Author: Bisnis.com

Prabowo Diminta Turun Tangan Pangkas Biaya Penerbangan Pesawat

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk dapat menurunkan biaya operasional penerbangan pesawat.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menyoroti biaya operasional penerbangan yang masih tinggi, melebihi tarif batas atas (TBA) yang ditetapkan pemerintah sejak tahun 2019 dan belum diubah sampai saat ini.

Peningkatan biaya operasional penerbangan sebagian besar disebabkan oleh nilai kurs dolar AS, kenaikan harga avtur dan masih adanya bea masuk spare part pesawat.

“Menurunkan biaya operasional penerbangan seperti misalnya perlindungan dari rugi nilai tukar mata uang, penurunan harga avtur, penghapusan semua PPN dan bea masuk pesawat dan spareparts,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Berdasarkan evaluasi INACA sepanjang 2025, melemahnya nilai tukar (kurs) mata uang rupiah terhadap dolar AS menjadi komponen utama kesulitan maskapai. Pada 2019 rata-rata US$1 adalah Rp14.136 sedangkan pada tahun 2025 (November) sudah mencapai Rp16.449 atau naik 16%.

Dia menyebut biaya operasional maskapai penerbangan 70% menggunakan dollar AS, sedangkan pendapatan maskapai nasional adalah dari Rupiah, sehingga dengan naiknya nilai tukar Dollar AS akan semakin membebani keuangan maskapai penerbangan nasional.

Kemudian fluktuasi harga avtur di Indonesia, di mana pada tahun 2019 harga avtur sebesar Rp10.442 sedangkan tahun 2025 sudah mencapai Rp13.968 atau naik sebesar 34%.

Selain itu, masih adanya bea masuk antara 2,5 %–25% untuk 349 HS Code atau 74% dari 472 HS Code terkait sparepart pesawat dengan jumlah 22.349 part number.

INACA berharap pemerintah pusat c.q Presiden Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga untuk memberikan political will, sepenuhnya mendukung penyehatan industri penerbangan nasional. Mengingat, industri penerbangan mempunyai yang besar bagi perekonomian Indonesia. Menurut Asosiasi Maskapai Penerbangan Internasional (IATA), kontribusi industri penerbangan Indonesia dan sektor yang terkait pada 2023 adalah mencapai US$62,6 miliar atau sebesar 4,6 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah tenaga kerja mencapai 6 juta orang.

Harapan INACA

Selain itu, Denon meminta pemerintah juga melakukan penyesuaian aturan terkait tarif batas atas (TBA), baik untuk rute penerbangan jarak pendek maupun rute jarak panjang, serta rute padat dan kurang padat.

Hal yang menjadi sorotan lainnya, yakni agar pemerintah segera menindaklanjuti Undang-Undang (UU) Pengelolaan Ruang Udara Nasional dengan aturan-aturan operasionalnya, terutama terkait dengan penggunaan ruang udara bersama (flexibillity use airspace) antara penerbangan sipil dan militer sehingga operasional penerbangan pesawat menjadi lebih efektif dan efisien.

Denon juga meminta pemerintah agar memberikan sanksi tegas kepada operator penerbangan carter asing (OC 91 asing) yang melanggar aturan regulasi penerbangan Indonesia. Menurut azas Cabotage, seharusnya pesawat registrasi non-PK (non-Indonesia) tidak dapat melakukan penerbangan komersial di Indonesia.

Pasalnya, INACA mencatat maraknya penerbangan carter illegal di wilayah Indonesia, sebagaimana diketahui dari kasus penyewaaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara terkait rencana pengaplikasian penerbangan berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui skema CORSIA secara voluntary tahun 2026 dan mandatory tahun 2027, pemerintah diharapkan untuk mencari skema yang lebih efektif dan efisien baik bagi maskapai penerbangan maupun penumpang pesawat dengan membandingkan penggunaan sustainable aviation fuel (SAF) dengan skema carbon offset.

31/12/2025 14:39
Pidsus Kejagung RI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara Sepanjang 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Bidang Pidana Khusus alias Pidsus telah menyetor dana Rp19,1 triliun ke kas negara sepanjang 2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan uang belasan triliun itu dihitung sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

“Khusus Pidsus itu ada total yang kemarin salah satu teman-teman liat yang dihadiri Pak Presiden, ada totalnya Rp19.122.474.812.274. Jadi 19,1 triliun,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (31/12/2025).

Dia menambahkan uang tersebut diperoleh dari sejumlah perkara korupsi yang ditangani korps Adhyaksa sepanjang 2025.

“Itu bidang pidsus terkait dari perkara korupsi,” imbuhnya.

Dia menambahkan total ada 9.844 kasus yang ditangani Bidang Pidsus Kejaksaan RI. Ribuan kasus itu dikelompokkan menjadi empat tahapan mulai dari penyelidikan hingga eksekusi.

Secara terperinci, pada tahap penyelidikan ada 2.658, penyidikan 2.399, penuntutan 2.540 dan eksekusi 2.247 kasus.

“Bidang Pidana Khusus ini tidak hanya perkara korupsi, tapi di dalamnya kan ada penanganan perkara tindak pidana perpajakan juga, kepabeanan dan cukai, dan TPPU,” pungkasnya.

Adapun, setidaknya ada empat kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar yang ditangani Bidang Pidsus. Perkara itu yakni kasus Importasi Gula di Kemendag periode 2015-2026 dengan kerugian Rp578 miliar.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan pemberian subsidi periode 2018-2023 dengan kerugian Rp285 triliun; kasus Sritex Rp1,35 triliun; dan kasus Chromebook Rp2,1 triliun.

31/12/2025 14:34
Usai Udang, Ikan Asin dan Terasi RI Kini Diminta Bebas Radioaktif Cs-137

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kesiapan memenuhi permintaan sertifikat bebas Cesium-137 (Cs-137) untuk produk perikanan nonudang, seperti ikan asin kering dan terasi udang, di tengah tren pasar global yang memperketat standar keamanan pangan.

Untuk diketahui, Cs-137 merupakan isotop radioaktif yang menjadi perhatian dalam pengawasan keamanan pangan internasional.

Permintaan tersebut muncul dari tren pasar global yang mulai memperluas persyaratan bebas Cs-137, yang sebelumnya hanya berlaku untuk komoditas udang.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini menuturkan, sinyal pasar ini telah diterima langsung dari pelaku usaha nasional.

“Kami telah menerima laporan dari pelaku usaha di Indonesia bahwa buyer mereka di luar negeri sudah mulai minta sertifikasi bebas Cs-137 untuk komoditas perikanan nonudang dan hal tersebut sifatnya sukarela atau voluntary market demand,” kata Ishartini melalui keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (31/12/2025).

Sejumlah produk perikanan nonudang yang mulai dimintakan sertifikasi bebas Cs-137, antara lain ikan asin kering (dried salted fish), kerupuk udang, hingga terasi udang (shrimp paste).

Adapun, produk-produk tersebut diekspor oleh salah satu Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Cirebon ke berbagai pasar utama seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Secara regulasi, Ishartini menuturkan, sertifikasi bebas Cs-137 sejatinya hanya diwajibkan untuk komoditas udang, khususnya yang diekspor ke Amerika Serikat dari UPI di Jawa dan Lampung sesuai Import Alert #99-52.

Meski demikian, KKP menyatakan siap memfasilitasi sertifikasi untuk produk perikanan lainnya apabila dipersyaratkan oleh buyer luar negeri, sepanjang terdapat permohonan dari eksportir.

Tak hanya dari Amerika Utara, perhatian serupa juga datang dari berbagai otoritas dan mitra dagang internasional.

Dia mengungkap, Jepang, Uni Eropa, Malaysia, Kamboja, Filipina, Arab Saudi, hingga Korea Selatan turut aktif mengajukan pertanyaan terkait penerapan sertifikasi bebas Cs-137 pada produk perikanan Indonesia. Bahkan, permintaan juga datang dari buyer di Puerto Rico.

Langkah pelaku usaha Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut dinilai sebagai strategi menjaga kepercayaan pasar dan memastikan keberlanjutan ekspor di tengah persaingan global yang makin ketat.

Dia menyatakan KKP berkomitmen untuk mengawal mutu dan keamanan hasil perikanan sekaligus mendorong kemudahan ekspor, seiring kesiapan kapasitas dan kompetensi sertifikasi bebas Cs-137 yang didukung SDM, sarana prasarana, serta sinergi dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Gegana Polri.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kapasitas KKP sebagai competent authority (CE) dalam penyelenggaraan sertifikasi bebas Cs-137.

Hal tersebut dibuktikan lewat ekspor perdana udang ke AS pada 3 November lalu, yang menandai pengakuan internasional terhadap sistem pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan Indonesia.

31/12/2025 14:20
Pengusaha Data Center Keluhkan Keandalan Listrik di Luar Jabodetabek

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) mengungkap sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi industri pusat data (data center) di Indonesia, salah satunya perihal ketersediaan listrik di luar Pulau Jawa.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan tantangan pertama berasal dari sisi infrastruktur teknologi, khususnya ketersediaan listrik yang andal dan berkelanjutan. Menurutnya, pasokan listrik masih menjadi kendala di sejumlah wilayah, terutama di luar Jabodetabek dan kawasan Indonesia timur.

Selain itu, tantangan juga muncul dari aspek regulasi dan perizinan. Hendra menilai proses perizinan pembangunan pusat data masih kompleks dan belum terstandarisasi antar daerah, sehingga menyulitkan percepatan pengembangan industri.

“Perlu adanya kebijakan di mana satu institusi bisa membantu pelaku industri untuk bisa mengurus perizinan yang berbeda,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan konektivitas. Hendra menyebut masih adanya disparitas infrastruktur jaringan, khususnya di luar Pulau Jawa, yang menghambat penetrasi dan pemerataan pembangunan pusat data secara nasional.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan talenta digital, Hendra mengatakan ketersediaan tenaga ahli untuk mendukung operasional dan manajemen pusat data masih terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, IDPRO saat ini telah menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi pendidikan guna mencetak tenaga ahli yang dibutuhkan industri pusat data.

Adapun tantangan terakhir menyangkut dukungan terhadap pengembangan green data center. Hendra menilai diperlukan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, serta roadmap nasional yang jelas untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam operasional pusat data.

“Sebagai asosiasi, IDPRO terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa Indonesia siap menjadi hub digital dan AI di kawasan Asia Tenggara,” ungkapnya.

31/12/2025 14:18
Pengamat: Potensi Besar Perikanan RI Dinikmati Negara Lain

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat perikanan menilai potensi besar kelautan Indonesia belum dapat dioptimalkan dengan maksimal oleh pemerintah Prabowo Subianto.

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan fokus pemerintah pada komoditas bernilai tinggi seperti udang, tuna, cumi, dan rumput laut menunjukkan kesadaran akan pentingnya produk dengan nilai tambah tinggi. Meski begitu, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik sebagai pemasok bahan mentah.

“Selama industrialisasi dan hilirisasi perikanan belum benar-benar menjadi arus utama kebijakan, nilai tambah terbesar akan terus dinikmati negara lain,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Sektor kelautan dan perikanan Indonesia diproyeksikan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar pada 2026, terutama dari sisi ekspor.

Namun, berbagai tantangan struktural dan ekologis dinilai masih mengintai dan berpotensi menahan kinerja sektor ini jika tidak diantisipasi sejak dini.

Dia menilai proyeksi sektor perikanan ke depan tidak bisa dilepaskan dari perubahan cara pandang pemerintah terhadap laut.

Menurutnya, laut kini tidak lagi diposisikan semata sebagai sumber daya ekonomi, melainkan sebagai ruang strategis yang menghubungkan kepentingan pangan, kesejahteraan, dan masa depan nasional.

“Dari situ lahir berbagai target, mulai dari ekspor, pertumbuhan PDB, hingga swasembada protein—yang mencerminkan optimisme bahwa sektor ini masih punya ruang besar untuk tumbuh di tengah ketidakpastian global,” kata Marcellus.

Dari sisi ekspor, Marcellus menyebut pemerintah menargetkan nilai ekspor perikanan sekitar US$6,7 miliar pada 2026, meningkat dibandingkan proyeksi 2025.

Target tersebut dinilainya bersifat moderat dan realistis, mengingat pasar global yang kian protektif serta tuntutan keberlanjutan yang semakin ketat.

Sementara itu, dari sisi domestik, target swasembada protein pada 2026 dinilai memiliki makna strategis karena menempatkan ikan sebagai fondasi pembangunan manusia, bukan sekadar komoditas ekspor. Target produksi perikanan nasional diperkirakan mencapai sekitar 25,8 juta ton dengan budidaya sebagai tumpuan utama.

Namun, ekspansi produksi tersebut juga membawa konsekuensi. Marcellus mengingatkan potensi konflik ruang pesisir, tekanan terhadap lingkungan, serta ketergantungan pada pakan impor perlu dikelola secara serius.

“Tanpa pendekatan berbasis ekosistem dan inovasi teknologi yang kontekstual, swasembada berisiko menjadi keberhasilan yang mahal biayanya,” tambahnya.

Komoditas Unggulan Global

Marcellus menuturkan, sejumlah komoditas perikanan Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan di pasar global seiring perubahan pola konsumsi dunia menuju sumber protein yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, udang masih menjadi komoditas utama ekspor perikanan Indonesia, terutama ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Permintaan terhadap udang putih dan udang vaname hasil budidaya dinilai menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dan cenderung meningkat, meski diiringi persaingan ketat dan standar mutu yang tinggi.

Selain udang, tuna juga memiliki posisi strategis karena menjangkau pasar massal dan premium sekaligus. Tuna kalengan tetap menjadi kebutuhan pokok di banyak negara, sementara tuna segar terus tumbuh di pasar bernilai tinggi seperti Jepang, Korea, dan industri restoran kelas atas dunia.

“Pertumbuhan pasar tuna segar, terutama untuk konsumsi sushi dan sashimi, mencerminkan pola konsumsi global yang semakin berhulu pada kualitas,” tuturnya.

Secara agregat, sambung dia, pasar makanan laut dunia diproyeksikan tumbuh dengan kawasan Asia-Pasifik sebagai motor utama. Marcellus menilai posisi geografis Indonesia memberikan keuntungan strategis, baik dari sisi produksi maupun distribusi.

Komoditas perikanan yang diprediksi mengalami pertumbuhan signifikan di pasar global mencakup udang, tuna, ikan nila, rumput laut, serta kepiting dan lobster.

Meski demikian, Marcellus menegaskan peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika Indonesia mampu melakukan transformasi struktural yang berkeadilan bagi nelayan, menjaga keberlanjutan ekologi, serta memperkuat inovasi dan integrasi kebijakan lintas sektor.

31/12/2025 14:10
E-Commerce Korsel Kasih Kompensasi Rp25,2 Triliun ke Pengguna Imbas Data Bocor

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan e-commerce raksasa asal Korea Selatan Coupang, mengumumkan rencana kompensasi senilai US$1,5 miliar atau setara dengan Rp25,2 triliun. Hal ini diakibatkan karena kebocoran data pribadi pengguna pada November lalu.

Setidaknya terdapat 33,7 juta pengguna terdampak yang mengalami kebocoran data. Rencananya Coupang akan memberikan kupon senilai US$35 atau sekitar Rp590 ribu.

Informasi dari KBS, Rabu (31/12/2025), kupon ini dibagi menjadi empat bagian dan hanya bisa digunakan di layanan milik Coupang sendiri, seperti belanja produk, Coupang Eats, Perjalanan, dan R.LUX.

Rencana ini diumumkan setelah pendiri Coupang, Bom Kim, menyampaikan permintaan maaf pada publik dan berjanji akan mempercepat proses kompensasi.

Namun, itu bukan menjadi penyelesaian masalah. kebijakan tersebut justru memicu kritik luas dari publik, politisi, dan kelompok advokasi konsumen.

Banyak pihak menilai bahwa kompensasi dalam bentuk voucher bukanlah ganti rugi yang adil atas kebocoran data pribadi yang serius, karena voucher tersebut hanya bisa digunakan di ekosistem Coupang.

Artinya, pengguna dipaksa kembali berbelanja di platform yang justru telah gagal melindungi data mereka.

Kritik ini semakin kuat karena beberapa layanan yang disertakan dalam voucher dianggap jarang digunakan, sehingga nilainya tidak benar-benar setara bagi semua korban.

Masalah semakin diperparah oleh sikap manajemen Coupang. Bom Kim menolak menghadiri sidang parlemen Korea Selatan yang dijadwalkan untuk membahas kasus kebocoran data ini, dengan alasan memiliki agenda lain pada awal Desember lalu.

Ketidakhadirannya dipandang sebagai bentuk kurangnya tanggung jawab moral terhadap publik dan pembuat kebijakan. Sejumlah anggota parlemen menilai Coupang mencoba mengubah krisis perlindungan data menjadi peluang bisnis, karena voucher berpotensi mendorong konsumsi tambahan alih-alih benar-benar mengganti kerugian pengguna.

Masalah lain juga muncul dari penyajian informasi itu sendiri. Dalam beberapa laporan, terdapat kesalahan penyebutan tokoh, pengulangan informasi yang berlebihan, serta inkonsistensi angka dan bahasa.

Kesalahan paling serius adalah penyebutan nama Kim Jong-un, yang sama sekali tidak terkait dengan Coupang, sehingga menunjukkan lemahnya verifikasi fakta. (Nur Amalina)

31/12/2025 14:00
Jelang Tahun Baru, Prabowo Kembali ke Sumatra Cek Pembangunan Jembatan Bailey

Bisnis.com, JAKARTA – Menutup tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmen kepemimpinan yang hadir di tengah rakyat. Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan ke wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra pada Rabu (31/12/2025).

Kunjungan ini menjadi yang kelima bagi Presiden untuk meninjau langsung penanganan bencana, sekaligus memastikan kebutuhan para warga terdampak terpenuhi.

Dari Jakarta, Presiden beserta rombongan terbatas tiba di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara pada pukul 11.20 WIB. Setelahnya, Presiden langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menggunakan Helikopter Caracal TNI AU.

Di Tapanuli Selatan, Presiden Prabowo akan meninjau langsung progres pembangunan jembatan bailey yang dibangun bersama oleh aparat dan masyarakat setempat. Jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana.

Dengan fungsi vital bagi masyarakat, pembangunan jembatan sekaligus diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, distribusi logistik, serta akses layanan dasar. Pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga juga diharapkan dapat dipercepat oleh kehadiran infrastruktur ini.

Selain meninjau pembangunan infrastruktur, Presiden juga diagendakan mengunjungi posko pengungsian bagi warga terdampak. Di sana, Kepala Negara akan memastikan kembali para warga terdampak mendapatkan pelayanan yang layak dan seluruh bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

Sebelumnya, saat mengunjungi SD Negeri 05 Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, pada 18 Desember lalu, Presiden mengatakan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan penanganan bencana terlaksana dengan cepat dan tepat. Kepala Negara juga optimistis bencana dapat diatasi bersama-sama.

“Kita akan mampu mengatasinya semua bersama-sama. Semua tidak sendiri, kita semua memikirkan tiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan saudara-saudara,” kata Prabowo.

31/12/2025 13:51
Xi Jinping: Ekonomi China 2025 Bakal Capai Target Kisaran 5%

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Xi Jinping menyatakan ekonomi China siap mencapai target pertumbuhannya pada 2025, setelah apa yang disebutnya sebagai tahun yang luar biasa.

Kantor Berita Xinhua memberitakan dalam pertemuan tahunan yang diadakan oleh badan penasihat politik tertinggi, Xi Jinping menyatakan produk domestik bruto China diperkirakan tumbuh sekitar 5% tahun ini.

“Ekonomi China terus maju di bawah tekanan, bergerak menuju inovasi dan kualitas, menunjukkan ketahanan dan vitalitas yang kuat. Tingkat pertumbuhan diperkirakan mencapai sekitar 5%, terus menempati peringkat tinggi di antara ekonomi utama dunia,” kata Xi dalam pertemuan tahunan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, sebagaimana diberitakan Bloomberg, Rabu (31/12/2025).

Xi sebelumnya menyatakan China telah mencapai target ekonomi dan pembangunan, tanpa menyebutkan target spesifik.

Ekonomi China diketahui berkinerja cukup baik sepanjang tahun ini. Ekspor yang meningkat pesat menjaga pertumbuhan tetap stabil tanpa stimulus besar tambahan, sementara para produsen meningkatkan nilai tambah mereka.

Namun, investasi menuju kontraksi tahunan pertama sejak 1998, pertumbuhan penjualan ritel mencapai laju terburuk di luar masa pandemi, dan harga rumah baru turun lebih jauh pada bulan November, terbebani oleh krisis properti.

Xi juga pernah mengisyaratkan toleransi terhadap pertumbuhan yang lebih lambat di beberapa wilayah dan bahkan baru-baru ini mengatakan bahwa China harus menindak proyek-proyek sembrono, menyoroti fokusnya pada kualitas, bukan kecepatan, pertumbuhan ekonomi.

Adapun, jika menilik ke belakang, pada kuartal I/2025 pertumbuhan ekonomi China mencapai 5,4% YoY. Kemudian, melambat menjadi 5,2% pada kuartal berikutnya dan kembali tersendat pada kuartal III/2025 dengan pertumbuhan sebesar 4,8% YoY.

31/12/2025 13:49
Gunung Bur Ni Telong Aceh Siaga, Warga Diminta Waspadai Erupsi & Gas Berbahaya

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM meningkatkan status Gunung Bur Ni Telong di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, menjadi Level III atau Siaga.

Keputusan tersebut diambil menyusul peningkatan aktivitas vulkanik yang terdeteksi di sekitar gunung tersebut. Penetapan status Siaga mulai berlaku sejak Selasa, 30 Desember 2025 pukul 22.45 WIB.

Seiring dengan kenaikan status ini, masyarakat di sekitar gunung diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya yang dapat ditimbulkan, termasuk kemungkinan erupsi freatik dan paparan gas berbahaya.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria menjelaskan bahwa aktivitas kegempaan di Gunung Bur Ni Telong telah teramati sejak Juli 2025. Dalam beberapa bulan terakhir, intensitas gempa meningkat dan kedalamannya semakin dangkal, terutama pada periode November hingga Desember 2025.

Menurutnya, peningkatan aktivitas tersebut mencapai puncaknya setelah terjadi gempa tektonik lokal yang kemudian diikuti oleh serangkaian gempa susulan di sekitar tubuh gunung. Kondisi ini menjadi salah satu indikator meningkatnya dinamika vulkanik di kawasan tersebut.

“Rentetan kejadian ini menunjukkan adanya aktivitas magma yang mudah terpicu oleh gempa tektonik di sekitar Gunung Bur Ni Telong,” kata Lana Saria dalam keterangan resminya, Rabu (31/12/2025).

Pada 30 Desember 2025, dalam rentang waktu pukul 20.43 WIB hingga 22.45 WIB, tercatat sedikitnya tujuh gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Hiposenter gempa-gempa tersebut berada sekitar 5 kilometer di barat daya puncak Gunung Bur Ni Telong.

Selain gempa yang dirasakan, hasil pemantauan hingga pukul 22.45 WIB juga mencatat adanya 7 gempa vulkanik dangkal, 14 gempa vulkanik dalam, 1 gempa tektonik lokal, serta 1 gempa tektonik jauh, yang memperkuat indikasi meningkatnya aktivitas gunung api tersebut.

PVMBG mengingatkan adanya sejumlah potensi bahaya, di antaranya erupsi yang dipicu oleh gempa tektonik di sekitar gunung serta erupsi freatik. Erupsi jenis ini berupa letusan uap atau gas tanpa keluarnya magma dan dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa peningkatan kegempaan yang mencolok.

Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hembusan gas vulkanik di sekitar area solfatara dan fumarol. Konsentrasi gas yang tinggi dan terhirup dalam jumlah berlebih berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, terutama dalam kondisi cuaca mendung atau hujan.

Lana Saria mengimbau agar warga dan wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 4 kilometer dari kawah, serta menghindari kawasan fumarol dan solfatara.

“Tingkat aktivitas Gunung Bur Ni Telong akan segera ditinjau kembali apabila terdapat perubahan visual maupun kegempaan yang signifikan,” pungkasnya.

31/12/2025 13:45
Andi Arief: SBY Terganggu Disebut Sebagai Dalang di Balik Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief buka suara mengenai isu ijazah palsu mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melalui akun X miliknya, @Andiarief__, ia mengungkapkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak ada sangkut pautnya dengan isu ijazah palsu tersebut. Menurutnya tudingan yang diberikan terhadap SBY soal ijazah palsu Jokowi tak berdasar.

Diketahui, SBY dituding oleh sejumlah pihak tak bertanggung jawab di media sosial, sebagai orang yang ada di balik ramainya isu ijazah palsu Jokowi.

“Beberapa waktu terakhir ini di media sosial, terutama di TikTok, saya melihat sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang membuat berita fitnah seolah-olah bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi,” ucapnya dalam video yang diunggahnya di akun X-nya, Rabu (31/12/2025).

SBY pun disebut bersekongkol dengan politisi lain seperti Megawati Soekarnoputri untuk membesarkan isu ijazah palsu tersebut.

Andi mengungkapkan bahwa SBY sendiri terganggu dengan isu yang dilayangkan kepadanya. Pasalnya selama ini hubungan antara SBY dan Jokowi baik-baik saja.

“Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini, karena tidak benar yang disebutkan bahwa pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini. Sama sekali tidak benar. Hubungan pak SBY dan pak Jokowi selama ini baik,” lanjutnya.

Pihaknya berharap tudingan terhadap SBY dapat mereda dan dihentikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia pun menjelaskan bahwa Presiden ke-6 RI tersebut lebih banyak fokus di dunia kesenian seperti melukis.

Lebih lanjut, Andi Arief mengatakan bahwa SBY siap mengambil langkah hukum yang lebih tegas untuk menghentikan tudingan terhadapnya.

“Terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum, karena ini masalah keadilan karena pak SBY tidak merasa melakukan hal itu,”

Di akhir videonya, Andi pun meminta kepada semua kader Partai Demokrat untuk ikut mendukung SBY dalam memerangi fitnah yang dibuat oleh orang tak bertanggung jawab di media sosial.

“Kita tahu selama ini pak SBY selalu mengajarkan kepada kita politik yang putih, yang bersih. Tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Kalau kita difitnah, dizolimi kita harus melawan,” pungkasnya.

31/12/2025 13:37