Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Bandara Ngurah Rai Layani 22,1 Juta Penumpang per November 2025

    Bandara Ngurah Rai Layani 22,1 Juta Penumpang per November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, mencatat pertumbuhan penumpang sangat tipis sepanjang Januari–November 2025 dengan total pelayanan mencapai 22,1 juta orang.

    General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab mengatakan jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Pelayanan kepada 22.118.214 penumpang pada periode Januari-November 2025 atau mengalami peningkatan 1% dibandingkan tahun sebelumnya yang melayani 21.869.747 pergerakan penumpang,” kata dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

    Dari total tersebut, mayoritas penumpang berasal dari rute internasional. Sepanjang 2025, penumpang internasional tercatat sebanyak 13.465.786 orang atau sekitar 63%, sedangkan penumpang domestik mencapai 8.141.278 orang.

    Jika dilihat secara bulanan, pada November 2025 Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani 1.788.540 penumpang. “Jumlah ini terbagi dalam pelayanan penumpang domestik sebanyak 685.445 penumpang dan penumpang internasional 1.103.095 penumpang,” ujar Ahmad Syaugi.

    Dari sisi operasional penerbangan, selama November 2025 tercatat 11.369 pergerakan pesawat datang dan berangkat, yang terdiri atas 5.096 penerbangan rute domestik dan 6.273 penerbangan rute internasional.

    Untuk rute domestik, Jakarta (CKG) menjadi tujuan tersibuk dengan melayani 340.687 penumpang. Rute ini diikuti Surabaya dengan 93.594 penumpang dan Makassar sebanyak 44.132 penumpang. Sementara itu, pada rute internasional, Singapura mencatat jumlah penumpang tertinggi dengan 172.040 orang, disusul Kuala Lumpur 128.796 penumpang dan Perth 88.118 penumpang.

    Berdasarkan data kunjungan warga negara asing (WNA) ke Bali selama November, Australia menjadi negara asal dengan jumlah wisatawan terbanyak, yakni 124.548 orang. India berada di posisi kedua dengan 44.179 orang, disusul China sebanyak 35.918 orang.

    “Jumlah tersebut kami yakini juga dipengaruhi dengan bertambahnya konektivitas baru dengan tiga negara itu di antaranya rute Newcastle, Australia; Mumbai, India; dan Sichuan, China,” kata Ahmad Syaugi.

    Ke depan, pengelola bandara berharap pembukaan rute-rute internasional baru dapat terus memperkuat konektivitas langsung ke Bali. Dengan capaian hingga November 2025, Bandara I Gusti Ngurah Rai juga mulai mengantisipasi lonjakan penumpang pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, kami akan menggelar posko Natal-tahun baru di Desember ini sebagai langkah pelayanan prima kepada pengguna jasa,” ucapnya.

  • Bos Real Me Prediksi Harga Ponsel Melonjak Tajam pada 2026

    Bos Real Me Prediksi Harga Ponsel Melonjak Tajam pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Petinggi Realme memprediksi bahwa akan ada lonjakan harga smartphone yang terjadi pada 2026.

    Direktur Marketing Global Realme Francis Wong mengatakan bahwa Desember 2025, menjadi waktu terakhir yang ideal untuk membeli smartphone keinginan anda.

    Akhir tahun 2025 menjadi kesempatan terakhir, sebelum ponsel mengalami kenaikan harga secara ekstrem pada 2026.

    “Percayalah padaku. Ponsel apa pun yang kamu pilih, terlepas dari mereknya, belilah sekarang juga. Setelah berkecimpung di industri smartphone selama satu dekade, aku belum pernah melihat kenaikan harga seperti ini,” tulis Francis di akun X miliknya pada 5 Desember 2025.

    Francis pun menyebutkan bahwa kenaikan ponsel ini akan dialami oleh semua ponsel, baik dari segmen entry-level, menengah, hingga flagship.

    Disebutkan pula bahwa beberapa merek kecil mungkin bisa kehabisan stok ponsel dalam waktu dekat.

    “Harga setiap smartphone dari setiap merek akan naik. Beberapa merek kecil pun mungkin tidak punya ponsel untuk dijual,” lanjutnya.

    trust me. Whatever phone u picked, regardless of the brand, buy it now. Being in Smartphone industry for a decade, I’ve never seen any price hike like this time. The price of every smartphone from every brand will just go up. Some small brands will have no phone to sell soon.

    — Francis Wong （王硕） (@FrancisRealme) December 5, 2025

    Alasan Harga Ponsel Terus Melonjak

    Terdapat sejumlah alasan mengapa harga ponsel bisa melonjak tajam dalam beberapa tahun belakangan. Beberapa alasan mengapa harga ponsel terus naik yakni:

    1. Material dan perangkat keras

    Salah satu alasan mengapa harga ponsel pintar semakin mahal adalah material dan perangkat keras yang makin canggih.

    Perangkat keras yang baru dan lebih canggih akan mampu memfasilitasi komputasi yang lebih cepat, menyimpan lebih banyak data, dan melakukan proses yang lebih cepat.

    2. Adanya permintaan chip untuk AI Generatif

    Ponsel pintar memiliki harga yang lebih mahal karena adanya permintaan chip AI generatif. Teknologi AI kini makin banyak dicari oleh produsen ponsel pintar untuk menggaet peminat.

    3. Inovasi yang tiada henti

    Meningkatnya harga ponsel juga didasari alasan lain misalnya inovasi dari para pengembang dan insinyur yang lebih pintar.

    Apple bahkan dikabarkan mempekerjakan 12.000 insinyur di AS dengan gaji sekitar $71.000 hingga $164.000. Jika kita mengambil gaji rata-rata seorang pengembang sebesar $117.500, maka Apple menghabiskan hampir $1,5 miliar hanya untuk talenta pengembangan dan teknik saja.

    Gaji ini pun menjadi alasan mengapa ponsel pintar bisa lebih mahal dari tahun ke tahun.

  • Bos Real Me Prediksi Harga Ponsel Melonjak Tajam pada 2026

    Bos Real Me Prediksi Harga Ponsel Melonjak Tajam pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Petinggi Realme memprediksi bahwa akan ada lonjakan harga smartphone yang terjadi pada 2026.

    Direktur Marketing Global Realme Francis Wong mengatakan bahwa Desember 2025, menjadi waktu terakhir yang ideal untuk membeli smartphone keinginan anda.

    Akhir tahun 2025 menjadi kesempatan terakhir, sebelum ponsel mengalami kenaikan harga secara ekstrem pada 2026.

    “Percayalah padaku. Ponsel apa pun yang kamu pilih, terlepas dari mereknya, belilah sekarang juga. Setelah berkecimpung di industri smartphone selama satu dekade, aku belum pernah melihat kenaikan harga seperti ini,” tulis Francis di akun X miliknya pada 5 Desember 2025.

    Francis pun menyebutkan bahwa kenaikan ponsel ini akan dialami oleh semua ponsel, baik dari segmen entry-level, menengah, hingga flagship.

    Disebutkan pula bahwa beberapa merek kecil mungkin bisa kehabisan stok ponsel dalam waktu dekat.

    “Harga setiap smartphone dari setiap merek akan naik. Beberapa merek kecil pun mungkin tidak punya ponsel untuk dijual,” lanjutnya.

    trust me. Whatever phone u picked, regardless of the brand, buy it now. Being in Smartphone industry for a decade, I’ve never seen any price hike like this time. The price of every smartphone from every brand will just go up. Some small brands will have no phone to sell soon.

    — Francis Wong （王硕） (@FrancisRealme) December 5, 2025

    Alasan Harga Ponsel Terus Melonjak

    Terdapat sejumlah alasan mengapa harga ponsel bisa melonjak tajam dalam beberapa tahun belakangan. Beberapa alasan mengapa harga ponsel terus naik yakni:

    1. Material dan perangkat keras

    Salah satu alasan mengapa harga ponsel pintar semakin mahal adalah material dan perangkat keras yang makin canggih.

    Perangkat keras yang baru dan lebih canggih akan mampu memfasilitasi komputasi yang lebih cepat, menyimpan lebih banyak data, dan melakukan proses yang lebih cepat.

    2. Adanya permintaan chip untuk AI Generatif

    Ponsel pintar memiliki harga yang lebih mahal karena adanya permintaan chip AI generatif. Teknologi AI kini makin banyak dicari oleh produsen ponsel pintar untuk menggaet peminat.

    3. Inovasi yang tiada henti

    Meningkatnya harga ponsel juga didasari alasan lain misalnya inovasi dari para pengembang dan insinyur yang lebih pintar.

    Apple bahkan dikabarkan mempekerjakan 12.000 insinyur di AS dengan gaji sekitar $71.000 hingga $164.000. Jika kita mengambil gaji rata-rata seorang pengembang sebesar $117.500, maka Apple menghabiskan hampir $1,5 miliar hanya untuk talenta pengembangan dan teknik saja.

    Gaji ini pun menjadi alasan mengapa ponsel pintar bisa lebih mahal dari tahun ke tahun.

  • Kasus Korupsi DJKA, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana ke Bupati Pati Sudewo

    Kasus Korupsi DJKA, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana ke Bupati Pati Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri dugaan aliran dana ke Bupati Pati, Sudewo terkait kasus tindak pidana korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penyidik turut mendalami proses pengkondisian proyek di DJKA sehingga terjadi pembagian fee kepada sejumlah pihak.

    “Dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, di mana dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak,” kata Budi, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Termasuk, kata Budi, dugaan aliran dana ke pihak-pihak baik di Kementerian Ketenagakerjaan atau juga di DPR ini. Budi menyampaikan sampai saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi maupun tersangka untuk dimintai keterangan.

    Dia menjelaskan bahwa perkara ini dari kegiatan tangkap tangan ini lokusnya ada yang di Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada beberapa titik, kemudian Jawa Barat, dan juga jalur di Sumatra.

    Oleh sebab itu, pada perkara di Jawa Tengah, Pati, KPK menelusuri siapa saja pihak yang diduga memberikan instruksi mengkondisikan proyek ini.

    “Karena memang ini dari sejumlah titik tersebut saling terkait untuk dikondisikan vendor-vendor siapa yang akan memegang atau melaksanakan proyek di titik-titik tersebut yang kemudian nanti kita akan kaitkan tentunya di atasnya begitu ya,” jelas Budi.

    Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sudewo pada Rabu (27/8/2025). Dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

    Meskipun sempat mengatakan telah mengembalikan Rp720 juta, dia menegaskan tidak ada pengembalian uang terkait dugaan korupsi yang disangkakan pada dirinya.

  • Kasus Korupsi DJKA, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana ke Bupati Pati Sudewo

    Kasus Korupsi DJKA, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana ke Bupati Pati Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri dugaan aliran dana ke Bupati Pati, Sudewo terkait kasus tindak pidana korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penyidik turut mendalami proses pengkondisian proyek di DJKA sehingga terjadi pembagian fee kepada sejumlah pihak.

    “Dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, di mana dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak,” kata Budi, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Termasuk, kata Budi, dugaan aliran dana ke pihak-pihak baik di Kementerian Ketenagakerjaan atau juga di DPR ini. Budi menyampaikan sampai saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi maupun tersangka untuk dimintai keterangan.

    Dia menjelaskan bahwa perkara ini dari kegiatan tangkap tangan ini lokusnya ada yang di Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada beberapa titik, kemudian Jawa Barat, dan juga jalur di Sumatra.

    Oleh sebab itu, pada perkara di Jawa Tengah, Pati, KPK menelusuri siapa saja pihak yang diduga memberikan instruksi mengkondisikan proyek ini.

    “Karena memang ini dari sejumlah titik tersebut saling terkait untuk dikondisikan vendor-vendor siapa yang akan memegang atau melaksanakan proyek di titik-titik tersebut yang kemudian nanti kita akan kaitkan tentunya di atasnya begitu ya,” jelas Budi.

    Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sudewo pada Rabu (27/8/2025). Dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

    Meskipun sempat mengatakan telah mengembalikan Rp720 juta, dia menegaskan tidak ada pengembalian uang terkait dugaan korupsi yang disangkakan pada dirinya.

  • Kepala Daerah Kerap Terjerat Korupsi, KPK Sebut karena Besarnya Biaya Politik

    Kepala Daerah Kerap Terjerat Korupsi, KPK Sebut karena Besarnya Biaya Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kebutuhan biaya yang besar dalam aktivitas politik membuka celah tindakan korupsi. Hal ini setelah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya membayar utang kampanye Pilkada 2025 senilai Rp5,25 miliar dari uang suap.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan biaya besar dalam perpolitikan membuat seseorang berupaya mengembalikan modal yang telah terpakai selama aktivitas politik, khususnya kampanye. Salah satu caranya adalah melakukan korupsi.

    “Hal ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih lalu punya beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut, yang sayangnya kemudian dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, yaitu korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Menurutnya, fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai.

    Apalagi, kata Budi, laporan keuangan partai politik tidak akuntabel dan transparan sehingga membuka peluang besar bagi pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri.

    “KPK mendorong pentingnya standarisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah,” jelas Budi.

    Selain itu, lemahnya integrasi rekrutmen kaderisasi turut memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kaderisasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya melalui Direktorat Monitoring masih melengkapi kajian ini dan hasil dari kajian akan diberikan sebagai rekomendasi perbaikan bagi pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan korupsi.

    Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

    Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

    Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

  • Mahfud MD Sebut Perpol soal Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil Bertentangan Undang-Undang

    Mahfud MD Sebut Perpol soal Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil Bertentangan Undang-Undang

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengkritisi Peraturan Polisi (Perpol) No.10/2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri. Menurutnya peraturan ini bertentangan dengan dua Undang-Undang.

    “Perkap Nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan Anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri,” katanya sebagaimana dilansir akun YouTube @MahfudMD, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Mahfud menjelaskan ketentuan itu telah dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Lebih lanjut, dia menyampaikan peraturan itu juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN bahwa jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri.

    Menurutnya, Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang dapat diduduki TNI. Namun, katanya, dalam Undang-Undang Polri tiidak menyebutkan jabatan-jabatan yang boleh diduduki Polri

    “Dengan demikian, perkap itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam Undang-Undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah Perkap jabatan sipil itu diatur,” ucapnya.

    Dia menegaskan pernyataan soal polisi adalah jabatan sipil sehingga dapat menjabat ke jabatan sipil lainnya merupakan pernyataan yang salah.

    Dia menjelaskan sipil tidak boleh masuk ke sipil jika di ruang lingkup tugas dan profesinya beririsan.

    “Misalnya, seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai jotaris kan tidak boleh,” tandasnya.

    Sebelumnya, Pada Pasal (3) beleid itu memuat aturan Polri bisa bertugas pada jabatan manajerial dan non-manajerial. anggota boleh menjabat di luar struktur apabila jabatan itu berkaitan dengan fungsi kepolisian yang dilakukan berdasarkan permintaan dari K/L atau organisasi internasional.

    Adapun 17 jabatan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki Anggota Polri, yaitu:

    1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan

    2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

    3. Kementerian Hukum

    4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 

    5. Kementerian Kehutanan

    6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

    7. Kementerian Perhubungan

    8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

    9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

    10. Lembaga Ketahanan Nasional

    11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

    12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

    13. Badan Narkotika Nasional (BNN)

    14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

    15. Badan Intelijen Negara (BIN)

    16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

    17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

  • Platform X Bayar Denda Segini Gara-Gara Konten Pornografi

    Platform X Bayar Denda Segini Gara-Gara Konten Pornografi

    Bisnis.com, JAKARTA — Platform X telah memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif hampir Rp80 juta akibat keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan pembayaran denda administratif tersebut telah dilakukan oleh Platform X pada 12 Desember 2025.

    “Setelah sebelumnya kami menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak X,” kata Sabar dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

    Sabar menjelaskan, Platform X menyampaikan respons melalui surat elektronik setelah dilakukan komunikasi intensif. Dalam respons tersebut, X menginformasikan penunjukan perwakilan resmi untuk menindaklanjuti proses pembayaran denda administratif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

    Lebih lanjut, Sabar menyampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut baik itikad Platform X dalam memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif tersebut. Dia menilai langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap regulasi yang berlaku, guna menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif.

    Sabar menambahkan seluruh denda administratif tersebut telah diproses melalui mekanisme resmi dan disetorkan langsung ke kas negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Penegakan regulasi terhadap platform digital, baik lokal maupun global, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, dari paparan konten berbahaya di ruang digital,” kata Sabar.

    Dia juga mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan regulasi tersebut serta mengimbau seluruh platform digital untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban moderasi konten.

    “Serta menjalin komunikasi yang responsif dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab,” tandas Sabar.

  • Lewat Jalur Udara, Pertamina Distribusikan BBM untuk Jamin Pasokan Energi di Daerah Bencana

    Lewat Jalur Udara, Pertamina Distribusikan BBM untuk Jamin Pasokan Energi di Daerah Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan jalur udara untuk mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan energi bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh.
     
    Penyaluran BBM melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum dapat dilalui lewat jalur darat karena akses jalan yang terputus dan rusak karena diterjang banjir dan tertutup lumpur.
     
    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan seluruh moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memastikan penyaluran BBM tetap berjalan.
     
    “Di wilayah tertentu dengan akses terbatas, pengiriman melalui udara, termasuk Air Tractor, menjadi opsi terbaik agar energi segera menjangkau masyarakat,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (14/12/2025).
     
    Simon menyaksikan secara langsung kegiatan operasi pengiriman distribusi BBM melalui jalur udara dari Bandara Kualanamu, Medan, menuju Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, menggunakan pesawat Air Tractor pada Sabtu (13/12/2025).
     
    Didampingi oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, Simon memastikan langkah tersebut diambil karena sejumlah jalur darat masih sulit dilalui akibat kondisi pascabencana, sehingga pengiriman melalui udara menjadi solusi strategis agar energi dapat segera sampai ke masyarakat.
     
    Hampir sepekan Simon dan Mars Ega berkantor di Medan dan Aceh, memimpin dan mengawal pendistribusian BBM dan bantuan di wilayah Aceh, baik menggunakan moda udara, laut dan darat, sebagai upaya percepatan penyaluran BBM.
     
    Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga telah mengintensifkan distribusi energi melalui berbagai moda udara. Mulai dari penerbangan pesawat perintis, pesawat Hercules, helikopter sling load, hingga Air Tractor, yang kini menjadi tulang punggung pengiriman BBM ke Bener Meriah.

    Penyaluran BBM melalui jalur udara oleh Pertamina.
     
    Setiap penerbangan Air Tractor mampu membawa maksimal 3,5 kiloliter Biosolar ataupun 4 kiloliter Gasoline (Pertalite atau Pertamax), dengan jadwal yang direncanakan hingga dua sampai tiga kali penerbangan per hari.

    Penyaluran Secara Cepat

    Mars Ega menegaskan, Air Tractor memungkinkan pengiriman energi secara cepat dan bertahap ke wilayah yang sulit dijangkau.
     
    “Penerbangan akan terus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pasokan tetap aman, sekaligus membantu pemulihan wilayah yang terdampak,” ujarnya.
     
    Seluruh pengiriman dilakukan berkoordinasi dengan otoritas bandara, pemerintah daerah, TNI, dan Kepolisian, sehingga pasokan energi tetap terjaga di tengah kondisi darat yang masih terbatas.
     
    “Pengiriman BBM ke Bener Meriah ini diharapkan mampu bertahap memulihkan kondisi pasokan BBM baik untuk kebutuhan BNPB dalam percepatan penanganan pemulihan bencana maupun besok dijadwalkan untuk menyuplai kebutuhan BBM di SPBU Bener Meriah maupun Aceh Tengah, agar pemulihan di sana berangsur lebih cepat untuk mendukung pemulihan aktivitas masyarakat,” pungkasnya. (*)

  • Polisi Sebut Kerugiaan Akibat Pengeroyokan Debt Collector di Kalibata Capai Rp1,2 Miliar

    Polisi Sebut Kerugiaan Akibat Pengeroyokan Debt Collector di Kalibata Capai Rp1,2 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkapkan estimasi kerugian akibat pengeroyokan debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan, mencapai Rp1,2 miliar.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto. Dia menyampaikan dalam kejadian tersebut terjadi pengerusakan 9 sepeda motor, 1 unit mobil, dan sejumlah warung tenda.

    “Secara umum sudah dilakukan estimasi perhitungan lebih kurang hampir Rp1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor, dan mobil, serta kaca warga kemarin,” katanya dikutip Minggu (14/12/2025).

    Budi menjelaskan warga sekitar trauma atas kejadian yang menewaskan dua debt collector itu. Sebab, sejumlah kaca rumah warga dipecahkan dan sejumlah warung tenda dibakar.

    Budi menuturkan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan revitalisasi dan memberikan bantuan, serta perhitungan kerugian bagi para korban. 

    Selain itu, Polda Metro Jaya masih menunggu laporan-laporan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Termasuk mengejar pelaku yang diduga membakar sejumlah properti di lokasi kejadian.

    “Kalau laporan polisi itu sudah masuk, pasti penyidik Polda Metro akan turun dan akan melakukan proses upaya paksa terhadap pelaku-pelaku pembakaran tersebut,” ucapnya.

    Budi menceritakan bahwa kejadian bermula ketika tersangka AM di berhentikan oleh sejumlah debt collector sehingga terjadi penarikan kunci motor. 

    Tersangka yang diketahui Anggota Polisi tidak terima kemudian bersitegang hingga akhirnya terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

    Kendati demikian, polisi masih terus mengusut informasi dari berbagai pihak untuk melengkapi konstruksi perkara. Nantinya setiap perkembangan akan disampaikan kepada masyarakat.