Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • KPK Sita Uang Rupiah hingga Logam Mulia Rp6 Miliar di OTT Kantor Pajak Jakut

    KPK Sita Uang Rupiah hingga Logam Mulia Rp6 Miliar di OTT Kantor Pajak Jakut

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset senilai Rp6 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pajak Jakarta Utara.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, aset itu berupa uang rupiah, valuta asing alias valas hingga logam mulia.

    “Barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini dalam bentuk uang, baik rupiah maupun mata uang asing, dan juga logam mulia. Nilainya mencapai sekitar Rp6 miliar,” kata Budi di KPK, Sabtu (10/1/2026).

    Dia menjelaskan, dari operasi senyap itu pihaknya telah menangkap delapan orang. Secara terperinci, delapan orang ini terdiri atas empat pegawai pajak dan empat dari swasta.

    Menurut Budi, pihak swasta yang ditangkap dalam OTT ini salah satunya merupakan bagian dari perusahaan tambang yang memiliki kantor di Jakarta. Namun, beroperasi di luar Jakarta.

    “Perusahaan itu kan ada yang kantornya di Jakarta. Namun, kemudian site-nya, begitu, ada di daerah,” imbuhnya.

    Adapun, Budi mengungkap identitas delapan orang yang diamankan itu, termasuk soal duduk perkara pengurangan pajak ini.

    “Saat ini para pihak yang diamankan masih terus dilakukan pemeriksaan secara intensif pada tahap penyelidikan,” pungkas Budi.

  • PNBP ‘Terkikis’ Danantara, Capaiannya Terendah dalam 7 Tahun

    PNBP ‘Terkikis’ Danantara, Capaiannya Terendah dalam 7 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran Danantara yang dibarengi pengalihan setoran laba BUMN dinilai menjadi faktor signifikan dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2025.

    Pada tahun lalu, PNBP dilaporkan mencapai Rp534,1 triliun. Capaiannya sebesar 103,98% dari target Rp513,6 triliun.

    Meski melampaui target, realisasi tersebut secara nominal lebih rendah alias terkontraksi bila dibandingkan PNBP pada 2024 dan bahkan sejak 2022. Persentase capaian di atas target PNBP 2025 pun bahkan terendah dalam tujuh tahun terakhir.

    “Penyebab utama karena laba BUMN diambil Danantara,” demikian ungkap Awalil Rizky, ekonom Bright Institute, melalui platform X, Sabtu (10/1/2026).

    Ketika dihubungi Bisnis, Awalil menjelaskan, terhitung sejak 2025 bagian laba BUMN yang selama ini disetorkan sebagai PNBP dialihkan ke Danantara. Padahal, nilai pos tersebut sebelumnya sangat signifikan kontribusinya bagi PNBP. 

    Pada 2024, misalnya, setoran laba BUMN mencapai Rp86 triliun dari total PNBP Rp584 triliun. Alhasil, dampak kehadiran Danantara yang menyerap laba BUMN itu terasa langsung bagi PNBP 2025. 

    “Andaikan PNBP 2025 masih menerima sekitar Rp90 triliun dari laba BUMN, maka total PNBP 2025 dari Rp534 triliun menjadi Rp624 triliun, rekor tertinggi selama ini,” jelasnya kepada Bisnis melalui aplikasi pesan.

    Kebijakan tersebut, lanjut Awalil, bersifat struktural karena dipayungi peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, hingga setidaknya 2029, bagian laba BUMN tidak lagi masuk PNBP, sehingga sumber pendapatan negara dalam APBN berubah secara permanen. Menurutnya, sejak awal Pemerintah RI sebenarnya menyadari bahwa tanpa laba BUMN, PNBP akan terkontraksi.

    Upaya menutup celah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan PNBP kementerian/lembaga serta kontribusi Badan Layanan Umum (BLU). Namun, menurut perhitungan Awalil, optimalisasi tersebut sulit menutupi kekurangan sekitar Rp90 triliun. 

    Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2025 dilaporkan Rp534,1 T. Melebihi target (103,98%) yang Rp513,6 T. Namun, secara nominal lebih rendah dari 2022-2024 (kontraksi). Bahkan masih capaian (persentase) terendah 7 tahun terakhir. Penyebab utama karena laba BUMN diambil Danantara. pic.twitter.com/lakJ1vBMIU

    — Awalil Rizky (@AwalilRizky) January 10, 2026

    Oleh karena itu, ungkapnya, target PNBP 2025 ditetapkan lebih rendah, yakni Rp514 triliun, dibanding realisasi 2024 Rp584 triliun. 

    Meski target ditetapkan lebih rendah, harapan agar PNBP kembali melampaui target secara signifikan tidak terwujud pada tahun lalu. 

    Awalil memerinci salah satu faktor pemicunya adalah komponen utama PNBP yakni penerimaan Sumber Daya Alam sedikit di bawah target 2025. Kondisi itu berbeda dari hasil beberapa tahun sebelumnya yang sempat jauh melampaui target.

    “Komponen utama PNBP, yaitu penerimaan Sumber Daya Alam justru sedikit di bawah target,” ungkapnya.

    Impak pada Ruang Fiskal

    Lebih lanjut, Awalil menilai kondisi tersebut bakal berimbas pada ruang fiskal. Dalam jangka pendek, realisasi 2025 menunjukkan pendapatan berada jauh di bawah target. 

    Biasanya, jelas dia, ketika penerimaan pajak tidak optimal, PNBP menjadi penopang lantaran sering kali melampaui targetnya. Akibat penurunan PNBP, pada tahun ini defisit menjadi lebih lebar dari rencana.

    “Kali ini tidak terjadi [PNBP menjadi penopang kala penerimaan pajak tak optimal],” kata Awalil.

    Data realisasi PNBP yang diunggah Awalil Rizky di media sosial/X-@AwalilRizky

    Ke depan, risiko tersebut diperkirakan dapat berulang jika APBN tidak diubah. Menurut Awalil, target pendapatan tampak terlampau tinggi bila berkaca pada capaian 2025, sedangkan belanja telah disusun mengikuti target pendapatan tersebut. 

    “Skema pengalihan laba BUMN ke Danantara akan menekan pendapatan APBN setidaknya selama tiga tahun, sehingga berlanjut pada 2026 dan 2027.”

    Di sisi lain, Awalil menyoroti belum jelasnya kontribusi langsung Danantara terhadap APBN. Dia menjelaskan, narasi yang berkembang menyebut harapan pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) karena pendanaan bisa berasal dari Danantara.

    Namun, Awalil menegaskan PMN merupakan pengeluaran pembiayaan dan tidak memengaruhi pendapatan dan belanja secara langsung, sehingga risiko defisit besar tetap ada.

    Adapun manfaat Danantara diharapkan bersifat tidak langsung, yakni mendorong investasi dan pembiayaan proyek strategis yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak baik pajak PPh maupun PPN. 

    “Itu butuh waktu. Jika berhasil pun, lebih dari tiga tahun,” ujar Awalil. 

    Dengan kata lain, Awalil menilai sejauh ini fenomena Danantara terbukti menekan ruang fiskal dan merugikan dalam jangka pendek, sedangkan keuntungan jangka panjangnya masih berupa harapan yang harus dibuktikan.

  • Megawati Soroti Bencana Sumatra: Regulasi Beri Karpet Merah untuk Deforestasi

    Megawati Soroti Bencana Sumatra: Regulasi Beri Karpet Merah untuk Deforestasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri angkat bicara terkait dengan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Megawati menilai bahwa bencana Sumatra tidak semata-mata disebabkan oleh kehendak alam. Sebab, bencana itu juga dipengaruhi oleh faktor manusia.

    Menurutnya, hutan alam dan wilayah adat telah dirampas secara masif dan malah digantikan oleh tanaman monokultur berakar dangkal dan miskin daya dukung ekologis. 

    “Akibatnya jelas dan nyata. Ketika hujan turun, air tidak lagi terserap. Air kehilangan fungsinya sebagai sumber kehidupan, lalu berubah menjadi kekuatan penghancur,” ujar Megawati dalam rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Dia menambahkan, bencana banjir dan longsor ini merupakan krisis peradaban ekologis. Krisis itu, menurut Megawati, terjadi saat manusia telah menempatkan dirinya sebagai penguasa alam.

    Selanjutnya, Presiden ke-5 RI itu menyinggung bahwa bencana ini merupakan produk dari aturan atau regulasi yang memberikan karpet merah kepada konsesi besar yang membuka jalan untuk deforestasi.

    “Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban,” tambahnya.

    Di lain sisi, Megawati juga mengingat soal perkataan ayahnya sekaligus Presiden ke-1 RI Soekarno yang menyinggung soal pentingnya menjaga alam.

    “Tahun 1946, beliau berkata dengan sangat sederhana namun mendalam: ‘Hidup minta makan, makan minta padi, padi minta hutan. Tidak ada hutan, tidak ada sumber. Tidak ada sumber, tidak ada air.’ Hari ini, kebenaran itu terbukti secara tragis,” pungkas Megawati.

  • Megawati Kecam Intervensi Militer AS ke Venezuela: Ini Neokolonialisme

    Megawati Kecam Intervensi Militer AS ke Venezuela: Ini Neokolonialisme

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengecam tindakan intervensi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela.

    Megawati menilai intervensi militer serta penculikan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores merupakan bentuk neokolonialisme.

    “Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern,” ujar Megawati dalam rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Megawati menambahkan, tindakan Amerika itu telah mengingkari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip dasar hubungan antarbangsa.

    Oleh sebab itu, kata Megawati, Indonesia harus menentang paham yang membenarkan dominasi kekuatan atas kedaulatan bangsa lain. Terlebih, imperialisme secara historis selalu ditentang oleh ayahnya selaku Presiden ke-1 RI Soekarno.

    “Sejak Konferensi Asia Afrika digagas Bung Karno, Indonesia konsisten menentang imperialisme dalam segala bentuknya,” tuturnya.

    Lebih jauh, Megawati menyerukan agar setiap penyelesaian konflik internasional harus bisa diselesaikan dengan dialog, diplomasi hingga hukum internasional.

    “Demokrasi sejati tidak lahir dari moncong senjata, keadilan tidak tumbuh dari agresi sepihak, dan peradaban tidak dibangun di atas penghinaan terhadap martabat bangsa,” pungkasnya.

  • Megawati Perintahkan Kader PDIP Bantu Pulihkan Bencana di Sumatra

    Megawati Perintahkan Kader PDIP Bantu Pulihkan Bencana di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar seluruh kader partai bisa bergotong royong menolong korban bencana alam di Sumatra.

    Hal itu disampaikan Megawati saat membuka pidatonya dalam rangka HUT ke-53 dan Rakernas I 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). 

    Mengawali pidatonya, Presiden ke-5 RI itu berbelasungkawa terhadap bencana banjir dan longsor di tiga wilayah mulai dari Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    “Doa dan solidaritas kita panjatkan bagi para korban, serta kekuatan dan ketabahan bagi seluruh keluarga yang terdampak,” kata Megawati.

    Selanjutnya, Megawati mengatakan bahwa pemulihan bencana tersebut tak bisa dilakukan secara singkat. Bahkan, dia menilai pemulihan bencana itu bisa lebih dari satu tahun.

    Oleh sebab itu, Megawati meminta seluruh kader PDIP agar terlibat dalam masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra.

    “Membangun kembali satu tahun tidak bisa. Apakah bisa diam saja. Mereka itu saudara-saudara kita. Jangan ragu menolong sesama. Buktikan kalian orang PDIP. Mau? Buktikan,” tutur Megawati.

    Jika diperlukan, kata Megawati, kadernya bisa melihat secara langsung ke wilayah terdampak untuk memberikan bantuan kemanusiaan di daerah bencana. 

    “Pergi ke sana lihat keadaan di sana kalau merasa sebangsa dan setanah air untuk bergotong royong,” pungkasnya. 

  • PDIP Luncurkan Maskot Baru “Barata” di Rakernas ke-1 2026

    PDIP Luncurkan Maskot Baru “Barata” di Rakernas ke-1 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI-Perjuangan (PDIP) telah meluncurkan maskot terbaru partai berbentuk banteng dengan nama Barata.

    Maskot baru itu diperkenalkan saat rapat kerja nasional sekaligus puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (10/1/2026).

    Adapun, Barata sempat diperkenalkan ke publik tanpa nama. Kemudian, PDIP membuka sayembara nasional untuk pemberian nama terhadap maskot teranyar ini. Singkatnya, Barata terpilih menjadi nama maskot PDIP.

    Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, Prananda Prabowo, menyatakan Barata bukan sekadar identitas visual, melainkan sebuah komitmen ideologis yang telah melalui proses kurasi panjang.

    “Banteng Barata melambangkan kekuatan rakyat yang berakar pada persatuan, bergerak dengan kesadaran, dan bertindak demi keadilan serta kedaulatan bangsa,” kata Prananda.

    Adapun, Barata terlihat dengan mengenakan jaket hoodie berwarna merah dan diberi logo PDIP. Berita juga nampak celana hitam dan sepatu putih bergaris merah.

    Sekadar informasi, rakernas hari ini telah dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Megawati nampak ditemani anaknya, Prananda Prabowo.

    Kemudian, nama beken dari partai berlogo banteng itu terlihat dalam acara ini seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Hasto Kristiyanto hingga Andika Perkasa.

    Selain itu, terlihat juga Pengamat Politik sekaligus akademisi Rocky Gerung dan influencer DJ Donny dalam rakernas kali ini.

  • Bos Otorita Blak-blakan Nasib Pembangunan IKN di Pemerintahan Prabowo

    Bos Otorita Blak-blakan Nasib Pembangunan IKN di Pemerintahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menegaskan konsistensi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan agenda pemindahan status ibu kota ke Nusantara. 

    Komitmen tersebut diklaim telah menjadi garis kebijakan yang jelas, baik di tingkat domestik maupun dalam berbagai panggung diplomasi internasional. 

    Basuki menambahkan, penegasan Presiden Prabowo mengenai masa depan IKN bahkan telah disuarakan di hadapan para pemimpin dunia, termasuk dalam forum G20. Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan pasar mengenai keberlanjutan proyek ambisius tersebut di tengah masa transisi pemerintahan.

    “Komitmen Presiden Prabowo untuk memindahkan Ibu Kota ke Nusantara sudah sangat jelas dan disampaikan di berbagai forum internasional. Saya mengajak semua pihak untuk datang dan melihat langsung IKN,” ujar Basuki dalam keterangan resminya saat menerima kunjungan akademik University of Maryland, Sabtu (10/1/2026).

    Di sisi lain, Basuki mengungkapkan tingginya animo publik terhadap progres pembangunan di Kalimantan Timur tersebut. Tercatat, lebih dari 300.000 orang telah berkunjung ke IKN pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Sebagai informasi, khusus TA 2026 OIKN mengantongi bekal pagu anggaran senilai Rp6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. 

    Sebelumnya, Basuki menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan guna memastikan keberlanjutan infrastruktur dan ekosistem kota. 

    Kendati demikian, belum ada perincian pasti mengenai alokasi pagu Rp6 trilliun akan dialokasikan untuk mengerjakan berapa paket pembangunan sepanjang tahun ini.

    “Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Agar betul-betul dimaknai amanah ini dan hindarkan diri dari conflict of interest,” pungkas Basuki.

  • Proyek DME Batu Bara di RI Hadapi Seabrek Tantangan, Apa Saja?

    Proyek DME Batu Bara di RI Hadapi Seabrek Tantangan, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah analis mengkritisi rencana pemerintah menggenjot proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). DME digadang-gadang akan menjadi energi alternatif pengganti LPG.

    Terbaru, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID bersinergi dengan PT Pertamina (Persero) untuk pengembangan proyek tersebut. Pertamina pun bakal menjadi offtaker DME, Synthetic Natural Gas (SNG), dan metanol dari proyek hilirisasi itu.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengungkapkan, tantangan dari proyek DME. Menurutnya, isu utama kesuksesan proyek tersebut adalah aspek keekonomian dan kepastian kebijakan.

    “Biaya investasi dan produksi DME masih sangat tinggi, sedangkan harga jual DME cukup mahal jadi nggak ekonomis. Apalagi, jika harus bersaing langsung dengan LPG impor yang selama ini disubsidi negara maka DME tidak lebih efisien,” jelas Bisman kepada Bisnis, Sabtu (10/1/2026).

    Bisman pun mengatakan, persoalan keekonomian muncul karena selisih harga antara biaya produksi DME dan harga keekonomian LPG masih cukup lebar. Menurutnya, tanpa skema insentif fiskal, subsidi harga, atau jaminan harga beli jangka panjang, proyek ini sulit menarik secara komersial.

    Asal tahu saja, harga DME dinilai jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024.

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) pernah memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.

    Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun.

    Di sisi lain, Bisman menuturkan bahwa peran Pertamina sebagai offtaker itu hal penting untuk mengurangi risiko pasar. Oleh karena itu, proyek DME baru benar-benar memungkinkan berjalan jika pemerintah berani memastikan dukungan kebijakan yang konsisten.

    “Termasuk soal subsidi, jaminan harga, dan kepastian regulasi jangka panjang. Tanpa ini, rasanya berat sesuatu yang tidak terlalu komersial bisa jalan berkelanjutan,” ucap Bisman.

    Sementara itu, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai bahwa proyek DME membutuhkan investasi cukup besar. Tak heran, sejak awal dan bahkan dalam UU Minerba, proyek DME lebih diarahkan atau sebagai mandatori bagi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) perpanjangan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

    Namun, kata Singgih, harus diakui DME batu bara bukan hal yang mudah. Hal ini tak lepas dari keekonomian dari sisi teknologi saja, tapi juga mesti diperhatikan adalah penetapan harga batu bara untuk proyek DME. 

    “Jika harga batu bara ditetapkan sesuai dengan indeks harga pasar, saya yakin proyek DME jauh dari ekonomis. Bahkan bisa jadi justru impor LPG jauh murah dibandingkan biaya memproduksi DME itu sendiri,” jelas Singgih.

    Lebih lanjut, Singgih berpendapat bahwa jika proyek DME tetap diupayakan terwujud, pemerintah harus berani mempermudah kebijakan fiskal dan non fiskal. 

    Menurutnya, sebatas memasukkan royalti nol persen untuk batu bara, jelas belum mampu mengangkat keekonomian proyek DME. Dia menilai, detail berbagai kemudahan kebijakan fiskal dan non fiskal di wilayah hulu (tambang), wilayah pengolahan dan wilayah penjualan atau pasar, harus dilakukan secara terintegrasi agar proyek DME menjadi ekonomis.

    Dia mengatakan, dalam proyek DME terpenting bukan sisi pengalihan subsidi. Menurutnya, demi keberhasilan DME harus mampu mengevaluasi terlebih dahulu sejak dari sisi hulu, produksi, jaminan produksi jangka panjang, hingga harga.

    “Kalau sebatas pengalihan subsidi LPG untuk DME, seolah sebatas menjawab sisi finansial atau besarnya investasi. Sebaliknya yang harus dijawab justru berbagai hal sejak dari hulu [pertambangan], produksi dan pasar DME dihadapkan pada harga impor LPG,” kata Singgih. 

  • Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatra Dikebut Jelang Ramadan

    Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatra Dikebut Jelang Ramadan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan infrastruktur dan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra dapat dikebut sebelum memasuki bulan Ramadan. 

    Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian menjelaskan bahwa periode waktu pascalibur Nataru hingga sebelum masuknya bulan Ramadan merupakan jendela waktu yang krusial. 

    Pasalnya, intensitas penanganan dan pekerjaan fisik di wilayah bencana membutuhkan ketahanan personel yang maksimal. Untuk itu, diperlukan tambahan personel TNI-Polri dalam melakukan penanganan.

    “Nataru sudah selesai, mumpung sebelum Ramadan, karena kalau Ramadan capek nanti kerja fisik. Jadi harus digenjot di periode waktu ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolri mohon dukungan paling tidak 5.000 personel Polri,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

    Tito merinci, penambahan personel Polri tersebut diperlukan untuk mengisi titik-titik prioritas di wilayah terdampak. Sebelumnya, pada periode Nataru dukungan personel dari kepolisian masih terbatas karena fokus pada pengamanan libur panjang.

    Selain dari kepolisian, Tito juga mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk meminta dukungan tambahan sebanyak 10.000 personel TNI. Hal ini didasari oleh luasnya sebaran wilayah terdampak yang memerlukan penanganan masif.

    “Saya sampaikan kepada Pak Maruli, kira-kira bisa tidak 10.000 personel. Karena kalau cuma 1.000 saja itu tenggelam. Kemarin kami mengirim 1.200 pekerja dari IPDN, itu hanya bisa fokus di Aceh Tamiang saja, sementara di Aceh Timur, Gayo Lues, itu juga masih ada masalah,” imbuhnya.

    Sejalan dengan hal itu, Tito menilai pengerahan personel dalam skala besar menjadi kunci agar rehabilitasi wilayah tidak hanya terpusat di satu titik. 

    Selain itu, pemerintah turut berupaya agar fasilitas publik dan akses mobilitas masyarakat sudah kembali normal sebelum aktivitas keagamaan Ramadan dimulai.

    Meski demikian, hingga saat ini pemetaan titik penempatan 15.000 personel tambahan tersebut tengah dimatangkan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan infrastruktur dasar. Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi logistik di lapangan.

  • Ganjar Pastikan PDIP Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD

    Ganjar Pastikan PDIP Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan sikap terkait dengan usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Partai dengan lambang banteng ini dengan tegas menolak usulan tersebut.

    Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menyatakan PDIP lebih condong memilih kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan DPRD.

    “Sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung,” kata Ganjar di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

    Dia menjelaskan, pemilihan kepala daerah di Tanah Air memiliki historis panjang. Misalnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah ada sejak era orde baru.

    Setelah itu, mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat setelah era reformasi. Tepatnya, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Nah pada saat itu ujian-ujian, judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, sejumlah partai politik memilih mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Salah satu partai itu adalah Gerindra.

    Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, melalui mekanisme DPRD karen lebih efisien.

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono mengatakan salah satu alasan pemilihan itu karena pemilihan melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan, mulai dari proses dan waktu penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, hingga kebutuhan anggaran dan ongkos politik secara keseluruhan.

    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (29/12/2025).