Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Harga Smartphone Diramal Makin Mahal Imbas Pasokan Cip Seret

    Harga Smartphone Diramal Makin Mahal Imbas Pasokan Cip Seret

    Bisnis.com, JAKARTA — Kekurangan pasokan cip dan memori, terutama dynamic random-access memory (DRAM) di pasar global, diprediksi berdampak terhadap penjualan smartphone pada 2026. Paling nyata adalah adanya kenaikan harga terhadap sejumlah ponsel pintar.

    Analis Pasar Gawai dari Reasense Aryo Meidianto Aji menilai dampak kenaikan harga komponen tidak akan merata di seluruh segmen, dengan tekanan paling besar dirasakan pada ponsel entry level dan menengah.

    Menurutnya, lonjakan harga chipset dan memori sulit sepenuhnya diserap produsen di segmen bawah karena margin keuntungan yang tipis. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga jual sekitar 5%–15%. 

    “Di segmen premium, dampaknya relatif lebih kecil karena margin yang tinggi. Namun, mereka mungkin menggunakan momentum ini untuk menaikkan harga dengan alasan peningkatan teknologi, bukan hanya kenaikan komponen,” tuturnya kepada Bisnis, baru-baru ini.

    Kendati demikian, terdapat faktor penyeimbang dari sisi manufaktur. Kematangan teknologi chipset 4 nanometer (nm) dan 3 nm berpeluang menurunkan biaya per unit. Namun, harga diperkirakan tetap berada di level tinggi apabila permintaan global terhadap cip masih kuat.

    Di tengah tekanan harga, Aryo melihat ruang ekspansi di pasar negara berkembang seperti Indonesia masih terbuka. Tingkat penetrasi smartphone dinilai belum jenuh, terutama di wilayah tier dua dan tiga serta kelompok usia yang lebih tua. 

    Akan tetapi, pola pertumbuhan akan bergeser dari pembeli pertama (first time buyer) ke konsumen yang melakukan peningkatan perangkat (upgrader). Banyak konsumen ingin naik kelas dari entry level ke mid range untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik. 

    Pangsa pasar feature phone juga masih ada dan konversi pengguna ini ke smartphone entry level akan menjadi faktor pendorong peningkatan volume penjualan.

    “Kuncinya adalah value for money. Ponsel dengan spesifikasi memadai di harga terjangkau akan tetap laku, sekalipun harganya naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Aryo.

    Tekanan daya beli diperkirakan berjalan beriringan dengan pergeseran segmen. Sebagian konsumen akan menunda pembelian atau melakukan riset lebih mendalam sebelum membeli. Di sisi lain, segmen menengah diproyeksikan menjadi ‘sweet spot’, karena menawarkan fitur mendekati flagship dengan harga jauh lebih terjangkau.

    Selain itu, pasar ponsel refurbished dan pre-owned diperkirakan tumbuh seiring semakin terstrukturnya ekosistem, termasuk kehadiran garansi resmi. Segmen ini menarik bagi konsumen yang ingin perangkat kelas atas dengan harga lebih rendah sekaligus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. 

    Pada segmen entry level, konsumen cenderung lebih realistis dengan fokus pada kualitas kamera utama, daya tahan baterai, dan performa harian.

    Untuk 2026, Aryo memproyeksikan pertumbuhan paling kuat justru terjadi di dua segmen yang tampak berlawanan. Segmen premium dengan harga di atas US$600 atau Rp10 jutaan tetap didorong oleh konsumen loyal yang memandang smartphone sebagai simbol gaya hidup dan investasi teknologi. 

    Inovasi seperti layar lipat dan kecerdasan buatan (AI) di perangkat menjadi pembenaran harga tinggi. Di sisi lain, segmen entry level high di kisaran US$150 atau Rp2 jutaan diperkirakan menjadi arena persaingan paling ketat karena menawarkan keseimbangan fitur dan harga.

    Sementara itu, Aryo mengatakan, kenaikan harga juga diperkirakan memperpanjang siklus penggantian perangkat. Dari rata-rata 18–24 bulan, periode tersebut bisa meluas menjadi 24–36 bulan. Dampaknya, volume penjualan unit berpotensi stagnan atau sedikit menurun, meski nilai pasar masih bisa tumbuh seiring kenaikan harga jual rata-rata (average selling price/ASP).

    Dalam situasi ini, inovasi dinilai menjadi pembenaran utama bagi konsumen. Aryo menyebut, fitur AI on device, efisiensi energi, serta konektivitas 5G diperkirakan menjadi daya tarik utama. AI generatif untuk fotografi dan produktivitas, janji baterai tahan seharian untuk pengguna berat, serta manfaat 5G yang bergeser ke latensi rendah dan stabilitas koneksi menjadi nilai tambah yang signifikan.

    “Kunci bagi semua pemain adalah memahami dengan sangat dalam segmen konsumen yang mereka targetkan dan memberikan nilai yang tidak sekadar pada spesifikasi di atas kertas saja,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Aryo berpandangan bahwa kenaikan harga komponen juga membuka peluang sekaligus tantangan bagi merek baru dan pemain lokal. Daya tawar yang lebih lemah dalam pengadaan komponen menjadi hambatan, namun masih terdapat celah melalui strategi hiper-lokalisasi, penggarapan ceruk spesifik, serta kolaborasi dengan operator seluler.

    Di tengah harga yang meningkat, skema pembiayaan, bundling, dan program tukar tambah diperkirakan menjadi penopang utama pertumbuhan pasar. Skema cicilan, bundel paket data jangka panjang, serta trade-in dinilai mampu menurunkan beban harga di muka sekaligus menjaga loyalitas konsumen.

    Adapun, analisis Counterpoint sebelumnya mencatat kemungkinan naiknya rata-rata harga jual smartphone (ASP) sekitar 6,9% secara tahunan akibat kelangkaan komponen. Direktur riset di Counterpoint MS Hwang mengatakan, untuk ponsel pintar entry level yang harganya di bawah US$200 (Rp3 jutaan), biaya produksi (bill of materials) telah meningkat 20% hingga 30% sejak awal tahun. Biaya produksi adalah biaya untuk memproduksi satu unit ponsel pintar.

    Sementara itu, segmen smartphone kelas menengah dan atas mengalami kenaikan biaya material sebesar 10% hingga 15%. “Harga memori bisa naik lagi sebesar 40% hingga kuartal kedua tahun 2026, yang mengakibatkan biaya BoM (bill of materials) meningkat antara 8% hingga lebih dari 15% di atas level tinggi saat ini,” ujarnya, dikutip Bisnis.

    Peningkatan biaya komponen ini diperkirakan tidak hanya memicu harga jual yang lebih tinggi, tetapi juga menekan permintaan global. Counterpoint memperkirakan pengiriman smartphone secara global bisa turun sekitar 2,1% pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya akibat tekanan harga tersebut. 

  • 9 Poin Bantahan Nadiem Makarim pada Kasus Chromebook di Sidang Eksepsi

    9 Poin Bantahan Nadiem Makarim pada Kasus Chromebook di Sidang Eksepsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah sejumlah tudingan yang didakwakan terhadapnya dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

    Misalnya, berkaitan dengan keuntungan yang dituduhkan sebesar Rp809 miliar. Nadiem menyatakan bahwa dirinya tidak menerima sepeserpun dalam perkara ini.

    Nadiem menyatakan bahwa nilai ratusan miliar itu murni berasal aksi korporasi yang dilakukan oleh Google bersama dengan Gojek. 

    Nah, berikut ini sembilan poin bantahan Nadiem dalam sidang eksepsi pada Senin (5/1/2025) :

    1. Sangat miris bahwa 2 isu yang memanas di media selama berbulan-bulan yang menjadi dasar dari kecurigaan publik atas kasus ini tiba-tiba hilang dari dakwaan, yang pertama adalah narasi WA grup Mas Menteri yang membahas  pengadaan Chromebook sebelum saya menjabat sebagai Menteri. Kedua adalah narasi Chromebook tidak efektif digunakan di sekolah. 

    Kenapa bisa hilang kedua narasi ini dalam dakwaan? Karena faktanya tidak benar. Tidak ada pembahasan pengadaan TIK, apalagi Chromebook, di WA grup manapun sebelum saya menjadi Menteri. Kenapa bisa narasi sesat ini menyebar liar di media sosial? Dan yang kedua, narasi Chromebook tidak bisa digunakan juga menghilang dari dakwaan. Seluruh data pemanfaatan Chromebook per sekolah terekam secara digital berkat fitur Chrome Device Management dari tahun 2021-2025. 

    Sangat ironis, satu satunya fitur teknologi yang bisa membuktikan Chromebook digunakan atau tidak disebut dalam dakwaan “tidak berguna” dan menjadi kerugian negara lebih dari Rp 600 miliar. Bahkan audit BPKP yang dilakukan tahun 2023/2024 mengonfirmasi, bahwa 86% murid menggunakan Chromebook untuk Assesment Nasional Berbasis Komputer, dan 55% murid menggunakan Chromebook untuk pembelajaran berbasis IT. 

    Sangat aneh setelah berbulan-bulan narasi sepihak menuduh Chromebook tidak bermanfaat, tiba-tiba di Dakwaan yang dituduh kerugian adalah harga laptop yang kemahalan, di mana tidak ada kausalitas dengan pemilihan Operating System Gratis seperti Chrome OS. 

    2. Semua bukti laporan kekayaan saya, bukti PPATK, maupun transaksi korporasi menunjukkan saya tidak menerima sepeser pun keuntungan dari kebijakan maupun pengadaan Chrome OS. Tuduhan penerimaan Rp809 miliar adalah kekeliruan investigasi yang dengan mudah bisa diluruskan dengan hanya meminta dokumentasi dari PT AKAB (GoTo). 

    Transaksi tersebut adalah transaksi internal antara 2 perusahaan Gojek sebesar Rp809 miliar pada 2021 yang tidak ada hubungannya dengan Google maupun Chromebook. Transaksi tersebut terdokumentasi lengkap dan tidak melibatkan saya. Tidak sepeserpun uang itu diterima saya, bahkan uang itu kembali seutuhnya ke rekening PT AKAB.  

    3. Jika dakwaan menyatakan saya diperkaya sebesar Rp809 miliar dari pengadaan ini, sangat aneh bahwa total omzet Google dari pengadaan ini hanya sekitar Rp600 miliar. Apakah masuk akal saya mendapatkan keuntungan pribadi lebih besar dari total pendapatan Google dalam pengadaan Chromebook? Apakah ada perusahaan yang memiliki akal sehat mau memberikan balas budi lebih dari pendapatan yang diterima?

    4. Logika bahwa investasi Google ke Gojek (PT AKAB) menjadi balas budi atas pemilihan Chrome OS juga tidak masuk akal. Seluruh pendapatan Google dari lisensi Chrome Device Management di kisaran US$ 40 juta, sementara Google berinvestasi ke PT AKAB tahun 2020-2022 sekitar US$230 juta. Apakah masuk akal Google “balas budi” dengan menyuntik dana hampir 6 kali lipat omset Google dari lisensi CDM selama 2020-2022? Bagaimana mungkin balas budinya berlipat ganda dari keuntungannya? 

    5. Pada 2020, saat Chrome OS dipilih, saya tidak menandatangani dokumen apapun yang memutuskan Chrome OS. Saya hanya menghadiri meeting pada 6 Mei 2020 di mana saya diminta pendapatnya mengenai rekomendasi tim, yaitu per sekolah mendapat 14 laptop Chrome OS, dan 1 laptop Windows. Keputusan finalnya pun berubah lagi tanpa masukan dari saya karena memang spek teknis adalah kewenangan bawahan saya. 

    6. Semua fakta menunjukkan kebijakan Chrome OS menghemat anggaran minimal Rp1,2 triliun, bukan merugikan. Karena memang Chrome OS itu lisensinya Gratis, Windows berbayar. Yang harus dipertanyakan adalah kenapa keputusan yang menghemat begitu banyak anggaran bisa mendapatkan resistensi begitu besar dari jajaran kementerian yang bertahun tahun selalu memilih OS Windows yang berbayar?

    7. Data dari Chrome Device Management membuktikan Chromebook 97% diterima dan aktif. Semua data penggunaan terekam. Bahkan audit BPKP di tahun 2023/2024 menunjukan 86% murid menggunakan Chromebook untuk Asesmen Nasional dan 55% murid menggunakan Chromebook untuk pembelajaran berbasis IT. 

    8. Kerugian negara Rp1,5 triliun berdasarkan kemahalan harga laptop tidak ada hubungannya dengan kebijakan Chrome OS vs Windows yang justru menghemat Rp1,2 triliun karena lisensi OS-nya gratis. Saya tidak terlibat dalam proses pengadaan, baik harga maupun seleksi vendor. Audit BPKP di 2023/2024 secara lugas tidak menemukan ketidaktepatan atau ketidakwajaran harga. Audit BPK pun tidak ada temuan sama sekali mengenai pengadaan Chromebook.  

    9. Kerugian negara sekitar Rp600 miliar dari lisensi Chrome Device Management (CDM) yang dituduh tidak berguna sangat tidak logis. Apakah masyarakat Indonesia ingin murid dan guru terekspos dengan pornografi, judi online, atau ketagihan gaming? CDM memberikan Kementrian full control terhadap penggunaan aplikasi dalam setiap laptop di setiap sekolah. Berkat CDM, tidak diperlukan lagi audit fisik ke sekolah, setiap laptop di setiap sekolah terekam aktivitasnya secara realtime. 

    Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, pengadaan TIK bisa 100% transparan dan akuntabel. Justru CDM adalah alat paling jitu untuk Aparat Penegak Hukum dan auditor yang bisa mudah melihat apakah pengadaan TIK tepat sasaran dan dimanfaatkan. Tanpa CDM saya tidak bisa membuktikan bahwa Chromebook dimanfaatkan di lapangan.

  • Menkum Pastikan Pasal Dalam KUHP dan KUHAP Baru Tidak Membungkam Demokrasi

    Menkum Pastikan Pasal Dalam KUHP dan KUHAP Baru Tidak Membungkam Demokrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menjamin KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana tidak akan membungkam sistem demokrasi di Indonesia. 

    Sebagaimana diketahui bahwa KUHP dan KUHAP telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Sejumlah pasal dinilai membatasi ruang gerak masyarakat untuk berekspresi.

    “Dalam tiga Undang-Undang ini sekali lagi tidak ada niat sama sekali untuk membungkam apalagi meniadakan proses demokratisasi yang sedang kita jalankan saat ini,” ucap Supratman kepada jurnalis, Senin (5/1/2026).

    Dia mempersilakan masyarakat tetap memberikan kritik kepada pemerintah sepanjang kritik tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya mengkoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap keliru.

    Namun dirinya mengimbau kepada masyarakat agar tidak memberikan kritik yang mengarah kepada penghinaan atau penghasutan.

    “Tetapi sekali lagi tolong juga dibedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dan masyarakat pasti sudah paham lupakan dulu perbedaan perbedaan politik pandangan politik di antara kita-kita sementara menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar,” jelasnya.

    Dia memahami bahwa dalam pembentukan kebijakan antara pemerintah dengan DPR tidak dapat memenuhi keinginan seluruh masyarakat.

    Selain itu, Supratman mengakui sebanyak tiga dari tujuh isu yang disorot masyarakat saat KUHAP dan KUHP berlaku.

    Dirinya terbuka menerima saran dari masyarakat jika dirasa aturan yang dibuat dapat merugikan. Masyarakat, katanya, dapat mengajukan uji ke Mahkamah Konstitusi.

    “Saya ingin menyampaikan dan tentu pemerintah menghargai semua upaya yang akan dilakukan oleh masyarakat terkait dengan poin-poin mana yang dianggap itu menjadi sesuatu yang bermasalah. Kemudian toh juga ada salurannya yang sudah disiapkan oleh negara ya dan saat ini juga sudah ada beberapa gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi,” tandasnya.

  • Nadiem Bantah Terima Untung Rp809 Miliar: Tidak Sepeser Pun Uang itu Diterima Saya

    Nadiem Bantah Terima Untung Rp809 Miliar: Tidak Sepeser Pun Uang itu Diterima Saya

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah telah menerima untung dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

    Dalam eksepsinya, Nadiem justru menyatakan bahwa kekayaannya turun ke angka Rp600 miliar dari Rp4,8 triliun dari 2022 sampai dengan 2024.

    Founder Gojek itu merincikan bahwa berdasarkan LHKPN pada 2022, dirinya memiliki total kekayaan Rp4,8 triliun. Jumlah kekayaan Nadiem dipengaruhi oleh nilai saham GoTo yang telah resmi IPO.

    “Peningkatan surat berharga di LHKPN 2022 murni disebabkan harga saham GoTo yang melambung saat IPO ke kisaran harga Rp 250-300/saham, jadi kekayaan saya tercatat di 2022 sebesar Rp4,8 triliun,” ujar Nadiem di ruang sidang, Senin (5/1/2025).

    Dia menambahkan, kekayaannya telah menurun pada 2023 menjadi Rp906 miliar saat saham GoTo menjadi Rp100 per saham. Angka itu kembali turun ke angka Rp600 miliar saat saham GoTo kembali turun menjadi Rp70-80 per saham.

    “Pada 2024, dimana kisaran harga GoTo drop lagi ke Rp70-80 per saham, kekayaan saya turun lagi ke Rp600 miliar,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, dia pun kebingungan dengan tudingan soal menerima keuntungan Rp809 miliar. Pasalnya, dia tidak menerima keuntungan sepeser pun pada pengadaan Chromebook.

    Apalagi, Nadiem mengaku bahwa kekayaannya bertumpu pada harga saham GoTo. Di samping itu, Nadiem menyatakan bahwa tudingan soal keuntungan sebesar Rp809 miliar bisa terbantahkan dengan meminta dokumentasi ke PT AKAB.

    Sebab, transaksi tersebut merupakan kegiatan aksi korporasi yang tidak ada hubungan baik itu antara Google dengan pengadaan Chromebook.

    “Transaksi tersebut adalah transaksi internal antara 2 perusahaan Gojek sebesar Rp809 miliar di 2021 yang tidak ada hubungannya dengan Google maupun Chromebook. Transaksi tersebut terdokumentasi lengkap dan tidak melibatkan saya. Tidak sepeserpun uang itu diterima saya, bahkan uang itu kembali seutuhnya ke rekening PT AKAB,” pungkas Nadiem.

  • Trafik Data di Sulawesi dan Maluku Tertinggi pada Nataru 2025

    Trafik Data di Sulawesi dan Maluku Tertinggi pada Nataru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mencatat Maluku dan Irian Jaya menjadi wilayah dengan pertumbuhan trafik layanan telekomunikasi tertinggi selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di seluruh wilayah operasional perseroan.

    Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyampaikan hampir seluruh produk layanan Telkomsel mencatatkan pertumbuhan trafik sepanjang periode Nataru, dengan wilayah Indonesia Timur menjadi kontributor tertinggi.

    “Kalau dari pantauan, dari tahun ke tahun, untuk periode Nataru ini kami catatkan produk yang positif dari sisi trafik hampir semuanya tumbuh. Yang paling tinggi di area 4, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya,” kata Nugroho.

    Nugroho menjelaskan wilayah Sumatra yang sebelumnya diperkirakan mencatat pertumbuhan paling rendah akibat bencana banjir dan tanah longsor justru tetap menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan pemantauan Telkomsel, trafik di wilayah tersebut masih tumbuh di atas 5%.

    Nugroho mengatakan kondisi tersebut menunjukkan proses pemulihan jaringan berlangsung relatif cepat.

    “Jadi walaupun terjadi beberapa gangguan, kami bisa pulih,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Nugroho mengungkapkan lonjakan trafik tertinggi selama periode Nataru terjadi pada layanan video streaming dan media sosial. Trafik layanan video streaming tumbuh 20% atau mencapai 27 petabyte (PB), sementara trafik media sosial meningkat 13% menjadi 18 PB.

    Seiring dengan peningkatan trafik tersebut, Telkomsel menaruh perhatian pada kualitas layanan dan kecepatan penanganan keluhan pelanggan.

    “Jadi kami juga harus memastikan jika ada komplain, respons kami harus cepat,” ucapnya.

    Sebelumnya, Telkomsel mencatat peningkatan trafik layanan telekomunikasi secara keseluruhan selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Puncak payload trafik data tercatat sebesar 69,12 PB per 1 Januari 2026, meningkat 12,42% dibandingkan rata-rata hari biasa.

    Lonjakan signifikan juga terjadi pada layanan pesan singkat (SMS) yang meningkat 51,02% per 31 Desember 2025 dibandingkan hari normal. Sementara itu, trafik layanan suara (voice) mengalami kenaikan 1,37% dibandingkan rata-rata harian, dengan puncak terjadi per 22 Desember 2025.

    Peningkatan trafik turut tercatat pada sejumlah layanan digital dengan waktu puncak yang berbeda selama periode Nataru. Layanan video streaming mencatat trafik sebesar 27,12 PB per 28 Desember 2025 atau meningkat 20,13% dibandingkan hari biasa.

    Layanan media sosial mencapai trafik sebesar 17,31 PB per 1 Januari 2026 dengan pertumbuhan 13,87%. Adapun layanan komunikasi digital mencatat trafik sebesar 10,33 PB dengan lonjakan 21,31% per 31 Desember 2025.

    Selain itu, trafik e-commerce tercatat mencapai 1,46 PB per 24 Desember 2025 atau meningkat 13,15% dibandingkan hari normal. Layanan online gaming mencatat trafik sebesar 2,17 PB per 25 Desember 2025, meningkat 33,8% selama periode Nataru.

  • Menkum: KUHAP-KUHP Tak Bisa Puaskan Semua Pihak, Ini Produk Politik

    Menkum: KUHAP-KUHP Tak Bisa Puaskan Semua Pihak, Ini Produk Politik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Sejumlah pasal disorot oleh masyarakat seperti aturan demonstrasi yang dianggap membatasi hak kebebasan berpendapat.

    Pasal lainnya yang disorot yakni perzinaan hingga penghinaan terhadap kepala negara. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas tidak menyangkal bahwa KUHAP terbaru menuai pro-kontra dan tidak sesuai dengan semua keinginan masyarakat.

    “Tetapi yang ingin saya sampaikan, kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak, kita berusaha untuk bisa memastikan bahwa produk undang-undang ini adalah produk politik, itu dulu yang harus kita sepakati,” ujar Supratman kepada jurnalis di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2026).

    Dia menyampaikan mekanisme pembuatan KUHAP tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi anggota DPR serta partisipasi masyarakat.

    Terlebih, katanya, merancang KUHAP dan KUHP mempunyai ruang pembahasan tersendiri. Dirinya menyebut sebanyak tiga dari tujuh isu yang disorot masyarakat saat KUHAP dan KUHP berlaku.

    “Minimal ada tujuh isu, tetapi yang paling sering kami dengar dan sampai hari ini nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan perzinaan, dan yang ketiga adalah pemidanaan bagi demonstran,” ungkapnya

    Lebih lanjut, dia menilai bahwa perlibatan masyarakat dalam pembentukan KUHAP baru dilakukan belakangan ini.

    Menurutnya, pembentukan KUHAP melibatkan hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia, masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil.

    “Saya rasa belum pernah ada sejarahnya pelibatan masyarakat yang kami sebut sebagai meaningful participation sebagaimana halnya yang kami lakukan dalam penyusunan ataupun pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” jelas Supratman.

  • Hakim Tegur Prajurit TNI yang Amankan Sidang Nadiem Makarim, Ada Apa?

    Hakim Tegur Prajurit TNI yang Amankan Sidang Nadiem Makarim, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim PN Tipikor Jakarta Pusat menegur prajurit TNI yang berdiri di sidang kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, awalnya prajurit TNI terlihat ikut mengamankan persidangan saat Nadiem Makarim masuk ke ruang sidang dengan agenda dakwaan.

    Nampak, hanya ada satu prajurit TNI yang berjaga saat pembacaan surat dakwaan. Setelahnya, jumlah prajurit menjadi bertambah saat sidang dengan agenda eksepsi hendak dimulai.

    “Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya?” ujar ketua majelis hakim Purwanto S Abdullah di ruang sidang, Senin (5/1/2026).

    Setelah itu, Purwanto meminta agar tiga prajurit TNI bisa menyesuaikan posisi agar tidak menghalangi sorotan kamera awak media dan pengunjung sidang lainnya. 

    Tiga prajurit TNI ini kemudian mundur dan berdiri di sekat pintu masuk. Selanjutnya, hakim pun mempersilakan tim penasihat hukum Nadiem untuk lanjut membacakan eksepsi kembali.

    “Mungkin bisa ambil posisi jangan berdiri di situ pak, karena mengganggu kamera. Bisa menyesuaikan pak, bisa mundur. Nanti pada saat ditutup baru maju karena terganggu juga yang dari belakang, bisa menyesuaikan ya pak,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah didakwa merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Chromebook.

    Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), perbuatan dugaan rasuah itu dilakukan bersama dengan tiga terdakwa lainnya seperti tenaga konsultan Ibrahim Arief alias IBAM.

    Kemudian, eks Stafsus Nadiem Jurist Tan, mantan Direktur SD Paudasmen Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih dan mantan Direktur SMP Paudasmen Kemendikbudristek, Mulyatsyah.

    Dalam hal ini, hasil perhitungan kerugian negara Rp2,1 triliun ini diperoleh dari angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun serta pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar.

  • Wamenkum Beberkan Alasan KUHAP Baru Bisa Tetapkan Tersangka Tanpa Izin Pengadilan

    Wamenkum Beberkan Alasan KUHAP Baru Bisa Tetapkan Tersangka Tanpa Izin Pengadilan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan penetapan izin hingga penahanan tidak perlu izin dari pengadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

    Mulanya, Edward menyampaikan ada sembilan upaya paksa yakni penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan, dan larangan pergi ke luar negeri.

    Dari sembilan upaya paksa itu, Edward mengatakan ada tiga yang tidak harus izin pengadilan yakni penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan.

    “Pertama soal penetapan tersangka kalau penetapan tersangka memang di mana-mana tidak ada izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar,” katanya saat konferensi pers di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2025).

    Kemudian terkait alasan penangkapan tersangka tanpa izin pengadilan adalah karena penyidik membutuhkan 1×24 jam untuk menentukan status hukum dan dikhawatirkan tersangka dapat kabut jika penangkapan terlalu lama.

    Edward menjelaskan mengenai penahanan tanpa izin pengadilan karena dipengaruhi oleh faktor geografis di mana di sejumlah wilayah jarak dari satu lokasi ke lokasi lainnya membutuhkan waktu cukup lama.

    Dia menuturkan risiko yang dikhawatirkan sama seperti penangkapan, yakni tersangka berpotensi melarikan diri. Selain letak geografis, kondisi alam juga memengaruhi proses penahanan.

    “Selama ini di lapangan penahanan itu adalah menggunakan surat perintah dari penyidik mengapa ini tanpa izin letak geografis di Indonesia itu jangan dibayangkan Pulau Jawa di tempat saya Kabupaten Maluku Tengah itu ada 49 pulau jarak 1 pulau ke Ibu Kota Kabupaten itu 18 jam cuaca ekstrim kayak begini,” paparnya.

    Adapun terkait penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan dan akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

    Dia menepis isu bahwa penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan. Menurutnya itu adalah informasi tidak benar dan menimbulkan distorsi di masyarakat.

  • Warga Bisa jadi Tersangka Tanpa Izin Pengadilan di KUHAP Baru, Ini Jawaban Wamenkum

    Warga Bisa jadi Tersangka Tanpa Izin Pengadilan di KUHAP Baru, Ini Jawaban Wamenkum

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan penetapan izin hingga penahanan tidak perlu izin dari pengadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

    Mulanya, Edward menyampaikan ada sembilan upaya paksa yakni penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan, dan larangan pergi ke luar negeri.

    Dari sembilan upaya paksa itu, Edward mengatakan ada tiga yang tidak harus izin pengadilan yakni penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan.

    “Pertama, soal penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka memang dimana-mana tidak ada izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar,” katanya saat konferensi pers di Kementerian Hukum, Senin (5/1/2025).

    Kemudian, terkait alasan penangkapan tersangka tanpa izin pengadilan adalah karena penyidik membutuhkan 1×24 jam untuk menentukan status hukum dan dikhawatirkan tersangka dapat kabur jika penangkapan terlalu lama.

    Edward menjelaskan mengenai penahanan tanpa izin pengadilan karena dipengaruhi oleh faktor geografis di mana di sejumlah wilayah jarak dari satu lokasi ke lokasi lainnya membutuhkan waktu cukup lama.

    Dia menuturkan risiko yang dikhawatirkan sama seperti penangkapan, yakni tersangka berpotensi melarikan diri. Selain letak geografis, kondisi alam juga memengaruhi proses penahanan.

    “Selama ini di lapangan penahanan itu adalah menggunakan surat perintah dari penyidik mengapa ini tanpa izin letak geografis di Indonesia itu jangan dibayangkan Pulau Jawa di tempat saya Kabupaten Maluku Tengah itu ada 49 pulau jarak 1 pulau ke Ibu Kota Kabupaten itu 18 jam cuaca ekstrem kayak begini,” paparnya.

    Adapun, pasal terkait penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan dan akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

    Dia menepis isu bahwa penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan. Menurutnya, hal itu adalah informasi tidak benar dan menimbulkan distorsi di masyarakat.

  • Ilmuwan Sebut 2026 Pembuktian Manfaat dan Monetisasi AI, Bukan Perbesar Skala

    Ilmuwan Sebut 2026 Pembuktian Manfaat dan Monetisasi AI, Bukan Perbesar Skala

    Bisnis.com, JAKARTA — Ilmuwan menekankan bahwa 2026 menjadi tahun pembuktian kecerdasan buatan (AI). Perusahaan teknologi wajib membuktikan bahwa teknologi baru yang mereka kembangkan bermanfaat dan menghasilkan uang. 

    AI tidak bisa terus menjadi lebih pintar hanya dengan dibuat lebih besar dan lebih mahal. Awalnya, banyak peneliti percaya bahwa jika data diperbanyak dan komputer dipercepat, AI pasti akan semakin pintar. Namun, ternyata pendekatan ini kurang tepat.

    Dilansir dari  TechCrunch Senin (05/01/2026), mantan kepala ilmuwan Meta AI, Yann LeCun sudah sejak lama menolak anggapan bahwa AI harus terus dibuat lebih besar dan menekankan bahwa yang lebih penting adalah merancang sistem AI yang lebih pintar dan efisien.

    Pada tahun 2012, para peneliti menunjukkan bahwa AI bisa belajar mengenali gambar dengan melihat jutaan contoh. Cara ini memang membutuhkan komputer yang sangat kuat, tetapi berhasil dan mendorong perkembangan AI selama bertahun-tahun. 

    Perkembangan ini mencapai puncaknya sekitar tahun 2020, ketika OpenAI merilis GPT-3. Model ini dibuat jauh lebih besar, dan hasilnya AI tiba-tiba bisa melakukan hal-hal seperti menulis kode dan berpikir logis tanpa diajari secara khusus. Sejak saat itu, banyak orang percaya bahwa semakin besar AI dibuat, semakin pintar hasilnya. Masa ini dikenal sebagai era penskalaan.

    Namun, masalah mulai muncul. Peneliti kini menyadari bahwa AI tidak lagi meningkat seperti dulu, sementara biaya yang diperlukan semakin mahal. Membuat AI lebih besar tidak lagi memberikan peningkatan signifikan. Oleh karena itu, industri AI diperkirakan akan kembali mencari desain dan metode baru agar AI bisa berkembang lebih baik.

    Manusia belajar dengan mengalami langsung bagaimana dunia bekerja, bukan hanya dari kata-kata. Sementara, AI yang ada sekarang sebenarnya tidak benar-benar memahami dunia, AI hanya menebak kata atau jawaban berikutnya.

    Karena itu, para peneliti mulai mengembangkan model dunia, yaitu AI yang belajar memahami ruang, gerakan, dan hubungan sebab-akibat agar bisa memprediksi dan bertindak lebih masuk akal. 

    Perkembangan ini diperkirakan akan semakin terlihat pada 2026, dengan banyak perusahaan dan peneliti besar mulai serius mengembangkannya. Dampak awalnya kemungkinan besar akan terlihat di video game dan dunia virtual, yang menjadi tempat aman untuk melatih AI sebelum digunakan di dunia nyata.

    Di saat yang sama, agen AI juga mulai benar-benar berguna karena kini bisa terhubung langsung ke sistem kerja nyata, sehingga tidak lagi sekadar demo, tetapi dapat membantu pekerjaan sehari-hari manusia.

    Banyak orang khawatir bahwa AI yang bisa bekerja sendiri (agen AI) akan membuat manusia kehilangan pekerjaan. Namun, Katanforoosh dari Workera mengatakan hal itu tidak akan terjadi. 

     “2026 akan menjadi tahunnya manusia,” kata Katanforoosh . 

    Menurutnya, tahun 2026 justru akan menjadi tahun manusia  karena AI belum sepenuhnya bisa bekerja otomatis seperti yang dibayangkan. Alih-alih menggantikan manusia, AI akan lebih banyak digunakan untuk membantu manusia bekerja lebih efektif.  

    Katanforoosh memprediksi akan muncul banyak pekerjaan baru terkait AI, seperti mengatur tata kelola, keamanan, transparansi, dan manajemen data, sehingga tingkat pengangguran tetap rendah, di bawah 4%.

    Selain itu, perkembangan teknologi AI juga memungkinkan munculnya perangkat fisik cerdas, seperti robot, mobil otonom, drone, dan perangkat wearable (yang bisa dipakai di tubuh). 

    Agar semua perangkat ini bekerja lancar, perusahaan penyedia jaringan akan berusaha meningkatkan infrastruktur mereka. Jadi, tahun 2026 akan menjadi tahun di mana AI tidak hanya ada di layar komputer, tetapi mulai hadir di kehidupan sehari-hari lewat perangkat cerdas. (Nur Amalina)