkan jika terdaftar.

    Sebagai tambahan, informasi penerima BLT Kesra juga bisa diperoleh melalui pengumuman resmi di tingkat RT/RW, kelurahan, atau surat undangan dari PT Pos Indonesia. Dengan memahami siapa yang berhak, cara cek penerima, serta prosedur pencairan, masyarakat diharapkan tidak melewatkan haknya atas BLT Kesra sebelum akhir Desember 2025. 

  • Pengawasan Diperketat, Syarat Dokumen Cukai Minuman Alkohol Berlaku untuk Seluruh Jumlah dan Kadar

    Pengawasan Diperketat, Syarat Dokumen Cukai Minuman Alkohol Berlaku untuk Seluruh Jumlah dan Kadar

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menjelaskan ihwal pengawasan yang diperketat terhadap cukai peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.89/2025. 

    Untuk diketahui, PMK No.89/2025 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran dan Pengangkutan Barang Kena Cukai merupakan beleid yang mengubah sejumlah aturan dalam peraturan sebelumnya yakni PMK No.226/2014. Beleid yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu diundangkan pada 18 Desember 2025 dan mulai berlaku 1 Januari 2026. 

    Sebagai pelaksana aturan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengatakan bahwa PMK No.89/2025 itu merupakan bentuk penguatan pengawasan terhadap MMEA. Perubahan utama dalam ketentuan tersebut adalah kewajiban penggunaan dokumen cukai CK-6 untuk setiap pengangkutan MMEA yang dilakukan oleh penyalur, tanpa melihat jumlah maupun kadar alkoholnya.

    Sebelumnya, kewajiban pelindungan dengan dokumen cukai CK-6 hanya berlaku untuk pengangkutan MMEA dengan jumlah di atas 6 liter, sehingga peredaran MMEA dalam jumlah kecil belum seluruhnya tercatat dan terpantau secara optimal. 

    “Melalui ketentuan baru ini, seluruh peredaran MMEA dari penyalur dapat terekam dengan lebih baik, sehingga pengawasan menjadi lebih menyeluruh dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” terang Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto melalui keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025). 

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, pada poin aturan penimbunan sebagaimana diatur dalam pasal 2 PMK No.89/2025, barang kena cukai (BKC) yang belum dilunasi cukainya dapat ditimbun di dalam Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB). 

    Bedanya, TPS berlokasi di kawasan pabean, sedangkan TPB berada di kawasan berikat yang mendapatkan sejumlah fasilitas pembebasan pungutan perpajakan termasuk cukai.

    Sebelumnya, BKC yang belum dilunasi cukainya hanya bisa ditimbun di TPS yang berlokasi di pabrik. Akan tetapi, dengan adanya Kawasan Berikat sebagaimana diatur di dalam PMK No.131/2018, maka BKC yang belum dilunasi cukainya bisa ditimbun di kawasan tersebut.

    Sementara itu, pemasukan BKC ke pabrik diatur di dalam pasal 4 pada PMK terbaru dan pengeluaran BKC dari pabrik pada pasal 5. Persyaratannya kini diperketat yakni kewajiban adanya Dokumen Cukai. Hal tersebut belum diatur pada PMK No.226/2014 atau aturan sebelumnya.

    Kemudian, pada pasal 6 ayat (1), diatur bahwa pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap pemasukan maupun pengeluaran BKC. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan penilaian profil risiko atau pertimbangan lain yang ditentukan oleh Kepala Kantor yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.

    “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai jika terdapat dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara,” demikian bunyi pasal 6 ayat (3) PMK baru tersebut, dikutip Minggu (28/12/2025).

    Pada ayat (4), PMK itu mengatur bahwa pengawasan dilakukan terhadap pemasukan atau pengeluaran BKC berupa etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol. Hasil pengawasan itu menjadi dasar untuk membukukan dalam buku rekening BKC.

    Pada sisi pengangkutan, Menkeu juga mewajibkan agar pengangkutan BKC yang belum dilunasi cukainya wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai. Hal itu diatur dalam pasal 8 ayat (1), dan berlaku untuk pengangkutan BKC dengan fasilitas tidak dipungut atau pembebasan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Namun, ada beberapa pengecualian atas kewajiban dokumen cukai itu untuk pengangkutan sejumlah BKC. Pertama, tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan.

    Kedua, MMEA hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat Indonesia secara sederhana.

    Ketiga, impor BKC yang mendapat fasilitas pembebasan cukai. Keempat, BKC antar pabrik atau tempat penyimpanan dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang sama.

    Kewajiban penyertaan dokumen cukai juga berlaku untuk pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya. Pada pasal 9 ayat (2), aturan itu berlaku untuk etil alkohol dari pabrik, tempat penyimpanan, kawasan pabean, TPS atau TPB; MMEA dari pabrik, TPS atau TPB; serta etil alkohol dari peredaran bebas ke pabrik atau tempat penyimpanan untuk dimusnahkan atau diolah kembali.

    Selanjutnya, etil elkohol dan MMEA dari peredaran bebas ke tempat lain di luar pabrik untuk dimusnahkan dalam rangka pengembalian; etil alkohol dari tempat penjualan eceran; dan/atau MMEA dari penyalur atau tempat penjualan eceran.

    Adapun, aturan pada pasal 9 itu tidak berlaku untuk etil alkohol dan MMEA antar pengusaha BKC dengan NPPBKC yang sama; etol alkohol yang berasal dari tempat penjualan eceran yang dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC; etil alkohol dalam jumlam sampai dengan 6 liter yang berasal dari tempat penjualan eceran; MMEA dengan kadar sampai dengan 5% yang berasal dari tempat penjualan eceran; dan/atau MMEA dengan kadar lebih dari 5% dalam jumlah sampai dengan 6 liter yang berasal dari tempat penjualan eceran.

  • KKP Sertifikasi 9 Pulau Kecil Tahun Ini, Usai Ramai Isu Pulau Dijual

    KKP Sertifikasi 9 Pulau Kecil Tahun Ini, Usai Ramai Isu Pulau Dijual

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan sertifikasi terhadap 9 pulau-pulau kecil sepanjang 2025 sebagai upaya mengamankan aset negara. Hal ini menyusul maraknya polemik penjualan pulau di situs internasional.

    Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris menyampaikan sertifikasi tersebut merupakan bagian dari strategi negara untuk memastikan pulau-pulau kecil tetap berada dalam kendali pemerintah dan dapat dikembangkan secara terarah.

    Aris mengakui percepatan sertifikasi pulau-pulau kecil tak lepas dari sorotan publik terkait isu pulau yang diperjualbelikan. Alhasil, KKP mendorong agar seluruh pulau-pulau kecil disertifikasi atas nama negara atau pemerintah daerah untuk memperkuat penguasaan dan pengawasan negara.

    “Iya [karena isu pulau yang diperjualbelikan]. Jadi kami dorong semua pulau-pulau kecil itu disertifikasi atas nama negara. Negara, pemerintah daerah. Tapi kalau sudah dikuasai masyarakat, dengan masyarakat. Begitu dikerjasamakan di situ ada negara, ada masyarakat. Tapi KKP yang mencari investor,” kata Aris seusai konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

    Secara total, sejak 2011–2025, KKP telah mensertifikasi 81 pulau-pulau kecil. Pada tahun ini, 9 pulau yang disertifikasi berada di kawasan Balak-balakang, kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang lokasinya berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Menurut Aris, langkah sertifikasi ini diambil untuk menghindari persoalan penguasaan lahan seperti yang terjadi di Kepulauan Seribu, di mana sebagian lahan pulau sudah dimiliki perorangan sehingga menyulitkan pengembangan.

    Dia menjelaskan, dengan sertifikasi atas nama negara atau pemerintah daerah, maka proses pengembangan ke depan dinilai akan lebih cepat karena tidak perlu berurusan dengan kepemilikan individu.

    Dalam model tersebut, KKP berperan sebagai pihak yang mencarikan investor, sementara kepemilikan lahan tetap melibatkan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat agar tidak terjadi penggusuran.

    Dia juga mengeklaim sejumlah proyek pengembangan pulau berbasis skema tersebut telah berjalan. Salah satunya di Gili Kondo, Lombok Timur, yang dikembangkan investor asal Italia dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp1 triliun. Skema serupa juga berlangsung di Kepulauan Anambas dengan nilai investasi yang diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

    Sertifikasi lahan juga mendukung proyek strategis sektor kelautan lainnya, seperti pengembangan tambak garam di Pulau Rote. Proyek ini mencakup lahan sekitar 1.000 hektare dengan pembagian antara KKP, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta nilai investasi pemerintah mencapai Rp700 miliar.

    Aris menegaskan, seluruh sertifikasi pulau-pulau kecil tersebut diterbitkan atas nama negara melalui KKP untuk kemudian dikembangkan secara terukur dan berkelanjutan.

    Di sisi lain, sampai dengan November 2025, terdapat 164 penerbitan perizinan usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp28 miliar.

    “Memang target kita tahun 2025 itu adalah 150 dan capaian kita 164. Jadi capaiannya kurang lebih 108%, melebihi dari target yang sudah kita tetapkan,” pungkasnya.

  • Pengamat Ungkap Tantangan Industri Mobile Broadband hingga Satelit pada 2026

    Pengamat Ungkap Tantangan Industri Mobile Broadband hingga Satelit pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengungkapkan sejumlah tantangan utama yang masih membayangi industri telekomunikasi nasional, mulai dari layanan mobile broadband (MBB), fixed broadband (FBB), hingga layanan satelit.

    Pada segmen mobile broadband operator seluler, Ian menilai isu paling krusial adalah ketersediaan spektrum frekuensi baru. Menurutnya, kebutuhan frekuensi bagi operator seluler sudah berada pada tingkat yang sangat mendesak.

    “Beberapa frekuensi juga sudah ‘nganggur’ sebenarnya, 700, 2600, 26 GHz sudah siap. PR besar masih di 3500, khususnya mengenai mekanisme clearance,” kata Ian saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/12/2025).

    Ian menegaskan pita frekuensi 3.500 megahertz (MHz) memegang peran strategis dalam peta persaingan industri telekomunikasi sekaligus peningkatan kualitas layanan mobile broadband kepada pelanggan. Hal ini menjadi semakin penting jika pemerintah ingin mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk kecepatan layanan hingga 100 megabit per second (Mbps).

    Ke depan, Ian melihat peluang besar bagi industri mobile broadband seiring rencana pemerintah untuk merilis spektrum frekuensi baru dalam waktu dekat. Namun demikian, dia menekankan bahwa kesiapan kebijakan menjadi kunci agar industri dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

    “Dari sisi pemerintah harus mempersiapkan reserve price yang memungkinkan price recovery terjadi. Desain lelang juga harus mempertimbangkan kesehatan dan sustainable industri,” ungkapnya.

    Sementara itu, di sektor fixed broadband, tantangan terbesar masih berkaitan dengan keterjangkauan harga layanan. Ian menilai harga layanan fixed broadband saat ini relatif tinggi sehingga belum mampu menjangkau masyarakat secara luas.

    Selain itu, apabila layanan tersedia, pilihan masyarakat kerap jatuh pada paket dengan kualitas yang kurang optimal, seperti kecepatan rendah dan tingkat latency yang tidak terjaga dengan baik.

    Ian mengakui teknologi Fixed Wireless Access (FWA) dapat membantu menekan biaya penyediaan layanan. Namun, dalam jangka panjang, kualitas layanan fixed broadband tetap sangat bergantung pada pembangunan jaringan serat optik atau fiberisasi.

    Oleh karena itu, lanjut dia, fiberisasi membutuhkan belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar sehingga untuk memperluas jangkauan layanan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Menurut Ian, manfaat fiberisasi tidak hanya terbatas pada layanan fixed broadband, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai layanan digital lainnya, seperti mobile broadband, pusat data (data center), hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

    Di sisi lain, layanan satelit juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam mendukung target cakupan layanan nasional secara efisien dari sisi biaya.

    “Di satelit tantangan ada pada bagaimana mengoptimalkan penggunaan satelit untuk meningkatkan target coverage RPJMN secara cost effective,” kata Ian.

    Selain itu, tantangan lain terletak pada koordinasi penggunaan satelit agar tidak tumpang tindih dengan jaringan terestrial. Wilayah yang telah tercakup jaringan terestrial dinilai tidak perlu lagi menjadi target layanan satelit. Sebaliknya, satelit dapat difokuskan untuk melayani daerah yang benar-benar sulit dijangkau.

    Ian menambahkan, pemanfaatan satelit di wilayah komersial sebaiknya lebih diarahkan sebagai penopang ketahanan digital nasional. 

    “Terutama sebagai backup ketika terjadi bencana seperti Sumatera kemarin,” kata Ian.

  • KSP Pastikan Anggaran Bencana Tak Hambat Program Prioritas Pemerintah

    KSP Pastikan Anggaran Bencana Tak Hambat Program Prioritas Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari memastikan kebutuhan anggaran besar untuk penanganan bencana dan rehabilitasi tidak akan menghambat pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026. 

    Hal tersebut disampaikan Qodari usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).

    Menanggapi kekhawatiran terkait beban anggaran akibat bencana, Qodari menegaskan Presiden telah melakukan berbagai langkah efisiensi sejak awal pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga memperoleh tambahan sumber pendanaan dari hasil penegakan hukum di sejumlah sektor.

    “Inshaallah tidak, karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan dari depan, ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum,” ujar Qodari.

    Dia menyebutkan, sumber pendanaan tersebut antara lain berasal dari penataan kebun sawit, upaya pencegahan penyelundupan, hingga penertiban di sektor pertambangan. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah optimistis program prioritas tetap dapat berjalan sesuai rencana.

    Dalam kesempatan yang sama, Qodari juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo direncanakan melakukan kunjungan ke Aceh. Bahkan, Presiden disebut berencana merayakan malam pergantian tahun bersama masyarakat Aceh.

    “Pak Presiden akan ke Aceh dan insyaallah akan malam tahun baru nanti di Aceh dengan rakyat Aceh,” katanya.

    Kendati demikian, Qodari menegaskan belum ada pembahasan rinci dalam ratas terkait agenda spesifik Presiden selama berada di Aceh. Pembahasan rapat, kata dia, lebih difokuskan pada program dan kebijakan secara umum.

    “Tidak secara spesifik tadi bicara mengenai kegiatan di Aceh. Tapi kita mendengar bahwa beliau akan berencana ke Aceh,” ujarnya. 

    Saat ditanya mengenai lokasi kunjungan Presiden di Aceh, Qodari menyebut kemungkinan berada di wilayah Bener Meriah. Namun, ia meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi lebih lanjut.

    “Kalau tidak salah dengar Bener Meriah, tapi nanti dicrosscheck saja,” tandas Qodari.

  • Bencana Sumatra-Aceh, Kemendikdasmen Salurkan Dana Operasional Pendidikan Darurat Rp25 Miliar

    Bencana Sumatra-Aceh, Kemendikdasmen Salurkan Dana Operasional Pendidikan Darurat Rp25 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan dana operasional pendidikan darurat senilai Rp25,9 miliar untuk menunjang pendidikan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    “Dana operasional pendidikan darurat yang sudah kami serahkan seluruhnya ada Rp25.915.000.000 , untuk di Aceh Rp11.295.000.000, di Sumatra Barat Rp8.540.000.000, dan di Sumatra Utara Rp6.080.000.000,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti saat konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (30/12/2025).

    Selain itu, Abdul menjelaskan telah menyalurkan dukungan psikososial sebesar Rp300 juta untuk Aceh, Rp200 juta untuk Sumatra Utara dan Sumatra Barat. 

    Secara khusus bagi guru dan tenaga pendidikan yang terdampak telah disalurkan tunjangan dengan total 16.467 guru atau Rp32 miliar. Penyaluran ini juga menyasar guru di Lumajang, Jawa Timur yang terdampak letusan Gunung Semeru.

    “Total untuk Aceh grand totalnya adalah Rp15.722.000.000 untuk 7.861 guru. Kemudian di Sumatra Barat Rp5.590.000.000 untuk 2.795 guru, kemudian di Sumatra Utara Rp11.566.000.000 untuk 5783,” jelasnya.

    Adapun Jawa Timur tersalurkan Rp56 juta bagi 28 guru. Abdul menjelaskan sebagian penyaluran dana ini masih proses karena membutuhkan waktu cukup lama serta nominal besar, di mana transfer selanjutnya diberikan pada bulan Januari dan Februari 2026.

    Lebih lanjut, bantuan pendidikan lainnya di wilayah Sumatra-Aceh adalah school kit atau peralatan sekolah dengan total 27 ribu peralatan sekolah.

    Dari data yang dipaparkan, total sekolah yang terdampak sebanyak 4.149. Di Aceh sebanyak 2.756, Sumatra Barat 443, dan Sumatra Utara 950.

    “Sekolah yang sudah bisa beroperasi untuk di Aceh ada 2.226 atau 81 persen, kemudian di sumbar 380 atau 86 persen, dan di sumut 902 atau 95 persen,” terangnya.

    Abdul menyebut sejumlah sekolah telah masuk tahap pembersihan. Di Aceh, katanya, sebanyak 516 sekolah, Sumatra Barat 42 sekolah, dan Sumatra Utara 29 sekolah. Menurutnya, pemulihan fasilitas pendidikan masih memerlukan waktu yang cukup lama sesuai tingkat keparahan kerusakan.

  • Presiden Prabowo Dorong Pembentukan Lembaga Percepatan Pembangunan Perumahan

    Presiden Prabowo Dorong Pembentukan Lembaga Percepatan Pembangunan Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan besar-besaran pembangunan dan renovasi perumahan nasional melalui pembentukan lembaga khusus. 

    Hal tersebut disampaikan Fahri usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).

    Fahri menjelaskan, dalam beberapa kesempatan Presiden menitipkan pesan agar pemerintah segera menyiapkan mekanisme percepatan pembangunan perumahan. Pesan tersebut, kata dia, sejalan dengan mandat sejumlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga khusus untuk mempercepat pembangunan perumahan.

    “Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” ujar Fahri.

    Menurut Fahri, Presiden Prabowo membayangkan adanya akselerasi besar-besaran dalam program perumahan, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk tahun depan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran renovasi rumah yang tercantum dalam APBN 2026 sekitar 400.000 unit.

    Kendati demikian, Fahri menyebut Presiden membuka peluang perluasan target renovasi hingga dua juta unit rumah.

    “Bahkan beliau setuju sampai dua juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah,” katanya.

    Fahri menambahkan, tantangan terbesar berada pada pembangunan sekitar satu juta unit hunian di kawasan perkotaan. Di wilayah ini, persoalan utama adalah keterbatasan dan kompleksitas ketersediaan lahan, sehingga membutuhkan mekanisme percepatan yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya.

    “Di perkotaan itu banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit. Inilah yang sedang kami desain konsepnya,” ujarnya.

    Untuk mendukung percepatan tersebut, Kementerian PKP tengah menyiapkan payung hukum berupa regulasi baru. Fahri menyebut aturan tersebut kemungkinan akan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini sedang dalam tahap perumusan.

    “Kami sedang siapkan peraturan yang dibutuhkan untuk memastikan percepatan itu bisa berjalan,” pungkas Fahri.

  • Bareskrim Blokir 231.517 Situs hingga Sita Rp1,5 Triliun Terkait Judol pada 2025

    Bareskrim Blokir 231.517 Situs hingga Sita Rp1,5 Triliun Terkait Judol pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memblokir total 231.517 situs judi online (Judol) menyita total aset senilai Rp1,5 triliun sepanjang 2025.

    Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengatakan dari penindakan tersebut kepolisian juga telah menetapkan 741 tersangka dari 665 kasus yang ada.

    “Penyitaan uang aset mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Kemudian melakukan pemblokiran terhadap 231.517 situs konten judi online, serta melaksanakan 1.764 kegiatan preemtif dalam mencegah judi online,” ujar Syahar dalam giat Rilis Akhir Tahun (RAT) Mabes Polri, Selasa (30/12/2025).

    Syahar menambahkan dari total kasus judol yang diungkap, Bareskrim juga turut menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para bandar dan telah menyita total aset sebanyak Rp530 miliar.

    Di samping itu, Syahar juga menyebut Satgas Pornografi Anak Online memblokir total 23.506 konten dan menetapkan 53 tersangka terkait konten pornografi anak pada 2025.

    “53 tersangka serta berhasil memblokir 23.506 konten pornografi dan melaksanakan 6.963 kegiatan preemtif,” imbuhnya.

    Kemudian, terkait kinerja Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, total kasus yang berhasil diungkap mencapai 403 kasus dengan menetapkan 505 tersangka. Adapun, korban yang berhasil diselamatkan sebanyak 1.239 orang baik laki-laki maupun perempuan.

    “Direktorat PPA-PPO juga melaksanakan kegiatan yang disebut dengan Risk and Speak. Program ini adalah kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbicara, melaporkan, dan mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, serta perdagangan orang,” pungkasnya.

  • Menteri Pendidikan Siapkan 3 Skenario Kurikulum Semester Genap 2026 untuk Sumatra-Aceh

    Menteri Pendidikan Siapkan 3 Skenario Kurikulum Semester Genap 2026 untuk Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti telah menyiapkan tiga skenario penerapan kurikulum semester genap 2026 untuk wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Abdul menjelaskan skenario terbagi menjadi tiga fase yakni tanggap darurat (0-3 bulan), pemulihan dini (3-12 bulan), dan pemulihan lanjutan (1-3 tahun). Fase ini disesuaikan kesiapan di masing-masing daerah. Pasalnya terdapat 4.149 sekolah yang terdampak.

    Pertama, untuk tanggap darurat bentuk penerapan kurikulumnya disederhanakan menjadi literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana.

    “Kemudian pengembangan bahan belajar darurat, metode pembelajaran yang adaptif. Kemudian dukungan psikososial terintergrasi dalam pembelajaran,” katanya saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025).

    Kemudian asesmen akan disesuaikan pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid. Fase pemulihan dini, siswa/i diajarkan mata pelajaran mitigasi bencana yang relevans serta program pemulihan pembelajaran.

    Pada fase ini, jadwal siswa/i disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang masih mengungsi, penerapan pembelajaran hybrid, serta pengelompokan berdasarkan tingkat capaian murid.

    Selain itu fase pemulihan dini menerapkan sistem transisi berbasis portofolio, remedial berkelanjutan untuk murid terdampak berat, dan penilaian perkembangan sosial-emosional murid. Kemudian fase pemulihan lanjutan, di mana fasilitas sekolah membutuhkan renovasi hingga satu tahun. 

    “Mereka belajar integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat,” terangnya.

    Adapun dukungan psikososial juga diberlakukan bagi para tenaga pengajar. Di sisi lain, Abdul menuturkan telah menyalurkan bantuan peralatan sekolah sebanyak 15.500. Untuk Sumatra Barat disalurkan 5.000 tools kit, Sumatra Utara sebanyak 6.500, dan Aceh 15.500.

    “Kemudian tenda, 78 di Aceh, 22 di Sumbar, dan 47 di Sumut, total 147. Kemudian ruang kelas darurat ada 100 di Aceh, kemudian sumbar ada 30, sumut 30 dan total 160,” pungkasnya.

  • Gibran Pastikan Pembangunan IKN Tetap Lanjut: Sesuai Target Perpres

    Gibran Pastikan Pembangunan IKN Tetap Lanjut: Sesuai Target Perpres

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

    Penegasan tersebut disampaikan Wapres melalui keterangan tertulis saat melakukan kunjungan kerja di IKN Nusantara, Selasa (30/12/2025).

    Wapres Ke-14 RI itu menyatakan, komitmen melanjutkan pembangunan IKN sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kata Gibran, menempatkan pembangunan IKN sebagai salah satu agenda strategis nasional.

    “Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, pemerintahan di bawah kepemimpinan beliau memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hari ini saya meninjau langsung beberapa proyek strategis di IKN untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025,” ujar Gibran.

    Menurutnya, peninjauan langsung ke lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh proyek pembangunan berjalan tepat waktu, terintegrasi, dan sesuai perencanaan. Ia menekankan pentingnya kepastian pelaksanaan agar IKN dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan nasional.

    Selain sebagai pusat pemerintahan, Wapres menilai pembangunan IKN diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Pembangunan tersebut diarahkan tidak hanya pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah sekitar IKN.

    Orang nomor dua di Indonesia itu menegaskan, pemerintah akan terus mengawal pembangunan IKN agar berjalan berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjadi simbol masa depan Indonesia yang modern, hijau, dan berdaya saing.

    “Pembangunan IKN ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar, sekaligus menarik minat anak-anak muda terbaik Indonesia untuk ikut membangun dan mengembangkan IKN,” tandas Gibran.