Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Heran! Negara Begini Kaya tapi Banyak Rakyat yang Miskin

    Prabowo Heran! Negara Begini Kaya tapi Banyak Rakyat yang Miskin

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia yang kaya sumber daya alam, namun masih menyisakan persoalan kemiskinan di tengah masyarakat. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Karawang, Rabu (7/1/2026). 

    Prabowo mengatakan bahwa pemahamannya mengenai besarnya kekayaan nasional justru semakin kuat setelah dia resmi menjabat sebagai Presiden dan mengambil alih pemerintahan. Namun, di saat yang sama, kesadaran tersebut dibarengi dengan rasa sedih dan prihatin.

    “Bangsa kita adalah negara yang kaya. Setelah saya dipilih dan diangkat menjadi Presiden, setelah saya mengambil alih pemerintahan, saya paham dan lebih mengerti atas kekayaan-kekayaan kita. Namun, harus saya katakan, saya prihatin dan saya sedih dengan kenyataan bahwa banyak kekayaan kita yang tidak pandai kita kelola,” ujar Prabowo.

    Dia menyoroti lemahnya tata kelola yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara terjadi secara terus-menerus selama bertahun-tahun.

    “Banyak kekayaan kita yang bocor. Dari dulu saya mengerti hal ini, tetapi saya tidak mengerti seberapa banyak kebocoran itu,” katanya.

    Prabowo menegaskan bahwa keprihatinan tersebut menjadi alasan utama dirinya konsisten memperjuangkan perubahan jauh sebelum menjabat sebagai Presiden, baik saat memimpin organisasi petani maupun partai politik.

    “Dari tahun ke tahun sebelum saya menjadi Presiden, saya berjuang sebagai Ketua Umum HKTI, berjuang sebagai Ketua Umum sebuah partai. Kenapa? Karena saya melihat kejanggalan di bangsa kita,” ungkapnya. 

    Menurut Prabowo, kondisi negara yang kaya tetapi masih memiliki banyak rakyat miskin merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat dan nurani. 

    “Saya melihat sudah berapa puluh tahun negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak dapat menerima, di akal sehat saya dan di hati saya,” tegas Prabowo.

    Dia pun menekankan bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan selama ratusan tahun seharusnya berujung pada kesejahteraan yang dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia.

    “Bagaimana negara yang berjuang ratusan tahun untuk merdeka, tetapi kekayaannya kurang dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia,” pungkasnya.

  • Minat Pembeli Tak Turun meski Harga Smartphone Naik

    Minat Pembeli Tak Turun meski Harga Smartphone Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga smartphone yang dipicu oleh kelangkaan RAM dan chip tidak menyurutkan keinginan masyarakat untuk membeli smartphone baru.

    Dari hasil penelusuran yang dilakukan di salah satu gerai penjualan ponsel, tepatnya di Erafone yang berada di Islamic Tangerang, promotor Samsung di Erafone, Yosen, mengatakan penjualan smartphone tetap naik di beberapa seri ponsel, terutama di merk Samsung.

    Sebagai contoh, Samsung A07 yang semula Rp1.650.000 kini menjadi Rp1.699.000.

    Namun, meskipun ada kenaikan harga di beberapa seri smartphone, penjualan smartphone tetap meningkat. Yosen mengaku, dalam beberapa bulan terakhir, dirinya berhasil menjual 25 hingga 35 unit smartphone per bulan untuk semua jenis merk.

    “Data-data yang sebelumnya cukup meningkat, Aku pribadi sih ada di range penjualan 25 atau misalkan 35 unit per bulan” kat Yosen kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026). 

    Yosen mengakui ketika membeli smartphone pertama kali, mereka mempertimbangkan harga dan metode pembayaran.

    Pembeli lebih senang membeli smartphone dengan cara mencicil menggunakan fitur pay later, sehingga mereka tidak terlalu merasa terbebani saat membeli ponsel baru.

    Selain itu, sebelum membeli smartphone, pembeli juga memerhatikan spesifikasi seperti kualitas kamera, performa, dan kapasitas RAM yang besar.

    Yosen juga memberikan pandangan mengenai kebutuhan smartphone yang paling dicari saat ini. Kebanyakan pembeli menginginkan smartphone dengan kinerja yang baik, terutama terkait dengan penyimpanan, karena banyak pelanggan yang membeli ponsel untuk bermain game online khususnya pembeli anak muda.

    Sementara itu untuk orang tua, kebutuhan smartphone juga semakin meningkat, terutama di kalangan pelajar. 

    Banyak orang tua mencari ponsel dengan harga relatif terjangkau namun tetap memiliki performa yang bagus untuk anak-anak mereka.

    Melihat tren pembelian dan minat konsumen, Yosen menyebutkan bahwa beberapa ponsel yang diprediksi akan mengalami peningkatan penjualan, di antaranya adalah Samsung S26 dan iPhone 17.

    Meskipun pada tahun 2026 ini terjadi kenaikan harga di beberapa seri, hal itu tidak menghentikan daya beli masyarakat untuk membeli smartphone. Kebutuhan akan smartphone memang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Selain itu, kemudahan dalam metode pembayaran, seperti pay later, juga turut mempengaruhi.

    “Menurut Aku, gak berpengaruh sih. Walaupun harga handphone juga sedikit naik dibeberpa series, itu juga gak berpengaruh. Menurut Aku kebutuhan handphone tetap terus meningkat dan dibutuhkan disetiap tahunnya ,” kata Yosen. (Nur Amalina)

  • PPPK KemenHAM 2025 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar di SSCASN

    PPPK KemenHAM 2025 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar di SSCASN

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025, dengan seluruh proses pendaftaran dan seleksi dilaksanakan pada awal 2026 melalui portal resmi SSCASN BKN.

    Berdasarkan Pengumuman Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025, pendaftaran PPPK KemenHAM 2025 dibuka mulai 7 Januari hingga 23 Januari 2026. Rekrutmen ini menyediakan 500 formasi jabatan yang akan ditempatkan di kantor pusat serta 38 Kantor Wilayah (Kanwil) KemenHAM di seluruh provinsi Indonesia.

    Seluruh tahapan seleksi dilakukan secara daring (online) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah menegaskan bahwa SSCASN merupakan satu-satunya kanal resmi pendaftaran PPPK, sehingga pelamar diimbau tidak mengakses tautan di luar laman resmi.

    Cara Daftar PPPK KemenHAM 2025 di Portal SSCASN

    Berdasarkan pengumuman resmi KemenHAM, pendaftaran PPPK KemenHAM 2025 hanya dapat dilakukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Pelamar wajib mengikuti seluruh tahapan secara berurutan agar proses pendaftaran berjalan lancar.

    1. Buat Akun di Portal SSCASN

    Akses laman https://sscasn.bkn.go.id
    Pilih menu Buat Akun
    Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP
    Lengkapi data kependudukan sesuai KTP dan Kartu Keluarga (KK)

    Sebagai catatan, satu NIK hanya dapat digunakan untuk satu akun SSCASN. Pelamar juga diimbau menyimpan password dengan baik karena akan digunakan hingga tahapan akhir seleksi.

    2. Login dan Pilih Formasi PPPK KemenHAM

    Setelah berhasil membuat akun SSCASN, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran dengan masuk ke akun masing-masing untuk memilih formasi jabatan yang tersedia di KemenHAM.

    Login kembali ke portal SSCASN
    Masukkan NIK dan password
    Lengkapi biodata pribadi
    Pilih Instansi: Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM)
    Pilih jenis seleksi PPPK dan jabatan/formasi sesuai kualifikasi pendidikan

    Pelamar hanya diperbolehkan memilih satu instansi dan satu formasi jabatan, sehingga pemilihan harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.

    3. Unggah Dokumen dan Submit Pendaftaran

    Pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan sistem SSCASN. Dokumen harus jelas, terbaca, dan sesuai format yang ditentukan. Dokumen yang umumnya dipersyaratkan meliputi:

    KTP elektronik
    Kartu Keluarga (KK)
    Ijazah dan transkrip nilai
    Surat pengalaman kerja sesuai jabatan
    Surat lamaran dan surat pernyataan bermaterai
    Dokumen pendukung lain sesuai formasi (misalnya STR untuk tenaga kesehatan)

    Setelah seluruh data dan dokumen dinyatakan lengkap, pelamar dapat submit pendaftaran dan mengunduh Kartu Pendaftaran SSCASN sebagai bukti resmi telah mendaftar.

    Tahapan Seleksi PPPK KemenHAM

    Seleksi PPPK KemenHAM terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Setiap tahapan mempunyai fungsi penting menentukan kelulusan pelamar di tahap berikutnya.

    1. Seleksi Administrasi

    Panitia memverifikasi kesesuaian dokumen pelamar dengan persyaratan jabatan. Hasil seleksi administrasi diumumkan melalui SSCASN BKN dan kanal resmi KemenHAM.

    Seleksi Kompetensi (CAT BKN)

    Pelamar yang lolos administrasi akan mengikuti seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang meliputi:

    Kompetensi Teknis
    Kompetensi Manajerial
    Kompetensi Sosial Kultural
    Wawancara (Integritas dan Moralitas)

    Seleksi ini bertujuan mengukur kemampuan dan kesesuaian pelamar dengan kebutuhan jabatan PPPK.

    2. Seleksi Kompetensi Tambahan

    Peserta yang lulus CAT BKN berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Tambahan berupa tes tertulis.

    Jumlah peserta maksimal 5 kali dari kebutuhan formasi
    Tes terdiri dari 20 soal esai
    Skor 0–5 per soal
    Nilai maksimal 100
    Bobot penilaian 50 persen

    3. Sistem Kelulusan PPPK KemenHAM

    Peserta dinyatakan lulus PPPK KemenHAM apabila memperoleh peringkat tertinggi sesuai alokasi formasi dan unit kerja.

    Nilai akhir merupakan gabungan:

    50% Seleksi Kompetensi (CAT BKN)
    50% Seleksi Kompetensi Tambahan

    Jika terjadi nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan:

    Nilai Kompetensi Teknis
    Nilai kumulatif Manajerial dan Sosial Kultural
    Nilai Wawancara
    Usia pelamar tertua

    Pengumuman kelulusan hanya disampaikan melalui SSCASN BKN, website resmi KemenHAM, dan akun Instagram @kementerian_ham.

    Seleksi PPPK KemenHAM 2025 menjadi peluang strategis bagi masyarakat yang ingin berkarier sebagai ASN berbasis kontrak di lingkungan Kementerian HAM. Dengan 500 formasi, proses pendaftaran yang sepenuhnya daring melalui SSCASN, serta sistem seleksi transparan, pelamar diimbau mempersiapkan diri sejak awal agar tidak terlewat tahapan penting.

  • PPPK KemenHAM Resmi Dibuka Mulai 7 Januari 2026 di SSCASN, Ini Syarat dan Formasinya

    PPPK KemenHAM Resmi Dibuka Mulai 7 Januari 2026 di SSCASN, Ini Syarat dan Formasinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2025, dengan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan pada awal tahun 2026 melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Berdasarkan Pengumuman Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025 yang berlaku sejak 31 Desember 2025, pendaftaran PPPK KemenHAM 2026 dibuka mulai 7 Januari 2026 dan diperuntukkan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan formasi.

    Pada seleksi ini, KemenHAM membuka total 500 formasi jabatan bagi lulusan Strata 1 (S1) dari berbagai disiplin ilmu, dengan penempatan tidak hanya di Jakarta, tetapi juga tersebar di 38 kantor wilayah provinsi di seluruh Indonesia.

    Syarat Pendaftaran PPPK KemenHAM

    Salah satu tahapan awal yang wajib dipenuhi calon peserta adalah memenuhi syarat pendaftaran. Dilansir dari pengumuman resmi seleksi PPPK, berikut ini adalah syarat yang perlu diperhatikan

    1. Syarat Umum Pelamar

    Warga Negara Indonesia (WNI) yang memegang teguh Pancasila dan UUD 1945.
    Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun saat pendaftaran.
    Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sesuai jabatan yang dilamar.
    Tidak pernah dipidana penjara dengan putusan berkekuatan hukum tetap.
    Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, TNI, Polri, maupun pegawai swasta/BUMN/BUMD.
    Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, TNI, atau Polri.
    Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik serta tidak terlibat politik praktis.
    Tidak pernah terlibat pelanggaran dalam proses seleksi ASN.
    Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi ASN (CPNS/PPPK) yang masih dalam proses penetapan NIP.
    Tidak pernah mengundurkan diri setelah lulus seleksi akhir ASN atau setelah memperoleh NIP selama masa sanksi masih berlaku.
    Tidak pernah mendaftar seleksi PPPK di instansi lain pada periode kebutuhan tahun 2025.
    Tidak terlibat organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status hukumnya.
    Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan dengan IPK minimal 2,75 (lulusan luar negeri wajib penyetaraan ijazah dan IPK).
    Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari fasilitas kesehatan pemerintah setelah dinyatakan lulus seleksi.

    2. Syarat Khusus Berdasarkan Formasi

    Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
    Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang sumber daya manusia, kepegawaian, atau personalia.
    Perencana Ahli Pertama
    Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang penyusunan dan/atau evaluasi rencana, instrumen, kebijakan, program strategis, program tahunan, kegiatan, atau anggaran.
    Apoteker Ahli Pertama
    a. Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di fasilitas pelayanan kefarmasian atau industri farmasi.
    b. Memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) yang masih berlaku.
    Penata Layanan Operasional
    Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang pelayanan, penanganan pengaduan, pekerja sosial, penyuluhan, atau penyusunan modul/kurikulum.
    Pengelola Layanan Operasional
    Wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang pelayanan, penanganan pengaduan, pekerja sosial, penyuluhan, atau penyusunan modul/kurikulum.

    Semua syarat ini harus dibuktikan dengan dokumen yang valid saat mengunggah berkas di portal SSCASN.

    Formasi yang Dibuka PPPK KemenHAM

    Seleksi PPPK KemenHAM 2026 membuka total sekitar 500 formasi yang disebar di berbagai unit kerja lingkup KemenHAM di seluruh Indonesia, baik di kantor pusat maupun kantor wilayah (Kanwil).

    Beberapa formasi jabatan strategis yang tersedia, antara lain:

    Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama – 242 formasi
    Perencana Ahli Pertama – 82 formasi
    Apoteker Ahli Pertama – 2 formasi
    Penata Layanan Operasional – 108 formasi
    Pengelola Layanan Operasional – 66 formasi

    Formasi ini ditujukan bagi calon pelamar dengan latar belakang pendidikan S1/D-IV/D-III sesuai ketentuan masing-masing jabatan.

    Jadwal Lengkap Pelaksanaan PPPK KemenHAM

    Berikut ini adalah jadwal seleksi resmi PPPK KemenHAM tahun anggaran 2025, dimulai dari pengumuman hingga pengisian nomor induk PPPK:

    Pengumuman Seleksi: 31 Desember 2025 – 14 Januari 2026
    Pendaftaran Online (SSCASN): 7 – 23 Januari 2026
    Seleksi Administrasi: 8 – 29 Januari 2026
    Pengumuman Hasil Administrasi: 30 Januari 2026
    Masa Sanggah Administrasi: 31 Jan – 2 Feb 2026
    Jawab Sanggah Administrasi: 1 – 3 Feb 2026
    Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi (CAT): 8 – 10 Feb 2026
    Seleksi Kompetensi CAT: 11 – 17 Feb 2026
    Pengumuman Hasil CAT: 24 – 26 Feb 2026
    Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 27 – 31 Mar 2026
    Pengumuman Hasil Akhir Kelulusan: 11 Apr 2026
    Pengisian Data Nomor Induk PPPK: 27 Apr – 11 Mei 2026
    Usul Penetapan Nomor Induk PPPK: 12 – 25 Mei 2026

    Seleksi PPPK KemenHAM 2026 merupakan kesempatan besar untuk mengabdi bagi masyarakat yang memenuhi syarat dan siap bersaing secara profesional.
    Dengan 500 formasi terbuka, jadwal lengkap yang transparan, serta pendaftaran yang mudah melalui SSCASN, pelamar memiliki peluang kuat untuk berkarier di instansi yang memiliki peran penting dalam pemajuan HAM di Indonesia.

  • Kaget! Mahfud MD Sebut Baru Pertama Lihat Penjagaan TNI di Sidang Nadiem Makarim

    Kaget! Mahfud MD Sebut Baru Pertama Lihat Penjagaan TNI di Sidang Nadiem Makarim

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD angkat bicara soal pengerahan TNI dalam pengamanan di ruang sidang terkait kasus Chromebook Nadiem Makarim.

    Mahfud mulanya mengaku kaget ketika melihat prajurit TNI ikut mengamankan sidang Nadiem Makarim. Sebab, standar pengamanan di sidang biasanya dikawal kepolisian atau pengamanan pengadilan itu sendiri.

    “Ya, agak kaget juga karena bagi saya itu rasanya baru pertama, ya. Saya tidak tahu orang lain apa pernah melihat ada sidang pengadilan kok dijaga oleh TNI dan berdiri di depan pula kan,” ujar Mahfud di YouTube @MahfudMD dikutip Rabu (7/1/2026).

    Namun demikian, kata Mahfud, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.5/2020 sejatinya pengamanan di pengadilan cukup dilakukan oleh Pam internal. 

    Namun, pengamanan bisa dilakukan oleh Polri dan atau TNI apabila sidang kasus yang menarik perhatian masyarakat atau terkait terorisme sebagaimana Pasal 10 Ayat 6.

    “Nah, lalu ada Pasal 10 Ayat 6 ya, tetapi untuk hal-hal yang menarik perhatian umum, bisa itu yang mengamankan Polri dan atau TNI, asal dikoordinasikan dengan pengadilan,” imbuhnya.

    Meskipun begitu, Mahfud menilai bahwa pengamanan oleh TNI di sidang pengadilan negeri harus menjadi perhatian publik karena itu merupakan ranah sipil.

    Terlebih, persidangan korupsi tidak membahayakan atau menimbulkan kerusuhan. Oleh sebab itu, Mahfud berpendapat bahwa pengamanan bisa dilakukan secara internal pengadilan atau jika mendesak bisa mengerahkan Polri.

    “Korupsi menarik tetapi tidak membahayakan, tidak menimbulkan kerusuhan. Kalau terorisme, pembunuhan berencana, dan sebagainya bisa menarik. Kalau korupsi biasanya menarik perhatian tapi tidak membahayakan juga, ya. Bisa cukup pengamanan internal. Kalau terpaksa ya polisi,” pungkasnya.

  • Momen Warga Heboh kala Prabowo Sapa Titiek Soeharto di Acara Panen Raya Karawang

    Momen Warga Heboh kala Prabowo Sapa Titiek Soeharto di Acara Panen Raya Karawang

    Bisnis.com, JAKARTA — Suasana acara mendadak riuh ketika Presiden Prabowo Subianto menyapa Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto dalam sambutannya di acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, Karawang, Rabu (7/1/2026).

    Tepuk tangan panjang dari para hadirin langsung menggema dan memancing reaksi spontan Prabowo yang disambut tawa yang ada di Karawang, Jawa Barat. 

    Momen itu terjadi saat Prabowo membuka pidatonya dengan menyapa sejumlah tokoh yang hadir. Awalnya, Prabowo menyebut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga dikenal memegang sejumlah jabatan organisasi petani.

    “Yang saya hormati Wakil Menteri Pertanian saudara Sudaryono, yang merangkap Ketua Umum HKTI, Ketua Umum APSI, masih? Ketua Umum Petani Merdeka, banyak sekali kau ketua umumnya,” ujar Prabowo disambut gelak tawa hadirin seperti dikutip dari Youtube Setpres RI.  

    Namun, suasana semakin meriah ketika Prabowo melanjutkan sambutannya dengan menyebut nama Titiek Soeharto.

    “Ketua Komisi IV DPR RI yang saya hormati saudari Siti Hediati Soeharto,” kata Prabowo.

    Tepuk tangan panjang langsung menggema dari penonton. Melihat respons tersebut, Prabowo pun melontarkan komentar yang kembali memancing tawa.

    “Tepuk tangannya kok panjang banget,” ucap Prabowo, yang kembali disambut gelak tawa dan sorakan hadirin.  

    Prabowo menghadiri Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, pagi ini Rabu (7/1/2026). Agenda tersebut menjadi momentum penegasan keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras sepanjang 2025.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

    Prasetyo menjelaskan, panen raya tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan penanda bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras sepanjang 2025. Namun, dia menegaskan capaian tersebut baru sebatas swasembada karbohidrat, khususnya beras, dan belum mencakup seluruh komoditas pangan.

    “Semacam penegasan bahwa kita telah berhasil dalam satu tahun ini mencapai swasembada beras. Belum swasembada pangan, karena pangan terdiri dari beberapa hal. Kita baru berhasil swasembada karbohidrat, dalam hal ini beras,” ujar Prasetyo.

    Menurutnya, Presiden Prabowo dalam pembekalan kabinet menekankan perlunya percepatan swasembada komoditas lain, seperti jagung, bawang, serta protein hewani. Pemerintah juga diminta mempercepat pembangunan kampung-kampung nelayan dan meningkatkan kapasitas produksi perikanan.

  • Bertemu Zulhas dan Cak Imin, Bahlil Tepis Bahas Isu Pilkada Dipilih DPRD

    Bertemu Zulhas dan Cak Imin, Bahlil Tepis Bahas Isu Pilkada Dipilih DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) beberapa waktu lalu.

    Bahlil, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan pertemuan tersebut bersifat silaturahmi.

    Dia membantah adanya pembahasan khusus mengenai wacana Pilkada dipilih oleh DPRD dalam pertemuan tersebut. Menurut Bahlil, diskusi yang dilakukan lebih banyak menyangkut agenda kebangsaan dan isu-isu strategis nasional.

    “Silaturahmi. Salah satunya kami melakukan diskusi-diskusi untuk kebangsaan. Agendanya kebangsaan,” kata Bahlil usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam. 

    Dia juga menegaskan koalisi partai-partai pendukung pemerintah berada dalam kondisi solid dan kompak dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Konsolidasi politik yang dilakukan, kata Bahlil, sepenuhnya diarahkan untuk menyukseskan program-program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

    “Baik-baik saja, kita koalisi kompak semua membantu Presiden, membantu pemerintahan. Orientasinya menyukseskan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Bahlil.

    Menurutnya, sejumlah program prioritas yang menjadi fokus bersama antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan, investasi dan hilirisasi, serta penguatan kedaulatan pangan dan energi.

  • Penuhi Panggilan Bareskrim, Wagub Babel Tegaskan Kasus Ijazah Hanya Persoalan Administrasi

    Penuhi Panggilan Bareskrim, Wagub Babel Tegaskan Kasus Ijazah Hanya Persoalan Administrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) soal kasus dugaan ijazah palsu.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Hellyana nampak hadir bersama bersama tim kuasa hukumnya sekitar 10.00 WIB. Dia tiba dengan mengenakan baju dan kerudung berwarna biru.

    Hellyana mengemukakan, dirinya tidak pernah memiliki niat jahat dalam kasus ini. Dia menyatakan bahwa persoalan ijazah yang tengah diusut Bareskrim ini hanya persoalan administrasi.

    “Jadi terkait ini, dan perlu kami sampaikan juga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Jadi untuk hal-hal tersebut ya ini hanya masalah administrasi,” ujar Hellyana di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026).

    Dia juga menjelaskan bahwa dirinya sempat ingin melakukan legalisir ijazah di Universitas Azzahra pada 2024. Namun, saat itu kampus tersebut telah tutup.

    Dia juga berdalih tidak sempat melakukan legalisir karena dirinya disibukkan saat menjabat sebagai pimpinan DPRD.

    “Jadi dikarenakan itu kami tidak sempat pada waktu itu karena kesibukan, karena saya juga pimpinan DPRD, sehingga tidak sempat untuk ke Kemendikti untuk ngurus legalisirnya,” imbuhnya.

    Adapun, Hellyana mengaku telah mendatangi Dekan dan Dosen Pendampingnya saat berkuliah di Universitas Azzahra untuk meminta pernyataan pernah berkuliah.

    “Lalu kami waktu itu sempat ke tempat Ibu Dekan dan Dosen Pendamping. Kami mendapatkan juga surat eh pernyataan langsung tulis tangan bahwa menyatakan bahwa saya betul mahasiswa beliau, dan betul pernah eh berkuliah di Azzahra,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini dilaporkan oleh masyarakat Ahmad Sidik pada Senin (21/7/2025). Laporan ini pun teregister dalam nomor LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM.

    Adapun, pelapor mengendus perkara dugaan ijazah palsu ini dari pemberitaan pada 16 Mei 2025 yang berisi informasi soal kelulusan sarjana Hellyana dari Universitas Azzahra Jakarta pada 2012.

    Namun, berdasarkan penelusuran pelapor, Hellyana memang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Azzahra pada 2013. Hanya saja, status mahasiswa Hellyana tidak aktif sejak 2014. 

    Oleh sebab itu, temuan inilah yang membuat pelapor melaporkan peristiwa dugaan pemalsuan ijazah ini ke Bareskrim Polri.

  • Polda Metro Periksa Richard Lee Sebagai Tersangka Hari ini

    Polda Metro Periksa Richard Lee Sebagai Tersangka Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan Richard Lee hadir dalam pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen.

    Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan Richard Lee diperiksa perdana dalam kapasitas tersangka.

    “Dia konfirmasi datang siang ini,” kata Reonald kepada wartawan, Rabu (7/1/2026).

    Dia mengemukakan informasi kehadiran Richard Lee ke kepolisian diperoleh setelah pihaknya berkoordinasi dengan kuasa hukum.

    “Dari lawyernya ke penyidik,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada (15/12/2025).

    Kasus ini berawal dari laporan yang dilayangkan oleh Dokter Detektif (Doktif) atau Samira Farahnaz. Doktif melaporkan Richard Lee setelah membeli Dia sejumlah produk White Tomato Richard Lee.

    Samira membeli produk itu melalui marketplace dengan akun Gerabah Shop seharga Rp670.100. Hanya saja, barang tersebut memiliki kandungan yang tidak sesuai dengan kemasannya. Kandungan yang dimaksud adalah White Tomato.

    Setelah itu, Samira juga membeli produk lain seperti DNA Salmon hingga produk kecantikan Miss V Stem Cell by Athena Group. Namun, kedua produk tersebut diduga merupakan hasil pengemasan ulang. 

  • Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, Ada 9 Long Weekend

    Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, Ada 9 Long Weekend

    Bisnis.com, JAKARTA – Tahun 2026 Anda bisa menjadwalkan liburan karena ada cukup banyak hari libur nasional yang bisa dimanfaatkan berlibur bersama keluarga.

    Sepanjang 2026, total 25 hari libur nasional dan cuti bersama, termasuk 9 long weekend, Anda dapat memanfaatkan waktu luang untuk menjelajahi destinasi menarik di Indonesia.

    Sekilas Tentang Hari Libur 2026 di Indonesia 

    • Jumlah Hari Libur Nasional 2026: 17 hari
    • Jumlah Cuti Bersama 2026: 8 hari 
    • Total Tanggal Merah di 2026: 25 harii
    • Jumlah Long Weekend: 9 kesempatan