Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Bos Telkomsel Blak-blakan Hambatan Dorong Adopsi IPv6 di Indonesia

    Bos Telkomsel Blak-blakan Hambatan Dorong Adopsi IPv6 di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk produsen smartphone,  untuk mengakselerasi penetrasi IPv6. Dari sisi jaringan, operator seluler mangaku telah siap mendukung alamat protokol baru tersebut, namun perangkat di pengguna akhir berkata lain. 

    Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna mengatakan untuk mendorong adopsi IPv6, dibutuhkan kerja sama yang solid antar pemangku kepentingan. Kehadiran perangkat di pengguna akhir, menurutnya, masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat adopsi IPv6. Sejauh ini perangkat gawai masyarakat Indonesia masih menggunakan IP lawas yang terbatas yaitu IPv4.

    “Balik lagi  semuanya akan tergantung pada perangkat,” kata Indra kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025).

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Telkomsel mengalami loncatan dalam adopsi IPv6. Pada 2023-2024 adoption rate IPv6 Telkomsel mencapai 7,8%. Jumlah tersebut meningkat menjadi 38% pada 2025. Indra memperkirakan kemungkinan pada tahun ini bisa mencapai di atas 50% jika perangkat di masyarakat telah mendukung. 

    Sementara itu, Vice President Global Network Operations Telkomsel Galumbang Pasaribu mengatakan bahwa porsi penggunaan IPv4 di Indonesia masih sangat besar. Karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas agar produsen perangkat dan prinsipal global memastikan perangkat mereka siap adopsi IPv6.

    “Perlu aturan atau anjuran yang kuat sebagai regulator agar para prinsipal bisa membantu menyiapkan perangkat yang benar-benar IPv6 adoption ready, meskipun perangkat tersebut sudah terlanjur beredar,” ujarnya.

    Dia juga menyoroti bahwa tidak hanya perangkat, beberapa aplikasi dan konten lokal pun belum mendukung IPv6. Padahal, layanan digital utama seperti Google dan Meta sudah kompatibel dengan protokol tersebut.

    Galumbang menegaskan perlunya peran pemerintah untuk memastikan seluruh perangkat yang dijual di Indonesia memiliki kemampuan IPv6, minimal dalam bentuk dual-stack yang menjadikan IPv6 sebagai default.

    “Perlu ada mandat IPv6 compliant, supaya semua perangkat yang diimpor atau masuk ke Indonesia sudah berbasis IPv6. Selain itu, harus ada standarisasi dan sertifikasi perangkat, bukan hanya pernyataan dari prinsipal.”

    Lebih jauh, Galumbang menilai percepatan adopsi IPv6 tidak bisa dilakukan pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui skema penta helix collaboration.

    “Pemerintah sebagai regulator, operator, pelaku bisnis, akademisi, komunitas, hingga media harus bekerja bersama. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa memfasilitasi rencana besar pemerintah dan mendorong tingkat adopsi IPv6 meningkat drastis.

  • Pemerintah Targetkan Penetrasi IPv6 Tembus 31% pada 2030

    Pemerintah Targetkan Penetrasi IPv6 Tembus 31% pada 2030

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan adaposi IPv6 mencapai 31% pada 2030 atau naik 1200 basis points (bps) dari posisi saat ini yang sekitar 18%. 

    IPv6 merupakan generasi protokol jaringan terbaru yang dirancang untuk menghubungkan serta mengidentifikasi perangkat di internet secara lebih efisien. IPv6 menjadi penerus IPv4 yang kini semakin terbatas ketersediaannya.

    IPv6 menawarkan keunggulan berupa jumlah alamat IP yang jauh lebih besar, pengelolaan dan delegasi alamat yang lebih efisien, dan konfigurasi otomatis yang lebih baik.

    Target tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang menekankan percepatan transformasi digital untuk mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta penurunan kemiskinan ekstrem hingga di bawah 0,5 persen. 

    Dalam konteks ini, penerapan IPv6 dipandang sebagai fondasi penting bagi perkembangan ekonomi digital dan peningkatan daya saing Indonesia.

    Direktur Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Andianto Haryoko mengatakan tingkat adopsi IPv6 yang masih rendah. 

    Posisi Indonesia disebut berada di peringkat 8, bahkan masih di bawah Thailand dalam hal penggunaan IPv6. Pemerintah berharap tingkat adopsi ke depan dapat meningkat. 

    “Sementara itu skor ICT Development Index kita 2023 masih berada di peringkat 53, di bawah Malaysia dan Thailand. Targetnya pada 2030 kita masuk top 40,” kata Andianto di Jakarta, Kamis (5/12/2025). 

    Selain itu, Andianto juga menyoroti alokasi spektrum Indonesia memang tergolong cukup baik, namun masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN maupun kawasan Asia Pasifik.

    Bahkan untuk mencapai indeks daya saing global, lanjutnya, Indonesia masih kekurangan sekitar 450 MHz. 

    “Ini yang perlu kita pahami,” jelasnya.

    Masalah lain digitalisasi Tanah Air  adalah faktor geologis dan geografis Indonesia yang turut memperberat pembangunan jaringan digital. 

    Dengan ribuan pulau dan wilayah yang sulit dijangkau, investasi infrastruktur memerlukan biaya sangat besar.

    “Skor ICT Development Index kita tahun 2023 masih berada di peringkat 53, di bawah Malaysia dan Thailand. Targetnya pada 2030 kita masuk top 40. Namun ini tantangan besar karena negara kita adalah negara kepulauan, tidak mudah melakukan investasi capex untuk daerah-daerah terpencil,” ujar Andianto.

    Dalam paparannya, Andianto menegaskan bahwa percepatan digitalisasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif operator telekomunikasi, perguruan tinggi, media, serta seluruh pemangku kepentingan.

    “Pembangunan tidak boleh terpusat di wilayah Barat atau Jawa-Bali saja, tetapi juga harus menyentuh kawasan Timur Indonesia,” tegasnya. (Nur Amalina)

  • Transjakarta Pamer Sistem AI, Siap Bidding ke Timur Tengah

    Transjakarta Pamer Sistem AI, Siap Bidding ke Timur Tengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Transjakarta mengungkap rencana mengikuti proses bidding di kawasan Timur Tengah dengan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan secara internal.

    Direktur Bisnis & Pemanfaatan Aset Transjakarta Fadly Hasan mengatakan inovasi teknologi yang dibangun secara mandiri menjadi alasan utama meningkatnya minat dari luar negeri.

    “Sekarang ini kami bangga karena kami jadi benchmark di beberapa negara. Bahkan sistem ini kami juga sudah mulai jual ke tempat lain termasuk kami mau ikut bidding di Timur Tengah juga untuk sistemnya,” kata Fadly dalam konferensi pers MarkPlus Conference 2026 di EightyEight Kasablanka, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Fadly mengatakan Transjakarta terus memperkuat posisinya sebagai operator transportasi publik terbesar di Indonesia dengan dukungan AI internal, termasuk membuka peluang komersialisasi sistem transportasi cerdas.

    “Kami ini menyebutnya selalu social enterprise, satu kakinya layanan masyarakat satu kakinya bisnis karena kita berprofit juga kan, sebagai BUMD tentunya,” ujarnya.

    Adapun hingga saat ini, Transjakarta telah melayani sekitar 1,4 juta penumpang per hari dengan rekor mencapai 1,6 juta per hari. “Jadi mungkin kami sekarang terbesar di Indonesia,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Fadly menuturkan sistem digital Transjakarta kini mampu menangani voice of customersekitar 30.000 per bulan dan memonitor seluruh kanal sosial media serta kondisi lapangan secara real-time.

    Teknologi ini, sambung Fadly, juga dapat mendeteksi gangguan seperti banjir, demo, atau masalah pada moda transportasi lain sehingga Transjakarta dapat langsung melakukan pengalihan rute, menambah armada, atau menambah petugas.

    Adapun, Transjakarta memiliki aplikasi TJ: Transjakarta dengan 1,7 juta pengguna aktif. Selain itu, Transjakarta juga meningkatkan layanan melalui inovasi Syntra (Bus Operations Management System).

    Fadly menjelaskan Syntra merupakan platform bertenaga AI yang mengotomatiskan, mengoptimalkan, dan menyatukan operasi, mulai dari perencanaan (planning), hingga pengiriman (delivery) secara real-time dan pemantauan kinerja.

    Dia menuturkan, melalui teknologi AI, Syntra juga dimanfaatkan untuk memantau perilaku sopir secara real-time.

    “Kalau driver sekarang ngantuk di command center kami langsung keluar notifikasi. Atau pegang HP, itu ketahuan semua, otomatis akan langsung terbaca di command center kami,” pungkasnya.

  • BI Kantongi Mandat Baru untuk Perkuat Sektor Riil

    BI Kantongi Mandat Baru untuk Perkuat Sektor Riil

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral mendapat mandat baru untuk memperkuat sektor riil lewat sejumlah kebijakan.

    Draf Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberi mandat kepada Bank Indonesia (BI) untuk meracik bauran kebijakan yang mampu menciptakan iklim ekonomi kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. 

    Pasal 7 UU P2SK menegaskan bahwa BI bertugas menjaga stabilitas rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

    Untuk mencapai tujuan tersebut, BI meracik bauran kebijakan yang diarahkan menciptakan iklim ekonomi kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

    Lebih rinci, beleid itu menuturkan bahwa otoritas moneter melakukan sinergi dengan kebijakan fiskal dan sektor riil pemerintah untuk mendorong lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

    “…antara lain melalui terwujudnya iklim investasi, digitalisasi, daya saing ekspor, produktivitas sektor riil, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan ekonomi inklusif dan hijau,” demikian bunyi penjelasan pasal 7 ayat (2) draf UU P2SK, dikutip pada Kamis (4/12/2025).

    Menanggapi isi draf tersebut, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa sejatinya apa yang diatur dalam draf tersebut telah dilakukan oleh otoritas moneter.

    Namun dengan dicantumkan dalam UU P2SK, hal ini kian memperkuat posisi BI dalam membuat kebijakan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan yang dibuat pemerintah dan BI dapat selaras. 

    “Jadi saya tetap melihat bahwa keselarasan ini menunjukkan bahwa ini pun juga mestinya direspon juga oleh positif dari sisi investor, sehingga harapannya nanti akan merefleksikan juga bagaimana soliditas dari sisi komunikasi kebijakan kita,” tutur Josua ketika ditemui di sela-sela media briefing Permata Institute for Economic Research (PIER) Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

  • HKI Gandeng Bappenas Atasi Hambatan Perizinan di Kawasan Industri Prioritas

    HKI Gandeng Bappenas Atasi Hambatan Perizinan di Kawasan Industri Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) masih menemukan hambatan perizinan dalam pengembangan kawasan industri prioritas dan proyek strategis nasional (PSN) sektor kawasan industri. 

    Untuk itu, pengusaha menggandeng Kementerian PPN/Bappenas guna memperkuat perencanaan kebijakan dan percepatan transformasi kawasan industri selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. 

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan bahwa transformasi kawasan industri merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan. 

    “Salah satu isu utama yang disoroti adalah hambatan perizinan dasar, terutama pada penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang [PKKPR] dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang [RKKPR],” kata Akhmad dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025). 

    Dia menerangkan bahwa saat ini proses perizinan tersebut belum seragam di daerah karena perbedaan interpretasi serta sinkronisasi tata ruang yang belum optimal. Alhasil, kondisi ini berdampak pada rencana percepatan Kawasan Industri Prioritas RPJMN dan kawasan berstatus PSN. 

    Polemik perizinan tersebut tengah diupayakan oleh HKI lewat penguatan pengawasan, mengurangi bottleneck perizinan, mempercepat konsultasi dengan anggota, dan memberikan masukan berbasis data untuk penyusunan kebijakan industri. 

    Dengan menggandeng Bappenas, pengusaha kawasan industri berharap dapat menciptakan ekosistem yang semakin kondusif bagi percepatan investasi dan perluasan aktivitas industri, sekaligus mendorong penyelarasan kebijakan yang lebih efektif antara pusat dan daerah.

    Kerja sama HKI dan Bappenas ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Perencanaan Kebijakan serta Percepatan Pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2025–2029 dan PSN berbasis Kawasan Industri pada Kamis (4/12/2025). 

    “Ini dilakukan agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal dan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029 dapat tercapai,” tuturnya. 

    Pengusaha juga mengusulkan pembentukan tim bersama yang beranggotakan HKI, Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis untuk memastikan implementasi MoU berjalan efektif. Tim ini akan mengawal secara ketat proses perizinan yang masih menghadapi hambatan, terutama pada proyek-proyek kawasan industri yang termasuk dalam daftar RPJMN dan PSN. 

    Untuk itu, rapat berkala menjadi bagian penting untuk mengevaluasi hambatan di lapangan serta mempercepat eksekusi proyek prioritas agar realisasi PSN tidak hanya berhenti pada level kebijakan, tetapi juga terlihat dalam pelaksanaan konkret.

    Kolaborasi dengan Bappenas juga diyakini dapat memberikan dorongan nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk pencapaian target pertumbuhan 8% pada 2029 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.

    Senada, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan dukungannya terhadap langkah HKI dalam mempercepat pengembangan kawasan industri prioritas. 

    “Bappenas mendukung dan akan mengawal upaya HKI dalam mengurangi hambatan perizinan serta mempercepat implementasi kawasan industri prioritas dan PSN, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya. 

  • Kadin: Industri Bertahap Kurangi Impor Bahan Baku

    Kadin: Industri Bertahap Kurangi Impor Bahan Baku

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap industri masih terus berupaya mendorong substitusi impor bahan baku dengan mencari alternatif dari dalam negeri. Kendati demikian, prosesnya membutuhkan waktu. 

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bahan baku/penolong pada Oktober 2025 tercatat sekitar US$15,19 miliar, naik 9,90% dibanding September 2025 sebesar US$13,82 miliar. Namun, secara tahunan, angka tersebut masih lebih rendah atau turun 5,18% dibandingkan Oktober 2024 yang mencapai US$16,02 miliar. 

    Secara kumulatif Januari–Oktober 2025, impor bahan baku/penolong mencapai US$139,59 miliar, sedikit turun 1,25% dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar US$141,58 miliar. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Saleh Husin mengatakan, penurunan yang terjadi secara tahunan dan kumulatif menunjukkan sebagian sektor mulai meningkatkan penggunaan bahan baku domestik, meski masih terbatas. 

    “Dengan demikian, sinyal substitusi impor mulai muncul, tetapi bentuknya masih selektif dan belum meluas,” kata Saleh kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025). 

    Namun, Kadin melihat sinyal substitusi impor bahan baku sebagai peluang strategis meskipun penyerapannya masih dilakukan bertahap. Pasalnya, Indonesia belum dapat sepenuhnya lepas dari impor dalam waktu dekat karena kapasitas industri hulu, seperti petrokimia, bahan kimia dasar, dan komponen elektronik belum mencukupi. 

    “Meski begitu, ketergantungan dapat dikurangi secara nyata jika penguatan industri hulu, konsistensi kebijakan, serta efisiensi energi dan logistik terus dipacu,” jelasnya. 

    Dengan dorongan investasi dan hilirisasi yang sekarang berlangsung, menurut Saleh, Indonesia berpotensi menekan impor bahan baku secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang, meskipun impor tetap diperlukan untuk barang modal dan teknologi.

    Dia juga menerangkan penurunan impor bahan baku secara kumulatif 1,25% di tengah Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada November 2025 yang tetap ekspansif pada level 53,5 menunjukkan bahwa industri tidak sedang melemah. 

    “Sebaliknya, pelaku usaha tampaknya melakukan efisiensi rantai pasok dan optimalisasi stok setelah periode harga yang bergejolak,” tuturnya. 

    Terlebih, ada kenaikan impor barang modal hingga 18% justru menandakan adanya investasi dan modernisasi mesin sehingga penurunan impor bahan baku lebih mencerminkan penataan ulang struktur input, bukan pelemahan produksi. 

    Data dari BPS menunjukkan impor bahan baku industri seperti petrokimia, nafta, kimia dasar, dan komponen elektronik menunjukkan dinamika yang beragam sepanjang Januari–Oktober 2025. 

    Pada komoditas petrokimia, impor oil-cake tercatat mencapai US$1,90 miliar, turun dari periode yang sama tahun 2024 sebesar US$2,16 miliar, atau melemah sekitar US$255,59 juta. 

    Sementara itu, impor nafta dan petroleum preparations juga meningkat cukup tajam, dari US$895 juta pada Januari–Oktober 2024 menjadi US$1,63 miliar periode yang sama tahun ini. 

    Di kelompok kimia dasar, tren yang muncul cenderung bervariasi. Impor potassium chloride (KCl) tercatat sebesar US$866 juta pada Januari-Oktober 2024 kemudian naik menjadi US$1,27 miliar pada Januari-Oktober 2025 atau tumbuh 47,12% ctc. 

    Bahan kimia untuk elektronik yang tercatat sebagai chemical elements doped justru melonjak tajam dari US$226 juta menjadi US$1,22 miliar, atau meningkat hampir US$1 miliar. 

  • Resep Sukses JNE Bertahan 35 Tahun di Tengah Persaingan Industri Logistik RI

    Resep Sukses JNE Bertahan 35 Tahun di Tengah Persaingan Industri Logistik RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah kompetisi logistik yang semakin ketat, tidak banyak perusahaan lokal yang mampu bertahan lebih dari tiga dekade. JNE adalah salah satunya.

    Didirikan pada 26 November 1990, Alm. Soeprapto Soperano memulai bisnis ini sebagai kurir ekspres pengantar paket dan dokumen. Namun pasar baru tidak selalu bisa ditaklukkan dengan cara lama, dan di titik itulah strategi menjadi pembeda. Tiga puluh lima tahun berlalu, JNE telah berkembang menjadi salah satu pemain logistik terbesar di tanah air.

    Keberlanjutan JNE tidak dibangun oleh satu keputusan tunggal, melainkan oleh rangkaian strategi yang dipertahankan lintas generasi. Dari penguatan jaringan layanan, pengembangan teknologi, hingga ekspansi usaha yang menyentuh kebutuhan pelaku usaha kecil. Berikut lima strategi yang membuat JNE mampu bertahan dan terus berkembang hingga 35 tahun berdiri.

    1. Transformasi Unit Bisnis Sejak Dini

    Perjalanan lebih dari 35 tahun ini telah membawa JNE berkembang dari kelompok kecil, dan kini didukung oleh lebih dari 50.000 Ksatria dan Srikandi JNE serta 8.000 titik jaringan yang terus tumbuh dan berkembang untuk dapat memberikan manfaat terbaik. 

    JNE juga memperluas bidang usahanya hingga jasa pengiriman makanan khas daerah (PESONA), jasa kepabeanan, penjemputan di bandara, dan pengiriman uang/money remittance.

    Langkah penting terjadi pada 2012 ketika JNE memutuskan memisahkan divisi logistik dari layanan kurir ekspres. Keputusan ini membuka ruang pertumbuhan baru dengan mengizinkan perusahaan menggarap pasar yang lebih luas dan kompleks.

    Tahun 2013, ekspansi dilakukan melalui pengembangan layanan pergudangan, cargo, pengiriman multimoda darat–laut–udara, serta peningkatan kapasitas operasional. Transformasi ini menjadi pondasi yang memungkinkan JNE menyesuaikan diri dengan era e-commerce yang tumbuh cepat di tahun-tahun berikutnya.

    2. Digitalisasi dan Efisiensi Proses

    Di industri jasa pengiriman, kecepatan informasilah yang menentukan kepuasan pelanggan. Menyadari itu, JNE memperkuat digitalisasi layanan sejak 2014 dengan optimalisasi aplikasi mobile, sistem pelacakan kiriman, Free Pick Up, hingga skema Cash on Delivery.

    Langkah teknologi kembali diperlebar pada 2017 melalui pengembangan E-Fulfillment dan Warehouse Management System terintegrasi. Sistem ini membantu UMKM mengelola stok barang, proses pemesanan, hingga pengiriman akhir dalam satu alur. JNE tidak lagi sekadar kurir tetapi mitra supply chain.

    3. Investasi Infrastruktur Jangka Panjang

    Salah satu strategi paling berani adalah pembangunan Mega Hub JNE yang berdiri di kawasan Bandara Internasional Soekarno–Hatta pada 2020. Fasilitas empat hektare ini dilengkapi Automatic Sorting Center and Gateway System dengan kapasitas memproses ratusan ribu paket per hari.

    Mega Hub menjadi ilustrasi bagaimana JNE melihat masa depan logistik bukan sebagai layanan bisnis, tetapi sebagai infrastruktur. Dalam industri yang bergerak cepat, investasi jangka panjang adalah cara bertahan dan bertumbuh.

    4. Bertumbuh Bersama UMKM, Konsumen, dan Karyawan

    Perluasan jaringan yang kini mencapai lebih dari 8.000 titik layanan dilakukan bukan hanya untuk memperbesar pasar, tetapi untuk mendekatkan akses logistik kepada pelaku UMKM di berbagai daerah. Filosofi yang dibawa pendiri JNE menempatkan pertumbuhan sosial sebagai bagian dari strategi bisnis.

    Hal ini ditegaskan oleh Presiden Direktur JNE, Feriadi Soeprapto, dalam momentum HUT ke-35 perusahaan. “JNE ‘Bergerak Bersama’ memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, serta mendukung sektor UMKM untuk terus tumbuh dan bergerak maju bersama JNE dengan semangat ‘Connecting Happiness’,” ujarnya. 

    Menurutnya, perjalanan panjang dari JNE ini selalu berlandaskan nilai yang diwariskan oleh pendiri. “Semua kegiatan ini mengingatkan filosofi pendiri JNE, Alm. H. Soeprapto Soeparno untuk Berbagi, Memberi, dan Menyantuni,” tutur Feriadi. 

    Selain itu, JNE juga sangat menghargai para karyawannya. Mereka bahkan rutin memberangkatkan umroh karyawan yang telah mencapai masa kerja selama 12 tahun sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja karyawan.

    Sepanjang tiga bulan sejak September hingga November 2025, JNE telah memberangkatkan 1.171 karyawan dan karyawati sekaligus berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai perusahaan ekspedisi yang memberangkarkan umroh karyawan terbanyak dalam waktu 3 bulan.

    5. Ketahanan yang Dibangun oleh Adaptasi

    Tiga setengah dekade telah menunjukkan bahwa mempertahankan bisnis bukan hanya soal skala operasional, melainkan kemampuan membaca arah angin. JNE menjawab tuntutan zaman melalui transformasi layanan, digitalisasi, pembangunan hub besar, hingga kemitraan dengan UMKM.

    Di industri yang bergerak secepat paket yang dikirimkannya, JNE membuktikan bahwa strategi adalah napas panjang yang memungkinkan perusahaan tetap relevan. Tidak hanya bertahan tetapi terus berlari bersama perubahan.

  • Eks Ketua KY Usul Revisi UU Kekuasaan Kehakiman Guna Sikronisasi UU

    Eks Ketua KY Usul Revisi UU Kekuasaan Kehakiman Guna Sikronisasi UU

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Yudisial periode 2013-2015, Suparman Marzuki mengusulkan kepada Komisi III DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Kekuasaan Kehakiman. Dia menilai hal ini untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan.

    Revisi juga bertujuan menghapus aturan turunan dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman seperti UU Mahkamah Agung, UU Peradilan, serta UU Peradilan Agama.

    “Nanti ini diatur di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu semua,” katanya, Kamis (4/12/2025).

    Dia menjelaskan bahwa adanya turunan Undang-Undang berpotensi menganggu sinkronisasi antar Undang-Undang. Termasuk, katanya, dimasukkan terkait Undang-Undang jabatan hakim.

    Tidak hanya itu, dia merekomendasikan agar DPR merevisi Undang-Undang Komisi Yudisial. Menurutnya, perubahan ini sekaligus mengikuti revisi dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Upaya juga dilakukan sebagai bentuk reformasi kejaksaan dan pengadilan yang tengah digodok oleh DPR maupun pemerintah. 

    “Perubahan undang-undang KY juga Karena seiring dengan putusan mahkamah konstitusi dan perkembangan yang terjadi. Tentu juga seiring dengan perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengungkapkan bahwa independensi seorang hakim terkikis karena intervensi dari internal struktural kehakiman. 

    Dia menceritakan, banyak hakim yang pada akhirnya menaati arahan atasan agar karirnya tidak bermasalah. Salah satu hakim, katanya, telah mendapatkan SK promosi naik jabatan, namun karena tidak ingin dintervensi, maka SK tersebut dicabut.

    “Jadi kalau kita bicara intervensi itu justru intervensi internal sebenarnya yang paling kental Bukan intervensi dari eksekutif, dari eksekutif. ini terkait dengan reputasinya nanti ketika akan dipromosikan,” pungkasnya.

  • Gandeng Polri, Menhut Telusuri Asal-usul Kayu Gelondongan Pascabanjir Sumatra

    Gandeng Polri, Menhut Telusuri Asal-usul Kayu Gelondongan Pascabanjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, hari ini, Kamis (4/12/2025).

    Audiensi ini dalam rangka membahas soal pengusutan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Pulau Sumatra.

    “Kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut,” ujar Raja di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025).

    Dia menambahkan, saat ini penyelidikan awal masih dilakukan oleh pihaknya dengan menggandeng kepolisian. Salah satu langkah penyelidikan itu dengan pengambilan sampel kayu gelondongan yang telah bermuara di laut.

    Juli menambahkan, proses verifikasi itu alat identifikasi kayu otomatis (AIKO). Alat identifikasi ini dapat mengetahui soal identitas kayu, baik itu nama ilmiah, berat jenis, dan kelasnya.

    “Ada teknologi namanya AIKO untuk melihat semacam apa namanya, anatomi kayu ya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kapolri Sigit menyatakan bahwa pihaknya bersama Kemenhut telah membentuk Satgas gabungan untuk menyelidiki asal usul kayu gelondongan tersebut.

    Sigit menambahkan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim penyelidik ke lokasi-lokasi yang memiliki potensi melanggar aturan, sehingga menyebabkan bencana.

    “Khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindaklanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran,” tutur Sigit.

  • Implementasi Permendag 33/2025, Broker Gandeng Perbankan

    Implementasi Permendag 33/2025, Broker Gandeng Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) terus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025.

    Peraturan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal tersebut mencakup regulasi untuk broker properti.

    Ketua Umum AREBI Clement Francis mengatakan pihaknya mengajak stakeholder berkolaborasi dan bekerjasama, termasuk perbankan, untuk mendukung penuh pelaksanaan Permendag No. 33 Tahun 2025, yang mewajibkan broker properti memiliki lisensi resmi. Dukungan ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis properti yang lebih profesional, transparan, dan terpercaya di Indonesia.

    Oleh karena itu, AREBI mendorong perbankan hanya bekerja sama dengan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) yang berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200. Selain itu, bank menggandeng Broker Properti berlisensi yakni yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP.

    Clement Francis menjelaskan ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui langkah ini, seperti memberikan keamanan dan kepercayaan kepada konsumen.

    “Melibatkan broker berlisensi memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui pihak yang kredibel, profesional, dan terdaftar secara resmi, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan yang lebih tinggi bagi konsumen dan perbankan, “ujar Clement Francis, dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025).

    Selain itu, menggandeng broker resmi dapat membuat proses KPR lebih efisien. Broker berlisensi dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan memandu proses pengajuan KPR. Dengan demikian, alur kerja perbankan menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko kredit macet.

    Kerja sama ini juga bertujuan untuk meminimalkan praktik transaksi ilegal di pasar properti. Pasalnya, semua pihak yang terlibat dalam jaringan ini adalah entitas yang sah dan terawasi.

    AREBI pun melakukan sosialisasi ke pihak perbankan pada Rabu (3/12/2025). Sejumlah 11 bank nasional ikut serta, di antaranya Bank BTN, KB Bank, Bank Danamon, dan CIMB Niaga. Hadir sebagai narasumber Andre Rachman, Analis Perdagangan Ahli Pertama, Kemendag RI.

    Andre Rachman mengatakan, Pemerintah resmi memperkuat regulasi industri broker properti melalui diterbitkannya Permendag No. 33 Tahun 2025, yang menyempurnakan regulasi perantara perdagangan properti dan memperbarui ketentuan pada Permendag No. 51/2017.

    “Penguatan regulasi ini akan membawa industri broker properti ke arah yang lebih profesional, tertib, dan kompetitif,” ujar Andre Rachman.

    Penguatan regulasi melalui Permendag 33/2025 juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, memastikan persaingan yang adil,serta melindungi konsumen dalam transaksi properti. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi industri broker properti menuju standar yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) menegaskan bahwa Permendag 33/2025 diterbitkan untuk memperkuat tertib niaga serta memastikan perlindungan konsumen di sektor properti yang kini berisiko menengah-tinggi.

    Andre Rachman menjelaskan bahwa Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) kini diwajibkan memenuhi standar yang lebih ketat. Kewajiban Baru P4 antara lain, harus berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200, menggunakan tenaga ahli yakni Broker Properti.

    Selain itu, Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP dan hanya terdaftar pada satu lokasi usaha NIB dan dilarang bekerja pada P4 lain.

    Untuk Broker Properti wajib berkewarganegaraan Indonesia (WNI), sementara Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti bisa warga negara asing (WNA).

    Lalu membuat perjanjian tertulis dengan pengguna jasa atau mitra co-broking, melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan (maks. 30 April) melalui sistem Kemendag, mencantumkan perizinan pada situs web dan publikasi, memenuhi ketentuan perdagangan elektronik bila beroperasi digital.

    Selanjutnya, Kemendag menetapkan batasan komisi resmi yakni jual beli sebesar 2%-5%, sewa-menyewa sebesar 5%-8%, dan dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, P4 dapat memberikan komisi kepada tenaga ahli paling banyak 70%.

    Broker juga wajib menggunakan sistem pembayaran yang berlaku secara nasional dalam setiap transaksi. P4 dilarang memfasilitasi mekanisme pembiayaan properti berbasis urun dana (crowdfunding), dilarang memfasilitasi praktik tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme, dan P4 dilarang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

    Dalam rangka mendukung upaya perlindungan konsumen, maka P4 dilarang memberikan data atau informasi secara tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak mudah diakses oleh publik dan P4 dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan.