Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Rumah DJ Donny Diserang Bom Molotov, Gara-gara Kritik Pemerintah?

    Rumah DJ Donny Diserang Bom Molotov, Gara-gara Kritik Pemerintah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ramond Dony Adam alias DJ Donny mendapatkan teror setelah mengkritik pemerintah, salah satunya terkait isu lingkungan. Setelah sebelumnya menerima paket berisi bangkai ayam, kini rumahnya diserang menggunakan bom molotov oleh dua orang tak dikenal.

    Donny menceritakan bahwa peristiwa pelemparan bom molotov terjadi pada Rabu, 31 Desember 2025, sekitar pukul 03.00 WIB. Dari rekaman CCTV yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, terlihat dua orang mendatangi rumah Donny lalu melemparkan bom molotov ke arah bangunan.

    “Untung saja Allah masih baik sama saya. Apinya mati duluan. Jadi pecahan kaca dan pecahan bom molotovnya masih ada di rumah saya. Masih ada di rumah saya, belum saya apa-apakan di TKP-nya,” kata Donny kepada jurnalis, Rabu (31/12/2025).

    Donny kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti karena dinilai mengancam keselamatan keluarganya. Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/9545/XII/2025/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 31 Desember 2025.

    Menurutnya, ancaman tersebut juga berpotensi membahayakan tetangga sekitar. Ia mengkhawatirkan api dapat menyambar dan membakar bangunan di sekitar rumahnya. Donny mengaku tidak terlalu menyadari suara pecahan botol molotov karena kejadian tersebut berlangsung bersamaan dengan turunnya hujan.

    Donny menyebut kedua terduga pelaku merupakan laki-laki yang berjalan menuju rumahnya. Ia mengatakan sebelum pelemparan bom molotov, pada waktu yang hampir bersamaan, pengendara ojek online sempat beberapa kali melintas di depan rumahnya.

    Meski demikian, Donny bersyukur karena aset-aset di rumahnya tidak mengalami kerusakan parah.

    Ia menyampaikan bahwa kejadian ini merupakan teror kedua yang dialaminya. Sebelumnya, sebuah paket berisi bangkai ayam dikirim ke rumahnya dan pertama kali ditemukan oleh sang istri.

    “Terus istri saya telepon saya, menanyakan, ‘Ini ada pesanan apa?’ Enggak ada, saya bilang. Terus anehnya, paket tersebut juga tidak ada alamat pengirim. Setelah itu saya pulang ke rumah dan membukanya, ternyata isinya bangkai ayam,” jelas Donny.

    Selain bangkai ayam, paket tersebut juga berisi beberapa lembar kertas bertuliskan ancaman agar dirinya tidak mengkritik pemerintah. Donny berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus teror tersebut.

    Berdasarkan pantauan terhadap akun Instagram pribadinya, Donny memang kerap menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tiga hari sebelum peristiwa teror, ia mengunggah konten yang menyoroti isu penebangan hutan di Papua.

  • Riuh Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Gerindra-Golkar Cs Setuju, PDIP Tolak

    Riuh Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Gerindra-Golkar Cs Setuju, PDIP Tolak

    Bisnis.com, JAKARTA – Riuh itu datang kembali, pelan tapi pasti. Di ruang-ruang diskusi elite politik, di sela konferensi pers bencana, hingga podium musyawarah wilayah partai, wacana lama yang pernah memicu sentimen publik kembali diangkat: pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

    Bagi sebagian elite, ini sekadar evaluasi sistem. Namun bagi yang lain, dia adalah tanda bahaya—lonceng peringatan bahwa demokrasi Indonesia sedang diuji arah jalannya. 

    Lebih dari dua dekade setelah Reformasi 1998 dan hampir 20 tahun sejak pilkada langsung digelar pertama kali pada 2005, gagasan mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke tangan wakil rakyat di parlemen daerah kembali menguat.

    Alasannya terdengar klasik: biaya politik yang mahal, maraknya politik uang, konflik sosial, hingga efektivitas pemerintahan. Namun, di balik dalih efisiensi itu, terselip pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang memperbaiki demokrasi, atau justru menariknya mundur ke ruang-ruang tertutup kekuasaan? 

    Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membuka peluang formulasi baru pilkada, termasuk melalui DPRD, dengan catatan tetap menghargai hak-hak demokrasi rakyat. Golkar bahkan menawarkan konsep setengah konvensi yakni survei publik dilakukan terlebih dahulu, lalu partai menawarkan kandidat kepada publik sebelum diputuskan melalui mekanisme perwakilan. 

    Bagi Golkar, pilkada langsung bukan satu-satunya jalan demokrasi. Rakyat, dalam pandangan ini, tidak harus selalu hadir di bilik suara; cukup diwakili melalui proses yang diklaim lebih terstruktur. 

    “Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” ucap Bahlil. 

    Di sela Diskusi Media di kompleks Senayan akhir Desember 2025, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno. dengan tenang menyebut usulan pilkada melalui DPRD sebagai sesuatu yang layak dipertimbangkan.

    Bagi Eddy, pengalaman satu dekade terakhir menunjukkan pilkada langsung tidak steril dari problem identitas politik, politik dinasti, dan terutama politik uang.

    “Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan,” ujar Eddy di sela Diskusi Media di kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

    Menurut Eddy, biaya besar yang harus ditanggung calon kepala daerah kerap berujung pada beban moral ketika mereka terpilih. Janji kepada sponsor kampanye, donor, dan cukong politik menjadi bayang-bayang yang mengiringi awal masa jabatan. Dalam skema pemilihan oleh DPRD, kata Eddy, beban itu diharapkan berkurang.

     “Kita bisa mendapatkan kepala daerah yang kemudian tidak perlu memiliki beban dari sejak awal dia memerintah, apakah itu beban keuangan, beban janji kepada sponsor, donor, dan lain-lain,” imbuhnya.

    Eddy bahkan menarik argumen ideologis: mekanisme perwakilan melalui DPRD disebutnya sejalan dengan sila keempat Pancasila—musyawarah untuk mufakat. Dalam bingkai itu, pilkada tak langsung bukan pengkhianatan demokrasi, melainkan upaya memperbaiki kualitasnya.

    Narasi serupa digaungkan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara terang menyebut pilkada langsung tidak produktif. Di hadapan kader PKB Jawa Timur, Cak Imin menilai sistem pemilihan kepala daerah selama ini tidak efektif dan perlu dievaluasi sebagai bagian dari pembenahan demokrasi.

    “Ya Alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum, dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” tegasnya. 

    Dukungan itu semakin nyata ketika Partai Gerindra secara terbuka menyatakan kehendaknya. Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan terbuka terhadap berbagai aspirasi dan pandangan terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah, termasuk gagasan mengembalikan mekanisme Pilkada melalui DPRD.

    Wacana tersebut dinilai perlu dikaji dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi yang selama ini berjalan.

    Apalagi, Gerindra, kata Prasetyo, telah melakukan kajian internal dan menemukan banyak sisi negatif dari pilkada langsung, terutama soal ongkos politik yang sangat besar. Bukan hanya bagi kandidat, tetapi juga bagi negara.

    “Ongkos politik untuk menjadi bupati, wali kota, maupun gubernur itu sangat besar,” ujarnya.

    Di sisi lain, Prasetyo sebagai pengurus partai memberi sinyal jelas wacana ini bukan sekadar diskursus akademik, melainkan rencana politik yang sudah lama disiapkan. Apalagi, dia menyebut pembahasan revisi UU Pilkada sudah berlangsung sejak era pemerintahan sebelumnya.

    “Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga sudah banyak kita bahas mengenai kemungkinan revisi undang-undang pemilihan,” kata Prasetyo.

    Dengan PAN, PKB, Golkar, dan Gerindra berada di jalur yang relatif searah, peta politik soal pilkada tampak mulai mengeras. Pertanyaannya: siapa yang menahan laju?

    PDIP Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD

    PDI Perjuangan menolak usul tersebut dengan nada waspada. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut wacana mengembalikan pilkada ke DPRD sebagai langkah gegabah. Demokrasi Indonesia, katanya, sudah berjalan maju. Menariknya kembali justru berisiko merusak proses pendewasaan politik yang telah dibangun sejak Reformasi. 

    “Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang, atret,” tegas Said.

    Bagi Said, pilkada langsung bukan sekadar prosedur, melainkan bagian dari demokrasi substantif. Dia mempertanyakan logika bahwa pilkada lewat DPRD otomatis lebih murah dan bersih. Menurutnya, ongkos tinggi bukan monopoli pemilihan langsung. 

    “Saya minta hati-hati, kaji secara mendalam. Plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost pertanyaannya? Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” jelasnya.

    Said menegaskan akar masalah demokrasi Indonesia bukan terletak pada sistem pemilihan, melainkan pada kualitas pendidikan politik yang dijalankan partai. Politik uang, kata dia, tidak akan hilang hanya dengan memindahkan arena kontestasi dari publik ke parlemen.

    Namun di balik pernyataan keras itu, para pengamat melihat posisi PDIP tidak sepenuhnya kokoh. Sebagai partai besar di luar kabinet pemerintahan Prabowo, PDIP dinilai berada dalam posisi ambigu—antara menjaga jarak kritis dan tetap berada dalam orbit kekuasaan.

    Partai Besar Untung, Partai Kecil Buntung 

    Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki, melihat wacana pilkada lewat DPRD bukan sekadar soal efektivitas demokrasi, melainkan penataan ulang peta kekuasaan.

    “Ini menguntungkan partai besar yang memiliki kursi dan jaringan fraksi kuat,” ujarnya.

    Dalam pilkada langsung, partai kecil masih memiliki ruang lewat figur populer atau koalisi cair. Tetapi jika pemilihan dipindahkan ke DPRD, ruang itu menyempit drastis. Kompetisi berpindah dari arena publik ke ruang tertutup parlemen, tempat lobi, barter politik, dan kesepakatan elite menjadi penentu. 

    Menurut Arifki, konfigurasi ini berpotensi melahirkan politik yang makin elitis. Penentuan kepala daerah selesai di tingkat pimpinan pusat partai, dengan skema tukar-menukar daerah sebagai bagian dari konsensus nasional. Dalam situasi seperti itu, partai kecil, calon independen, dan figur non-elite akan menjadi korban pertama.

    Situasi ini juga menekan PDIP dan Demokrat. Tanpa poros baru, keduanya berisiko berhadapan dengan blok besar yang sudah lebih dulu mengunci arah pembahasan RUU Pemilu 2026. Namun hingga kini, resistensi PDIP dan Demokrat dinilai masih “angin-anginan”.

    Di tengah tarik-menarik elite itu, kritik keras juga datang dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti yang secara terbuka menolak argumen penolakan pilkada langsung yang selama ini digaungkan.

    Menurut Ray, setidaknya ada lima alasan yang sering dipakai untuk menolak pilkada langsung: politik uang, biaya mahal, konflik sosial, ketidaksinkronan pusat-daerah, dan ketergantungan pada popularitas. Namun, semua alasan itu ia bantah satu per satu.

    Soal politik uang, Ray menilai masalahnya bukan pada sistem pemilihan, melainkan budaya politik. Jika politik uang terjadi di pilpres, pileg, dan pilkada, mengapa hanya pilkada yang ingin diubah?

    “Kalau politik uang marak di semua pemilihan, maka masalahnya bukan lagi pada sistem tapi sudah pada budaya politik Indonesia,” tegasnya.

    Ray bahkan mengutip data Bawaslu bahwa dari ratusan pilkada, hanya sekitar 130 laporan dugaan politik uang yang masuk, dan hanya segelintir yang berujung pidana atau diskualifikasi. Data itu, menurutnya, tidak sebanding dengan narasi bahwa politik uang begitu merajalela.

    Lebih jauh, Ray menuding partai politik abai menjalankan kewajibannya. Parpol, katanya, justru sering menjadikan pilkada sebagai objek penarikan dana dari kandidat. Alih-alih menegakkan zero tolerance terhadap politik uang, partai malah menjadi tempat berlindung bagi pelakunya.

    Dalam pandangan Ray, mengubah sistem pilkada bukan solusi, melainkan pengalihan tanggung jawab. Yang dirampas justru hak politik rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.

    “Pilkada adalah petanda akhir dari reformasi. Jika ini dirampas, itu petanda bahwa reformasi habis,” ujarnya.

    Di titik inilah pertanyaan besar mengemuka: apakah wacana pilkada oleh DPRD benar-benar ditujukan untuk memperbaiki demokrasi, atau justru untuk menertibkan demokrasi agar lebih mudah dikendalikan.  

    Bagi elite partai, pilkada langsung memang mahal, bising, dan penuh ketidakpastian. Bagi rakyat, pilkada langsung adalah satu dari sedikit ruang di mana suara mereka benar-benar menentukan. Memindahkan keputusan itu ke DPRD berarti mengubah relasi kekuasaan—dari kedaulatan rakyat ke kedaulatan elite.

    Riuh pilkada oleh DPRD hari ini bukan sekadar perdebatan teknis. Dia adalah cermin kegelisahan elite menghadapi demokrasi yang terlalu bebas, terlalu mahal, dan terlalu sulit diprediksi. Di hadapan riuh itu, publik dihadapkan pada pilihan menerima demokrasi yang lebih rapi namun tertutup, atau mempertahankan demokrasi yang berisik tetapi memberi ruang pada suara rakyat. 

    Pertanyaannya kini bukan lagi apakah pilkada langsung sempurna—jelas tidak. Pertanyaannya: apakah kita siap menukar hak memilih dengan janji efisiensi yang belum tentu bersih?

  • Tahanan Demonstran Meninggal di Rutan Medaeng, KontraS Soroti Kelalaian Negara

    Tahanan Demonstran Meninggal di Rutan Medaeng, KontraS Soroti Kelalaian Negara

    Bisnis.com, SURABAYA – Seorang demonstran Agustus-September 2025 silam, Alfarisi bin Rikosen (21) tutup usia ketika menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya, Medaeng Sidoarjo, Selasa (30/12/2025) pagi.

    Alfarisi merupakan demonstran yang ditangkap dalam rangkaian penindakan terhadap massa aksi Agustus-September 2025. Diketahui, ia telah ditahan di Rutan Medaeng sejak September 2025 lalu.

    “Informasi mengenai kematian Alfarisi diterima KontraS Surabaya dari pihak keluarga pada pukul 08.30 WIB di hari yang sama,” ucap Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya Fatkhul Khoir, Rabu (31/12/2025).

    Alfarisi adalah seorang pemuda yatim piatu asal Sampang. Mendiang sebelumnya tinggal bersama saudara kandungnya di kamar kos sederhana di Jalan Dupak Masigit, Bubutan, Surabaya. Untuk bertahan hidup, dia dan kakaknya mengelola warung kopi kecil di teras tempat tinggal mereka.

    Alfarisi ditangkap pada 9 September 2024, di kediamannya. Ia pun ditetapkan sebagai terdakwa atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terkait kepemilikan atau keterlibatan dengan senjata api, amunisi, atau bahan peledak. 

    Sesudah penangkapan, Alfarisi diamankan di Mapolrestabes Surabaya sebelum dipindahkan ke Rutan Kelas I Medaeng. Perkara itu dijadwalkan memasuki tahap penuntutan pada Senin (5/1/2026) mendatang. 

    “Dengan demikian, Alfarisi meninggal dunia sebelum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan masih berstatus sebagai terdakwa,” ucapnya.

    Selama masa penahanan, Khoir mengatakan Alfarisi dilaporkan mengalami penurunan berat badan drastis, diperkirakan mencapai 30 hingga 40 kilogram. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan psikologis yang berat dialaminya.

    Berdasarkan keterangan rekan satu sel, sebelum meninggal dunia Alfarisi sempat mengalami kejang-kejang. Saat ini, jenazah Alfarisi telah dipulangkan ke Sampang,, untuk dikebumikan di pemakaman umum setempat.

    “Serta kuat dugaan tidak terpenuhinya standar minimum kondisi penahanan dan layanan kesehatan di dalam rutan,” tegasnya.

    Menurut KontraS, setiap kematian yang terjadi di dalam tahanan merupakan indikator serius kegagalan negara dan secara hukum menimbulkan tanggung jawab langsung pemerintah. 

    Negara wajib melakukan penyelidikan yang cepat, independen, imparsial, dan transparan untuk mengungkap sebab-sebab kematian serta memastikan adanya pertanggungjawaban.

    “Tidak adanya informasi sebelumnya mengenai kondisi medis serius, dikombinasikan dengan laporan penurunan kondisi fisik yang ekstrem, semakin memperkuat dugaan adanya kelalaian struktural dalam sistem pemasyarakatan dan praktik penahanan,” ucapnya.

    KontraS pun mendesak agar pemerintah segera melakukan penyelidikan independen dan menyeluruh atas kematian Alfarisi, termasuk membuka akses informasi kepada publik dan keluarga korban.

    Mereka juga meminta negara menjamin pertanggungjawaban hukum atas setiap tindakan atau kelalaian aparat yang berkontribusi terhadap kematian Alfarisi.

    “Kami mendesak negara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi penahanan di Rutan Medaeng dan rutan-rutan lain, serta memastikan akses layanan kesehatan yang layak dan perlakuan manusiawi bagi seluruh tahanan tanpa diskriminasi,” katanya.

    Menurutnya, kematian Alfarisi tidak boleh dipandang sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai bagian dari pola berulang kematian dalam tahanan yang mencerminkan krisis serius dalam sistem pemasyarakatan dan penegakan hukum di tanah air. 

    “Terutama terhadap mereka yang ditangkap dalam konteks politik dan kebebasan berekspresi,” tutup Khoir.

  • Ekonomi Singapura Rekor pada 2025, Intip Proyeksi 2026

    Ekonomi Singapura Rekor pada 2025, Intip Proyeksi 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Produk domestik bruto Singapura diperkirakan parkir di level sangat tinggi pada akhir 2025. PDB negara kota itu awalnya dirancang tumbuh 1,5%-2,5% meski kemudian pada November lalu dikoreksi menjadi 4%. Dalam data terbaru, ekonomi Singapura akan parkir pada pertumbuhan 4,8% atau hampir dua kali lipat dari estimasi optimis yang ditetapkan tahun lalu. 

    Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan dihasilkan dari lonjakan bisnis terkait kecerdasan buatan (AI) pada sisi semikonduktor dan elektronik. Selain itu banyak tarif perang dagang dari Amerika Serikat (AS) diberlakukan pada tingkat yang lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya untuk Singapura. Untuk diketahui, Singapura mendapatkan tarif terendah dari AS yaitu 10%. 

    “Ini adalah hasil yang lebih baik dari yang kami perkirakan, mengingat keadaan yang ada,” kata Wong, dalam pesan Tahun Barunya dikutip dari Bloomberg, Rabu (31/12/2025). 

    Wong mengatakan sepanjang periode kepresidenan kedua Donald Trump, Amerika Serikat bergerak hampir mengakhiri era globalisasi dan perdagangan bebas yang menjadi landasan berkembangnya Singapura.  

    “Untuk tetap kompetitif [pada 2026], kita tidak bisa hanya melakukan hal yang sama. Kita harus memikirkan ulang, mengatur ulang, dan menyegarkan strategi ekonomi kita” katanya.

    Serangkaian rencana awal akan segera diumumkan untuk mengatasi tantangan ekonomi di masa mendatang.

    Sebelumnya Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura pada bulan November mengatakan pihaknya memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto pada 2026 akan melambat ke kisaran 1%-3%.

    Hal senada juga disampaikan Wong, Perdana Menteri mengisyaratkan bahwa ia akan memperkuat jaring pengaman sosial, dan lapangan kerja bagi warga Singapura. Terutama dalam menghadapi meningkatnya gesekan perdagangan dan penyebaran kecerdasan buatan.

    Partai Aksi Rakyat pimpinan Wong, yang telah memerintah Singapura sejak kemerdekaan pada tahun 1965, meraih kemenangan telak pada bulan Mei. Meskipun pemilihan umum berikutnya baru akan diadakan pada tahun 2030, partai tersebut juga telah mulai mencari pemimpin masa depannya.

  • KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, Kejagung Malah Mulai Penyidikan

    KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, Kejagung Malah Mulai Penyidikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan kasus ini sudah naik penyidikan sekitar Agustus-September 2025.

    “Gedung Bundar sudah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan permasalahan pertambangan [di Konawe Utara]. Di mana dilakukan oleh mantan Kepala Daerah. Penyidikannya kalau nggak salah sekitar bulan Agustus atau September 2025,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (31/2/2025).

    Dia menambahkan kasus ini berkaitan dengan pemberian izin untuk pertambangan yang memasuki kawasan hutan lindung di Konawe Utara oleh pejabat daerah.

    Dalam perkara ini, korps Adhyaksa telah memeriksa sejumlah saksi hingga melakukan upaya penggeledahan di Konawe dan Jakarta. Namun, Anang tidak menjelaskan secara detail saksi-saksi yang sudah diperiksa.

    “Dan sudah melakukan penggeledahan. Gitu, di Konawe Utara. Modusnya itu pemberian izin untuk penambangan namun disalahgunakan memasuki wilayah hutan. Hutan lindung,” imbuhnya.

    Adapun, Anang menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui pasti apakah kasus ini sama dengan perkara yang sudah di SP3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Saya tidak tahu SP3 KPK seperti apa. Yang jelas kita itu, tim Pidsus sudah melakukan penyidikan sekitar bulan September atau Agustus 2025, dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan melakukan penggeledahan,” pungkasnya.

    KPK SP3 Kasus Konawe Utara 

    Sebelumnya, KPK telah mengeluarkan SP3 atau penghentian penyidikan untuk kasus dugaan korupsi dan suap tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang terjadi pada tahun 2009.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketidakcukupan alat bukti menjadi alasan lembaga antirasuah menghentikan kasus yang diduga merugikan negara Rp2,7 triliun.

    Budi menjelaskan bahwa auditor telah menyampaikan tidak dapat melakukan penghitungan kerugian negara. Sebab, pengelolaan tambang tidak masuk ranah keuangan negara yang didasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    Dia menambahkan mengatakan faktor lainnya penghentian kasus ini karena tempus perkara telah kedaluwarsa.

    “Benar, penerbitan SP3 oleh KPK sudah tepat, karena tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti dalam proses penyidikan yang dilakukan, pasal 2 pasal 3-nya, yaitu terkendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara,” kata Budi dikutip pada Selasa (30/12/2025).

    Duduk Perkara Versi KPK

    Berdasarkan catatan Bisnis, kasus ini menyeret mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Dia merupakan Pejabat Bupati 2007-2009 dan Bupati 2011-2016. Aswad diduga telah mencabut izin pertambangan nikel yang dipegang PT Aneka Tambang (Persero) secara sepihak di Kecamatan Linggikima dan Molawe.

    Setelah itu, dia menerima pengajuan permohonan izin kuasa eksplorasi dan eksploitasi delapan perusahaan pertambangan dan kemudian menerbitkan 30 surat keputusan (SK) kuasa pertambangan.

    Beberapa perusahaan yang diberikan kuasa tambang bahkan telah masuk tahap produksi dan ekspor hingga 2014. Aswad juga diduga menerima hingga Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan karena telah mengizinkan eksplorasi dan eksploitasi tambang di Konawe Utara.

  • Korban Banjir Sumatra akan Terima Dana Tunggu Hunian Rp600.000 per Bulan

    Korban Banjir Sumatra akan Terima Dana Tunggu Hunian Rp600.000 per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyalurkan Dana Tunggu Hunian atau DTH Rp600.000 per Kartu Keluarga (KK) per bulan selama tiga bulan bagi korban terdampak banjir di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari total anggaran yang akan disalurkan sebesar Rp32,7 miliar untuk 18.198 KK yang berasal dari 40 kabupaten/kota.

    Abdul menjelaskan DTH diberikan kepada keluarga yang tidak menerima hunian sementara (Huntara) karena menurutnya tidak semua keluarga ingin tinggal di huntara.

    “Jadi mereka yang menerima DTH tidak menerima huntara, mereka yang masuk ke huntara itu tidak menerima DTH dan dari jumlah yang sudah masuk ini, kita sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 [miliar] atau 18.198 [KK],” katanya, dikutip pada Rabu (31/12/2025).

    Abdul menegaskan masyarakat tidak perlu membawa KK untuk mendapatkan DTH karena pemerintah daerah telah menerbitkan SK berisikan data masyarakat. Pemberian DTH disesuaikan melalui mekanisme by name by address.

    Pendataan DTH memasuki tahap 1 dan akan berlangsung secara bertahap. Misalnya, kata Abdul, dari 1 kabupaten yang memiliki 10 Kecamatan, DTH yang terdata baru 1 sampai 2 kecamatan. 

    Penyaluran DTH turut melibatkan Himpunan Bank Negara (Himbara). Abdul menyampaikan Himbara telah membuka rekening sebanyak 3.736.

    “Jadi, masyarakat di titik-titik pengungsian didatangi, kemudian dicek validasi sidik jari dan seterusnya, kemudian begitu sudah sesuai, buku rekening diberikan, dan masyarakat bisa mencairkan uang itu,” jelasnya.

    Dari data yang dipaparkan Abdul, Aceh mendapatkan Rp20,8 miliar untuk 111.586 KK; Sumatra Utara Rp8,1 miliar untuk 4.502 KK; dan Sumatra Barat Rp3,7 miliar untuk 2.110 KK.

  • Bocoran Tarif Bea Keluar Batu Bara 2026: Skema Berjenjang 5%-11%

    Bocoran Tarif Bea Keluar Batu Bara 2026: Skema Berjenjang 5%-11%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mematangkan skema tarif bea keluar batu bara untuk tahun anggaran 2026 dengan mengusulkan mekanisme tarif berjenjang mengikuti fluktuasi harga komoditas.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat teknis, usulan tarif yang mengemuka berada pada kisaran 5% hingga 11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

    “Itu levelnya masih di pembahasan. Kalau enggak salah diusulkan tergantung harga batu baranya, ada 5%, ada 8%, ada 11%,” ujar Purbaya, Rabu (31/12/2025).

    Purbaya memerinci bahwa tarif terendah 5% akan dikenakan jika harga batu bara berada di bawah level tertentu, naik menjadi 8% di level menengah, dan mencapai 11% jika harga melonjak di atas level tertinggi yang ditetapkan.

    Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum final. Pasalnya, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai keberatan dari sejumlah pelaku usaha.

    “Jadi, saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya karena sebagian juga masih ada yang protes. Kita mungkin akan rataskan [rapat terbatas] ke depan,” jelasnya.

    Ketika disinggung mengenai potensi keterlambatan implementasi kebijakan yang seharusnya efektif per 1 Januari 2026, Purbaya tidak menampik kemungkinan regulasi tersebut terbit melewati pergantian tahun. Hanya saja, dia memberikan sinyal bahwa kebijakan fiskal ini tetap dapat diberlakukan terhitung sejak awal tahun.

    “[Aturan] kan bisa berlaku surut juga,” ujarnya.

    Sebelumnya, Purbaya menyatakan tidak ingin memberikan subsidi kepada pengusaha batu bara dengan menerapkan bea keluar ke ekspor komoditas tersebut. Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendiskusikan soal penetapan tarif bea ekspor batu bara dengan Kementerian ESDM.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mengenakan bea keluar terhadap ekspor batu bara pada 2026, dengan target penerimaan senilai Rp20 triliun.

    “[Tarif ekspor batu bara] sudah didiskusikan oleh ESDM. Seharusnya mereka setuju karena saya enggak mau subsidi industri orang-orang kaya itu, kan rugi, jadi itu yang harus kami kejar,” ujarnya usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

  • Utilisasi Data Center NeutraDC (Telkom) 31,8 MW, Terdorong Adopsi AI

    Utilisasi Data Center NeutraDC (Telkom) 31,8 MW, Terdorong Adopsi AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) mencatatkan pertumbuhan bisnis data center seiring dengan adopsi Artificial Intelligence (AI) yang bergeliat. 

    Meski demikian, kontribusi beban kerja AI tersebut masih berada pada tahap awal.

    CEO NeutraDC Andreuw Th.A.F. mengatakan total kapasitas data center NeutraDC yang telah terutilisasi hingga saat ini berada di kisaran 31,8 megawatt (MW). Meskipun tidak merinci besaran peningkatan permintaan yang terjadi, dia memastikan pertumbuhan tersebut berjalan sehat dan sejalan dengan strategi ekspansi bertahap perusahaan.

    “Untuk beban kerja AI, pemanfaatannya masih bersifat selektif dan early-stage,” kata Andreuw kepada Bisnis pada Rabu (31/12/2025).

    Andreuw menjelaskan kondisi tersebut mencerminkan situasi pasar Indonesia, di mana adopsi AI masih berkembang secara bertahap. 

    Namun, NeutraDC mulai melihat sinyal permintaan yang semakin jelas, terutama dari pelanggan cloud, hyperscaler, serta segmen enterprise yang tengah mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan AI di masa mendatang.

    Memasuki 2026, Andreuw menuturkan fokus perusahaan adalah memastikan setiap pengembangan kapasitas baru NeutraDC telah dirancang AI-ready sejak awal. 

    Hal ini mencakup kesiapan dari sisi kepadatan daya (power density), sistem pendinginan, hingga konektivitas jaringan.

    Perusahaan juga akan melanjutkan pengembangan data center hyperscale secara bertahap dengan pendekatan market-driven, sehingga pertumbuhan kapasitas tetap selaras dengan kebutuhan riil pelanggan.

    Selain itu, NeutraDC juga memperkuat konektivitas regional, termasuk melalui kawasan SIJORI (Singapura–Johor–Riau). Langkah tersebut diambil karena perusahaan melihat kebutuhan AI ke depan akan semakin bersifat lintas negara.

    “Pendekatan ini memungkinkan NeutraDC untuk menangkap potensi AI secara berkelanjutan, sekaligus menjaga efisiensi dan utilisasi jangka panjang,” kata Andreuw.

    Sebelumnya, Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) memperkirakan kebutuhan kapasitas pusat data (data center) di Indonesia pada 2026 akan tumbuh sekitar 35%–45% dibandingkan 2025.

    Proyeksi tersebut sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) generatif, otomatisasi industri, serta kebutuhan pengolahan data secara real-time.

    Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, secara lebih spesifik, kebutuhan kapasitas listrik (power demand) industri pusat data diprediksi meningkat hingga 300–400 megawatt (MW) dalam 1–2 tahun ke depan.

    “Ini didorong oleh permintaan hyperscale dan edge data center yang mendukung aplikasi AI,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis, Rabu (31/12/2025).

    Data resmi PT PLN (Persero) mengindikasikan bahwa pada 2030 kapasitas industri pusat data di Indonesia akan mencapai 2,3 gigawatt (GW). Namun, Hendra menilai proyeksi tersebut belum sepenuhnya memasukkan faktor penggunaan AI, khususnya server berbasis GPU yang membutuhkan daya per rak (power per rack) sangat besar, bahkan dapat mencapai 135 kilowatt (kW) untuk GPU GB200.

    Hendra menyebut IDPRO melihat adopsi dan pemanfaatan AI berlangsung secara masif di berbagai sektor, baik swasta maupun publik, yang pada akhirnya akan mendorong lonjakan kebutuhan kapasitas dan kapabilitas pusat data di Indonesia.

  • Kronologi Tahanan Demonstran Meninggal di Rutan Medaeng Surabaya

    Kronologi Tahanan Demonstran Meninggal di Rutan Medaeng Surabaya

    Bisnis.com, SURABAYA – Seorang demonstran aksi Agustus-September 2025 lalu, Alfarisi bin Rikosen (21) dikabarkan tutup usia ketika menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya, Medaeng Sidoarjo, Selasa (30/12/2025) pagi.

    Alfarisi merupakan demonstran yang ditangkap dalam rangkaian penindakan terhadap massa aksi Agustus-September 2025. Diketahui, ia telah ditahan di Rutan Medaeng sejak September 2025 lalu.

    Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo membenarkan ihwal meninggalnya tahanan tersebut. Ia menyebut Alfarisi menghembuskan nafas terakhir pada pukul 06.00 WIB pagi kemarin.

    Wibowo menjelaskan, berdasarkan diagnosis medis Alfarisi mengalami gagal pernapasan. Namun, usai dilakukan penelusuran lebih lanjut dan komunikasi dengan pihak keluarga, diketahui bahwa Alfarisi memiliki riwayat kesehatan khusus sejak kecil yang diduga menjadi faktor pemicu kondisi tersebut.

    “Jadi kalau diagnosa secara medis kan gagal pernapasan. Saat kakak kandungnya, keluarganya datang tadi menyampaikan memang benar kalau almarhum ini punya riwayat waktu kecil itu kejang-kejang,” ucap Wibowo, Rabu (31/12/2025).

    Berdasarkan informasi dari rekan sesama tahanan yang terlibat perkara yang sama, Alfarisi disebut pernah mengalami gejala serupa saat masih berada pada tingkat penahanan di kepolisian.

    “Lalu, dari waktu di tahanan kepolisian pun teman yang satu perkaranya itu bilang Alfarisi memang pernah mengalami juga kejang-kejang itu,” ucapnya.

    Alfarisi sendiri tercatat sudah menjalani masa penahanan di Rutan Medaeng selama kurang lebih empat bulan. Selama mendekam di balik jeruji besi sejak September silam, pihak rutan menilai mendiang sebagai sosok pribadi yang baik dan tidak pernah membuat masalah. 

    Bahkan, pada saat menjelang ajal menjemputnya, almarhum masih sempat menjalankan ibadah salat bersama rekan-rekannya.

    “Bulan September berarti sudah jalan empat bulanan. [Berkelakuan] baik, beliau enggak ada masalah karena informasi juga kan di kamar pun istilahnya Salat Subuh kan di kamar ya. Subuh itu Salat dengan teman-temannya begitu,” bebernya.

    Ketika ditanya soal kemungkinan adanya tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap almarhum selama mendekam di dalam rutan, Wibowo secara tegas membantah mengenai hal tersebut.

    Ia memastikan bahwa proses penanganan dilakukan secara transparan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga pun disebut telah menerima kepergian almarhum dan memilih untuk tidak melakukan autopsi lebih lanjut.

    “Oh, enggak ada [tindakan kekerasan]. Kami sampaikan juga ke kakaknya kalau memang ini ‘kami menerima’ keluarga kandungnya. Jadi kita sudah sampaikan kalau ada pertanyaan lagi atau mau disampaikan monggo gitu tadi. Keluarganya bilang ‘cukup’ katanya,” tegas Wibowo.

    Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki yang menangani perkara ini menjelaskan, dengan meninggalnya terdakwa Alfarisi, maka pihaknya akan menghentikan rangkaian proses penuntutan terhadap almarhum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Nanti kami minta surat kematian baru kami laporkan ke hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dari dasar itu nanti hakim akan mengeluarkan bahwa penuntutan itu gugur,” ucap Muzakki. 

  • Jelang Tahun Baru, Korban Jiwa Banjir Sumatra Tembus 1.154 Orang

    Jelang Tahun Baru, Korban Jiwa Banjir Sumatra Tembus 1.154 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan korban jiwa pascabencana hidrometeorologi di Sumatra-Aceh menjadi 1.154 jiwa. Dana Tunggu Hunian (DTH) juga mulai disalurkan.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan korban jiwa bertambah sebanyak 13 di Aceh Tamiang.

    “Khususnya di Aceh Tamiang itu menambah 13 jiwa korban meninggal dunia sehingga total korban jiwa meninggal dunia per hari ini bertambah 13 menjadi 1.154 jiwa,” katanya saat konferensi pers secara daring melalui akun YouTube @BNPB Indonesia, Rabu (31/12/2025).

    Korban hilang juga bertambah sebanyak 2 jiwa atau menjadi 165 jiwa. Pendataan ini berdasarkan sistem by name by address. Korban hilang berasal dari Padang Panjang dan Pesisir Selatan.

    Selain itu, penurunan jumlah pengungsi turun sebanyak 17.631 jiwa atau saat ini menjadi 378.164 jiwa yang masih mengungsi. Abdul menjelaskan penurunan jumlah pengungsi karena penyaluran DTH telah disalurkan ke warga terdampak per Senin, 29 Desember 2025.

    “Jadi buat saudara-saudara kita yang tidak akan tinggal di huntara sejak awal minggu ini, hari Senin sudah mulai dicairkan dana tunggu hunian. Proses verifikasi langsung mendatangi tempat-tempat pengungsian,” jelasnya.

    Sebagai informasi, DTH sebesar Rp600 ribu per bulan per Kartu Keluarga selama tiga bulan. Total anggaran yang akan disalurkan sebesar Rp32,7 miliar untuk 18.198 KK yang berasal dari 40 kabupaten/kota.

    Abdul menerangkan bahwa pencairan DTH tidak menunggu seluruh data terkumpul di mana ketika data di satu desa atau kecamatan telah terkumpul, serta mendapatkan SK dari kepala daerah daerah setempat maka penyaluran DTH dilakukan. 

    “Jadi masyarakat tidak perlu datang ke bank. Tim dari bank dan kecamatan yang masuk ke titik-titik pengungsian untuk kemudian memvalidasi dengan data biometri yang sudah terekam, sidik jari dan seterusnya sehingga kemudian masyarakat penerima manfaat pun sudah bisa mencairkan dukungan yang disalurkan pemerintah,” paparnya.

    Abdul memaparkan untuk revitalisasi jalan dan jembatan nasional sudah terpenuhi di akhir Desember 2025. Saat ini, katanya, petugas fokus mengerjakan sejumlah jembatan dan jalan yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

    Pemerintah juga fokus melakukan pembersihan sampah di aliran sungai untuk mencegah dampak jika terjadinya bencana susulan.

    Sementara itu, penyaluran logistik per 29 Desember 2025 dan 30 Desember 2025 sebanyak 1.5 ton. Menurut Abdul, penyaluran logistik tetap dilakukan meski huntara dan bantuan intensif lainnya telah disalurkan.

    “Tapi dukungan logistik makanan dan non-makanan ini juga tidak berhenti dilakukan. Jadi kita benar-benar ingin menjamin kebutuhan warga terdampak ini baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan ini masih terus bisa dukung secara optimal,” terangnya.